bot

Jakarta - Memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan protokol kesehatan lainnya jadi kebiasaan penting sebagai kontribusi ikut menekan penyebaran virus Corona. Tapi, ada orang-orang yang susah sekali mengikuti aturan ini. Ndablek banget! Biasanya itu yang ada di pikiran kita yang berupaya patuh menjalankan protokol kesehatan. Tapi ternyata, kebebalan orang-orang ini ada alasannya secara ilmiah. Studi yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Proceedings of the National Academy of Sciences, meneliti periode tahap awal pandemi di Amerika Serikat (AS), yakni pada 13 Maret-25 Maret 2020, tepatnya setelah AS menyatakan kondisi darurat nasional. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini diminta mengisi kuesioner yang dirancang untuk menilai suasana hati mereka, tingkat kecemasan, dan kepatuhan dengan langkah-langkah social distancing dan menjaga jarak fisik. Mereka juga dinilai berdasarkan kecerdasan mereka dan pemahaman mereka tentang biaya dan manfaat dari melakukan social distancing dan protokol kesehatan lainnya. Dikutip dari IFL Science, tim peneliti menemukan bahwa keputusan seseorang patuh melakukan protokol kesehatan di tahap awal pandemi berhubungan dengan salah satu kemampuan kognitif, yakni seberapa banyak memori yang bisa disimpannya. Memori kerja adalah proses psikologis menyimpan informasi dalam pikiran untuk periode singkat saat melakukan operasi mental berkaitan dengan informasi itu, seperti membuat keputusan. Orang dengan kapasitas memori kerja yang lebih rendah lebih kecil kemungkinannya untuk mematuhi langkah-langkah tersebut, dan kecil kemungkinannya untuk menyadari manfaat dari menjalankan protokol kesehatan untuk dirinya maupun orang lain. "Semakin tinggi kapasitas ingatan kerja, semakin besar kemungkinan melakukan perilaku menjaga jarak dan memakai masker," kata penulis senior penelitian ini, Weiwei Zhang, professor psikologi dari University of California, Riverside, AS. Korelasi ini bertahan bahkan setelah mereka mengendalikan faktor psikologis dan sosial ekonomi yang relevan, termasuk tingkat kecemasan, sifat kepribadian, pendidikan, dan pendapatan. "Kami menemukan kepatuhan terhadap perilaku menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi bergantung pada proses pengambilan keputusan ini melibatkan upaya yang besar dengan mengevaluasi untung rugi perilaku ini dalam memori kerja," sebut Zhang. "Proses pengambilan keputusan ini akan lebih mudah bagi orang-orang dengan kapasitas memori kerja yang lebih besar, sehingga mengarahkan mereka pada perilaku patuh menjaga jarak dan perilaku kesehatan lainnya," urainya. Tim peneliti menyarankan agar para pembuat kebijakan memperhitungkan orang-orang yang kurang mampu secara kognitif ini saat membuat aturan sosial, dan merilis bahan informasi yang tidak membanjiri orang-orang dengan memori kerja dan kecerdasan rendah. Karena kebiasaan menjaga jarak belum dianggap sebagai sebuah norma di kebanyakan negara seperti AS, para peneliti menyebut hal serupa juga berlaku untuk keputusan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Keputusan orang-orang dengan kemampuan kognitif rendah untuk mengikuti aturan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menutup mulut saat batuk dan bersin, serta kebiasaan penting lain di tengah pandemi, secara mental akan sulit. "Pesan dalam materi informasi yang disampaikan harus ringkas dan singkat. Buatlah proses pengambilan keputusan mudah bagi semua orang," tutup Zhang. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] (rns/fay) Sumber

BRI fokuskan kredit ke sektor pangan dan UMKM di tengah pandemi. == JAKARTA-- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupaya mendorong pemulihan ekonomi melalui penyelamatan dan recovery UMKM akibat pandemi Covid-19. Hal ini mengingat sebesar 99,99 persen entitas bisnis di Indonesia berada pada segmen UMKM. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan sektor UMKM memberi andil signifikan karena menyerap sebesar 97 persen tenaga kerja atau sebanyak 116,97 juta orang. “UMKM kita sekarang itu slow down dan ada yang shut down karena interaksi masyarakat berkurang, sehingga aktivitas ekonomi berkurang dan semua menjadi menurun, daya beli menurun, kembali ke konsumsi dasar. BRI mengambil langkah dengan mendorong lewat jalur pangan,” ujarnya dalam keterangan tulis, Kamis (16/7). Menurutnya perseroan berupaya mempercepat pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit yang difokuskan sektor pangan dan menyasar segmen UMKM. Diharapkan, hal ini menjadi pengungkit bagi bergeraknya sektor riil seperti distribusi, transportasi, dan perdagangan. “Roda ini harus dikembalikan ke putaran normal, dipicu pada sektor pangan. UMKM itu lebih membutuhkan edukasi dan pendampingan supaya mereka bisa menjadi mitra lembaga keuangan secara setara. Maka mari kita mengelola UMKM dengan baik dan benar,” ucapnya. Sementara Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menambahkan pandemi Covid-19 menyebabkan banyak aktivitas ekonomi dan masyarakat yang terganggu. Pada sisi lain, aktivitas ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan menjadi terkendala dan dunia usaha menghadapi ganguan cashflow atau likuiditas. “Sinergi antar pemangku kepentingan atau pelaku-pelaku utama perekonomian benar-benar perlu dikonsolidasikan. Kondisi krisis kita saat ini bukan semata-mata butuh bantuan modal. Kita butuh satu program konkret, kalau masih mengakui UMKM ini adalah tiang utama ekonomi kita,” ucapnya. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter A Redjalam mengatakan menjaga ketahanan dan keberlangsungan dunia usaha atau sektor riil sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan menjadi penentu keberhasilan dalam menghindari terjadinya krisis. “Kebijakan restrukturisasi kredit membantu dunia usaha sekaligus membantu sektor keuangan. Cakupan kebijakan pemerintah sudah luas. Perlu adanya sinergi, bahu membahu menjaga dunia usaha dan sektor keuangan, sinergi antar lembaga mutlak diperlukan,” ucapnya. Adapun langkah restrukturisasi kredit menjadi salah satu upaya nyata BRI terhadap penyelamatan UMKM yang terkena dampak pandemi corona. Hal ini sebagai tindak lanjut POJK No 11 Tahun 2020. Sejak 16 Maret hingga 6 Juli 2020, BRI telah merestrukturisasi kredit pelaku usaha yang terdampak wabah corona sebanyak 2,88 juta debitur dengan total kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp 177,304 triliun. Kemudian pada 24 Juni 2020, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). BRI mendapatkan penempatan Rp 10 triliun. Sejak 25 Juni hingga 15 Juli 2020, BRI berhasil menyalurkan kredit dalam rangka penempatan dana pemerintah sekitar Rp 13,59 triliun dengan jumlah debitur penerima mencapai 295,617 debitur. Lanjut Sunarso, perseroan berupaya untuk me-leverage dana yang ditempatkan pemerintah tersebut minimal tiga kali lipat dalam bentuk ekspansi kredit dalam tiga bulan. Hal ini untuk menggerakkan sektor riil dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. BRI juga gencar menyalurkan stimulus tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahap pertama yang telah diterima dari pemerintah. Penyaluran subsidi tambahan KUR diberikan kepada lebih dari 211.477 debitur KUR dengan total nilai Rp 12,97 miliar. “Krisis ini membuat inovasi kita (BRI) makin cepat. Kami buat eksosistem pasar, ekosistem digital, ekosistem desa. Kami membuat web pasar yang mendukung barang-barang dari desa mengalir ke pasar lalu orang berbelanja secara online, pedagang diajari menggunakan aplikasi, belanja diantar oleh kurir, kurir diajarkan untuk menerima transaksi, mendigitalkan pasar tradisonal,” tuturnya. BRI juga terus memperluas kehadiran web pasar secara nasional, yang saat ini berjumlah 3.983 web pasar akan ditambah menjadi 5.241 web pasar. Satu orang mantri didedikasikan di tiap-tiap pasar untuk melakukan edukasi kepada anggota ekosistem pasar, salah satunya terkait cashless society. “Diharapkan dapat mengembalikan daya tahan ekonomi pelaku UMKM yang terpukul akibat pandemi Covid-19, sehingga ekonomi Indonesia kembali bangkit,” ucapnya. Sumber

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Neraca perdagangan Indonesia Juni 2020 kembali mencatat surplus 1,27 miliar dolar AS. Foto: ANTARA/M RISYAL HIDAYAT Neraca perdagangan Indonesia Juni 2020 kembali mencatat surplus 1,27 miliar dolar AS. == JAKARTA -- Neraca perdagangan Indonesia Juni 2020 kembali mencatat surplus 1,27 miliar dolar AS. Pada bulan sebelumnya, surplus neraca perdagangan mencapai 2,02 miliar dolar AS. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko menyampaikan, dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Juni 2020 mencatat surplus 5,50 miliar dolar AS. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami defisit 1,87 miliar dolar AS. "BI memandang surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia," katanya dalam keterangan pers, Rabu (15/7). Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal, termasuk prospek kinerja neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan Juni 2020 dipengaruhi surplus neraca perdagangan nonmigas dan penurunan defisit neraca perdagangan migas. Neraca perdagangan nonmigas Juni 2020 mencatat surplus 1,36 miliar dolar AS. Perkembangan ini dipengaruhi ekspor beberapa komoditas yang tetap baik seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan biji tembaga, meskipun impor nonmigas meningkat sejalan dengan kembali membaiknya aktivitas ekonomi pasca relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas menurun dari 96,9 juta dolar AS pada Mei 2020 menjadi sebesar 95,2 juta dolar AS. Ini dipengaruhi peningkatan ekspor migas khususnya industri pengolahan hasil minyak dan minyak mentah. Sumber

Amerika Serikat dan China kembali berseteru soal dalang Covid-19. == SLEMAN -- Belum usai perang dagang AS-China, hubungan kedua adikuasa memanas karena pandemi Covid-19. Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII), Listya Endang Artiani mengatakan, keduanya berseteru soal dalang Covid-19. "Perang dagang antara AS dan China, serta pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi aktivitas perekonomian, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju," kata Listya dalam webinar yang digelar Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) UII. Ia menyampaikan, perekonomian Indonesia sudah menurun, bahkan sejak sebelum Covid-19 diakui masuk ke Indonesia. Data yang dihimpun Bank Indonesia (BI) perang dagang antara AS-China dan pandemi Covid-19 memiliki dampak meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Ini terjadi kepada masyarakat yang biaya hidup per harinya di bawah 1,9 dolar AS. Selain itu, dampak perang dagang membuat ekspor sawit Indonesia menurun hingga 17 persen, yang disebabkan pula oleh kebijakan beberapa negara untuk kepentingan negaranya. Ekspor otomotif, besi, baja dan alumunium turut terganggu. Padahal, harusnya Indonesia bisa meraih keuntungan hingga 241,2 juta dolar AS dari ekspor otomotif dan 70 juta dolar AS dari ekspor aluminium, dan pelemahan sektor ini salah satu dampak paling terasa. AS terapkan kebijakan moneter naikkan suku bunga lebih tinggi dari biasanya, membuat investor mengambil modal negara-negara berkembang seperti Indonesia. Data IMF, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga 0,3 persen pada April 2020. Berdasarkan kondisi pandemi, mayoritas harga komoditas pertanian mengalami peningkatan, tapi harga komoditas logam mengalami penurunan. Secara spesifik, Listya menuturkan, minyak kelapa sawit pada triwulan pertama 2020 menguat jadi 725 dolar AS per metrik ton. Komoditas pertanian lain yang akan alami kenaikan antara lain beras, gandum, kopi arabika, kedelai, dan cokelat. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan aktivitas sosial menyebabkan turunnya permintaan industri bahan baku. Harga aluminium, timah, seng, dan tembaga menurun pada triwulan pertama 2020. Meningkatnya ketidakpastian dan validitas pasar keuangan kuartal I mendorong permintaan logam mulia, rata-rata harga emas pada kuartal I 2020 naik hingga 21,4 persen. "Lemahnya perekonomian saat ini membuat Indonesia berada pada resesi ekonomi," ujar Listya. Faktornya ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, melambatnya dan merosotnya pertumbuhan ekonomi, serta nilai impor yang jauh lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Data BPS, ekspor Indonesia turun hingga 28,9 persen pada Mei 2020 dibanding 2019. Indonesia memiliki ketergantungan tinggi dengan negara yang sedang berseteru, AS dan China. Pasalnya, BPS mencatat Cina menduduki peringkat pertama sebagai negara-negara yang melakukan ekspor impor dengan Indonesia, sedangkan AS di posisi kedua. Resesi ekonomi dilihat pula dari tingginya tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS, sejak 2016 pengangguran di Indonesia selalu mencapai angka di atas enam juta orang dan selalu dikaitkan angka kemiskinan di Indonesia yang masih relatif tinggi. Inflasi dan deflasi turut andil dalam indikator resesi ekonomi. Inflasi di Indonesia sempat tidak ada pada Lebaran 2020 karena rendahnya permintaan di tengah-tengah pandemi. Berdasar seluruh indikator itu, Indonesia sudah masuki fase resesi ekonomi. "Karenanya, pemerintah membangun kebijakan dengan BI sebagai usaha stabilkan perekonomian. Salah satu yang dilakukan dengan ciptakan mekanisme pembagian beban antara pemerintah dengan BI untuk mempercepat pemulihan ekonomi," kata Listya. Sumber

Jakarta - Siapa sangka Bulan yang setiap hari kita lihat di langit malam tidak setua perkiraan. Satelit alami Bumi ini rupanya 85 juta tahun lebih muda dari perkiraan ilmuwan. Temuan dari studi yang dilakukan oleh German Aerospace Center ini melihat bagaimana terbentuknya Bulan miliaran tahun yang lalu. Bulan sendiri terbentuk setelah ada protoplanet seukuran Mars yang menabrak Bumi yang kemudian menghasilkan objek bebatuan baru di angkasa. Dikutip detikINET dari Space, Kamis (16/7/2020) ilmuwan awalnya memperkirakan tabrakan ini terjadi 4,51 miliar tahun yang lalu. Tapi studi baru menemukan tabrakan yang melahirkan Bulan ini terjadi 4,425 miliar tahun yang lalu. Untuk menentukan perbedaan usia hingga 85 juta tahun ini, tim ilmuwan melihat pada dua timeline yaitu berapa usia Bumi saat ditabrak planet, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan lautan magma di Bulan untuk mendingin setelah menjadi padat. Model matematika milik ilmuwan menunjukkan proses kedua membutuhkan waktu sekitar 200 juta tahun dari awal hingga akhir. Simulasi yang bedasarkan evolusi mineral silika di Bulan dari waktu ke waktu kemudian mendorong ilmuwan untuk menyimpulkan bahwa usia Bulan adalah 4,425 miliar tahun. "Dengan membandingkan komposisi yang dihitung dari bebatuan Bulan dengan komposisi yang diprediksi dari lautan magma di model kami, kami bisa melacak evolusi lautan ini ke titik awalnya, waktu di mana Bulan terbentuk," kata peneliti German Aerospace Center Sabrina Schwinger dalam keterangannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menghubungkan pembentukan Bulan dengan pembentukan inti metalik Bumi. Temuan ini dijabarkan dalam studi yang diterbitkan di jurnal Science Advances. "Ini pertama kalinya usia Bulan bisa dikaitkan langsung dengan peristiwa yang terjadi pada akhir pembentukan Bumi, terutama pembentukan inti," kata profesor di Institute of Planetology at the University of Münster, Thorsten Kleine dalam keterangan yang sama. Simak Video "Melihat Detail Kawah di Bulan dari Mahakarya Fotografer Astronomi " [==] (vmp/afr) bulan bumi Sumber

Jakarta - Pada Jumat (10/7) lalu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan merilis daftar 10 kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia yang mengelola aset negara atau barang milik negara (BMN) dengan nilai paling jumbo. Dari 10 daftar yang dirilis, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto menempati posisi pertama dengan nilai aset Rp 1.645,56 triliun. Namun, ternyata nilai aset yang dikelola Prabowo langsung disalip oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki mengatakan, aset yang dikelola Kementerian PUPR saat ini tembus Rp 1.800 triliun, mengalahkan aset yang dikelola Kemenhan. "Aset PUPR yang saat ini ada Rp 1.800 triliun. Alhamdulillah ada yang lebih tinggi sekarang dari Kementerian Pertahanan," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Basuki mengatakan, aset yang ada senilai Rp 1.800 triliun itu masih terus dioptimalisasi. Pasalnya, masih banyak aset PUPR yang belum terdata dan masuk investaris Kementerian PUPR. "Kami sedang ingin melakukan optimalisasi aset," ujar Basuki. Namun, dalam melakukan optimalisasi ini ia masih menemukan hambatan terkait aturan di Kementerian Keuangan dengan Kementerian ATR/BPN yang saling berkaitan. Basuki menjelaskan, misalnya untuk aset tanah negara di Kementerian PUPR yang belum tercatat. "Kalah menurut rezim aturan Menteri Keuangan, tanah negara itu istilahnya statusnya hak pakai. Sehingga tidak bisa dipakai oleh KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Kalau dipakai pun harus diberi alas haknya menjadi HPL (Hak Pengelolaan) dan nanti HGU (Hak Guna Usaha)," paparnya. Namun, ketentuan itu berbeda dengan aturan di Kementerian ATR/BPN. "Tapi kalau itu masih mengikuti keputusan menkeu tidak akan bisa. Makanya kalau ATR/BPN sudah memberi surat, nanti harus mengikuti rezimnya aturan ATR/BPN. Kalau itu sudah oke, aset-aset negara tidak hanya PUPR, karena nanti semua aset kementerian atau negara bisa dioptimalisasikan, bisa dikembangkan, bisa dilikuidasi, dan sebagainya. Jadi tindaklanjutnya sedang kami lakukan," imbuh Basuki. Ia mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN sedang menyamakan persepsi atas aset sehingga pihaknya bisa melakukan optimalisasi. Simak Video "Menteri Basuki Hibur Tamu di ITB di Sela Pemberian Doktor Kehormatan" [==] Sumber

Jakarta - Pada Jumat (10/7) lalu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan merilis daftar 10 kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia yang mengelola aset negara atau barang milik negara (BMN) dengan nilai paling jumbo. Dari 10 daftar yang dirilis, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto menempati posisi pertama dengan nilai aset Rp 1.645,56 triliun. Namun, ternyata nilai aset yang dikelola Prabowo langsung disalip oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki mengatakan, aset yang dikelola Kementerian PUPR saat ini tembus Rp 1.800 triliun, mengalahkan aset yang dikelola Kemenhan. "Aset PUPR yang saat ini ada Rp 1.800 triliun. Alhamdulillah ada yang lebih tinggi sekarang dari Kementerian Pertahanan," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Basuki mengatakan, aset yang ada senilai Rp 1.800 triliun itu masih terus dioptimalisasi. Pasalnya, masih banyak aset PUPR yang belum terdata dan masuk investaris Kementerian PUPR. "Kami sedang ingin melakukan optimalisasi aset," ujar Basuki. Namun, dalam melakukan optimalisasi ini ia masih menemukan hambatan terkait aturan di Kementerian Keuangan dengan Kementerian ATR/BPN yang saling berkaitan. Basuki menjelaskan, misalnya untuk aset tanah negara di Kementerian PUPR yang belum tercatat. "Kalah menurut rezim aturan Menteri Keuangan, tanah negara itu istilahnya statusnya hak pakai. Sehingga tidak bisa dipakai oleh KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Kalau dipakai pun harus diberi alas haknya menjadi HPL (Hak Pengelolaan) dan nanti HGU (Hak Guna Usaha)," paparnya. Namun, ketentuan itu berbeda dengan aturan di Kementerian ATR/BPN. "Tapi kalau itu masih mengikuti keputusan menkeu tidak akan bisa. Makanya kalau ATR/BPN sudah memberi surat, nanti harus mengikuti rezimnya aturan ATR/BPN. Kalau itu sudah oke, aset-aset negara tidak hanya PUPR, karena nanti semua aset kementerian atau negara bisa dioptimalisasikan, bisa dikembangkan, bisa dilikuidasi, dan sebagainya. Jadi tindaklanjutnya sedang kami lakukan," imbuh Basuki. Ia mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN sedang menyamakan persepsi atas aset sehingga pihaknya bisa melakukan optimalisasi. Simak Video "Menteri Basuki Hibur Tamu di ITB di Sela Pemberian Doktor Kehormatan" [==] Sumber

Yusuf, seorang perajin ondel-ondel, tengah sibuk menyelesaikan pembuatan ondel-ondel di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, Rabu (15/7/2020). Sebagai seorang perajin ondel-ondel, Yusuf kerap mendapat orderan untuk membuat ondel-ondel berbagai ukuran. Harga yang dipatok pun beragam tergantung ukurannya. Sepasang ondel-ondel berukuran besar yang dibuat Yusuf dibanderol Rp 3,5 juta. Sementara untuk ukuran sedang yang kerap dimainkan anak kecil dibanderol Rp 600 ribu per unit. Tak hanya itu, Yusuf juga kerap mendapat orderan untuk membuat merchandise boneka ondel-ondel yang dijual dengan harga Rp 75 ribu. Bekerja sebagai perajin, dapat dikatakan membuat penghasilan yang didapat Yusuf didasarkan pada jumlah orderan pembuatan ondel-ondel yang didapatnya. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, Yusuf pun harus memutar otak agar tetap bisa mendapat pemasukan. Pasalnya ia mengaku pesanan dan penjualan ondel-ondelnya mengalami penurunan hingga 50 persen. Meski begitu, Yusuf tetap bertahan dengan menjual ondel-ondel buatannya tak hanya secara konvensional tetapi juga mengandalkan teknologi digital melalui market place. Seperti diketahui, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan digitalisasi 10 juta UMKM pada 2020 menyusul perubahan tren dan perilaku konsumen yang membatasi interaksi fisik dan mengurangi kegiatan luar rumah di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti menjual beragam barang dagangannya secara daring maupun melalui market place, para pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sumber

Yusuf, seorang perajin ondel-ondel, tengah sibuk menyelesaikan pembuatan ondel-ondel di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, Rabu (15/7/2020). Sebagai seorang perajin ondel-ondel, Yusuf kerap mendapat orderan untuk membuat ondel-ondel berbagai ukuran. Harga yang dipatok pun beragam tergantung ukurannya. Sepasang ondel-ondel berukuran besar yang dibuat Yusuf dibanderol Rp 3,5 juta. Sementara untuk ukuran sedang yang kerap dimainkan anak kecil dibanderol Rp 600 ribu per unit. Tak hanya itu, Yusuf juga kerap mendapat orderan untuk membuat merchandise boneka ondel-ondel yang dijual dengan harga Rp 75 ribu. Bekerja sebagai perajin, dapat dikatakan membuat penghasilan yang didapat Yusuf didasarkan pada jumlah orderan pembuatan ondel-ondel yang didapatnya. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, Yusuf pun harus memutar otak agar tetap bisa mendapat pemasukan. Pasalnya ia mengaku pesanan dan penjualan ondel-ondelnya mengalami penurunan hingga 50 persen. Meski begitu, Yusuf tetap bertahan dengan menjual ondel-ondel buatannya tak hanya secara konvensional tetapi juga mengandalkan teknologi digital melalui market place. Seperti diketahui, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan digitalisasi 10 juta UMKM pada 2020 menyusul perubahan tren dan perilaku konsumen yang membatasi interaksi fisik dan mengurangi kegiatan luar rumah di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti menjual beragam barang dagangannya secara daring maupun melalui market place, para pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sumber

Jakarta - Stiker animasi Whatsapp yang diperkenalkan awal Juli lalu sudah tersedia untuk kamu gunakan. Tertarik mencoba? Begini cara kirim stiker animasi WhatsApp. 1. Buka aplikasi WhatsApp di iOS ataupun Android 2. Pilih salah satu chat yang ingin hendak dikirimkan stiker animasi 3. Tekan ikon stiker di atas keyboard 4. Tekan ikon + untuk menambahkan dan mendownload stiker. 5. Ketika berada di bagian download stiker, cari yang ditandai tombol play kecil di bagian atasnya. Bila ketemu, tekan ikon panah ke bawah untuk mengunduhnya. Cara download stiker animasi WhatsApp Foto: Adi Fida Rahman/detikINET 6. Bila sudah terdownload, kembali ke layar chat. Kita akan melihat stiker animasi di bagian koleksi 7. Pilih salah satu stiker animasi yang ingin dikirimkan 8. Stiker animasi ini akan selalu bergerak selama halaman chat terbuka, baru berhenti ketika pengguna meninggalkan percakapan. Seperti disinggung di muka, 1 Juli lalu WhatsApp merilis 5 fitur baru. Selain stiker animasi WhatsApp, ada fitur Kode QR yang membantu proses penambahan kontak baru tanpa harus mengetik nomor telpon. Jadi cukup scan kode QR untuk menambahkan ke dalam daftar kontak. WhatsApp menghadirkan Dark Mode untuk versi web dan desktop. Dengan fitur ini akan memberikan kenyamanan pada mata ketika harus menatap layar komputer, terutama di malam hari. Fitur baru lainnya pada panggilan video grup. Kini mendukung hingga 8 orang partisipan, dan ketika ingin fokus ke layar peserta tertentu cukup menekan dan menahan videonya. WhatsApp turut menambahkan ikon khusus di chat sehingga kamu untuk memulai panggilan video grup dengan sekali ketuk. Terakhir khusus pengguna KaiOS. Kini mereka menikmati fitur berbagi status terbaru yang akan hilang setelah 24 jam. Simak Video "WhatsApp Punya Beragam Fitur Baru, Sudah Tahu Belum?" [==] (afr/afr) Sumber

Jakarta - Komisi VI DPR RI telah menyetujui besaran anggaran negara yang disalurkan ke perusahaan pelat merah. Hal itu menjadi kesimpulan dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang membahas penyertaan modal negara (PMN), dana pinjaman atau talangan dan pencairan utang pemerintah kepada BUMN kemarin (15/7/2020). Dalam kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima disebutkan, Komisi VI DPR RI menyetujui besaran PMN BUMN tahun anggaran 2020 untuk disampaikan Badan Anggaran DPR RI. Ada 7 BUMN yang bakal menerima PMN dengan total Rp 23,65 triliun. Adapun rinciannya yakni PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 1,5 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Rp 500 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp 6 triliun, PTPN III Rp 4 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, dan PT KAI (Persero) Rp 3,5 triliun. Kemudian, Komisi VI DPR RI juga menyetujui besaran pencairan utang pemerintah kepada BUMN dengan total Rp 115,95 triliun. Pencairan utang ini untuk 9 BUMN yakni PT Hutama Karya (Persero) Rp 1,88 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 59,91 miliar, PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp 8,94 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 5,02 triliun, PT KAI (Persero) Rp 257,88 miliar, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 5,75 triliun, Perum Bulog Rp 566,36 miliar, serta, PT Pertamina (Persero) Rp 45 triliun dan PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI juga menyetujui besaran dana pinjaman dengan total Rp 11,5 triliun. Dana pinjaman itu untuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp 8,5 triliun. Dalam kesimpulan juga memuat catatan tambahan terkait utang pemerintah kepada Kimia Farma. Komisi VI DPR RI meminta agar utang tersebut diselesaikan langsung oleh pemerintah kepada perusahaan. Sebelumnya, Erick mengusulkan pencairan utang pemerintah kepada Kimia Farma sebesar Rp 1 triliun. Utang ini merupakan utang BPJS Kesehatan atas penugasan COVID-19. Simak Video "Ini Alasan Erick Thohir Beri Modal Rp 7,5 T ke PT Hutama Karya" [==] Sumber

Jakarta - Komisi VI DPR RI telah menyetujui besaran anggaran negara yang disalurkan ke perusahaan pelat merah. Hal itu menjadi kesimpulan dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang membahas penyertaan modal negara (PMN), dana pinjaman atau talangan dan pencairan utang pemerintah kepada BUMN kemarin (15/7/2020). Dalam kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima disebutkan, Komisi VI DPR RI menyetujui besaran PMN BUMN tahun anggaran 2020 untuk disampaikan Badan Anggaran DPR RI. Ada 7 BUMN yang bakal menerima PMN dengan total Rp 23,65 triliun. Adapun rinciannya yakni PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 1,5 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Rp 500 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp 6 triliun, PTPN III Rp 4 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, dan PT KAI (Persero) Rp 3,5 triliun. Kemudian, Komisi VI DPR RI juga menyetujui besaran pencairan utang pemerintah kepada BUMN dengan total Rp 115,95 triliun. Pencairan utang ini untuk 9 BUMN yakni PT Hutama Karya (Persero) Rp 1,88 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 59,91 miliar, PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp 8,94 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 5,02 triliun, PT KAI (Persero) Rp 257,88 miliar, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 5,75 triliun, Perum Bulog Rp 566,36 miliar, serta, PT Pertamina (Persero) Rp 45 triliun dan PT PLN (Persero) Rp 48,46 triliun. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI juga menyetujui besaran dana pinjaman dengan total Rp 11,5 triliun. Dana pinjaman itu untuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp 8,5 triliun. Dalam kesimpulan juga memuat catatan tambahan terkait utang pemerintah kepada Kimia Farma. Komisi VI DPR RI meminta agar utang tersebut diselesaikan langsung oleh pemerintah kepada perusahaan. Sebelumnya, Erick mengusulkan pencairan utang pemerintah kepada Kimia Farma sebesar Rp 1 triliun. Utang ini merupakan utang BPJS Kesehatan atas penugasan COVID-19. Simak Video "Ini Alasan Erick Thohir Beri Modal Rp 7,5 T ke PT Hutama Karya" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar merespons hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I)-2019. Salah satu temuan BPK ialah, adanya kelebihan biaya perjalanan dinas (perdinas) Rp 8 miliar. "Pertama terkait realisasi perjalanan dinas tidak tertib Rp 8.165.089.514 sudah ditindak lanjuti Rp 3.993.494.437 atau setara 48,91%," kata Abdul Halim dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Merespons itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Eddy Santana Putra mengatakan hal itu sangat memalukan. Dia menyebut hal seperti itu seharusnya jangan pernah terjadi. "Khusus kepada Pak Menteri Desa terkait masalah uang perjalanan dinas ini memalukan, lalu besar ini Rp 8 miliar dan seharusnya ini tidak perlu lagi terjadi. Mari ke depan ini jadi perhatian khusus walaupun ini sebetulnya sebelum Pak Menteri menjadi menteri," ucapnya. Anggota Komisi V lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Suryadi meminta Abdul Halim merinci kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut dan meminta tindak lanjut dari kementerian. "Karena tidak ada SPJ (surat perjalanan dinas) atau karena kelebihan bayar? Kalau tidak ada SPJ selesai, bisa disiasati. Tapi kelebihan bayar 8 miliar suatu yang luar biasa. PPK pengelola perjalanan dinas perlu dikoreksi kembali," tegasnya. Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Herson Mayulu meminta Abdul Halim meningkatkan pengendalian internal. Ia menilai para Sekretaris Dirjen Kemendes perlu bertanggung jawab karena mengelola biaya perjalanan dinas. "Ini harus ada perhatian dari para Sekretaris Dirjen yang mengelola ini. Padahal BPK sudah memberi petunjuk transportasi bagaimana, uang harian gimana, tiket pesawat. Ini yang buat kadang kala kekeliruan dalam mencatat," imbuhnya. Menteri Desa, PDTT Abdul Halim pun beberkan penyebabnya. Abdul Halim mengatakan hal itu terjadi karena adanya kesalahan dalam pendataan absensi pegawai di kementerian. Dia sendiri awalnya mengaku kaget saat mengetahui ada kelebihan biaya Rp 8 miliar dari perjalanan dinas. "Karena waktunya beririsan jadi nggak tahu gimana ceritanya hari Selasa, Rabu, Kamis ada. Terus Senin, Selasa itu juga ada, itu double. Kemudian fingerprint masuk hadir, direkap ada tapi ada perjalanan dinas," kata dia, Rabu (15/7/2020). Untuk mengatasi masalah ini, Abdul Halim bilang, masih perlu dicarikan solusi yang terbaik. "Ini masih kita cari solusinya dan termasuk berita acara penugasan atau sudah fingerprint kemudian ada penugasan. Yang penting ada dokumen yang menunjukkan bahwa tidak dobel melakukan perjalanan dinas," imbuhnya. Simak Video "Sederet Masalah di Desa yang Bikin Dana Desa Tersendat" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar merespons hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I)-2019. Salah satu temuan BPK ialah, adanya kelebihan biaya perjalanan dinas (perdinas) Rp 8 miliar. "Pertama terkait realisasi perjalanan dinas tidak tertib Rp 8.165.089.514 sudah ditindak lanjuti Rp 3.993.494.437 atau setara 48,91%," kata Abdul Halim dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Merespons itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Eddy Santana Putra mengatakan hal itu sangat memalukan. Dia menyebut hal seperti itu seharusnya jangan pernah terjadi. "Khusus kepada Pak Menteri Desa terkait masalah uang perjalanan dinas ini memalukan, lalu besar ini Rp 8 miliar dan seharusnya ini tidak perlu lagi terjadi. Mari ke depan ini jadi perhatian khusus walaupun ini sebetulnya sebelum Pak Menteri menjadi menteri," ucapnya. Anggota Komisi V lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Suryadi meminta Abdul Halim merinci kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut dan meminta tindak lanjut dari kementerian. "Karena tidak ada SPJ (surat perjalanan dinas) atau karena kelebihan bayar? Kalau tidak ada SPJ selesai, bisa disiasati. Tapi kelebihan bayar 8 miliar suatu yang luar biasa. PPK pengelola perjalanan dinas perlu dikoreksi kembali," tegasnya. Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Herson Mayulu meminta Abdul Halim meningkatkan pengendalian internal. Ia menilai para Sekretaris Dirjen Kemendes perlu bertanggung jawab karena mengelola biaya perjalanan dinas. "Ini harus ada perhatian dari para Sekretaris Dirjen yang mengelola ini. Padahal BPK sudah memberi petunjuk transportasi bagaimana, uang harian gimana, tiket pesawat. Ini yang buat kadang kala kekeliruan dalam mencatat," imbuhnya. Menteri Desa, PDTT Abdul Halim pun beberkan penyebabnya. Abdul Halim mengatakan hal itu terjadi karena adanya kesalahan dalam pendataan absensi pegawai di kementerian. Dia sendiri awalnya mengaku kaget saat mengetahui ada kelebihan biaya Rp 8 miliar dari perjalanan dinas. "Karena waktunya beririsan jadi nggak tahu gimana ceritanya hari Selasa, Rabu, Kamis ada. Terus Senin, Selasa itu juga ada, itu double. Kemudian fingerprint masuk hadir, direkap ada tapi ada perjalanan dinas," kata dia, Rabu (15/7/2020). Untuk mengatasi masalah ini, Abdul Halim bilang, masih perlu dicarikan solusi yang terbaik. "Ini masih kita cari solusinya dan termasuk berita acara penugasan atau sudah fingerprint kemudian ada penugasan. Yang penting ada dokumen yang menunjukkan bahwa tidak dobel melakukan perjalanan dinas," imbuhnya. Simak Video "Sederet Masalah di Desa yang Bikin Dana Desa Tersendat" [==] (eds/eds) Sumber

Taman Sabir di Baku, Azerbaijan. Foto: Brightside Pemandangan lanscape kota Baku, Azerbaijan. Foto: Brightside Kuil Kukulkan di Chichen Itza, Meksiko. Foto: Brightside Colosseum di Roma, Italia. Foto: Brightside Kota Seoul, Korea Selatan. Foto: Brightside Gerbang Brandenburg di Berlin, Jerman. Foto: Brightside Jembatan cavenagh di atas Sungai Singapura. Foto: Brightside The Great Sphinx of Giza, Mesir. Foto: Brightside Jalan Yonge di Toronto, Kanada. Foto: Brightside Ponte Vecchio di Florence, Italia. Foto: Brightside Foto: Brightside Menara Eiffel di Paris, Prancis. Foto: Brightside Machu Picchu, Peru. Foto: Brightside Tembok Besar di China. Foto: Brightside Mexico City Metropolitan Cathedral, Mexico City Foto: Brightside Foto: Brightside Sumber

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meniadakan persyaratan surat izin keluar-masuk (SIKM) di tengah pandemi. Persyaratan itu sudah dicabut sejak 14 Juli lalu. Persyaratan SIKM ini kemudian digantikan dengan mengisi Corona Likelihood Metric (CLM) pada aplikasi JAKI yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store. PT KAI buka suara. Masyarakat diminta jujur mengenai kondisinya dalam mengisi CLM. Selain itu masyarakat yang ingin menggunakan KA Jarak Jauh pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru tetap diminta untuk menunjukkan Surat Bebas COVID-19 (Tes PCR/Rapid Test) yang masih berlaku (14 hari sejak diterbitkan) atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Tes PCR dan/atau Rapid Test, serta menginstal dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. "Diharapkan dengan perubahan syarat tersebut, dapat meningkatkan minat masyarakat untuk naik kereta api dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam rilis resmi yang diterima detikcom, Rabu (15/7/2020). Setiap pelanggan kereta api juga tetap diharuskan dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, demam), suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius, wajib menggunakan masker, menggunakan pakaian lengan panjang atau jaket, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. "Protokol tersebut harus dipatuhi mulai dari keberangkatan, selama di dalam perjalanan, dan sampai di stasiun tujuan. Tujuannya agar kereta api menjadi moda transportasi yang aman, nyaman, selamat, dan seluruh pelanggannya sehat sampai di tujuan," tegasnya. Untuk diketahui, hingga 13 Juli 2020, rata-rata volume harian KA Jarak Jauh di bulan Juli adalah sebanyak 6.494 pelanggan per hari, naik 192% dibanding rata-rata volume harian di bulan Juni sebanyak 2.223 pelanggan per hari. Kenaikan tersebut ditunjang dengan bertambahnya perjalanan KA yang dioperasikan. "KAI akan terus menambah jumlah perjalanan kereta api secara berkala, sebagai komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api," tutupnya. Bagi yang ingin bepergian dengan KA Jarak Jauh, tiketnya bisa dipesan lewat aplikasi KAI Access, web KAI, dan mitra penjualan resmi KAI lainnya. Sedangkan untuk penjualan tiket di loket stasiun hanya dilayani 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Untuk informasi lebih lanjut terkait perjalanan kereta api di masa Adaptasi Kebiasaan Baru, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di (021) 121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121. Simak Video "Dear Pemprov DKI, Calon Penumpang KA Keluhkan Server Pembuatan SIKM" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meniadakan persyaratan surat izin keluar-masuk (SIKM) di tengah pandemi. Persyaratan itu sudah dicabut sejak 14 Juli lalu. Persyaratan SIKM ini kemudian digantikan dengan mengisi Corona Likelihood Metric (CLM) pada aplikasi JAKI yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store. PT KAI buka suara. Masyarakat diminta jujur mengenai kondisinya dalam mengisi CLM. Selain itu masyarakat yang ingin menggunakan KA Jarak Jauh pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru tetap diminta untuk menunjukkan Surat Bebas COVID-19 (Tes PCR/Rapid Test) yang masih berlaku (14 hari sejak diterbitkan) atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Tes PCR dan/atau Rapid Test, serta menginstal dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. "Diharapkan dengan perubahan syarat tersebut, dapat meningkatkan minat masyarakat untuk naik kereta api dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam rilis resmi yang diterima detikcom, Rabu (15/7/2020). Setiap pelanggan kereta api juga tetap diharuskan dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, demam), suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius, wajib menggunakan masker, menggunakan pakaian lengan panjang atau jaket, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. "Protokol tersebut harus dipatuhi mulai dari keberangkatan, selama di dalam perjalanan, dan sampai di stasiun tujuan. Tujuannya agar kereta api menjadi moda transportasi yang aman, nyaman, selamat, dan seluruh pelanggannya sehat sampai di tujuan," tegasnya. Untuk diketahui, hingga 13 Juli 2020, rata-rata volume harian KA Jarak Jauh di bulan Juli adalah sebanyak 6.494 pelanggan per hari, naik 192% dibanding rata-rata volume harian di bulan Juni sebanyak 2.223 pelanggan per hari. Kenaikan tersebut ditunjang dengan bertambahnya perjalanan KA yang dioperasikan. "KAI akan terus menambah jumlah perjalanan kereta api secara berkala, sebagai komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api," tutupnya. Bagi yang ingin bepergian dengan KA Jarak Jauh, tiketnya bisa dipesan lewat aplikasi KAI Access, web KAI, dan mitra penjualan resmi KAI lainnya. Sedangkan untuk penjualan tiket di loket stasiun hanya dilayani 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Untuk informasi lebih lanjut terkait perjalanan kereta api di masa Adaptasi Kebiasaan Baru, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di (021) 121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121. Simak Video "Dear Pemprov DKI, Calon Penumpang KA Keluhkan Server Pembuatan SIKM" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai sadar dan melakukan respon cepat terhadap serangan siber yang jumlahnya semakin banyak dan canggih Pernyataan ini dikeluarkan oleh Palo Alto Networks lewat studi terbarunya terhadap perilaku dunia bisnis di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Singapura, Filipina, dan Thailand terhadap keamanan siber. Dari hasil survei yang dilaksanakan pada awal Februari 2020 sebelum pandemi COVID-19 tereskalasi secara global ini, terlihat adanya konsistensi kenaikan nilai investasi keamanan siber di negara-negara yang menjadi subjek penelitian. Indonesia menjadi negara dengan jumlah nilai investasi terbesar di antara negara-negara lainnya yang disurvei. Meski telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan keamanan siber, hampir setengah (44%) dari perusahaan yang disurvei mengatakan mereka tetap merasa tidak yakin apakah investasi mereka telah memberikan proteksi yang diperlukan. Melihat banyaknya upaya pembobolan dan serangan siber yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019, tidak mengejutkan apabila temuan dari survei menunjukkan 4 dari 5 perusahaan (84%) menyatakan telah meningkatkan anggaran mereka untuk keamanan siber pada kurun waktu tersebut (sebelum terjadinya pandemi COVID-19). Persentase tersebut (84%) menjadi yang terbesar di antara negara-negara lain yang disurvei. Faktanya, 44% perusahaan yang disurvei menyatakan bahwa mereka telah mendedikasikan lebih dari setengah anggaran TI mereka untuk keamanan siber sebagai bentuk respons atas meningkatnya volume maupun kecanggihan serangan siber. "Sangat antusias melihat makin tingginya kesadaran perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap keamanan siber. Mereka makin sadar pentingnya mencegah dan menggagalkan serangan siber yang berpotensi mengganggu bisnis, seperti yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir," ujar Surung Sinamo, country manager, Indonesia, Palo Alto Networks dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7/2020). "Namun, sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, saat ini bisnis perlu untuk menavigasi risiko-risiko baru yang ditemukan akibat kerja jarak jauh atau munculnya ancaman-ancaman baru yang memanfaatkan situasi COVID-19," tambahnya. Bagaimana cara mengatasinya? Peranti-peranti dasar seperti anti-malware dan antivirus (76%) dilaporkan sebagai solusi paling populer di kalangan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perilaku ini didorong oleh sangat kuatnya persepsi yang terbangun di Indonesia tentang seputar bahayanya malware. Namun, berdasarkan pengamatan, prioritas beralih ke arah pengamanan deployment cloud, dan ini dibuktikan dengan adopsi cloud native security platforms (61%), software-defined wide area networking (56%), dan next-generation firewalls (51%). Perusahaan-perusahaan Indonesia juga menunjukkan komitmennya yang jelas untuk meningkatkan visibilitas ketika menyangkut penanganan risiko-risiko keamanan siber:Sebagian besar (92%) perusahaan melaporkan melakukan peninjauan terhadap kebijakan keamanan siber dan prosedur operasi standar mereka setidaknya sekali dalam setahun untuk menghindari terjadinya serangan siber. serangan siber Sumber

Jakarta - Akun Twitter Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos diduga diretas dan memposting tweet yang mengajak pengikutnya mengirim bitcoin ke suatu alamat. Selain ketiganya, akun Twitter milik Barack Obama, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Kim Kardashian, Mike Bloomberg dan Apple dilaporkan mengalami hal serupa. Diketahui Elon Musk menjadi akun pertama yang diretas. Dalam postingannya dia akan menggandakan pembayaran yang dikirim ke alamat bitcoin yang dicantumkan. Selang tidak berapa lama akun milik Bill Gates berkicau hal yang sama. "Semua orang meminta saya untuk memberi kembali, inilah waktunya. Saya menggandakan semua kiriman ke alamat BTS saya dalam 30 menit. Kamu kirim USD 1.000, saya kirim balik USD 2.000," demikian sisi tweet Gates. Kicauan tersebut pertama muncul di akun pendiri Microsoft ini pada Rabu siang pukul 13.34 waktu setempat, tetapi kemudian dihapus. Tweet yang sama muncul lagi pukul 13.48. Postingan Bill Gates yang telah dihapus.Foto: GeekWire Juru bicara Gates kepada CNN Business memastikan tweet tersebut tidak dikirim oleh Gates. "Ini tampaknya menjadi bagian dari masalah besar yang dihadapi Twitter. Twitter sadar dan berupaya memulihkan akun." Sementara perwakilan Bezos dan Musk belum memberi komentar hingga kini. Terkait peretas ini sendiri pihak Twitter sudah buka suara. "Kami mengetahui adanya insiden keamanan yang mempengaruhi akun di Twitter. Kami sedang menyelidiki dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Kami akan segera memperbarui semua orang," tulis Twitter di akun resminya. Banyaknya jumlah akun terkemuka yang terkena dampak menjadi insiden keamanan terbesar dalam sejarah Twitter. Peretasan seperti ini akan memiliki konsekuensi besar, bukan hanya karena penipuan keuangan, tetapi karena begitu banyak pemimpin dunia menggunakan Twitter. Teresa Payton, mantan Kepala Pejabat Informasi Gedung Putih dan CEO Fortalice Solutions, mengatakan bahwa ia mengharapkan Twitter untuk memberikan laporan lengkap yang merinci bagaimana dan mengapa akun-akun ini diretas. "Mereka perlu meminta maaf kepada para VIP dan kepada orang-orang yang ditipu," kata Payton kepada CNBC. "Hal berikutnya yang perlu mereka lakukan adalah melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, dan mereka perlu membagikan apa yang mereka bisa tentang siapa penyerang itu dan bagaimana mereka melakukannya." Setelah beberapa menit tweet dari tokoh ternama diposting, akun bitcoin yang muncul di beberapa kicauan tercatat telah membukukan 320 transaksi dan menerima lebih dari USD 113 ribu atau kisaran Rp 1,6 miliar. Imbas peretasan ini membuat saham Twitter merosot lebih dari 3%. Simak Video "Elon Musk 'Cuti' dari Twitter" [==] (afr/afr) Sumber

Jakarta - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin menjelaskan alasan bayangan Matahari jadi patokan untuk memperbaiki arah kiblat. Diketahui, pada hari ini, Kamis (16/7) pukul 16.27 WIB menjadi waktu yang pas bagi umat Muslim di Indonesia mengecek kembali arah kiblatnya, di mana saat itu posisi Matahari tepat berada di atas Ka'bah. Lapan mengungkapkan fenomena ini merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya terjadi pada 27 Mei. Hal ini dikarenakan sumbu rotasi Bumi yang miring 66,6 derajat terhadap orbit Bumi, sehingga mengalami pergerakan semu tahunan yang bervariasi antara 23,4 derajat LU pada 21 Juni hingga 23,4 derajat LS pada 21 Desember. "Apakah arah kiblat berubah, tidak," tulis Thomas dikutip dalam halaman blog pribadinya. "Sebenarnya arah kiblat tidak berubah. Perlunya penyempurnan atau pemeriksaan ulang karena sebagian besar masjid atau musala arah kiblatnya ditentukan sekadar perkiraan dengan mengacu secara kasar arah kiblat masjid yang sudah ada atau dengan menggunakan kompas yang tidak akurat," tuturnya. Dengan memanfaatkan bayangan Matahari di momen-momen tertentu, kata Thomas, arah kiblat akan lebih mudah dan lebih akurat ditentukan. "Waktunya diberikan banyak pilihan, silakan gunakan waktu yang sesuai dengan mempertimbangkan keadaan cuaca dan konversi waktu setempat. Arah kiblat bisa ditentukan dari bayangan benda vertikal, misalnya tongkat, kusen jendela/pintu, atau sisi bangunan," papar Thomas. [Gambas:Twitter] Di blognya ini juga, Thomas mengungkapkan untuk daerah yang mengalami siang bersamaan dengan Mekkah (Indonesia Barat, Asia Tengah, Eropa, Afrika), maka disilakan gunakan jadwal berikut ini untuk menentukan arah kiblat. 26 - 30 Mei, pukul 16:18 WIB (09:18 UT/GMT) 14 - 18 Juli, pukul 16:27 WIB (09:27 UT/GMT) "Rentang waktu plus/minus 5 menit masih cukup akurat. Arah kiblat adalah dari ujung bayangan ke arah tongkat," ucapnya. Sedangkan, untuk daerah yang mengalami siang berlawanan dengan Mekkah (Indonesia Timur, Pasifik, dan benua Amerika) silakan gunakan jadwal berikut ini untuk menentukan arah kiblat menurut waktu setempat (konversikan WIB atau UT ke waktu local). 12 - 16 Jan, pukul 04:30 WIB (11 - 15 Jan , 21:30 UT/GMT) 27 Nov - 1 Des, pukul 04:09 WIB (26 - 30 Nov, 21:09 UT/GMT) "Rentang waktu plus/minus 5 menit masih cukup akurat. Arah kiblat adalah dari tongkat ke ujung bayangan," kata ahli astronomi ini. Untuk menentukan arah kiblat ini, bisa menggunakan benda tegak yang ada di sekitar, misalnya kusen jendela, untuk menentukan arah kiblat dari bayangannya pada waktu yang ditentukan. "Beri tanda arah bayangan, misalnya dengan sajadah. Buat garis shaf baru berdasarkan arah yang telah ditentukan. Jangan ragu menyempurnakan arah kiblat demi kebenaran," pungkasnya. Simak Video "Matahari Berada di Atas Ka'bah, BMKG Imbau Cek Ulang Arah Kiblat" [==] (agt/afr) Sumber

Jakarta - OPPO resmi mengumumkan teknologi pengisian daya cepat 125W, 65W AirVOOC wireless flash charge, 50W mini SuperVOOC adapter portable dengan ukuran yang sangat kompak, dan 110W mini flash charger. Chief Charging Technology Scientist OPPO, Jeff Zhang mengatakan kemajuan implementasi teknologi 5G di dunia membuat peningkatan konsumsi daya tingkat tinggi, terutama pada sektor game online dan video. Itu membuat sebuah tantangan baru untuk daya tahan baterai pada perangkat smartphone dan kecepatan pengisian daya. "OPPO telah memimpin pengembangan teknologi pengisian daya cepat semenjak memperkenalkan VOOC pada 2014 lalu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020). "Saat ini, kami berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan dalam keunggulan pengisian daya tinggi, nirkabel dan teknologi pengisi daya yang semakin tipis, ringan dan portabel untuk memberikan pengguna kami pengalaman yang efisien, aman dan nyaman ketika menggunakan pengisian daya ultra cepat," imbuhnya. Lalu apa keuntungan dari berbagai teknologi tersebut? 125W Flash Charge Fast Charging OPPO Foto: Dok. OPPO Indonesia Jeff mengatakan teknologi 125W flash charge memiliki kemampuan untuk mengisi ulang baterai 4.000 mAh hingga 41% hanya dalam waktu 5 menit. Untuk mencapai tingkat 100% atau terisi penuh hanya membutuhkan waktu 20 menit. Pengisian daya ini kompatibel dengan teknologi pengisian daya OPPO sebelumnya, SuperVOOC dan VOOC flash charge, serta mendukung protokol pengisian daya lain seperti 65W PD dan 125W PPS. Sebagai evolusi dari desain teknologi SuperVOOC, 125W flash charge mengalami peningkatan arsitektur perangkat keras secara komprehensif. Teknologi ini dapat mendukung skema pengisian daya sampai dengan 20V 6.25A dan memiliki peningkatan power density untuk secara efektif mengurangi waktu pengisian daya tanpa meningkatkan ukuran adapter. Untuk bagian baterai, teknologi ini dipasangkan dengan double-6C cell dengan peningkatan rasio baterai, teknologi multiple tab structure terdepan dalam industri dan integrasi chip MCU untuk meningkatkan efisiensi pengisian daya. Teknologi 125W flash charge juga memperkuat perlindungan pengisian daya dengan menambahkan 10 sensor temperatur yang akan melakukan monitoring status pengisian dan menjamin keamanan pengisian. OPPO juga melengkapi dengan teknologi perlindungan overvoltage fuse, kabel Type-C to Type-C dan juga 128-bit algoritma enkripsi untuk keamanan. 65W AirVOOC Wireless Flash Charge Fast Charging OPPO Foto: Dok. OPPO Indonesia Kata Jeff, pengguna saat ini menginginkan pengisian daya yang lebih nyaman, bebas hambatan, dan juga melakukan pengisian ulang daya secepat mungkin. OPPO pun memberi jawaban untuk permasalahan ini dengan menghadirkan 65W AirVOOC wireless flash charge. Pengisian daya cepat ini mengadopsi teknologi pengembangan OPPO dengan isolated charge pump technology dan parallel dual-coil design untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi teknologi pengisian nirkabel. "65W AirVOOC wireless flash charge dapat mengisi penuh baterai sebesar 4.000 mAh dalam waktu 30 menit. Teknologi ini mengurangi interferensi frekuensi yang biasanya terjadi dalam pengisian nirkabel. Teknologi ini juga memiliki lima lapisan keamanan perlindungan yang memiliki fungsi untuk mendeteksi objek asing yang akan menghalangi pengisian daya," ujarnya. "65W AirVOOC wireless flash charge juga kompatibel terhadap standar pengisian nirkabel Qi, menyajikan pengguna pengalaman penggunaan teknologi pengisian nirkabel super cepat," imbuhnya. OPPO, kata Jeff, juga mempertunjukkan konsep pengisi daya 65W AirVOOC. Pengisi daya ini dibuat dengan material kaca dan teknologi moldless rapid prototyping yang merupakan pengaplikasian pertama kali teknologi ini pada perangkat elektronik untuk konsumen. Bagian bawah pengisian daya ini dilengkapi dengan sistem pending semikonduktor yang berfungsi untuk menyesuaikan panas yang masuk dan keluar, memastikan perangkat yang diisi daya tidak mengalami kenaikan suhu setelah pengisian. 50W SuperVOOC Charger dan 110W Mini Flash Charger Fast Charging OPPO Foto: Dok. OPPO Indonesia OPPO juga meluncurkan adapter pengisian daya terkecil dan tertipis 50W SuperVOOC charger dan juga 110W mini flash charger yang membawa fitur unik dengan arsitektur dua tingkat. "50W mini SuperVOOC charger dikembangkan melalui multi-radian curve processing yang dapat membuat pengisi daya ini tampil seukuran kartu kredit dengan ketebalan hanya 1,05 cm. Hal ini membuat pengguna dengan mudah untuk menempatkan adapter ini pada kantung kemeja mereka, yang berarti memudahkan untuk dibawa saat bepergian," ujar Jeff. Lalu 50W mini SuperVOOC charger juga kompatibel dengan pengisian daya VOOC dan juga protokol pengisian daya cepat lain seperti 27W PD dan 50W PPS, perangkat ini juga dapat mengisi ulang daya laptop. "Para insinyur OPPO mendesain arsitektur pengisi daya 50W mini SuperVOOC charger dengan mengurangi ukuran dari komponen yang banyak mengambil ruang melalui desain topologi baru," ujar dia. "Secara cerdas, OPPO menghilangkan kapasitor elektrik konvensional dan memperkenalkan pulse charging pertama di industri, aviation-grade high power clamping diodes dan penerapan power supply GaNH frekuensi tinggi untuk mewujudkan pengisi daya tenaga tinggi dengan bentuk yang lebih ringkas," tuntasnya. Dibangun berdasarkan teknologi pada 50W mini SuperVOOC charger, adapter 110W mini flash charger dapat diwujudkan dengan efisiensi dan kombinasi struktur laminasi sehingga dapat memaksimalkan ukurannya sama dengan ukuran pengisi daya 18W. "Pada Juni 2020, OPPO telah mengajukan lebih dari 2.800 paten global untuk pengisian daya cepat. Lebih dari 30 model perangkat smartphone OPPO yang mengadopsi teknologi VOOC flash charge telah memberikan pengalaman pengisian daya yang sangat cepat kepada lebih dari 157 juta pengguna di seluruh dunia," ujar Jeff. "Dengan meningkatnya permintaan pengisian daya cepat pada ponsel di era konektivitas cerdas, OPPO akan terus meningkatkan dan mengembangkan teknologi terdepan industri terutama pada pengisian daya cepat VOOC flash charge," pungkasnya. (prf/ega) Sumber

[unable to retrieve full-text content] Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir meminta warga lokal juga digandeng untuk ikut menggarap proyek tol Cisumdawu.Sumber

Sumedang - Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir meminta PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) untuk dapat mempekerjakan warga Sumedang dalam proyek pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Dony menilai, proyek pembangunan jalan tol tersebut sedikitnya dapat membantu memajukan perekonomian warga Sumedang untuk kedepannya. Maka, kata Dony, jika permintaan tersebut dikabulkan pihaknya akan menyiapkan pekerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh PT CKJT termasuk berapa banyak warga yang dibutuhkan untuk bekerja. "Kami minta Sumber Daya Manusia harus orang Sumedang sesuai kualifikasinya. Tapi mereka pertanyakan itu (kualifikasi), ya saya bilang akan disiapkan," kata Dony saat ditemui di Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Rabu (15/7/2020) sore. Saat ini dirinya belum bisa memastikan berapa persen warga Sumedang yang sekarang bekerja di proyek pembangunan jalan tol tersebut. "Intinya, kita harus dilibatkan penuh agar kita mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan Jalan Tol Cisumdawu," katanya. Kata Dony, untuk jalan tol seksi I yaitu Cileunyi sampai Cimalaka rencananya akan mulai beroperasi pada bulan Maret 2021, sehingga persiapannya ini harus disiapkan dari mulai sekarang. Sebagai bahan promosi, Dony meminta satu rest area kepada PT CKJT untuk diisi oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM). "Tapi harus yang betul-betul standarnya bagus, nanti UMKM-nya akan kami standarisasi juga," katanya. Bahkan dirinya berpikir bagaimana caranya pihak CKJT menyiapkan strategy agar pengguna jalan tol dapat menikmati kuliner dan sejumlah wisata di Sumedang. Terutama memperkenalkan Kabupaten Sumedang terhadap pengguna jalan tol yang berasal dari luar daerah. "Jadi di setiap 1 KM atau 500 meter sebelum exit tol harus ada beberapa reklame (bentuk promosi) tentang tempat wisata Sumedang. Misalnya di exit tol Sumedang Kota, tempat wisatanya apa," ujar Dony. Langsung klik halaman selanjutnya. Simak Video "Proyek Tol Cisumdawu Mandek, Jokowi: Segera Selesaikan!" [==] Sumber

Jakarta - Zulficar Mochtar mundur dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) . Keputusan itu sudah diterima Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang langsung memberhentikan Zulficar. Dalam Keterangan tertulis KKP yang diterima detikcom menyebutkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 106 bahwa Jabatan Tinggi Utama dan Jabatan Tinggi Madya tertentu tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS untuk bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden. Oleh sebab itu, maka sejak Senin (13/7/2020) Zulficar Mochtar diberhentikan dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. "Menteri Edhy pada hari yang sama mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk pengisian jabatan JPT Madya Direktur Jenderal Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya jelas agar pejabat pengganti segera ada dan menjadi bagian team work KKP melayani stakeholders kelautan dan perikanan, " jelas Karo Humas dan KLN Agung Tri Prasetyo dalam keterangan tertulis Rabu (15/7/2020). Sebelumnya beredar surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar, mundur dari jabatannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, keputusan pengunduran diri tersebut tertuang dalam sebuah pesan surat yang beredar di pejabat KKP salah satu isi surat itu menyebutkan Zulficar telah mengajukan pengunduran diri langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Zulficar juga menyatakan telah menjelaskan alasan-alasan mendasar kepada Edhy Prabowo soal alasannya mundur. Keputusan Zulficar tersebut terjadi di tengah pro kontra kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster dan mengizinkan alat tangkap cantrang. Di sisi lain, soal urusan benih lobster dan alat tangkap cantrang selama ini menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. detikcom sudah berupaya menelepon beberapa kali maupun mengirim pesan via WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan Zulficar belum juga merespons. Simak Video "Menteri KKP Ajak di Rumah Saja Lewat Lagu" [==] (hns/ang) Sumber

Jakarta - Zulficar Mochtar mundur dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) . Keputusan itu sudah diterima Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang langsung memberhentikan Zulficar. Dalam Keterangan tertulis KKP yang diterima detikcom menyebutkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 106 bahwa Jabatan Tinggi Utama dan Jabatan Tinggi Madya tertentu tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS untuk bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden. Oleh sebab itu, maka sejak Senin (13/7/2020) Zulficar Mochtar diberhentikan dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. "Menteri Edhy pada hari yang sama mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk pengisian jabatan JPT Madya Direktur Jenderal Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya jelas agar pejabat pengganti segera ada dan menjadi bagian team work KKP melayani stakeholders kelautan dan perikanan, " jelas Karo Humas dan KLN Agung Tri Prasetyo dalam keterangan tertulis Rabu (15/7/2020). Sebelumnya beredar surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar, mundur dari jabatannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, keputusan pengunduran diri tersebut tertuang dalam sebuah pesan surat yang beredar di pejabat KKP salah satu isi surat itu menyebutkan Zulficar telah mengajukan pengunduran diri kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Zulficar juga menyatakan telah menjelaskan alasan pengunduran dirinya kepada Edhy Prabowo. Keputusan Zulficar tersebut terjadi di tengah pro kontra kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster dan izin alat tangkap cantrang. Di sisi lain, soal urusan benih lobster dan alat tangkap cantrang selama ini menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. detikcom sudah berupaya menelepon beberapa kali maupun mengirim pesan via WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan Zulficar belum juga merespons. Simak Video "Menteri KKP Ajak di Rumah Saja Lewat Lagu" [==] (hns/ang) Sumber