bot

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga Triwulan III 2025. Hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Perseroan yang membukukan laba sebesar Rp41,2 triliun dengan indikator kinerja kunci yang sehat, serta mencatatkan pertumbuhan positif pada aset, kredit, dan dana pihak ketiga. Capaian positif ini menjadi landasan bagi BRI untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong dan mengakselerasi perekonomian nasional melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah dan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif terutama UMKM. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa capaian positif BRI turut ditopang oleh kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil di sepanjang 2025. Di mana, PDB diproyeksikan akan stabil di atas 5% dengan ruang fiskal yang masih cukup luas. Sementara itu, dari sisi moneter inflasi berada pada level yang stabil, dengan laju inflasi sekitar 2,65%, serta kondisi nilai tukar dan cadangan devisa yang kuat mendukung pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. "Dengan kondisi makro perekonomian Indonesia dan kebijakan moneter yang positif, hal ini berdampak terhadap stabilitas industri perbankan nasional. BRI melihat prospek pertumbuhan ke depan akan semakin kuat, ditopang oleh penurunan biaya dana (cost of fund), perbaikan likuiditas, serta peningkatan permintaan kredit di sektor produktif dan konsumtif," ujarnya dikutip Kamis (30/10/2025). Lebih lanjut, Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. BRI telah menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur (setara 74,4% dari total alokasi Rp175 triliun) pada periode Januari-September 2025. Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia. BRI juga turut berkomitmen mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan dan pemberdayaan terhadap koperasi, serta menyediakan layanan transaksi perbankan masyarakat melalui Agen BRILink. Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025. BRI juga telah mengoptimalkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan di sektor produktif. Di mana pada 16 Oktober 2025 dana tersebut telah dialokasikan secara penuh pada segmen mikro sebesar Rp28,08 triliun, korporasi Rp11,07 triliun, komersial Rp10,13 triliun, dan konsumer Rp6,58 triliun. Bahkan, BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima, serta pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai penyaluran Rp15,07 triliun. Di samping itu, Perseroan juga mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan akan berperan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) guna menjaga daya beli masyarakat. Hery menegaskan bahwa pencapaian BRI juga didorong oleh transformasi bisnis yang berkelanjutan melalui program "BRIVolution Reignite", yang berfokus pada dua pilar utama: transformasi bisnis funding dan penguatan core business yang berkelanjutan. "Sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pertumbuhan, BRI juga terus mengembangkan 'Second Engines of Growth' melalui penguatan segmen konsumer dan pengembangan layanan bullion atau bank emas," kata Hery. Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI hingga Triwulan III 2025 pun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, dengan fokus strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan. Tercatat, total aset BRI tumbuh 8,2% YoY, menjadi Rp2.123,4 triliun. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid, yang tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Sementara dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tercatat tumbuh 6,3% YoY menjadi Rp1.438,1 triliun. "Perbaikan fundamental kinerja BRI tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. BRI berhasil mencetak Laba bersih sebesar Rp41,2 triliun hingga akhir Triwulan III 2025," tegasnya. Kinerja keuangan yang solid tersebut juga tercermin dari aspek permodalan dan likuiditas. Direktur Finance dan Strategy BRI Viviana Dyah Ayu menjelaskan bahwa BRI memiliki permodalan yang kuat. "Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI ada di 25,4%, di atas ketentuan minimum regulator. Kondisi ini menunjukkan kemampuan BRI menyerap risiko sekaligus menyediakan ruang untuk ekspansi bisnis sehat dan berkelanjutan," ujar Viviana. Selain itu, dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) bank berada di level yang memadai sebesar 86,5%. Angka ini memberikan ruang likuiditas yang memadai bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Kondisi likuiditas yang memadai tersebut juga didukung oleh perbaikan struktur pendanaan BRI yang tercermin dari rasio dana murah (CASA) yang meningkat menjadi 67,6% pada akhir Triwulan III 2025. "Kedisiplinan dalam pengelolaan likuiditas terus menjadi fondasi utama bagi BRI dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memastikan struktur dana pihak ketiga (pendanaan) yang optimal," ujarnya. Dari sisi manajemen risiko, BRI terus menjaga kualitas aset dan disiplin prudential banking. Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom menjelaskan bahwa rasio Non-Performing Loan (NPL) BRI berada di level 3,08%, dengan NPL Coverage Ratio mencapai 183,1%. "Angka ini menunjukkan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Dengan coverage ratio yang sangat memadai, BRI mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan sekaligus memberikan keyakinan kepada investor dan regulator," jelasnya. Selanjutnya, pertumbuhan DPK BRI secara konsolidasi tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Secara kualitas, komposisi dana juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan porsi CASA meningkat menjadi 67,6% dari total DPK. Pertumbuhan CASA mencapai 14,1% YoY, didorong oleh kenaikan dana giro yang tumbuh sebesar 24,5% YoY dan tabungan tumbuh 7,2% YoY. "Keberhasilan BRI untuk terus meningkatkan DPK utamanya pada dana murah tak lepas dari berbagai strategi Retail Funding and Transaction yang kami terapkan. Di antaranya Optimalisasi Digital Channel, Penguatan Produk dan fungsi pemasar, Optimalisasi bisnis Wealth Management, Kolaborasi dengan perusahaan anak, dan Peningkatan Payroll yang berkualitas," ungkap dia. Transformasi struktur pendanaan yang dijalankan BRI melalui penguatan ekosistem digital seperti BRImo, Qlola by BRI, QRIS, dan perluasan transaksi merchant telah menunjukkan hasil positif. Inisiatif ini mendorong peningkatan volume transaksi sekaligus memperkuat pertumbuhan dana murah (CASA). Jumlah pengguna BRImo meningkat 19,4% YoY menjadi 44,4 juta user, dengan volume transaksi naik 25,6% YoY menjadi Rp5.067,1 triliun. Selain itu, Qlola by BRI, platform digital untuk nasabah wholesale dan korporasi, juga mencatat peningkatan volume transaksi sebesar 35,4% YoY menjadi Rp9.317 triliun. "Volume transaksi bisnis merchant BRI meningkat 20,8% secara yoy, menjadi Rp160,7 triliun. Sementara itu volume transaksi QRIS BRI meningkat 133,1% YoY menjadi Rp59,4 triliun dengan jumlah transaksi meningkat 161,4% YoY menjadi 527,5 miliar transaksi," terang dia. Semakin kuatnya ekosistem digital banking BRI juga tercermin dari komposisi transaksi melalui channel digital yang mencapai 99,4% dari total transaksi BRI. Hal ini mencerminkan keberhasilan BRI dalam mendorong migrasi nasabah dari transaksi berbasis outlet ke kanal digital yang lebih efisien, cepat, dan aman. Komposisi CASA yang meningkat berkontribusi langsung pada penurunan biaya dana pihak ketiga. "Dengan demikian, transformasi digital BRI tidak hanya memperluas akses layanan dan kenyamanan nasabah, namun juga memperkuat profitabilitas perseroan serta menjadi fondasi bagi pertumbuhan BRI secara berkelanjutan," tambah Viviana. Selain penguatan di sisi funding, BRI juga memperkokoh bisnis mikro dan sinergi di bawah Holding Ultra Mikro (UMi). Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa BRI terus melakukan business process reengineering untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan mikro, termasuk redesain peran mantri dan optimalisasi platform BRIspot. "Hingga akhir September 2025, Holding UMi yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dengan 185 juta rekening simpanan mikro. Kami juga memiliki 1.035 outlet SenyuM, serta 3,8 juta nasabah emas dengan total simpanan 13,7 ton, tumbuh 66,9% YoY," ujar Akhmad. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perputaran roda perekonomian, BRI juga terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing economy dengan melibatkan masyarakat sebagai Agen BRILink. Hingga akhir September 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen atau tumbuh 17,8% secara YoY. Agen-agen tersebut tersebar di 66 ribu desa dan menjangkau lebih dari 80% penjuru negeri. "Dari sisi transaksi, AgenBRILink mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.293,5 triliun atau tumbuh 10,6% yoy, menunjukkan peran yang semakin vital dalam memberikan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat," papar Akhmad. Di samping melalui pembiayaan dan sharing economy AgenBRILink, BRI juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan. Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto menyampaikan sejumlah program yang menyentuh masyarakat dan UMKM terus dioptimalkan oleh BRI. Salah satunya, melalui Desa BRILian, yang hingga akhir September 2025, BRI telah memiliki 4.909 desa binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, melalui program KlasterkuHidupku BRI juga telah mengembangkan 41.715 klaster usaha sebagai bagian dari strategi penguatan sektor produktif berbasis komunitas. BRI juga menghadirkan LinkUMKM yang tercatat dimanfaatkan oleh lebih dari 13,6 juta pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas. Tak hanya itu, untuk menumbuhkembangkan UMKM, BRI juga membina 54 Rumah BUMN dan telah melaksanakan 17 ribu pelatihan. Selain berbagai program pemberdayaan melalui berbagai layanan perbankan, BRI juga terus berkomitmen untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan secara lebih luas dan terintegrasi yang dilakukan secara Group. "Sinergi dengan perusahaan anak menjadi elemen penting yang memperkuat BRI sebagai satu kesatuan entitas untuk memberikan layanan keuangan secara menyeluruh dan mendukung pencapaian kinerja keuangan secara group," ungkap Agus. Agus mengungkapkan bahwa keberhasilan sinergi perusahaan anak BRI Group ini ditunjukkan dari kontribusi laba Perusahaan Anak yang mencapai sebesar 19,9% dari total laba konsolidasi dan aset sebesar 11,45% dari total aset konsolidasian perseroan. Menutup paparannya, Direktur Utama Hery Gunardi menegaskan bahwa kinerja BRI tidak hanya tumbuh secara sehat, tetapi juga merefleksikan keberpihakan nyata terhadap sektor produktif dan ekonomi rakyat. BRI akan terus memperkuat fundamental bisnis dengan menjaga kualitas aset, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memperdalam transformasi yang dijalankan secara terstruktur dan terintegrasi melalui BRIVolution Reignite. "Didukung oleh semangat seluruh Insan BRILiaN dan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh, BRI optimistis dapat mempertahankan kinerja yang positif, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutup Hery. (dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Dorong UMKM, BRI Sukses Salurkan KUR Rp54,9 T Hingga April 2025 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dorong UMKM, BRI Sukses Salurkan KUR Rp54,9 T Hingga April 2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga Triwulan III 2025. Hal itu ditunjukan dari laba yang dibukukan sebesar RO41,2 triliun dengan indikator kinerja kunci yang sehat, serta mencatatkan pertumbuhan positif pada asset, kredit dan dana pihak ketiga. Capaian positif ini menjadi landasan bagi BRI untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong dan mengakselerasi perekonomian nasional melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah dan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif terutama UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto, Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya serta Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom. Membuka paparannya, Hery menjelaskan bahwa capaian positif BRI turut ditopang oleh kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil di sepanjang 2025. Di mana, PDB diproyeksikan akan stabil di atas 5% dengan ruang fiskal yang masih cukup luas. Sementara itu, dari sisi moneter inflasi berada pada level yang stabil, dengan laju inflasi sekitar 2,65%, serta kondisi nilai tukar dan cadangan devisa yang kuat mendukung pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. "Dengan kondisi makro perekonomian Indonesia dan kebijakan moneter yang positif, hal ini berdampak terhadap stabilitas industri perbankan nasional. BRI melihat prospek pertumbuhan kedepan akan semakin kuat, ditopang oleh penurunan biaya dana (cost of fund), perbaikan likuiditas, serta peningkatan permintaan kredit di sektor produktif dan konsumtif," ujarnya. Lebih lanjut, Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. BRI telah menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur (setara 74,4% dari total alokasi Rp175 triliun) pada periode Januari s.d September 2025. Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia. BRI juga turut berkomitmen mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan dan pemberdayaan terhadap koperasi, serta menyediakan layanan transaksi perbankan masyarakat melalui Agen BRILink. Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025. BRI juga telah mengoptimalkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan di sektor produktif. Di mana pada 16 Oktober 2025 dana tersebut telah dialokasikan secara penuh pada segmen mikro sebesar Rp28,08 triliun, korporasi Rp11,07 triliun, komersial Rp10,13 triliun, dan konsumer Rp6,58 triliun. BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima, serta pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai penyaluran Rp15,07 triliun. Di samping itu, Perseroan juga mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan akan berperan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) guna menjaga daya beli masyarakat. Masih dalam paparannya, Hery menegaskan bahwa pencapaian BRI juga didorong oleh transformasi bisnis yang berkelanjutan melalui program "BRIVolution Reignite", yang berfokus pada dua pilar utama: transformasi bisnis funding dan penguatan core business yang berkelanjutan. "Sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pertumbuhan, BRI juga terus mengembangkan "Second Engines of Growth" melalui penguatan segmen konsumer dan pengembangan layanan bullion atau bank emas," kata Hery. Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI hingga Triwulan III 2025 pun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, dengan fokus strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan. Tercatat, total aset BRI tumbuh 8,2% YoY, menjadi Rp2.123,4 triliun. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid, di mana dana pihak ketiga tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 6,3% YoY menjadi Rp1.438,1 triliun. "Perbaikan fundamental kinerja BRI tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. BRI berhasil mencetak Laba bersih sebesar Rp41,2 triliun hingga akhir Triwulan III 2025," tegasnya. Kinerja keuangan yang solid tersebut juga tercermin dari aspek permodalan dan likuiditas. Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu menjelaskan bahwa BRI memiliki permodalan yang kuat. "Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI ada di 25,4%, di atas ketentuan minimum regulator. Kondisi ini menunjukkan kemampuan BRI menyerap risiko sekaligus menyediakan ruang untuk ekspansi bisnis sehat dan berkelanjutan," ujar Viviana. Selain itu, dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) bank berada di level yang memadai sebesar 86,5%. Angka ini memberikan ruang likuiditas yang memadai bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Kondisi likuiditas yang memadai tersebut juga didukung oleh perbaikan struktur pendanaan BRI yang tercermin dari rasio dana murah (CASA) yang meningkat menjadi 67,6% pada akhir Triwulan III 2025. "Kedisiplinan dalam pengelolaan likuiditas terus menjadi fondasi utama bagi BRI dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memastikan struktur dana pihak ketiga (pendanaan) yang optimal," ujarnya. Dari sisi manajemen risiko, BRI terus menjaga kualitas aset dan disiplin prudential banking. Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom menjelaskan bahwa rasio Non-Performing Loan (NPL) BRI berada di level 3,08%, dengan NPL Coverage Ratio mencapai 183,1%. "Angka ini menunjukkan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Dengan coverage ratio yang sangat memadai, BRI mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan sekaligus memberikan keyakinan kepada investor dan regulator," jelasnya. Selanjutnya, pertumbuhan dana pihak ketiga BRI secara konsolidasi tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Secara kualitas, komposisi dana juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan porsi CASA meningkat menjadi 67,6% dari total DPK. Pertumbuhan CASA mencapai 14,1% YoY, didorong oleh kenaikan dana giro yang tumbuh sebesar 24,5% YoY dan tabungan tumbuh 7,2% YoY. (inh) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejagung telah mengambil alih jutaan hektare lahan sawit dari sejumlah perusahaan sawit kemudian diserahkan dan dikelola oleh BUMN pangan yakni PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Mahkota Group menjadi salah satu perusahaan sawit yang menyerahkan 68,33 hektare kebun di Kabupaten Indragiri Hulu, Ria kepada Satgas PKH sebagai bagian dari komitmen perusahaan menyelesaikan persoalan keterlanjuran kegiatan perkebunan di kawasan hutan. Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk (MGRO)[1], Usli Sarsi mengatakan penyerahan kebun sawit ini bagian dari kepatuhan MGRO terkait program penertiban kawasan hutan. Namun hal ini tidak berarti MGRO melakukan pelanggaran. Kondisi ini terjadi akibat adanya perbedaan antara batas lahan pada saat proses pembelian lahan kebun sawit di masa lampau dengan aturan batas lahan yang digunakan oleh Satgas PKH saat ini. Usli Sarsi berharap pemerintah menyelesaikan kasus sengketa lahan sawit dengan bijak utamanya terkait lahan sawit di daerah karena menyangkut petani dan pengusaha kecil. Selain itu lahan yang disita Satgas PKH sudah banyak yang memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sehingga dapat menghambat produksi sawit nasional. Seperti apa kata pengusaha terkait penyitaan lahan sawit ini? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Wakil Ketua APINDO Sumatera Utara sekaligus Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk (MGRO)[2], Usli Sarsi dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) References^ PT Mahkota Group Tbk (MGRO) (www.cnbcindonesia.com)^ PT Mahkota Group Tbk (MGRO) (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini, setelah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan cetak biru atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019. Pada saat itu, Gubernur BI Perry Warjiyo memulai garapan digitalisasi sistem pembayaran dengan memperkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem itu membuat seluruh transaksi bisa dilakukan tanpa uang tunai. Setelah tujuh tahun beroperasi, QRIS kini sudah digunakan oleh 57 juta pengguna, termasuk di dalamnya ialah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebanyak 30 juta pengguna. "Dan alhamdulillah QR Indonesia Standard menyelamatkan Indonesia dari Covid-19 karena membantu distribusi bantuan sosial dan semuanya," kata Perry dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025). Keberadaan QRIS kini makin mendorong perkembangan transaksi digital, yang sebelumnya hanya dilayani melalui mobile dan internet banking. Jumlah transaksi digital kata dia per saat ini sudah menembus 13 ribu transaksi dengan nilai Rp 60 triliun. Dengan kehadiran sistem transaksi digital itu, volume dan nilai transaksi ekonomi keuangan digital Indonesia juga makin membebsar, bahkan tumbuh drastis dalam lima tahun ke depan. Perry mengatakan, ekonomi keuangan digital yang didorong salah satunya oleh peningkatan aktivitas perdagangan daring atau e-commerce volumenya sudah mencapai 37 miliar transaksi dengan nilai Rp 400 ribu-Rp 500 ribu triliun. "Akan naik empat kali lipat pada 2030 yakni menjadi 147,7 miliar transaksi. Nilainya dikalikan saja Rp 520 ribu triliun dikalikan empat," tegas Perry. Sistem QRIS pun terus dikembangkan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC). Layanan terbaru QRIS yang diperkenalkan saat ini bernama QRIS Tap In & Out ini membuat penggunanya tak lagi harus memindai kode QR lewat ponsel. QRIS Tap In & Out per hari ini telah diresmikan penggunaannya untuk masyarakat untuk 5 moda transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok (Jabodetabek). Adapun, lima moda transportasi ini mencakup KAI Commuter Line, Trans Jakarta, TemanBus/Damri, LRT, dan MRT. Di sisi lain, layanan QRIS sebetulnya tidak hanya beroperasi di dalam negeri.Terbaru, bertepatan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, QRIS resmi dapat digunakan di Jepang. Hal itu sebagai tanda perluasan penggunaan QRIS di luar Asia Tenggara (ASEAN), setelah sebelumnya dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. "Dan hari ini kita launching juga dengan Korea Selatan untuk uji coba sandboxing. Insya Allah tahun depan mulai nyambung QRIS nya," tegas Perry. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia sendiri juga telah dilanjutkan untuk periode 2030. Di dalamnya tidak lagi hanya berbicara tentang digitalisasi transaksi dan rupiah, melainkan juga sudah masuk pada upaya digitalisasi sekuritas. "Kita akan keluarkan bagaimana sekuritas Bank Indonesia, kita ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia dengan underlying SBN, versi stablecoin-nya nasional Indonesia," kata Perry. Dengan adanya rencana ini, BI akan fokus mengembangkan 3 pilar keuangan digital, yakni perluasan akseptasi dan inovasi, penguatan struktur industri dan menjaga stabilitas industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto megakui, digitalisasi ekonomi keuangan di Indonesia seperti dengan kehadiran QRIS dan elektronifikasi sistem pembayaran memang telah membuat layanan transaksi kini turut berkontribusi pada inklusi keuangan. "Pemanfaatan sektor keuangan digital melalui QRIS telah menjangkau pelaku usaha termasuk warung kecil, dilakukan oleh UMKM. Dan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat," tegas Perry. Dengan proses digitalisasi terhadap ekonomi itu, Airlangga pun turut meyakini nilai ekonomi digital Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN hingga 2030. Ia menyebutkan, pada 2024 nilai ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan mencapai $ 90 miliar atau setara Rp 1.496,15 triliun. Namun, dalam lima tahun ke depan atau tepatnya pada 2030 akan mencapai Rp 400 miliar atau setara Rp 6.649,63 miliar. "Ekonomi digital telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN," kata Airlangga (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos BI: 39 Juta UMKM Sudah Pasang QRIS, Ini Bukti RI Melek Digital! [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos BI: 39 Juta UMKM Sudah Pasang QRIS, Ini Bukti RI Melek Digital! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) buka suara soal besaran bunga utang[2] pemerintah daerah (pemda[3]) ke pemerintah pusat. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan bunga pinjaman tersebut akan rendah. "Berdasarkan penjelasan tersebut, pinjaman dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi daerah yang bunganya rendah," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (29/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Deni mengatakan tingkat bunga tertentu pinjaman pemda ke pemerintah pusat belum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Tingkat bunga katanya akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pemberian Pinjaman. Sementara ketentuan teknis lain akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah. Lebih lanjut, Deni menjelaskan dalam PP 38/2025 disebutkan pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mendukung program Pemerintah Pusat di berbagai bidang atau sektor antara Iain infrastruktur, energi, transportasi, dan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BUMN, dan/atau BUMD. "Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, BUMN, dan/atau BUMD diharapkan akan mendorong pembangunan nasional dan daerah melalui pendanaan yang relatif murah," katanya. Presiden Prabowo Subianto resmi mengizinkan pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN untuk berutang ke pemerintah pusat. Ketentuan itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang diteken Prabowo pada 10 September 2025. PP ini menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah pusat untuk bertindak sebagai kreditur, bukan sekadar penyalur dana transfer. Dalam Pasal 2 PP tersebut, pemerintah pusat dinyatakan berwenang memberikan pinjaman kepada pemda, BUMN, dan BUMD. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk pinjaman luar negeri, hibah, atau pembiayaan proyek yang dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara dan surat berharga syariah negara. Pemberian pinjaman dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, manfaat, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta kehati-hatian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3. Prinsip tersebut dirancang agar mekanisme pinjaman dilakukan secara terbuka, bermanfaat bagi perekonomian nasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Pemberian pinjaman oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan penyediaan infrastruktur, pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor ekonomi produktif, serta pembangunan atau program lain sesuai kebijakan strategis Pemerintah Pusat," bunyi Pasal 4 aturan tersebut. Berdasarkan Pasal 7, pemberian utang dilakukan untuk dan atas nama pemerintah pusat serta dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Setiap penyaluran pinjaman harus memperoleh persetujuan DPR RI, karena merupakan bagian dari persetujuan terhadap APBN atau APBN Perubahan. Adapun Pasal 8 menegaskan sumber dana pinjaman berasal sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ====[4] (fby/sfr) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ utang (www.cnnindonesia.com)^ pemda (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten perbankan Syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 9,03% secara tahunan. Alhasil laba bersih perseroan tercatat tembus 5,57 Triliun Rupiah di akhir september 2025. Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Kamis 30/10/2025) berikut ini. Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memiliki agenda besar untuk bertransformasi yang dinamakan BRIVolution Reignite. Transformasi itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen mendukung berbagai program prioritas pemerintah yang tidak hanya melalui penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat, tapi juga dengan memperkuat fondasi perusahaan. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menjelaskan BRIVolution Reignite terdiri dari dua pilar utama. Pertama transformasi masif dari sisi bisnis pendanaan, dengan mengoptimalkan mesin-mesin transaksi retail maupun wholesale, guna memupuk dana murah (CASA). Pilar kedua berkaitan dengan core bisnis BRI, yakni mikro dan UMKM. Hery mengatakan pihaknya terus memperbaiki mesin core bisnis, yaitu mikro dan UKM. Tidak hanya itu, bank pelat merah itu juga sedang membangun yang new core atau second core bisnis yang berkelanjutan. "Ini adalah bisnis yang memang menjanjikan, consumer banking yang seolah-olah itu bisa menjadi substitute juga untuk pertumbuhan bisnis di sisi UMKM," kata Hery saat Paparan Kinerja BRI Triwulan III-2025 secara virtual, Kamis (30/10/2025). Pada sisi pendanaan, BRI meningkatkan produktivitas dan kapabilitas tenaga pemasar, memanfaatkan potensi segmen emerging affluent, memperkuat kolaborasi antar segmen untuk meningkatkan penetrasi value chain, dan memperkuat sinergi dengan anak perusahaan. Hery mengatakan itu didukung oleh infrastruktur transaksi banking baik retail maupun wholesale. Di sisi fungsi intermediasi, BRI melihat ulang bisnis model mikro agar lebih fokus pada perbaikan kualitas aset dan memperkuat bisnis lain, yakni payroll, kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), serta bisnis emas. "Nah dua pilar transformasi tersebut akan ditopang dengan tiga fondasi bisnis yang tentunya best practice, akan memperkuat organisasi dan juga distribution serta operasional BRI," terang Hery. Ia menambahkan, transformasi tidak hanya fokus pada bisnis, tapi juga untuk menjadi "enabler" atau pihak pendukung yang termasuk sumber daya manusia. Hery menyebut BRI juga tingkat manajemen risiko, baik enterprise risk management maupun portfolio risk management secara end to end. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BRI Fokuskan Langkah Transformasi di Seluruh Aspek [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BRI Fokuskan Langkah Transformasi di Seluruh Aspek (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) kembali memangkas suku bunganya sebesar 25 bps ke level 3,75-4,00%. Namun, The Fed belum yakin akan menurunkan suku bunga lagi bulan depan. Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai keputusan Bank Sentral AS tersebut menjadi kabar baik bagi Indonesia. Kendati The Fed belum yakin akan menurunkan suku bunga lagi bulan depan, pemangkasan tersebut memperlebar selisih suku bunga antara Bank Indonesia dengan The Fed. Dengan demikian dapat menambah daya tarik aset investasi di Indonesia. "Jadi gap atau selisih antara BI rate dengan Fed Fund rate kembali melebar ya dan ini seharusnya menambah daya tarik lagi dari aset investasi di Indonesia," ujar Myrdal kepada CNBC Indonesia, Kamis (30/10/2025). Tak hanya itu, biaya utang global juga cenderung menurun seiring dengan langkah The Fed tersebut. Dengan demikian, kondisi ini diharapkan memberi sentimen positif bagi pasar keuangan Indonesia, terutama pasar surat utang dan pasar saham. Myrdal memperkirakan rupiah akan kembali menguat ke level Rp 16.480/US$. "Ini dengan asumsi terjadi money inflow terutama dari hot money di pasar surat utang negara setelah sempat beberapa pekan terjadi capital outflow," ujarnya. Selain itu, Myrdal menilai penurunan suku bunga global dapat mendorong investasi atau Foreign Direct Investment ke negara-negara berkembang salah satunya Indonesia. "Jadi bagi foreign reserve juga bagus ya nilai tukar rupiah juga bagus dan kita harapkan sih bulan Desember juga masih ada ruang bagi the Fed untuk turunkan bunga ya Walaupun kepastiannya masih belum terlihat," ujarnya. Sementara Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai pernyataan The Fed menggambarkan aktivitas ekonomi AS yang sedang melambat. Hal ini terlihat dari penambahan lapangan kerja yang melambat at sementara inflasi masih relatif tinggi. "Para pembuat kebijakan menyoroti ketidakpastian yang lebih besar atas prospek dan meningkatnya risiko penurunan lapangan kerja," ujar Andry dalam keterangan resminya dikutip Kamis (30/10/2025). Menurut Andry, nada hati-hati dari Ketua Dewan Federal Reserve, Jerome Powell membuat ketidakpastian di pasar keuangan domestik tetap tinggi. Rupiah mungkin menguat sementara karena arus masuk modal jangka pendek. Tetapi memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada bulan Desember dapat membatasi arus masuk modal asing dan kembali menekan rupiah. "Dengan ruang pelonggaran yang terbatas, BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendukung ketahanan arus modal," ujarnya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article The Fed Rugi US$ 1 Triliun, Kok Bisa? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article The Fed Rugi US$ 1 Triliun, Kok Bisa? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK[1]) masih melanda sejumlah perusahaan besar dunia di berbagai sektor, mulai dari makanan cepat saji[2], teknologi, hingga ritel[3] dan fesyen. Sejumlah nama besar seperti Nestle, Pizza Hut, Amazon, hingga Starbucks menjadi sorotan setelah mengumumkan langkah restrukturisasi yang berujung pada pengurangan ribuan tenaga kerja. Kebijakan PHK yang dilakukan para raksasa global ini mencerminkan tekanan ekonomi yang kian berat, mulai dari kenaikan biaya operasional, penurunan daya beli, hingga disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Beberapa perusahaan mengaku langkah tersebut diambil untuk efisiensi, sementara lainnya demi mempertahankan stabilitas bisnis di tengah perubahan pasar yang cepat. Berikut daftar perusahaan internasional yang mengumumkan PHK besar-besaran dalam beberapa waktu terakhir: 1. Pizza HutJaringan restoran cepat saji Pizza Hut menutup puluhan gerai di Inggris dan akan melakukan PHK terhadap 1.210 karyawan. Dilansir Reuters, sebanyak 68 dari 132 gerai restoran dan 11 gerai pesan antar di Inggris akan ditutup. Langkah ini diambil setelah operator Pizza Hut Inggris, DC London Pie Limited, memasuki tahap administrasi dan menunjuk FTI Consulting sebagai administrator. Meski demikian, Yum! Brands, pemilik global Pizza Hut, menyelamatkan sebagian gerai dengan membeli 64 restoran dan mempertahankan 1.276 pekerja. "Prioritas kami adalah melanjutkan kegiatan di 64 restoran dan 343 lokasi pengiriman yang tersisa," ujar Direktur Pelaksana Pasar Internasional Pizza Hut Nicolas Burquier, dikutip dari CNBC Indonesia. Penutupan ini terjadi di tengah kenaikan upah minimum di Inggris hampir 7 persen menjadi 12,21 poundsterling atau setara Rp268.049 (asumsi kurs Rp21.950 per poundsterling) per jam dan meningkatnya biaya asuransi perusahaan, yang membuat beban operasional kian berat. 2. AmazonRaksasa teknologi asal Amerika Serikat, Amazon, berencana melakukan PHK terhadap 30 ribu karyawan, atau sekitar 10 persen dari total tenaga kerja. Langkah ini dilaporkan Reuters dan CNN, seiring pelemahan pasar tenaga kerja di AS serta meningkatnya penggunaan teknologi AI yang menggantikan sejumlah fungsi manusia. CEO Amazon Andy Jassy menjelaskan efisiensi yang dihasilkan dari teknologi AI memungkinkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan. Sebelumnya pada 2023, Amazon juga memangkas 27 ribu pekerja di berbagai divisi, termasuk sumber daya manusia, Amazon Stores, dan Web Services. PHK kali ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dan AI mulai mengubah struktur tenaga kerja, terutama bagi pekerja kerah putih di sektor teknologi. ====[4] 3. Target CorpPerusahaan ritel asal AS Target Corp juga mengumumkan PHK terhadap 1.800 karyawan korporat atau sekitar 8 persen dari total tenaga kerja kantoran. Langkah ini diambil dalam rangka restrukturisasi besar-besaran untuk memulihkan kinerja bisnis yang lesu selama bertahun-tahun. "Terlalu banyak lapisan dan pekerjaan yang saling tumpang tindih memperlambat pengambilan keputusan, sehingga ide-ide sulit diwujudkan. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk membangun masa depan Target," ujar CEO baru Target Michael Fiddelke dalam memo kepada karyawan. PHK ini mencakup pula penutupan 800 posisi kosong, namun tidak berdampak pada pekerja toko ritel dan rantai pasokan. Target memastikan karyawan terdampak tetap mendapat gaji, tunjangan hingga awal Januari, serta paket pesangon. 4. Alexander McQueenRumah mode mewah Alexander McQueen memangkas 20 persen staf kantor pusatnya di London atau sekitar 55 karyawan akibat penurunan penjualan. Kering, perusahaan induk McQueen, mengonfirmasi kebijakan tersebut pada Kamis (23/10). "Sebagai bagian dari tinjauan strategis komprehensif atas operasi global kami, kami sedang merestrukturisasi kantor pusat kami di Inggris dan mengurangi kompleksitas di seluruh pasar internasional kami," ucap pihak McQueen dalam pernyataan kepada WWD. Meski mengalami tekanan penjualan, perusahaan menyebut pendapatannya sedikit terbantu oleh penjualan pakaian siap pakai wanita yang lebih tinggi. 5. NestleProdusen makanan dan minuman asal Swiss Nestle mengumumkan akan melakukan PHK terhadap 16 ribu karyawan atau sekitar 5,8 persen dari total tenaga kerja globalnya. Kebijakan ini diambil untuk memangkas biaya dan memulihkan kepercayaan investor, seperti disampaikan CEO baru Philipp Navratil pada Kamis (16/10). "Dunia sedang berubah, dan Nestlé perlu berubah lebih cepat," ujar Navratil dikutip Reuters. Nestle menargetkan penghematan 3 miliar franc Swiss atau setara Rp62,39 triliun (asumsi kurs Rp20.790 per franc Swiss) hingga 2027, naik dari target sebelumnya 2,5 miliar franc atau Rp51,97 triliun. PHK dilakukan secara bertahap, dengan gelombang pertama sebanyak 12 ribu pekerja dalam dua tahun, dan sisanya 4.000 pekerja di sektor manufaktur dan rantai pasokan. 6. StarbucksRaksasa kopi Starbucks juga mengumumkan penutupan ratusan gerai di Amerika Utara atau sekitar 1 persen dari total 18.734 gerainya disertai PHK besar-besaran. CEO Starbucks Brian Niccol menjelaskan kepada CNN Business langkah ini dilakukan untuk membalikkan kinerja keuangan perusahaan yang sedang lesu. Dalam surat kepada karyawan, Niccol menulis lokasi yang ditutup adalah yang tidak mampu memenuhi standar pengalaman pelanggan atau menunjukkan prospek keuangan yang buruk. Meski menutup sejumlah gerai, Starbucks berencana merenovasi lebih dari 1.000 gerai dengan desain baru, kursi lebih nyaman, dan suasana hangat sebagai bagian dari fase pertumbuhan berikutnya. 7. AgodaPlatform perjalanan daring Agoda juga mengonfirmasi telah melakukan PHK di Singapura, Shanghai (China), dan Budapest (Hungaria) sebagai bagian dari langkah efisiensi operasional. "Kami telah menghapus peran-peran pendukung di kantor kami di Budapest, Shanghai, dan Singapura bersamaan dengan penciptaan posisi baru di lokasi geografis lain," ujar Juru Bicara Agoda, dikutip CNA. Di Singapura, sekitar 50 karyawan terdampak, termasuk posisi spesialis pelanggan, manajer regional, dan tim pendukung multibahasa. Dalam dokumen PHK yang diterima CNA, Agoda disebut melarang karyawan yang di-PHK untuk melapor ke lembaga pemerintah atau melakukan mediasi, dengan ancaman penarikan pesangon jika melanggar ketentuan tersebut. (del/agt) References^ PHK (www.cnnindonesia.com)^ makanan cepat saji (www.cnnindonesia.com)^ ritel (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, nilai ekonomi digital Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN saat ini. Pada 2024, nilainya sebesar US$ 90 miliar atau setara Rp 1.496,15 triliun. Namun, dalam lima tahun ke depan atau tepatnya pada 2030, ia perkirakan akan mencapai Rp 400 miliar atau setara Rp 6.649,63 miliar. "Ekonomi digital telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN," kata Airlangga dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025). Airlangga mengatakan, motor penggerak utama digitalisasi ekonomi di Indonesia terletak pada sektor keuangan digital. Dimulai dengan elektronifikasi sistem pembayaran di segala lini, termasuk di program-program pemerintahan untuk penyaluran bansos. "Setiap keluarga Indonesia tentunya perlu mempunyai inklusi keuangan agar penyaluran berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial lebih tepat sasaran," paparnya. Keberadaan layanan QRIS ia sebut juga menjadi salah satu pemicunya. Bahkan, di warung-warung kecil kini sistem pembayarannya sudah menyediakan layanan QRIS. "Penggunanya sudah mencapai 56 juta dan 93% QRIS dilakukan oleh UMKM. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik," tegas Airlangga. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Daftar Terbaru Negara yang Bisa Transaksi Pakai QRIS [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Daftar Terbaru Negara yang Bisa Transaksi Pakai QRIS (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menegaskan pembayaran dengan Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) antarnegara atau crossborder di Korea Selatan (Korsel) dapat mulai berjalan tahun depan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kedua negara juga tengah melakukan uji coba atau sandboxing QRIS mulai hari ini, Kamis, 30 Oktober 2025. "Hari ini, mulai kita akan sanggupkan dengan Korea Selatan. Dan terus kita perluas dengan India, Saudi Arabia, hingga negara-negara lain-lain," kata Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025). Setelah uji coba, Perry menargetkan QRIS antar negara RI dan Korea Selatan bisa terhubung mulai tahun depan. "Hari ini kita launching dengan Korea Selatan, uji coba, sandboxing. Insya Allah tahun depan mulai nyambung," ujar Perry. QRIS antarnegara saat ini sudah terhubung dengan sistem transaksi lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Jepang, Singapura, hingga China. Ke depannya, BI akan menyasar India dan Saudi Arabia. Dalam kesempatan ini, Perry mengatakan QRIS sudah digunakan 57 juta pengguna, di mana sebanyak 40 juta adalah pengguna UMKM. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article QRIS Diperluas ke Jepang-Tiongkok, Begini Dukungan Artajasa [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article QRIS Diperluas ke Jepang-Tiongkok, Begini Dukungan Artajasa (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Minahasa, CNN Indonesia -- Warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua[1] Barat, berhasil menghemat dana pembelian solar[2] hingga Rp6,7 miliar per tahun sejak kehadiran Pembangkit Listrik[3] Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi I dengan kapasitas 1x150 kilowatt (kW) yang beroperasi sejak Maret 2023. Sebab, sebelumnya, penduduk Kabupaten Pegunungan Arfak menggunakan listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Solar menjadi bahan baku yang sangat penting agar mereka bisa hidup terang benderang meski harganya sangat mahal di wilayah timur Indonesia. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan saat ini, 1.500 rumah tangga sudah menerima manfaat dari pembangkit energi bersih tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami laporkan juga bahwa BBM yang bisa dihemat Rp6,7 miliar per tahun," ujar Eniya dalam laporannya saat seremonial peresmian PLTMH Anggi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara online ke Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10). Dengan besarnya manfaat pembangkit Hidro ini, pemerintah kembali membangun PLTMH Tahap II yang sekaligus dilakukan Groundbreaking hari ini dengan kapasitas 250 kW di Pegunungan Arfak Papua Barat. Targetnya, PLTMH Anggi Tahap II ini bisa mengaliri listrik ke 2.700 pelanggan hingga 24 jam. Dengan demikian, maka nantinya Pegunungan Arfak akan menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang 100 persen energi listriknya disuplai oleh pembangkit EBT. "Yang tadinya menggunakan diesel hanya 6 jam, ini nantinya bisa mengaliri rumah tangga 24 jam yang sepenuhnya dari EBT. Daerah ini satu kabupaten dapat 100 persen menghilang penggunaan diesel. Ini luar biasa komitmen pemda dan masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan selesai seluruhnya," jelasnya. Selain itu, hari ini juga dilakukan peresmian PLTMH Wairara yang berkapasitas 128 kW di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Pembangkit ini telah commissioning dan beroperasi melayani akses kelistrikan masyarakat di Desa Wairara sejak November 2022. ====[4] PLTMH Wairara menjadi contoh pemanfaatan energi air skala kecil yang ramah lingkungan dan sesuai dengan karakteristik daerah. PLTMH ini diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif di masyarakat, seperti pengolahan hasil pertanian, UMKM, dan kegiatan sosial. PLTMH Wairara mampu melistriki hingga 105 rumah tangga, sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kantor-kantor Pemerintah setempat, Gereja, dan berbagai fasilitas masyarakat lainnya. "Kini dengan beroperasinya PLTMH Wairara, memberikan dampak positif, yang pertama memberikan akses energi bersih, mendorong kegiatan ekonomi lokal dan usaha produktif seperti pengembangan tenun ikat khas Sumba Timur, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kemandirian energi bagi desa," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot di Desa Wairara, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. (ldy/agt) References^ Papua (www.cnnindonesia.com)^ solar (www.cnnindonesia.com)^ Listrik (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional (BGN[1]) menetapkan batas maksimal kapasitas penyediaan porsi per dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG[2]) untuk mencegah penurunan mutu dan potensi keracunan[3] makanan. Melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025, pemerintah membatasi jumlah porsi makanan harian yang dapat disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG maksimal hanya 3.000 porsi per hari. Kebijakan tersebut merupakan perubahan ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam aturan baru ini dijelaskan bahwa secara standar, setiap SPPG dirancang hanya untuk melayani 2.500 porsi makanan bergizi per hari, terdiri atas 2.000 porsi untuk peserta didik (anak sekolah) dan 500 porsi untuk kelompok non-peserta didik atau kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan pengaturan kapasitas ini dibuat untuk menjaga mutu dan keamanan pangan sekaligus memastikan efektivitas pelayanan di lapangan. "Standar 2.500 porsi per hari dibuat agar setiap SPPG dapat menjaga kualitas pelayanan, mulai dari proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat," kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/10). Ia menambahkan SPPG yang memiliki sumber daya manusia lebih kompeten dapat menambah kapasitasnya. "Namun, apabila SPPG memiliki tenaga juru masak yang kompeten dan bersertifikat dari BNSP, kapasitasnya dapat ditingkatkan hingga maksimal 3.000 porsi per hari," ujarnya. Peningkatan hingga 3.000 porsi hanya diperbolehkan bagi SPPG yang memenuhi persyaratan khusus, terutama dari sisi tenaga juru masak bersertifikat melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Meski kapasitas meningkat, pembagian porsinya tetap sama, yaitu maksimal 2.000 porsi untuk peserta didik dan 500 porsi untuk kelompok 3B. Menurut Nanik, kebijakan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar dapur MBG tidak beroperasi melebihi kapasitas yang mampu ditangani fasilitas maupun tenaga kerja di lapangan. "Kami ingin memastikan bahwa peningkatan kapasitas tidak mengorbankan kualitas gizi dan keamanan pangan. Karena prinsip utama program ini adalah memberi makanan bergizi, aman, dan tepat sasaran," ujarnya. ====[4] (del/pta) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ keracunan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia [1](BI) Perry Warjiyo mengatakan BI Fast[2] menjadi layanan sistem transaksi termurah dan tercepat di dunia. Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat membuka Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) yang bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (30/10). Ia mengatakan biaya transaksi BI Fast hanya 2.500 per transaksi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "BI FAST Rp 2.500 per transaksi. Itu pun yang transaksi sampai dengan Rp500 ribu kita gratiskan. Merchant-merchant kita bebas MDR (merchant discount rate) 0 persen," kata Perry. "Rp2.500 itu dalam bentuk dolar itu one of the cheapest transaksi di dunia. Karena kalau dipikirkan hampir paling 25 sen atau 30 sen per transaksi. One of the most efficient transaksi di dunia," sambungnya. Ia menambahkan bahwa ekonomi keuangan digital Indonesia terus bertumbuh. Transaksi keuangan digital RI saat ini katanya mencapai 37 miliar transaksi per tahun. Dari total transaksi ini, sebanyak Rp 4.500 triliun dilakukan di dalam e-commerce. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat 4 kali lipat menjadi 147,4 miliar transaksi pada 2030. "Transaksi sistem pembayaran bidikan yang sekarang 13 ribu transaksi akan naik sekitar menjadi 48,6 miliar transaksi," katanya. ====[3] (fby/agt) References^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ BI Fast (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pegadaian bersama Golden Future Indonesia menghadirkan program "Kapal Literasi Moh. Hatta" yang menjadi bagian dari inisiatif Suar Pendidikan Indonesia. Direktur Jaringan dan Operasi Pegadaian, Eka Pebriansyah menyampaikan, inisiatif ini menjadi upaya Pegadaian menjalankan peran sosial secara berkelanjutan. Program ini juga merupakan wujud komitmen Pegadaian terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta dukungan terhadap Sustainable Development Goals nomor 4, yakni Pendidikan Berkualitas. "Kami percaya bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Kapal Literasi Moh. Hatta bukan sekadar mengantar buku, namun juga mengantar ilmu pengetahuan dan kesempatan bagi anak-anak di wilayah Timur Indonesia," ujar Eka. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kapal Literasi Moh. Hatta akan berlayar ke pulau-pulau terpencil di Kepulauan Sula, Maluku Utara dengan membawa ribuan buku bacaan. Kapal ini juga akan membuka lapak literasi, dan menggelar pelatihan bagi guru serta masyarakat tentang literasi keuangan dan digital. Dengan konsep mobile education, Kapal Literasi Moh. Hatta diharapkan menjadi jembatan pengetahuan dan kesetaraan, khususnya bagi wilayah yang sulit dijangkau jalur darat maupun udara. Penamaan Kapal Literasi Moh. Hatta ini dipastikan telah memperoleh restu keluarga Bung Hatta melalui putri mendiang yang juga merupakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 2004-2009, Meutia Hatta. Hal ini menjadi bentuk penghormatan terhadap jejak sejarah Bung Hatta di Maluku, yang juga merupakan tempat Bung Hatta berbagi buku dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat selama masa pengasingan. Ketua Pembina Golden Future Indonesia, Edwin Senjaya, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi bersama Pegadaian sebagai langkah konkret dalam meningkatkan literasi, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah pedalaman. "InsyaAllah, Kapal Literasi Mohammad Hatta akan menjadi bukti nyata upaya kita dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Dari kapal ini, semoga lahir generasi pembelajar dan calon pemimpin masa depan bangsa," kata Edwin. Saat penyerahan Kapal Literasi di Kepulauan Sula, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Adrawati menyambut optimistis terhadap program ini. "Kapal ini merupakan bahtera ilmu yang akan membawa pengetahuan bagi generasi muda di Kepulauan Sula. Kehadiran kapal ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan lagi penghalang untuk mengakses ilmu pengetahuan," tutur Adrawati. Melalui kolaborasi ini, Pegadaian menegaskan komitmen untuk menjadi perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat, yakni dengan menghadirkan nilai ekonomi sekaligus sosial. Inisiatif Kapal Literasi ini sejalan dengan strategi ESG Pegadaian, yang menempatkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari perjalanan menuju Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan Kapal Literasi Moh. Hatta dimulai sejak 23 Oktober 2025 dengan seminar dan pelatihan guru, serta puncaknya pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda sebagai simbol kebangkitan semangat belajar dan gotong royong lintas generasi. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian ESDM menargetkan realisasi program B50 atau bahan bakar minyak dengan campuran 50% biodiesel dari minyak sawit pada semester II-2026. Kebijakan B50 yang ditujukan untuk menekan impor solar dan memperkuat kemandirian energi direspons positif oleh pelaku usaha sektor sawit Tanah Air. Wakil Ketua APINDO Sumatera Utara, Usli Sarsi menyebutk mandatori B50 positif untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM Fosil. Namun demikian, pengusaha berharap kebijakan ini memperhatikan sejumlah faktor utamanya terkait lonjakan kebutuhan crude palm oil (CPO) di tengah upaya RI menggenjot ekspor mengingat saat ini produksi CPO RI tengah mengalami stagnasi. Ditakutkan kebijakan ini justru menekan kinerja industri hingga penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Seperti apa pengusaha sawit melihat prospek dan tantangan dari rencana program B50? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Wakil Ketua APINDO Sumatera Utara, Usli Sarsi dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk merilis sekuritas digital bank sentral. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025). Menurut Perry, BI tidak hanya akan mengembangkan rupiah digital, tetapi juga sekuritas digital. Ini merupakan turunan dari rupiah digital dengan menggunakan underlying SBN. "Kita akan keluarkan bagaimana sekuritas Bank Indonesia, kita ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia dengan underlying SBN, versi stablecoin-nya nasional Indonesia," kata Perry. Dengan adanya rencana ini, BI akan fokus mengembangkan 3 pilar keuangan digital, yakni perluasan akseptasi dan inovasi, penguatan struktur industri dan menjaga stabilitas industri. Adapun, stablecoin adalah aset digital atau mata uang kripto yang nilainya dipatok ke mata uang fiat, seperti dolar AS atau yuan, sehingga harganya tidak berfluktuasi liar seperti Bitcoin atau Ethereum, melainkan cenderung stabil mengikuti nilai acuannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mulai menyoroti penggunaan stablecoin di Indonesia. Meski belum diakui sebagai alat tukar resmi, stablecoin dinilai memiliki peran penting dari sisi utilitas dan volume transaksi. "OJK memastikan bahwa stablecoin masuk dalam sistem monitoring bursa dan pengawasan masing-masing pedagang. Oleh karena itu, kami menetapkan kaidah-kaidah tertentu yang harus dipenuhi," ujar Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, di Jakarta, Rabu, (30/7/2025). Dino mengatakan OJK menerapkan sejumlah kaidah yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap prinsip anti-money laundering serta kewajiban penyampaian laporan berkala oleh pedagang. Ia menegaskan bahwa meski stablecoin belum diratifikasi sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia, penggunaannya sebagai instrumen lindung nilai sudah berlangsung di pasar. "Terutama stablecoin yang memiliki underlying asset yang sah dan kredibel. Aset ini sudah bisa diperdagangkan, dan volatilitasnya relatif lebih stabil dibandingkan dengan kripto lainnya," kata dia. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Kupas Tuntas Peluang Investasi Kripto di Indonesia, Apakah Menarik? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kupas Tuntas Peluang Investasi Kripto di Indonesia, Apakah Menarik? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Viviana Dyah Ayu Retno buka suara terkait kinerja saham BBRI yang oleh banyak investor dan pelaku pasar dirasa kurang optimal. Dirinya mengungkapkan BRI memiliki sejumlah aksi korporasi penting yang diharapkan dapat mengerek harga saham perusahaan. Viviana mengungkapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 24 Maret 2025, BRI telah memperoleh persetujuan untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham perusahaan dengan nilai Rp 3 triliun dan dalam dilakukan dalam 12 bulan setelah disetujui. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan masih tersisa dana Rp 2,5 triliun untuk melakukan buyback jika dirasa perlu "Tentunya (Rp 2,5 triliun) dapat kami pakai sesegera mungkin," ungkap Viviana dalam paparan kinerja BRI Kuartal III-2025, Kamis (30/10/2025). Dirinya menegaskan bahwa saat ini harga saham BBRI sudah sangat undervalue. Selanjutnya dirinya juga menyebutkan bahwa Bank pelat merah tersebut diharapkan akan membagikan dividen interim sebagaimana jadwal tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian belum ada tanggal pasti dan berapa jumlah nominal yang akan dibayarkan BRI kepada para pemegang saham. "Setiap tahun memang BRI membagikan dividen interim biasanya itu kita bagikan setiap Januari dan final dividen setelah RUPST, itu mungkin juga kita lakukan di 2026 jadi di Januari interim dan final setelah RUPST," jelas Viviana. Saham BBRI pagi ini menguat 1,80% ke Rp 3.980 per saham merespons paparan kinerja BBRI kuartal III-2025. Saham BBRI tercatat terkoreksi tipis sejak awal tahun, namun masih turun 38% dibandingkan rekor harga tertinggi yang sempat dicatatkan di level Rp 6.400 per saham pada Maret 2024 silam. Sebagai informasi, BBRI membagikan dividen interim Rp 57 per saham untuk tahun buku 2022, lalu naik menjadi Rp 84 per saham untuk tahun buku 2023 dan kemudian melonjak menjadi Rp 135 per saham untuk tahun buku 2024. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK: 36 Emiten Buyback Tanpa RUPS, Nilainya Tembus Rp 17,4 Triliun [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK: 36 Emiten Buyback Tanpa RUPS, Nilainya Tembus Rp 17,4 Triliun (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) membuka peluang membawa permasalahan dana lender[2] (pemberi dana) yang tertahan atau macet di penyelenggara pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI[3]). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI. Ismail menyebut permasalahan dana nyangkut ini bisa dibawa ke penegak hukum jika ada indikasi pelanggaran pidana. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU)," kata Ismail dalam keterangan resmi, Rabu (29/10). Otoritas telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025. Pengenaan sanksi itu merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap PT DSI agar perusahaan tersebut fokus menyelesaikan kewajiban kepada pemberi dana atau lender. Dan pada Selasa (28/10), lembaga pengawas itu memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara PT DSI dengan para lender di Kantor OJK di Jakarta, Selasa (28/10). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI. Dalam pertemuan itu, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender. Mereka membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar. OJK meminta DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan, serta meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan di DSI. PT DSI pun menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender. Sebelumnya, berdasarkan sanksi PKU yang dijatuhkan OJK, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya. DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK. Kecuali, sambung di siaran pers itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan. OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan. Kemudian DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif seperti telepon, WhatsApp, surel, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. ====[4] (pta/agt) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ lender (www.cnnindonesia.com)^ DSI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten makanan dan minuman ringan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) mencatatkan penurunan laba bersih 8,23% meski berhasil membukukan kenaikan penjualan sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025. Merujuk pada laporan keuangan terbaru, laba bersih MYOR per September 2025 tercatat sebesar Rp1,88 triliun. Angka ini turun dari raihan Rp2,01 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan bersih MYOR tercatat mencapai Rp27,16 triliun hingga kuartal III-2025. Penjualan produsen Beng-beng hingga Kopiko itu tumbuh 5,92% dibandingkan Rp25,64 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, segmen makanan olahan dalam kemasan menyumbang Rp16,63 triliun, sedangkan minuman olahan dalam kemasan mencapai Rp13,21 triliun. Dari sisi lokasi, penjualan domestik naik menjadi Rp16,06 triliun dari sebelumnya Rp14,97 triliun, sementara penjualan ekspor meningkat menjadi Rp11,1 triliun dari Rp10,67 triliun. Kenaikan penjualan ini diikuti dengan peningkatan beban pokok penjualan menjadi Rp21,39 triliun, naik dari Rp19,52 triliun. Dari sisi neraca, total aset MYOR tercatat Rp30,71 triliun per akhir September 2025. Angka ini naik dari Rp29,73 triliun di Desember 2024. Adapun total liabilitas dan ekuitasnya tercatat masing-masing sebesar Rp13,12 triliun dan Rp17,59 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bank Panin (PNBN) Cetak Laba Rp 1,38 Triliun Semester I-2025 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bank Panin (PNBN) Cetak Laba Rp 1,38 Triliun Semester I-2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia [1](BI) melakukan uji coba Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS[2]) antar negara dengan Korea Selatan[3] (Korsel). Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat membuka Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) yang bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (30/10). "Crossborder Internasional QR kita sudah sanggupkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan kita sudah sanggupkan dengan Jepang, Sudah kemudian sanggupkan dengan China. Hari ini, mulai kita akan sanggupkan dengan Korea Selatan," kata Perry. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Perry mengatakan ke depan QRIS cross border akan diperluas ke negara lainya, seperti India dan Arab Saudi. Perry mengatakan QRIS yang diluncurkan pada 2019 lalu telah digunakan hampir 60 juta pengguna, di mana sebanyak 40 juta merupakan UMKM. Ia menambahkan bahwa ekonomi keuangan digital Indonesia terus bertumbuh. Transaksi keuangan digital RI saat ini katanya mencapai 37 miliar transaksi per tahun. "Sementara untuk transaksi digital, yaitu online banking, mobile banking, termasuk penggunaan QRIS, sudah mencapai 13 ribu transaksi," katanya. ====[4] (fby/agt) References^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ QRIS (www.cnnindonesia.com)^ Korea Selatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hery Gunardi mengungkapkan bank pelat merah tersebut memiliki sejumlah 'mainan baru' yang sebelumnya belum menjadi perhatian. Adapun 'mainan baru' yang dimaksud Hery termasuk bisnis Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan layanan bullion. "Bisnis pembiayaan kendaraan bermotor BRI akan mendorong perusahaan anak untuk bersinergi. Terkait auto loan kita akan terus bangun BRI Finance bahu membahu dengan BRI membangun bisnis KKB," ungkap Hery dalam paparan kinerja BRI Kuartal III-2025, Kamis (30/10/2025). Dirinya melanjutkan dari bisnis wealth management BRI juga akan difokuskan untuk memperoleh lebih banyak nasabah-nasabah di kota-kota besar demi mendapatkan revenue yang lebih baik. Terkait bisnis bullion service, Hery menyebut pegadaian yang telah memiliki 4.000 cabang di seluruh Indonesia baru saja meluncurkan super app namanya Tring. Layanan tersebut ditujukan agar konsumen lebih mudah untuk membeli emas secara digital dan sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis BRI. "Kita tidak hanya sisi pembiayaan mikro, kita ingin tumbuh di ekosistem emas nasional," ungkap Hery. Lebih lanjut BRI juga memilih beberapa cabang tertentu cocok untuk dorong bisnis emas dan berikan bagian di aplikasi BRImo untuk fitur-fitur khusus bisa beli emas dan gadai emas. Diketahui, secara konsolidasi membukukan laba bersih periode berjalan senilai Rp41,23 triliun pada akhir kuartal III-2025. Perolehan itu turun 9,10% secara tahunan atau year on year (yoy), dari sebesar Rp45,36 triliun pada periode yang sama setahun sebelumnya. Mengutip laporan keuangan BRI yang dipublikasikan di media massa, pendapatan bunga bersih BRI dalam sembilan bulan pertama tercatat sebesar Rp110,99 triliun, naik tipis 2,9% yoy dari setahun sebelumnya Rp107,86 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Ada di 43 Lokasi, BRI Resmikan Sentra Layanan Prioritas di Cirebon [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Ada di 43 Lokasi, BRI Resmikan Sentra Layanan Prioritas di Cirebon (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan[1] Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid[2] mengungkap banyak pejabat BPN[3] terseret kasus hukum karena menerbitkan sertifikat di kawasan sempadan sungai, waduk, dan danau. Ia menyebut persoalan ini muncul akibat tumpang tindih aturan mengenai status kawasan tersebut. Menurut Nusron, perbedaan regulasi membuat pegawai rentan dijerat hukum. "Banyak orang ATR/BPN yang kena kasus hukum soal ini karena terjadinya perbedaan peraturan. Pada satu sisi peraturan mengatakan sempadan sungai itu dikuasai negara, di sisi lain ada yang menyebut ini tanah negara," kata Nusron di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (29/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menuturkan dalam beberapa kasus, masyarakat telah menempati lahan bantaran sungai puluhan tahun dan memiliki surat lengkap dari lurah hingga camat. Namun, setelah diketahui lahan tersebut termasuk sempadan sungai, pegawai yang memproses sertifikat justru dianggap melanggar hukum. "Ternyata itu adalah bantaran sungai. Sementara dalam peraturannya sempadan sungai adalah kekayaan negara. Nah, ini langsung dicek oleh APH (aparat penegak hukum), dianggap menyerobot, terlibat dalam penyerobotan tanah negara, menggelapkan kekayaan negara. Itu judulnya," ujarnya. Nusron mengatakan kondisi tersebut sering kali membuat posisi petugas di lapangan serba salah. Padahal, menurutnya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dokumen pendukung yang dianggap sah. "Apakah mereka salah? Ya, salah-enggak-salah, kita enggak ngerti ya, tapi ketika surat-surat pendukungnya proper harusnya oke dong, tapi karena ternyata tumpang tindih, maka bisa dikriminalisasi," jelasnya. Untuk menghindari persoalan serupa, Kementerian ATR/BPN kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian PU guna menyeragamkan aturan tentang batas dan pemanfaatan sempadan sungai. Nusron berharap langkah harmonisasi ini bisa memberikan kepastian hukum bagi aparat dan masyarakat. "Diharapkan dengan adanya rapat dengan PU ini kita melakukan harmonisasi peraturan. Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama," kata Nusron. ====[4] (del/dhf) References^ Pertanahan (www.cnnindonesia.com)^ Nusron Wahid (www.cnnindonesia.com)^ BPN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan berhasil menguat 0,50% ke level 8.206 pada perdagangan pukul 10:03 WIB, Kamis 30 Oktober 2025 sementara Rupiah masih melemah di level Rp16.635 per Dolar AS. Selengkapnya simak dialog Savira Wardoyo dengan Equity Analyst CNBC Indonesia, Susi Setiawati dalam Profit, CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan QRIS Tap In & Out untuk 5 moda transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok (Jabodetabek) hari ini, Kamis (30/10/2025). Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama dengan Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala DK OJK Mahendra Siregar bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). "QRIS Tap In & Tap Out ini akan diluncurkan untuk 5 moda transportasi di Jabodetabek," kata Perry, dalam pembukaan FEKDI x IFSE 2025, Kamis (30/10/2025). Adapun, lima moda transportasi ini mencakup KAI Commuter Line, Trans Jakarta, LRT, dan MRT. Sebagai catatan, QRIS Tap adalah metode pembayaran berbasis teknologi NFC yang memudahkan masyarakat karena pembayaran secara digital tanpa harus memindai atau scan kode QR. Selain peluncuran ini, BI juga peluncuran inisiasi sandbox QRIS Crossborder Indonesia- Korea Selatan. Perry menuturkan dalam rangka mendorong ekonomi digital Indonesia, BI tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, dia menegaskan BI akan terus menjalin sinergi yang kuat dengan berbagai pihak. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article QRIS Diperluas ke Jepang-Tiongkok, Begini Dukungan Artajasa [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article QRIS Diperluas ke Jepang-Tiongkok, Begini Dukungan Artajasa (www.cnbcindonesia.com)Sumber