bot

Belajar dari rumah pada masa pandemi Corona bukan artinya harus boros kuota. Kalau mau tanpa kuota bisa kok, yaitu dengan teknologi radio komunitas. (Robby Bernardi/detikcom) SDN 1 Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, memanfaatkan radio komunitas yang digunakan para guru dalam memberikan pelajaran tanpa harus tatap muka dengan murid-muridnya (Robby Bernardi/detikcom) Kepala Sekolah SDN 1 Tegalontar, Yoso mengatakan hanya 50 persen siswa yang punya smartphone. Ini jadi alasan mereka beralih ke teknologi radio (Robby Bernardi/detikcom) Para guru mempersiapkan bahan pelajaran. Mereka mengajar bergantian dengan cara siaran radio (Robby Bernardi/detikcom) Mengajar yang bebas kuota internet dengan cara melalui radio komunitas. Radio komuntas ini akan menjangkau semua siswanya. (Robby Bernardi/detikcom) Radio komunitas yang ada bisa menjangkau semua anak-anak sekolah. Bisa pakai radio di rumah atau dari smartphone dengan aplikasi bawaan ponselnya jadi tidak makan kuota (Robby Bernardi/detikcom) Para guru memang harus menyesuaikan belajar menjadi penyiar agar materi pembelajaran dapat diterima oleh para siswa walaupun tanpa harus bertatap muka. (Robby Bernardi/detikcom) Uci Kursih guru Kelas V SDN 1 Tegalontar mengatakan dirinya harus bisa menyesuaikan dari yang biasanya mengajar bertatap muka kini hanya berhadapan dengan operator radio komunitas (Robby Bernardi/detikcom) Setiap hari, radio kumunitas ini akan menyiarkan mata pelajaran di sekolah pada pukul 09.00-12.00 WIB. Siaran diulang sore hari. 1 Pelajaran sekitar 30 menit siaran (Robby Bernardi/detikcom) Para siswa SDN 1 Tegalontar, 30 menit sebelumnya telah siap di depan radio dengan menggunakan seragam sekolah. (Robby Bernardi/detikcom) Satu kelompok kecil ini mendengarkan suara radio sembari membuka buku paket yang sebelumnya telah dibagi oleh pihak sekolah. (Robby Bernardi/detikcom) Biasanya para siswa akan membentuk satu kelompok berisi lima siswa untuk belajar bersama. Kelompok kecil ini biasanya terdiri dari anak-anak yang jarak rumahnya berdekatan. (Robby Bernardi/detikcom) Mereka belajar dengan protokol kesehatan dan jaga jarak. Mereka akan selesai sekolah pada pukul 12.00 WIB. (Robby Bernardi/detikcom) Mereka mengaku senang karena bisa belajar seperti layaknya di sekolah. Setiap hari mereka bergantian belajar di rumah temannya (Robby Bernardi/detikcom) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati, mengapresiasi upaya SDN 01 Tegalontar, Sragi, yang memanfaatkan radio komunitas untuk proses belajar siswa di rumah (Robby Bernardi/detikcom) Sumber

Membaiknya penyaluran kredit ini tercermin dari portofolio kredit yang terus membaik. == JAKARTA -- Penyaluran kredit pada tahun 2020 diprediksi masih tumbuh positif di tengah melambatnya perekonomian dalam negeri. Pefindo Biro kredit memperkirakan pertumbuhan kredit bisa mencapai 2-3 persen hingga akhir tahun nanti. Penyaluran kredit mulai membaik seiring dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Ketika new normal diberlakukan, lembaga keuangan mulai kembali menyalurkan kredit secara perlahan," kata Direktur Utama Pefindo Biro Kredit, Yohanes Arts Abimanyu, Selasa (4/8). Membaiknya penyaluran kredit ini tercermin dari nilai portofolio kredit yang terus mengalami kenaikan. Pada Maret dan April 2020 saat masa pemberlakuan PSBB terjadi penurunan nilai portofolio kredit anggota Pefindo Biro Kredit masing-masing tercatat sebesar Rp 585,59 trilliun dan Rp 159,80 triliun dibanding bulan sebelumnya. Setelah PSBB mulai dilonggarkan, nilai portfolio kredit anggota Pefindo Biro Kredit pada Mei 2020 nilainya tercatat sebesar Rp3.384,41 trilliun atau naik 3,66 persen dibanding April 2020. Lalu pada Juni 2020 nilainya tercatat Rp 3.364,94 triliun, atau naik 3,06 persen dibandingkan April 2020 tetapi turun 0,58 persen dibandingkan Mei 2020. Mulai membaiknya indikator perkreditan sejak Mei lalu disebabkan oleh mulai pulihnya kegiatan usaha. Selain itu, program restrukturisasi dan stimulus yang belakangan gencar dilakukan oleh lembaga keuangan juga berjalan efektif. Untuk itu, lanjut Abimanyu, momentum perbaikan ini harus dimanfaatkan lembaga keuangan untuk mengoptimalkan perannya dengan menyalurkan kredit secara selektif dan mengedepankan pengelolaan risiko. Hal tersebut untuk menghindari potensi kenaikan kredit macet dan kegagalan pembayaran oleh debitur. Pasalnya, Abimanyu mengatakan, terdapat beberapa tantangan yang masih berpotensi menekan pertumbuhan kredit. Diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi yang melambat secara global dan dunia, melemahnya konsumsi, serta menurunnya investasi asing di dalam negeri. Sumber

Total aset Pupuk Indonesia per 31 Desember 2019 mencapai Rp 135,55 triliun. == JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) membukukan setoran pajak dan dividen kepada negara sebesar Rp 8,17 triliun sepanjang 2019. Hal ini disampaikan Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 di Jakarta, Selasa (4/8). Aas mengatakan kontribusi dalam bentuk pajak yang dibayarkan Pupuk Indonesia Group pada 2019 sebesar Rp 7,28 triliun, meningkat 32,94 persen dari kontribusi pajak pada 2018 yang sebesar Rp 5,48 triliun. Selain itu, Pupuk Indonesia juga berkontribusi bagi negara melalui setoran dividen kas sebesar Rp 973,5 miliar. "Kontribusi dividen pada 2019 meningkat dibandingkan dividen tahun sebelumnya yang sebesar Rp 768,8 miliar," ujar Aas. Sepanjang 2019, lanjut Aas, Pupuk Indonesia berhasil catatkan performa keuangan positif di atas target RKAP. Total pendapatan usaha sepanjang 2019 mencapai Rp 71,3 triliun dengan perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp 3,71 triliun atau setara 103,01 persen dari target RKAP 2019 yang sebesar Rp 3,60 Triliun. Aas menegaskan Pupuk Indonesia tetap memprioritaskan penugasan dalam memenuhi kebutuhan dan stok dalam negeri, khususnya pupuk bersubsidi. Terkait kinerja penyaluran pupuk bersubsidi pada 2019, perusahaan mencatatkan penyaluran sebesar 8.708.912 ton. "Kami tentunya mengapresiasi upaya anak perusahaan, khususnya produsen pupuk, dalam menjaga pasokan pupuk ke sektor subsidi sehingga kebutuhan dapat terpenuhi sesuai alokasi," ucap Aas. Positifnya kinerja di 2019, menurut Aas, juga dikarenakan peningkatan efisiensi dan membaiknya penetrasi pasar ke sektor komersil. Di samping itu, beban keuangan perusahaan pada 2019 tercatat lebih rendah dari rencana lantaran perusahaan melakukan pelunasan pembayaran pinjaman jangka pendek dan jangka panjang berkat adanya pembayaran piutang subsidi sebesar Rp 9,7 triliun. "Penurunan ini sejalan dengan komitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai dengan jatuh tempo pelunasan pinjaman," ungkap Aas. Aas menambahkan pelunasan pinjaman juga berdampak pada arus kas perusahaan, yang tercatat sebesar Rp 11,97 triliun atau turun 66,3 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 18,06 triliun. Faktor lainnya, menurut Aas, adanya peningkatan kinerja dari anak-anak perusahaan non pupuk yang berada di bawah koordinasi Pupuk Indonesia, antara lain PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Energi, PT Mega Eltra, dan PT Pupuk Indonesia Logistik. "Total aset per 31 Desember 2019 mencapai Rp 135,55 triliun atau 100,96 persen dari target RKAP. Sementara itu, perusahaan mencatatkan penurunan total liabilitas menjadi Rp 48 triliun," ucapnya. Aas menyebut penurunan liabilitas disebabkan adanya pembayaran sebagian pinjaman jangka panjang perusahaan dan yang berasal dari pembayaran piutang subsidi pemerintah dan kas internal perusahaan. Di sisi lain, total ekuitas naik Rp 5,72 triliun dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp 71,75 triliun. Dalam hal penjualan, kata Aas, perseroan terus meningkatkan penetrasi pasar ke sektor non PSO. Sepanjang 2019, tercatat penjualan pupuk ke sektor komersil sebesar 3.872.740 ton untuk semua jenis pupuk, angka ini setara 111,61 persen dari target RKAP. "Hal itu dikarenakan perseroan berhasil menjaga daya saing, memanfaatkan tingginya permintaan dan momentum harga yang kompetitif di pasar," kata Aas menambahkan. Sumber

Jakarta - Bisnis di sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, khususnya dari sektor perikanan tangkap. Untuk mencapai itu, perlu adanya kerja sama antara nelayan dan pemerintah. Para nelayan diminta kerja ekstra dan kreatif agar roda usaha tetap berputar. "Perlu upaya kreatif dari pelaku perikanan tangkap sehingga roda ekonomi perikanan tetap berputar, namun tetap mendorong perikanan berkelanjutan", kata Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Budhi Hascaryo Iskandar dalam Webinar Temu Forum Komunikasi Kemitraan Perikanan Tangkap (FK2PT) yang dikutip Selasa (4/8/2020). Khususnya untuk nelayan di laut Jawa yang ramai dengan kegiatan perikanan. Jawa Tengah misalnya, sebagai salah satu sentra perikanan di Pantura Jawa memiliki potensi yang besar dalam hal ekspor perikanan. Terbukti pada akhir 2019 ekspor produk perikanan laut maupun darat telah dilepas dengan nilai sekitar Rp 72 miliar ke berbagai negara dalam 50 kontainer. "Hal ini tentunya dapat juga dilakukan di provinsi lainnya yang berada di sepanjang Pantai Utara Jawa. Oleh karenanya kebutuhan akan hasil tangkapan yang berkualitas merupakan hal mutlak agar pabrik pengolahan baik yang berorientasi ekspor maupun domestik dapat terus bergerak menghasilkan devisa dan sebagai sumber nafkah bagi banyak orang," ucapnya. Untuk mengatasi penurunan penjualan hasil tangkapan para nelayan di masa pandemi ini, Budhi menyarankan agar pemerintah menjadikan program paket bantuan pangan bagi warga yang membutuhkan. Sehingga paket itu tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bergizi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP, Ridwan Mulyana mengatakan upaya penanggulangan COVID-19 bagi kegiatan perikanan masih mengacu pada kebijakan pembangunan kelautan tahun 2020-2024. Umumnya berisi tentang kelonggaran perizinan serta bantuan operasional dan bantuan sosial lain seperti bakti nelayan dan gerakan makan ikan. Akibat itu, pandemi COVID-19 disebut berpotensi memiliki resiko berjenjang terhadap siklus usaha perikanan tangkap. Risiko jangka pendek terkait dengan kesadaran kesehatan nelayan yang masih rendah dan terbatasnya aktivitas jual beli. Sedangkan risiko jangka menengahnya yaitu cashflow nelayan semakin terhambat. Apabila siklus ini berulang, akan berdampak pada risiko jangka panjang yaitu terganggunya usaha perikanan tangkap nasional. Langsung klik halaman selanjutnya. Simak Video "Detik-detik Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Poso Terbakar" [==] Sumber

Pertumbuhan ekonomi RI periode April-Juni 2020 diperkirakan akan negatif 4,3 persen. == JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan resesi. Menurutnya, yang perlu dilihat adalah tren pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV sebagai dampak pandemi Covid-19. “Kita berusaha supaya kuartal III itu apapun trennya, pokoknya harus positif, artinya pertumbuhan ekonomi kuartal III harus lebih baik dari kuartal dua,” kata Wamenkeu dalam webinar Universitas Lambung Mangkurat dipantau di Jakarta, Selasa (4/8). Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI kuartal kedua 2020 pada Rabu (5/8). Kementerian Keuangan, kata dia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode April-Juni 2020 akan negatif 4,3 persen atau lebih rendah dari kuartal pertama yang meski turun namun masih tumbuh positif 2,97 persen. Sedangkan resesi, lanjut dia, merupakan label atau status jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan perekonomian suatu negara negatif. Pemerintah berharap kuartal III ekonomi Indonesia tidak tumbuh negatif lebih dalam dari sebelumnya, karena sedang menggenjot konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor “Nah ini yang lagi kita kejar. Kami harap tidak negatif (kuartal ketiga). Tapi kalau sampai negatif, jangan khawatir dengan urusan label,” kata Wamenkeu. Ia menyakini penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II ini karena aktivitas ekonomi terhenti sebagai dampak Covid-19 sehingga penurunan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian. Sedangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilonggarkan di sejumlah daerah untuk menggerakkan ekonomi, lanjut dia, diharapkan diikuti dengan protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 juga bisa ditekan. “Jadi kalau ekonomi dan kesehatan sekarang harus jadi satu. Kalau kita buka kegiatan ekonomi tapi protokol kesehatan tidak diperdulikan itu bisa jadi bencana,” katanya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Oppo Reno4 dibekali kemampuan scroll video TikTok tanpa harus menyentuh permukaan layar. Bagaimana bisa? PR Manager Oppo Indonesia Aryo Meidianto menjelaskan kemampuan tersebut berkat fitur AON Smart Sensor. Sensor tersebut menggunakan kamera berukuran 1,2 MP yang ditempatkan bersanding dengan kamera selfie. AON Smart Sensor ini memanfaatkan sensor berdaya rendah dan kombinasi algoritma pengenalan cerdas. Ada sejumlah kemampuan yang dimiliki. Pertama Smart Rotation. "Jadi ketika pengguna menghadap layar, sensor akan mengenali wajah. Walaupun sudah mengaktifkan auto rotate, ketika pengguna dalam posisi berbaring miring layar tidak memutar ke mode landscape, tapi mengikuti pandangan mata," jelas Aryo. Kemampuan kedua Smart Always On Display. Sensor akan mengamati wajah pengguna terus menerus untuk memastikan ponsel tidak mati atau terkunci selama mata menatap pada layar. AON Smart Sensor turut menjaga ponsel dari orang yang kepo di sekitar pengguna. Oppo menyebutnya Smart Spying Prevention, fitur ini untuk menjaga privasi pengguna. Kamera sensor AON Smart Sensor berada di kanan. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Jadi saat ponsel menampilkan notifikasi pesan masuk, sensor akan mengidentifikasi. Ketika yang melihat adalah pemilik maka konten di notifikasi akan ditampilkan. Sebaliknya jika bukan, maka konten tersebut akan disembunyikan. "Orang lain akan hanya melihat ikon aplikasinya saja. Jadi orang tidak bisa membaca pesan yang ditampilkan di notifikasi di layar," ungkap Aryo. Terakhir Smart Air Control, fitur inilah yang memungkinkan pengguna mengontrol aplikasi TikTok tanpa menyentuh layar. Pengguna dapat menggulirkan halaman layar baik ke arah atas dan ke bawah halaman pada beberapa aplikasi populer. Saat ini baru ada empat aplikasi yang mendukung yakni TikTok, YouTube, Facebook dan Instagram. Namun Oppo menjanjikan ke depannya akan banyak lagi aplikasi yang mendukung kemampuan ini. "Dengan Smart Air Control, pengguna juga bisa menjawab panggilan telepon tanpa harus menyentuh layar. Jadi cukup swipe tangan ke atas," terang Aryo. Reno4 sendiri akan diluncurkan Oppo pada 6 Agustus mendatang. Vendor asal China ini akan menggelar acara peluncuran secara online pukul 18.45 WIB di YouTube dan akun media sosialnya. Simak Video "OPPO Reno4 Disebut Bakal Jadi Trendsetter Smartphone" [==] (afr/fay) Sumber

[unable to retrieve full-text content] Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menanggapi kabar yang beredar terkait bocornya data pengguna Kreditplus.Sumber

Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan ke publik tentang perannya selaku Komisaris Utama Pertamina. Ahok mengungkap dititipkan tugas untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ahok membeberkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan Pertamina, khususnya untuk menangkal praktik korupsi. Ahok juga menyebut telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau keuangan perusahaan. Sejak kehadirannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim Pertamina semakin transparan. Dia tak ingin ada hal yang ditutup-tutupi. Berikut cuplikan pernyataan Ahok tentang perannya di perusahaan pelat merah. [==] (/) Sumber

Mendes menyebut Padat Karya Tunai Desa berasal dari sisa dana desa 2020 == JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkap masih terdapat Rp 36,4 Triliun dari Rp 71,2 Triliun anggaran dana desa tahun 2020 yang masih tersisa. Sisa anggaran ini dimaksimalkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yang diperkirakan dapat menyerap sekitar 5,2 Juta tenaga kerja. Pada konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (4/8) tersebut, Gus Menteri, sapaan akrabnya, kegiatan PKTD tersebut akan dilaksanakan sepanjang Bulan Agustus hingga September tahun 2020. “Proporsi upah minimal 50 persen dari biaya kegiatan. Berarti dari Rp 36,4 Triliun upahnya sekitar Rp 18 hingga 19 Triliun, itu akan menutupi 5.202.279 pekerja. Kalau upahnya lebih dari 50 persen, berarti jumlahnya (tenaga kerja) akan lebih tinggi lagi,” ujarnya. Gus Menteri mengatakan, PKTD dari dana desa bertujuan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Perekrutan pekerja PKTD sendiri harus sesuai kriteria, yakni masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya. “Upah diberikan setiap hari supaya meningkatkan daya beli masyarakat. Jangan lupa adaptasi kebiasaan baru, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY. Terkait hal tersebut, Ia mengatakan, PKTD dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Ia mencontohkan, kegiatan usaha ekonomi produktif oleh BUMDes yang dimaksud seperti halnya menanami lahan kosong desa dengan tanaman pangan; membersihkan tempat wisata, tempat kuliner, pasar desa, gudang desa, dan kandang ternak bersama; perdagangan logistik dan pangan; dan bagi hasil perikanan dan peternakan. “Untuk PKTD untuk usaha ekonomi produktif, misalnya menanami lahan desa dengan tanaman pangan bisa dikelola oleh BUMDes. Dengan ini masyarakat miskin bisa mendapatkan upah, lahan produktif, kemudian hasil produksi lahan dapat dijual untuk mendapat penghasilan yang dikelola oleh BUMDes,” ujarnya. Gus Menteri menegaskan, PKTD dari dana desa merupakan kegiatan padat karya tunai yang murni dikelola oleh desa. Dalam PKTD ini, desa diberi keleluasaan dalam menentukan lokasi pekerjaan hingga penerimaan tenaga kerja. Meski demikian, pelaksanaan PKTD memiliki rambu-rambu tertentu yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2020. “(PKTD) Ada rambu-rambunya, pertama pekerja adalah kelompok penganggur, miskin, dan kelompok marginal lainnya. Misalnya Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), ini mutlak. PEKKA harus menjadi skala prioritas dalam PKTD,” ujarnya. Di samping itu, Gus Menteri juga mengatakan, bahwa sebagian kecil dana desa yang masih tersisa dapat juga digunakan untuk program maskerisasi di desa. Dalam hal ini, sebagian kecil dana desa dapat digunakan untuk pengadaan masker yang diberikan kepada masyarakat miskin di desa. Meski demikian, ia juga mendorong masyarakat desa yang mampu secara ekonomi dapat bekerjasama dan bergotong royong membantu pengadaan masker untuk masyarakat miskin di desa. “Yang harus kita lakukan terkait desa aman covid 19, anggap saja Rp 1 hingga Rp 2 Triliun dari Rp 36,4 Triliun dana desa yang masih tersisa untuk masker, itu sudah banyak. Berarti masih sekitar Rp 35 Triliun, ini fokus untuk PKTD,” ujarnya. Sumber

Jakarta - Sisa anggaran dana desa 2020 masih tersisa Rp 36,4 triliun hingga Juli 2020. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan sisa anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Ia mengatakan kegiatan PKTD tersebut akan dilaksanakan sepanjang Agustus hingga September 2020. Abdul Halim juga memprediksi dengan adanya kegiatan PKTD ini, ada sekitar 5,2 juta tenaga kerja yang dapat diserap. "Proporsi upah minimal 50% dari biaya kegiatan. Berarti dari Rp 36,4 triliun upahnya sekitar Rp 18-19 triliun, itu akan mengcover 5.202.279 pekerja. Kalau upahnya lebih dari 50 persen, berarti jumlahnya (tenaga kerja) akan lebih tinggi lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020). Abdul Halim juga mengatakan PKTD dari dana desa bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia berujar perekrutan pekerja PKTD harus sesuai kriteria, yakni masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya. "Upah diberikan setiap hari supaya meningkatkan daya beli masyarakat. Jangan lupa adaptasi kebiasaan baru, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak," tegasnya. Terkait hal tersebut, Abdul Halim mengatakan PKTD dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Adapun kegiatan usaha ekonomi produktif oleh BUMDes yang dimaksud seperti halnya menanami lahan kosong desa dengan tanaman pangan, membersihkan tempat wisata, tempat kuliner, pasar desa, gudang desa, dan kandang ternak bersama, perdagangan logistik dan pangan, serta bagi hasil perikanan dan peternakan. "Untuk PKTD untuk usaha ekonomi produktif, misalnya menanami lahan desa dengan tanaman pangan bisa dikelola oleh BUMDes. Dengan ini masyarakat miskin bisa mendapatkan upah, lahan produktif, kemudian hasil produksi lahan dapat dijual untuk mendapat penghasilan yang dikelola oleh BUMDes," ucapnya. Abdul Halim menegaskan PKTD dari dana desa merupakan kegiatan padat karya tunai yang murni dikelola oleh desa. Dalam PKTD ini, desa diberi keleluasaan dalam menentukan lokasi pekerjaan hingga penerimaan tenaga kerja. Meski demikian, lanjutnya, pelaksanaan PKTD memiliki rambu-rambu tertentu yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2020. "(PKTD) Ada rambu-rambunya, pertama pekerja adalah kelompok penganggur, miskin, dan kelompok marginal lainnya. Misalnya Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), ini mutlak. PEKKA harus menjadi skala prioritas dalam PKTD," ujarnya. Di samping itu, ia juga mengatakan sebagian kecil dana desa yang masih tersisa juga dapat digunakan untuk program pengadaan masker yang diberikan kepada masyarakat miskin di desa. Meski demikian, ia juga mendorong masyarakat desa yang mampu secara ekonomi dapat bekerja sama dan bergotong royong membantu pengadaan masker untuk masyarakat miskin di desa. "Yang harus kita lakukan terkait desa aman COVID-19, anggap saja Rp 1-2 triliun dari Rp 36,4 triliun dana desa yang masih tersisa untuk masker, itu sudah banyak. Berarti masih sekitar Rp 35 triliun, ini fokus untuk PKTD," terangnya. Simak Video "Buron 1 Tahun, Koruptor Dana Desa Rp 1,2 Miliar Ditangkap" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa skenario pemulihan ekonomi akan berlanjut hingga 2021. Sebab pandemi virus Corona (COVID-19) belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan dampaknya diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan. "Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi," kata Airlangga dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Selasa (4/8/2020). Airlangga menyebut bantuan sosial (bansos) akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada 2022. Sedangkan usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga 2022. Untuk kebijakan kesehatan, Airlangga bilang, pemerintah akan terus mendorong dengan prioritas tinggi hingga 2021. "Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal," imbuhnya. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak. "Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja," ujarnya. Upaya mendorong UMKM juga telah dilakukan Pemerintah dengan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bahkan pemerintah telah melakukan perluasan ke sektor korporasi yaitu kredit di atas Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun. Saat ini dana yang ditempatkan di Himbara berjumlah Rp 30 triliun. Sementara dana yang sudah disalurkan senilai Rp 43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur. "Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada Rp 11,5 triliun rupiah. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat," katanya menambahkan. Ditambah adanya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah akan terus menghadapi pandemi COVID-19 dengan menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian. Menjaga kehidupan dilakukan dengan menekan penyebaran virus, memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat/riset, meningkatkan kapasitas sektor kesehatan, serta produksi dan distribusi vaksin. Sementara, menjaga mata pencaharian dilakukan dengan mendukung masyarakat dan bisnis yang terdampak, menyiapkan kembali masyarakat agar dapat bekerja secara produktif dan aman, serta menyiapkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Simak Video "Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi Terjaga, Jangan Sampai Minus" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Perbuatan tidak terpuji lewat video prank kembali terjadi. Kali ini seseorang bernama Edo Putra membuat publik geram dengan video prank daging kurban isi sampah. Sudah banyak kasus serupa, kok nggak kapok? Pengamat media sosial Enda Nasution menyebutkan, prank atau lelucon mengerjai orang sejak dulu ada. Bedanya dengan sekarang, hal semacam ini masuk ke ranah digital sehingga bisa menjadi sebuah konten. "Ketika ngomongin konten, reaksinya akan ada orang yang kesal. Termasuk yang kontroversial, ada yang pro ada yang kontra. Ketika audience semakin banyak, akan menghasilkan views. Dan views ini bisa menghasilkan keuntungan bagi si pembuat konten," kata Enda dihubungi detikINET, Selasa (4/8/2020). Menurut Enda, ada motif ekonomi di balik video prank, dan mereka mendapat ide dari para YouTuber yang sudah ngetop. Hanya saja, mereka malas memikirkan konten yang akan dibuat dan yang mereka lakukan adalah menggunakan jalan pintas. "Mereka lihat YouTuber yang sudah terkenal kok kayanya gampang dapat puluhan bahkan ratusan juta. Padahal bikin konten kan gak mudah. Nah, salah satu yang mudah apa? Bikin prank ini," komentar Enda. Tapi Enda optimistis di luar sana sebenarnya ada lebih banyak konten positif. Hanya saja, sebagian kecil orang yang membuat prank tidak terpuji atau konten kontroversial lebih banyak dibicarakan orang sehingga konten yang bagus dan bermanfaat seolah tenggelam. "Saya gak bilang orang-orang harus bikin konten seperti pendidikan atau apa yang harus positif, mendidik, dan sebagainya. Contohnya ada video orang diam saja gak ngapa-ngapain juga kan menghibur orang. Apa saja, terserah asal tidak melanggar norma dan aturan yang ada," sebut aktivis digital ini. Menurutnya, konten semacam ini hanya bisa dihentikan jika YouTube selaku pemilik platform melarang semua konten jenis prank. Tapi hal ini tidak mungkin. "Masa YouTube mau jadi polisi moral? Prank juga kan ada yang menghibur dan tidak kontroversial. Karena itu, maksimalkan saja peran kita sebagai masyarakat dan komunitas pengguna yang bisa melaporkan agar sebuah konten bisa di-take down," ujarnya. Dia juga mengingatkan kepada para konten kreator bahwa mereka harus tahu konsekuensi yang didapat dari konten yang dibuatnya, bukan sekadar memikirkan bagaimana menghasilkan uang dari jumlah views yang didapat. "Ada banyak kesempatan membuat konten yang jauh lebih baik, lebih menghibur, dan bermanfaat. Kuncinya jangan pakai jalan pintas buat sekadar ngetop dan cari keuntungan," pesannya. Simak Video "Edo Youtuber Prank Daging Kurban Isi Sampah Ngaku Menyesal" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Saat ini kita hidup di era penuh dengan pilihan bakat dan pekerjaan. Ada begitu banyak opsi pekerjaan umum yang tersedia, dari guru, dokter, jurnalis, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Dikutip dari Genmice, Selasa (4/8/2020) namun, di era saat ini ternyata ada pekerjaan yang cukup aneh. Meski aneh, orang yang memiliki profesi itu tetap mendapatkan upah. Berikut ini 10 pekerjaan paling aneh di dunia. 1. Tukang Tidur Profesional Secara umum semua pekerja melarang karyawannya untuk tidur di waktu kerja. Namun berbeda dengan pekerjaan ini. Pekerjaan dari profesi ini adalah tidur. Tukang tidur profesional adalah pekerjaan yang ditawarkan oleh banyak hotel. Profesi ini dilakukan untuk menguji tingkat kenyamanan kamar hotel, khususnya tempat tidurnya. Kualifikasinya apakah kamar dan tempat tidur hotel itu bisa membuat pelanggan tidur nyenyak. 2. Alarm Manusia Jika biasanya alarm disetting pada jam weker dan smartphone, namun ternyata ada alarm yang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan ini tergolong jadul. Risiko jika menggunakan alarm manusia, tidak bisa dimatikan mau tidak mau kita harus bangun dari tidur. 3. Penghilang Kerut Sepatu Nah, inilah pekerjaan yang sama sekali tidak pernah terdengar! Pekerjaan utamanya adalah menghilangkan kerutan dari sepatu. Mereka menyeka kerutan pada sepatu hanya menggunakan setrika tangan, dan pengering udara. Profesi ini membantu membuat sepatu terlihat berkilau, baru, dan bebas kerut. 4. Manekin Manusia Ini bukan pekerjaan yang mudah. Manusia harus berdiri diam untuk waktu yang lama. Mengingat betapa sulitnya itu dan betapa hanya sedikit orang yang benar-benar dapat melakukan hal ini. Namun pekerjaan ini menjamin bayarannya sangat tinggi! Manekin manusia dibayar sekitar US$ 100 setara Rp 1,4 juta (kurs Rp 14.600) per jam di beberapa tempat. Simak Video "Cleaning Service Cantik, Medan" [==] Sumber

Jakarta - Pemerintah kabarnya tengah menyusun beberapa kebijakan stimulus baru sebagai bentuk mengatasi dampak wabah COVID-19 terhadap ekonomi. Salah satunya terkait pemberian bantuan kepada karyawan bergaji minim. Menurut sumber detikcom, kebijakan itu telah dibahas pada rapat terbatas tentang Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar kemarin di Istana Kepresidenan. Sumber tersebut menghembuskan pemerintah akan memberikan bantuan kepada seluruh pegawai yang gajinya di bawah Rp 5 juta. Bantuannya mencapai Rp 600 ribu per bulan selama 5 bulan. Atas informasi tersebut, detikcom mencoba mengkonfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak Kemenkeu pun membenarkan bahwa saat ini ada beberapa kebijakan stimulus baru yang tengah dibuat oleh pemerintah. "Banyak hal kebijakan lagi di-review internal pemerintah. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh pemerintah persis dan lengkapnya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani kepada detikcom, Selasa (4/8/2020). Sayangnya Askolani tidak secara gamblang membenarkan adanya rencana kebijakan stimulus baru tersebut. Hingga berita ini diturunkan Askolani belum merespons pertanyaaan lanjutan detikcom. Simak Video "Polri Selidiki 92 Kasus Penyelewengan Bansos Covid-19" [==] (das/ara) Sumber

Tren peningkatan NPL terjadi sejak akhir 2019 berada pada posisi 2,53 persen. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) perbankan sebesar 3,11 persen pada Juni 2020. Adapun peningkatan NPL bersumber dari sektor perdagangan besar, pengolahan, dan rumah tangga sebesar 57 persen dari total kredit. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan NPL sektor perdagangan sebesar 4,59 persen, sektor pengolahan sebesar 4,57 persen, dan sektor rumah tangga sebesar 2,32 persen. Berdasarkan jenis pengunaan kredit, NPL tertinggi pada kredit modal kerja sebesar 3,96 persen, NPL kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing meningkat menjadi 2,58 persen dan 2,22 persen. “Slightly meningkat dan ini adalah betul-betul nasabah yang memang kenyataannya mengalami peningkatan tetapi tidak dalam konteks restrukturisasi,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (4/8). Adapun tren peningkatan NPL terjadi sejak akhir 2019 berada pada posisi 2,53 persen, kemudian Maret 2020 sebesar 2,77 persen. Posisi NPL terus naik menjadi 2,89 persen pada April 2020, Mei 2020 sebesar 3,01 persen, dan Juni 2020 sebesar 3,11 persen. Kendati demikian, di tengah penurunan penyaluran kredit akibat pandemi Covid-19, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 22,59 persen pada Juni 2020. Adapun peningkatan CAR terjadi karena adanya penurunan penyaluran kredit. “Kami melihat permodalan perbankan dengan NPL masih kaut. Juni 22,59 persen (CAR), tidak jauh berbeda dengan angka-angka sebelumnya,” ucapnya. Wimboh menyebut penyaluran kredit perbankan mulai membaik pada Juli 2020 dengan pertumbuhan 2,27 persen setelah bulan sebelumnya mencapai titik terendah sebesar 1,49 persen. Adapun rinciannya, angka pertumbuhan penyaluran kredit per 23 Juli 2020 dengan nilai Rp 5.576 triliun. “Pertumbuhan kredit pada Juli 2020 dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya didorong oleh penempatan dana murah oleh pemerintah ke industri perbankan,” ucapnya. Pemerintah saat ini telah menempatkan dana senilai Rp 30 triliun dengan leverage penyaluran kredit tiga kali lipat dan di BPD senilai Rp 11,5 triliun dengan leverage dua kali lipat. Menurutnya, penempatan dana pemerintah tersebut akan semakin mendorong penyaluran kredit. Bahkan, pada September 2020 nanti pertumbuhan penyaluran kredit akan lebih meningkat lagi seiring dengan realisasi penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah. Hingga 27 Juli 2020, realisasi penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah telah mencapai Rp 49,7 triliun. Adapun realisasi tersebut mencapai 165,5 persen terhadap alokasi dana atau Rp 41,1 triliun dari target distribsusi Rp 121 triliun. “Pemerintah tempatkan dana di Himbara dan BPD, ini juga salurkan di-leverage, bahkan ditambah bagi bank-bank yang terima simpanan pemerintah tadi untuk dorong perkreditan," ucapnya. Ke depan OJK optimistis pertumbuhan kredit akan semakin meningkat karena adanya penjaminan yang biayanya dibayarkan oleh pemerintah. Selain itu, sektor UMKM juga tetap mendapatkan subsidi bunga. “Kami meminta industi perbankan untuk lebih proaktif dalam menualurka kredit. Apalagi adanya penempatan dana pemerintah diharapkan bisa memberikan ruang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit,” ucapnya. Sumber

Realisasi KUR untuk sektor perikanan mencapai Rp 1,8 triliun untuk 56.858 penerima == JAKARTA -- Direktur Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Catur Sarwanto mengatakan pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi calon penerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor kelautan dan perikanan yang terdampak pandemi Covid-19. Realisasi KUR untuk sektor perikanan mencapai Rp 1,8 triliun untuk 56.858 penerima hingga semester 1 2020. Kata Catur, bentuk perlakuan khusus ini di antaranya relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR. Administrasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan atau dokumen administrasi lainnya. "Masyarakat yang ingin memanfaatkan dana KUR, bisa mendaftar dengan mengakses laman https://bit.ly/aksesmodal_KKP. Terbuka untuk siapa pun," ujar Catur dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (4/8). Catur menyebut realisasi KUR untuk sektor perikanan mencapai Rp 1,8 triliun untuk 56.858 penerima hingga semester 1 2020. Catur menilai para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mulai merasakan manfaat program KUR. Ia berharap dukungan modal dari pemerintah bisa menjadi pendorong kegiatan usaha tetap bergerak atau bahkan meningkat di masa pandemi. Catur mencontohkan 42 nelayan di Biak Numfor, Papua, yang telah menerima pencairan KUR sebesar Rp 2,1 miliar dari BNI pada Mei 2020. Pencairan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan BNI untuk para nelayan binaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak bersama pemerintah daerah. "Bantuan modal ini memberikan dorongan semangat bagi kami nelayan Biak," ucap salah satu nelayan penerima KUR Matius Rumbiak. Kepala Dinas Perikanan Biak Numfor Effendi Igirisa menyampaikan realisasi KUR kepada sejumlah nelayan menjadi salah satu keberhasilan program SKPT Biak. Melalui program tersebut, dia berharap masyarakat nelayan bisa semakin sejahtera. Terlebih dana KUR ini digunakan untuk pembelian kapal dan mesin berukuran 3 GT agar mereka mampu menangkap ikan sejauh 10 mil sekaligus meningkatkan hasil tangkapannya. "Dengan kapal tersebut, nelayan bisa menangkap ikan hingga 100 kg persekali melaut," ujar Effendi. Tak hanya itu, Effendi memastikan pihaknya terus mengawal dan mendampingi para nelayan dengan membuat model kemitraan antara penerima KUR, dengan Koperasi Karper dan Integrated Cold Storage (ICS), yang mana hasil tangkapan ikan nelayan langsung disetorkan ke ICS di PPI Fandoi yang merupakan kawasan SKPT Biak. Selanjutnya, hasil penjualan disetor manajerial ICS kepada pihak Bank. Sistem ini pun sudah berlangsung sejak Juni 2020 dan berhasil meringankan nelayan dalam membayar angsuran. "Saya siap mendampingi dan mengawal nelayan untuk bisa memanfaatkan KUR secara bertanggung jawab," sambung Effendi. Kepala Kampung Pasi di Kepulauan Padaido yang juga berprofesi sebagai nelayan, Simon Ishak Rumakew mengatakan pendapatan nelayan kini meningkat 3 kali lipat, dari yang semula Rp 1 juta kini menjadi Rp 3 juta per sekali melaut setelah mengikuti model kemitraan dengan ICS dan merasakan bantuan modal KUR. "Adanya program KUR ini menjadi berkah bagi masyarakat pesisir di Kepulauan Padaido," ungkap Simon. Sumber

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjalankan program untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kerja sama tersebut juga berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat. "Muhammadiyah adalah organisasi besar yang memiliki stakeholder diseluruh Indonesia. Oleh karena itu kita menjalin kerja sama di bidang ketahanan pangan bersama dengan Kementan untuk membuat percontohan-percontohan yang dapat menghidupkan kembali perekonomian masyarakat," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020). Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, lanjut Syahrul, akan dibentuk gugus tugas yang fokus terhadap lahan yang akan digarap. "Rencananya bulan Agustus kita sudah mulai lihat lapangan. Mereka akan bentuk gugus tugas nanti dikoordinasikan dengan Dirjen secara teknisnya," imbuh Syahrul. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan pihaknya mendukung program kerja Menteri Pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terlebih saat ini Indonesia berpotensi mengalami resesi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Sinergi penguatan pangan, lanjut Anwar, sangat penting di saat daya beli masyarakat menurun. "Muhammadiyah datang ketemu Pak Menteri Pertanian untuk bertukar pikiran dan kemudian untuk bekerja sama. Dari pembicaraan tadi, kami akan membuat project di Jonggol terlebih dahulu," ungkap Anwar. Ia menuturkan, proyek tersebut akan dilaksanakan di lahan yang belum terpakai, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di sekitarnya. "Muhammadiyah dan Menteri Pertanian akan meninjau lokasi untuk mempelajari kira-kira komoditas apa yang cocok atau apakah mungkin peternakan juga akan di situ nanti kita lihat ya," lanjut dia. Ia mengatakan, Kementan meminta kerja sama segera dijalankan agar lahan bisa dioptimalkan secepatnya. "Mentan sangat aktif jadi nggak mau lambat-lambat beliau kan bukan akademisi yang lama berpikir namun orang lapangan jadi beliau mengerti betul persoalan masyarakat saat ini," timpal Anwar. Simak Video "Stabilkan Harga, 250 Ribu Ton Gula Digelontorkan ke Pasar" [==] (akn/ara) Sumber

Jakarta - Persaingan ponsel murah rasa flagship kembali naik daun setelah Google merilis Pixel 4A, yang seharusnya layak dibandingkan dengan iPhone SE 2020. Seperti apa perbandingan spesifikasinya? Mengapa layak dibandingkan? Karena kedua ponsel itu dijual dengan harga yang beda tipis, setidaknya di negara asalnya. Google menjual Pixel 4A dengan harga USD 349 (Rp 5,1 juta) dan Apple menjual iPhone SE 2020 dengan harga USD 399 (Rp 5,8 juta). Dengan harga Rp 5,1 juta itu, Pixel 4A menawarkan layar OLED FHD+ 5,8 inch, baterai 3140 mAh, kamera 12 megapixel sama seperti yang ada di Pixel 4, RAM 6 GB dan storage 128 GB. Pada bagian ini, Pixel 4A lebih unggul dari iPhone SE 2020, yang layarnya IPS 4,7 inch 1334 x 750 pixel dengan storage 64 GB untuk varian termurahnya. Namun dari sisi prosesor, iPhone SE 2020 unggul jauh, karena menggunakan prosesor yang sama dengan iPhone 11 dan 11 Pro, yaitu A13 Bionic. Sementara Pixel 4A prosesornya 'hanya' Snapdragon 730G. Penggunaan prosesor yang sangat kencang, ditambah dengan dukungan update OS yang sangat panjang, membuat masa pakai iPhone SE 2020 seharusnya menjadi sangat lama. Mungkin yang menjadi hambatan adalah kapasitas baterainya yang hanya berkisar 1800 mAh. Soal fitur tambahan, iPhone SE 2020 pun mempunyai standar IP67 dan wireless charging, yang keduanya tak ada di Pixel 4A. Terakhir adalah ketersediaan, di mana Pixel 4A hampir tak mungkin tersedia secara resmi di Indonesia. Di sisi lain, iPhone SE 2020 -- meski saat ini belum tersedia secara resmi saat ini -- sudah mendapat sertifikasi TKDN dari kemenperin dan dari Ditjen SDPPI, yang artinya sebenarnya sudah bisa beredar secara resmi. Berikut ini tabel perbandingan spesifikasi Google Pixel 4A dan iPhone SE 2020 Google Pixel 4A iPhone SE 2020 Panel OLED IPS Ukuran Layar 5,8 inch 4,7 inch Resolusi 1080 x 2340 pixel 1334 x 750 pixel Kepadatan 443 ppi 326 ppi Refresh Rate 60 Hz 60 Hz Chipset Snapdragon 730G A13 Bionic RAM 6 GB 3 GB Memori Internal 128 GB 64 GB/128 GB/256 GB Kamera - kamera utama: 12 megapixel - kamera utama: 12 megapixel Video 2160p (4K)@30fps, 1080p@30/60fps 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Kamera depan 8 megapixel 7 megapixel Video 1080p@30fps 1080p@30fps Loudspeaker Yes, stereo Yes, stereo Baterai 3140mAh, fast charging 18W sekitar 1800 mAh, fast charging 15W Sensor sidik jari Di belakang ponsel Di bagian bawah layar Konektor USB-C Lightning Jack headpone Ya Tidak Koneksi WiFi 5, Bluetooh 5 WiFi 6 dan Bluetooth 5 NFC Ya Ya Warna Just Black Hitam, putih, dan merah Dimensi 144 x 69.4 x 8.2 mm 138.4 x 67.3 x 7.3 mm Bobot 143 g 148 g Harga Rp 5,1 juta Rp 5,8 juta Simak Video "Apple Resmi Perkenalkan iPhone SE 2020" [==] (asj/fay) google pixel 4a iphone se 2020 Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku bakal menambah daftar perusahaan internasional berbasis digital yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Hal ini menyusul sudah dikenakannya PPN terhadap Netflix cs. Otoritas pajak nasional akan menunjuk perusahaan over the top (OTT) sekaligus para pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk sebagai wajib pungut (wapu) PPN. Nantinya, perusahaan-perusahaan ini mengikuti enam perusahaan yang ditunjuk pada gelombang pertama. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama membenarkan adanya penambahan perusahaan yang menjadi wapu. Akan tetapi, dirinya belum ingin menjelaskan secara detail mengenai jumlah hingga nama perusahaannya. "Betul, ditunggu saja ya," singkat Hestu saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Perusahaan-perusahaan yang bakal ditunjuk sebagai wapu PPN 10% ini akan menyusul keenam perusahaan yang terlebih dahulu ditunjuk sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor PPN. Sebanyak enam perusahaan tersebut adalah Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB. Pengenaan PPN 10% atas barang dan jasa digital berlaku mulai 1 Agustus 2020. PPN yang dibayarkan kepada pelaku usaha luar negeri atas pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat diklaim sebagai pajak masukan oleh pengusaha kena pajak. Untuk dapat mengkreditkan pajak masukan, dikatakan Hestu, pengusaha kena pajak harus memberitahukan nama dan NPWP kepada pembeli untuk dicantumkan pada bukti pungut PPN agar memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Apabila bukti pungut belum mencantumkan informasi nama dan NPWP pembeli, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan sepanjang bukti pungut mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar sebagai alamat email pengusaha kena pajak pada sistem informasi DJP. "Atau terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik penjual memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat email sebagaimana dimaksud di atas," tambahnya. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Langganan Netflix hingga Spotify Kena Pajak 10% Mulai 1 Agustus" [==] Sumber

Jakarta - Bisnis jamu bukanlah hal yang baru di Indonesia. Namun minuman tradisional itu selalu diminati seakan tidak pernah mati. Terlebih dalam masa pandemi virus Corona (COVID-19) seperti saat ini. Jamu merupakan salah satu bisnis yang permintaannya malah meningkat hingga membuat pedagangnya mendapat rezeki nomplok. Hal itu dirasakan langsung oleh Lies, warga Depok. Disaat bisnis lain melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, dia mengaku malah menambah karyawannya karena merasa kuwalahan menghadapi pesanan yang meningkat hingga 300%. "Sejak awal Maret ada berita di Depok ada yang kena virus Corona itu kan ada berita bahwa harus minum jamu mpon-mpon nih. Wah semua orang langsung nyari jamu semua. Saya sampai kuwalahan waktu itu. Sampai bisa 300% (naiknya) pas bulan-bulan Maret itu," kata Lies kepada detikcom, ditulis Jumat (31/7/2020). Bisnisnya pernah berjaya dengan mendapat penghasilan Rp 90 juta per bulan selama dua kali sejak awal Corona merebak. Saat itu dia bisa menghabiskan 300 botol per hari, dari yang biasanya hanya 100 botol per hari. "Pas naik itu per bulan bisa sekitar hampir Rp 90 jutaan. (Merasakan 90 juta) hampir 2 bulanan itu Maret-April," ucapnya. Bisnis Jamu Foto: Jamu (Istimewa/Lies) Namun saat ini, Lies bilang, penghasilannya sudah kembali normal dengan pendapatan Rp 30 juta per bulan. Rata-rata produksinya juga sudah normal yakni 100 botol per hari. "Kalau dulu meningkat itu karena masih aktif sekolah, orang kantor, jadi reseller yang paling banyak. Itu orang datang dijualin lagi, dijualin lagi, jadi omzetnya sampai kuwalahan. Kalau sekarang banyak yang kerja di rumah, berpengaruh sih sudah mulai stabil lagi untuk bulan-bulan ini sekitar Rp 25-30 juta per bulan," ungkapnya. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] Sumber

Rata-rata debitur risiko tinggi dan sangat tinggi mencapai 40 persen. == JAKARTA -- Pandemi Covid-19 disebut telah mengakibatkan berkurangnya kemampuan sebagian debitur untuk membayar cicilan. Berdasarkan data Pefindo Biro Kredit, terjadi peningkatan jumlah debitur dengan profil berisiko tinggi dan sangat tinggi. "Ada pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perilaku debitur Indonesia. Mungkin mereka mengalami kendala dalam hal pembayaran," kata Direktur Utama Pefindo Biro Kredit, Yohanes Art Abimanyu, Selasa (4/8). Total persentase debitur kategori berisiko tinggi dan dan sangat tinggi rata-rata di atas 40 persen dan terus meningkat terutama sejak Maret hingga Mei. Pada Mei total kategori risko tinggi dan sangat tinggi tercatat sebesar 45,5 persen atau meningkat 4,3 persen dibandingkan sebelum masa pandemi yang hanya sebesar 41,2 persen. Sebaliknya, total persentase debitur dengan kategori risiko rendah atau sangat rendah semakin menurun. Pada Mei persentase debitur berkategori risiko sangat rendah turun menjadi 3,9 persen dibandingkan pada April yang mencapai 4,3 persen. Sedangkan debitur berkategori risiko rendah turun menjadi 29,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 31,1 persen. Seiring dengan hal tersebut, Abimanyu mengatakan tingkat kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) juga mengalami kenaikan. Sepanjang periode Juni 2019 hingga Mei 2020, NPL tertinggi secara kolektif rata-rata untuk industri perbankan dan perusahaan pembiayaan tercatat pada April 2020 sebesar 3,7 persen, meskipun pada Mei 2020 nilainya turun menjadi 3,50 persen. Senior Vice President Head of Research & Development Pefindo Biro Kredit Lucky Herviana mengatakan peningkatan jumlah debitur berisiko tinggi masih berpotensi. Selama pandemi terus berlangsung dan perekonomian tidak bergerak, tingkat debitur berisiko tinggi masih belum akan bergerak turun. Untuk itu, Lukcy menambahkan, pemulihan ekonomi nasional akan menjadi sangat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan kredit. "Pemulihan ekonomi nasional tentunya akan beri efek postif terhadap pertumbuhan kredit atau menjaga agar nasabah tidak bergerak menuju high risk," tutur Lucky. Sumber

Jakarta - Selama pandemi COVID-19 banyak sekolah dan lembaga pendidikan di berbagai negara di seluruh dunia menggelar belajar secara online. Yang unik, ada mahasiswa membuat sekolah di Minecraft. Tentunya banyak yang rindu momen belajar langsung di kelas terlebih berkumpul dengan teman-teman. Nah untuk mengatasi kerinduan tersebut ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Ashoka di India menemukan solusi uniknya. Mereka menciptakan kembali kampus dengan menggunakan Minecraft di mana para siswa dapat berkumpul secara virtual dan berkumpul seperti yang mereka inginkan seperti di kehidupan nyata. Meski tidak 100 persen sama namun cara ini terbilang kreatif. "Kami semua sangat merindukan universitas dan kami semua menunggu untuk kembali ke kampus. Terlebih lagi, Ashoka adalah kampus perumahan sehingga ketika kami semua pulang ke rumah setelah sekian lama, kami semua merasa ada yang hilang," ujar Atishay Khana Pendiri Proyek ini yang dilansir detkikINET dari Ubergizmo. "Jadi ini adalah salah satu alternatif untuk berada di universitas sementara tidak hadir di universitas. Moto tim kami adalah 'Kami akan membawa Anda kembali'," tambahnya. Proyek Minecraft ini mulai disusun pada bulan Mei bersama dengan tim 12 orang, yang akhirnya telah selesai memuat kampus versi Minecraft. [embedded content] Simak Video "Keren! ITS Hadirkan Wisuda Virtual ala Minecraft" [==] (jsn/fay) minecraft covid-19 Sumber

Jakarta - Perusahaan transportasi online Grab enggan memberi tanggapan terkait kabar pendanaan Stic Investments Inc sebesar US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun. Grab menyatakan tidak mau berspekulasi kabar pasar. "Grab tidak berkomentar mengenai spekulasi pasar," kata Juru Bicara Grab kepada detikcom, Selasa (4/8/2020). Kabar pendanaan ini diungkap seorang sumber sebagaimana dikutip Bloomberg. Dalam laporan itu, Grab dan Stic belum memberikan tanggapan. Grab terus mengumpulkan pendanaan di tengah pandemi COVID-19. Grab mampu mengumpulkan uang untuk mendanai perjalanan, pengiriman makanan, dan layanan keuangan digital. Perusahaan berbasis di Singapura ini adalah salah satu dari startup teknologi yang paling banyak dibiayai di Asia Tenggara. Perusahaan telah mengumpulkan lebih dari US$ 10 miliar hingga saat ini termasuk sekitar US$ 3 miliar dari SoftBank Group Corp. Nilai Grab disebut mencapai US$ 14,3 berdasarkan laporan CB Insights. Didirikan pada tahun 1999, Stic Investments memiliki dana yang dikelola sekitar US$ 4,5 miliar, menurut situs webnya. Perusahaan portofolionya termasuk Big Hit Entertainment Co perusahaan di belakang boyband K-pop BTS. Simak Video "Usaha Grab Jaga Kebersihan Driver dan Pelanggan" [==] (acd/fdl) Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan biaya langganan Netflix, Spotify, dan produk maupun jasa digital lainnya resmi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% mulai 1 Agustus 2020. Ada enam perusahaan internasional berbasis digital yang ditunjuk DJP sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor PPN. Sebanyak enam perusahaan tersebut adalah Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB. "Betul, untuk enam perusahaan digital luar negeri yang sudah kita tunjuk itu berlaku mulai awal Agustus ini," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Dengan pengenaan tersebut, maka biaya langganan produk atau jasa digital dari perusahaan internasional ini wajib membayar pajak 10% dan akan disetorkan ke kas negara oleh enam perusahaan yang sudah ditunjuk. Hestu menjelaskan tambahan PPN sebesar 10% bagi produk digital selama ini sudah diterapkan hanya saja menjadi PPN terutang. Penerapan aturan baru di awal Agustus ini menggunakan mekanisme yang baru di mana perusahaan internasional berbasis digital ini yang memungut, menyetor, dan melaporkan kepada DJP. "Sebelumnya konsumen di Indonesia wajib menyetor sendiri PPN 10% atas pembelian produk digital luar negeri," jelasnya. Hestu mengatakan pelaporan PPN 10% atas penjualan barang dan jasa digital dari enam perusahaan ini akan dilaporkan setiap akhir bulan. "Jadi untuk penjualan selama bulan Agustus, mereka pungut dan kumpulkan PPN-nya dan disetor paling lambat akhir September nanti," ungkapnya. Simak Video "Pajak Digital Diberlakukan, Ini Tarif Baru Netflix" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan insentif untuk rayu investor agar mau investasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Kawasan industri ini disebut bakal jadi 'surga'-nya para investor. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan investor yang masuk ke Batang kemungkinan akan bebas (free) biaya lahan selama 10 tahun. Dengan begini diyakini investor bakal membanjiri kawasan industri Batang. "Kita akan memberikan insentif kemungkinan besar untuk penggunaan lahannya itu 10 tahun free of charge, tidak perlu sewa selama 10 tahun. Ini pasti kami percaya akan membuat calon-calon investor bisa tertarik masuk ke Indonesia," kata Agus dalam webinar Peluang dan Tantangan Relokasi Investasi Ke Indonesia Pada Saat COVID-19, Selasa (4/8/2020). Sebagai fasilitas penunjang kawasan industri, di Batang Industrial Estate akan dibangun infrastruktur yang ditargetkan selesai pada akhir 2020. Di antaranya ada akses jalan, air, pengelolaan limbah, hingga pelabuhan. "Di Batang Industrial Estate ini juga sudah akan dibangun dan harus selesai pada tahun ini infrastruktur. Baik itu jalan, air, pengelolaan limbah dan sebagainya termasuk pelabuhan yang akan dibangun di Batang," ucapnya. Selain di Batang, pemerintah juga akan mendorong kawasan Industri yang konsepnya serupa. Namun program kedua itu bakal ditargetkan di Subang. "Dalam tanda petik akan di copy paste program Batang Industrial Estate ke program kedua di mana kita akan alokasikan di daerah Subang, Majalengka. Ini juga lahannya akan disiapkan oleh Kemenperin yang juga konsep atau programnya akan sama dengan Batang," ujarnya. Simak Video "Kemenperin Sebut Aturan IMEI Belum Efektif Blokir Ponsel BM" [==] (ang/ang) kawasan industri batang kemenperin Sumber