bot

Jakarta - "Pada umumnya sasaran utama para penipu adalah membobol akun para investor. Mereka ini mengincar username, password dan secure PIN"Paramita Sari Head of Marketing IPOT dari PT Indo Premier Sekuritas Pandemi wabah COVID-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat, mendorong seluruh aktivitas jadi serba online, termasuk kegiatan jual beli saham. Tapi seiring dengan hal itu, penipuan secara online juga semakin meningkat. Penipuan secara online juga mengintai para investor saham. Hal itu diendus oleh PT Indo Premier Sekuritas. "Pada umumnya sasaran utama para penipu adalah membobol akun para investor. Mereka ini mengincar username, password dan secure PIN yang sebenarnya sifatnya pribadi atau personal," Head of Marketing IPOT dari PT Indo Premier Sekuritas, Paramita Sari dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020). Pihaknya pun mengingatkan para investor yang menjadi investor Indo Presmier untuk selalu menjaga kerahasiaan username, password, secure PIN, dan data pribadi penting lainnya. Data-data ini sifatnya rahasia dan pribadi atau personal. "Jangan pernah pula memberikan data-data personal ini kepada siapa pun, apalagi mentransfer sejumlah uang ke oknum-oknum penipu yang mengatasnamakan Indo Premier. Investor Saham wajib menjaga informasi pribadi ini," tambahnya.. Ia menegaskan Indo Premier tidak pernah meminta data-data personal ini untuk alasan apa pun. Jadi, jangan pernah memberikan username dan PIN kepada siapa pun, termasuk mereka yang mengaku-ngaku dari Indo Premier. Paramita memberikan tip aman investasi saham dari penipu. Pertama, jangan pernah percaya pada orang-orang yang tiba-tiba menghubungi dan mengaku-ngaku pegawai resmi Indo Premier. Kedua, menghubungi langsung call center resmi dan channel daring lainnya seperti email dan medsos resmi saat mengalami kendala atau masalah. Ketiga, melindungi kerahasiaan identitas: username, password, secure PIN, dan data pribadi penting lainnya. "Yang kini perlu untuk diwaspadai adalah modus baru penipu melalui akun-akun medsos palsu yang mengatasnamakan Indo Premier," tuturnya. Terkait dengan akun medsos ini, pesannya, investor saham dan calon investor diminta bergabung dan berkonsultasi dengan akun medsos resmi Fans Page Facebook, Instagram, Twitter dan Telegram yang biasanya ditandai dengan centang (ceklis) biru, bukan lewat akun-akun palsu yang mengatasnamakan Indo Premier. Apalagi, akhir-akhir ini marak akun-akun palsu yang mengincar nasabah yang abai dengan hal ini. Simak Video "Satpol PP Bobol ATM Bank DKI, Kerugian Capai Rp 50 Miliar" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per tahun 2020 mengelola aset negara sebesar Rp 14,36 triliun. Aset yang dikelola mulai dari kilang LNG hingga lapangan golf yang tersebar di seluruh Indonesia. Dirut LMAN Basuki Purwadi menyatakan saat ini aset terbesar LMAN adalah kilang LNG di Arun, Aceh dan kilang Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian LMAN juga mengelola aset berupa satu lapangan golf di Ciperna Jawa Barat. Sisanya, LMAN mengelola beberapa gedung dan ratusan apartemen. "Dari Rp 14,36 triliun, aset terbesar kita adalah kilang LNG Arun dan Bontang. Kemudian gedung ada 8 asetnya, 157 apartemen dan kondominium," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020). "Ada juga 69 ruko, rumah, dan tanah. Satu lagi ada lapangan golf di Ciperna," lanjutnya. Basuki melanjutkan, dari 234 aset non kilang yang dikelola pihaknya, 175 di antaranya sudah dikuasai secara penuh. Sisanya masih ada yang dipegang pihak ke tiga dan diurus alih kelolanya. "Dari 234 aset sudah 175 aset yang dikuasai fisik dan clean. Karena saat diserahterimakan masih ada aset yang dikuasi pihak ke tiga dan kami urus alih kelolanya," jelas Basuki. Kemudian LMAN sudah melakukan pengembangan pada sebagian aset, salah satunya dengan merenovasi aset tersebut. Misalnya, beberapa aset plaza dan apartemen di Pondok Indah, Jakarta Selatan dilakukan renovasi ulang. Totalnya, per 10 Juli sudah ada 60 aset yang selesai direnovasi. Kemudian, 10 aset lainnya masih tahap konstruksi renovasinya. "Per 10 Juli sudah ada 60 aset yang direnovasi, dan renovasi 10 aset lagi sedang tahap konstruksi," ujar Basuki. Selanjutnya, sudah ada aset yang dioptimalisasi oleh LMAN. Totalnya ada 36 aset. 24 aset lainnya sedang ditawarkan. Optimalisasinya sendiri dilakukan dengan cara menawarkan penggunaan aset kepada mitra yang berminat menggunakannya. Simak Video "Mulai Bisnis Tanpa Ngutang" [==] (zlf/zlf) Sumber

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Rapat tersebut membahas Review Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 sesuai Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara TA 2020, Pandangan Poksi-poksi tentang PMN Tahun 2020, Pencairan Hutang Pemerintah kepada BUMN TA 2020 dan Dana talangan TA 2020 serta Tindaklanjut kesimpulan RDP Komisi VI dengan Mitra di Masa Sidang III dan IV TS 2019-2020.Prayogi/Republika. Foto: Republika/Prayogi Pada 2019, total setoran pajak BUMN kepada pemerintah mencapai Rp 283 triliun. == JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan komitmen BUMN dalam membantu pemerintah di tengah kondisi Covid-19. Meski dalam situasi sulit, lanjut Erick, BUMN-BUMN tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pembayaran pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada negara. "Kami tetap mendukung pemerintah dengan terus membayar pajak sekitar Rp 55,51 triliun, belum lagi PNBP yang sudah kita berikan Rp 31,34 triliun untuk kuartal I 2020," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7). Erick berharap setoran pajak dan PNBP BUMN bermanfaat dalam menjaga arus kas pemerintah. Erick menambahkan, pada 2019, total pajak BUMN kepada pemerintah mencapai Rp 283 triliun. Sedangkan setoran PNBP BUMN kepada pemerintah sebesar Rp 136 triliun. Erick mengatakan bantuan pemerintah kepada BUMN seperti PMN, pencairan utang pemerintah, hingga dana talangan diharapkan dapat terealisasi guna menjaga kondisi BUMN. Erick menilai kondisi BUMN yang sehat tentu akan berdampak positif bagi negara yang mendapatkan pendapatan dari sisi pajak maupun PNBP BUMN. "Proses yang kita lakukan dengan pemerintah ialah proses yang memberikan solusi bersama dan utang yang kita tagihkan ke perintah sangat diperlukan saat ini," ucap Erick. Sumber

Jakarta - Spotify kembali memperluas layanan streaming musiknya di 13 negara Eropa Timur yang mencakup Albania, Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Kazakhstan, Kosovo, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Rusia, Serbia, Slovenia, dan Ukraina. Dengan perluasan ini menjadikan perusahaan asal Swedia ini tersedia di 92 pasar global. Spotify mengatakan secara keseluruhan pasar baru ini akan memberikan akses ke 250 juta pelanggan potensial. Khususnya di negara Rusia yang menjadi pasar penting bagi Spotify, sebab menurut Federasi International Industri Fonografi sekitar 87 persen orang di rumah mendengarkan musik streaming online. Dan sebagai pasar streaming terbesar ke 17 secara global. Tak heran jika Spotify tengah berusaha keras untuk membuat platformnya menarik bagi pengguna Rusia. Dilansir detikINET dari Engadget, selain melokalkan aplikasi web dan seluruhnya, Spotify akan meluncurkan 100 daftar putar lagu yang dibuat secara khusus untuk pasar baru ini. Daftar lagu juga akan menampilkan artis-artis lokal dan internasional. Namun perlu dicatat layanan podcast Spotify tidak ikut disertakan sebab di kawasan ini untuk podcast 'baru lahir' di Rusia. "Ini adalah sesuatu yang akan penting bagi kami dari waktu ke waktu," kata Gustav Gyllenhammar, Wakil Presiden Pasar dan Pertumbuhan Pelanggan Perusahaan. Selain pengumuman perluasan ini, Spotify juga memberikan data baru soal jumlah penggunanya. Di mana saat ini ia memiliki 286 juta pengguna dan 130 juta pengguna premium. Angka ini sedikit lebih dari tahun yang lalu di mana Spotify telah melewati ambang batas 100 juta pelanggan dan total 217 juta pengguna. Simak Video "Hadir di Indonesia, Resso Mudahkan Penikmat Musik untuk Eksis" [==] (jsn/fay) spotify streaming musik Sumber

Jakarta - Tak sedikit masyarakat yang mulai berbisnis semenjak adanya pandemi COVID-19. Beberapa di antaranya mungkin baru tergerak untuk mulai sekarang atau saat era normal yang baru (new normal) diterapkan. Lalu, bidang usaha apa yang paling bisa mendatangkan hasil selama new normal nanti? Menurut laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setidaknya ada beberapa bidang usaha yang senantiasa bergerak positif selama pandemi. Bahkan selalu menunjukkan peningkatan permintaan setiap harinya. Di antaranya adalah kuliner, aplikasi dan game developer, film dan musik, souvenir dan kerajinan tangan, tekstil (masker), desain komunikasi visual, seni rupa, desain interior, fotografi hingga desain produk. "Di sini kita lihat elektronik, makan minuman, order secara digital lewat platform e-commerce, fashion, tekstil, hari ini mulai muncul kreasi fashion yang menyesuaikan dengan kebutuhan protokol kesehatan, masker yang tadinya standar, sekarang mulai disesuaikan dengan apakah matching dengan bajunya, dengan hijabnya, saya kira ini kemudian akan membuka potensi dan peluang baru bagi milenial untuk berbisnis berusaha," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo dalam acara Pajak Bertutur 2020, Rabu (15/7/2020). Demikian pula, persepsi pasar terhadap Indonesia, sejak Juni lalu sudah menunjukkan peningkatan positif. Sebelumnya, pada bulan Mei 2020, ada 10 negara investor yang masih memberikan persepsi negatif terhadap pasar Indonesia. Sedangkan, memasuki Juni 2020, persepsi negatif itu berkurang tinggal 8 negara saja dari total 17 negara investor. "Kalau kita lihat persepsi pasar terhadap Indonesia melalui social listening tool, kita bisa lihat di bulan Mei banyak sekali persepsinya ke Indonesia masih rendah, tapi kita lihat di bulan juni sudah mulai naik, maksud saya di sini, ini adalah harapan, tetap semangat, setiap masalah, bencana pasti ada peluang," tambahnya. Sedangkan, bidang usaha yang masih terdampak paling dalam dan diramal paling lama pulih adalah pariwisata seperti penyedia akomodasi, layanan rekreasi dan olahraga, agen perjalanan dan layanan kebudayaan, penyedia wisata, transportasi udara, laut dan darat, layanan penyewaan transportasi dan lain sebagainya. "Kalau kita melihat bidang usaha mana yang terdampak dalam tentunya pariwisata adalah yang pertama kali terdampak dan boleh dibilang, recoverynya bisa jadi akan lama akan muncul belakangan," tutupnya. Simak Video " Ini Aturan New Normal bagi Karyawan" [==] (dna/dna) new normal peluang usaha Sumber

Jakarta - Grab Indonesia kembali mengadakan GrabFood Talks untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan kepada para mitra merchant GrabFood. Program ini sekaligus memperkuat kerja sama Grab dan pemerintah untuk menjawab tantangan COVID-19 yang tengah berjalan, sekaligus mendukung program #BanggaBuatanIndonesia. Head of Marketing GrabFood Grab Indonesia Hadi Surya Koe mengatakan pihaknya menyadari manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam menjalani bisnis, khususnya untuk para UMKM. Oleh karena itu, pihaknya ingin berkontribusi dalam memberikan inspirasi pengembangan bisnis. "Kami harap dengan adanya GrabFood Talks dengan topik manajemen keuangan ini, para UMKM yang tergabung di dalam platform GrabFood dapat terus mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka menuju tatanan baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020). Program GrabFood Talks ini akan menghadirkan Sylvie Surya, pemilik dari Kopi Soe sebagai pembicara di bulan Juli dan Simson Manondang, financial planning expert dan Co-Founder dari Good Money Habit sebagai pembicara pada bulan Agustus. Kedua pembicara akan berbagi informasi dan pengetahuan mereka seputar perencanaan dari tujuan keuangan secara jelas dan tepat, penganggaran yang dapat mengurangi pemborosan, manajemen dan penilaian risiko dan pembentukan prosedur yang tepat. "Saya sangat senang dapat bergabung dengan program GrabFood Talks sebagai pembicara dan dapat memberikan sedikit pengetahuan dan pengalaman saya dalam berbisnis dan manajemen keuangan pada para peserta. Menurut saya, program seperti ini sangat berguna terutama dalam era tatanan baru dimana para pemilik bisnis harus beradaptasi kembali dan menyesuaikan strategi bisnis mereka." ungkap pemilik dari Kopi Soe, Sylvie Surya. Sebagai informasi, GrabFood Talks akan hadir di 17 kota mulai dari 14 Juli 2020 di Pekanbaru dan Batam; 16 Juli 2020 di Pontianak dan Banjarmasin; 21 Juli 2020 di Palembang/Lampung; 23 Juli 2020 di Balikpapan, Samarinda dan Manado; 28 Juli 2020 di Makassar; 30 Juli 2020 di Medan; 4 Agustus 2020 di Bali; 6 Agustus 2020 di Batam; 11 Agustus 2020 di Bandung; 12 Agustus 2020 di Palembang/Lampung; 13 Agustus di Medan; 25 Agustus 2020 di Makassar; dan 27 Agustus 2020 di Surabaya. Sebelumnya, program ini telah dijalankan secara rutin sejak Agustus 2019 lalu di kota-kota di mana GrabFood beroperasi dengan topik yang beragam seperti fotografi makanan, pemasaran digital, serta keamanan dan kebersihan pangan yang dibawakan oleh praktisi ahli di bidangnya seperti Brian Sumito, William Sudhana dan Joe Sentoso. Menyusul penyebaran pandemi COVID-19, sejak April lalu format GrabFood Talks berubah menjadi online di mana sesi selanjutnya akan diselenggarakan secara gratis untuk 50 peserta dari setiap kota dalam format webinar. Simak Video "Yuk Pesan Menu Eksklusif Lewat GrabFood Signature" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan secara persentase pada Maret 2020. Penurunan sebesar 0,02 persen ini membuat Tanah Rencong tidak lagi menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera. Dalam data yang dirilis BPS Aceh, persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2020 yaitu 14,99 persen atau turun 0,02 persen dibandingkan September 2019. Enam bulan lalu, persentase penduduk miskin yaitu 15,01 persen. "Sedangkan dibandingkan Maret 2019 turun 0,33 persen," kata Kepala BPS Aceh Ihsanurrijal dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7/2020). Meski secara persentase menunjukkan penurunan, namun jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami penambahan sebesar 5,1 ribu orang. Pada Maret 2020 jumlah warga miskin di Tanah Rencong sebanyak 814,91 ribu orang atau bertambah dibandingkan September 2019 yang sebesar 809,76 ribu orang. "Bila dibandingkan Maret 2019, berkurang 4,5 ribu orang sebanyak 819,44 ribu orang," ujar Ihsanurrijal. Ihsanurrijal menjelaskan, penduduk miskin di pedesaan menurun 0,22 poin dari 17,68 persen menjadi 17,46 persen. Sementara di perkotaan justru mengalami peningkatan 0,37 poin dari 9,47 persen menjadi 9,84 persen. Langsung klik halaman selanjutnya. Simak Video "Goweser Perempuan di Aceh Berbaju Ketat Minta Maaf" [==] Sumber

Jakarta - Inggris akhirnya resmi melarang peralatan Huawei dari jaringan 5G di negaranya. Ini merupakan putar balik dari keputusan Inggris di bulan Januari yang mengizinkan Huawei untuk berpartisipasi secara terbatas dalam pengadaan jaringan 5G. Menteri Digital dan Kebudayaan Inggris Nick Dowden mengumumkan keputusan ini di Parlemen. Ia mengatakan sanksi baru yang diterapkan Amerika Serikat kepada Huawei pada Mei lalu telah mengubah lanskap secara signifikan. "Mengingat ketidakpastian yang terjadi di sekitar supply chain Huawei, Inggris tidak lagi yakin dapat menjamin keamanan peralatan 5G Huawei di masa depan," kata Dowden, seperti dikutip detikINET dari Cnet, Rabu (15/7/2020). Dowden mengatakan dari akhir tahun ini, operator telekomunikasi dilarang membeli peralatan dari Huawei. Operator telekomunikasi seperti BT dan Vodafone diberikan waktu hingga tahun 2027 untuk menarik semua peralatan Huawei dari jaringan 5G milik mereka. Dowden mengakui keputusan ini akan mengundur peluncuran jaringan 5G komersial di Inggris hingga setahun dan akan merugikan negara hingga 2 miliar poundsterling. Sebagai alternatif, pemerintah Inggris telah berdiskusi dengan NEC dan Samsung, serta Ericsson dan Nokia untuk menggantikan Huawei di infrastruktur jaringan Inggris. Huawei langsung mengkritik keputusan ini. Juru bicara Huawei Inggris Edward Brewster mengatakan ini merupakan berita buruk bagi siapa pun yang memiliki ponsel di Inggris. "Ini mengancam memindahkan Inggris ke jalur lambat dunia digital, menaikkan tagihan dan memperdalam kesenjangan digital. Bukannya 'levelling up' pemerintah malah menurunkan level dan kita mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali," kata Brewster dalam keterangannya. Sebaliknya, keputusan pemerintah Inggris langsung disambut positif oleh AS yang telah lama mengajak negara sekutunya untuk melarang Huawei karena alasan keamanan nasional. "Inggris telah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional selagi mereka membangun jaringan yang lebih canggih," kata Chairman US Federal Communications Commission Ajit Pai dalam keterangannya. Sekarang, operator telekomunikasi di Inggris harus menarik semua peralatan Huawei dari jaringannya sebelum waktu yang ditentukan. Padahal mereka khawatir proses ini akan menelan biaya hingga miliaran poundsterling dan harus dibebankan kepada pelanggan. Mereka juga mengungkap potensi matinya jaringan ponsel atau masalah keamanan jaringan. Tapi Dowden dengan tenggat waktu tersebut potensi masalah pada jaringan bisa dicegah. Simak Video "Huawei Nova 7 Bisa Rekam Video 2 Arah, Ini Spesifikasinya" [==] (vmp/fay) Sumber

Persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen, naik dari 9,22 persen. == JAKARTA -- Kemiskinan di Indonesia kembali mengalami kenaikan setelah berhasil ditekan sejak 2017 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, naiknya tingkat kemiskinan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Kepala BPS, Suhariyanto, menyampaikan, persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang. Jumlah tersebut naik 1,63 juta orang dari bulan September 2017. "Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa. Menganggu aktivitas ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat," kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7). Disparitas kemiskian di perkotaan dan perdesaan juga masih tinggi. Pada Maret 2020, kemiskinan di perkotaan mencapai 7,38 persen, naik dari September 2019 yang sebesar 6,56 persen. Sementara di perdesaan kemiskinan mencapai 12,82 persen, naik dari September 2020 sebesar 12,6 persen. Ia mengatakan, dari hasil survei BPS, masyarapat berpendapatan rendah dengan kurang dari Rp 1,8 juta per bulan, 7 dari 10 orang mengalami penurunan pendapatan. Begitu pula untuk yang berpendapatan tinggi diatas Rp 7,2 juta per bulan, 3 dari 10 orang mengaku hal yang sama. "Pandemi menghantam seluruh lapisan masyarakat. Dengan catatan jauh lebih besar ke masyarakat lapisan bawah," kata Suhariyanto. Dari hasil survei tersebut, maka pada Maret 2020 nominal pengeluaran yang menjadi batas garis kemiskinan sebesar Rp 454.652 per kapita atau Rp 2.118.678 per rumah tangga miskin. Suhariyanto menuturkan, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan tersebut jauh lebih besar, yakni sebesar 73,86 persen. Sisanya, 26,14 persen disumbang dari komoditas makanan. Secara wilayah, BPS mencatat peningkatan kemiskinan tertinggi terjadi di DKI Jakarta yakni naik 1,11 persen. Sementara, terdapat juga daerah yang mengalami penurunan kemiskinan, penurunan terbesar terjadi di Sulawesi Tengah yakni 0,26 persen. Lebih lanjut, ia menyampaikan, bukan hanya soal jumlah penduduk, namun kedalaman dan keparahan kemiskinan juga meningkat. Pada Maret 2020, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan perdesaan naik, sehingga indeks meningkat ke 1,61 poin dari posisi September 1,50 poin. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan juga naik dari 0,36 poin menjadi 0,38 poin. "Jadi bisa kita lihat bahwa karena ada Covid-19, jumlah penduduk miskin dan persentasenya, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga meningkat," kata Suhariyanto. Menurut dia, selain pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi, terdapat tiga faktor lain yang turut menyumbang kemiskinan. Yakni pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan, terpuruknya sektor pariwisata, serta harga eceran komoditas pokok yang naik. Sumber

Jakarta - Delta Air Lines membukukan kerugian hampir US$ 6 miliar setara Rp 87 triliun (kurs Rp 14.500) selama tiga bulan terakhir. Ini menjadi kerugian terburuk sejak 2008. Kerugian ini disebabkan meningkatnya kasus virus Corona yang berdampak semakin penurunnya permintaan penerbangan. Selain itu, Delta juga memangkas rencana jadwal penerbangan dari seribu penerbangan yang dijadwalkan untuk Agustus mendatang, kini dipangkas jadi hanya 500 penerbangan. CEO Delta Air Lines Ed Bastian menyebutkan kuartal ini menjadi kuartal terburuk sepanjang sejarah perusahaan. Mengingat pandemi virus Corona telah berdampak besar pada finansial dan ekonomi global khususnya industri penerbangan. Dikutip dari CNN, Rabu (15/7/2020) maskapai ini membukukan kerugian bersih yang disesuaikan sebesar US$ 2,8 miliar (Rp 40 triliun), ditambah biaya respon dampak virus Corona senilai US$ 2,5 miliar (Rp 36 triliun) dan writedown senilai US$ 2,1 miliar (Rp 30 triliun). Pendapatan maskapai pun tercatat anjlok 91%, sejak awal adanya pandemi virus Corona . Bastian memperkirakan perjalanan musim panas ini hanya mencapai 20% hingga 25% dari tingkat normal. Bastian mengungkapkan bahwa tidak ada kepastian kapan industri penerbangan akan pulih kembali. Dia pun memprediksi industri penerbangan akan sulit mencapai tingkat seperti sebelum pandemi jika belum ada kejelasan kapan pembatasan wilayah (lockdown) di beberapa negara akan berakhir. "Tidak ada batas waktu yang jelas kapan perbatasan internasional akan dibuka untuk kita para pelancong. Mungkin tidak akan pernah kembali ke tingkat sebelumnya," kata Bastian. Bastian juga mengatakan bahwa 17.000 karyawan Delta atau hampir 20% dari stafnya secara sukarela melakukan pensiun dini. Hal ini meningkatkan harapan maskapai akan bertahan tanpa PHK paksa akhir tahun ini. Simak Video "Nike Rugi Rp 11 Triliun Selama Pandemi Corona" [==] (eds/eds) Sumber

Banggar DPR menyoroti rendahnya serapan anggaran kesehatan pada penanganan Covid-19. == JAKARTA -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas laporan APBN semester satu 2020 termasuk dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pada rapat ini Banggar meminta Terawan dapat menjelaskan rendahnya serapan anggaran kesehatan pada program penanganan Covid-19. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan realisasi serapan anggaran kesehatan tidak sesuai ekspektasi. "Pertama penanganan Covid-19 dan ramainya serapan anggaran yang rendah. Pada saat yang sama muncul dari Komisi IX karena lemahnya koordinasi antara gugus tugas dan Kemenkes," ujarnya saat Ruang Rapat Banggar DPR, Rabu (15/7). Pemerintah menganggarkan sektor kesehatan dalam pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 87,55 triliun. Namun hingga 8 Juli 2020, penyerapannya baru 5,12 persen atau sekitar Rp 4,48 triliun Serapan anggaran yang sekarang pun naik dari yang sebelumnya tercatat 4,68 persen atau setara Rp 4,09 triliun. Dalam rapat tersebut juga, Said mengadu kepada Terawan tentang adanya rumah sakit 'nakal' di sejumlah daerah. Menurutnya, rumah sakit tersebut sengaja membuat pasien dinyatakan positif Covid-19 demi mendapatkan anggaran corona. "Ada kenakalan juga di rumah sakit, tidak Covid tapi dinyatakan covid. Keluarga tidak terima, dua minggu mau masuk pengadilan, akhirnya rumah sakit nyerah, oh iya bukan covid," ucapnya. Setelah diselidiki, lanjut Said, ternyata rumah sakit tersebut sengaja menyatakan pasien itu positif corona demi mendapatkan insentif rumah sakit. "Telisik punya telisik, kalau dinyatakan mati Covid-19 lebih besar. Ada yang sebut kalau orang kena Covid-19 masuk rumah sakit sampai meninggal anggaran Rp 90 juta atau Rp 45 juta. Memang ini ujian betul, di Pasuruan, Jambi, Ciamis ini kan viral di mana-mana," jelasnya. Ke depan Said pun meminta agar Terawan turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi. Sumber

Jakarta - Dini hari tadi layanan WhatsApp ternyata sempat down atau tak bisa diakses selama satu jam. Apa penyebabnya? Dikutip dari The Verge, Rabu (15/7/2020), masalah ini terjadi pada pukul 3 dini hari tadi, dan berlangsung selama hampir satu jam. Yaitu pengguna tak bisa mengirimkan ataupun menerima pesan menggunakan WhatsApp, meski aplikasinya tetap bisa dibuka. Rupanya hal ini terjadi karena WhatsApp melakukan pembaruan ke servernya, dan hal ini diakui WhatsApp membuat sejumlah penggunanya tak bisa mengirim dan menerima pesan. Layanan pengiriman pesan milik Facebook ini sebenarnya terbilang jarang mengalami masalah besar. Down-nya WhatsApp ini adalah masalah besar pertama yang terjadi selama kurang lebih setahun belakangan."Hari ini ada sebuah pembaruan internal yang dilakukan ke server WhatsApp yang membuat sejumlah orang mengalami masalah pengiriman pesan. Kami menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan kami meminta maaf atas ketidaknyamanannya," tulis WhatsApp dalam pernyataannya. Terakhir WhatsApp mengalami down bersama Instagram dan Facebook pada 2019 lalu, yang terjadi selama kurang lebih dua jam sebelum akhirnya layanan tersebut kembali normal. Saat ini WhatsApp mempunyai lebih dari 2 miliar pengguna, meningkat dari 1,5 miliar pada 2018 dan 1 miliar pada 2016. Layanan pengiriman pesan ini populer di banyak negara, seperti negara-negara Eropa, India, dan Brazil. Baru-baru ini WhatsApp menambahkan fitur baru ke layanannya. Seperti stiker animasi, kode QR, mode gelap, panggilan video grup, dan status di perangkat KaiOS. Fitur-fitur ini bakal digulirkan secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan. Simak Video "Fitur 'Last Seen, Online, Typing' Hilang, WhatsApp Puncaki Trending" [==] (asj/rns) whatsapp whatsapp down Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin mengalami peningkatan. Per Maret 2020 jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta bertambah 1,63 juta orang terhadap September 2019. Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan peningkatan ini terjadi karena dampak tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dia menjelaskan dari sisi jumlah sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebanyak 14,05 juta orang. Sedangkan penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan sebanyak 0,97 juta orang. "Penduduk hampir miskin sekitar 7,45% atau 19,91 juta orang berada di Jawa dan Bali karena padat penduduk. Karakteristik mereka adalah yang bekerja di sektor informal karena tidak ada safety dan rentan jatuh miskin," kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7/2020). Menurut dia, mayoritas provinsi mencatat kenaikan kemiskinan. Misalnya DKI Jakarta naik 1,11%, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dia menjelaskan sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2019-Maret 2020 antara lain antara lain pandemi COVID-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Kemudian pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal I 2020 mengalami pertumbuhan yang melambat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11% dibandingkan Maret 2019. Meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus COVID-19 pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020. Lalu pada periode September 2019-Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain beras (1,78%), daging ayam ras (5,53%), minyak goreng (7,06%), gula pasir (13,35%), dan telur ayam ras (11,10%). Rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode September 2019-Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67% namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan GK yang sebesar 3,20%. Kemudian penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal mencapai 12,15 juta orang (Susenas, Maret 2019). Kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Simak Video "Kepala Bappenas: Angka Kemiskinan di Indonesia Bisa Capai 28 Juta" [==] (kil/zlf) Sumber

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar buka-bukaan terkait biaya perjalanan dinas yang selisih sampai Rp 8 miliar. Hal itu diungkapkan setelah mendapat kritikan dari Anggota Komisi V DPR RI saat melakukan rapat kerja (raker). Dalam sesi pendalaman, Abdul Halim mengatakan hal itu terjadi karena adanya kesalahan dalam pendataan absensi pegawai di kementerian. Dia sendiri awalnya mengaku kaget saat mengetahui ada kelebihan biaya Rp 8 miliar dari perjalanan dinas. "Karena waktunya beririsan jadi nggak tahu gimana ceritanya hari Selasa, Rabu, Kamis ada. Terus Senin, Selasa itu juga ada, itu dobel. Kemudian fingerprint masuk hadir, direkap ada tapi ada perjalanan dinas," kata dia, Rabu (15/7/2020). Untuk mengatasi masalah ini, Abdul Halim bilang, masih perlu dicarikan solusi yang terbaik. "Ini masih kita cari solusinya dan termasuk berita acara penugasan atau sudah fingerprint kemudian ada penugasan. Yang penting ada dokumen yang menunjukkan bahwa tidak dobel melakukan perjalanan dinas," imbuhnya. Sebelumnya, Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Suryadi meminta Abdul Halim merinci kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut dan apa tindak lanjut dari Kementerian Pedesaaan. "Karena tidak ada SPJ (surat perjalanan dinas) atau karena kelebihan bayar? Kalau tidak ada SPJ selesai, bisa disiasati. Tapi kelebihan bayar 8 miliar suatu yang luar biasa. PPK pengelola perjalanan dinas perlu dikoreksi kembali," tegasnya. Sumber

Jakarta - Pemerintah sepakat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi acuan pemberian bantuan sosial (bansos) serta subsidi energi dalam hal ini listrik dan gas tabung 3 kilogram (kg). Pimpinan Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan pemerintah harus menjamin DTKS selalu ter-update jika ada perubahan data baik secara detik, menit, maupun jam. "Bagaimana caranya Kemensos punya DTKS itu up to date, valid, aktual, dan real time," kata Said di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Said meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM dalam mengelola data 40% masyarakat yang masuk dalam kelompok paling bawah alias miskin. Menurut Said, kelemahan DTKS yang sekarang sudah saatnya diperbaiki secara bersama-sama. "Pak Mensos, pemerintah komitmen tidak bergeser untuk melakukan penguatan pemberdayaan perlindungan sosial dengan basis 40% masyarakat ke bawah," ujarnya. "Memang ada kelemahan kita perbaiki bersama sehingga Mensos ada kewajiban koordinasi dengan Kemendagri," tambahnya. Said memberi contoh sistem data canggih yang dikelola oleh pemerintah China, di mana sistem tersebut mampu mendeteksi perubahan sosial di masyarakat. Sistem tersebut bisa menginformasikan masyarakat yang belum menyelesaikan masa karantina saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut pemerintah tengah mengupayakan penyaluran subsidi energi lewat Kartu Sembako, sehingga subsidi bisa diberikan ke penerima langsung. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan program ini juga akan terintegrasi dengan bantuan sosial (bansos). "Kita perlu evaluasi dan integrasi program bansos, ada banyak program subsidi listrik, BPNT, PKH, KIP/PIP, bidik misi, dan seterusnya," kata Ubaidi dalam acara leaders talk via virtual, Rabu (17/6/2020). Program integrasi ini, dalam paparannya disebut Kartu Sembako akan mengakomodasi penyaluran subsidi listrik dan elpiji, lalu program keluarga harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan program Kartu Pra Kerja dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan begitu, program intergasi ini penting ke depannya, apalagi untuk perencanaan. Simak Video "Anies Akui Ada Kekeliruan Data Penerima Bansos" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Barcode banyak dimanfaatkan untuk menyimpan informasi hingga memindai barang. Dengan melakukan melakukan scan pada barcode tersebut informasi mengenai barang akan keluar. Selain barcode berbentuk garis, ada juga barcode dua dimensi atau biasa disebut barcode QR. Kode pada barcode akan menunjukkan informasi apa saja yang ingin dimasukkan, seperti lokasi alamat hingga informasi produk. Berikut cara membuat barcode di komputer dikutip dari buku '111 Tip & Trik Menguasai Coreldraw Graphics Suite X4' karya Catur Hadi Purnomo: 1. Buka aplikasi Corel Draw dalam komputer atau laptop kamu. Kemudian, klik menu 'Edit' dan pilih 'Insert Barcode'. 2. Kemudian, layar akan menampilkan kotak dialog 'Barcode Wizard'. Lalu, pilih format standar barcode yang kamu inginkan, contohnya 'ISBN'. 3. Setelah memilih standar barcode tersebut, masukkan angka yang akan ditampilkan pada barcode. Misalnya 979-794-102 dan klik 'Next'. 4. Selanjutnya, layar akan kembali menampilkan kotak dialog dan klik 'Advance'. Kemudian, pilih 'Advanced Options' dan klik '978 attached' dan klik 'Ok'. 5. Klik 'Next' pada kotak dialog tersebut. Pilih 'Finish' dan angka terakhir pada barcode akan muncul secara otomatis. Kamu pun bisa langsung menggunakan barcode tersebut. 6. Untuk memberikan outline label para barcode kamu bisa menggunakan fitur 'Rectangle Tool' pada aplikasi Corel Draw. Klik, kemudian buat lah kotak mengelilingi barcode tersebut. Ukuran kotak juga bisa diatur pada toolbar di atas. 7. Tambahkan tulisan label dengan menggunakan fitur 'Text Tool'. Kamu bisa mengetik nama hingga harga barang dengan cara membuat barcode sendiri. 8. Setelah selesai membuat barcode tersebut, simpan dan lakukan ekspor label ke tipe gambar atau image yang diinginkan. Caranya blok gambar barcode, kemudian klik menu 'File Export'. 9. Terakhir, klik tombol 'Ok' dan layar akan menunjukkan kotak dialog untuk masuk ke halaman 'Convert to Bitmap'. Atur ukuran yang diinginkan pada kotak dialog tersebut dan pilih 'Ok' untuk melihat hasilnya. Selamat mencoba cara membuat barcode! Simak Video "Antusiasme 12 Asdos Bareng Maudy Ayunda di d'Youthizen" [==] (pay/pal) Sumber

Jakarta - Nasib ekonomi Indonesia bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020. Sebab jika dua kali berturut-turut ekonomi mengalami kontraksi maka bisa dinyatakan Indonesia mengalami resesi. Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 diproyeksikan -3,8%. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menopang roda kegiatan ekonomi di kuartal III-2020. Salah satunya dengan melonggarkan PSBB. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah justru menilai resesi tidak bisa terhindarkan. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia akan kembali minus di kuartal III-2020. "Kuartal III diperkirakan akan kembali minus, artinya kita akan benar-benar masuk ke periode resesi," ujarnya kepada detikcom, Rabu (15/7/2020). Namun Piter menegaskan resesi sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah siklus ekonomi. Ibarat roda, resesi adalah posisi ketika ekonomi sedang di bawah. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, semua negara mengalami resesi. Penyebabnya juga bukan karena kebijakan pemerintahannya yang salah, melainkan karena pandemi. Nah yang harus ditakutkan justru berkembangnya resesi ini menjadi sebuah krisis seperti depresi. Maka, jika IMF bilang akan lebih parah dari the Great Depression, maka ini patut diwaspadai. "Ini bukan sesuatu yang sangat buruk, yang penting tidak terjadi krisis. Artinya dunia usaha masih bisa bertahan tidak collapse, demikian juga dengan sektor keuangan," tambahnya. Buka halaman selanjutnya>>>> Simak Video "Terpukul Virus Corona, Ekonomi Jepang Menuju Jurang Resesi" [==] resesi resesi adalah Sumber

Jakarta - Dalam menghadapi new normal, operator seluler Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) mengoptimalkan protokol kesehatan saat tatap muka dengan pelanggan di seluruh gerai layanan 3Store di 44 kota Indonesia. "Seluruh layanan 3Store kami telah aktif beroperasi dengan menjalankan prosedur kesehatan. Mulai dari pengecekan suhu tubuh bagi seluruh 3Agent yang bertugas, seluruh 3Agent juga kami lengkapi dengan face-shield, dan masker, serta secara rutin dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lokasi 3Store," ujar Julandi G Fransiskus, VP Customer Engagement & Operation 3 Indonesia dalam siaran persnya, Rabu (15/7/2020). Tidak hanya 3Agent, Tri menyebutkan pengecekan suhu tubuh juga diberlakukan kepada pengunjung yang datang. Adapun di lokasi 3Store berada, telah dilengkapi dengan hand sanitizer. Sementara mengenai jam operasional 3Store, Tri mengungkapkan bawah gerai layanan miliknya yang ada di mal akan mengikuti jam operasional pusat perbelanjaan tersebut. Sedangkan, kalau di luar mal, mulai beroperasi pada pukul 09.00 hingga 19.00 WIB dari hari Senin-Minggu. Bila pelanggan memilih untuk mengurangi interaksi fisik dan kunjungan ke gerai, maka bisa mengakses semua layanan digital 3Care yang tersedia 24 jam dalam seminggu.. "Pusat pelayanan pelanggan baik melalui digital, virtual maupun telepon tetap tersedia dan beroperasi 24/7, kami menghimbau pelanggan agar memanfaatkan layanan ini untuk mengurangi interaksi fisik. Kami selalu memastikan memberikan layanan terbaik untuk seluruh pelanggan kami," ungkapnya. Dalam menghadapi new normal, operator seluler Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) mengoptimalkan protokol kesehatan saat tatap muka dengan pelanggan di seluruh gerai layanan 3Store di 44 kota Indonesia. Foto: Tri Indonesia Untuk layanan pelanggan seperti pembelian kartu, sudah bisa dilakukan online di perdana.tri.co.id. Pembelian pulsa dan isi ulang paket juga bisa dilakukan melalui aplikasi bima+. Jika ada keperluan penggantian kartu hilang dan verifikasi data, maka pelanggan bisa mengunjungi 3Store. Simak Video "Menkominfo: Operator Seluler Jadi Garda Depan Pencegahan Corona" [==] (agt/fyk) Sumber

Fasilitas pendanaan tersebut digunakan untuk penyaluran KPR subsidi. == JAKARTA-- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memaksimalkan sumber pendanaan dari berbagai pihak untuk mendukung pembiayaan sektor properti. Salah satunya kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan kerja sama tersebut untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. "BTN menandatangani perjanjian kerja sama pinjaman untuk penyaluran KPR Subsidi dengan SMF dengan nilai pinjaman dana sebesar Rp 850 miliar," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (15/7). Menurutnya dana tersebut akan disalurkan Bank spesialis perumahan ini ke dalam bentuk KPR Subsidi baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB). “Kerja sama dengan SMF kami harapkan dapat menjadi stimulus tambahan dari yang sudah kita lakukan untuk mendukung PEN (pemulihan ekonomi nasional) melalui sector property agar 170 lebih industri turutannya ikut bergerak dalam masa pandemic covid-19,” ucapnya. Lebih lanjut Pahala mengatakan BTN bersama SMF dapat melakukan kerja sama untuk mendukung pemerintah terutama dalam membantu masyarakat memiliki rumah. Adapun kolaborasi ini terkait pinjaman sudah berjalan sejak 2011. Nilai outstanding pinjaman hingga Juni 2020 sudah tercatat Rp 17,8 triliun. Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman Subordinasi sebesar Rp 6 triliun, pinjaman refinancing sebesar Rp 9,01triliun dan pinjaman KPR FLPP sebesar Rp 2,87triliun. Selain kerja sama pinjaman atau refinancing, BTN juga bermitra dengan SMF untuk transaksi sekuritisasi. Tercatat nilai sekuritasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) sebanyak 12 kali dengan nominal total sebesar Rp 11,65 triliun. Sementara Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menambahkan refinancing tersebut merupakan bentuk dukungan SMF kepada pemerintah melalui BTN agar dapat lebih memaksimalkan dalam pembiayaan rumah untuk rakyat. “Kami berharap refinancing ini dapat memicu para penyalur KPR untuk memaksimalkan kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan kredit yang tengah pandemi Covid-19," ucapnya. Lebih lanjut Ananta mengatakan refinancing KPR diharapakan dapat menjadi salah satu katalis yang dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Hal ini sejalan dengan Program Pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional. Sumber

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan aset-aset tanah dan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan surat-surat dengan total senilai Rp 3 triliun di Kementerian PUPR. Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR tahun 2018. Temuan itu diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sendiri dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam paparannya, Basuki menjelaskan penyebab dibalik gagalnya Kementerian PUPR memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun 2018, dan akhirnya hanya memperoleh wajar dengan pengecualian (WDP). "Aset tetap berupa tanah dan kendaraan bermotor Rp 3 triliun pada 30 satuan kerja belum didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)," kata Basuki di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Basuki mengatakan, baik tanah maupun kendaraan tersebut merupakan aset-aset lama yang sebagian besar milik organisasi yang sudah dibubarkan. "Ini bangunan-bangunan lama, kendaraan-kendaraan lama yang administrasinya sudah banyak berganti administrasi, organisasinya sudah dibubarkan, dan sebagainya," ungkap dia. Namun, pihaknya masih terus menelusuri terkait kelengkapan administrasi dari aset-adet senilai triliunan rupiah tersebut. "Jadi masih ditelusuri terus," tuturnya. Selain temuan itu, BPK juga menemukan adanya kelebihan bayar dalam beberapa pekerjaan atau program kerja di Kementerian PUPR. Salah satunya di belanja barang. "Pelaksanaan belanja barang tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp 2 miliar di Direktorat Jenderal Bina Marga," papar Basuki. "Kemudian kelebihan pembayaran atas belanja barang yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2018. Ini biasanya kita pakai PMK, tahun anggaran. Ada dasar hukumnya berdasarkan PMK," sambung dia. Simak Video " BPK Ungkap Praktik Kongkalikong di Kasus Jiwasraya" [==] Sumber

Tidak ada aktivitas jual beli di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/7). Sebanyak 41 pedagang di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, terkonfirmasi positif Corona. Pasar tersebut pun ditutup selama 3 hari sampai 15 Juli 2020. Begini suasana Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, saat hari terakhir penutupan. Seluruh kios di pasar tersebut tutup. Lapak penjual daging yang biasanya selalu ramai, kini sunyi. Sebelumnya di Pasar Cempaka Putih dilakukan pemeriksaan tes usap massal pada Rabu (8/7). Berdasarkan tes itu kemudian didapatkan 41 dari sekitar 90 pedagang positif COVID-19. Sumber

Jakarta - Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) mengatakan perlu adanya dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah, dalam mengamankan kabel optik yang berada di bawah laut agar layanan telekomunikasi di Indonesia tidak mengalami gangguan. Ketua Umum Askalsi Lukman Hakim menjelaskan, pihak-pihak yang melakukan kegiatan di laut harus memperhatikan terhadap keberadaan dan keamanan kabel fiber optik bawah laut. Menurut data Askalsi, sekitar 70% gangguan kabel Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) adalah diakibatkan jangkar kapal yang mengenai kabel laut. Khusus untuk wilayah perairan Kepulauan Riau, pengamanan kabel laut di area ini menjadi semakin penting mengingat Batam merupakan gateway jaringan SKKL Indonesia. Itu artinya sebagian besar kabel laut yang menghubungkan Indonesia ke jaringan global melintas di perairan Kepulauan Riau, sehingga gangguan terhadap kabel laut di area ini berpotensi menimbulkan gangguan telekomunikasi Indonesia ke jaringan global. Untuk itu, Askalsi memberikan apresiasi kepada dua institusi hukum, yaitu Kejaksaan Negeri Karimun dan Polres Karimun Kepulauan Riau. Pengamanan kabel ini tentu tidak bisa lepas dari penegakan hukum khususnya Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Disebutkan, penghargaan yang dialamatkan kepada dua institusi hukum tersebut karena telah berperan dalam melakukan proses hukum sampai di Pengadilan Negeri Karimun. Ketua Umum Askalsi Lukman Hakim memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Karimun, Kepulauan Riau. Foto: Askalsi Kasus ini berawal pada tanggal 4 Juli 2019, ketika kabel milik Palapa Ring Barat (PRB) yang keamanan dan perawatannya menjadi tanggung jawab Triasmitra (baik PRB maupun Triasmitra merupakan anggota Askalsi) mengalami putus, yang disebabkan oleh aktivitas kapal berbendera asing. Terkait kejadian tersebut, Triasmitra langsung mengambil langkah tegas dengan melaporkannya Polres Karimun. Setelah itu, selanjutnya diajukan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Karimun oleh Kejaksaan Negeri Karimun. Pada persidangan tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa kapal pemutus kabel dinyatakan bersalah. Atas kejadian ini, Triasmitra melaporkan ke Polres Karimun dan selanjutnya diajukan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Karimun oleh Kejaksaan Negeri Karimun. "Keputusan hakim atas perkara ini menjadi pengingat semua pihak untuk peduli dan ikut bertanggung jawab atas keberadaan dan keamanan sarana telekomunikasi baik yang ada di darat maupun di laut agar telekomunikasi Indonesia semakin maju," ujar Lukman dalam keterangan tertulisnya. Melalui putusan ini, Askalsi mengharapkan adanya perhatian dan partisipasi dari seluruh pihak, baik pihak kapal dan juga aparat yang melakukan pengawasan terhadap labuh jangkar kapal untuk bersama dengan Askalsi turut menjaga keberlangsungan layanan telekomunikasi masyarakat dengan menjaga infrastruktur SKKL di perairan Indonesia. Simak Video "UU Telekomunikasi Masih Relevan di Era New Normal" [==] (agt/fyk) Sumber

Jakarta - Pemerintah kini tengah bersiap menerapkan tatanan era normal yang baru atau new normal. Akan tetapi, adanya new normal dianggap belum efektif meningkatkan penerimaan pajak. Lalu, apa yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa mendongkrak penerimaan pajak yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19? Menurut Ekonom sekaligus Mantan Menteri Keuangan era SBY, M Chatib Basri kebijakan yang paling efektif mendongkrak penerimaan pajak adalah perluasan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat. Lantaran, hanya dengan BLT daya beli masyarakat akan meningkat kembali dan konsumsi pun perlahan pulih. Bila permintaan akan konsumsinya baik maka segala aktivitas ekonomi lainnya juga akan bergerak naik. Sebagaimana diketahui, penerimaan pajak paling besar, menurut Chatib masih berasal dari korporasi bukan individu. "Di dalam spending government, yang paling besar itu paling efektif adalah bansos terutama BLT," kata Chatib dalam acara Pajak Bertutur 2020, Rabu (15/7/2020). Chatib menyebut insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah selama ini ke dunia usaha belum efektif. Lantaran, belum banyak dunia usaha yang bisa memanfaatkan insentif tersebut. "Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tentu intensinya baik, tapi saya khawatir mungkin tidak seefektif yang kita bayangkan, mengapa karena yang paling terkena adalah sektor informal, sementara mereka itu sulit sekali di-cover di dalam data pajak. Jadi, insentif usaha sampai sekarang belum banyak yang memanfaatkan dan tax expenditure kita sudah besar," ungkapnya. Kemudian Chatib menjelaskan alasan BLT bisa mendongkrak penerimaan pajak. Menurut studi yang dilakukan secara pribadi oleh Chatib, BLT mampu meningkatkan permintaan konsumsi ke dunia usaha. Dampak jangka panjangnya, konsumsi yang baik otomatis mampu menarik investasi lebih deras lagi masuk ke ekonomi Indonesia. Investasi inilah yang nantinya mampu menyelamatkan dunia usaha dari keterpurukan akibat pandemi, kemudian pembayaran pajak dari dunia usaha bakal lancar lagi. "Kita selalu berfikir, investasi kita dorong maka orang punya pendapatan, maka kemudian income-nya naik dan mendorong konsumsi, faktanya tidak begitu, faktanya adalah sebaliknya, kenaikan konsumsi sekarang akan meningkatkan investasi 1 triwulan dari sekarang, jadi kalau kita mau bikin aktif dunia usaha, yang pertama kali harus kita lakukan adalah permintaannya dulu dinaikkan, caranya melalui fiskal, dengan BLT dengan macam-macam program," tuturnya. Selain BLT, pemerintah diminta mengevaluasi kembali penjaminan kredit kemudian stimulus termasuk insentif ke dunia usaha yang sudah dikeluarkan selama ini. "Apakah betul insentif ini betul-betul bermanfaat? Saya punya pengalaman, sebagai Kepala BKPM, Menteri Keuangan itu yang namanya tax holiday itu peminatnya tidak terlalu besar, tax allowance tidak begitu besar, jadi kita mesti define apa sebetulnya. Jangan-jangan alokasinya lebih baik insentifnya dalam bentuk yang lain, ini yang saya kira perlu dilakukan evaluasi," pungkas Chtaib. Simak Video "450 Gerai Dunkin' Amerika Tutup Akhir Tahun Ini" [==] (dna/dna) chatib basri penerimaan pajak Sumber

Kinerja ekspor sepanjang Januari-Juni 2020 mencapai 76,4 miliar dolar AS. == JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang semester I 2020 mengalami surplus. Capaian itu berbalik dari kondisi neraca perdagangan semester I 2020 yang defisit. Kepala BPS, Suhariyanto, menyampaikan, neraca dagang surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS selama Januari hingga Juni 2020. Sementara di termin sama tahun lalu, neraca perdagangan defisit hingga 1,87 miliar dolar AS. "Ini jauh lebih baik dari pada tahun lalu. Kita harapkan ini menunjukkan sinyal positif," kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7). Mengutip data BPS, kinerja ekspor sepanjang Januari-JUni 2020 mencapai 76,4 miliar dolar AS sedangkan impor hanya 70,9 miliar dolar AS sehingga diperoleh surplus 5,5 miliar dolar AS. Pada sektor perdagangan migas mengalami defisit sebesar 3,5 miliar dolar AS. Sebab, ekspor migas hanya mencapai 3,9 miliar dolar AS sedangkan impor tembus hingga 7,5 miliar dolar AS. Namun, di sektor nonmigas mampu mencatatkan surplus 9,05 miliar dolar AS. Di mana ekspor nonmigas mencapai 72,4 miliar dolar AS sementara impor lebih rendah yakni 63,9 miliar dolar AS. Lebih lanjut, Suhariyanto mengatakan, ekspor pada semester I tahun ini paling banyak disumbang doleh ekspor non migas khususnya bahan bakar mineral sebesar 9,37 miliar dolar AS. Ekspor komoditas tersebut berkontribusi hingga 12,94 persen terhadap total ekspor. Selanjutnya diikuti dengan ekspor lemak dan minyak hewan/nabati senilai 8,94 miliar dolar AS dengan porsi 12,34 persen. Pangsa ekspor terbesar masih ke Cina yakni 17,7 persen dengan nilai mencapai 12,83 miliar dolar AS. Diikuti Amerika Serikat sebesar 8,59 miliar dolar AS dan Jepang 6,29 miliar dolar AS. Kemudian pada sisi impor, Suhariyanto menyatakan impor terbesar semester I 2020 terbesar adalah mesin dan peralatan mekanis senilai 10,83 miliar dolar AS atau 17,09 persen dari total impor. Selanjutnya masih dari mesin dan perlengkapan elektrik sebesar 13,78 persen atau senilai 8,73 miliar. Adapun, untuk pangsa pasar terbesar impor juga dari Cina yakni 28,63 persen senilai 18,14 miliar dolar AS. Diikut Jepang 9,61 persen senilai 6,09 miliar dolar AS dan Singapura 6,64 persen dengan nilai 4,21 miliar dolar AS. Menurut Suhariyanto, kinerja ekspor dan impor Indonesia tetap berpeluang untuk terus dalam tren positif. Namun, itu kembali kepada kegiatan masyarkat di dalam negeri di tengah pandemi Covid-19. "Kita tahu, pemerintah mengutamakan kesehatan, tapi kita juga jaga keseimbangan supaya aktivitas ekonomi berjalan," katanya. Ia menuturkan, sejak pemerintah menerapkan work from home, BPS melakukan survei perubahan mobilitas penduduk. Aktivitas di rumah tentunya mulai meningkat ketimbang aktivitas di tempat kerja. Sebaliknya, aktivita di tempat kerja mulai meningkat ketika pemerintah mulai menerapkan work from office di masa kenormalan baru. Meski masih dibutuhkan waktu agar aktivitas seperti normal, hal itu setidaknya akan berdampak pada naiknya aktivitas ekonomi yang berimbas pada neraca perdagangan. Hanya saja, dari aspek tersebut, kunci agar tetap aman adalah menjaga protokol kesehatan. "Masyarakat tidak bisa anggap enteng protokol kesehatan sehingga kita tetap bisa (beraktivitas). Mudah-mudahan ekonomi kita bergeliat," katanya. Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2020 tercatat 26,42 juta orang. Angka ini naik 1,63 juta dibandingkan periode September 2019. Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan untuk persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78% meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019. Suhariyanto mengungkapkan kondisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan demi menekan COVID-19 ini turut mengganggu aktivitas ekonomi nasional, sehingga turut memengaruhi pendapatan penduduk. "Pandemi COVID-19 ini menghantam seluruh lapisan masyarakat dan dampaknya terasa lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah," kata Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/7/2020). Dia mengungkapkan pengeluaran konsumsi rumah tangga memang tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan. Selain itu sektor pariwisata juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin karena terdampak Corona. "Meskipun COVID-19 awal Maret 2020, pariwisata sudah terdampak sejak Februari ini terlihat dari penurunan jumlah wisatawan mancanegara. Berdampak ke hotel, penginapan dan pengrajin," jelasnya. Menurut Suhariyanto meskipun inflasi terkendali namun ada juga komoditas yang mengalami kenaikan seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras dan gula pasir masih mengalami kenaikan. Dia menambahkan jika dilihat komposisi Maret 2019 lalu masih banyak penduduk yang hampir miskin dan belum miskin tapi pendapatannya hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Simak Video "Terkait PSBB, BPS: 72% Responden Jalankan Imbauan di Rumah Saja" [==] (kil/zlf) Sumber