bot

Realisasi KUR untuk sektor perikanan mencapai Rp 1,8 triliun untuk 56.858 penerima == JAKARTA -- Direktur Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Catur Sarwanto mengatakan pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi calon penerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor kelautan dan perikanan yang terdampak pandemi Covid-19. Realisasi KUR untuk sektor perikanan mencapai Rp 1,8 triliun untuk 56.858 penerima hingga semester 1 2020. Kata Catur, bentuk perlakuan khusus ini di antaranya relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR. Administrasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan atau dokumen administrasi lainnya. "Masyarakat yang ingin memanfaatkan dana KUR, bisa mendaftar dengan mengakses laman https://bit.ly/aksesmodal_KKP. Terbuka untuk siapa pun," ujar Catur dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (4/8). Catur menyebut realisasi KUR untuk sektor perikanan mencapai Rp 1,8 triliun untuk 56.858 penerima hingga semester 1 2020. Catur menilai para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mulai merasakan manfaat program KUR. Ia berharap dukungan modal dari pemerintah bisa menjadi pendorong kegiatan usaha tetap bergerak atau bahkan meningkat di masa pandemi. Catur mencontohkan 42 nelayan di Biak Numfor, Papua, yang telah menerima pencairan KUR sebesar Rp 2,1 miliar dari BNI pada Mei 2020. Pencairan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan BNI untuk para nelayan binaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak bersama pemerintah daerah. "Bantuan modal ini memberikan dorongan semangat bagi kami nelayan Biak," ucap salah satu nelayan penerima KUR Matius Rumbiak. Kepala Dinas Perikanan Biak Numfor Effendi Igirisa menyampaikan realisasi KUR kepada sejumlah nelayan menjadi salah satu keberhasilan program SKPT Biak. Melalui program tersebut, dia berharap masyarakat nelayan bisa semakin sejahtera. Terlebih dana KUR ini digunakan untuk pembelian kapal dan mesin berukuran 3 GT agar mereka mampu menangkap ikan sejauh 10 mil sekaligus meningkatkan hasil tangkapannya. "Dengan kapal tersebut, nelayan bisa menangkap ikan hingga 100 kg persekali melaut," ujar Effendi. Tak hanya itu, Effendi memastikan pihaknya terus mengawal dan mendampingi para nelayan dengan membuat model kemitraan antara penerima KUR, dengan Koperasi Karper dan Integrated Cold Storage (ICS), yang mana hasil tangkapan ikan nelayan langsung disetorkan ke ICS di PPI Fandoi yang merupakan kawasan SKPT Biak. Selanjutnya, hasil penjualan disetor manajerial ICS kepada pihak Bank. Sistem ini pun sudah berlangsung sejak Juni 2020 dan berhasil meringankan nelayan dalam membayar angsuran. "Saya siap mendampingi dan mengawal nelayan untuk bisa memanfaatkan KUR secara bertanggung jawab," sambung Effendi. Kepala Kampung Pasi di Kepulauan Padaido yang juga berprofesi sebagai nelayan, Simon Ishak Rumakew mengatakan pendapatan nelayan kini meningkat 3 kali lipat, dari yang semula Rp 1 juta kini menjadi Rp 3 juta per sekali melaut setelah mengikuti model kemitraan dengan ICS dan merasakan bantuan modal KUR. "Adanya program KUR ini menjadi berkah bagi masyarakat pesisir di Kepulauan Padaido," ungkap Simon. Sumber

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjalankan program untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kerja sama tersebut juga berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat. "Muhammadiyah adalah organisasi besar yang memiliki stakeholder diseluruh Indonesia. Oleh karena itu kita menjalin kerja sama di bidang ketahanan pangan bersama dengan Kementan untuk membuat percontohan-percontohan yang dapat menghidupkan kembali perekonomian masyarakat," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020). Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, lanjut Syahrul, akan dibentuk gugus tugas yang fokus terhadap lahan yang akan digarap. "Rencananya bulan Agustus kita sudah mulai lihat lapangan. Mereka akan bentuk gugus tugas nanti dikoordinasikan dengan Dirjen secara teknisnya," imbuh Syahrul. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan pihaknya mendukung program kerja Menteri Pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terlebih saat ini Indonesia berpotensi mengalami resesi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Sinergi penguatan pangan, lanjut Anwar, sangat penting di saat daya beli masyarakat menurun. "Muhammadiyah datang ketemu Pak Menteri Pertanian untuk bertukar pikiran dan kemudian untuk bekerja sama. Dari pembicaraan tadi, kami akan membuat project di Jonggol terlebih dahulu," ungkap Anwar. Ia menuturkan, proyek tersebut akan dilaksanakan di lahan yang belum terpakai, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di sekitarnya. "Muhammadiyah dan Menteri Pertanian akan meninjau lokasi untuk mempelajari kira-kira komoditas apa yang cocok atau apakah mungkin peternakan juga akan di situ nanti kita lihat ya," lanjut dia. Ia mengatakan, Kementan meminta kerja sama segera dijalankan agar lahan bisa dioptimalkan secepatnya. "Mentan sangat aktif jadi nggak mau lambat-lambat beliau kan bukan akademisi yang lama berpikir namun orang lapangan jadi beliau mengerti betul persoalan masyarakat saat ini," timpal Anwar. Simak Video "Stabilkan Harga, 250 Ribu Ton Gula Digelontorkan ke Pasar" [==] (akn/ara) Sumber

Jakarta - Persaingan ponsel murah rasa flagship kembali naik daun setelah Google merilis Pixel 4A, yang seharusnya layak dibandingkan dengan iPhone SE 2020. Seperti apa perbandingan spesifikasinya? Mengapa layak dibandingkan? Karena kedua ponsel itu dijual dengan harga yang beda tipis, setidaknya di negara asalnya. Google menjual Pixel 4A dengan harga USD 349 (Rp 5,1 juta) dan Apple menjual iPhone SE 2020 dengan harga USD 399 (Rp 5,8 juta). Dengan harga Rp 5,1 juta itu, Pixel 4A menawarkan layar OLED FHD+ 5,8 inch, baterai 3140 mAh, kamera 12 megapixel sama seperti yang ada di Pixel 4, RAM 6 GB dan storage 128 GB. Pada bagian ini, Pixel 4A lebih unggul dari iPhone SE 2020, yang layarnya IPS 4,7 inch 1334 x 750 pixel dengan storage 64 GB untuk varian termurahnya. Namun dari sisi prosesor, iPhone SE 2020 unggul jauh, karena menggunakan prosesor yang sama dengan iPhone 11 dan 11 Pro, yaitu A13 Bionic. Sementara Pixel 4A prosesornya 'hanya' Snapdragon 730G. Penggunaan prosesor yang sangat kencang, ditambah dengan dukungan update OS yang sangat panjang, membuat masa pakai iPhone SE 2020 seharusnya menjadi sangat lama. Mungkin yang menjadi hambatan adalah kapasitas baterainya yang hanya berkisar 1800 mAh. Soal fitur tambahan, iPhone SE 2020 pun mempunyai standar IP67 dan wireless charging, yang keduanya tak ada di Pixel 4A. Terakhir adalah ketersediaan, di mana Pixel 4A hampir tak mungkin tersedia secara resmi di Indonesia. Di sisi lain, iPhone SE 2020 -- meski saat ini belum tersedia secara resmi saat ini -- sudah mendapat sertifikasi TKDN dari kemenperin dan dari Ditjen SDPPI, yang artinya sebenarnya sudah bisa beredar secara resmi. Berikut ini tabel perbandingan spesifikasi Google Pixel 4A dan iPhone SE 2020 Google Pixel 4A iPhone SE 2020 Panel OLED IPS Ukuran Layar 5,8 inch 4,7 inch Resolusi 1080 x 2340 pixel 1334 x 750 pixel Kepadatan 443 ppi 326 ppi Refresh Rate 60 Hz 60 Hz Chipset Snapdragon 730G A13 Bionic RAM 6 GB 3 GB Memori Internal 128 GB 64 GB/128 GB/256 GB Kamera - kamera utama: 12 megapixel - kamera utama: 12 megapixel Video 2160p (4K)@30fps, 1080p@30/60fps 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Kamera depan 8 megapixel 7 megapixel Video 1080p@30fps 1080p@30fps Loudspeaker Yes, stereo Yes, stereo Baterai 3140mAh, fast charging 18W sekitar 1800 mAh, fast charging 15W Sensor sidik jari Di belakang ponsel Di bagian bawah layar Konektor USB-C Lightning Jack headpone Ya Tidak Koneksi WiFi 5, Bluetooh 5 WiFi 6 dan Bluetooth 5 NFC Ya Ya Warna Just Black Hitam, putih, dan merah Dimensi 144 x 69.4 x 8.2 mm 138.4 x 67.3 x 7.3 mm Bobot 143 g 148 g Harga Rp 5,1 juta Rp 5,8 juta Simak Video "Apple Resmi Perkenalkan iPhone SE 2020" [==] (asj/fay) google pixel 4a iphone se 2020 Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku bakal menambah daftar perusahaan internasional berbasis digital yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Hal ini menyusul sudah dikenakannya PPN terhadap Netflix cs. Otoritas pajak nasional akan menunjuk perusahaan over the top (OTT) sekaligus para pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk sebagai wajib pungut (wapu) PPN. Nantinya, perusahaan-perusahaan ini mengikuti enam perusahaan yang ditunjuk pada gelombang pertama. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama membenarkan adanya penambahan perusahaan yang menjadi wapu. Akan tetapi, dirinya belum ingin menjelaskan secara detail mengenai jumlah hingga nama perusahaannya. "Betul, ditunggu saja ya," singkat Hestu saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Perusahaan-perusahaan yang bakal ditunjuk sebagai wapu PPN 10% ini akan menyusul keenam perusahaan yang terlebih dahulu ditunjuk sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor PPN. Sebanyak enam perusahaan tersebut adalah Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB. Pengenaan PPN 10% atas barang dan jasa digital berlaku mulai 1 Agustus 2020. PPN yang dibayarkan kepada pelaku usaha luar negeri atas pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat diklaim sebagai pajak masukan oleh pengusaha kena pajak. Untuk dapat mengkreditkan pajak masukan, dikatakan Hestu, pengusaha kena pajak harus memberitahukan nama dan NPWP kepada pembeli untuk dicantumkan pada bukti pungut PPN agar memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Apabila bukti pungut belum mencantumkan informasi nama dan NPWP pembeli, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan sepanjang bukti pungut mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar sebagai alamat email pengusaha kena pajak pada sistem informasi DJP. "Atau terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik penjual memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat email sebagaimana dimaksud di atas," tambahnya. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Langganan Netflix hingga Spotify Kena Pajak 10% Mulai 1 Agustus" [==] Sumber

Jakarta - Bisnis jamu bukanlah hal yang baru di Indonesia. Namun minuman tradisional itu selalu diminati seakan tidak pernah mati. Terlebih dalam masa pandemi virus Corona (COVID-19) seperti saat ini. Jamu merupakan salah satu bisnis yang permintaannya malah meningkat hingga membuat pedagangnya mendapat rezeki nomplok. Hal itu dirasakan langsung oleh Lies, warga Depok. Disaat bisnis lain melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, dia mengaku malah menambah karyawannya karena merasa kuwalahan menghadapi pesanan yang meningkat hingga 300%. "Sejak awal Maret ada berita di Depok ada yang kena virus Corona itu kan ada berita bahwa harus minum jamu mpon-mpon nih. Wah semua orang langsung nyari jamu semua. Saya sampai kuwalahan waktu itu. Sampai bisa 300% (naiknya) pas bulan-bulan Maret itu," kata Lies kepada detikcom, ditulis Jumat (31/7/2020). Bisnisnya pernah berjaya dengan mendapat penghasilan Rp 90 juta per bulan selama dua kali sejak awal Corona merebak. Saat itu dia bisa menghabiskan 300 botol per hari, dari yang biasanya hanya 100 botol per hari. "Pas naik itu per bulan bisa sekitar hampir Rp 90 jutaan. (Merasakan 90 juta) hampir 2 bulanan itu Maret-April," ucapnya. Bisnis Jamu Foto: Jamu (Istimewa/Lies) Namun saat ini, Lies bilang, penghasilannya sudah kembali normal dengan pendapatan Rp 30 juta per bulan. Rata-rata produksinya juga sudah normal yakni 100 botol per hari. "Kalau dulu meningkat itu karena masih aktif sekolah, orang kantor, jadi reseller yang paling banyak. Itu orang datang dijualin lagi, dijualin lagi, jadi omzetnya sampai kuwalahan. Kalau sekarang banyak yang kerja di rumah, berpengaruh sih sudah mulai stabil lagi untuk bulan-bulan ini sekitar Rp 25-30 juta per bulan," ungkapnya. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] Sumber

Rata-rata debitur risiko tinggi dan sangat tinggi mencapai 40 persen. == JAKARTA -- Pandemi Covid-19 disebut telah mengakibatkan berkurangnya kemampuan sebagian debitur untuk membayar cicilan. Berdasarkan data Pefindo Biro Kredit, terjadi peningkatan jumlah debitur dengan profil berisiko tinggi dan sangat tinggi. "Ada pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perilaku debitur Indonesia. Mungkin mereka mengalami kendala dalam hal pembayaran," kata Direktur Utama Pefindo Biro Kredit, Yohanes Art Abimanyu, Selasa (4/8). Total persentase debitur kategori berisiko tinggi dan dan sangat tinggi rata-rata di atas 40 persen dan terus meningkat terutama sejak Maret hingga Mei. Pada Mei total kategori risko tinggi dan sangat tinggi tercatat sebesar 45,5 persen atau meningkat 4,3 persen dibandingkan sebelum masa pandemi yang hanya sebesar 41,2 persen. Sebaliknya, total persentase debitur dengan kategori risiko rendah atau sangat rendah semakin menurun. Pada Mei persentase debitur berkategori risiko sangat rendah turun menjadi 3,9 persen dibandingkan pada April yang mencapai 4,3 persen. Sedangkan debitur berkategori risiko rendah turun menjadi 29,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 31,1 persen. Seiring dengan hal tersebut, Abimanyu mengatakan tingkat kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) juga mengalami kenaikan. Sepanjang periode Juni 2019 hingga Mei 2020, NPL tertinggi secara kolektif rata-rata untuk industri perbankan dan perusahaan pembiayaan tercatat pada April 2020 sebesar 3,7 persen, meskipun pada Mei 2020 nilainya turun menjadi 3,50 persen. Senior Vice President Head of Research & Development Pefindo Biro Kredit Lucky Herviana mengatakan peningkatan jumlah debitur berisiko tinggi masih berpotensi. Selama pandemi terus berlangsung dan perekonomian tidak bergerak, tingkat debitur berisiko tinggi masih belum akan bergerak turun. Untuk itu, Lukcy menambahkan, pemulihan ekonomi nasional akan menjadi sangat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan kredit. "Pemulihan ekonomi nasional tentunya akan beri efek postif terhadap pertumbuhan kredit atau menjaga agar nasabah tidak bergerak menuju high risk," tutur Lucky. Sumber

Jakarta - Selama pandemi COVID-19 banyak sekolah dan lembaga pendidikan di berbagai negara di seluruh dunia menggelar belajar secara online. Yang unik, ada mahasiswa membuat sekolah di Minecraft. Tentunya banyak yang rindu momen belajar langsung di kelas terlebih berkumpul dengan teman-teman. Nah untuk mengatasi kerinduan tersebut ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Ashoka di India menemukan solusi uniknya. Mereka menciptakan kembali kampus dengan menggunakan Minecraft di mana para siswa dapat berkumpul secara virtual dan berkumpul seperti yang mereka inginkan seperti di kehidupan nyata. Meski tidak 100 persen sama namun cara ini terbilang kreatif. "Kami semua sangat merindukan universitas dan kami semua menunggu untuk kembali ke kampus. Terlebih lagi, Ashoka adalah kampus perumahan sehingga ketika kami semua pulang ke rumah setelah sekian lama, kami semua merasa ada yang hilang," ujar Atishay Khana Pendiri Proyek ini yang dilansir detkikINET dari Ubergizmo. "Jadi ini adalah salah satu alternatif untuk berada di universitas sementara tidak hadir di universitas. Moto tim kami adalah 'Kami akan membawa Anda kembali'," tambahnya. Proyek Minecraft ini mulai disusun pada bulan Mei bersama dengan tim 12 orang, yang akhirnya telah selesai memuat kampus versi Minecraft. [embedded content] Simak Video "Keren! ITS Hadirkan Wisuda Virtual ala Minecraft" [==] (jsn/fay) minecraft covid-19 Sumber

Jakarta - Perusahaan transportasi online Grab enggan memberi tanggapan terkait kabar pendanaan Stic Investments Inc sebesar US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun. Grab menyatakan tidak mau berspekulasi kabar pasar. "Grab tidak berkomentar mengenai spekulasi pasar," kata Juru Bicara Grab kepada detikcom, Selasa (4/8/2020). Kabar pendanaan ini diungkap seorang sumber sebagaimana dikutip Bloomberg. Dalam laporan itu, Grab dan Stic belum memberikan tanggapan. Grab terus mengumpulkan pendanaan di tengah pandemi COVID-19. Grab mampu mengumpulkan uang untuk mendanai perjalanan, pengiriman makanan, dan layanan keuangan digital. Perusahaan berbasis di Singapura ini adalah salah satu dari startup teknologi yang paling banyak dibiayai di Asia Tenggara. Perusahaan telah mengumpulkan lebih dari US$ 10 miliar hingga saat ini termasuk sekitar US$ 3 miliar dari SoftBank Group Corp. Nilai Grab disebut mencapai US$ 14,3 berdasarkan laporan CB Insights. Didirikan pada tahun 1999, Stic Investments memiliki dana yang dikelola sekitar US$ 4,5 miliar, menurut situs webnya. Perusahaan portofolionya termasuk Big Hit Entertainment Co perusahaan di belakang boyband K-pop BTS. Simak Video "Usaha Grab Jaga Kebersihan Driver dan Pelanggan" [==] (acd/fdl) Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan biaya langganan Netflix, Spotify, dan produk maupun jasa digital lainnya resmi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% mulai 1 Agustus 2020. Ada enam perusahaan internasional berbasis digital yang ditunjuk DJP sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor PPN. Sebanyak enam perusahaan tersebut adalah Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB. "Betul, untuk enam perusahaan digital luar negeri yang sudah kita tunjuk itu berlaku mulai awal Agustus ini," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Dengan pengenaan tersebut, maka biaya langganan produk atau jasa digital dari perusahaan internasional ini wajib membayar pajak 10% dan akan disetorkan ke kas negara oleh enam perusahaan yang sudah ditunjuk. Hestu menjelaskan tambahan PPN sebesar 10% bagi produk digital selama ini sudah diterapkan hanya saja menjadi PPN terutang. Penerapan aturan baru di awal Agustus ini menggunakan mekanisme yang baru di mana perusahaan internasional berbasis digital ini yang memungut, menyetor, dan melaporkan kepada DJP. "Sebelumnya konsumen di Indonesia wajib menyetor sendiri PPN 10% atas pembelian produk digital luar negeri," jelasnya. Hestu mengatakan pelaporan PPN 10% atas penjualan barang dan jasa digital dari enam perusahaan ini akan dilaporkan setiap akhir bulan. "Jadi untuk penjualan selama bulan Agustus, mereka pungut dan kumpulkan PPN-nya dan disetor paling lambat akhir September nanti," ungkapnya. Simak Video "Pajak Digital Diberlakukan, Ini Tarif Baru Netflix" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan insentif untuk rayu investor agar mau investasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Kawasan industri ini disebut bakal jadi 'surga'-nya para investor. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan investor yang masuk ke Batang kemungkinan akan bebas (free) biaya lahan selama 10 tahun. Dengan begini diyakini investor bakal membanjiri kawasan industri Batang. "Kita akan memberikan insentif kemungkinan besar untuk penggunaan lahannya itu 10 tahun free of charge, tidak perlu sewa selama 10 tahun. Ini pasti kami percaya akan membuat calon-calon investor bisa tertarik masuk ke Indonesia," kata Agus dalam webinar Peluang dan Tantangan Relokasi Investasi Ke Indonesia Pada Saat COVID-19, Selasa (4/8/2020). Sebagai fasilitas penunjang kawasan industri, di Batang Industrial Estate akan dibangun infrastruktur yang ditargetkan selesai pada akhir 2020. Di antaranya ada akses jalan, air, pengelolaan limbah, hingga pelabuhan. "Di Batang Industrial Estate ini juga sudah akan dibangun dan harus selesai pada tahun ini infrastruktur. Baik itu jalan, air, pengelolaan limbah dan sebagainya termasuk pelabuhan yang akan dibangun di Batang," ucapnya. Selain di Batang, pemerintah juga akan mendorong kawasan Industri yang konsepnya serupa. Namun program kedua itu bakal ditargetkan di Subang. "Dalam tanda petik akan di copy paste program Batang Industrial Estate ke program kedua di mana kita akan alokasikan di daerah Subang, Majalengka. Ini juga lahannya akan disiapkan oleh Kemenperin yang juga konsep atau programnya akan sama dengan Batang," ujarnya. Simak Video "Kemenperin Sebut Aturan IMEI Belum Efektif Blokir Ponsel BM" [==] (ang/ang) kawasan industri batang kemenperin Sumber

Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan tegas dengan perilaku korupsi di Pertamina. Pria yang akrab disapa Ahok ini, memperingatkan apabila ada yang berani melakukan tindak korupsi akan dilacak. "Siapa pun yang mau korup di Pertamina, hati-hati! Anda nikmati, kami akan lacak Anda melalui PPATK," tegas Ahok dalam sesi talkshow yang disiarkan di YouTube Pertamina, dikutip detikcom pada Selasa (4/8/2020). Dia mengatakan saat ini, Pertamina sudah bekerja sama dengan KPK dan PPATK untuk mengawasi keuangan perusahaan. Ahok menegaskan Pertamina akan terbuka untuk data apapun. "Jadi sekarang kita ada MoU dengan KPK. KPK setiap saat bisa minta data apa saja dengan kita. Kita mau kejar PPATK," ungkap Ahok. "Saya katakan nggak ada rahasia di sini, semua terbuka, ini yang kita lakukan sekarang," pungkasnya. Ahok juga mengatakan bahwa dirinya dipilih jadi Komisaris Utama Pertamina tujuannya untuk menyelamatkan uang perusahaan pelat merah ini dari korupsi. Dia menyatakan akan melakukan apapun untuk menyelamatkan uang Pertamina. "Saya ditaruh di sini untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, saya akan berupaya untuk lakukan," kata Ahok. Simak Video "Polisi Tangkap 2 Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok" [==] (zlf/zlf) Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi restrukturisasi yang sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2020 mencapai Rp 784,36 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan paling lama proses restrukturisasi kredit adalah satu tahun. "Paling lama itu satu tahun, masing-masing nasabah berbeda. Tergantung kondisinya, ada nasabah yang mengatakan wah saya sudah mampu membayar jadi tidak perlu diperpanjang ya boleh saja tapi ruangnya 1 tahun," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/8/2020). Dia mengungkapkan untuk nasabah UMKM sebanyak 5,38 juta dengan nilai Rp 330,27 triliun. Sedangkan non UMKM 1,34 juta nasabah dengan nilai Rp 454,09 triliun. Sedangkan untuk restrukturisasi perusahaan pembiayaan tercatat Rp 151,01 triliun dari 4 juta kontrak pembiayaan. Wimboh menjelaskan peran restrukturisasi dengan POJK 11 2020 ini sangat besar dalam menjaga angka NPL yang saat ini berada dalam tren peningkatan. Dia menyebut NPL pada akhir Desember 2019 tercatat 2,53%, kemudian Maret 2020 2,77%, April 2,89%, Mei 3,01% dan Juni 3,11%. "Angka NPL ini meningkat, dari nasabah yang bukan dalam konteks restrukturisasi," ujarnya. Wimboh menyebut total restrukturisasi saat ini 25%-30% dari total. Padahal OJK memproyeksi restrukturisasi mencapai 40%. Menurut dia hal ini terjadi karena pengajuan restrukturisasi semakin turun. "Restrukturisasi sudah mulai flat, ini waktunya tumbuh dan bangkit kembali," jelasnya. Dia mengungkapkan rasio kredit bermasalah tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang mencapai 3,96%, kredit investasi 2,58% dan kredit konsumsi 2,22%. Sedangkan berdasarkan sektor NPL sektor perdagangan 4,59%, pengolahan 4,75%. Simak Video "Jokowi Ingin Cepat-cepat Sediakan Internet di 12.500 Desa" [==] (kil/dna) Sumber

Jakarta - YouTube menghapus video musisi Anji dan Hadi Pranoto. Mereka memiliki kebijakan di mana para pembuat konten harus mematuhi aturan khusus jika ingin membuat konten terkait COVID-19. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyebaran informasi salah yang mungkin dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Mengingat situasi virus Corona ini dianggap sebagai peristiwa yang sensitif. "Keamanan kreator, penonton dan mitra kami adalah prioritas tertinggi kami, dan kami berharap Anda masing-masing dapat membantu kami melindungi komunitas yang unik dan bersemangat. Penting bagi Anda untuk memahami Pedoman Komunitas kami, dan peran yang dimainkannya dalam tanggung jawab bersama kami untuk menjaga keamanan YouTube," tulis YouTube dalam halaman kebijakannya terkait COVID-19 seperti dilihat detikINET, Selasa (4/8/2020). Dalam halaman tersebut dijelaskan YouTube tidak akan mengizinkan konten tentang COVID-19 yang menimbulkan risiko serius yang mungkin akan menjadi hal kerusakan yang mengerikan. "YouTube tidak mengizinkan konten yang menyebarkan kesalahan informasi medis yang bertentangan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau informasi medis otoritas kesehatan setempat tentang COVID-19" kata mereka. Ini terbatas pada konten yang bertentangan dengan pedoman WHO atau otoritas kesehatan setempat tentang: 1. Pengobatan 2. Pencegahan 3. Diagnostik 4. Penularan Kebijakan YouTube tentang COVID-19 dapat berubah dalam menanggapi perubahan terhadap panduan otoritas kesehatan global atau lokal tentang virus. Kebijakan ini diterbitkan pada 20 Mei 2020. Bagi para pembuat konten, ada banyak kategori-kategori yang tidak diizinkan untuk memposting konten di YouTube, antara lain: * Pengobatan Informasi yang salah: Mencegah seseorang dari mencari perawatan medis dengan mendorong penggunaan obat atau solusi untuk mengobati COVID-19. - Klaim bahwa COVID-19 tidak ada atau orang tidak mati karenanya - Konten yang mendorong penggunaan pengobatan rumahan di tempat perawatan medis seperti berkonsultasi dengan dokter atau pergi ke rumah sakit - Konten yang mendorong penggunaan doa atau ritual di tempat perawatan medis - Konten yang mengklaim bahwa vaksin untuk coronavirus tersedia atau bahwa ada penyembuhan yang terjamin - Konten yang mengklaim bahwa obat apa pun yang tersedia saat ini mencegah Anda dari mendapatkan coronavirus - Konten lain yang membuat orang enggan berkonsultasi dengan profesional medis atau mencari nasihat medis - Pencegahan Kesalahan Informasi: Konten yang mempromosikan metode pencegahan yang bertentangan dengan WHO atau otoritas kesehatan setempat * Pencegahan Kesalahan Informasi: Konten yang mempromosikan metode pencegahan yang bertentangan dengan WHO atau otoritas kesehatan setempat. * Informasi Kesalahan Diagnostik: Konten yang mempromosikan metode diagnostik yang bertentangan dengan WHO atau otoritas kesehatan setempat. * Informasi Kesalahan Transmisi: Konten yang mempromosikan informasi transmisi yang bertentangan dengan WHO atau otoritas kesehatan setempat. - Konten yang mengklaim bahwa COVID-19 bukan disebabkan oleh infeksi virus - Konten yang mengklaim COVID-19 tidak menular - Konten yang mengklaim bahwa COVID-19 tidak dapat menyebar di iklim atau geografi tertentu - Konten yang mengklaim bahwa kelompok atau individu mana pun telah menjamin kekebalan terhadap virus atau tidak dapat menularkan virus - Konten yang memperdebatkan keefektifan pedoman WHO atau otoritas kesehatan setempat tentang langkah-langkah pengucilan fisik atau isolasi diri untuk mengurangi transmisi COVID-19 - Konten pendidikan, dokumenter, ilmiah atau artistik "Kami dapat mengizinkan konten yang melanggar kebijakan informasi yang salah yang dicatat pada halaman ini jika konten tersebut mencakup konteks yang memberikan bobot yang sama atau lebih besar untuk melawan pandangan dari otoritas kesehatan setempat (misal CDC Amerika) atau ke konsensus medis atau ilmiah. Kami juga dapat membuat pengecualian jika tujuan konten adalah untuk mengutuk atau membantah informasi yang salah yang melanggar kebijakan kami. Konteks ini harus muncul dalam gambar atau audio dari video itu sendiri. Memberikannya dalam judul atau deskripsi tidak cukup." Berikut beberapa contoh konten yang tidak diizinkan di YouTube: - Bantahan bahwa COVID-19 ada - Klaim bahwa orang belum meninggal karena COVID-19 - Klaim bahwa ada vaksin yang dijamin untuk COVID-19 - Klaim bahwa perawatan atau obat tertentu adalah obat yang terjamin untuk COVID-19 - Klaim bahwa orang tertentu memiliki kekebalan terhadap COVID-19 karena ras atau kebangsaan mereka - Mendorong mengambil obat di rumah alih-alih mendapatkan perawatan medis saat sakit - Mencegah orang dari berkonsultasi dengan profesional medis jika mereka sakit - Konten yang mengklaim bahwa menahan napas dapat digunakan sebagai tes diagnostik untuk COVID-19 - Video yang menyatakan bahwa jika Anda menghindari makanan Asia, Anda tidak akan mendapatkan coronavirus - Video yang menyatakan bahwa menyalakan kembang api dapat membersihkan udara virus - Klaim bahwa COVID-19 disebabkan oleh radiasi dari jaringan 5G - Video yang menyatakan bahwa tes COVID-19 adalah penyebab virus - Klaim bahwa negara-negara dengan iklim panas tidak akan mengalami penyebaran virus - Video yang menyatakan bahwa jarak sosial dan isolasi diri tidak efektif dalam mengurangi penyebaran virus Bagi kreator yang melanggar pedoman ini maka video tersebut akan dicabut oleh YouTube. Jika sampai tiga kali tetap melanggar maka channel akan dimatikan oleh Youtube. "Jika konten Anda melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus konten dan mengirimi Anda email untuk memberi tahu Anda. Jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar Pedoman Komunitas kami, Anda akan mendapatkan peringatan tanpa penalti untuk saluran Anda. Jika tidak, kami akan mengeluarkan teguran terhadap saluran Anda. Jika Anda mendapatkan 3 teguran, saluran Anda akan dihentikan," tegas mereka. Simak Video "Anji: Ingin Kabarkan Kebaikan, Malah Jadi Kejelekan" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Former General Counsel of United States Agency for International Development (USAID) atau Mantan Penasihat Umum Lembaga Pengembangan Internasional Amerika Serikat (AS), John Gardner membeberkan penghambat bagi perusahaan AS untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Biang kerok perusahaan AS kesulitan berinvestasi di Indonesia ialah begitu banyaknya regulasi di pemerintahan yang harus dilalui para investor agar mendapatkan izin menanamkan modal. "Sebuah data menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia tidak mendukung perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia," ungkap Gardner dalam webinar Indef bertajuk 'Relocating Investment to Indonesia', Selasa (4/8/2020). Ia mengatakan, berdasarkan penelitian USAID, ada sekitar 15.000 peraturan di tingkat menteri yang berkaitan dengan investasi. "Salah satu penelitian menunjukkan ada hampir 15.000 peraturan menteri di Indonesia. Dan 95% di antaranya baru disahkan pada tahun 2010," imbuh dia. Selain di pemerintah pusat, Gardner juga menyinggung hambatan para investor yang muncul dari aturan pemerintah daerah (pemda). "Beberapa peraturan pemerintah daerah bisa sangat berbahaya terhadap upaya menarik investasi asing (FDI)," tutur Gardner. Namun, ia menyambut baik upaya pemerintah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang memangkas segala aturan yang menghambat investasi. "RUU Omnibus Law memangkas sekitar 1.200 pasal, ini penting untuk terus mendorong reformasi (birokrasi) lebih lanjut," urainya. Selain itu, menurut Gardner pemerintah juga perlu berupaya untuk terus menaikkan ranking kemudahan berbisnis atau ease of doing bisnis (EODB) agar dapat menarik investasi secara inklusif. Saat ini, posisi Indonesia masih berada pada urutan ke-73 dari 190 negara. "Menaikkan peringkat Indonesia secara global dalam EODB akan menjadi sinyal kuat bagi investor asing. Peringkat Indonesia sekarang jauh tertinggal dari para pesaingnya seperti Malaysia dan Vietnam. Dan saya sarankan Indonesia harus bergerak sangat agresif dalam hal ini. Seperti negara, atau regional lain, maupun di Asia Tenggara sendiri," pungkasnya. Simak Video "Investasi Kurban Tak Cair, Ratusan Orang Geruduk Rumah Mewah di Cianjur" [==] (zlf/zlf) Sumber

Pekalongan - SDN 01 Tegalontar, Kabupaten Pekalongan memakai teknologi radio komunitas untuk membantu siswa belajar dari rumah. Cara ini dipuji murah dan tepat sasaran. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, mengapresiasi upaya SDN 01 Tegalontar, Sragi, yang memanfaatkan radio komunitas untuk proses belajar siswa di rumah. Pembelajaran daring di Pekalongan, justru kurang mengena. "Di Kabupaten Pekalongan, tidak semua siswa mempunyai smartphone. Kalaupun ada, para orangtua juga terbebani dengan kuota internet. Apalagi di masa serba sulit seperti saat ini," kata Sumarwati, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, pada detikcom, Senin (3/8/2020). Pihaknya sendiri sudah dalam beberapa bulan ini memantau langsung jalannya pelaksanaan daring dan luar jaringan (luring). Dinas pendidikan menekankan agar tidak membebani siswa yang belajar di rumah dengan tugas yang banyak melalui daring. "Saya apresiasi apa yang dilakukan di SDN 01 Tegalontar. Efektif dan bisa mengena sasaran. Yang terpenting, bagaimana guru bisa menjaga komunikasi dengan siswanya," katanya. Sumarwati menilai selama pelaksanaan daring, tercatat tidak seluruhnya dapat menyentuh peserta didik. Untuk tingkat SD, pembelajaran melalui daring hanya bisa menyentuh 14,6 persen dari jumlah siswa yang ada. "Di tingkat sekolah dasar, proses pembelajaran daring hanya menyentuh 14,6 persen saja," katanya. Sisanya pembelajaran luring dan kombinasi keduanya yakni daring dan luring. "Di tingkat SMP, daring hanya menyentuh 31 persennya saja," tambah Sumarwati. Kadindik Kab Pekalongan, Sumarwati. Foto: (Robby Bernardi/detikcom) Dengan adanya proses pembelajaran melalui radio, menurut Sumarwati, direspon sangat bagus bagi para orangtua. Orangtua juga bisa ikut memantau anak-anaknya mengikuti siaran radio bersama-sama. "Anak-anak pada jam tertentu juga dilatih berdisiplin sudah berada di depan radio," imbuhnya. Radio ada di hampir setiap rumah warga di Kabupaten Pekalongan. Smartphone juga ada fasilitas radionya. "Radio ini luring ya, luar jaringan dan respon warga masyarakat sangat bagus," katanya. Pihaknya juga meminta para guru untuk pro aktif ke para siswanya selama masa pendemi Corona dengan belajar di rumah. Bahkan pihaknya juga telah mengerahkan guru-guru secara periodik untuk berkunjung ke para siswanya. "Kondisi pendemi corona, anak-anak masih sekolah di rumah. Kepada guru-guru berikan motivasi anak-anak ini tetap belajar di rumah tetapi serasa di sekolah," jelas Sumarwati. Belajar dari Rumah Pakai Radio Komunitas di Pekalongan Foto: (Robby Bernardi/detikcom) Simak Video "Kerja Sama dengan Kemendikbud, Serial Netflix Bakal Tayang di TVRI" [==] (fay/fay) Sumber

Para pekerja terus mengebut pengerjaan proyek LRT Jabodebek, Selasa (4/8). Proyek LRT (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) Jabodebek direncanakan akan selesai pembangunannya pada 2021 mendatang. Saat ini, pembangunan sedang terus dikerjakan terutama di Jalan Setiabudi Tengah, Jakarta Selatan. Pemasangan bentang panjang (long span) LRT rute Dukuh Atas-Cawang di sisi selatan gedung Landmark mulai terlihat. Lintasan LRT ini akan memiliki panjang 44,3 kilometer yang membelah Cawang-Cibubur (14,3 kilometer), Cawang-Bekasi Timur (18,5 kilometer), dan Cawang-Dukuh Atas (10,5 kilometer). Proyek ini dibangun sejak September 2015 sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 beserta perubahannya. Sumber

Perlambatan penyaluran kredit karena penurunan kredit Bank BUKU III. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kinerja industri sektor keuangan mengalami perlambatan. Tercatat hingga Juni 2020, kredit perbankan tumbuh 1,49 persen secara year on year, piutang perusahaan pembiayaan terkontraksi minus 7,3 persen secara year on year, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,95 persen. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan perlambatan penyaluran kredit pada Juni 2020 secara year on year karena dipengaruhi penurunan kredit kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III atau bank dengan modal inti antara Rp 5 triliun sampai Rp 30 triliun. “Dapat kami sampaikan pertumbuhan kredit bank BUKU III terkontraksi 2,27 persen year on year, sektoral perlambatan terjadi pada perdagangan dan industri pengolahan sejalan dengan penurunan aktivitas ekonomi,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (4/8). Berdasarkan data OJK per Mei 2020, kredit perbankan naik sebesar 3,04 persen dari periode sama tahun sebelumnya. Kemudian penghimpunan DPK tumbuh 8,87 persen secara year on year. Jika dibandingkan April 2020, kredit perbankan tumbuh 5,73 persen dan penghimpunan DPK tumbuh 8,08 persen secara year on year. OJK berupaya mendorong intermediasi perbankan sejalan turunnya suku bunga kredit secara konsisten. Selain itu, stimulus pemerintah, subsidi bunga, penempatan dana pemerintah, subsidi kredit korporasi menjadi amunisi dalam memberikan dorongan sektor riil untuk tumbuh kembali. “Dengan program restrukturisasi, dengan insentif ini, diharapkan industri bisa bangkit kembali dalam waktu ga terlalu lama, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi pada September sampai akhir tahun," ucapnya. Ke depan OJK bersama Bank Indonesia, pelaku perbankan dan stakeholder lainnya terus monitor secara detail perkembangan kredit di lapangan dan memantau jika ada masalah dan kendala, sehingga bisa diatasi dengan segera dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi restrukturisasi yang sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2020 mencapai Rp 784,36 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan angka ini terdiri dari 6,73 juta nasabah. "Per 20 Juli 2020 progres restrukturisasi mencapai RP 784,36 triliun dengan nasabah 6,73 juta baik individu maupun perusahaan," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/8/2020). Dia mengungkapkan untuk nasabah UMKM sebanyak 5,38 juta dengan nilai Rp 330,27 triliun. Sedangkan non UMKM 1,34 juta nasabah dengan nilai Rp 454,09 triliun. Sedangkan untuk restrukturisasi perusahaan pembiayaan tercatat Rp 151,01 triliun dari 4 juta kontrak pembiayaan. Wimboh menjelaskan peran restrukturisasi dengan POJK 11 2020 ini sangat besar dalam menjaga angka NPL yang saat ini berada dalam tren peningkatan. Dia menyebut NPL pada akhir Desember 2019 tercatat 2,53%, kemudian Maret 2020 2,77%, April 2,89%, Mei 3,01% dan Juni 3,11%. "Angka NPL ini meningkat, dari nasabah yang bukan dalam konteks restrukturisasi," ujarnya. Wimboh menyebut total restrukturisasi saat ini 25%-30% dari total. Padahal OJK memproyeksi restrukturisasi mencapai 40%. Menurut dia hal ini terjadi karena pengajuan restrukturisasi semakin turun. "Restrukturisasi sudah mulai flat, ini waktunya tumbuh dan bangkit kembali," jelasnya. Dia mengungkapkan rasio kredit bermasalah tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang mencapai 3,96%, kredit investasi 2,58% dan kredit konsumsi 2,22%. Sedangkan berdasarkan sektor NPL sektor perdagangan 4,59%, pengolahan 4,75%. Simak Video "Jokowi Ingin Cepat-cepat Sediakan Internet di 12.500 Desa" [==] (kil/dna) restrukturisasi restrukturisasi kredit Sumber

Jakarta - Data nasabah PT Finansia Multi Finance (KreditPlus) diduga bocor. Data nasabah itu diisukan dijual melalui sebuah situs. Kabar itu dihembuskan oleh akun pengguna Twitter yang bernama Teguh Aprianto (@secgron). Dalam cuitannya dia juga mengunggah tangkapan layar di sebuah situs yang menjual data nasabah Kredit Plus. "896 ribu data milik KreditPlus bocor dan dijual," cuitnya. Data yang dijual berdasarkan tangkapan layar itu di antaranya nama, KTP, email, password, alamat, nomor HP, data pekerjaan, dan data keluarga penjamin. Teguh sendiri bukan kali pertama mengungkapkan kebocoran data. Sebelumnya dia juga menghembuskan kabar bocornya data personel Polri. KreditPlus sendiri merupakan perusahaan pembiayaan yang sudah berizin dan diawasi OJK. detikcom sudah mengkonfirmasi ke Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Muhammad Ichsanuddin. Dia mengaku sudah mengkonfirmasi langsung ke pihak KreditPlus. "Ini kan isunya begitu, akurasinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sudah langsung komunikasi dengan perusahaan," ujarnya kepada detikcom, Selasa (4/8/2020). Menurutnya pihak KreditPlus juga sudah melakukan audit menggunakan jasa pihak ketiga terkait kabar kebocoran data tersebut. Namun hasil audit tersebut tidak ditemukan adanya kebocoran ataupun pencurian data. "Hasilnya sampai saat ini tidak ditemukan bukti adanya kebocoran data dan pencurian data. Itu atas dasar penjelasan pihak ketiga dari perusahaan," tegasnya. Simak Video "Jokowi Ingin Cepat-cepat Sediakan Internet di 12.500 Desa" [==] (das/ara) Sumber

Kompensasi yang diberikan setara Rp 784,36 triliun hingga 20 Juli 2020. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merestrukturisasi kredit perbankan sebanyak 6,73 juta debitur atau setara Rp 784,36 triliun hingga 20 Juli 2020. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan dari jumlah debitur 6,73 juta tersebut terdiri dari 5,38 juta UMKM dan 1,34 juta non UMKM. Adapun masing-masing nilai restrukturisasi kredit sebesar Rp 330,27 triliun dan Rp 454,09 triliun. "Per 20 Juli proses perkreditan restrukturisasi dengan memanfaatkan POJK ke-11 ini telah mencapai Rp 784,36 triliun dengan nasabah sejumlah 6,73 juta," ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (4/8). OJK juga mencatat untuk restrukturisasi perusahaan pembiayaan sebesar Rp 151,01 triliun hingga 28 Juli 2020. Adapun jumlah itu terdiri dari empat juta kontrak restrukturisasi yang telah disetujui OJK. “Hingga periode tersebut, sebanyak 4,73 juta yang telah menyampaikan permohonan restrukturisasi. Dari jumlah itu sebanyak 326.529 sedang dalam proses persetujuan OJK,” ucapnya. Ke depan OJK berupaya memberikan ruang untuk perpanjangan restrukturisasi kredit sektor perbankan. Pada aturan POJK ini umumnya dibuat tidak terlalu lama, yakni hanya satu tahun dan akan berakhir pada Maret 2021. "Bagi pengusaha yang ingin tumbuh masih kita (berikan) ruang yang lebih lama apabila memang diperlukan, sehingga kami memberikan ruang bahwa perpanjangan POJK 11 dimungkinkan,” ucapnya. Menurutnya otoritas akan melihat sebelum akhir tahun ini untuk memperkirakan jumlah pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Dari situlah nanti, OJK akan berembuk dengan perbankan dan mengambil jalan tengah untuk apakah akan diperpanjang atau tidak. "Iyaa itulah yang sebenarnya perlu memerlukan perpanjangan untuk POJK ke-11. Mudah-mudahan semua bisa bangkit harapan kami semua bisa bangkit seperti semula, sehingga semua bisa memanfaatkan perpanjangan POJK ke-11," ucapnya. Sumber

Jakarta - Pemberian bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai hingga sembako dinilai tidak berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Bahkan, bansos juga tidak berdaya menahan penurunan daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga masyarakat di kuartal II-2020. Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual menilai bansos yang diterima masyarakat sangat terbatas atau belum mencakup seluruh kebutuhan dari masyarakat. "Bansos terbatas kebutuhan pokok, mungkin ke depan bisa dipikirkan cash transfer, di India dikirim ke account masing-masing, di Amerika ada cheque. Kalau bansos itu ada keterbatasan," kata David saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 203,90 triliun. Anggaran ini terbagi ke beberapa program yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat seperti PKH, Kartu Sembako, Bansos Sembako di Jabodetabek, Bansos tunai di non Jabodetabek, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, hingga BLT dana desa. Menurut David seluruh program tersebut perlu diubah skemanya. Di tengah pandemi seperti ini, yang dibutuhkan masyarakat lebih kepada uang tunai guna memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya. "Bisa saja ada kebutuhan sekolah anak, kalau cash transfer lebih efektif dan bisa contoh negara lain," ujarnya. Sementara Vice President Economist PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede mengatakan penerapan PSBB dan masyarakat kelas menengah ke atas yang masih menahan belanja membuat tingkat konsumsi rumah tangga tidak berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Padahal, tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat memiliki kontribusi sekitar 56% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) atau ekonomi nasional. "Bagi konsumen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terkena dampak yang signifikan dari kebijakan PSBB di berbagai daerah, yakni penurunan pendapatan karena sebagian masyarakat berpenghasilan menengah bekerja di sektor non formal tidak dapat mencari nafkah," jelasnya. "Sebagian yang bekerja di sektor formal pun mengalami PHK atau dirumahkan oleh perusahaan sehingga pada akhirnya mendorong penurunan pengeluaran," tambahnya. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Bansos COVID-19, Total 55 Kasus" [==] Sumber

Jakarta - Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kali ini lebih dari 800 ribu data nasabah KreditPlus dijualbelikan di situs Raidforums. Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) menuturkan, bocornya data KreditPlus sebenarnya dibagikan pada 16 Juli 2020 lalu yang di-upload oleh anggota Raidforums bernama ShinyHunters. Disampaikan CISSReC, member di Raidforums membagikannya melalui sistem pembayaran kredit, mata uang forum tersebut yang jika dirupiahkan sekitar Rp 50 ribu. Setelah membayarnya, nanti akan mendapatkan sebuah link yang diarahkan untuk mengunduh file berisi ratusan ribu data pelanggan Kreditplus tersebut. File unduhan sebesar 78 MB tersebut harus diekstrak dan menghasilkan sebuah file sebesar 430 MB. Setelah file dibuka, barulah terlihat sebanyak 819.976 data nasabah yang terbilang rinci, mulai dari nama, KTP, email, status pekerjaan, alamat, data keluarga penjamin pinjaman, tanggal lahir, nomor telepon, dan lainnya. Pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan, informasi yang bocor ini adalah data sensitif yang sangat lengkap. Diungkapkan Pratama, ini sangat berbahaya untuk nasabah, karena dari kelengkapan data nasabah KreditPlus ini memancing kelompok kriminal untuk melakukan penipuan dan tindak kejahatan yang lainnya. "Masalah utama di tanah air belum ada UU yang memaksa para penyedia jasa sistem elektronik ini untuk mengamankan dengan maksimal data masyarakat yang dihimpunnya. Sehingga data yang seharusnya semua dienkripsi, masih bisa dilihat dengan mata telanjang," jelas chairman lembaga riset siber Indonesia CISSReC ini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8/2020). Kebocoran 800 ribu data nasabah KreditPlus dijualbelikan di situs Raidforums. Foto: CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) Dalam hal ini, kata Pratama, negara punya tanggungjawab untuk melakukan percepatan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dalam UU tersebut harus disebutkan bahwa setiap penyedia jasa sistem transaksi elektronik (PSTE) yang tidak mengamankan data masyarakat, bisa dituntut ganti rugi dan dibawa ke pengadilan. "Hal serupa ada di regulasi perlindungan data pribadi bagi warga Uni Eropa, General Data Protection Regulation (GDPR). Setiap data yang dihimpun harus diamankan dengan enkripsi. Bila terbukti lalai, maka penyedia jasa sistem elektronik bisa dikenai tuntutan sampai 20 juta euro," ungkapnya. "Bisa dibayangkan bila Kreditplus ini ada di luar negeri, bisa dikenai pasal kelalaian dalam GDPR. Sama juga dengan peristiwa kebocoran data yang sudah terjadi di tanah air sebelumnya," terang pria yang juga dosen pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini. Maka dari itu, disampaikan Pratama, sangat penting pasal perlindungan tersebut masuk dalam RUU PDP di Tanah Air. Pihak penyelenggara sistem transaksi elektronik harus mulai menjadikan data penggunanya sebagai prioritas keamanan. Pilih teknologi enkripsi teraman dan semua data harus dienkripsi. Data offline juga harus mendapatkan model pengamanan yang tidak kalah ketat. "Untuk mencegah pencurian data berulang, perlu diadakan penetration test dan juga bug bounty. Setiap PSTE bisa memberikan reward yang layak pada setiap pihak yang menemukan celah keamanan pada sistem mereka. Hal ini sering dilakukan Apple, Google, FB, Amazon dan raksasa teknologi lainnya," jelasnya. Peristiwa pencurian data atau kebocoran data yang terus berulang ini, Pratama sebaiknya mendorong Kominfo dan BSSN untuk lebih sering turun ke lapangan melakukan edukasi dan memaksa PSTE untuk membangun sistem yang lebih baik, terutama dalam melindungi data nasabah atau pelanggan platform mereka. Menurut Pratama, karena keamanan siber ini akan menjadi salah satu hal yang dijadikan patokan investor untuk berbisnis di Indonesia. "Sebelum pemilik layanan bisa mengamankan data pribadi penggunanya, kita juga harus bisa mengamankan data pribadi kita sendiri. Misalnya yang buat password yang baik dan kuat, aktifkan two factor authentication. Pasang anti virus di setiap gawai yang digunakan, jangan menggunakan wifi gratisan, jangan membuka link yang tidak dikenal dan mencurigakan, serta pengamanan standar lainnya," pungkas dia. Simak Video "Denny Siregar Lapor Soal Kebocoran Data Diri ke Polda Metro Jaya" [==] (agt/fay) Sumber

Belanja pemerintah dapat dilakukan dengan pembelian langsung ke UMKM. == JAKARTA -- Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Djamaludin mengusulkan sistem penganggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga (K/L) yang selama ini prosedural, mesti dibuat lebih singkat dan mudah. Hal ini bertujuan untuk mendorong belanja pemerintah di masa pandemi. "Karena prosedural, kadang-kadang mereka takut mau eksekusi, takut nanti dianggap kerugian negara atau diperiksa BPK. Padahal prosedurnya harus diperpendek dalam suasana krisis ini. Dengan begitu bisa menghidupkan belanja K/L lebih tinggi," ujar Djamaludin dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/8). Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) itu mencontohkan misalnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengusulkan barang dan jasa terkait Covid-19. Usulan itu pasti akan dibawa dulu ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lalu dibawa lagi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan di kementerian itu ditelaah lagi dan dibawa ke BNPB, baru ke Kemenkes, dan terakhir ke bagian pengadaan barang. Jadi prosesnya begitu panjang. "Usulan saya untuk penanganan ekonomi itu, pertama soal UMKM, harus banyak insentif ke sektor ini dan produknya juga harus dibeli oleh pemerintah, agar keberlangsungan UMKM terjaga. Kemudian soal pengadaaan barang dan jasa tadi. Saya sudah punya konsep kalau menghadap Presiden, terutama untuk pengadaan barang dan jasa prosedurnya, usulan saya, harus diperpendek," ujar Djamaluddin. Terkait UMKM, lanjutnya, beberapa kementerian juga harus menyerap produk yang dihasilkan UMKM tersebut. Terutama memang produk-produk kesehatan yang dihasilkan mereka. Ia sendiri sudah menyarankan pihak Kemenkes agar memasukkan anggaran dalam belanja Kemenkes untuk membeli produk hasil UMKM. "Saya sudah diskusi dengan mereka. Dan pihak Kemenkes juga merespons positif. Jadi produksi alat kesehatan, seperti APD-APD, bisa diambil dan dibeli pemerintah, sehingga UMKM jalan. Berapa juta pegawai yang kerja, jadi ekonomi tetap jalan. Jadi konsepnya, jalan bareng antara mengatasi Covid-19 dan meningkatkan perekonomian," kata Djamaludin. Kemudian terkait bantuan sosial (bansos), dia juga menyarankan, mestinya diganti skemanya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, dengan uang tunai, maka akan belanja masyarakat akan lebih kuat dan berdampak positif ke perekonomian yang akan terus bergeliat. Selanjutnya ia juga menyarakankan terkait pengembangan produk jamu atau obat herbal. Sektor ini bisa kembali diangkat, apalagi Indonesia kaya dengan herbal. "Cuma memang selama ini uji klinisnya panjang untuk jamu atau herbal ini dan dengan biaya sendiri. Mestinya tidak usahlah, percepat saja prosesnya. Karena itu hanya sebagai suplemen saja," ujar Djamaludin. Ia menambahkan dalam proses percepatan penanganan Covid-19 ada dua sisi, sisi penanganan Covid-19 itu sendiri dan sisi ekonomi. Sisi penanganan Covid-19 pasti yang paling utama namun perekonomian juga harus tetap dijalankan, meski dengan protokol kesehatan yang ketat. "Karena bagi pemerintah, orang terbebas Covid-19, tapi tidak bisa kerja, ya lama-lama jadi mati juga istilahnya. Makanya ekonomi harus terus bergerak, tapi ya penanganan dari sisi ekonomi memang tidak mudah," ujarnya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Menjabatnya Linda Randle menjadi Bos Clorox menambah daftar CEO wanita di perusahaan besar dunia versi Fortune 500 menjadi 38 orang. Hal itu juga sekaligus mencatatkan rekor daftar CEO wanita di perusahaan besar. Linda Randle menggantikan Benno Dorer di perusahaan penyedia produk rumah tangga Clorox. Linda akan resmi mengisi kursi CEO pada 14 September nanti. Saat ini, daftar CEO wanita di perusahaan besar ada sebanyak 37 orang, sebelum Linda masuk. Menarik untuk tahu, siapa saja mereka? Berikut daftarnya. 1. Laura J ALber - Williams-Sonoma 2. Mary T Barra - General Motors 3. Corie Barry - Best Buy 4. Gail K Bpudreaux - Anthem 5. Michele G Buck - Hershey 6. Safra A Catz - Oracle 7. Mary N Dillon - Ulta Beauty 8. Heyward Donigan - Rite Aid 9. Beth Ford - Land O'Lakes 10. Michelle D Gass - Kohl's 11. Lynn J Good - Duke Energy 12. Susan Patricia Griffith - Progressive 13. Vivki A Hollub - Occidental Petroleum 14. Jennifer M Johnson - Franklin Resources 15. Margaret M Keane - Synchrony Financial 16. Naqzzic S Keene - Science Applictions International 17. Mary A Laschinger - Veritiv 18. Christine A Leahy - CDW Sumber

Jakarta - Akhir-akhir ini tak sedikit YouTuber jadi viral akibat mengunggah konten yang terkesan kontroversial bahkan 'asal-asalan' di YouTube. Seperti Edo Dwi Putra dengan konten prank daging kurban berisi sampah dan terbaru musisi Anji yang mendatangkan Hadi Pranoto yang mengklaim punya obat Corona. Entah apa motifnya, namun diyakini semua itu dilakukan demi menarik lebih banyak viewers dalam waktu singkat. Setidaknya demikian menurut Direktur ICT Institute Heru Sutadi. "Ya, sekarang semua serba ingin dapat viewer banyak memang akan mencari isu kontroversial, orang kontroversial, dan aktivitas kontroversial, termasuk prank," ujar sebut Heru kepada detikcom, Senin (3/8/2020). Memang, mengunggah video ke YouTube apalagi bisa menarik banyak viewers akan membuat cuan si pemilik video tersebut. Tak sedikit orang mendadak sukses dan kaya raya berkat penghasilan dari YouTube. Salah satu cara menghasilkan uang dari YouTube adalah monetisasi. Artinya, kalian mengizinkan YouTube untuk menaruh iklan di video kalian. Tarif aktual yang dibayarkan pengiklan bervariasi, biasanya antara US$ 0,10 - US$ 0,30 per tampilan, namun rata-rata yang diberikan adalah US$ 0,18 per penampilan. Rata-rata saluran YouTube dapat menerima US$ 18 per 1000 tampilan iklan. Eits, itu baru penghasilan dari monetisasi. Ada banyak cara lainnya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang sebagai YouTuber dengan hasil yang lebih besar pula. Buka halaman selanjutnya untuk tahu lebih banyak. Simak Video "Makin Ramai Artis Masuk YouTube, Ini Kata Raditya Dika" [==] Sumber