bot

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatannya. Pada perdagangan Rabu (4/2/2026), indeks ditutup naik 0,3% atau 24,12 poin ke level 8.146,72. Nilai transaksi mencapai Rp 25,74 triliun dari 45,43 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 2,89 juta kali. Sebanyak 301 saham naik, 391 turun, dan 125 tidak bergerak. Sementara itu, investor asing tercatat masih melakukan aksi penjualan bersih jumbo, tembus Rp1,44 triliun di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp1,42 triliun di pasar reguler dan sebesar Rp16,90 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Di samping itu, ada sejumlah saham pilihan asing yang membantu mendorong pergerakan IHSG. Mengutip Stockbit, berikut 10 saham terbanyak dalam net foreign buy sepanjang perdagangan Rabu! PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp394,76 miliar PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp380,57 miliar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp307,99 miliar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) - Rp65,34 miliar PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) - Rp25,91 miliar PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) - Rp24,49 miliar PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp22,79 miliar PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) - Rp17,83 miliar PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) - Rp17,74 miliar PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) - Rp16,77 miliar (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan[1] menonaktifkan sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN[2]) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI [3]JK). Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan 19 Januari dan berlaku per 1 Februari 2026. "Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan yang dikutip Antara, Rabu (5/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Rizzky, pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan data penerima bantuan iuran tepat sasaran. Namun, ia belum mengungkap berapa banyak peserta yang statusnya dinonaktifkan. Cara Cek Status BPJS Kesehatan PBI Aktif atau TidakRizzky menerangkan apabila ingin mengecek status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat. Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. Cara Reaktivasi BPJS Kesehatan PBIBagi masyarakat yang status PBI-nya dinonaktifkan tetapi merasa masih berhak, BPJS Kesehatan membuka kesempatan untuk melakukan aktivasi kembali (reaktivasi) kepesertaan. Asalkan, peserta terkait memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun kriteria peserta PBI JK yang bisa mengaktifkan kembali yaitu ketika peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026 dan berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Kriteria berikutnya adalah jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya. "Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan," ujar Rizzky. Apabila peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan. ====[4] (sfr) References^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ JKN (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan[1] menonaktifkan sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN[2]) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI[3] JK). Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengungkapkan penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan 19 Januari dan berlaku per 1 Februari 2026. "Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan yang dikutip Antara, Rabu (5/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Rizzky, pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan data penerima bantuan iuran tepat sasaran. Namun, ia belum mengungkap berapa banyak peserta yang statusnya dinonaktifkan. Kendati demikian, Rizzky memastikan meskipun status peserta dinonaktifkan bukan berarti hak layanan kesehatan peserta tersebut hilang. Pasalnya, peserta yang dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) status kepesertaannya apabila memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun kriteria peserta PBI JK yang bisa mengaktifkan kembali yaitu ketika peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026 dan jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Kriteria berikutnya adalah jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya. "Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan," ujar Rizzky. Apabila peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan Jika ingin mengecek status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat. Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut. ====[4] (sfr) References^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ JKN (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah melakukan reformasi internal besar-besaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak [2](DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai[3] (DJBC). Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan mutasi terhadap lebih dari 80 pejabat sebagai bagian dari upaya menutup kebocoran dan meningkatkan kinerja penerimaan negara. "Kami sedang melakukan reformasi di pajak dan bea cukai. Bea cukai sudah kita umumkan minggu lalu, hampir 34 orang kita ganti," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menjelaskan mutasi di DJBC menyasar pejabat-pejabat yang bertugas di wilayah sentral atau 'gemuk' yang selama ini dinilai tidak menindaklanjuti perintah dengan baik. Langkah tersebut, menurut Purbaya, dimaksudkan sebagai terapi kejut (shock therapy) bagi jajaran baru agar kinerja pengawasan dan pelayanan dapat ditingkatkan. "Itu shock therapy ke teman-teman bea cukai yang baru, yang ditempatkan di posisi-posisi yang dianggap gemuk tadi, supaya kinerjanya lebih baik," katanya. Langkah serupa, lanjut Purbaya, juga akan dilakukan di DJP. Dalam waktu dekat, ia menyebut pihaknya akan memindahkan sekitar 45 hingga 50 pejabat pajak dari wilayah yang dinilai rawan ke daerah-daerah yang lebih sepi. "Minggu ini kita akan pindahkan lebih dari 45 orang dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan masih melakukan diskusi dengan wajib pajak tertentu ke tempat-tempat yang lebih sepi," ujarnya. Purbaya menegaskan mekanisme yang ditempuh pemerintah bukanlah pemberhentian, melainkan rotasi jabatan. Ia menyebut aturan kepegawaian tidak memungkinkan pejabat untuk langsung dirumahkan atau diberhentikan tanpa proses hukum. "Di keuangan atau pegawai negeri kita tidak bisa langsung merumahkan. Jadi solusinya kita pindahkan ke tempat yang lebih sepi," katanya. Sebaliknya, pejabat yang dinilai memiliki integritas dan kinerja baik akan ditempatkan di posisi strategis. Menurut Purbaya, langkah ini diharapkan mendorong perbaikan sistemik di tubuh DJP dan DJBC. "Yang bagus-bagus kita tempatkan di tempat yang lebih baik supaya ada perbaikan," ujarnya. Purbaya juga menyinggung adanya penindakan hukum terhadap oknum aparat di daerah, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah wilayah. Ia menilai hal tersebut menjadi peringatan keras bagi jajaran Kemenkeu. "Itu juga bisa menjadi shock therapy bagi pegawai kami," katanya. Kendati, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan. Ia menyatakan akan memberikan pendampingan hukum secara proporsional, namun tetap menghormati penegakan hukum. "Saya akan mendampingi secara hukum, tapi tidak akan intervensi. Kalau salah ya bersalah, kalau tidak ya jangan di-abuse. Proses hukum harus berjalan seadil-adilnya," tegasnya. ====[4] (del/sfr) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ Pajak (www.cnnindonesia.com)^ Bea dan Cukai (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa membeberkan dugaan praktik manipulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO[2]) yang dilakukan sejumlah pengusaha melalui skema under-invoicing. Praktik tersebut diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara selama bertahun-tahun. "Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO, nanti kita akan kejar," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Demi menghentikan kebocoran, Purbaya ingin memperkuat pengawasan di sektor kepabeanan dan perpajakan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saya harus betul-betul mempraktikkan instrumen pajak dan bea cukai untuk mengurangi kebocoran dan mendeteksi under-invoicing semaksimal mungkin," ujarnya. Lantas, apa yang dimaksud dengan praktik under-invoicing yang diduga diterapkan oleh oknum pengusaha sawit? Under-invoicing adalah praktik ilegal yang dilakukan dengan mengurangi nilai yang dicantumkan di faktur dari harga yang sebenarnya. Cara ini dapat menekan penerimaan negara mengingat besaran setoran ke kas pemerintah dihitung berdasarkan jumlah dan nilai barang yang dilaporkan. Dalam konteks ekspor sawit, Purbaya menjelaskan modus yang digunakan pengusaha nakal dilakukan dengan mengekspor CPO ke negara tujuan seperti Amerika Serikat (AS), tetapi transaksi dilaporkan seolah-olah hanya sampai negara transit, seperti Singapura. Nilai ekspor yang dilaporkan ke Indonesia pun diduga jauh lebih rendah dari harga sebenarnya di negara tujuan akhir. "Yang dilaporin ke kita yang ke Singapura saja. Harga yang dilaporkan rata-rata setengah dari harga yang di Amerika. Untungnya, diambil di perusahaan perantara di Singapura," ujar Purbaya. Aksi ini terdeteksi setelah Kementerian Keuangan memanfaatkan sistem digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mencocokkan data lintas negara. Dari hasil penelusuran awal, pemerintah telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar dan menemukan indikasi manipulasi nilai ekspor secara signifikan. "Kita sekarang bisa dapat data itu. Data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa," katanya. Sang Bendahara Negara menyebut pemerintah tengah mendalami apakah data transaksi di negara tujuan ekspor dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah telah mengantongi bukti awal yang kuat untuk menindaklanjuti temuan tersebut. "Studinya sudah clear. Ini sedang dihitung apakah data itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak, tapi paling tidak kita sudah punya bukti awal," ujarnya. Ia menambahkan pengusutan praktik serupa di sektor batu bara belum menunjukkan hasil yang sama, tetapi pemerintah akan memprioritaskan penindakan di sektor CPO. Menurut Purbaya, perbaikan penerimaan negara tahun ini diharapkan berasal dari penguatan ekonomi serta penutupan celah kebocoran pajak dan bea cukai. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya mengungkap dugaan pelanggaran ekspor di sektor kelapa sawit melalui praktik under-invoicing dan penggunaan faktur fiktif. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan DJP telah mengumpulkan sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 wajib pajak strategis sektor sawit untuk sosialisasi dan pembenahan kepatuhan. ====[3] (del/sfr) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ CPO (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (5/2). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih berada di fase wave [x], sehingga peluang penguatan masih terbuka untuk menguji 8.328-8.527. Meski begitu, pasar tetap perlu mewaspadai potensi koreksi di area 7.896-8.010. "IHSG masih berpeluang menguat, namun risiko koreksi di bawah 8.000 tetap perlu dicermati," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.854, 7.654 dan resistance 8.181, 8.318 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, BRMS, TKIM, dan TOWR. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham berpeluang masuk fase koreksi jika penutupan hariannya masih berada di bawah level resisten Fibonacci 8.259. Sebaliknya, jika indeks mampu ditutup di atas level tersebut, tren naik jangka pendek berpotensi berlanjut hingga menguji SMA-60 dan menutup area gap minimal di 8.596. "Penutupan IHSG di atas 8.259 menjadi kunci kelanjutan penguatan jangka pendek," ujar Ivan. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.617, 7.362, 7.265, 7.099, dan 7.962 dan resistance 8.377, 8.596, dan 8.837 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INCO, INDF, JPFA, TLKM, dan KLBF. IHSG ditutup di level 8.146 pada perdagangan Rabu (4/2) sore. Indeks saham menguat 24,11 poin atau naik 0,30 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp25,73 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 45,38 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 301 saham menguat, 391 terkoreksi, dan 125 stagnan. ====[3] Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. (del/sfr) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Investasi [1]dan Hilirisasi menyiapkan delapan program prioritas untuk mengejar target realisasi investasi sebesar Rp2.175,2 triliun pada 2026. Target tersebut melonjak dibandingkan capaian 2025 yang tercatat Rp1.095,6 triliun dan diproyeksikan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6 persen. "Diharapkan dengan investasi yang masuk kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Inilah kontribusi yang diharapkan dari Kementerian Investasi dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi yang baik," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rosan merinci jurus pertama adalah pemeliharaan dan pembaruan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS). Menurut Rosan, OSS menjadi ujung tombak peningkatan investasi, namun masih perlu perbaikan karena dinilai berjalan lambat. "Ini memang hal yang harus kita prioritaskan karena ini adalah ujung tombak kita dari OSS ini," ungkapnya. Ia juga menjelaskan perlunya pembaharuan sistem OSS karena sistem yang berjalan selama ini cenderung lambat. "Sistem yang ada sekarang sangat lambat, sehingga perlu integrasi penuh agar meningkatkan kredibilitas, akselerasi, dan kepastian perizinan," jelasnya. Jurus kedua dan ketiga mencakup penyusunan rencana aksi nasional Hilirisasi Investasi Strategis (HIS) serta implementasi roadmap HIS. Selanjutnya, BKPM juga menyiapkan Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk mengoptimalkan potensi unggulan di daerah. Jurus keempat adalah pemasaran peluang investasi berbasis wilayah sesuai keunggulan masing-masing daerah. Kelima, kemudahan dan percepatan perizinan berusaha, termasuk pelayanan serta pendampingan bagi pelaku usaha. Selain itu, keenam, BKPM juga menyiapkan jurus fasilitasi penyelesaian kendala realisasi investasi dan pengawasan berbasis risiko. Adapun jurus ketujuh dan kedelapan adalah perluasan kerja sama internasional dengan mitra strategis serta peningkatan iklim investasi agar lebih berdaya saing. Rosan optimistis delapan jurus tersebut dapat mendorong masuknya investasi secara signifikan sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026. ====[2] (sfr/sfr) References^ Investasi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan (Mendag[1]) Budi Santoso[2] mengungkapkan sepanjang 2022-2025 pihaknya telah mengamankan puluhan ribu impor pakaian bekas ilegal. Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masuknya pakaian bekas ilegal, baik di kawasan industri maupun pelabuhan. "Berdasarkan hasil pengawasan pakaian bekas, telah diambil langkah tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi berupa penutupan lokasi dan perintah pemusnahan barang," kata Budi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sejumlah penindakan besar tercatat dilakukan pada Agustus 2022 di Karawang, dengan penyitaan 750 bal pakaian bekas berkisar Rp8,5 miliar. Selanjutnya, pada Maret 2023 di Cikarang, Jawa Barat, petugas menyita sekitar 7.000 bal pakaian bekas dengan nilai diperkirakan mencapai Rp80 miliar. Pada periode yang sama, penindakan juga dilakukan di berbagai daerah lain. Di Pekanbaru, Riau, Kemendag menyita 730 bal pada Maret 2023. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan 824 bal pakaian bekas. Selanjutnya, pada Mei 2023, Kemendag menyita 112 bal di Minahasa, Sulawesi Utara. Selain itu, pada April 2023 di Batam, aparat menyita sekitar 112,95 ton pakaian bekas dengan nilai sekitar Rp17,35 miliar. Penindakan juga dilakukan di Cikarang dengan penyitaan 200 bal bernilai Rp1 miliar. Memasuki 2025, Kemendag mencatat penyitaan 463 koli pakaian bekas di Surabaya pada Januari, serta 1.200 koli di Pelabuhan Patimban, Subang, dengan total nilai mencapai Rp14,6 miliar. Penindakan terbesar dilakukan di Jawa Barat pada Agustus 2025 dengan total 19.391 bal pakaian bekas senilai sekitar Rp112,35 miliar. Budi mengatakan larangan impor pakaian bekas dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Di samping itu untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang dilarang untuk diimpor diatur bahwa pakaian bekas dengan Pos Tarif atau (kode) HS 6309.00.00 termasuk dalam kategori barang yang dilarang impor," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2). Selain faktor kesehatan dan keamanan, larangan impor pakaian bekas juga bertujuan melindungi industri pakaian jadi dalam negeri, khususnya pelaku UMKM, serta mendorong dampak ekonomi yang lebih besar melalui penguatan industri domestik. "(Itu) mencegah Indonesia menjadi tujuan limbah tekstil yang menambah masalah lingkungan," tegasnya. ====[3] (lau/ins) References^ Mendag (www.cnnindonesia.com)^ Budi Santoso (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa Efek Indonesia (BEI[1]) merespons temuan Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana 'goreng' saham[2] yang menyeret PT Multi Makmur Lemindo (MML) Tbk (PIPA). Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI akan memperketat dengan peningkatan syarat Initial Public Offering (IPO) menyusul dugaan praktik goreng saham tersebut. Nyoman menjelaskan peningkatan syarat IPO telah masuk ke dalam draf perubahan peraturan bursa yang sedang disosialisasikan sebagai upaya meningkatkan kualitas perusahaan tercatat di pasar modal. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas. Apa yang akan dilihat teman-teman, kalau dilihat dari draft peraturan? Yang pertama mengenai persyaratan untuk bisa masuk," ujar Nyoman di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (4/2). Ia menjelaskan perubahan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu keuangan, tata kelola, bisnis, dan peluang pertumbuhan. "Apa yang kita tingkatkan? Financial test, persyaratan keuangannya. Terus kemudian kedua governance-nya, terus kemudian ketiga bisnisnya, terus keempat growth opportunity-nya. Itu kita perhatikan banget di draft kita," jelasnya. Nyoman pun menegaskan standar persyaratan akan ditingkatkan pada papan akselerasi setara papan pengembangan saat ini. Begitu pula syarat masuk papan pengembangan ditingkatkan setara dengan utama. Ia pun menyampaikan proses hukum selanjutnya merupakan kewenangan Bareskrim Polri dan ia menyampaikan pihaknya akan mencermati pola transaksi emiten PIPA. "Ya kami di bursa tentu mendukung, men-support aparat pemerintah hukum dalam menjalankan tugasnya," kata Nyoman. "Kan ada informasi atas perusahaan tercatat kita yang diproses di aparat penegak hukum, tentu itu kewenangan dari mereka. Jadi, kita akan melihat dari sisi pola transaksi, terus kemudian kita lihat disclosure informasi. Jadi, tetap kita memastikan mekanisme pasar kita dulu, sesuai dengan ketentuan kita," tambahnya. Sementara itu, Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi menyampaikan pihaknya masih mengumpulkan data hasil pengawas untuk melakukan pemanggilan emiten terkait. Ia pun menegaskan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri bukan kasus baru. "Kami sedang melakukan pengumpulan data hasil pengawasan yang kami lakukan sebelumnya dan jika diperlukan nanti kami akan sampaikan sebagai bagian keterbukaan informasi hasil pengawasan dimaksud," ujar Hasan. Hasan mengatakan OJK mendukung penuh setiap proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Ia menilai penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari delapan rencana kerja otoritas pasar modal dalam mendorong reformasi. "Ini tentu kami konfirmasi sejalan langkah ini dengan upaya kita bersama untuk melakukan percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Penegakan hukum, kalau teman-teman menyimak kemarin waktu kami sosialisasikan delapan rencana aksi kami, juga sudah menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal," tambahnya. Bareskrim Polri sebelumnya menggeledah kantor Sekuritas Shinhan terkait kasus saham gorengan di Gedung Equity Tower, kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa (3/2). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut penggeledahan itu merupakan pengembangan dari kasus pidana saham gorengan yang telah diputus pengadilan. "Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti," ujarnya dalam konferensi pers di lokasi. "PT Shinhan sekuritas Indonesia selaku Perusahaan penjamin emisi efek telah berperan sebagai Perusahaan sekuritas penjamin atas proses IPO dari PT MML," imbuhnya. Dalam kasus ini, Ade Safri mengatakan ada dua pelaku yang telah divonis yakni MBP selaku mantan Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2, Divisi PP1 PT BEI serta J selaku Direktur PT MML. Ia menjelaskan terpidana J melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut. "Dengan modus PT MML menggunakan jasa advisory PT MBP yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI yaitu Terpidana MBP," jelasnya. ====[3] (fln/sfr) References^ BEI (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mandiri memperkuat komitmennya dalam mengembangkan ekosistem UMKM kreatif di seluruh Indonesia melalui pendekatan yang terintegrasi. Upaya ini mencakup penyediaan modal usaha, pendampingan intensif, serta pengembangan sistem keuangan digital untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Direktur Network & Retail Funding Bank Mandiri, Jan Winston Tambunan, menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja nasional. Penguatan kapabilitas sektor ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. "Kami melihat penguatan ekosistem sebagai kunci agar UMKM mampu bertumbuh secara konsisten dan berdaya saing, sejalan dengan peran kami sebagai mitra strategis pemerintah untuk memperluas ekonomi kerakyatan dan pelaku UMKM dari seluruh wilayah Tanah Air," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bank Mandiri secara rutin memberikan pembinaan terstruktur melalui program Rumah BUMN untuk meningkatkan kapasitas usaha di berbagai daerah. Saat ini, lebih dari 15.000 UMKM telah menerima pendampingan, dengan 7.000 di antaranya berhasil meningkatkan skala bisnisnya. Dukungan finansial juga terus diperluas guna memastikan pelaku usaha memiliki akses modal yang memadai. Hingga November 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp74,9 triliun khusus untuk segmen UMKM. Selain pembiayaan, Bank Mandiri mengoptimalkan aplikasi Livin' Merchant untuk mempermudah operasional harian para pelaku usaha. Layanan digital ini telah digunakan oleh lebih dari tiga juta mitra untuk mendukung efisiensi transaksi keuangan mereka. Kolaborasi terbaru dilakukan bersama Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) melalui penyelenggaraan Inacraft 2026. Ajang ini menjadi platform strategis penguatan kapasitas dan daya saing UMKM sektor kreatif. Jan Winston menyebut kolaborasi ini menegaskan komitmen perseroan mendukung penguatan UMKM kreatif berbasis kearifan lokal. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperluas peluang ekspor produk kerajinan lokal ke pasar global. "Kolaborasi ini merupakan platform strategis yang mempertemukan kreativitas, nilai budaya, dan peluang usaha, sehingga relevan dengan komitmen kami dalam membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi," imbuh dia. Sepanjang 2025, lebih dari 2.500 tenant UMKM berpartisipasi dalam Inacraft dengan total kunjungan melampaui 140.000 pengunjung. Capaian ini mencerminkan potensi sektor kriya sebagai salah satu penggerak ekonomi kreatif nasional yang inklusif dan bernilai tambah. Bank Mandiri mendukung peningkatan kapabilitas UMKM binaan dengan menghadirkan booth sebagai sarana promosi, penguatan branding, dan perluasan akses pasar. UMKM binaan Bank Mandiri yang dihadirkan antara lain Lavira Instyle, Antingz Bags, House of Thalita, Edith House, Deisha Keisha, dan Ghawean Dewe. Mereka bergerak di berbagai subsektor kriya dan fesyen mulai dari produk kerajinan, aksesori, hingga busana. Bank Mandiri juga memperluas pemberdayaan UMKM kreatif melalui pendekatan keberlanjutan terintegrasi lewat Mandiri Looping for Life. Dalam gelaran Inacraft 2026, program ini menggandeng Rue sebagai brand kriya Indonesia yang merepresentasikan kreativitas, keberlanjutan, dan daya saing produk lokal. Inisiatif pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan upaya Bank Mandiri memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Komitmen diwujudkan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Menurut Jan Winston, kegiatan ini juga mendorong peningkatan inklusi keuangan lewat pembukaan rekening baru, aktivasi EDC, dan peningkatan adopsi Livin' Merchant di kalangan UMKM. Langkah ini berkontribusi pada percepatan digitalisasi transaksi, peningkatan efisiensi usaha, dan penguatan akses layanan keuangan formal. Selama masa penyelenggaraan, Bank Mandiri menghadirkan program transaksi berupa raffle berhadiah menggunakan QR Bayar, Kartu Debit, dan Kartu Kredit Bank Mandiri. Ada juga penukaran Livin'poin dengan merchandise eksklusif, cashback hingga Rp100 ribu, serta program cicilan 0 persen hingga tenor enam bulan. Bank Mandiri juga menyediakan program akuisisi berupa cashback hingga Rp200 ribu dan reward tiket Inacraft untuk pembukaan Tabungan NOW dan aktivasi Livin'. Tersedia pula welcome bonus hingga Rp1,5 juta serta bebas biaya membership hingga satu tahun untuk pembukaan Mandiri Kartu Kredit. Pelaku UMKM yang mengajukan Kredit Mikro Produktif (KUR dan KUM) mendapat souvenir khusus. Program Livin' Merchant juga menawarkan special rate MDR, bebas biaya device card dongle, bonus voucher Indomaret Rp50 ribu, dan harga spesial bundling device Samsung Galaxy dengan kartu perdana Telkomsel. "Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penguatan dan pemberdayaan UMKM, guna memastikan pembangunan ekonomi berbasis desa dan daerah berjalan secara konsisten, terukur, unggul, dan berkelanjutan," pungkas Jan. Informasi lebih lanjut mengenai program Inacraft 2026 dapat dilihat di tautan berikut[1]. (rir) References^ tautan berikut (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] setuju menyuntikkan modal kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF[2]) sebanyak Rp6,68 triliun untuk mendukung program rumah murah[3]. Modal tersebut nantinya digunakan untuk pembiayaan kredit perumahan rakyat (KPR) murah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2025 yang diteken 30 Desember 2025. Mengutip beleid, Rabu (4/2) pemberian PMN kepada SMF dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menjaga kesinambungan pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pembiayaan rumah terjangkau dilakukan melalui penyediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang di sektor perumahan. Dalam hal ini perlunya penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program FLPP melalui penugasan pemerintah pusat kepada SMF. "Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebesar Rp6.684.022.705.000," tulis beleid yang diteken Prabowo dan diundangkan sejak 30 Desember 2025 tersebut. Pada pasal 3 PP Nomor 54 Tahun 2025 menjelaskan bahwa penambahan modal negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Hal itu sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, pemerintaha Prabowo memiliki program andalan 3 juta rumah, dengan membangun hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut terbagi menjadi dua sebaran, 2 juta unit di pedesaan/pesisir, sementara 1 juta unit di perkotaan. ====[4] (ins/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ SMF (www.cnnindonesia.com)^ rumah murah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) membidik dapat membiayai pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi (RRE) hingga tahun 2029 nanti. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo menyebut target tersebut merupakan bagian dari roadmap perumahan emisi rendah yang dicanangkan bank pelat merah tersebut. Menurutnya jumlah rumah rendah emisi yang dibangun BTN bisa mencapai 200.000 unit pada tahun 2030. Program pembangunan ini sendiri telah berjalan sejak kuartal IV-2024. "Jadi sampai 2029 harapannya kita mau membangun 150 ribu unit rumah rendah emisi. Sampai 2030 kita expect 200 ribu unit rumah rendah emisi," kata Setiyo saat media briefing di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi Utara, Rabu (4/1/2026). Oleh karena itu, dibutuhkan banyak material rumah rendah emisi. RRE sendiri bersifat efisiensi energi, efisiensi air, pengolahan sampah, dan pengurangan sampah. Di tahun 2025, Setiyo memaparkan BTN telah membiayai 11.412 unit RRE. Jumlah itu setara dengan menanam 2.627 pohon, atau mengurangi 157,6 ton CO2. "Tahun lalu ya 2025 kita sudah menyelesaikan 11 ribu unit rumah atau equal dengan kita nanam 2.627 pohon per tahun. Anda bayangin lumayan, at least bisnisnya jalan tapi seimbang juga dengan keberlanjutan lingkungan," terang Setiyo. Ia menjabarkan bahwa rata-rata pembiayaan RRE berjumlah Rp200 juta per unit. Maka, total portofolio RRE di BTN saat ini sekitar Rp2,28 triliun. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengungkapkan alasan pemerintah batal merumahkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC[2]) meski tengah melakukan reformasi besar-besaran. Menurut Purbaya, langkah tersebut tidak memungkinkan dilakukan karena terbentur aturan kepegawaian dan berisiko menimbulkan persoalan hukum. "Kalau di pajak, di keuangan, atau pegawai negeri, kita tidak bisa sembarangan merumahkan. Saya sempat tanya, 'saya rumahin saja bisa enggak?'. Ternyata enggak bisa. Nanti bisa dituntut di PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dan kalah. Jadi akhirnya tidak jadi," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebagai gantinya, Kemenkeu memilih melakukan rotasi dan mutasi jabatan sebagai bagian dari reformasi internal. Di DJBC, pemerintah telah mengganti sekitar 34 pejabat yang bertugas di wilayah sentral atau dinilai memiliki kinerja yang tidak optimal. Langkah ini disebut sebagai upaya shock therapy untuk memperbaiki pengawasan dan pelayanan. Reformasi serupa juga dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam waktu dekat, lebih dari 45 pegawai pajak akan dipindahkan dari wilayah yang dianggap 'gemuk' ke daerah yang lebih sepi. Rotasi ini menyasar pegawai yang dinilai masih memiliki relasi intens dengan wajib pajak tertentu. "Minggu ini kita akan pindahkan lebih dari 45 orang ke tempat-tempat yang lebih sepi," katanya. Di sisi lain, pegawai yang dinilai memiliki integritas dan kinerja baik justru akan ditempatkan di posisi yang lebih strategis. Pemerintah berharap pendekatan ini mampu memperbaiki tata kelola tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Purbaya juga menyinggung adanya penindakan hukum terhadap oknum aparat di daerah, termasuk operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum, meski tetap memberikan pendampingan secara proporsional. "Saya akan mendampingi secara hukum, tapi tidak akan intervensi. Kalau salah ya bersalah, kalau tidak ya jangan di-abuse," tegasnya. ====[3] (del/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ DJBC (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk industri pasar modal Indonesia. Kabarnya Prabowo ikut memberikan masukan dalam merespons fenomena yang terjadi saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terguncang karena mengumuman penyesuaian free float dari MSCI. "Arahannya bahwa bursa kita ini harus sesuai dengan standar yang paling tinggi. Standar internasional yang tinggi, karena itu kan juga menciptakan kepercayaan [investor]," kata Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (4/2/2026). Menurutnya, pasar modal harus berjalan dengan sangat transparan karena sangat menentukan kenyamanan berinvestasi baik partisipasi modal, serta untuk menentukan investasi dalam jangka panjang lainnya. Beberapa waktu lalu, Danantara bersama pemerintah sempat mengadakan pertemuan untuk membahas fenomena yang terjadi di pasar saham akibat merespons sikap MSCI. Dalam pertemuan itu, Danantara menyampaikan perkembangan terkini sekaligus memberikan masukan untuk industri pasar modal. "Kami bersama-sama dengan kementerian yang memiliki bidang perekonomian itu. Bersama-sama dengan Pak Airlangga, dengan Pak Purbaya, menyampaikan ke beliau perkembangan apa, terus apa yang dilakukan dalam rangka, Kita tidak hanya merespons MSCI, tapi untuk lebih meningkatkan Bursa kita," jelasnya. Ia menambahkan, industri pasar modal Indonesia harus menjadi lebih baik dan lebih transparan untuk mengembalikan kepercayaan pada investor baik domestik maupun asing. "Lebih transparan dan kepercayaannya juga lebih meningkat, baik dalam maupun luar negeri. Gitu yang kita sampaikan," tutupnya. (dem/dem) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] menyoroti lonjakan restitusi pajak[2] yang mencapai ratusan triliun rupiah dan dinilai berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak[3] neto. Menurut Purbaya, besarnya restitusi perlu dicermati karena memengaruhi kinerja pendapatan negara meski penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi. "Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Itu naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya. Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026. "Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun," ujarnya. Namun, Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak. Ia menyebut lonjakan restitusi pada 2025 dipengaruhi oleh pemindahan restitusi dari tahun-tahun sebelumnya. "Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025," ujarnya. Menurut Purbaya, apabila faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah. "Dengan perhitungan yang sama, kalau enggak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling sekitar Rp270 triliun," katanya. Ia menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi penerimaan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara. "Itu akan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik," ujar Purbaya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya mengungkapkan lonjakan restitusi pajak menjadi salah satu faktor yang menekan penerimaan pajak hingga Oktober 2025. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mencatat restitusi pajak mencapai Rp340,52 triliun, meningkat 36,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan restitusi tersebut menyebabkan penerimaan pajak neto hingga Oktober 2025 tercatat Rp1.459,03 triliun atau turun 3,86 persen secara tahunan, meski penerimaan bruto menunjukkan kinerja yang relatif solid. ====[4] (del/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ restitusi pajak (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Chief Operating Officer (COO) Danantara[1] Dony Oskaria[2] membeberkan kondisi terkini PT Krakatau Steel[3] (Persero) Tbk (KRAS) usai menerima suntikan dana sebesar Rp4,9 triliun dari PT Danantara Aset Management (Persero). Dony mengatakan Krakatau Steel saat ini bergerak menuju kondisi finansial yang lebih sehat setelah menjalani berbagai langkah transformasi. "Krakatau Steel hari ini sudah memasuki fase menuju sehat secara finansial," kata Dony dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (4/2/2026). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dony menjelaskan perbaikan dilakukan secara menyeluruh melalui intervensi keuangan, operasional, hingga tata kelola perusahaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya restrukturisasi untuk memulihkan kinerja Krakatau Steel. Sebagai pemegang saham, Danantara melalui PT Danantara Aset Management memberikan dukungan pendanaan kepada Krakatau Steel dengan skema pinjaman pemegang saham (shareholder loan) senilai Rp4,9 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung penyehatan perusahaan. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dana pinjaman dialokasikan untuk modal kerja sebesar Rp4,18 triliun serta program pengunduran diri sukarela atau golden handshake (GHS) dan penyehatan dana pensiun senilai Rp752,8 miliar. Modal kerja tersebut akan digunakan untuk pembelian bahan baku pabrik Hot Strip Mill (HSM), Cold Rolled Coil (CRM), serta mendukung pasokan bahan baku pabrik pipa. Sementara itu, pendanaan untuk program GHS dan dana pensiun dilakukan melalui mekanisme lump sum window. "Transaksi ini sangat dibutuhkan oleh Perseroan untuk mendukung pemulihan bisnis baja pasca penyelesaian perbaikan HSM serta menjaga keberlanjutan program Restrukturisasi Utang yang telah efektif pada Oktober 2025. Dukungan pendanaan ini menjadi sangat krusial agar kegiatan operasional dapat berjalan secara optimal sesuai rencana," tulis Manajemen Krakatau Steel dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI, pada Rabu (24/12/2025) lalu. Manajemen Krakatau Steel menyatakan dukungan pendanaan ini krusial untuk menjaga keberlanjutan operasional dan mendukung pemulihan bisnis baja setelah perbaikan fasilitas produksi, sekaligus menopang program restrukturisasi utang yang telah efektif sejak Oktober 2025. Krakatau Steel dan Danantara Aset Management juga telah menandatangani perjanjian pinjaman pada 19 Desember 2025. Pinjaman tersebut terdiri dari dua skema, yakni pinjaman modal kerja Rp4,18 triliun dengan tenor minimal lima tahun dan pinjaman Rp752,8 miliar dengan tenor minimal enam tahun. "Dengan adanya dukungan pendanaan melalui Pinjaman Pemegang Saham, Perseroan akan memiliki likuiditas yang lebih kuat, sehingga mampu menjalankan kegiatan operasional secara lebih optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan biaya produksi serta peningkatan daya saing produk Perseroan," tulis manajemen. ====[4] (lau/pta) References^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ Dony Oskaria (www.cnnindonesia.com)^ Krakatau Steel (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO[2]) yang dilakukan sejumlah pengusaha melalui skema under-invoicing. [1] Praktik tersebut diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara selama bertahun-tahun. "Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menjelaskan upaya menutup kekurangan penerimaan negara semula diharapkan dapat dilakukan melalui pengelolaan dividen dan instrumen keuangan lainnya. Namun, setelah dievaluasi, pendekatan tersebut dinilai tidak cukup sehingga pemerintah harus memperkuat pengawasan di sektor kepabeanan dan perpajakan. "Jadi saya harus betul-betul mempraktikkan instrumen pajak dan bea cukai untuk mengurangi kebocoran dan mendeteksi under-invoicing semaksimal mungkin," ujarnya. Ia menjelaskan modus yang digunakan pengusaha dilakukan dengan mengekspor CPO ke negara tujuan seperti Amerika Serikat (AS), tetapi transaksi dilaporkan seolah-olah hanya sampai negara transit, seperti Singapura. Nilai ekspor yang dilaporkan ke Indonesia pun diduga jauh lebih rendah dari harga sebenarnya di negara tujuan akhir. "Yang dilaporin ke kita yang ke Singapura saja. Harga yang dilaporkan rata-rata setengah dari harga yang di Amerika. Untungnya diambil di perusahaan perantara di Singapura," ujar Purbaya. Menurutnya, praktik tersebut terdeteksi setelah Kementerian Keuangan memanfaatkan sistem digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mencocokkan data lintas negara. Dari hasil penelusuran awal, pemerintah telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar dan menemukan indikasi manipulasi nilai ekspor secara signifikan. "Kita sekarang bisa dapat data itu. Data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa," katanya. Sang Bendahara Negara menyebut pemerintah tengah mendalami apakah data transaksi di negara tujuan ekspor dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah telah mengantongi bukti awal yang kuat untuk menindaklanjuti temuan tersebut. "Studinya sudah clear. Ini sedang dihitung apakah data itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak, tapi paling tidak kita sudah punya bukti awal," ujarnya. Ia menambahkan pengusutan praktik serupa di sektor batu bara belum menunjukkan hasil yang sama, namun pemerintah akan memprioritaskan penindakan di sektor CPO. Menurut Purbaya, perbaikan penerimaan negara tahun ini diharapkan berasal dari penguatan ekonomi serta penutupan celah kebocoran pajak dan bea cukai. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya mengungkap dugaan pelanggaran ekspor di sektor kelapa sawit melalui praktik under-invoicing dan penggunaan faktur fiktif. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan instansinya telah mengumpulkan sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 wajib pajak strategis sektor sawit untuk sosialisasi dan pembenahan kepatuhan. ====[3] (del/sfr) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ CPO (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu[1]) Purbaya Yudhi Sadewa[2] mencatat realisasi penerimaan negara[3] hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun. Capaian tersebut tumbuh 9,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan terutama ditopang oleh kinerja penerimaan pajak yang mencatatkan pertumbuhan tinggi. "Alhamdulillah, hingga 31 Januari 2026, realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,8 persen secara tahunan," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menjelaskan pertumbuhan penerimaan negara pada awal tahun ini didorong oleh penerimaan pajak yang tumbuh 30,8 persen (yoy). Kinerja tersebut berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7 persen, serta penurunan signifikan restitusi pajak hingga 23 persen. Alhasil, seluruh jenis pajak mencatatkan pertumbuhan neto positif. "Kinerja ini terutama ditopang penerimaan pajak yang tumbuh tinggi, mencapai 30,8 persen year on year," katanya. Berdasarkan paparannya, hingga 31 Januari 2026 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp138,9 triliun atau setara 5,2 persen dari target APBN 2026. Sementara itu, total pendapatan negara mencapai 5,5 persen dari target APBN tahun berjalan. Di sisi lain, Purbaya mencatat kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami kontraksi. PNBP tercatat menurun 19,7 persen secara tahunan. "Kinerja PNBP juga melemah dengan pertumbuhan negatif sebesar 19,7 persen, akibat tidak berulangnya setoran dividen perbankan sebesar Rp10 triliun pada tahun sebelumnya," ujarnya. Data Purbaya menunjukkan realisasi PNBP hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp33,9 triliun atau sekitar 7,4 persen dari target APBN. Selain PNBP, penerimaan kepabeanan dan cukai juga tercatat mengalami kontraksi 14 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh meningkatnya impor dengan tarif nol persen serta penurunan harga komoditas, khususnya crude palm oil (CPO). Kendati demikian, Purbaya menilai capaian penerimaan pajak pada Januari memberikan sinyal positif terhadap arah perekonomian nasional. "Gambaran penerimaan pajak bulan Januari ini menunjukkan bahwa memang terlihat adanya pembalikan arah ekonomi, sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dibandingkan tahun lalu," ujarnya. ====[4] (del/ins) References^ Menkeu (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ penerimaan negara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan jajarannya tengah berdiskusi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terkait dengan rencananya mengambil alih salah satu lembaga keuangan di bawahnya. Hal ini dilakukan agar Kementerian Keuangan bisa bertanggung jawab langsung dalam mengelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sayangnya, menurutnya, Danantara belum merestui niatnya mengambil alih salah satu lembaga keuangan. "Saya sedang diskusi sama Danantara untuk ngambil KUR-nya. Salah satu unitnya, saya tertarik Sama PNM (Permodalan Nasional Madani) sebetulnya. Tapi sampai sekarang belum dikasih sama Danantara," kata Purbaya, saat ditemui di DPR, Rabu (4/2/2026). Dia mengatakan jika PNM diberikan kepada Kemenkeu, dia akan menjadikan PNM penyalur KUR penuh. "Jadi rencana saya akan pakai itu, kalau dikasih, sebagai penyelur KUR yang betul-betul," paparnya. Artinya, Purbaya ingin PNM bisa menjadi special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Purbaya menjelaskan Kemenkeu harus membayar subsidi bunga KUR hampir Rp 40 tahun per tahun. Jika dia punya SMV sendiri, maka dia akan menyalurkan Rp 40 triliun langsung ke nasabah KUR-nya. "Dalam 4 tahun kan saya punya 1 bank kecil Dengan modal Rp 160 triliun. Itu udah besar dan bisa memberikan KUR yang lebih baik dan uang saya ga hilang setiap tahun 40. Saya berpikir: Apakah saya bisa usahakan seperti itu? Nanti saya diskusikan," ujarnya. "Bukan diskusikan. Saya mau beli dari Danantara. Nanti kalau gak ngasih kita naikin aja pajak dia," katanya seraya bercanda. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Mochamad Andy Arslan Djunaid mengundurkan diri dari kursi komisaris utama PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS). Surat pengunduran diri Andy telah diterima JMAS pada 2 Februari 2026. "Bersama ini kami menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 2 Februari 2026, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk ("Perseroan") telah menerima Surat pengunduran diri Komisaris Utama, Bapak Mochamad Andy Arslan Djunaid," tulis Direktur Utama JMAS Basuki Agus dalam keterbukaan informasi, Rabu (4/2/2026). Basuki menuliskan bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan usaha dan operasional perusahaan tetap berjalan. Pengunduran diri Andy akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Adapun saat ini kursi dewan komisaris JMAS diisi oleh Sachroni, Ahmad Nugraha, dan Dhimas Achmad Sidharta. Sebagai informasi, Andy mulai menjabat sebagai komisaris utama JMAS sejak 2014. Selain itu dia juga tercatat sebagai Ketua Umum, Koperasi Simpan Pinjam Jasa sejak 2010. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa Efek Indonesia (BEI[1]) mengungkap 267 emiten terancam didepak dari pasar modal[2] (delisting) apabila tak memenuhi ketentuan free float baru yang semula 7,5 persen menjadi 15 persen. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebut 49 di antaranya tercatat mempunyai kapitalisasi pasar besar yang berasal dari berbagai sektor. "Kalau kita zooming lagi nih 267 itu, ada 49 di dalamnya yang sudah memberikan kontribusi 90% dari total market cap. Jadi, kita coba sasar dulu nih yang 49 ini walaupun seluruhnya 267 harus memenuhi gitu kan ya," ujar Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (4/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Karenanya, BEI mendorong 49 emiten tersebut sebagai proyek percontohan (pilot project). "Kami di Bursa (BEI) dan OJK, tadi Pak Hasan (Pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK) juga menyampaikan men-support rencana-rencana mereka dan kita akan upayakan yang terbaik termasuk mapping tindakan korporasi apa yang mereka dapat lakukan," jelasnya. Nyoman mengatakan emiten-emiten yang belum memenuhi free float 15 persen di kemudian hari berpeluang dikenakan sanksi delisting atau penghapusan pencatatan saham. Hal ini pun juga disebut telah masuk dalam draft perubahan aturan BEI, yang mengatur sanksi dari denda, suspensi, hingga delisting. Terkait periode suspensi, Nyoman menerangkan BEI menetapkan batas waktunya adalah selama 24 bulan. Apabila ditemukan tak ada perbaikan di kemudian hari, BEI bakal melakukan delisting dan mewajibkan emiten terkait untuk buyback saham. "Kita kasih waktu 24 bulan. Kalau memang tidak juga melakukan hal-hal yang mesti direspon, kan udah cukup tuh periodenya, dikenain sanksi dan lain-lain. Terus disuspensi. Nah pada saat itulah kita meminta mereka melakukan delisting dengan tetap menjaga proteksi kepada investor," ujar Nyoman. ====[3] (fln/sfr) References^ BEI (www.cnnindonesia.com)^ pasar modal (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa buka suara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT[2]) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK[3]) yang menyasar pegawai pajak dan bea dan cukai hari ini, Rabu (4/2). Menurut Purbaya, operasi itu bisa menjadi terapi kejut (shock therapy) bagi jajaran anak buahnya untuk memperbaiki kinerja. "(OTT) Ini juga mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami," ujar Purbaya saat Rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia juga memastikan akan memberikan pendampingan secara hukum. Namun, ia tidak akan melakukan intervensi. "Saya tidak akan intervensi hukum, dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden, minta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu," ujarnya. Ia juga menegaskan apabila terbukti bersalah, ia tak mempermasalahkan jika anak buahnya dihukum sesuai peraturan yang berlaku. "Saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya," tegasnya. KPK hari ini melakukan OTT terhadap pegawai Kantor Pratama Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Operasi tersebut terkait restitusi pajak. Pada saat yang bersamaan, lembaga antirasuah itu juga melakukan OTT di Jakarta menyasar pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Ya benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai OTT di Ditjen Bea dan Cukai. Namun, Fitroh belum bisa memberi informasi banyak mengenai operasi senyap di Jakarta tersebut. Terpisah, Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo mengkonfirmasi operasi tersebut. "Saat ini, sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC (Bea Cukai)," ujar Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo kepada CNNIndonesia, Rabu (4/2). Budi menegaskan instansinya berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. "Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut," ujarnya. ====[4] (del/sfr) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ OTT (www.cnnindonesia.com)^ KPK (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara[1]) mengungkapkan rencana pembangunan pabrik baja[2] baru di Indonesia. Proyek tersebut dijadwalkan masuk tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking bulan depan, dan diharapkan mampu menambah kapasitas 3 juta ton baja. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pembangunan pabrik baja baru merupakan bagian dari roadmap pengembangan industri nasional yang tengah disiapkan Danantara, khususnya di sektor hilirisasi dan penguatan industri hulu baja. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Salah satu proyek hilirisasi yang dilakukan Danantara tahun ini adalah pengembangan upstream industri baja yang akan segera kita groundbreaking bulan depan, dengan penambahan kapasitas 3 juta ton baja," ujar Dony dalam rapat kerja dan dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2). Dony menyebut, pengembangan industri baja diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor, seiring meningkatnya kebutuhan baja dalam negeri. Selama ini, konsumsi baja nasional masih didominasi oleh produk impor. Selain pembangunan pabrik baja baru, Danantara juga melakukan perbaikan terhadap PT Krakatau Steel Tbk yang dinilai telah memasuki fase pemulihan kondisi keuangan. Menurut Dony, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan industri strategis nasional. "Sebenarnya ke depan kita ingin industri kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu beberapa proyek sedang kami lakukan, berkaitan dengan baja, termasuk perbaikan terhadap Krakatau Steel. Krakatau Steel hari ini sudah memasuki fase menuju sehat secara finansial, Danantara sudah melakukan intervensi dan perbaikan terhadap kesehatan Krakatau Steel," kata Dony. Danantara juga mendorong industrialisasi perusahaan-perusahaan yang berada dalam lingkup pengelolaannya, termasuk di sektor perkapalan dan perkeretaapian, guna memperkuat rantai pasok industri nasional. "Kami berharap kebutuhan baja kita hari ini masih didominasi impor, dengan mengembangkan pabrik baja kita ke depan di upstream yang akan groundbreaking bulan depan dengan kapasitas produksi 3 juta ton per tahun, tentu harus ada keberpihakan pemerintah untuk melindungi industri yang sedang kita kembangkan," ucap Dony. Dony menegaskan, pengembangan industri baja memerlukan dukungan dan keberpihakan pemerintah agar industri dalam negeri mampu bersaing dan menjadi pemasok utama bagi sektor-sektor turunan di dalam negeri. "Karena tanpa daripada keberpihakan tentu industri ini akan sulit bersaing ke depan. Kami berharap ada keberpihakan kita memajukan industri baja yang ke depannya tentu jadi suplai bagi industri turunannya," pungkasnya. ====[3] (inn/inn) References^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ pabrik baja (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham produsen perhiasan terbesar di dunia asal Denmark, Pandora, dilaporkan terjun bebas hingga hampir 7%. Ini terjadi setelah para analis memperingatkan adanya tekanan ganda dari lonjakan harga perak dan sikap kehati-hatian konsumen. Penurunan tajam sebesar 6,7% pada perdagangan sore hari Selasa tersebut memutus tren penguatan yang sempat terjadi selama dua hari sebelumnya. Ini sekaligus memperparah kinerja saham perusahaan yang telah merosot 46% sepanjang tahun 2025 dan turun 26% sejak awal tahun 2026. Analis dari Jefferies secara resmi menurunkan peringkat saham Pandora dari Buy menjadi Hold. Mereka menyebut perusahaan kini berada di posisi yang sangat sulit akibat kondisi ekonomi makro dan fluktuasi harga bahan baku. "Pertemuan antara konsumen yang lebih tertekan dan tingginya harga perak membuat bisnis ini terjepit," ungkap analis Jefferies dalam nota penelitian dikutip Rabu (4/2/2026). Lonjakan harga perak menjadi faktor utama yang membebani margin keuntungan Pandora. Meskipun sempat terjadi aksi jual perak dalam beberapa hari terakhir, harganya tetap bertahan hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan setahun lalu. Berdasarkan model perhitungan Jefferies, kondisi ini berpotensi memangkas laba perusahaan hingga 60% pada tahun 2027. Perusahaan dalam bahaya dalam jangka panjang. "Masalah yang paling berbahaya adalah keraguan jangka panjang untuk terlibat dalam nama tersebut, mengingat pergerakan harga perak. Ini berarti meskipun harga perak turun dan saham naik karena momentum pendapatan mekanis, keterlibatan investor akan lambat untuk kembali," tambah nota Jefferies tersebut. Jefferies juga memangkas target harga saham Pandora menjadi 530 krone Denmark atau sekitar US$ 84 (Rp 1.411.200). Ini jauh merosot dari target sebelumnya sebesar 850 krone. "Dengan harga perak yang kini berfluktuasi, kami enggan untuk mendukung rekomendasi aktif yang tunduk pada situasi khusus dan masukan yang volatil," tegas analis. "Kami ragu peralihan ke pelapis perak atau baja tahan karat akan menjadi obat mujarab mengingat kompleksitas manufaktur tambahan dan potensi penurunan penawaran pelanggan yang tersirat," tambah mereka. Tekanan ini diperparah oleh fenomena ekonomi berbentuk K (K-shaped economy). Di mana kelompok pelanggan inti Pandora yang berpenghasilan rendah kesulitan menghadapi kenaikan biaya hidup. Sebagai upaya melawan kenaikan biaya input, Pandora sebenarnya telah menaikkan harga produknya sekitar 14%. Namun langkah ini justru merusak minat beli konsumen. Analis Citi yang sebelumnya telah menurunkan peringkat saham Pandora menjadi Netral pada Januari juga turut menyoroti risiko kelelahan konsumsi perhiasan. "Visibilitas jangka pendek telah berkurang drastis, diperburuk oleh lingkungan makro yang volatil di AS dan Eropa (sekitar 80% dari penjualan) serta potensi kelelahan merek dan konsumsi perhiasan," jelas mereka. Di pasar komoditas, harga perak sendiri sempat mengalami hari terburuknya sejak 1980 pada hari Jumat lalu setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pencalonan Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve (Fed) berikutnya. Langkah ini meredakan kekhawatiran atas independensi bank sentral yang sebelumnya memicu pelarian investor ke aset aman seperti logam mulia. (sef/sef) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Saham PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) akan memasuki periode penawaran tender wajib (mandatory tender offer) menyusul perubahan pengendali perusahaan besok, Kamis (5/2/2026). Pengendali baru FITT, PT Jinlong Resources Investment (PT JRI), menawarkan pembelian saham publik dengan harga Rp296 per saham. Penawaran tender wajib ini berlangsung selama 5 Februari hingga 6 Maret 2026, dengan tanggal penyelesaian pembayaran pada 16 Maret 2026. Dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan pada 4 Februari 2026, PT JRI menyatakan akan membeli sebanyak-banyaknya 271,87 juta saham FITT atau setara 20,84% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Nilai maksimum dana yang disiapkan untuk tender ini mencapai sekitar Rp80,47 miliar. Tender wajib ini dilakukan setelah PT JRI mengakuisisi FITT secara bertahap hingga menguasai 79,16% saham perseroan. Akuisisi tersebut dilakukan melalui pembelian saham dari pemegang saham lama serta sejumlah pemegang saham lain pada Desember 2025, sehingga memicu kewajiban tender sesuai ketentuan POJK No. 9/POJK.04/2018. Manajemen menjelaskan, harga tender Rp296 per saham telah memenuhi ketentuan regulator karena lebih tinggi dibandingkan harga akuisisi sebelumnya, serta sejalan dengan rata-rata harga tertinggi perdagangan saham FITT selama 90 hari kalender sebelum pengumuman negosiasi pengambilalihan. Pelaksanaan tender akan dilakukan melalui mekanisme crossing di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan PT CGS International Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan efek yang ditunjuk dan PT Bima Registra sebagai biro administrasi efek. PT JRI menegaskan bahwa penawaran tender wajib ini tidak bertujuan untuk melakukan delisting atau go private. Namun, apabila seluruh saham publik terserap dan kepemilikan pengendali melampaui 80%, PT JRI akan melaksanakan kewajiban pengalihan kembali saham (re-float) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pada perdagangan hari ini, Rabu (4/2/2026) saham FITT lompat 18,6% ke level 510 per pukul 14.55 WIB. Akan tetapi sepanjang tahun berjalan, saham FITT mengalami koreksi 6,25%. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber