bot

Jakarta, CNBC Indonesia- Bank sentral Jepang atau Bank of Japan mempertahankan suku bunga acuan jangka pendeknya di level 0,5% pada rapat kebijakan moneter di bulan Oktober 2025. Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) berikut ini. Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia[1] (BI) Perry Warjiyo menargetkan volume transaksi ekonomi dan keuangan[2] digital (EKD) Indonesia tembus 147,3 miliar transaksi pada 2030. Jumlah itu naik empat kali lipat dibandingkan volume transaksi hari ini sebanyak 37 miliar transaksi. Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat membuka Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) yang bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (30/10). "Kami perkirakan yang sekarang EKD, ekonomi keuangan digital, volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik 4 kali lipat, 147,3 miliar transaksi," kata Perry. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Tak hanya volume transaksi, nilai transaksi EKD juga diperkirakan naik empat kali lipat dari Rp520 ribu triliun menjadi Rp2,08 juta triliun. Ia juga memperkirakan transaksi sistem pembayaran digital yang sekarang 13 ribu transaksi akan naik menjadi 48,6 miliar transaksi pada 2030. "Nilainya tadi kurang lebih sekitar Rp14 triliun-Rp15 triliun per tahun, kalikan empat," katanya. Perry yakin RI akan menjadi negara yang paling cepat mengalami pertumbuhan ekonomi dan sistem pembayaran digital di dunia. "Lima tahun lagi kita terus bergerak maju ke 2030 menjadi the best fastest digital dunia," ucap Perry. Dalam kesempatan itu, Perry melaporkan pencapaian sejumlah sistem keuangan yang telah dijalankan BI. Salah satunya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Ia berkata BI telah menjalankan QRIS di beberapa negara. BI pun menguji coba QRIS untuk dipakai di sejumlah negara tujuan destinasi wisata WNI. "Crossborder Internasional QR kita sudah sanggupkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan kita sudah sanggupkan dengan Jepang, Sudah kemudian sanggupkan dengan China. Hari ini, mulai kita akan sanggupkan dengan Korea Selatan," ujarnya. ====[3] (fby/dhf) References^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ keuangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membidik pertumbuhan kredit mencapai 7% hingga 9% hingga akhir 2025. Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto meyakini bahwa pihaknya dapat meneruskan kinerja positif bank pelat merah itu hingga akhir tahun. Ia menyampaikan bank pelat merah itu tengah memperkuat fondasi bisnis BRI dengan fokus pada fundamental yang kuat, melingkupi portfolio kredit yang sehat, dan terutama sedang meningkatkan dana murah (CASA). Agus menyampaikan saat ini komposisi CASA mendekati 70% dari keseluruhan dana pihak ketiga (DPK). "Kami optimis juga bisa menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan sustain," kata Agus saat Paparan Kinerja BRI Triwulan III-2025 secara virtual, Kamis (30/10/2025). Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan bank pelat merah itu sudah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pemegang saham. Ia mengatakan RKAP BRI itu sudah diteken dan harapannya dapat dipenuhi. "Nah, sejauh ini sampai dengan kuartal ketiga ini kita melihat banyak sekali signal yang positif ya terhadap pertumbuhan BRI," pungkas Hery. Hal itu terlihat dari pertumbuhan simpanan masyarakat di BRI. Hery menyebut BRI memperkkuat infrastruktur dan mesin transaksi melalui aplikasi digital (BRImo dan Qlola), merchant, EDC, QRIS, hingga Agen BRILink. "Ini adalah mesin yang dimiliki BRI yang luar biasa jumlahnya besar dibandingkan dengan kompetitor dan ini mulai kita hangatkan mesinnya," tukasnya. Hery mencontohkan volume transaksi BRImo mencapai sekitar Rp14 triliun per Maret 2025, sudah meningkatn menjadi Rp25 triliun per hari ini. "Jadi ini adalah signal positif bahwa dengan men-generate makin banyak volume transaksi, dan makin banyak nasabah melakukan, menggunakan infrastruktur transaksi bankingnya BRI, maka dana masyarakat ataupun DPK murahnya juga akan makin banyak," terangnya. Dari penyaluran kredit, BRI bisnis proses pada bisnis mikro, dan juga mulai menerapkan productivity management di unit-unit yang tersebar di seluruh Indonesia. "Harapannya memang nanti sebentar lagi mikro ini akan back on track, kembali lagi seperti apa yang kita harapkan," kata Hery. Di sisi lain, yakni consumer, kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR) disebut mulai hidup dan membaik. Hery menyampaikan pihaknya selalu merapihkan semua bisnis proses dan bisnis modelnya, memperkuat lini-lini yang ada di wilayah. "Nah ujung-ujungnya adalah kita ingin mendeliver apa yang kita janjikan kepada pemegang saham dan kepada investor, kepada regulator bahwa mohon doanya Insya Allah nanti Desember 2025, kita akan bisa sesuai dengan apa yang sudah kita tulis di dalam RKP," tuturnya. Untuk diketahui, BRI secara konsolidasi telah membukukan laba bersih periode berjalan Rp41,23 triliun pada kuartal III-2025. Perolehan itu turun 9,10% secara tahunan atau year on year (yoy), dari sebesar Rp45,36 triliun pada periode yang sama setahun sebelumnya. Pada fungsi intermediasi, penyaluran kredit BRI yang tercatat sebesar Rp1.438,11 triliun, tumbuh 6,26% yoy pada periode yang berakhir 30 September 2025. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.150,73 triliun, dengan komposisi sebesar 80,02% terhadap total portofolio kredit. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK: Bankir Masih Pede Kredit Tumbuh 9%-11% Tahun Ini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK: Bankir Masih Pede Kredit Tumbuh 9%-11% Tahun Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Rintik gerimis baru saja reda ketika Bu Sri sibuk memandu ibu-ibu yang sedang mengantre di teras rumah sederhana di Kelurahan Tegalreja, Cilacap[1], Jawa Tengah[2]. Dengan rambut ikalnya yang mulai memutih, perempuan 75 tahun itu tampak cekatan menata botol-botol bekas berisi minyak jelantah. "Ayo satu-satu, sini ditimbang dulu minyaknya," ujarnya sambil tersenyum. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rutinitas itu sudah menjadi bagian hidupnya sejak 2023. Setiap pekan, Bu Sri mengumpulkan minyak jelantah dari warga sekitar melalui Bank Sampah Beo Asri yang ia kelola. Dari tangan-tangan ibu rumah tangga, terkumpul rata-rata 175 kilogram minyak jelantah setiap bulan. Bu Sri bercerita bahwa minyak jelantah dari ibu-ibu tersebut ditukar seharga Rp5.000 per kilogram (kg). Dari Bank Sampah Bank Sampah Beo Asri, minyak jelantah kemudian dijual ke Bank Sampah Nusantara (Perbanusa) dengan harga Rp7.2000 - Rp7.300 per kg. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin kecil. Tapi bagi warga Tegalreja, setiap tetes jelantah kini punya nilai. Bukan hanya rupiah, tapi tetesan jelantah itu kini menjadi harapan; perbaikan lingkungan. "Biasanya (minyak jelantah) dibuang. Itu kan juga buat limbah lingkungan, jadinya pencemaran. Tapi kalau ini sedikit-sedikit dikumpulkan bisa jadi uang,"kata Sri. Dari Bank Sampah Beo Asri, minyak jelantah disalurkan ke Pertamina RU IV Cilacap. Di tempat itu, jelantah kemudian diolah menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan (Sustainable Aviation Fuel/SAF). Langkah ini menjadi bukti bahwa transisi energi hijau bisa dimulai dari dapur rumah tangga. Di balik setiap botol yang Bu Sri catat, tersimpan secercah harapan bahwa dari rumah sederhana di Cilacap, Indonesia ikut menjaga langitnya tetap biru. "Dan jelas dengan program Pertamina pengumpulan minyak jelantah ini ternyata di wilayah lokal dibutuhkan langsung oleh Pertamina. Ini menambah semangat kita dan keuntungan kita untuk wilayah di sekitar Pertamina ini, kata," Sri. Program ini pun mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Camat Cilacap Selatan Basuki Priyo Nugroho menyebut program Pertamina ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal pemberdayaan masyarakat. "Tentunya harapan kami dengan adanya program ini, kita harapkan Pertamina untuk terus bisa melakukan pembinaan terhadap bank sampah - bank sampah yang ada, khususnya di Beo Asri," katanya. Basuki menjelaskan saat ini Beo Asri mengumpulkan jelantah dari tiga RW. Ia berharap ke depan seluruh 80 RW dan 425 RT di Cilacap Selatan bisa ikut serta, termasuk para pelaku UMKM seperti warung Lamongan. "Tentunya kalau ini bisa kita sosialisasikan, bisa dioptimalkan, akan bisa membantu untuk bisa penanganan masalah minyak jelantah ini," kata Basuki. Pertamina dan Misi Energi HijauMelalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina memang terus memperluas inovasi energi rendah karbon. Produk Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang dihasilkan dari minyak jelantah menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan di sektor penerbangan. Direktur Operasi KPI Didik Bahagia menyebut produksi SAF saat ini baru dilakukan di Refinery Unit (RU) IV Cilacap, dengan kapasitas mencapai 8.000 barel per hari. "Alhamdulillah, tanggal 22 sampai 29 Juli kita berhasil merampungkan tugas memproduksi minyak jelantah dengan komposisi 2,5 sampai 3 persen menjadi SAF ," katanya dalam acara Jejak Berkelanjutan di Cilacap, Jawa Tengah, Agustus lalu. Didik mengatakan SAF berbahan baku minyak jelantah telah digunakan pertama kali untuk penerbangan maskapai Pelita Air pada 20 Agustus lalu. Penerbangan itu dilakukan pada rute Jakarta-Bali. Produk SAF berbahan baku minyak jelantah sudah memenuhi standar kualitas internasional DefStan 91-091. SAF juga telah mengantongi sertifikat Pertamina SAF juga sudah tersertifikasi oleh Renewable Energy Directive European Union (RED EU), serta International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) sesuai standar Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dari mulai pengumpulan UCO, fasilitas produksi di kilang, sampai kepada fasilitas transportasi dan distribusi SAF Lebih lanjut, Didik mengatakan PT Kilang Pertamina Internasional akan melebarkan produksi energi ramah lingkungan ke RU II Dumai dan RU VI Balongan. Kilang ini diperkirakan bisa memproduksi SAF sebanyak 1.236.000 KL per tahun. "Dan insyaallah ini bisa comply kebutuhan seluruh sub-domestic flight di Indonesia," katanya. Sementara itu, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengatakan SAF berbahan dasar minyak jelantah yang diproduksi Pertamina berpotensi diekspor. Apalagi Indonesia menjadi yang pertama di ASEAN dalam memproduksi SAF berbahan dasar minyak jelantah. "Kalau sudah melihat hasil daripada SAF kita, pasti negara lain akan melirik ke kita, dan tentunya harganya nanti harus bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Yang jelas di ASEAN ini kita yang pertama," katanya. Namun, pengembangan SAF bukan hanya langkah bisnis bagi Pertamina. Lebih dari itu, langkah ini merupakan wujud kontribusi Pertamina dalam mendukung target pemerintah Indonesia dalam Net Zero Emission (NZE). "Perjalanan menuju net zero emission (NZE) harus kolektif dan kolaboratif, saya yakin dengan semangat kolaborasi kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia," katanya. ====[3] (agt) References^ Cilacap (www.cnnindonesia.com)^ Jawa Tengah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa [2]mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mau membolehkan pemerintah daerah (pemda[3]), BUMN, dan BUMD berutang ke pemerintah pusat[4]. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, utang itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beleid tersebut diteken Prabowo pada 10 September 2025, tepat dua hari setelah Purbaya menjabat sebagai menkeu. "Kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun, kadang-kadang pemda kekurangan uang, ya untuk itu saja. Utamanya itu untuk menutup kekurangan uang jangka pendek, tapi kita lihat juga kalau butuh jangka panjang. Selama ada proyek-proyeknya jelas, ya bisa kita lihat juga (utang jangka panjang)," kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Akan tetapi, Purbaya menegaskan belum ada ketetapan lanjutan mengenai skema pinjaman tersebut. Ia masih akan mengkaji lagi secara keseluruhan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengizinkan pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berutang ke pemerintah pusat. Ketentuan itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang diteken Prabowo pada 10 September 2025. PP ini menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah pusat untuk bertindak sebagai kreditur, bukan sekadar penyalur dana transfer. Dalam Pasal 2 PP tersebut, pemerintah pusat dinyatakan berwenang memberikan pinjaman kepada pemda, BUMN, dan BUMD. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk pinjaman luar negeri, hibah, atau pembiayaan proyek yang dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara dan surat berharga syariah negara. "Pemberian pinjaman oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan penyediaan infrastruktur, pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor ekonomi produktif, serta pembangunan atau program lain sesuai kebijakan strategis Pemerintah Pusat," bunyi pasal 4 aturan tersebut. Adapun pasal 8 menegaskan sumber dana pinjaman berasal sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ====[5] (skt/pta) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ (www.cnnindonesia.com)^ pemda (www.cnnindonesia.com)^ pemerintah pusat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Sistem pembayaran digital QR Indonesia Standard (QRIS) yang dikembangkan Bank Indonesia (BI) saat ini bisa digunakan di sembilan negara selain Indonesia. Per Agustus 2025 sudah ada beberapa negara yang bisa melakukan pembayaran dengan QRIS, diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, China. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menambahkan saat ini pihaknya sedang melakukan uji coba QRIS antarnegara dengan Korea Selatan. Adapun, QRIS antarnegara dengan Korea Selatan ditargetkan akan berjalan penuh tahun depan. Tidak berhenti sampai di Korea Selatan, Perry mengatakan akan terus melakukan ekspansi QRIS Crossborder ke sejumlah negara. "Hari ini, mulai kita akan sanggupkan dengan Korea Selatan. Dan terus kita perluas dengan India, Saudi Arabia, hingga negara-negara lain-lain," kata Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025). Dalam kesempatan ini, Perry mengatakan QRIS sudah digunakan 57 juta pengguna, di mana sebanyak 40 juta adalah pengguna UMKM. Keberadaan QRIS juga makin mendorong perkembangan transaksi digital, yang sebelumnya hanya dilayani melalui mobile dan internet banking. Jumlah transaksi digital kata dia per saat ini sudah menembus 13 ribu transaksi dengan nilai Rp 60 triliun. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Daftar Negara yang Bisa Melayani Pembayaran QRIS [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Daftar Negara yang Bisa Melayani Pembayaran QRIS (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[1] menargetkan kontribusi ekonomi digital[2] mencapai 15,5 persen - 19,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB[3]) pada 2045. Jumlah itu meningkat dari sekitar 4 persen - 5 persen saat ini. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mencapai target itu "Dengan berbagai tindakan dan kebijakan strategis antara lain telah diterbitkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital yang menjadi pedoman pengembangan digital ke depan agar terarah dan berkelanjutan," kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (30/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Airlangga mengatakan ekonomi digital menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Ekonomi digital RI telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada 2024, sambung Airlangga, nilai ekonomi digital RI mencapai US$90 miliar atau Rp 1.497 triliun (kurs Rp16.636 per dolar AS). Angka itu ditargetkan tumbuh US$400 miliar atau Rp6.654 triliun pada 2030. "Salah satu yang didukung adalah sektor keuangan digital," kata Airlangga. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menargetkan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) Indonesia tembus 147,3 miliar transaksi pada 2030. Jumlah itu naik 4 kali lipat dibandingkan volume transaksi hari ini sebanyak 37 miliar transaksi. "Kami perkirakan yang sekarang EKD, ekonomi keuangan digital, volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik 4 kali lipat, 147,3 miliar transaksi," katanya. Ia juga memperkirakan transaksi sistem pembayaran digital yang sekarang 13 ribu transaksi akan naik menjadi 48,6 miliar transaksi pada 2030. "Nilainya tadi kurang lebih sekitar Rp14 triliun - Rp15 triliun per tahun, kalikan 4 kali," katanya. ====[4] (fby/agt) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ ekonomi digital (www.cnnindonesia.com)^ PDB (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 2,62% pada periode sembilan bulan pertama tahun 2025. Merujuk pada laporan keuangan terbaru, laba tahun berjalan emiten pelat merah ini per September 2025 tercatat sebesar US$52,45 juta atau setara Rp872,24 miliar. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, perseroan membukukan laba bersih sebesar US$51,10 juta. Di sisi lain, pendapatan perseroan tercatat sebesar US$705,38 juta, turun 0,45% dibandingkan US$708,56 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, beban pokok penjualan naik 0,56% secara tahunan menjadi US$631,90 juta. Direktur dan Chief Financial Officer PT Vale Rizky Putra mengatakan, raihan ini didorong oleh volume penjualan yang lebih tinggi dari produk nikel matte dan bijih saprolit. Harga rata-rata realisasi nikel matte tetap stabil di angka US$12.272 per ton, mencerminkan kondisi pasar yang stabil meskipun terjadi normalisasi harga secara umum dibandingkan tahun lalu. "Hasil keuangan kami pada triwulan ini menunjukkan peningkatan profitabilitas yang didorong oleh produksi yang lebih tinggi, peningkatan nilai jual nikel, dan pengendalian biaya yang disiplin. Kami juga mulai melihat kontribusi dari penjualan bijih saprolit Bahodopi, yang memperkuat kekuatan portofolio kami yang terdiversifikasi," ungkap Rizky dalam keterangan terpisah. Sebagai informasi, produksi nikel dalam matte INCO mencapai 19.391 metrik ton, meningkat 4% dibandingkan triwulan sebelumnya. Untuk sembilan bulan pertama tahun 2025, total produksi mencapai 54.975 metrik ton, naik 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain operasi utama nikel matte, PT Vale juga memperkuat portofolio komersialnya dengan penjualan perdana bijih nikel saprolit dari Blok Bahodopi dan Pomalaa. Awalnya direncanakan pada triwulan keempat, namun tambang Bahodopi berhasil melakukan pengiriman lebih awal pada Juli 2025. Selama periode sembilan bulan, total penjualan bijih nikel saprolit mencapai 896.263 metrik ton basah, menegaskan kelincahan operasional PT Vale dan responsivitas terhadap peluang pasar. Per 30 September 2025, kas dan setara kas PT Vale tercatat sebesar US$496,3 juta, dibandingkan US$506,7 juta pada akhir Juni. Belanja modal selama periode sembilan bulan mencapai US$331,4 juta, lebih tinggi dibandingkan US$200,9 juta pada tahun sebelumnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Pendapatan Naik, Laba Emiten Prajogo (PTRO) Tergerus Pajak [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pendapatan Naik, Laba Emiten Prajogo (PTRO) Tergerus Pajak (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] menyatakan tidak akan melanjutkan kebijakan burden sharing [2]atau pembagian beban bunga utang Surat Berharga Negara (SBN) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI). Ia juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak pernah meminta penerapan skema tersebut dalam kebijakan fiskal pemerintahannya. "Saya semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya, skema burden sharing berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Padahal, BI sengaja dibuat sebagai lembaga independen agar kebijakannya tak dipengaruhi oleh perubahan politik maupun pemerintahan. "BI dipisahkan dari pemerintah agar berdiri sebagai bank sentral independen. Dengan begitu, politik dan pergantian pemerintahan tidak akan memengaruhi kebijakan bank sentral yang berdampak jangka panjang," ujarnya. Purbaya menambahkan kerja sama pembagian beban dengan BI hanya relevan pada kondisi luar biasa, seperti krisis ekonomi, tapi tetap harus ada batas yang tegas agar fungsi keduanya tidak tumpang tindih. "Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal," tutur Purbaya. Lantas, apa itu skema burden sharing? Sederhananya, burden sharing adalah pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dan bank sentral. Skema ini memungkinkan BI ikut menanggung sebagian bunga utang pemerintah dari penerbitan SBN, kebijakan yang biasanya dilarang dalam kondisi normal karena berisiko terhadap independensi moneter. Burden sharing pertama kali diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah menghadapi kebutuhan dana besar untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Melalui serangkaian Surat Keputusan Bersama (SKB) I hingga III, BI setuju untuk membeli SBN langsung dari pemerintah di pasar perdana dan ikut menanggung sebagian bunga utangnya. Dalam praktiknya, burden sharing dibagi dalam dua kategori pembiayaan. Pertama, public goods, yakni kebutuhan publik seperti kesehatan, perlindungan sosial, serta program kementerian dan pemerintah daerah. Untuk kategori ini, beban bunga ditanggung seluruhnya oleh BI melalui mekanisme private placement dengan tingkat kupon setara BI Reverse Repo Rate. Kedua, non-public goods, yaitu pembiayaan untuk pemulihan ekonomi seperti dukungan bagi UMKM dan korporasi non-UMKM. Dalam skema ini, beban bunga ditanggung pemerintah sepenuhnya mengikuti tingkat bunga pasar (market rate). Pada 2021, BI membeli SBN senilai Rp358,32 triliun untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Program burden sharing ini berakhir pada akhir 2022 sesuai kesepakatan dalam SKB terakhir. Namun, kebijakan tersebut sempat disorot oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta BI membatasi pembelian SBN di pasar primer agar tetap menjaga mekanisme pasar. "IMF merekomendasikan (BI) untuk membatasi pembelian (SBN) di pasar primer lebih lanjut di bawah mekanisme pasar tahun ini," tulis IMF pada 2021 lalu. Terbaru, pada September 2025, Kemenkeu dan BI sempat berencana menerapkan kembali burden sharing untuk mendukung program perumahan rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, bagian dari agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan bersama, kedua lembaga menyebut pembagian beban bunga dilakukan secara rata atas realisasi alokasi anggaran program, setelah dikurangi hasil penempatan dana pemerintah di lembaga keuangan domestik. "Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 sampai dengan berakhirnya program pemerintah tersebut," tulis Kemenkeu dan BI dalam pernyataan bersama di Jakarta, Senin (8/9). Pembagian beban dilakukan melalui pemberian tambahan bunga pada rekening pemerintah di BI, dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral telah membeli SBN senilai Rp200 triliun di pasar sekunder untuk mendukung pendanaan program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita. "Pembelian SBN dari pasar sekunder kami update kemarin dan sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," kata Perry dalam rapat dengan Komisi IV DPD, Selasa (3/9). "Sebagian dana dari SBN ini untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat, Koperasi Desa Merah Putih dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kementerian Keuangan dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita," ujarnya. Berbeda dengan masa pandemi, pembelian kali ini dilakukan di pasar sekunder, yaitu pasar di mana surat utang diperdagangkan antar investor setelah diterbitkan, bukan langsung dari pemerintah seperti di pasar perdana. ====[3] (del/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ burden sharing (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga Triwulan III 2025. Hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Perseroan yang membukukan laba sebesar Rp41,2 triliun dengan indikator kinerja kunci yang sehat, serta mencatatkan pertumbuhan positif pada aset, kredit, dan dana pihak ketiga. Capaian positif ini menjadi landasan bagi BRI untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong dan mengakselerasi perekonomian nasional melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah dan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif terutama UMKM. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa capaian positif BRI turut ditopang oleh kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil di sepanjang 2025. Di mana, PDB diproyeksikan akan stabil di atas 5% dengan ruang fiskal yang masih cukup luas. Sementara itu, dari sisi moneter inflasi berada pada level yang stabil, dengan laju inflasi sekitar 2,65%, serta kondisi nilai tukar dan cadangan devisa yang kuat mendukung pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. "Dengan kondisi makro perekonomian Indonesia dan kebijakan moneter yang positif, hal ini berdampak terhadap stabilitas industri perbankan nasional. BRI melihat prospek pertumbuhan ke depan akan semakin kuat, ditopang oleh penurunan biaya dana (cost of fund), perbaikan likuiditas, serta peningkatan permintaan kredit di sektor produktif dan konsumtif," ujarnya dikutip Kamis (30/10/2025). Lebih lanjut, Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. BRI telah menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur (setara 74,4% dari total alokasi Rp175 triliun) pada periode Januari-September 2025. Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia. BRI juga turut berkomitmen mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan dan pemberdayaan terhadap koperasi, serta menyediakan layanan transaksi perbankan masyarakat melalui Agen BRILink. Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025. BRI juga telah mengoptimalkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan di sektor produktif. Di mana pada 16 Oktober 2025 dana tersebut telah dialokasikan secara penuh pada segmen mikro sebesar Rp28,08 triliun, korporasi Rp11,07 triliun, komersial Rp10,13 triliun, dan konsumer Rp6,58 triliun. Bahkan, BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima, serta pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai penyaluran Rp15,07 triliun. Di samping itu, Perseroan juga mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan akan berperan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) guna menjaga daya beli masyarakat. Hery menegaskan bahwa pencapaian BRI juga didorong oleh transformasi bisnis yang berkelanjutan melalui program "BRIVolution Reignite", yang berfokus pada dua pilar utama: transformasi bisnis funding dan penguatan core business yang berkelanjutan. "Sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pertumbuhan, BRI juga terus mengembangkan 'Second Engines of Growth' melalui penguatan segmen konsumer dan pengembangan layanan bullion atau bank emas," kata Hery. Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI hingga Triwulan III 2025 pun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, dengan fokus strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan. Tercatat, total aset BRI tumbuh 8,2% YoY, menjadi Rp2.123,4 triliun. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid, yang tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Sementara dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tercatat tumbuh 6,3% YoY menjadi Rp1.438,1 triliun. "Perbaikan fundamental kinerja BRI tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. BRI berhasil mencetak Laba bersih sebesar Rp41,2 triliun hingga akhir Triwulan III 2025," tegasnya. Kinerja keuangan yang solid tersebut juga tercermin dari aspek permodalan dan likuiditas. Direktur Finance dan Strategy BRI Viviana Dyah Ayu menjelaskan bahwa BRI memiliki permodalan yang kuat. "Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI ada di 25,4%, di atas ketentuan minimum regulator. Kondisi ini menunjukkan kemampuan BRI menyerap risiko sekaligus menyediakan ruang untuk ekspansi bisnis sehat dan berkelanjutan," ujar Viviana. Selain itu, dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) bank berada di level yang memadai sebesar 86,5%. Angka ini memberikan ruang likuiditas yang memadai bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Kondisi likuiditas yang memadai tersebut juga didukung oleh perbaikan struktur pendanaan BRI yang tercermin dari rasio dana murah (CASA) yang meningkat menjadi 67,6% pada akhir Triwulan III 2025. "Kedisiplinan dalam pengelolaan likuiditas terus menjadi fondasi utama bagi BRI dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memastikan struktur dana pihak ketiga (pendanaan) yang optimal," ujarnya. Dari sisi manajemen risiko, BRI terus menjaga kualitas aset dan disiplin prudential banking. Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom menjelaskan bahwa rasio Non-Performing Loan (NPL) BRI berada di level 3,08%, dengan NPL Coverage Ratio mencapai 183,1%. "Angka ini menunjukkan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Dengan coverage ratio yang sangat memadai, BRI mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan sekaligus memberikan keyakinan kepada investor dan regulator," jelasnya. Selanjutnya, pertumbuhan DPK BRI secara konsolidasi tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Secara kualitas, komposisi dana juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan porsi CASA meningkat menjadi 67,6% dari total DPK. Pertumbuhan CASA mencapai 14,1% YoY, didorong oleh kenaikan dana giro yang tumbuh sebesar 24,5% YoY dan tabungan tumbuh 7,2% YoY. "Keberhasilan BRI untuk terus meningkatkan DPK utamanya pada dana murah tak lepas dari berbagai strategi Retail Funding and Transaction yang kami terapkan. Di antaranya Optimalisasi Digital Channel, Penguatan Produk dan fungsi pemasar, Optimalisasi bisnis Wealth Management, Kolaborasi dengan perusahaan anak, dan Peningkatan Payroll yang berkualitas," ungkap dia. Transformasi struktur pendanaan yang dijalankan BRI melalui penguatan ekosistem digital seperti BRImo, Qlola by BRI, QRIS, dan perluasan transaksi merchant telah menunjukkan hasil positif. Inisiatif ini mendorong peningkatan volume transaksi sekaligus memperkuat pertumbuhan dana murah (CASA). Jumlah pengguna BRImo meningkat 19,4% YoY menjadi 44,4 juta user, dengan volume transaksi naik 25,6% YoY menjadi Rp5.067,1 triliun. Selain itu, Qlola by BRI, platform digital untuk nasabah wholesale dan korporasi, juga mencatat peningkatan volume transaksi sebesar 35,4% YoY menjadi Rp9.317 triliun. "Volume transaksi bisnis merchant BRI meningkat 20,8% secara yoy, menjadi Rp160,7 triliun. Sementara itu volume transaksi QRIS BRI meningkat 133,1% YoY menjadi Rp59,4 triliun dengan jumlah transaksi meningkat 161,4% YoY menjadi 527,5 miliar transaksi," terang dia. Semakin kuatnya ekosistem digital banking BRI juga tercermin dari komposisi transaksi melalui channel digital yang mencapai 99,4% dari total transaksi BRI. Hal ini mencerminkan keberhasilan BRI dalam mendorong migrasi nasabah dari transaksi berbasis outlet ke kanal digital yang lebih efisien, cepat, dan aman. Komposisi CASA yang meningkat berkontribusi langsung pada penurunan biaya dana pihak ketiga. "Dengan demikian, transformasi digital BRI tidak hanya memperluas akses layanan dan kenyamanan nasabah, namun juga memperkuat profitabilitas perseroan serta menjadi fondasi bagi pertumbuhan BRI secara berkelanjutan," tambah Viviana. Selain penguatan di sisi funding, BRI juga memperkokoh bisnis mikro dan sinergi di bawah Holding Ultra Mikro (UMi). Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa BRI terus melakukan business process reengineering untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan mikro, termasuk redesain peran mantri dan optimalisasi platform BRIspot. "Hingga akhir September 2025, Holding UMi yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dengan 185 juta rekening simpanan mikro. Kami juga memiliki 1.035 outlet SenyuM, serta 3,8 juta nasabah emas dengan total simpanan 13,7 ton, tumbuh 66,9% YoY," ujar Akhmad. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perputaran roda perekonomian, BRI juga terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing economy dengan melibatkan masyarakat sebagai Agen BRILink. Hingga akhir September 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen atau tumbuh 17,8% secara YoY. Agen-agen tersebut tersebar di 66 ribu desa dan menjangkau lebih dari 80% penjuru negeri. "Dari sisi transaksi, AgenBRILink mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.293,5 triliun atau tumbuh 10,6% yoy, menunjukkan peran yang semakin vital dalam memberikan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat," papar Akhmad. Di samping melalui pembiayaan dan sharing economy AgenBRILink, BRI juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan. Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto menyampaikan sejumlah program yang menyentuh masyarakat dan UMKM terus dioptimalkan oleh BRI. Salah satunya, melalui Desa BRILian, yang hingga akhir September 2025, BRI telah memiliki 4.909 desa binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, melalui program KlasterkuHidupku BRI juga telah mengembangkan 41.715 klaster usaha sebagai bagian dari strategi penguatan sektor produktif berbasis komunitas. BRI juga menghadirkan LinkUMKM yang tercatat dimanfaatkan oleh lebih dari 13,6 juta pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas. Tak hanya itu, untuk menumbuhkembangkan UMKM, BRI juga membina 54 Rumah BUMN dan telah melaksanakan 17 ribu pelatihan. Selain berbagai program pemberdayaan melalui berbagai layanan perbankan, BRI juga terus berkomitmen untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan secara lebih luas dan terintegrasi yang dilakukan secara Group. "Sinergi dengan perusahaan anak menjadi elemen penting yang memperkuat BRI sebagai satu kesatuan entitas untuk memberikan layanan keuangan secara menyeluruh dan mendukung pencapaian kinerja keuangan secara group," ungkap Agus. Agus mengungkapkan bahwa keberhasilan sinergi perusahaan anak BRI Group ini ditunjukkan dari kontribusi laba Perusahaan Anak yang mencapai sebesar 19,9% dari total laba konsolidasi dan aset sebesar 11,45% dari total aset konsolidasian perseroan. Menutup paparannya, Direktur Utama Hery Gunardi menegaskan bahwa kinerja BRI tidak hanya tumbuh secara sehat, tetapi juga merefleksikan keberpihakan nyata terhadap sektor produktif dan ekonomi rakyat. BRI akan terus memperkuat fundamental bisnis dengan menjaga kualitas aset, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memperdalam transformasi yang dijalankan secara terstruktur dan terintegrasi melalui BRIVolution Reignite. "Didukung oleh semangat seluruh Insan BRILiaN dan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh, BRI optimistis dapat mempertahankan kinerja yang positif, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutup Hery. (dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Dorong UMKM, BRI Sukses Salurkan KUR Rp54,9 T Hingga April 2025 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dorong UMKM, BRI Sukses Salurkan KUR Rp54,9 T Hingga April 2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga Triwulan III 2025. Hal itu ditunjukan dari laba yang dibukukan sebesar RO41,2 triliun dengan indikator kinerja kunci yang sehat, serta mencatatkan pertumbuhan positif pada asset, kredit dan dana pihak ketiga. Capaian positif ini menjadi landasan bagi BRI untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong dan mengakselerasi perekonomian nasional melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah dan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif terutama UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto, Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya serta Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom. Membuka paparannya, Hery menjelaskan bahwa capaian positif BRI turut ditopang oleh kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil di sepanjang 2025. Di mana, PDB diproyeksikan akan stabil di atas 5% dengan ruang fiskal yang masih cukup luas. Sementara itu, dari sisi moneter inflasi berada pada level yang stabil, dengan laju inflasi sekitar 2,65%, serta kondisi nilai tukar dan cadangan devisa yang kuat mendukung pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. "Dengan kondisi makro perekonomian Indonesia dan kebijakan moneter yang positif, hal ini berdampak terhadap stabilitas industri perbankan nasional. BRI melihat prospek pertumbuhan kedepan akan semakin kuat, ditopang oleh penurunan biaya dana (cost of fund), perbaikan likuiditas, serta peningkatan permintaan kredit di sektor produktif dan konsumtif," ujarnya. Lebih lanjut, Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. BRI telah menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur (setara 74,4% dari total alokasi Rp175 triliun) pada periode Januari s.d September 2025. Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia. BRI juga turut berkomitmen mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan dan pemberdayaan terhadap koperasi, serta menyediakan layanan transaksi perbankan masyarakat melalui Agen BRILink. Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025. BRI juga telah mengoptimalkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan di sektor produktif. Di mana pada 16 Oktober 2025 dana tersebut telah dialokasikan secara penuh pada segmen mikro sebesar Rp28,08 triliun, korporasi Rp11,07 triliun, komersial Rp10,13 triliun, dan konsumer Rp6,58 triliun. BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima, serta pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai penyaluran Rp15,07 triliun. Di samping itu, Perseroan juga mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan akan berperan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) guna menjaga daya beli masyarakat. Masih dalam paparannya, Hery menegaskan bahwa pencapaian BRI juga didorong oleh transformasi bisnis yang berkelanjutan melalui program "BRIVolution Reignite", yang berfokus pada dua pilar utama: transformasi bisnis funding dan penguatan core business yang berkelanjutan. "Sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pertumbuhan, BRI juga terus mengembangkan "Second Engines of Growth" melalui penguatan segmen konsumer dan pengembangan layanan bullion atau bank emas," kata Hery. Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI hingga Triwulan III 2025 pun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, dengan fokus strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan. Tercatat, total aset BRI tumbuh 8,2% YoY, menjadi Rp2.123,4 triliun. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid, di mana dana pihak ketiga tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 6,3% YoY menjadi Rp1.438,1 triliun. "Perbaikan fundamental kinerja BRI tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. BRI berhasil mencetak Laba bersih sebesar Rp41,2 triliun hingga akhir Triwulan III 2025," tegasnya. Kinerja keuangan yang solid tersebut juga tercermin dari aspek permodalan dan likuiditas. Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu menjelaskan bahwa BRI memiliki permodalan yang kuat. "Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI ada di 25,4%, di atas ketentuan minimum regulator. Kondisi ini menunjukkan kemampuan BRI menyerap risiko sekaligus menyediakan ruang untuk ekspansi bisnis sehat dan berkelanjutan," ujar Viviana. Selain itu, dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) bank berada di level yang memadai sebesar 86,5%. Angka ini memberikan ruang likuiditas yang memadai bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Kondisi likuiditas yang memadai tersebut juga didukung oleh perbaikan struktur pendanaan BRI yang tercermin dari rasio dana murah (CASA) yang meningkat menjadi 67,6% pada akhir Triwulan III 2025. "Kedisiplinan dalam pengelolaan likuiditas terus menjadi fondasi utama bagi BRI dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memastikan struktur dana pihak ketiga (pendanaan) yang optimal," ujarnya. Dari sisi manajemen risiko, BRI terus menjaga kualitas aset dan disiplin prudential banking. Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom menjelaskan bahwa rasio Non-Performing Loan (NPL) BRI berada di level 3,08%, dengan NPL Coverage Ratio mencapai 183,1%. "Angka ini menunjukkan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Dengan coverage ratio yang sangat memadai, BRI mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan sekaligus memberikan keyakinan kepada investor dan regulator," jelasnya. Selanjutnya, pertumbuhan dana pihak ketiga BRI secara konsolidasi tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Secara kualitas, komposisi dana juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan porsi CASA meningkat menjadi 67,6% dari total DPK. Pertumbuhan CASA mencapai 14,1% YoY, didorong oleh kenaikan dana giro yang tumbuh sebesar 24,5% YoY dan tabungan tumbuh 7,2% YoY. (inh) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejagung telah mengambil alih jutaan hektare lahan sawit dari sejumlah perusahaan sawit kemudian diserahkan dan dikelola oleh BUMN pangan yakni PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Mahkota Group menjadi salah satu perusahaan sawit yang menyerahkan 68,33 hektare kebun di Kabupaten Indragiri Hulu, Ria kepada Satgas PKH sebagai bagian dari komitmen perusahaan menyelesaikan persoalan keterlanjuran kegiatan perkebunan di kawasan hutan. Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk (MGRO)[1], Usli Sarsi mengatakan penyerahan kebun sawit ini bagian dari kepatuhan MGRO terkait program penertiban kawasan hutan. Namun hal ini tidak berarti MGRO melakukan pelanggaran. Kondisi ini terjadi akibat adanya perbedaan antara batas lahan pada saat proses pembelian lahan kebun sawit di masa lampau dengan aturan batas lahan yang digunakan oleh Satgas PKH saat ini. Usli Sarsi berharap pemerintah menyelesaikan kasus sengketa lahan sawit dengan bijak utamanya terkait lahan sawit di daerah karena menyangkut petani dan pengusaha kecil. Selain itu lahan yang disita Satgas PKH sudah banyak yang memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sehingga dapat menghambat produksi sawit nasional. Seperti apa kata pengusaha terkait penyitaan lahan sawit ini? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Wakil Ketua APINDO Sumatera Utara sekaligus Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk (MGRO)[2], Usli Sarsi dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) References^ PT Mahkota Group Tbk (MGRO) (www.cnbcindonesia.com)^ PT Mahkota Group Tbk (MGRO) (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini, setelah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan cetak biru atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019. Pada saat itu, Gubernur BI Perry Warjiyo memulai garapan digitalisasi sistem pembayaran dengan memperkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem itu membuat seluruh transaksi bisa dilakukan tanpa uang tunai. Setelah tujuh tahun beroperasi, QRIS kini sudah digunakan oleh 57 juta pengguna, termasuk di dalamnya ialah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebanyak 30 juta pengguna. "Dan alhamdulillah QR Indonesia Standard menyelamatkan Indonesia dari Covid-19 karena membantu distribusi bantuan sosial dan semuanya," kata Perry dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025). Keberadaan QRIS kini makin mendorong perkembangan transaksi digital, yang sebelumnya hanya dilayani melalui mobile dan internet banking. Jumlah transaksi digital kata dia per saat ini sudah menembus 13 ribu transaksi dengan nilai Rp 60 triliun. Dengan kehadiran sistem transaksi digital itu, volume dan nilai transaksi ekonomi keuangan digital Indonesia juga makin membebsar, bahkan tumbuh drastis dalam lima tahun ke depan. Perry mengatakan, ekonomi keuangan digital yang didorong salah satunya oleh peningkatan aktivitas perdagangan daring atau e-commerce volumenya sudah mencapai 37 miliar transaksi dengan nilai Rp 400 ribu-Rp 500 ribu triliun. "Akan naik empat kali lipat pada 2030 yakni menjadi 147,7 miliar transaksi. Nilainya dikalikan saja Rp 520 ribu triliun dikalikan empat," tegas Perry. Sistem QRIS pun terus dikembangkan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC). Layanan terbaru QRIS yang diperkenalkan saat ini bernama QRIS Tap In & Out ini membuat penggunanya tak lagi harus memindai kode QR lewat ponsel. QRIS Tap In & Out per hari ini telah diresmikan penggunaannya untuk masyarakat untuk 5 moda transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok (Jabodetabek). Adapun, lima moda transportasi ini mencakup KAI Commuter Line, Trans Jakarta, TemanBus/Damri, LRT, dan MRT. Di sisi lain, layanan QRIS sebetulnya tidak hanya beroperasi di dalam negeri.Terbaru, bertepatan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, QRIS resmi dapat digunakan di Jepang. Hal itu sebagai tanda perluasan penggunaan QRIS di luar Asia Tenggara (ASEAN), setelah sebelumnya dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. "Dan hari ini kita launching juga dengan Korea Selatan untuk uji coba sandboxing. Insya Allah tahun depan mulai nyambung QRIS nya," tegas Perry. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia sendiri juga telah dilanjutkan untuk periode 2030. Di dalamnya tidak lagi hanya berbicara tentang digitalisasi transaksi dan rupiah, melainkan juga sudah masuk pada upaya digitalisasi sekuritas. "Kita akan keluarkan bagaimana sekuritas Bank Indonesia, kita ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia dengan underlying SBN, versi stablecoin-nya nasional Indonesia," kata Perry. Dengan adanya rencana ini, BI akan fokus mengembangkan 3 pilar keuangan digital, yakni perluasan akseptasi dan inovasi, penguatan struktur industri dan menjaga stabilitas industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto megakui, digitalisasi ekonomi keuangan di Indonesia seperti dengan kehadiran QRIS dan elektronifikasi sistem pembayaran memang telah membuat layanan transaksi kini turut berkontribusi pada inklusi keuangan. "Pemanfaatan sektor keuangan digital melalui QRIS telah menjangkau pelaku usaha termasuk warung kecil, dilakukan oleh UMKM. Dan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat," tegas Perry. Dengan proses digitalisasi terhadap ekonomi itu, Airlangga pun turut meyakini nilai ekonomi digital Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN hingga 2030. Ia menyebutkan, pada 2024 nilai ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan mencapai $ 90 miliar atau setara Rp 1.496,15 triliun. Namun, dalam lima tahun ke depan atau tepatnya pada 2030 akan mencapai Rp 400 miliar atau setara Rp 6.649,63 miliar. "Ekonomi digital telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN," kata Airlangga (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos BI: 39 Juta UMKM Sudah Pasang QRIS, Ini Bukti RI Melek Digital! [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos BI: 39 Juta UMKM Sudah Pasang QRIS, Ini Bukti RI Melek Digital! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) buka suara soal besaran bunga utang[2] pemerintah daerah (pemda[3]) ke pemerintah pusat. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan bunga pinjaman tersebut akan rendah. "Berdasarkan penjelasan tersebut, pinjaman dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi daerah yang bunganya rendah," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (29/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Deni mengatakan tingkat bunga tertentu pinjaman pemda ke pemerintah pusat belum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Tingkat bunga katanya akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pemberian Pinjaman. Sementara ketentuan teknis lain akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah. Lebih lanjut, Deni menjelaskan dalam PP 38/2025 disebutkan pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mendukung program Pemerintah Pusat di berbagai bidang atau sektor antara Iain infrastruktur, energi, transportasi, dan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BUMN, dan/atau BUMD. "Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, BUMN, dan/atau BUMD diharapkan akan mendorong pembangunan nasional dan daerah melalui pendanaan yang relatif murah," katanya. Presiden Prabowo Subianto resmi mengizinkan pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN untuk berutang ke pemerintah pusat. Ketentuan itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang diteken Prabowo pada 10 September 2025. PP ini menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah pusat untuk bertindak sebagai kreditur, bukan sekadar penyalur dana transfer. Dalam Pasal 2 PP tersebut, pemerintah pusat dinyatakan berwenang memberikan pinjaman kepada pemda, BUMN, dan BUMD. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk pinjaman luar negeri, hibah, atau pembiayaan proyek yang dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara dan surat berharga syariah negara. Pemberian pinjaman dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, manfaat, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta kehati-hatian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3. Prinsip tersebut dirancang agar mekanisme pinjaman dilakukan secara terbuka, bermanfaat bagi perekonomian nasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Pemberian pinjaman oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan penyediaan infrastruktur, pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor ekonomi produktif, serta pembangunan atau program lain sesuai kebijakan strategis Pemerintah Pusat," bunyi Pasal 4 aturan tersebut. Berdasarkan Pasal 7, pemberian utang dilakukan untuk dan atas nama pemerintah pusat serta dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Setiap penyaluran pinjaman harus memperoleh persetujuan DPR RI, karena merupakan bagian dari persetujuan terhadap APBN atau APBN Perubahan. Adapun Pasal 8 menegaskan sumber dana pinjaman berasal sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ====[4] (fby/sfr) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ utang (www.cnnindonesia.com)^ pemda (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten perbankan Syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 9,03% secara tahunan. Alhasil laba bersih perseroan tercatat tembus 5,57 Triliun Rupiah di akhir september 2025. Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Kamis 30/10/2025) berikut ini. Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memiliki agenda besar untuk bertransformasi yang dinamakan BRIVolution Reignite. Transformasi itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen mendukung berbagai program prioritas pemerintah yang tidak hanya melalui penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat, tapi juga dengan memperkuat fondasi perusahaan. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menjelaskan BRIVolution Reignite terdiri dari dua pilar utama. Pertama transformasi masif dari sisi bisnis pendanaan, dengan mengoptimalkan mesin-mesin transaksi retail maupun wholesale, guna memupuk dana murah (CASA). Pilar kedua berkaitan dengan core bisnis BRI, yakni mikro dan UMKM. Hery mengatakan pihaknya terus memperbaiki mesin core bisnis, yaitu mikro dan UKM. Tidak hanya itu, bank pelat merah itu juga sedang membangun yang new core atau second core bisnis yang berkelanjutan. "Ini adalah bisnis yang memang menjanjikan, consumer banking yang seolah-olah itu bisa menjadi substitute juga untuk pertumbuhan bisnis di sisi UMKM," kata Hery saat Paparan Kinerja BRI Triwulan III-2025 secara virtual, Kamis (30/10/2025). Pada sisi pendanaan, BRI meningkatkan produktivitas dan kapabilitas tenaga pemasar, memanfaatkan potensi segmen emerging affluent, memperkuat kolaborasi antar segmen untuk meningkatkan penetrasi value chain, dan memperkuat sinergi dengan anak perusahaan. Hery mengatakan itu didukung oleh infrastruktur transaksi banking baik retail maupun wholesale. Di sisi fungsi intermediasi, BRI melihat ulang bisnis model mikro agar lebih fokus pada perbaikan kualitas aset dan memperkuat bisnis lain, yakni payroll, kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), serta bisnis emas. "Nah dua pilar transformasi tersebut akan ditopang dengan tiga fondasi bisnis yang tentunya best practice, akan memperkuat organisasi dan juga distribution serta operasional BRI," terang Hery. Ia menambahkan, transformasi tidak hanya fokus pada bisnis, tapi juga untuk menjadi "enabler" atau pihak pendukung yang termasuk sumber daya manusia. Hery menyebut BRI juga tingkat manajemen risiko, baik enterprise risk management maupun portfolio risk management secara end to end. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BRI Fokuskan Langkah Transformasi di Seluruh Aspek [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BRI Fokuskan Langkah Transformasi di Seluruh Aspek (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) kembali memangkas suku bunganya sebesar 25 bps ke level 3,75-4,00%. Namun, The Fed belum yakin akan menurunkan suku bunga lagi bulan depan. Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai keputusan Bank Sentral AS tersebut menjadi kabar baik bagi Indonesia. Kendati The Fed belum yakin akan menurunkan suku bunga lagi bulan depan, pemangkasan tersebut memperlebar selisih suku bunga antara Bank Indonesia dengan The Fed. Dengan demikian dapat menambah daya tarik aset investasi di Indonesia. "Jadi gap atau selisih antara BI rate dengan Fed Fund rate kembali melebar ya dan ini seharusnya menambah daya tarik lagi dari aset investasi di Indonesia," ujar Myrdal kepada CNBC Indonesia, Kamis (30/10/2025). Tak hanya itu, biaya utang global juga cenderung menurun seiring dengan langkah The Fed tersebut. Dengan demikian, kondisi ini diharapkan memberi sentimen positif bagi pasar keuangan Indonesia, terutama pasar surat utang dan pasar saham. Myrdal memperkirakan rupiah akan kembali menguat ke level Rp 16.480/US$. "Ini dengan asumsi terjadi money inflow terutama dari hot money di pasar surat utang negara setelah sempat beberapa pekan terjadi capital outflow," ujarnya. Selain itu, Myrdal menilai penurunan suku bunga global dapat mendorong investasi atau Foreign Direct Investment ke negara-negara berkembang salah satunya Indonesia. "Jadi bagi foreign reserve juga bagus ya nilai tukar rupiah juga bagus dan kita harapkan sih bulan Desember juga masih ada ruang bagi the Fed untuk turunkan bunga ya Walaupun kepastiannya masih belum terlihat," ujarnya. Sementara Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai pernyataan The Fed menggambarkan aktivitas ekonomi AS yang sedang melambat. Hal ini terlihat dari penambahan lapangan kerja yang melambat at sementara inflasi masih relatif tinggi. "Para pembuat kebijakan menyoroti ketidakpastian yang lebih besar atas prospek dan meningkatnya risiko penurunan lapangan kerja," ujar Andry dalam keterangan resminya dikutip Kamis (30/10/2025). Menurut Andry, nada hati-hati dari Ketua Dewan Federal Reserve, Jerome Powell membuat ketidakpastian di pasar keuangan domestik tetap tinggi. Rupiah mungkin menguat sementara karena arus masuk modal jangka pendek. Tetapi memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada bulan Desember dapat membatasi arus masuk modal asing dan kembali menekan rupiah. "Dengan ruang pelonggaran yang terbatas, BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendukung ketahanan arus modal," ujarnya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article The Fed Rugi US$ 1 Triliun, Kok Bisa? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article The Fed Rugi US$ 1 Triliun, Kok Bisa? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK[1]) masih melanda sejumlah perusahaan besar dunia di berbagai sektor, mulai dari makanan cepat saji[2], teknologi, hingga ritel[3] dan fesyen. Sejumlah nama besar seperti Nestle, Pizza Hut, Amazon, hingga Starbucks menjadi sorotan setelah mengumumkan langkah restrukturisasi yang berujung pada pengurangan ribuan tenaga kerja. Kebijakan PHK yang dilakukan para raksasa global ini mencerminkan tekanan ekonomi yang kian berat, mulai dari kenaikan biaya operasional, penurunan daya beli, hingga disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Beberapa perusahaan mengaku langkah tersebut diambil untuk efisiensi, sementara lainnya demi mempertahankan stabilitas bisnis di tengah perubahan pasar yang cepat. Berikut daftar perusahaan internasional yang mengumumkan PHK besar-besaran dalam beberapa waktu terakhir: 1. Pizza HutJaringan restoran cepat saji Pizza Hut menutup puluhan gerai di Inggris dan akan melakukan PHK terhadap 1.210 karyawan. Dilansir Reuters, sebanyak 68 dari 132 gerai restoran dan 11 gerai pesan antar di Inggris akan ditutup. Langkah ini diambil setelah operator Pizza Hut Inggris, DC London Pie Limited, memasuki tahap administrasi dan menunjuk FTI Consulting sebagai administrator. Meski demikian, Yum! Brands, pemilik global Pizza Hut, menyelamatkan sebagian gerai dengan membeli 64 restoran dan mempertahankan 1.276 pekerja. "Prioritas kami adalah melanjutkan kegiatan di 64 restoran dan 343 lokasi pengiriman yang tersisa," ujar Direktur Pelaksana Pasar Internasional Pizza Hut Nicolas Burquier, dikutip dari CNBC Indonesia. Penutupan ini terjadi di tengah kenaikan upah minimum di Inggris hampir 7 persen menjadi 12,21 poundsterling atau setara Rp268.049 (asumsi kurs Rp21.950 per poundsterling) per jam dan meningkatnya biaya asuransi perusahaan, yang membuat beban operasional kian berat. 2. AmazonRaksasa teknologi asal Amerika Serikat, Amazon, berencana melakukan PHK terhadap 30 ribu karyawan, atau sekitar 10 persen dari total tenaga kerja. Langkah ini dilaporkan Reuters dan CNN, seiring pelemahan pasar tenaga kerja di AS serta meningkatnya penggunaan teknologi AI yang menggantikan sejumlah fungsi manusia. CEO Amazon Andy Jassy menjelaskan efisiensi yang dihasilkan dari teknologi AI memungkinkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan. Sebelumnya pada 2023, Amazon juga memangkas 27 ribu pekerja di berbagai divisi, termasuk sumber daya manusia, Amazon Stores, dan Web Services. PHK kali ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dan AI mulai mengubah struktur tenaga kerja, terutama bagi pekerja kerah putih di sektor teknologi. ====[4] 3. Target CorpPerusahaan ritel asal AS Target Corp juga mengumumkan PHK terhadap 1.800 karyawan korporat atau sekitar 8 persen dari total tenaga kerja kantoran. Langkah ini diambil dalam rangka restrukturisasi besar-besaran untuk memulihkan kinerja bisnis yang lesu selama bertahun-tahun. "Terlalu banyak lapisan dan pekerjaan yang saling tumpang tindih memperlambat pengambilan keputusan, sehingga ide-ide sulit diwujudkan. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk membangun masa depan Target," ujar CEO baru Target Michael Fiddelke dalam memo kepada karyawan. PHK ini mencakup pula penutupan 800 posisi kosong, namun tidak berdampak pada pekerja toko ritel dan rantai pasokan. Target memastikan karyawan terdampak tetap mendapat gaji, tunjangan hingga awal Januari, serta paket pesangon. 4. Alexander McQueenRumah mode mewah Alexander McQueen memangkas 20 persen staf kantor pusatnya di London atau sekitar 55 karyawan akibat penurunan penjualan. Kering, perusahaan induk McQueen, mengonfirmasi kebijakan tersebut pada Kamis (23/10). "Sebagai bagian dari tinjauan strategis komprehensif atas operasi global kami, kami sedang merestrukturisasi kantor pusat kami di Inggris dan mengurangi kompleksitas di seluruh pasar internasional kami," ucap pihak McQueen dalam pernyataan kepada WWD. Meski mengalami tekanan penjualan, perusahaan menyebut pendapatannya sedikit terbantu oleh penjualan pakaian siap pakai wanita yang lebih tinggi. 5. NestleProdusen makanan dan minuman asal Swiss Nestle mengumumkan akan melakukan PHK terhadap 16 ribu karyawan atau sekitar 5,8 persen dari total tenaga kerja globalnya. Kebijakan ini diambil untuk memangkas biaya dan memulihkan kepercayaan investor, seperti disampaikan CEO baru Philipp Navratil pada Kamis (16/10). "Dunia sedang berubah, dan Nestlé perlu berubah lebih cepat," ujar Navratil dikutip Reuters. Nestle menargetkan penghematan 3 miliar franc Swiss atau setara Rp62,39 triliun (asumsi kurs Rp20.790 per franc Swiss) hingga 2027, naik dari target sebelumnya 2,5 miliar franc atau Rp51,97 triliun. PHK dilakukan secara bertahap, dengan gelombang pertama sebanyak 12 ribu pekerja dalam dua tahun, dan sisanya 4.000 pekerja di sektor manufaktur dan rantai pasokan. 6. StarbucksRaksasa kopi Starbucks juga mengumumkan penutupan ratusan gerai di Amerika Utara atau sekitar 1 persen dari total 18.734 gerainya disertai PHK besar-besaran. CEO Starbucks Brian Niccol menjelaskan kepada CNN Business langkah ini dilakukan untuk membalikkan kinerja keuangan perusahaan yang sedang lesu. Dalam surat kepada karyawan, Niccol menulis lokasi yang ditutup adalah yang tidak mampu memenuhi standar pengalaman pelanggan atau menunjukkan prospek keuangan yang buruk. Meski menutup sejumlah gerai, Starbucks berencana merenovasi lebih dari 1.000 gerai dengan desain baru, kursi lebih nyaman, dan suasana hangat sebagai bagian dari fase pertumbuhan berikutnya. 7. AgodaPlatform perjalanan daring Agoda juga mengonfirmasi telah melakukan PHK di Singapura, Shanghai (China), dan Budapest (Hungaria) sebagai bagian dari langkah efisiensi operasional. "Kami telah menghapus peran-peran pendukung di kantor kami di Budapest, Shanghai, dan Singapura bersamaan dengan penciptaan posisi baru di lokasi geografis lain," ujar Juru Bicara Agoda, dikutip CNA. Di Singapura, sekitar 50 karyawan terdampak, termasuk posisi spesialis pelanggan, manajer regional, dan tim pendukung multibahasa. Dalam dokumen PHK yang diterima CNA, Agoda disebut melarang karyawan yang di-PHK untuk melapor ke lembaga pemerintah atau melakukan mediasi, dengan ancaman penarikan pesangon jika melanggar ketentuan tersebut. (del/agt) References^ PHK (www.cnnindonesia.com)^ makanan cepat saji (www.cnnindonesia.com)^ ritel (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, nilai ekonomi digital Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN saat ini. Pada 2024, nilainya sebesar US$ 90 miliar atau setara Rp 1.496,15 triliun. Namun, dalam lima tahun ke depan atau tepatnya pada 2030, ia perkirakan akan mencapai Rp 400 miliar atau setara Rp 6.649,63 miliar. "Ekonomi digital telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN," kata Airlangga dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025). Airlangga mengatakan, motor penggerak utama digitalisasi ekonomi di Indonesia terletak pada sektor keuangan digital. Dimulai dengan elektronifikasi sistem pembayaran di segala lini, termasuk di program-program pemerintahan untuk penyaluran bansos. "Setiap keluarga Indonesia tentunya perlu mempunyai inklusi keuangan agar penyaluran berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial lebih tepat sasaran," paparnya. Keberadaan layanan QRIS ia sebut juga menjadi salah satu pemicunya. Bahkan, di warung-warung kecil kini sistem pembayarannya sudah menyediakan layanan QRIS. "Penggunanya sudah mencapai 56 juta dan 93% QRIS dilakukan oleh UMKM. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik," tegas Airlangga. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Daftar Terbaru Negara yang Bisa Transaksi Pakai QRIS [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Daftar Terbaru Negara yang Bisa Transaksi Pakai QRIS (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menegaskan pembayaran dengan Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) antarnegara atau crossborder di Korea Selatan (Korsel) dapat mulai berjalan tahun depan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kedua negara juga tengah melakukan uji coba atau sandboxing QRIS mulai hari ini, Kamis, 30 Oktober 2025. "Hari ini, mulai kita akan sanggupkan dengan Korea Selatan. Dan terus kita perluas dengan India, Saudi Arabia, hingga negara-negara lain-lain," kata Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025). Setelah uji coba, Perry menargetkan QRIS antar negara RI dan Korea Selatan bisa terhubung mulai tahun depan. "Hari ini kita launching dengan Korea Selatan, uji coba, sandboxing. Insya Allah tahun depan mulai nyambung," ujar Perry. QRIS antarnegara saat ini sudah terhubung dengan sistem transaksi lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Jepang, Singapura, hingga China. Ke depannya, BI akan menyasar India dan Saudi Arabia. Dalam kesempatan ini, Perry mengatakan QRIS sudah digunakan 57 juta pengguna, di mana sebanyak 40 juta adalah pengguna UMKM. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article QRIS Diperluas ke Jepang-Tiongkok, Begini Dukungan Artajasa [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article QRIS Diperluas ke Jepang-Tiongkok, Begini Dukungan Artajasa (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Minahasa, CNN Indonesia -- Warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua[1] Barat, berhasil menghemat dana pembelian solar[2] hingga Rp6,7 miliar per tahun sejak kehadiran Pembangkit Listrik[3] Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi I dengan kapasitas 1x150 kilowatt (kW) yang beroperasi sejak Maret 2023. Sebab, sebelumnya, penduduk Kabupaten Pegunungan Arfak menggunakan listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Solar menjadi bahan baku yang sangat penting agar mereka bisa hidup terang benderang meski harganya sangat mahal di wilayah timur Indonesia. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan saat ini, 1.500 rumah tangga sudah menerima manfaat dari pembangkit energi bersih tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami laporkan juga bahwa BBM yang bisa dihemat Rp6,7 miliar per tahun," ujar Eniya dalam laporannya saat seremonial peresmian PLTMH Anggi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara online ke Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10). Dengan besarnya manfaat pembangkit Hidro ini, pemerintah kembali membangun PLTMH Tahap II yang sekaligus dilakukan Groundbreaking hari ini dengan kapasitas 250 kW di Pegunungan Arfak Papua Barat. Targetnya, PLTMH Anggi Tahap II ini bisa mengaliri listrik ke 2.700 pelanggan hingga 24 jam. Dengan demikian, maka nantinya Pegunungan Arfak akan menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang 100 persen energi listriknya disuplai oleh pembangkit EBT. "Yang tadinya menggunakan diesel hanya 6 jam, ini nantinya bisa mengaliri rumah tangga 24 jam yang sepenuhnya dari EBT. Daerah ini satu kabupaten dapat 100 persen menghilang penggunaan diesel. Ini luar biasa komitmen pemda dan masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan selesai seluruhnya," jelasnya. Selain itu, hari ini juga dilakukan peresmian PLTMH Wairara yang berkapasitas 128 kW di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Pembangkit ini telah commissioning dan beroperasi melayani akses kelistrikan masyarakat di Desa Wairara sejak November 2022. ====[4] PLTMH Wairara menjadi contoh pemanfaatan energi air skala kecil yang ramah lingkungan dan sesuai dengan karakteristik daerah. PLTMH ini diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif di masyarakat, seperti pengolahan hasil pertanian, UMKM, dan kegiatan sosial. PLTMH Wairara mampu melistriki hingga 105 rumah tangga, sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kantor-kantor Pemerintah setempat, Gereja, dan berbagai fasilitas masyarakat lainnya. "Kini dengan beroperasinya PLTMH Wairara, memberikan dampak positif, yang pertama memberikan akses energi bersih, mendorong kegiatan ekonomi lokal dan usaha produktif seperti pengembangan tenun ikat khas Sumba Timur, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kemandirian energi bagi desa," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot di Desa Wairara, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. (ldy/agt) References^ Papua (www.cnnindonesia.com)^ solar (www.cnnindonesia.com)^ Listrik (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional (BGN[1]) menetapkan batas maksimal kapasitas penyediaan porsi per dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG[2]) untuk mencegah penurunan mutu dan potensi keracunan[3] makanan. Melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025, pemerintah membatasi jumlah porsi makanan harian yang dapat disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG maksimal hanya 3.000 porsi per hari. Kebijakan tersebut merupakan perubahan ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam aturan baru ini dijelaskan bahwa secara standar, setiap SPPG dirancang hanya untuk melayani 2.500 porsi makanan bergizi per hari, terdiri atas 2.000 porsi untuk peserta didik (anak sekolah) dan 500 porsi untuk kelompok non-peserta didik atau kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan pengaturan kapasitas ini dibuat untuk menjaga mutu dan keamanan pangan sekaligus memastikan efektivitas pelayanan di lapangan. "Standar 2.500 porsi per hari dibuat agar setiap SPPG dapat menjaga kualitas pelayanan, mulai dari proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat," kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/10). Ia menambahkan SPPG yang memiliki sumber daya manusia lebih kompeten dapat menambah kapasitasnya. "Namun, apabila SPPG memiliki tenaga juru masak yang kompeten dan bersertifikat dari BNSP, kapasitasnya dapat ditingkatkan hingga maksimal 3.000 porsi per hari," ujarnya. Peningkatan hingga 3.000 porsi hanya diperbolehkan bagi SPPG yang memenuhi persyaratan khusus, terutama dari sisi tenaga juru masak bersertifikat melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Meski kapasitas meningkat, pembagian porsinya tetap sama, yaitu maksimal 2.000 porsi untuk peserta didik dan 500 porsi untuk kelompok 3B. Menurut Nanik, kebijakan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar dapur MBG tidak beroperasi melebihi kapasitas yang mampu ditangani fasilitas maupun tenaga kerja di lapangan. "Kami ingin memastikan bahwa peningkatan kapasitas tidak mengorbankan kualitas gizi dan keamanan pangan. Karena prinsip utama program ini adalah memberi makanan bergizi, aman, dan tepat sasaran," ujarnya. ====[4] (del/pta) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ keracunan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia [1](BI) Perry Warjiyo mengatakan BI Fast[2] menjadi layanan sistem transaksi termurah dan tercepat di dunia. Hal itu disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat membuka Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) yang bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (30/10). Ia mengatakan biaya transaksi BI Fast hanya 2.500 per transaksi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "BI FAST Rp 2.500 per transaksi. Itu pun yang transaksi sampai dengan Rp500 ribu kita gratiskan. Merchant-merchant kita bebas MDR (merchant discount rate) 0 persen," kata Perry. "Rp2.500 itu dalam bentuk dolar itu one of the cheapest transaksi di dunia. Karena kalau dipikirkan hampir paling 25 sen atau 30 sen per transaksi. One of the most efficient transaksi di dunia," sambungnya. Ia menambahkan bahwa ekonomi keuangan digital Indonesia terus bertumbuh. Transaksi keuangan digital RI saat ini katanya mencapai 37 miliar transaksi per tahun. Dari total transaksi ini, sebanyak Rp 4.500 triliun dilakukan di dalam e-commerce. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat 4 kali lipat menjadi 147,4 miliar transaksi pada 2030. "Transaksi sistem pembayaran bidikan yang sekarang 13 ribu transaksi akan naik sekitar menjadi 48,6 miliar transaksi," katanya. ====[3] (fby/agt) References^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ BI Fast (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pegadaian bersama Golden Future Indonesia menghadirkan program "Kapal Literasi Moh. Hatta" yang menjadi bagian dari inisiatif Suar Pendidikan Indonesia. Direktur Jaringan dan Operasi Pegadaian, Eka Pebriansyah menyampaikan, inisiatif ini menjadi upaya Pegadaian menjalankan peran sosial secara berkelanjutan. Program ini juga merupakan wujud komitmen Pegadaian terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta dukungan terhadap Sustainable Development Goals nomor 4, yakni Pendidikan Berkualitas. "Kami percaya bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Kapal Literasi Moh. Hatta bukan sekadar mengantar buku, namun juga mengantar ilmu pengetahuan dan kesempatan bagi anak-anak di wilayah Timur Indonesia," ujar Eka. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kapal Literasi Moh. Hatta akan berlayar ke pulau-pulau terpencil di Kepulauan Sula, Maluku Utara dengan membawa ribuan buku bacaan. Kapal ini juga akan membuka lapak literasi, dan menggelar pelatihan bagi guru serta masyarakat tentang literasi keuangan dan digital. Dengan konsep mobile education, Kapal Literasi Moh. Hatta diharapkan menjadi jembatan pengetahuan dan kesetaraan, khususnya bagi wilayah yang sulit dijangkau jalur darat maupun udara. Penamaan Kapal Literasi Moh. Hatta ini dipastikan telah memperoleh restu keluarga Bung Hatta melalui putri mendiang yang juga merupakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 2004-2009, Meutia Hatta. Hal ini menjadi bentuk penghormatan terhadap jejak sejarah Bung Hatta di Maluku, yang juga merupakan tempat Bung Hatta berbagi buku dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat selama masa pengasingan. Ketua Pembina Golden Future Indonesia, Edwin Senjaya, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi bersama Pegadaian sebagai langkah konkret dalam meningkatkan literasi, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah pedalaman. "InsyaAllah, Kapal Literasi Mohammad Hatta akan menjadi bukti nyata upaya kita dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Dari kapal ini, semoga lahir generasi pembelajar dan calon pemimpin masa depan bangsa," kata Edwin. Saat penyerahan Kapal Literasi di Kepulauan Sula, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Adrawati menyambut optimistis terhadap program ini. "Kapal ini merupakan bahtera ilmu yang akan membawa pengetahuan bagi generasi muda di Kepulauan Sula. Kehadiran kapal ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan lagi penghalang untuk mengakses ilmu pengetahuan," tutur Adrawati. Melalui kolaborasi ini, Pegadaian menegaskan komitmen untuk menjadi perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat, yakni dengan menghadirkan nilai ekonomi sekaligus sosial. Inisiatif Kapal Literasi ini sejalan dengan strategi ESG Pegadaian, yang menempatkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari perjalanan menuju Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan Kapal Literasi Moh. Hatta dimulai sejak 23 Oktober 2025 dengan seminar dan pelatihan guru, serta puncaknya pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda sebagai simbol kebangkitan semangat belajar dan gotong royong lintas generasi. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian ESDM menargetkan realisasi program B50 atau bahan bakar minyak dengan campuran 50% biodiesel dari minyak sawit pada semester II-2026. Kebijakan B50 yang ditujukan untuk menekan impor solar dan memperkuat kemandirian energi direspons positif oleh pelaku usaha sektor sawit Tanah Air. Wakil Ketua APINDO Sumatera Utara, Usli Sarsi menyebutk mandatori B50 positif untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM Fosil. Namun demikian, pengusaha berharap kebijakan ini memperhatikan sejumlah faktor utamanya terkait lonjakan kebutuhan crude palm oil (CPO) di tengah upaya RI menggenjot ekspor mengingat saat ini produksi CPO RI tengah mengalami stagnasi. Ditakutkan kebijakan ini justru menekan kinerja industri hingga penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Seperti apa pengusaha sawit melihat prospek dan tantangan dari rencana program B50? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Wakil Ketua APINDO Sumatera Utara, Usli Sarsi dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) Sumber