bot

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi angka pertumbuhan ekonomi nasional menjadi -4,3% di kuartal II-2020. Angka ini lebih dalam dari proyeksi awal sebesar -3,8%. Hal itu diungkapkannya usai rapat kerja (raker) bersama Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai penanganan COVID-19. Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, mencatat ekonomi pada kuartal II tahun ini berada di antara -3,5% sampai -5,1% dengan titik terdalam yang paling baru di level -4,3%. "Titik poinnya kita ada di minus 4,3% jadi lebih dalam dari yang kita sampaikan minus 3,8%," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Penurunan ekonomi nasional yang lebih tajam ini dikarenakan beberapa sektor industri kinerjanya terkontraksi cukup dalam, mulai dari perdagangan, pertambangan, manufaktur, hingga transportasi. Menurut Sri Mulyani, relaksasi aturan sektor transportasi yang diberlakukan pemerintah belum banyak membantu roda perekonomian nasional di kuartal II-2020. "Transportasi itu walaupun sudah ada relaksasi tapi tidak pulih karena orang tidak melakukan traveling, walau terjadi tapi masih kecil sekali. Pertambangan berkontribusi negatif growth cukup dalam di kuartal II," jelasnya. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengaku pemerintah akan mendorong perekonomian pada kuartal III melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Melalui beleid itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memastikan adanya penyerapan anggaran. "Kita berharap di kuartal III mengejar, beberapa data yang kita peroleh sudah menunjukkan adanya titik balik, namun titik baliknya ini adalah akselerasi. Itu lah yang menjadi fokus presiden, belanja dari K/L, belanja dari daerah, perbankan sektor keuangan dan sektor korporasi bisa kembali," ungkapnya. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan berkali-kali kepadanya. Hal tersebut adalah mengatur integrasi angkutan umum. Budi Karya bercerita Jokowi ingin banyak kota besar, utamanya Jakarta, transportasi umumnya bisa terhubung dengan baik antar moda satu dengan yang lain. Hal ini diungkapkannya saat memberikan sambutan dalam peluncuran sistem integrasi pembayaran transportasi umum Jabodetabek. "Satu amanah Pak Presiden yang disampaikan berulang kepada saya, kita punya Jakarta, kita punya banyak kota besar. Maka dari itu, seyogyanya angkutan umum jadi keniscayaan. Kalau mau bicara angkutan umum ideal maka harus ada antar moda yang baik," kata Budi Karya dalam sambutannya yang disiarkan secara virtual, Rabu (15/7/2020). Menurut Budi Karya selama ini masyarakat akan kesulitan apabila berpergian dengan berpindah moda transportasi harus menyediakan banyak kartu untuk pembayaran. Maka dari itu, semua akan dipermudah menjadi satu sistem pembayaran yang bisa digunakan di semua moda transportasi. "Kita akan integrasikan semua moda yang ada, hari ini kita advance gunakan satu cara pembayaran yang satu. Saya diskusi sama pak Perry (Gubernur Bank Indonesia), bisa dibayangkan kalau kita pergi kemana-mana kartunya ada banyak bisa sampai lima, nah dengan sistem ini cukup satu kita bisa berkegiatan," ujar Budi Karya. Yang jelas saat ini sudah terbentuk PT Jak Lingko Indonesia yang merupakan perusahaan patungan antara BUMN dan BUMD. Isinya ada PT MRT, PT Transjakarta, PT Jakpro dengan kepemilikan masing-masing 20% dan PT MITJ dengan kepemilikan 40%. PT MITJ atau Moda Integrasi Transportasi Jakarta merupakan badan usaha patungan antara PT MRT dan PT KAI. Badan usaha ini akan melakukan pengelolaan dan pengoperasian beberapa kawasan transportasi terpadu di Jakarta. Simak Video "Sembuh dari Corona, Budi Karya: Tanpa RSPAD, Kita Nggak Ketemu Lagi" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Raja judi alias taipan kasino asal Makau, Stanley Ho ditaksir memiliki kekayaan sebesar US$ 2 miliar berdasarkan catatan Forbes. Angka tersebut setara Rp 28 triliun mengacu kurs Rp 14.000/US$. Sosok tajir tersebut pun meninggal dunia pada usia 98 tahun pada 26 Mei 2020 lalu. Kekayaan yang ditinggalkannya sempat menjadi spekulasi kepada siapa saja akan diberikan dan berapa nilainya. Dikutip detikcom dari Mothership, 16 anak Ho, masing-masing dikabarkan mendapatkan haknya dengan nilai setara 18.000 dolar Singapura per bulan, dari dana perwalian keluarga. Angka itu sama dengan Rp 187.097.580, mengacu kurs hari ini. Namun tampaknya, alih-alih memberikan kekayaannya dalam sejumlah besar uang tunai kepada keluarganya, Ho akan membagikannya melalui dana perwalian keluarga. Tiga istrinya, Lucina Lam, Ina Chan dan Angela Leong telah ditunjuk sebagai penerima manfaat, dan ditugasi untuk menggunakan sejumlah uang yang tidak diungkapkan untuk pengeluaran dan pendidikan anak-anak mereka. Lam, Chan dan Leong juga akan diizinkan untuk meminta dana tambahan bila perlu. Namun, permintaan akan dikenakan pemungutan suara dari dua istri lainnya, dan persetujuan akhir hanya dapat diberikan oleh pelaksana dana, yang belum disebutkan namanya. Berdasarkan catatan detikcom yang mengutip Forbes, kekayaan Stanley Ho sebesar US$ 2 miliar. Dia juga telah membeli hotel Mandarin Oriental Makau tahun lalu dan mengubahnya menjadi Grand Lapa. Simak Video "Raja Judi Macau Tutup Usia" [==] (toy/eds) Sumber

Program gebyar diskon kemerdekaan PLN khusus untuk pelanggan 450 hingga 4.400 VA == JAKARTA -- Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dan memudahkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan listrik saat pandemi virus corona atau Covid-19, PLN memberikan potongan harga atau diskon tambah daya “Super Wow”. Melalui program Gebyar Kemerdekaan ini, pelanggan cukup membayar Rp 170.845,- dari harga normal bisa mencapai Rp 4.893.450,-. “Sejak pandemi Covid-19 terjadi, kebutuhan listrik rumah tangga meningkat karena seluruh aktifitas dilakukan di rumah. Melalui semangat hari kemerdekaan, diskon ini kami berikan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan listriknya yang meningkat,” tutur Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril. Program Gebyar Kemerdekaan diberikan khusus untuk pelanggan golongan tarif Rumah Tangga tegangan rendah mulai dari daya 450 Volt Ampere (VA) sampai daya 4.400 VA dengan pilihan daya akhir adalah daya 2.200 VA sampai daya 5.500 VA. Diskon ini dapat dinikmati PLN sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 30 September 2020. “Jika sudah tambah daya, pelanggan tentu dapat lebih nyaman menggunakan listrik di rumah untuk melewati hari-hari dengan kegiatan produktif. Pelanggan di rumah, PLN yang urus listriknya,” imbuh Bob. Sebelumnya, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur memberikan sambungan listrik gratis kepada sedikitnya 25 madrasah di sana. Hal itu sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di lingkungan madrasah. General Manager PLN UID Jawa Timur I Nyoman Astawa di Surabaya, Jawa Timur, mengatakan, total daya yang disambungkan kepada 25 madrasah di Jatim mencapai 5.350 VA. Madrasah yang dilistriki tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Banyuwangi, Gresik, Jember, Kediri, Madiun, Mojokerto, Malang, Pamekasan, Ponorogo, Pasuruan, Surabaya Utara dan Situbondo. "Secara serentak, hari ini setelah disambungkan kemudian dilakukan penyalaan sambungan listrik gratis tersebut," kata Nyoman, Ahad (12/7). Ia mengatakan, bantuan pasang gratis itu berasal dari Yayasan Baitul Mal PLN (YBM PLN) dan program OMOH (One Man One Hope). "Sebelumnya kami telah mendapat data dari Kementerian Agama, kami bergerak cepat melakukan sampling survei ke madrasah yang ada di Jawa Timur untuk melakukan penyambungan listrik," kata Nyoman. Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai resesi yang melanda Singapura. Dirinya akan menjaga kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu tingkat konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Dia menceritakan, resesi di negeri Singa dikarenakan ekonominya sangat bergantung pada perdagangan internasional. Di saat COVID-19 melanda banyak negara, maka perdagangan pun ikut terhenti sehingga hal itu berdampak besar bagi perekonomiannya. "Domestic demand-nya tidak bisa mensubstitusi. Oleh karena itu penurunan dari Singapura sangat besar, karena memang tidak terjadi perdagangan internasional yang selama ini menjadi engine of growth-nya," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Kejadian yang menimpa ekonomi Singapura pun menjadi perhatian bagi Sri Mulyani meski mesin utama perekonomian Indonesia berbeda. Agar ekonomi nasional tidak tertular resesi yang melanda Singapura, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akan melakukan berbagai cara untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Salah satu upaya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menyasar enam klaster sekaligus. "Kita tentu waspadai, karena bagaimanapun juga Indonesia engine of growth kita konsumsi, investasi, dan ekspor. Hari ini pemerintah menggunakan seluruh mekanisme anggarannya untuk mensubstitusi pelemahan di sisi konsumsi dan di sisi investasi maupun ekspor," ujarnya. Sri Mulyani berharap program penempatan dana pemerintah kepada perbankan bisa menggerakkan ekonomi secara nyata, sehingga ekonomi nasional bisa terhindar dari jurang resesi. "Makanya kemarin pemerintah menggalakkan supaya sektor perbankan segera pulih, makanya kita menggunakan penempatan dana pemerintah di perbankan dengan suku bunga rendah, kita meluncurkan kredit yang diberikan jaminan sehingga antara bank dan korporasi terutama UMKM mereka segera pulih kembali, karena itu salah satu darah dari perekonomian, mesinnya supaya bisa jalan lagi," ungkap dia. Perlu diketahui, Singapura dilanda resesi setelah perekonomiannya minus dua kuartal. Memang ekonomi Singapura tertekan akibat pandemi COVID-19 yang memaksa negara harus melakukan pembatasan sosial sampai lockdown untuk mencegah penyebaran virus. Pada kuartal I-2020 ekonomi Singapura juga telah mengalami kontraksi hingga 2,2% secara tahunan. Pemerintah Singapura juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan PDB mereka sepanjang tahun ini di kisaran 1-4%. Namun pada kuartal II tahun ini ekonomi Singapura terperosok dan mengalami kontraksi hingga 41,2%. Secara tahunan ekonomi Singapura mengalami kontraksi hingga 12%. Simak Video "Nasib Omnibus Law Kini di Tangan DPR" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Kementerian PUPR memasukkan seluruh jalan tol di Indonesia ke dalam daftar asetnya. Namun, menurut Basuki untuk melaksanakan hal itu masih ada persoalan akuntansi yang berbeda antara Kementerian Keuangan dengan BPK. Menurut Kemenkeu, selama masa konsesi masih berlangsung, maka jalan tol tersebut belum bisa dicatat sebagai aset negara atau Kementerian PUPR. "Jadi kalau BPk kan minta itu menjadi asetnya PUPR. Tapi kan itu masih berjalan terus. Seperti Tol Cikampek yang tadinya 4 lajur sekarang ditambah lajur. Sehingga itu menurut kami sampai dengan masa konsesi itu masih jadi asetnya BUJT (Badan Usaha Jalan Tol)," kata Basuki usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (15/7/2020). Sementara, Basuki mengatakan BPK meminta pemasukan jalan tol ke aset Kementerian PUPR dapat dilakukan sebelum masa konsesi berakhir. "Iya (seharusnya menunggu masa konsesi berakhir). Tapi BPK mintanya enggak, itu harus di PUPR. Nah Menteri Keuangan itu lagi, karena ini hubungannya dengan aset berarti kewenangannya ada di Menteri Keuangan. Jadi saya mengirim surat minta petunjuk bagaimana ini caranya," urainya. Basuki menegaskan, ketika masa konsesi berakhir maka pihaknya bisa langsung memasukkan jalan tol sebagai aset Kementerian PUPR, semisalnya Jalan Daendels di Era Hindia Belanda. "Oh iya, kayak Jalan Daendels, itu kalau masa konsesi habis kan jadi aset negara, tanahnya juga aset negara," pungkas dia. Simak Video "Menteri Basuki Hibur Tamu di ITB di Sela Pemberian Doktor Kehormatan" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Enam Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menyatakan konsisten terus bertahan dalam Tim Teknis pembahas klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang terdiri dari unsur Pemerintah, Apindo, dan unsur SP/SB. Keenam SP/SB tersebut yakni KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, KSBSI, K-Sarbumusi, KSPN, FSP Perkebunan dan FSP Kahutindo. Sedangkan Dua SP/SB yang mundur dari pembahasan RUU Ciptaker adalah KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea dan KSPI. Sekjen Presidium SP/SB Indonesia yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi, menjelaskan dibentuknya tim teknis pembahas klaster ketenagakerjaan merupakan dorongan, tuntutan dan aspirasi SP/SB. Di berbagai kesempatan, pihaknya juga meminta kepada pemerintah soal pelibatan/partisipasi SP/SB dalam tim pembahas. Karenanya, menjadi sangat aneh setelah dibentuk tim pembahas malah ada SP/SB mengundurkan diri dari tim teknis. "Maka dengan segala risiko, kami menjaga konsistensi sikap atas apa yang sudah kami inginkan yaitu pembentukan tim. Kekhawatiran hanya sebagai legitimasi atau dimanfaatkan sekedar formalitas sudah kami hitung sebelumnya," ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020). Ristadi menambahkan, alasan enam SP/SB untuk terus bertahan di dalam tim pembahas klaster ketenagakerjaan juga sebagai strategi perjuangan. Dengan berada di tim pembahas, maka banyak hal yang bisa dilakukan dalam perjuangan. Tak hanya aksi unjuk rasa tapi bisa lewat publikasi, lobi politik, negosiasi, dan dialog sosial. "Masuk di tim teknis adalah bagian dari negosiasi dan dialog sosial, tanpa mengabaikan upaya-upaya perjuangan lainya. Forum tersebut kami gunakan semaksimal mungkin untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi yang berkembang dari anggota kami," tuturnya. Ristadi menambahkan, masuknya enam SP/SB akan dimanfaatkan sebagai media formal untuk menyampaikan usulan, masukan, keberatan, dan penolakan SP/SB terhadap klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker "Jadi sangat keliru dan tidak benar berada di tim teknis menjadi legitimasi. Kami memutuskan untuk tetap berjuang di dalam tim teknis dengan segala konsekuensinya," imbuhnya. Lebih lanjut, Ristadi mengungkapkan sejarah mencatat sikap gerakan SP/SB sulit untuk satu suara. Dulu, saat pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 13 tahun 2003 terjadi, ada SP/SB yang masuk dalam tim pembahasan dan ada juga yang di luar melakukan penolakan. Selanjutnya, saat lahirnya UU BPJS juga terjadi hal yang sama, ada SP/SB yang masuk ikut membahas, ada juga SP/SB yang tidak mau ikut membahas. "Karenanya, perbedaan sikap ini tidak perlu diperdebatkan apalagi harus dihadap-hadapkan untuk saling bermusuhan. Bagi kami semua adalah kawan seperjuangan, hanya rute jalan saja yang berbeda," kata Ristadi. Dari enam SP/SB yang tergabung menjadi Presidium SP/SB Indonesia itu, Ristadi mengklaim memiliki jumlah anggota 2,7 juta pekerja. "Ini aliansi terbesar dan akan sangat menentukan dan berperan penting terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah," ucapnya. Di sisi lain Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban mendorong dialog sosial untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembahasan RUU Ciptaker. Menurutnya, tak ada istilah belum berjuang sudah mundur atau sudah memastikan kalah sebelum berperang. "Intinya sekarang kita berjuang untuk bisa mempengaruhi pasal-pasal daripada tak mau berjuang untuk merubah pasal-pasal itu. Kami ada di tim, kami mau melakukan dialog. Kami mau ada perubahan dengan suara kami, tanpa kami menolak dan main di jalanan, sesudah itu tidak ada apa-apa. Apapun alasannya RUU ini pasti lolos," jelasnya. Hadir pembicara lainnya, Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnot Sihite dan Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi), Syaiful B. Anshori. Simak Video "Walhi Sebut RUU Cipta Kerja 'Munculkan' VOC, Alasannya?" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan aset yang dikelola Kementerian PUPR saat ini tembus Rp 1.800 triliun. Ia mengatakan, jumlah aset yang dikelolanya ini mengalahkan aset yang dikelola Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. "Aset PUPR yang saat ini ada Rp 1.800 triliun. Alhamdulillah ada yang lebih tinggi sekarang dari Kementerian Pertahanan," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat aset Kemenhan tembus Rp 1.645,56 triliun. Basuki mengatakan, aset yang ada senilai Rp 1.800 triliun itu masih terus dioptimalisasi. Pasalnya, masih banyak aset PUPR yang belum terdata dan masuk investaris Kementerian PUPR. "Kami sedang ingin melakukan optimalisasi aset," ujar Basuki Namun, dalam melakukan optimalisasi ini ia masih menemukan hambatan terkait aturan di Kementerian Keuangan dengan Kementerian ATR/BPN yang saling berkaitan. "Ini terkendala dengan aturan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terutama tentang masalah tanah, rumahnya, dan bangunannya," tutur dia. Simak Video "Pimpinan KPK Sambangi Kantor Menteri PUPR, Ada Apa?" [==] Sumber

BNI Kantor Cabang Luar Negeri mendorong upaya perusahaan Indonesia go Internasional == JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupaya memberikan pelayanan perbankan dan pendampingan terhadap Indonesia related company di luar negeri. Saat ini terdapat enam jaringan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) di Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris. Direktur Tresuri dan Internasional BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan perseroan berupaya memberikan pelayanan perbankan dan pendampingan bagi perusahaan di luar negeri yang berbisnis dengan Indonesia, maupun perusahaan Indonesia yang telah atau memiliki rencana berekspansi secara internasional. "Pertumbuhan laba sebelum pajak KCLN BNI sebesar 80 persen dan Fee-Based Income sebesar 34 persen secara year on year (yoy) pada semester I 2020," ujarnya dalam keterangan tulis, Rabu (15/7). Menurutnya BNI Kantor Cabang Luar Negeri mendorong upaya perusahaan Indonesia go Internasional dan mendorong pengusaha di negara setempat untuk mengimpor barang-barang dari Indonesia melalui kegiatan business matching dan business forum di negara-negara KCLN berada. "Kegiatan yang telah diselenggarakan beberapa tahun ini terbukti telah mendorong beberapa nasabah BNI masuk ke pasar global dengan membuka trading arm di negara-negara tersebut untuk mempermudah transaksi perdagangan internasionalnya," ucapnya. Komitmen BNI untuk mendukung perusahaan Indonesia juga ditunjukkan dengan membuat skema khusus bagi debitur di Indonesia yang memiliki anak perusahaan ataupun trading arm di luar negeri. Tercatat saat ini BNI telah memberikan pinjaman kepada sekitar 300 Perusahaan Indonesian Related dengan total pinjaman mencapai 1,26 miliar dolar AS. Putrama menambahkan salah satu perusahaan Indonesia yang berekspansi internasional adalah Sritex melalui group usahanya yang berbasis di Hong Kong, yaitu New Bloom yang bergerak di bisnis tekstil. Sebagai trading arm Sritex, New Bloom melakukan pembelian suplai bahan baku dengan dukungan dari BNI Hong Kong. "Suplai ini akan diteruskan ke grup usaha di Indonesia dan hasil produk akhir akan diekspor ke mancanegara. Sritex juga mengembangkan bisnis sampai ke daratan Eropa dengan dukungan BNI London, di mana Sritex mengakuisisi perusahaan di Jerman untuk memproduksi speciality suit seperti pakaian seragam pemadam kebakaran untuk dijual di pasar Eropa," ucapnya. Lanjut Putrama, perusahaan Indonesia lain yang telah mengembangkan bisnis dil luar negeri adalah Aastar di Singapura yang bergerak di bisnis komoditas seperti CPO dan Pupuk. BNI Singapura juga memberikan pembiayaan kepada Sorbent Pty Ltd yang merupakan salah satu anak usaha Sinarmas Group, yang bergerak di bidang Industri Tissue di Australia dan banyak mengimpor bahan baku dari Indonesia. "KCLN BNI, perusahaan-perusahaan Indonesia dapat mengembangkan bisnisnya di luar negeri dan menjadi perusahaan yang siap untuk bersaing dengan global player lainnya," ucapnya. Sumber

Refinancing KPR dapat menjadi katalis pertumbuhan kredit perbankan. == JAKARTA -- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF resmi mengalirkan pinjaman refinancing untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 850 miliar kepada PT Bank BTN (Persero) Tbk pada Selasa (14/7). Pinjaman tersebut merupakan bagian dari kolaborasi kedua pihak untuk mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama pada sektor perumahan. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, refinancing ini merupakan bentuk dukungan untuk mendorong peningkatan likuiditas bank penyalur KPR tetap terjaga, termasuk BTN. "Kami berharap refinancing ini dapat memicu para penyalur KPR untuk memaksimalkan kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan kredit yang tengah terkena dampak pandemi Covid-19," kata Ananta dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Rabu (15/7). Dengan penyaluran pinjaman ini, total penyaluran pinjaman dari SMF ke BTN sepanjang 2020 sudah mencapai Rp 4,850 triliun. Sebesar Rp 3,850 triliun di antaranya ditujukan sebagai refinancing KPR dan Rp 999,5 miliar lainnya untuk program KPR FLPP. Nilai outstanding masing-masing program per 14 Juli 2020 adalah sebesar Rp 19,164 triliun dan Rp 3,222 triliun. Ananta berharap, refinancing KPR dapat menjadi salah satu katalis untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang sejalan dengan program pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional. Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury berharap, kerja sama ini dapat menjadi stimulus tambahan BTN. Khususnya dalam mendukung PEN melalui sektor properti, agar 170 lebih industri turunannya ikut bergerak dalam masa pandemi Covid-19. Ke depannya, Pahala menambahkan, BTN bersama SMF akan melakukan kerja sama yang lebih baik dan bermanfaat untuk mendukung pemerintah. Terutama dalam membantu masyarakat dapat memiliki rumah, termasuk melalui potensi pembiayaan syariah. Sumber

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir meminta dukungan dari DPR terkait penyertaan modal negara (PMN) hingga dana talangan kepada perusahaan pelat merah. Erick menyatakan, BUMN terus berkontribusi kepada negara dengan menyetorkan pajak Rp 55,51 triliun. "Saya tentu terima kasih kalau kami dari Kementerian BUMN dan para BUMN bisa di-support tiga hal di atas apakah itu PMN yang kami ajukan, pembayaran utang yang memang sebuah kewajiban dari pemerintah, dan yang terakhir pinjaman modal kerja," jelasnya di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). "Kami untuk triwulan I-2020 sebagai catatan saja bahwa kami tetap mendukung pemerintah dengan kita terus bayar pajak, kurang lebih triwulan I-2020 kita sudah membayar pajak Rp 55,51 triliun. Jadi kami terus, terlepas dari kondisi COVID kami tetap jaga cashflow pemerintah karena itu pajak ini tetap kami bayar tepat waktu," paparnya. Selain pajak, BUMN juga berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada kuartal I-2020, PNBP dari BUMN sebesar Rp 31,43 triliun. Dia melanjutkan, total pajak dan PNBP yang disetor BUMN pada tahun lalu masing-masing Rp 283 triliun dan Rp 136 triliun. "Sebagai catatan kalau kita lihat 2019 total pajak BUMN kepada pemerintah Rp 283 triliun ke pemerintah dan PNBP juga cukup besar yaitu Rp136 triliun," ujarnya. Simak Video "Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tagihan Listrik Membengkak" [==] (acd/ara) Sumber

Saat ini kinerja ekspor nasional masih belum sepenuhnya pulih. == JAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berupaya menyalurkan pembiayaan di tengah masa pandemi Covid-19. Tercatat LPEI tetap menyalurkan pembiayaan secara selektif senilai Rp 93,61 Triliun per posisi Juni 2020 (un-audited). Sekretaris Perusahaan LPEI Agus Windiarto mengatakan penyaluran dana dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini mengingat kinerja ekspor nasional masih belum sepenuhnya pulih. "Di tengah ketidakpastian tinggi akibat Covid-19, LPEI saat ini sudah menyusun kriteria penyaluran kriteria pembiayaan, dengan begitu kapasitas ekspor semakin meningkat," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (15/7). Menurutnya pembiayaan secara selektif diberikan dengan kriteria sektor usaha debitur terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19. Adapun kriteria yang diterapkan seperti penjualannya terus menurun, mengalami kesulitan bahan baku karena terhentinya aktivitas ekspor impor, juga terdampak oleh kebijakan PSBB yang bertujuan menghindari penularan virus, dan memiliki status baik dari sisi pembayaran pinjaman. Selain tetap meluncurkan pembiayaan kepada para debitur, LPEI juga menangkap beberapa peluang di sektor industri yang dapat dikembangkan dan berpeluang untuk tetap tumbuh selama masa pandemi, karena sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang masih dibutuhkan oleh negara-negara lain. “LPEI melihat ada celah atau peluang untuk dikembangkan meskipun pandemi melanda seluruh negara di dunia. Sektor yang berpotensi tersebut antara lain adalah kesehatan dan farmasi, perikanan, makanan dan minuman, minyak kelapa sawit, dan pertanian dan perkebunan,” ucapnya. Selain tetap menyalurkan pembiayaan secara selektif, LPEI juga menggiatkan aktivitas pemberian jasa konsultasi secara intensif kepada para eksportir dan pelaku usaha, khsusnya pelaku UMKM Beroerintasi Ekspor dan juga mitra binaan LPEI supaya mereka dapat terhindar dari kesulitan yang berdampak serius terhadap bisnis yang mereka tekuni. Agus menegaskan jasa konsultasi ini diberikan oleh LPEI secara cuma-cuma, termasuk jasa konsultasi untuk menangkap peluang ekspor yang terbuka selama adanya pandemi sejak awal 2020 lalu. Sumber

Jakarta - Virgin Atlantic mendapatkan dana penyelamatan senilai US$ 1,5 miliar setara Rp 21,8 triliun (kurs Rp 14.500). Dana ini didapatkan dari dukungan pemegang saham termasuk Delta Air Lines, investor baru, dan kreditor. Richard Branson terus berusaha mengumpulkan banyak uang untuk menyelamatkan Virgin Atlantic demi mempersiapkan rencana rekapitalisasi yang akan berlangsung 18 bulan ke depan. Dikutip dari CNN, Rabu (15/7/2020) dalam rencana tersebut, pemegang saham yang ada akan memberikan kontribusi senilai US$ 750,6 juta (Rp 10,9 triliun), termasuk US$ 250 juta (Rp 3,6 triliun) dari Virgin Group. Hedge fund AS Davidson Kempner juga menyediakan tambahan senilai US$ 188 juta (Rp 2,7 triliun). CEO Virgin Atlantic Shai Weiss mengatakan krisis virus Corona telah memukul maskapai selama enam bulan terakhir dan menjadi masa krisis terburuk dalam sejarah maskapai selama 36 tahun. Weiss mengungkap harapannya agar maskapai mendapatkan keuntungan pada 2022. "Ini menjadi skala krisis terburuk yang dialami selama enam bulan akibat virus Corona. Menjadi yang paling sulit dialami maskapai sepanjang sejarah 36 tahun perusahaan. Kami telah melalui langkah-langkah menyakitkan," ungkap Weiss. Virgin Atlantic sebelumnya meminta pinjaman komersial US$ 626 juta dari pemerintah Inggris, namun tawaran tersebut ditolak pemerintah. Selain itu, Virgin Australia juga tidak dapat mendapatkan dukungan keuangan langsung dari pemerintah Australia. Hingga akhirnya memaksa maskapai mencari dana bantuan secara sukarela pada April lalu. Penerbangan global telah hancur akibat pandemi virus Corona. Menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional kerugian industri penerbangan diperkirakan mencapai US$ 84 miliar (Rp 1.220 triliun) tahun ini. Perjalanan udara diperkirakan tidak akan pulih ke level 2019 hingga 2023. Simak Video "Nike Rugi Rp 11 Triliun Selama Pandemi Corona" [==] (eds/eds) Sumber

Penerimaan negara diprediksi masih minim sampai dua tahun mendatang. == JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, posisi utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat pada tahun lalu perlu menjadi alarm konsolidasi fiskal. Peningkatan rasio utang ini menunjukkan, penambahan jumlah utang lebih besar dibandingkan peningkatan PDB, Artinya, argumen yang mengatakan bahwa utang digunakan untuk sektor produktivitas dapat terbantahkan. "Buktinya pertumbuhan ekonomi stagnan level lima persen," kata Yusuf saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (15/7). Yusuf menyebutkan, tren posisi utang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Dalam jangka panjang, peningkatan tersebut harus menjadi perhatian dan alarm. Apalagi, dalam dua tahun ke depan, utang pemerintah berpotensi meningkat seiring kenaikan kebutuhan belanja negara yang akibat Covid-19 dan masa pemulihan ekonomi. Dengan kondisi ini, Yusuf menekankan, pemerintah perlu mengatur strategi, terutama untuk pembiayaan anggaran, Idealnya, pemerintah perlu menggali sumber penerimaan pajak. Khususnya, penerimaan pajak orang pribadi non-karyawan. Yusuf menjelaskan, upaya tersebut perlu dilakukan pemerintah agar tambahan utang pemerintah tidak begitu besar karena penerimaan negara yang diprediksi masih minim sampai dua tahun mendatang. Kalaupun akhirnya pemerintah harus melakukan utang, Yusuf menuturkan, pemerintah perlu memaksimalkan pembiayaan utang dalam negeri melalui penerbitan surat utang ritel. "Saya kira dengan proporsi penduduk muda yang masih besar, bisa dijadikan sebagai potensial investor dari surat utang pemerintah," tuturnya. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti besaran utang pemerintah yang pada tahun lalu mencapai 30,23 persen dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, 29,81 persen terhadap PDB. Nilai pokok tas utang pemerintah sendiri sampai akhir 2019 mencapai Rp 4.786 triliun. Sebanyak 58 persen di antaranya atau sekitar Rp 2.783 triliun merupakan utang luar negeri. Sedangkan, 42 persen sisanya adalah utang dalam negeri yang senilai Rp 2.002 triliun. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pemerintah harus memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang dengan tingkat utang tersebut. Termasuk potensi rasio utang yang melebihi target dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60 persen terhadap PDB. "Pemerintah perlu untuk memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang yang disebabkan tidak tercapainya rasio utang terhadap PDB, rasio defisit terhadap PDB dan keseimbangan primer positif sebagaimana ditetapkan RPJMN 2014-2019," kata Agung dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7). Sumber

Penerimaan negara diprediksi masih minim sampai dua tahun mendatang. == JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, posisi utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat pada tahun lalu perlu menjadi alarm konsolidasi fiskal. Peningkatan rasio utang ini menunjukkan, penambahan jumlah utang lebih besar dibandingkan peningkatan PDB, Artinya, argumen yang mengatakan bahwa utang digunakan untuk sektor produktivitas dapat terbantahkan. "Buktinya pertumbuhan ekonomi stagnan level lima persen," kata Yusuf saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (15/7). Yusuf menyebutkan, tren posisi utang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Dalam jangka panjang, peningkatan tersebut harus menjadi perhatian dan alarm. Apalagi, dalam dua tahun ke depan, utang pemerintah berpotensi meningkat seiring kenaikan kebutuhan belanja negara yang akibat Covid-19 dan masa pemulihan ekonomi. Dengan kondisi ini, Yusuf menekankan, pemerintah perlu mengatur strategi, terutama untuk pembiayaan anggaran, Idealnya, pemerintah perlu menggali sumber penerimaan pajak. Khususnya, penerimaan pajak orang pribadi non-karyawan. Yusuf menjelaskan, upaya tersebut perlu dilakukan pemerintah agar tambahan utang pemerintah tidak begitu besar karena penerimaan negara yang diprediksi masih minim sampai dua tahun mendatang. Kalaupun akhirnya pemerintah harus melakukan utang, Yusuf menuturkan, pemerintah perlu memaksimalkan pembiayaan utang dalam negeri melalui penerbitan surat utang ritel. "Saya kira dengan proporsi penduduk muda yang masih besar, bisa dijadikan sebagai potensial investor dari surat utang pemerintah," tuturnya. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti besaran utang pemerintah yang pada tahun lalu mencapai 30,23 persen dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, 29,81 persen terhadap PDB. Nilai pokok tas utang pemerintah sendiri sampai akhir 2019 mencapai Rp 4.786 triliun. Sebanyak 58 persen di antaranya atau sekitar Rp 2.783 triliun merupakan utang luar negeri. Sedangkan, 42 persen sisanya adalah utang dalam negeri yang senilai Rp 2.002 triliun. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pemerintah harus memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang dengan tingkat utang tersebut. Termasuk potensi rasio utang yang melebihi target dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60 persen terhadap PDB. "Pemerintah perlu untuk memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang yang disebabkan tidak tercapainya rasio utang terhadap PDB, rasio defisit terhadap PDB dan keseimbangan primer positif sebagaimana ditetapkan RPJMN 2014-2019," kata Agung dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7). Sumber

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjawab kritik dari anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) alias online selama pandemi virus Corona. Dirinya menyebut ada salah persepsi dari penerapan PJJ. Menurut Nadiem PJJ hanya pilihan bagi sekolah-sekolah selama pandemi Corona. "Sedikit ada mispersepsi mengenai PJJ. PJJ seolah-olah kita yang inginkan, PJJ bukan hal yang kami inginkan. Justru Kami ingin kembali semua anak kembali ke sekolah secepat mungkin, tapi kenyataan dan keadaannya nggak bisa seperti itu sebab kondisi kesehatan," kata Nadiem di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Menurut Nadiem pembelajaran yang paling efektif adalah tatap muka sehingga PJJ hanya menjadi salah satu saluran bagi sekolah yang ingin tetap memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Nadiem menyadari pembelajaran jarak jauh tidak bisa dilakukan seluruh sekolah di Indonesia mengingat masih ada daerah yang terkendala infrastruktur internet dan listrik. Meski demikian, Nadiem sudah menyiapkan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pihak sekolah, yaitu fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dia memastikan dana BOS yang sudah disalurkan langsung ke rekening sekolah bisa dimanfaatkan untuk membeli pulsa atau paket data untuk guru hingga murid. Fleksibilitas dana BOS ini, dikatakan Nadiem, bisa menjawab persoalan bagi keluarga tidak mampu yang selama pandemi terbebani biaya pulsa atau paket data. "100% fleksibilitas digunakan membayar kuota data untuk guru dan murid itu terbesar dilakukan, agar bisa tangani krisis utama itu tidak mampu membayar data," ungkapnya. Tidak hanya itu, Nadiem mengungkapkan dana BOS juga bisa dimanfaatkan sebagai pembayaran honor khususnya bagi para gunu honorer. "Dana BOS, tadinya 50% untuk honor guru dalam krisis ini dibuka restriksi. Jadi kepala sekolah bisa ada kesempatan mendukung mungkin guru yang sekarang butuh bantuan," katanya. Simak Video "Mendikbud: SD-SMA Dibuka Bertahap, Perguruan Tinggi Masih Daring" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah dilonggarkan dinilai tak berpengaruh dalam mendorong perekonomian. Sebab relaksasi aktivitas masyarakat itu tak memberi banyak perubahan. "Jadi tanpa PSBB, tanpa adanya kebijakan lockdown, ekonomi, aktivitas ekonomi tetap akan terbatasi," kita Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah dalam diskusi yang ditayangkan di saluran YouTube Core Indonesia, Rabu (15/7/2020). Dia mencontohkan, misalnya sekarang ini PSBB sudah dilonggarkan tetapi sebagian masyarakat tetap membatasi aktivitasnya. Memang ada yang sudah berjalan normal, tetapi banyak masyarakat yang dengan kesadaran dirinya sendiri melakukan pembatasan aktivitas sosial mereka, mereka tidak keluar rumah karena berupaya menjaga diri dari risiko wabah COVID-19. "Oleh karena itu dampaknya terhadap dunia usaha atau sektor riil dengan adanya terbatasnya aktivitas ekonomi itu berdampak langsung kepada cash flow, karena dunia usaha banyak yang harus menutup atau mengurangi aktivitas ekonominya atau jumlah dari pembeli, jumlah pengunjung itu sangat berkurang," jelasnya. Pada kesempatan itu, Peneliti ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati juga menilai bahwa pandemi COVID-19 membuat aktivitas masyarakat terganggu. "Nah oleh karena ada pandemi itu maka ada berbagai macam aktivitas masyarakat yang terganggu. Itu menyebabkan banyak orang yang tadinya dari sisi suplai dia bisa berproduksi dengan lancar, tiba-tiba ada gangguan bahan baku, ada gangguan untuk distribusi barang, ada gangguan untuk meningkatkan efisiensi," terangnya. Kondisi itu juga membuat daya beli masyarakat menurun dikarenakan produktivitas menurun di tengah pandemi COVID-19. "Dari sisi kegiatan produktif tadi terganggu maka menyebabkan juga aktivitas-aktivitas ekonomi yang tadinya mampu menghasilkan pendapatan ini juga menjadi tidak terjadi, ada kendala sehingga dampaknya daya beli menurun," tambah dia. Simak Video "Pemkot Bandung Tutup Lagi 4 Jalan Protokol" [==] (toy/eds) Sumber

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio Gini pada Maret 2020 mencapai 0,381. Angka ini naik 0,001 poin dibanding posisi September 2019 sebesar 0,380. Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan peningkatan ini terjadi di desa dan di kota. "Kenapa terjadi? Karena COVID-19 ini membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan," kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (15/7/2020). Dia menjelaskan Gini Ratio Indonesia selama periode Maret 2013-September 2014 mengalami fluktuasi dan mulai mengalami penurunan pada periode Maret 2015 hingga September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga Maret 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. "Namun demikian, akibat adanya pandemi COVID-19, nilai Gini Ratio kembali mengalami kenaikan pada Maret 2020," ujarnya. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 adalah sebesar 0,393. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 0,002 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,391 dan meningkat sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,392. Kemudian di perdesaan Gini Ratio pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317, naik sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi September 2019 dan tidak berubah dibandingkan dengan kondisi Maret 2019. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2019 dan Maret 2019 masing-masing tercatat sebesar 0,315 dan 0,317. Pada Maret 2020, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,434. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,262. Dibanding dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,381, terdapat delapan provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,434), Gorontalo (0,408), Jawa Barat (0,403), DKI Jakarta (0,399), Papua (0,392), Sulawesi Tenggara (0,389), Sulawesi Selatan (0,389), dan Papua Barat (0,382). Simak Video "Terkait PSBB, BPS: 72% Responden Jalankan Imbauan di Rumah Saja" [==] Sumber

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana pemberian penyertaan modal negara (PMN), dana talangan, hingga pembayaran utang pemerintah kepada BUMN di Komisi VI DPR RI. DPR RI akan menyampaikan pandangan terkait pemberian dana tersebut. "Sebelum kami menyampaikan hasil keputusan Komisi VI yang merupakan rangkuman pandangan masing-masing poksi kami persilakan Pak Menteri menyampaikan beberapa hal perkembangan terakhir," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Erick menuturkan, PMN ini penting seperti halnya yang akan diberikan untuk PT Hutama Karya (Persero). "Mungkin review saja awal, memang kami membutuhkan PMN khususnya di Hutama Karya yang kita ketahui memang menyelesaikan ruas Pekanbaru-Padang, di mana termasuk seksi Pekanbaru-Pangkalan Rp 4,3 triliun dan juga Simpang-Indralaya," katanya. Berikut rincian dana yang disampaikan Erick Thohir: PMN 1. Hutama Karya Rp 7,5 triliun 2. BPUI Rp 6 triliun 3. PNM Rp 1,5 triliun 4. ITDC Rp 0,5 triliun Dana talangan 1. Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun 2. PTPN Rp 4 triliun 3. KAI Rp 3,5 triliun 4. Krakatau Steel Rp 3 triliun 5. Perumnas Rp 0,65 triliun Pencairan utang pemerintah 1. PLN Rp 48,46 triliun 2. Pertamina Rp 45 triliun 3. Kolektif BUMN Karya Rp 12,16 triliun 4. Pupuk Indonesia Rp 6 triliun 5. Kimia Farma Rp 1 triliun 6. Bulog Rp 0,56 triliun 7. KAI Rp 0,3 triliun. Simak Video "Ini Alasan Erick Thohir Beri Modal Rp 7,5 T ke PT Hutama Karya" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sangat berperan dalam keputusan pemerintah Inggris soal pemblokiran perangkat 5G buatan Huawei. Trump mengaku ia adalah sosok yang berperan dalam mendorong keputusan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk memblokir penggunaan jaringan 5G di Inggris, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Rabu (15/7/2020). "Kami berhasil meyakinkan sangat banyak negara, dan hampir semuanya saya lakukan sendiri, untuk tidak menggunakan Huawei, karena kami menganggap ini adalah sebuah risiko keamanan yang sangat besar," ujar Trump menanggapi keputusan pemerintah Inggris memblokir Huawei. Pernyataan Trump ini ditentang oleh seorang menteri senior di pemerintahan Inggris. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock menyebut keputusan ini sebenarnya diambil setelah adanya peninjauan secara teknis oleh badan keamanan cyber milik Inggris. "Kita semua tahu seperti apa Donald Trump. Dari semua orang yang mengklaim kredit terhadap keputusan ini, namun ini didasarkan pada tinjauan teknis oleh National Cyber Security Center mengenai bagaimana kami bisa menggunakan sistem 5G terbaik di masa yang akan datang," ujar Hancock. Sebelumnya diberitakan, Inggris akhirnya memutuskan untuk memblokir penggunaan perangkat jaringan 5G buatan Huawei. Operator telekomunikasi di Inggris tak akan diizinkan untuk membeli perangkat 5G dari Huawei mulai Januari 2021 mendatang. Hal ini diperkirakan akan membuat kehadiran jaringan 5G di Inggris tertunda. Lalu para operator juga diberi waktu tujuh tahun untuk mengganti semua perangkat 5G buatan Huawei yang sudah terlanjur dibeli, yang diperkirakan bakal menelan biaya 2 miliar poundsterling. Keputusan ini berbanding terbalik dengan posisi pemerintah Inggris sebelumnya, yang mengizinkan penggunaan perangkat 5G buatan Huawei di negara tersebut namun dengan batas tertentu. Selain operator seluler, penyedia jasa internet kabel pun disarankan mulai berhenti membeli perangkat jaringan buatan Huawei. Simak Video "Huawei Nova 7 Bisa Rekam Video 2 Arah, Ini Spesifikasinya" [==] (asj/fay) huawei huawei diblokir Sumber

Jakarta - "Pada umumnya sasaran utama para penipu adalah membobol akun para investor. Mereka ini mengincar username, password dan secure PIN"Paramita Sari Head of Marketing IPOT dari PT Indo Premier Sekuritas Pandemi wabah COVID-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat, mendorong seluruh aktivitas jadi serba online, termasuk kegiatan jual beli saham. Tapi seiring dengan hal itu, penipuan secara online juga semakin meningkat. Penipuan secara online juga mengintai para investor saham. Hal itu diendus oleh PT Indo Premier Sekuritas. "Pada umumnya sasaran utama para penipu adalah membobol akun para investor. Mereka ini mengincar username, password dan secure PIN yang sebenarnya sifatnya pribadi atau personal," Head of Marketing IPOT dari PT Indo Premier Sekuritas, Paramita Sari dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020). Pihaknya pun mengingatkan para investor yang menjadi investor Indo Presmier untuk selalu menjaga kerahasiaan username, password, secure PIN, dan data pribadi penting lainnya. Data-data ini sifatnya rahasia dan pribadi atau personal. "Jangan pernah pula memberikan data-data personal ini kepada siapa pun, apalagi mentransfer sejumlah uang ke oknum-oknum penipu yang mengatasnamakan Indo Premier. Investor Saham wajib menjaga informasi pribadi ini," tambahnya.. Ia menegaskan Indo Premier tidak pernah meminta data-data personal ini untuk alasan apa pun. Jadi, jangan pernah memberikan username dan PIN kepada siapa pun, termasuk mereka yang mengaku-ngaku dari Indo Premier. Paramita memberikan tip aman investasi saham dari penipu. Pertama, jangan pernah percaya pada orang-orang yang tiba-tiba menghubungi dan mengaku-ngaku pegawai resmi Indo Premier. Kedua, menghubungi langsung call center resmi dan channel daring lainnya seperti email dan medsos resmi saat mengalami kendala atau masalah. Ketiga, melindungi kerahasiaan identitas: username, password, secure PIN, dan data pribadi penting lainnya. "Yang kini perlu untuk diwaspadai adalah modus baru penipu melalui akun-akun medsos palsu yang mengatasnamakan Indo Premier," tuturnya. Terkait dengan akun medsos ini, pesannya, investor saham dan calon investor diminta bergabung dan berkonsultasi dengan akun medsos resmi Fans Page Facebook, Instagram, Twitter dan Telegram yang biasanya ditandai dengan centang (ceklis) biru, bukan lewat akun-akun palsu yang mengatasnamakan Indo Premier. Apalagi, akhir-akhir ini marak akun-akun palsu yang mengincar nasabah yang abai dengan hal ini. Simak Video "Satpol PP Bobol ATM Bank DKI, Kerugian Capai Rp 50 Miliar" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per tahun 2020 mengelola aset negara sebesar Rp 14,36 triliun. Aset yang dikelola mulai dari kilang LNG hingga lapangan golf yang tersebar di seluruh Indonesia. Dirut LMAN Basuki Purwadi menyatakan saat ini aset terbesar LMAN adalah kilang LNG di Arun, Aceh dan kilang Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian LMAN juga mengelola aset berupa satu lapangan golf di Ciperna Jawa Barat. Sisanya, LMAN mengelola beberapa gedung dan ratusan apartemen. "Dari Rp 14,36 triliun, aset terbesar kita adalah kilang LNG Arun dan Bontang. Kemudian gedung ada 8 asetnya, 157 apartemen dan kondominium," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020). "Ada juga 69 ruko, rumah, dan tanah. Satu lagi ada lapangan golf di Ciperna," lanjutnya. Basuki melanjutkan, dari 234 aset non kilang yang dikelola pihaknya, 175 di antaranya sudah dikuasai secara penuh. Sisanya masih ada yang dipegang pihak ke tiga dan diurus alih kelolanya. "Dari 234 aset sudah 175 aset yang dikuasai fisik dan clean. Karena saat diserahterimakan masih ada aset yang dikuasi pihak ke tiga dan kami urus alih kelolanya," jelas Basuki. Kemudian LMAN sudah melakukan pengembangan pada sebagian aset, salah satunya dengan merenovasi aset tersebut. Misalnya, beberapa aset plaza dan apartemen di Pondok Indah, Jakarta Selatan dilakukan renovasi ulang. Totalnya, per 10 Juli sudah ada 60 aset yang selesai direnovasi. Kemudian, 10 aset lainnya masih tahap konstruksi renovasinya. "Per 10 Juli sudah ada 60 aset yang direnovasi, dan renovasi 10 aset lagi sedang tahap konstruksi," ujar Basuki. Selanjutnya, sudah ada aset yang dioptimalisasi oleh LMAN. Totalnya ada 36 aset. 24 aset lainnya sedang ditawarkan. Optimalisasinya sendiri dilakukan dengan cara menawarkan penggunaan aset kepada mitra yang berminat menggunakannya. Simak Video "Mulai Bisnis Tanpa Ngutang" [==] (zlf/zlf) Sumber

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Rapat tersebut membahas Review Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 sesuai Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara TA 2020, Pandangan Poksi-poksi tentang PMN Tahun 2020, Pencairan Hutang Pemerintah kepada BUMN TA 2020 dan Dana talangan TA 2020 serta Tindaklanjut kesimpulan RDP Komisi VI dengan Mitra di Masa Sidang III dan IV TS 2019-2020.Prayogi/Republika. Foto: Republika/Prayogi Pada 2019, total setoran pajak BUMN kepada pemerintah mencapai Rp 283 triliun. == JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan komitmen BUMN dalam membantu pemerintah di tengah kondisi Covid-19. Meski dalam situasi sulit, lanjut Erick, BUMN-BUMN tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pembayaran pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada negara. "Kami tetap mendukung pemerintah dengan terus membayar pajak sekitar Rp 55,51 triliun, belum lagi PNBP yang sudah kita berikan Rp 31,34 triliun untuk kuartal I 2020," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7). Erick berharap setoran pajak dan PNBP BUMN bermanfaat dalam menjaga arus kas pemerintah. Erick menambahkan, pada 2019, total pajak BUMN kepada pemerintah mencapai Rp 283 triliun. Sedangkan setoran PNBP BUMN kepada pemerintah sebesar Rp 136 triliun. Erick mengatakan bantuan pemerintah kepada BUMN seperti PMN, pencairan utang pemerintah, hingga dana talangan diharapkan dapat terealisasi guna menjaga kondisi BUMN. Erick menilai kondisi BUMN yang sehat tentu akan berdampak positif bagi negara yang mendapatkan pendapatan dari sisi pajak maupun PNBP BUMN. "Proses yang kita lakukan dengan pemerintah ialah proses yang memberikan solusi bersama dan utang yang kita tagihkan ke perintah sangat diperlukan saat ini," ucap Erick. Sumber

Jakarta - Spotify kembali memperluas layanan streaming musiknya di 13 negara Eropa Timur yang mencakup Albania, Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Kazakhstan, Kosovo, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Rusia, Serbia, Slovenia, dan Ukraina. Dengan perluasan ini menjadikan perusahaan asal Swedia ini tersedia di 92 pasar global. Spotify mengatakan secara keseluruhan pasar baru ini akan memberikan akses ke 250 juta pelanggan potensial. Khususnya di negara Rusia yang menjadi pasar penting bagi Spotify, sebab menurut Federasi International Industri Fonografi sekitar 87 persen orang di rumah mendengarkan musik streaming online. Dan sebagai pasar streaming terbesar ke 17 secara global. Tak heran jika Spotify tengah berusaha keras untuk membuat platformnya menarik bagi pengguna Rusia. Dilansir detikINET dari Engadget, selain melokalkan aplikasi web dan seluruhnya, Spotify akan meluncurkan 100 daftar putar lagu yang dibuat secara khusus untuk pasar baru ini. Daftar lagu juga akan menampilkan artis-artis lokal dan internasional. Namun perlu dicatat layanan podcast Spotify tidak ikut disertakan sebab di kawasan ini untuk podcast 'baru lahir' di Rusia. "Ini adalah sesuatu yang akan penting bagi kami dari waktu ke waktu," kata Gustav Gyllenhammar, Wakil Presiden Pasar dan Pertumbuhan Pelanggan Perusahaan. Selain pengumuman perluasan ini, Spotify juga memberikan data baru soal jumlah penggunanya. Di mana saat ini ia memiliki 286 juta pengguna dan 130 juta pengguna premium. Angka ini sedikit lebih dari tahun yang lalu di mana Spotify telah melewati ambang batas 100 juta pelanggan dan total 217 juta pengguna. Simak Video "Hadir di Indonesia, Resso Mudahkan Penikmat Musik untuk Eksis" [==] (jsn/fay) spotify streaming musik Sumber

Jakarta - Tak sedikit masyarakat yang mulai berbisnis semenjak adanya pandemi COVID-19. Beberapa di antaranya mungkin baru tergerak untuk mulai sekarang atau saat era normal yang baru (new normal) diterapkan. Lalu, bidang usaha apa yang paling bisa mendatangkan hasil selama new normal nanti? Menurut laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setidaknya ada beberapa bidang usaha yang senantiasa bergerak positif selama pandemi. Bahkan selalu menunjukkan peningkatan permintaan setiap harinya. Di antaranya adalah kuliner, aplikasi dan game developer, film dan musik, souvenir dan kerajinan tangan, tekstil (masker), desain komunikasi visual, seni rupa, desain interior, fotografi hingga desain produk. "Di sini kita lihat elektronik, makan minuman, order secara digital lewat platform e-commerce, fashion, tekstil, hari ini mulai muncul kreasi fashion yang menyesuaikan dengan kebutuhan protokol kesehatan, masker yang tadinya standar, sekarang mulai disesuaikan dengan apakah matching dengan bajunya, dengan hijabnya, saya kira ini kemudian akan membuka potensi dan peluang baru bagi milenial untuk berbisnis berusaha," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo dalam acara Pajak Bertutur 2020, Rabu (15/7/2020). Demikian pula, persepsi pasar terhadap Indonesia, sejak Juni lalu sudah menunjukkan peningkatan positif. Sebelumnya, pada bulan Mei 2020, ada 10 negara investor yang masih memberikan persepsi negatif terhadap pasar Indonesia. Sedangkan, memasuki Juni 2020, persepsi negatif itu berkurang tinggal 8 negara saja dari total 17 negara investor. "Kalau kita lihat persepsi pasar terhadap Indonesia melalui social listening tool, kita bisa lihat di bulan Mei banyak sekali persepsinya ke Indonesia masih rendah, tapi kita lihat di bulan juni sudah mulai naik, maksud saya di sini, ini adalah harapan, tetap semangat, setiap masalah, bencana pasti ada peluang," tambahnya. Sedangkan, bidang usaha yang masih terdampak paling dalam dan diramal paling lama pulih adalah pariwisata seperti penyedia akomodasi, layanan rekreasi dan olahraga, agen perjalanan dan layanan kebudayaan, penyedia wisata, transportasi udara, laut dan darat, layanan penyewaan transportasi dan lain sebagainya. "Kalau kita melihat bidang usaha mana yang terdampak dalam tentunya pariwisata adalah yang pertama kali terdampak dan boleh dibilang, recoverynya bisa jadi akan lama akan muncul belakangan," tutupnya. Simak Video " Ini Aturan New Normal bagi Karyawan" [==] (dna/dna) new normal peluang usaha Sumber