bot

Jakarta, CNBC Indonesia- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri meggeledah kantor sekuritas PT Shinhan Sekuritas di kawasan SCBD pada Selasa, 3 Februari 2026, terkait perkara tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Melansir keterangan resmi, perkara ini menyangkut proses IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk yang berkode saham PIPA yang dijamin emisi efeknya oleh Shinhan Sekuritas. Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 04/02/2026) berikut ini. Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama Quickpro Berjangka Indonesia, Freddy Chandra optimistis terhadap prospek investasi di perdagangan berjangka 2026 seiring dengan tren penurunan suku bunga. Di era bunga rendah, investor cenderung meningkatkan minatnya terhadap instrumen investasi yang berisiko tinggi seperti bursa berjangka. Saat ini volume transaksi dan likuiditas transaksi di bursa berjangka seiring dengan kembali aktifnya Investor ritel dan institusi di awal tahun 2026. Di tengah gejolak geopolitik global imbas perang Timur Tengah yang melibatkan AS-Iran, hingga drama pencaplokan Greenland telah mempengaruhi pergerakan harga komoditas dalam kontrak berjangka. Volatilitas harga komoditas berjangka ini maka investor dan trader disarankan untuk menjalankan risk management dalam mencari peluang di bursa berjangka. Seperti apa prospek investasi di bursa berjangka hadapi volatilitas global 2026? seperti apa minat investor muda di bursa berjangka? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Direktur Utama Quickpro Berjangka Indonesia, Freddy Chandra dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Rabu, 04/02/2026) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mengungkapkan aturan batas minimal porsi saham [2]publik yang diperdagangkan (free float[3]) dari 7,5 persen menjadi 15 persen diberlakukan bertahap hingga tiga tahun atau 2029. Saat ini, wasit industri jasa keuangan itu tengah menyusun rancangan peraturan kenaikan batas free float yang ditargetkan terbit pada Maret 2026 mendatang. Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi mengatakan dalam draf aturan free float yang baru, target pemenuhan free float oleh emiten-emiten akan dilakukan bertahap setiap tahunnya sampai mencapai angka 15 persen pada tahun ketiga. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Secara umum target antara pertama kita akan dorong untuk dilakukan di satu tahun pertama. Kemudian akan ada milestone berikutnya di tahun kedua dan terakhir di tahun ketiga menuju ke keseluruhan pemenuhan angka free float di minimum 15 persen," ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (4/2). Hasan menjelaskan pada tahun pertama akan dikelompokkan emiten-emiten yang harus meningkatkan free float sampai 10 persen dan kemudian akan berjenjang seterusnya hingga mencapai angka 15 persen. "Tahun pertama akan ada pengelompokan kelompok emiten. Misalnya ada kelompok yang ditargetkan di tahun pertama meningkat menjadi 10 persen dari kondisi sekarang. Kemudian berjenjang seterusnya sampai dengan angka 15 persen," jelasnya. Ia menerangkan peningkatan free float berhubungan dengan hak para pemegang saham sehingga akan diawali dengan penetapan keputusan aksi korporasi lebih dahulu. Meski aturan free float baru akan mulai diimplementasikan sejak peraturan diterbitkan, Hasan menjelaskan hal tersebut akan tetap berproses dengan ketentuan perundangan dan akan memberikan waktu bagi emiten untuk bisa meningkatkan angka free float-nya. "Itulah kenapa kita perlu memberi ruang waktu yang cukup agar semua proses ini selain meningkatkan kedalaman pasar melalui peningkatan free float tapi tetap dijaga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," terang Hasan. Di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Wahyudi Hartono mengungkapkan penerapan peningkatan porsi free float secara bertahap sesuai masukan dari mereka. "Sebaiknya dilakukan step by step. Itu lebih umum lah dipasarkan, coba jualan, coba dulu segini, nanti lihat laku atau enggak. Kalau ternyata ada strategi khusus itu memang harus dilakukan sesuai dengan permintaan pasar," ujar Armand. Armand pun mengatakan dalam memenuhi aturan free float baru, pada awalnya emiten-emiten di Indonesia harus meningkatkan kualitasnya hingga menembus kelas dunia. "Karena untuk jangka panjang, sebuah pasar modal Indonesia kalau mau menjadi kelas dunia, emitennya juga harus menjadi kelas dunia. Tentu harus cukup banyak investornya yang lebih banyak lah dari Indonesia maupun di global itu yang utama," katanya. ====[4] (fln/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ free float (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Rabu (4/2/2026). Merujuk data Refinitiv, rupiah menutup perdagangan hari ini dengan pelemahan sebesar 0,06% atau terdepresiasi ke level Rp16.765/US$. Kondisi rupiah berbalik dari perdagangan sebelumnya, di mana berhasil menguat 0,18% di level Rp16.755/US$. Sepanjang perdagangan, rupiah bergerak di rentang level Rp16.750/US$–Rp16.775/US$. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) per pukul 15.00 WIB terpantau tengah mengalami pelemahan sebesar 0,07% di level 97,367. Pergerakan rupiah di perdagangan hari ini, sebetulnya mendapatkan angin segar dari melemahnya dolar AS di pasar global, namun sayangnya rupiah masih belum mampu memanfaatkannya. Hal ini seiring dengan kondisi domestik yang masih belum pulih dari tekanan outflow di pasar saham Indonesia. Sebagai informasi, nilai tukar dolar AS sedang mengalami tekanan dan bergerak turun karena para pelaku pasar memilih untuk bersikap hati-hati sambil menunggu rilis data ekonomi terbaru Amerika Serikat. Data ini dianggap sangat krusial karena dapat memberikan petunjuk lebih jelas mengenai kebijakan bank sentral AS (The Fed), khususnya terkait seberapa cepat mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga di masa depan. Fokus utama investor saat ini tertuju pada laporan penggajian swasta dari ADP yang akan dirilis pukul malam ini, serta survei sektor jasa ISM yang menyusul setelah ADP. Menurut analis dari Danske Bank, angka yang keluar dari data ADP ini akan memberikan gambaran awal atau sinyal bagi pasar mengenai apa yang bisa diharapkan dari laporan tenaga kerja utama (nonfarm payrolls). Laporan nonfarm payrolls yang seharusnya sudah rilis hari Jumat lalu ini memang sempat tertunda akibat adanya penutupan sebagian layanan pemerintah (partial government shutdown). Namun, kekhawatiran pasar sedikit mereda karena Presiden Trump telah menandatangani undang-undang untuk mengakhiri penutupan tersebut, sehingga penundaan data diprediksi tidak akan berlangsung lama. Dari dalam negeri, optimisme terhadap rupiah masih disuarakan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pergerakan rupiah saat ini belum mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia atau masih undervalued. Ia bahkan meyakini rupiah berpotensi menguat signifikan dalam waktu dekat. "Saya sudah bilang Rp16.500, tapi sepertinya Anda belum puas. Saya rasa sekarang, nilai tukar bisa mendekati Rp15.000 terhadap dolar, tidak akan terlalu sulit. Saya tidak bisa berbicara atas nama bank sentral," ujarnya. CNBC INDONESIA RESEARCH (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bursa Efek Indonesia (BEI[1]) mengawasi ketat saham[2] PT Minna Padi Asset Manajemen (PADI) dan PT Multi Makmur Lemindo (MML) Tbk (PIPA). Pengawasan itu dilakukan usai pegawai BEI terseret kasus 'saham gorengan' PADI dan ditetapkan jadi tersangka setelah Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia, Selasa (3/2) kemarin. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengungkapkan otoritas pasar modal akan bertindak sesuai dengan kewenangannya dengan memperketat sisi pengawasan terhadap emiten terkait. Ia pun menekankan pihak regulator tak perlu melakukan intervensi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami akan sesuaikan mekanisme yang ada di bursa dalam hal dari sisi informasi sudah disampaikan, dalam hal dari sisi fluktuasi memang tidak perlu ada intervensi dari regulator, tentu kami akan lihat kondisi dinamisnya bergerak," ujar Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (4/2). Per pukul 14.00 WIB, bursa belum membekukan saham kedua emiten tersebut. Nyoman menegaskan proses hukum selanjutnya merupakan kewenangan Bareskrim Polri dan ia menyampaikan pihaknya akan mencermati pola transaksi emiten PIPA. "Kan ada informasi atas perusahaan tercatat kita yang diproses di aparat penegak hukum, tentu itu kewenangan dari mereka. Jadi, kita akan melihat dari sisi pola transaksi, terus kemudian kita lihat disclosure informasi. Jadi, tetap kita memastikan mekanisme pasar kita dulu, sesuai dengan ketentuan kita," terangnya. Saat ini, saham PIPA melemah hingga Auto Reject Bawah (ARB) sebesar 14,62 persen ke harga Rp181 per lembar saham. Pergerakan saham PIPA terpantau melemah sejak perdagangan tiga bulan terakhir sebesar 41,61 persen. Namun, saham emiten tersebut tercatat menguat hingga 1.408,33 persen apabila dilihat dalam perdagangan setahun terakhir. Pada saat melakukan initial public offering (IPO) pada 10 April 2023 lalu, PIPA meraup dana sebar sebesar Rp97 miliar. Dalam prosesnya, perusahaan menunjuk PT Shinhan Sekuritas sebagai penjamin efek PIPA. Namun, berdasarkan hasil penggeledahan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyatakan PIPA sebenarnya tidak layak melantai di BEI. Hal tersebut karena emiten tidak memenuhi persyaratan IPO dalam hal ketentuan valuasi aset. Kemarin, Bareskrim Polri telah menggeledah kantor Sekuritas Shinhan terkait kasus saham gorengan di Gedung Equity Tower, kawasan Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut penggeledahan itu merupakan pengembangan dari kasus pidana saham gorengan yang telah diputus pengadilan. "Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti," ujarnya dalam konferensi pers di lokasi. "PT Shinhan sekuritas Indonesia selaku Perusahaan penjamin emisi efek telah berperan sebagai Perusahaan sekuritas penjamin atas proses IPO dari PT MML," imbuhnya. Dalam kasus ini, Ade Safri mengatakan ada dua pelaku yang telah divonis yakni MBP selaku mantan Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2, Divisi PP1 PT BEI serta J selaku Direktur PT MML. Ia menjelaskan terpidana J melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut. "Dengan modus PT MML menggunakan jasa advisory PT MBP yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI yaitu Terpidana MBP," jelasnya. Ade Safri mengatakan dari pengembangan itu pihaknya kemudian menetapkan tiga tersangka baru yakni BH selaku Staf Unit Evaluasi & Pemantauan Perusahaan Tercatat 2, Divisi PP3 PT BEI. Kemudian DA selaku financial advisor dan RE selaku Project Manager PT MML yang bertugas untuk Initial Public Offering (IPO). "Penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikarenakan valuasi aset perusahaan sejatinya tidak memenuhi persyaratan," jelasnya. ====[3] (fln/sfr) References^ BEI (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Industri asuransi menyambut baik rencana pemerintah untuk meningkatkan limit investasi saham di dana pensiun dan asuransi dari sebelumnya 8% ke 20%. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan, pihaknya memandang positif langkah strategis yang diambil Pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar di tengah dinamika dan volatilitas yang terjadi. Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat mengatakan secara umum industri asuransi jiwa mengelola portofolio investasi dengan pendekatan jangka panjang yang berbasis manajemen risiko, mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle), kesesuaian aset dan liabilitas serta diversifikasi yang terukur, dengan mengacu pada kerangka regulasi yang berlaku serta disiplin tata kelola internal perusahaan. Emira menilai langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kinerja investasi industri asuransi jiwa di tengah berbagai dinamika pasar, sekaligus memastikan perusahaan tetap memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, termasuk pembayaran klaim. "Dengan demikian, meskipun ada kenaikan batasan investasi di instrumen saham, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa eksposur terhadap saham tidak mengganggu likuiditas maupun kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang," kata Emira kepada CNBC Indonesia, Rabu, (4/2/2026). Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan, porsi investasi saham di industri asuransi umum saat ini relatif sangat terbatas, rata-rata masih di bawah 5% dari total portofolio investasi. Hal ini mencerminkan karakter kewajiban asuransi umum yang cenderung jangka pendek serta kebutuhan likuiditas yang tinggi. "AAUI memandang wacana kenaikan batasan investasi saham sebagai opsi kebijakan yang perlu dikaji secara hati-hati dan berbasis profil risiko masing-masing perusahaan. Peningkatan batasan tidak serta-merta berarti peningkatan eksposur, karena keputusan investasi tetap harus mengacu pada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta kecukupan modal," jelas Budi. Budi pun menegaskan, fleksibilitas regulasi sebaiknya tetap disertai dengan penguatan tata kelola, pengelolaan risiko pasar, dan kapasitas internal perusahaan, agar tidak menimbulkan volatilitas yang berlebihan terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi. Sebelumnya, Pemerintah berencana menaikkan limit investasi dana pensiun (Dapen) dan asuransi di pasar modal Indonesia, dari sebelumnya 8 persen ke angka 20%. "Ini terkait regulasi baru sejalan dengan standar yang berpraktik di negara OECD. Indonesia berkomitmen untuk adopsi standar tersebut untuk mempertahankan standar emerging market," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, Jumat (30/1/2026). Dirinya berharap dengan begini pasar modal kita akan menjadi lebih kuat, adil dan kompetitif serta transparan. Langkah ini juga dikatakan akan memberi sinyal ke global market, meskipun faktor fundamental ekonomi Indonesia ditegaskan tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir ke kondisi makro ekonomi serta fiskal dalam negeri ke depan. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pegawai pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). "Benar (ada OTT). Di Kalsel," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, dikutip dari Detikcom, Rabu (4/2/2026). Adapun, Fitroh menjelaskan OTT dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Namun dia belum bisa merinci perihal jumlah pihak yang diamankan. "KPP Banjarmasin," tegas Fitroh. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Sejauh ini para pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun [1]menyatakan DPR masih menunggu surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto[2] sebelum memulai proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru. "Wilayah kewenangan pemerintah eksekutif itu menjadi wilayah kewenangannya pemerintah. Yang ditunggu oleh DPR itu adalah, kalau surat dari pemerintah, yaitu surat dari Bapak Presiden, sudah masuk, maka kita akan secepatnya melaksanakan apa yang dimandatkan undang-undang, yaitu melakukan fit and proper dan mengambil keputusan," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Ia menegaskan DPR siap bergerak cepat setelah menerima surat tersebut, terlebih di tengah kondisi pasar yang membutuhkan kepastian. Menurut Misbakhun, DPR bersikap fleksibel dalam merespons kebutuhan eksekutif, khususnya ketika situasi dinilai mendesak. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "DPR itu sangat fleksibel terhadap kebutuhan kekuasaan eksekutif. Apalagi kalau ada situasi yang mendesak, DPR bisa bekerja sangat cepat dan memberikan respons yang cepat sebagai kebutuhan untuk masyarakat," katanya. Misbakhun menambahkan mekanisme yang ditempuh DPR tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, proses seleksi akan dilakukan sesuai prosedur begitu usulan resmi dari presiden diterima. Posisi Ketua Dewan Komisioner OJK sebelumnya dijabat oleh Mahendra Siregar yang mengundurkan diri setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pekan lalu. Bersamaan dengan itu, tiga pejabat OJK lainnya juga mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral di tengah gejolak pasar. Untuk mengisi kekosongan sementara, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK. Penunjukan tersebut bersifat sementara hingga ditetapkannya Ketua Dewan Komisioner OJK yang definitif. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, calon anggota Dewan Komisioner dipilih oleh DPR berdasarkan usulan presiden. Proses seleksi dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) yang dibentuk melalui keputusan presiden (keppres), dengan batas waktu paling lama dua bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan pembentukan pansel calon Ketua OJK telah dimulai. Ia menargetkan Ketua OJK definitif dapat ditetapkan dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan. ====[3] (del/sfr) References^ Misbakhun (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Aturan itu diundangkan, pada (22/12/2025). Dari aturan ini iuran JKK dan JKM pada program jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan keringanan dalam jangka waktu tertentu. "Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM pada program jaminan sosial ketenagerjaan untuk jangka waku tertentu bagi peserta bukan penerima upah, dengan tetap memberikan perlindungan bagi peserta bukan penerima upah dari risiko kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, dan kematian," tulis, Pasal 2, dikutip Rabu (4/2/2026). Pada pasal 3 tertulis, bahwa iuran yang diberikan keringanan merupakan peserta bukan penerima upah yang telah menjadi peserta aktif dan peserta baru, yang mendaftar sebagai peserta bukan penerima upah dalam program JKK dan JKM. Peserta bukan penerima upah yang dimaksud, mencakup pekerja di luar hubungan kerja dan/atau pekerja mandiri. Adapun bagi peserta bukan penerima upah yang iuran JKK dan JKM dibayarkan melalui APBN atau APBD dikecualikan dari penyesuaian iuran JKK dan JKM. "Besaran penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sebesar 50% dari iuran JKK dan JKM yang seharusnya dibayarkan oleh peserta bukan penerima upah," tulis Pasal 4. Adapun dasar perhitungan Iuran JKK dan JKM sebagaimana sebagaimana diatur dalam aturan itu : a. Besaran Iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian b. Besaran Iuran JKM sebesar Rp6.800 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Penyesuaian iuran JKK dan JKM juga tidak mengurangi manfaat program yang diterima peserta bukan penerima upah. Sedangkan waktu pemberian diskon tarif ini juga dibedakan berdasarkan sektor tertentu. a. Peserta Bukan Penerima Upah di sektor transportasi - Berlaku untuk Iuran JKK dan JKM bulan Januari 2026 - Sampai dengan Iuran JKK dan JKM bulan Maret 2027; dan b. Peserta Bukan Penerima Upah selain sektor transportasi - Berlaku untuk Iuran JKK dan JKM bulan April 2026 - Sampai dengan Iuran JKK dan JKM bulan Desember 2026. Dalam pejelasan tertulis, peserta bukan penerima upah di sektor transportasi yang dimaksud yaitu pengemudi layanan transportasi berbasis platfom, pengemudi tidak berbasis platform, dan kurir. Seperti diketahui, JKK dan JKM merupakan bentuk pelindungan bagi pekerja bukan penerima upah atas risiko kecelakaan kerja dan kematian. Dari aturan itu dijelaskan keringan ini diberikan dalam rangka paket kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (emy/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Oktober 2025. Hal ini ditandai dengan penyerahan DIM RUU perubahan UU P2SK ke DPR. Ketika ditanya oleh wartawan terkait penyelesaian revisi UU P2SK Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengikuti lini masa pemerintah. Jika pemerintah menginginkan proses yang cepat, DPR dapat mempercepat pembahasan. Namun, apabila dibutuhkan waktu lebih untuk pembahasan yang lebih rinci, pihaknya dapat memfasilitasi waktu. "Nah, itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Pemerintah mau cepat, kita garap cepat, mau pemerintah ingin teliti dan kemudian lebih detail, kita bisa punya waktu yang lebih cukup," ujar Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (4/2/2026). Menurut Misbakhun, seluruh substansi pembahasan tersebut telah tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan diserahkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. "Kita akan membahas dengan sebaik-baiknya, tentunya kalau kita ingin membahasnya dengan baik, kita juga dengan hati-hati, bisa cepat, teliti, objektif, sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya itu kan semuanya sudah ada di DIM," ujar Misbakhun. "Karena apa DPR ini bisa rapat pada saat masa sidang, bisa juga rapat pada di luar masa sidang. Jadi semuanya bisa kita lakukan," tegasnya. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pembahasan revisi UU P2SK ini penting karena ekonomi Indonesia perlu didukung sektor keuangan yang sehat untuk mendorong percepatan pertumbuhan. Karena itu, diperlukan pendalaman, stabilitas, dan inklusi sektor keuangan. "Ini semua amat krusial. Sektor keuangan harus didorong sebagai mesin pertumbuhan yang mampu mengalirkan pembiayaan produktif dengan manajemen risiko yang sulit,"kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memulai rapat pembahasan dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Oleh karena itu, ia menekankan, reformasi sektor keuangan yang dimulai dengan penerbitan UU P2SK sejak 2023 lalu perlu diakselerasi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia. Dalam rapat ini, Purbaya menegaskan, pemerintah akan menyampaikan daftar inventaris masalah (DIM) dari RUU perubahan UU P2SK ke DPR melalui Komisi XI. Selanjutnya, pemerintah siap melakukan pembahasan dalam rapat panitia kerja alias panja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal dari Fraksi Gerindra. "Pemerintah menyampaikan DIM RUU perubahan UU P2SK ke DPR. Selanjutnya pemerintah siap melaksanakan pembahasan bersama DPR sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan peraturan perundang undangan yang berlaku," paparnya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dalam beberapa waktu terakhir agresif menelusuri kasus tindak pidana pasar modal. Kemarin, Selasa (3/2/2026), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas di kawasan SCBD pada Selasa, (3/2/2026). Berikut rangkuman fakta-fakta yang dirangkum CNBC Indonesia: 1. Pengembangan kasus yang sudah inkrah Penggeledahan kantor Shinhan Sekuritas tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) dengan terpidana eks Kepala Unit Evaluasi & Pemantauan Perusahaan Tercatat 2, Divisi PPI PT Bursa Efek Indonesia berinisial MBP dan eks Direktur PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) Junaedi. Dalam perkara tersebut Junaedi bersama-sama melakukan kegiatan perdagangan efek dengan menyampaikan fakta palsu dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli. Hal ini dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi dirinya. 2. Melibatkan pihak Bursa Efek Indonesia Kasus ini bermula dari dugaan rekayasa dalam proses penawaran saham perdana (IPO) PIPA. Dalam prosesnya, PT MML menggunakan jasa konsultan PT MBP, yang ternyata dimiliki oleh salah satu pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI) bernama MBP, kini sudah berstatus terpidana. Hasil penyidikan mengungkap fakta penting, yaitu PT MML tidak layak melantai di BEI. Penyebabnya, nilai aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya dipenuhi untuk bisa melakukan IPO. Meski demikian, proses IPO tetap berjalan. Dari aksi tersebut, PT MML berhasil menghimpun dana sekitar Rp97 miliar dari masyarakat. Dalam IPO ini, PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi efek (underwriter). 3. Tiga Tersangka Baru Dalam pengembangan perkara Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka baru dari pihak PIPA dan eks karyawan Bursa Efek Indonesia, yaitu mantan staf di Divisi Penilaian dan Pemantauan Perusahaan Tercatat BEI berinisial BH, penasihat keuangan berinisial DA, dan manajer proyek IPO dari PIPA berinisial RE. 4. Bareskrim Mendalami Peran Shinhan Sekuritas Adapun penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka proses penyidikan perkara. Sebagaimana diketahui, Shinhan berperan sebagai perusahaan pejamin atas IPO PIPA pada 10 April 2023. Kala itu PIPA mematok harga IPO Rp 105. Saham ini sempat menyentuh level tertinggi di Rp 625 pada 6 Oktober 2025. Pada perdagangan hari ini, Rabu (4/2/2026) harga PIPA terjerembab jatuh ke hingga menyentuh batas auto reject bawah (ARB) atau 15%. Bila dibandingkan dengan harga tertinggi harga saham PIPA sudah ambruk 71,04%. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi XI DPR[1] RI Mukhamad Misbakhun[2] merespons kekhawatiran soal potensi pelemahan independensi Bank Indonesia[3] (BI) menyusul wacana perluasan mandat bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Misbakhun, mandat tersebut justru sejalan dengan praktik bank sentral di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS). "Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan itu adalah salah satu fungsi Bank Sentral AS, The Fed. Ketika The Fed memandatkan itu di dalam undang-undangnya, tidak ada isu independensi," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mempertanyakan mengapa wacana serupa justru memunculkan polemik independensi ketika dibahas di Indonesia. Menurutnya, mandat bank sentral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan praktik umum di banyak negara. "Kalimat mengenai penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi itu hampir ada di seluruh bank sentral di dunia, dan tidak ada isu mengenai independensi," katanya. Misbakhun menilai perdebatan soal independensi muncul bukan karena substansi mandat tersebut, melainkan karena adanya pihak-pihak yang menggiring isu seolah-olah perluasan mandat akan menggerus independensi BI. Padahal, menurut dia, penguatan peran bank sentral justru bertujuan mendukung tujuan bernegara. "Kenapa ketika itu dimasukkan sebagai best practice bank sentral di Indonesia, lalu dihembuskan isu independensi? Itu yang perlu dipertanyakan," ujarnya. Ia menegaskan BI sebagai bank sentral tetap harus tunduk pada konstitusi. Dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state), kata Misbakhun, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Negara kesejahteraan itu harus diwujudkan. Kesejahteraan bisa tercapai kalau ekonomi tumbuh, tercipta lapangan pekerjaan, masyarakat punya penghasilan, dan punya kemampuan konsumsi," jelasnya. Menurut Misbakhun, keterlibatan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip independensi. Justru, peran tersebut merupakan bagian dari kontribusi bank sentral dalam mewujudkan amanat konstitusi. "Ketika bank sentral ikut serta mewujudkan konstitusi negara, kenapa kemudian isunya digeser menjadi isu independensi? Nah, itu yang harus ditanyakan," tegasnya. Isu independensi BI kembali mencuat usai Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mendapat persetujuan DPR RI untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Thomas sendiri merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hubungan keluarganya dengan orang nomor satu RI, Thomas berkomitmen menjaga independensi bank sentral dan menyatakan proses pengangkatannya telah melalui mekanisme fit and proper test sesuai ketentuan. Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya juga menegaskan pengisian jabatan deputi gubernur tidak akan memengaruhi independensi BI. Perry memastikan seluruh kebijakan bank sentral tetap diputuskan secara kolektif-kolegial oleh Dewan Gubernur sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia. ====[4] (del/ins) References^ DPR (www.cnnindonesia.com)^ Misbakhun (www.cnnindonesia.com)^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memastikan, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang tengah dibahas pemerintah akan dilakukan secara hati-hati. "Kita ingin kalau membahas Undang-Undang itu ingin sebaik mungkin, sehingga memberikan respon yang positif terhadap pasar, karena ini menyangkut Undang-Undang yang mengatur sektor jasa keuangan," kata Misbakhun saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Politikus Parta Golkar itu mengatakan, melalui revisi UU P2SK, pemerintah dan DPR ingin supaya ekosistem industri keuangan di Indonesia makin kuat, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan stabil. Namun, Misbakhun mengatakan, upaya untuk memperkuat regulasi pengelolaan industri keuangan itu akan dilakukan dengan mempertimbangkan sempat jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari 2026. Karenanya, dibahas dengan hati-hati dan melibatkan banyak pihak. "Industri keuangan kita perlu diatur lebih kuat lagi dalam undang-undang dan dengan adanya banyak kejadian di bursa dan pasar modal, maka ini salah satunya adalah untuk ingin mendengar lebih kuat lagi apa yang menjadi aspirasi para pelaku pasar modal ini untuk dikuatkan di dalam undang-undang," tegasnya. Misbakhun pun menjelaskan, sejumlah poin krusian yang akan dibahas di RUU usul inisiatif DPR ini mulai dari penguatan regulasi aset digital, bursa saham, kripto, hingga bank sentral, serta penegakan hukum di sektor keuangan, dan proses penganggaran LPS. "Jadi kita akan membahas dengan sebaik-baiknya, tentunya kalau kita ingin membahasnya dengan baik, kita juga dengan hati-hati, bisa cepat, teliti, objektif, sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya itu kan semuanya sudah ada di DIM (daftar inventarisir masalah)," kata Misbakhun. Sebagaimana diketahui, hari ini Pemerintah dan DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Oktober 2025. Pembasahan ini dimulai antara perwakilan pemerintah yang teridiri dari Menteri Keuangan, Menteri PANRB, Menteri Sekertaris Negara, serta Menteri Hukum bersama dengan Komisi XI DPR. "Sesuai Surat Presiden RI Nomor R72/Pres/11/2025 tanggal 27 November 2025, presiden telah menugaskan menteri keuangan bersama Menteri PANRB, Mensesneg, serta Menkum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tentang perubahan UU P2SK," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memulai rapat pembahasan dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Dalam rapat ini, Purbaya menegaskan, pemerintah akan menyampaikan daftar inventaris masalah (DIM) dari RUU perubahan UU P2SK ke DPR melalui Komisi XI. Selanjutnya, pemerintah siap melakukan pembahasan detail dalam rapat panitia kerja alias panja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal dari Fraksi Gerindra. "Pemerintah menyampaikan DIM RUU perubahan UU P2SK ke DPR. Selanjutnya pemerintah siap melaksanakan pembahasan bersama DPR sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan peraturan perundang undangan yang berlaku," paparnya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Revisi Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU P2SK akan memuat tambahan dua mandat Bank Indonesia (BI) terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memastikan perluasan mandat ini tidak akan menganggu independensi BI. Dia mencontohkan mandat bank sentral, The Fed, di Amerika Serikat (AS). Dia menuturkan The Fed memiliki tugas mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi ini tidak menganggu independensinya. "Kenapa ketika Indonesia ingin memasukkan itu, kemudian ada isu independensi. Dan kalimat mengenai penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dalam penciptaan lapangan kerja itu hampir di seluruh Bank Sentral seluruh dunia, tidak ada isu mengenai independensi," papar Misbakhun, setelah rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri PANRB, Rabu (4/2/2026). Dia menerangkan dua mandat baru ini dimasukkan ke dalam RUU P2SK karena keduanya sudah menjadi best practice di bank sentral seluruh dunia. Terkait dengan independensi, dia menilai BI adalah bank sentral Republik Indonesia, mereka harus tunduk pada konstitusi Indonesia. "Dia harus tunduk pada konstitusi Republik Indonesia, di mana negara kesejahteraan itu harus diwujudkan. Kesejahteraan itu bisa dicapai kalau ekonomi kita tumbuh, tercipta lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Ekonomi yang tumbuh itu adalah investasi," tegasnya. Misbakhun mempertanyakan jika bank sentral ikut serta dalam upaya mewujudkan konstitusi negara, kenapa isunya digeser ke arah 'independensi'. "Nah itu yang perlu ditanyakan mengenai isu independensi di sana," ujar Misbakhun. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, nama-nama calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum ada yang masuk dari pemerintah. Ia menegaskan, nama-nama calon pengganti Mahendra Siregar yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DK OJK pada 30 Januari 2026 sepenuhnya wewenang pemerintah, melalui panitia seleksi atau pansel. "Wilayah kewenangan pemerintah, eksekutif, itu menjadi wilayah kewenangannya pemerintah," kata Misbakhun saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Oleh sebab itu, ia menekankan, DPR hingga saat ini masih menunggu pemerintah memberikan nama-nama calon pengganti Mahendra. Saat ini posisi Ketua dan Wakil Ketua OJK dipegang sementara oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi. Ketika nama calon itu sudah diberikan oleh pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto, DPR kata dia siap untuk segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test. "Yang ditunggu oleh DPR adalah, kalau surat dari pemerintah itu sudah masuk, yaitu surat dari Bapak Presiden sudah masuk, maka kita akan secepatnya untuk melaksanakan apa yang dimandatkan oleh undang-undang, yaitu melakukan fit and proper dan mengambil keputusan," tegasnya. Ia memastikan, proses uji kelayakan dan kepatutan itu pun bisa dilakukan sesegera mungkin, terutama di tengah situasi pasar keuangan yang sedang mendesak sesuai momen jatuhnya IHSG pada akhir bulan lalu. "DPR itu sangat fleksibel terhadap kebutuhan kekuasaan eksekutif. Apalagi ada keterdesakan, ada situasi darurat seperti ini, bukan darurat ya, ada situasi yang mendesak seperti ini," tutur Misbakhun. "Saya revisi bukan darurat, situasi yang mendesak. Maka DPR juga bisa bekerja sangat cepat dan memberikan respon yang cepat sebagai kebutuhan untuk masyarakat," paparnya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) buka suara terkait penggeledahan Bareskrim[2] Polri terkait penetapan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait PT Multi Makmur Lemindo (MML) Tbk (PIPA). Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi menyampaikan pihaknya masih mengumpulkan data hasil pengawas untuk melakukan pemanggilan emiten terkait. Ia pun menegaskan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri bukan kasus baru. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami sedang melakukan pengumpulan data hasil pengawasan yang kami lakukan sebelumnya dan jika diperlukan nanti kami akan sampaikan sebagai bagian keterbukaan informasi hasil pengawasan dimaksud," ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (4/2). Hasan mengatakan OJK mendukung penuh setiap proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Ia menilai penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari delapan rencana kerja otoritas pasar modal dalam mendorong reformasi. "Ini tentu kami konfirmasi sejalan langkah ini dengan upaya kita bersama untuk melakukan percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Penegakan hukum, kalau teman-teman menyimak kemarin waktu kami sosialisasikan delapan rencana aksi kami, juga sudah menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal," tambahnya. Hasan pun mengungkapkan OJK memberikan perhatian serius kepada penguatan pengawasan dan integritas pasar modal. Karenanya, pihaknya siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait hal tersebut. "Terkait isu khusus kondisi atau kasus yang sedang dilakukan proses hukumnya, tentu kami akan menindaklanjuti dengan koordinasi dan sesuai dengan peran dan kewenangan pengawasan di OJK, setiap kebutuhan kelengkapan data ataupun menghadirkan informasi yang dibutuhkan dalam memperlancar proses hukum ini akan kami hadirkan dan sediakan dengan baik," ungkap Hasan. Bareskrim Polri sebelumnya menggeledah kantor Sekuritas Shinhan terkait kasus saham gorengan di Gedung Equity Tower, kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa (3/2). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut penggeledahan itu merupakan pengembangan dari kasus pidana saham gorengan yang telah diputus pengadilan. "Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti," ujarnya dalam konferensi pers di lokasi. "PT Shinhan sekuritas Indonesia selaku Perusahaan penjamin emisi efek telah berperan sebagai Perusahaan sekuritas penjamin atas proses IPO dari PT MML," imbuhnya. Dalam kasus ini, Ade Safri mengatakan ada dua pelaku yang telah divonis yakni MBP selaku mantan Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2, Divisi PP1 PT BEI serta J selaku Direktur PT MML. Ia menjelaskan terpidana J melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut. "Dengan modus PT MML menggunakan jasa advisory PT MBP yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI yaitu Terpidana MBP," jelasnya. Ade Safri mengatakan dari pengembangan itu pihaknya kemudian menetapkan tiga tersangka baru yakni BH selaku Staf Unit Evaluasi & Pemantauan Perusahaan Tercatat 2, Divisi PP3 PT BEI. Kemudian DA selaku financial advisor dan RE selaku Project Manager PT MML yang bertugas untuk Initial Public Offering (IPO). "Penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikarenakan valuasi aset perusahaan sejatinya tidak memenuhi persyaratan," jelasnya. ====[3] (fln/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ Bareskrim (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) menyampaikan bahwa Hutomo Mandala Putra atau sosok yang akrab disapa Tommy Soeharto melepas seluruh kepemilikan sahamnya sebanyak 738.692.651 saham. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) anak dari mantan Presiden Soeharto ini melakukan transaksi penjualan pada tanggal 30 Januari 2026 saat harga saham HITS diposisi Rp391 per saham. Tommy Soeharto tercatat sebagai pemegang saham pengendali dengan jenis transaksi yang dilakukan adalah penjualan saham secara langsung tanpa adanya repurchase agreement. Tujuan transaksi dinyatakan sebagai bagian dari strategi investasi, dengan harga perolehan yang telah disepakati oleh para pihak terkait. "Strategi investasi dengan harga perolehan sesuai kesepakatan," tulis manajemen, Rabu (4/2/2026). Dengan demikian, Tommy Soeharto sudah tidak lagi memiliki saham HITS dari sebelumnya menggenggam 738.692.651 saham atau setara dengan 10,40% dari total saham beredar PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Meski terjadi pelepasan seluruh kepemilikan saham, dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa status pengendalian tetap dipertahankan. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya pencurian minyak mentah di wilayah kerja PT Pertamina EP (PEP) Prabumulih Field berhasil digagalkan. Temuan truk bertangki modifikasi di dekat sumur produksi mengindikasikan adanya praktik pengambilan minyak ilegal yang dilakukan secara terencana. Peristiwa ini terungkap di sekitar SP 1 TTB. Tim Security PEP Prabumulih Field bersama Tim Pengamanan Tertutup (PAMTUP) Zona 4 menemukan sebuah truk terperosok di jalan belakang SP 1 TTB menuju Sumur 49, Sabtu (31/1) sekitar pukul 10.00 WIB. Truk tersebut menggunakan tangki khusus yang tidak lazim untuk kendaraan angkutan biasa. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pemeriksaan awal menunjukkan truk itu mengangkut sekitar 10 ton minyak mentah yang diduga berasal dari sumur migas di sekitar lokasi. Volume muatan dan penggunaan tangki modifikasi menunjukkan bahwa pengangkutan tersebut tidak dilakukan secara spontan. Menindaklanjuti temuan itu, PEP Prabumulih Field segera berkoordinasi dengan Polsek Lembak untuk penanganan hukum dan pengembangan kasus. Selama olah tempat kejadian perkara, pengamanan diperketat dan pengecekan dilakukan terhadap sumur-sumur di sekitar lokasi untuk menelusuri kemungkinan adanya aktivitas serupa. Senior Manager Prabumulih Field Muhammad Luthfi Ferdiansyah mengatakan koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam pengamanan wilayah operasi migas. "Kami mengapresiasi dukungan Polsek Lembak dalam penanganan kejadian ini," ujarnya, Senin (2/2). Minyak mentah yang ditemukan diamankan sebagai barang bukti dan dititipkan di Pusat Pengumpul Produksi Prabumulih. Truk diamankan kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Luthfi menegaskan keberhasilan penggagalan pencurian tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi semua pihak. "Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga objek vital nasional demi keberlanjutan pasokan energi," ujarnya. (tim) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menyambut positif rencana peningkatan free float saham menjadi 15%. Meski demikian, AEI menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono mengatakan pihaknya mendukung arah kebijakan peningkatan free float tersebut. Namun menurutnya, implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pasar dalam menyerap saham serta kecocokan antara emiten dan investor. "Secara kesiapan biasanya kalau ketika meningkatkan free float ini, kemasukan kami sebaiknya dilakukan step by step. Itu lebih umum lah dipasarkan, coba jualan, coba dulu segini, nanti lihat laku atau enggak. Kalau ternyata ada strategi khusus itu memang harus dilakukan sesuai dengan permintaan pasar," ujar Armand dalam konferensi pers di BEI, Jakarta, Rabu, (4/2/2026). Lebih lanjut, Armand menilai peningkatan free float idealnya dilakukan melalui kerja sama antara emiten dan Bursa Efek Indonesia. Ia menyebut kenaikan bertahap tidak menjadi masalah sambil menunggu aturan resmi yang akan ditetapkan. "Bersama-sama kita akan selalu butuh bekerjasama dalam hal ini untuk membuat transparansi aturan-aturan yang membangun sehingga pasar modal Indonesia lebih transparan bagi para investor," jelas Armand. Armand juga menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun aturan yang transparan dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah tersebut akan mendorong tata kelola yang lebih baik serta memperkuat kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk meningkatkan batas free float ke porsi 15% mulai bulan depan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, inisiatif tersebut seiring dengan upaya peningkatan transparansi dan pendalaman pasar. Bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, OJK akan menerapkan exit policy melalui proses pengawasan yang baik. "SRO akan menerbitkan aturan free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat," ucap Mahendra dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1) Pernyataan ini disampaikan seiring dengan pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menangguhkan rebalancing indeks saham Indonesia. Mahendra melihat MSCI masih ingin memasuki saham-saham dari emiten Indonesia dalam indeks bergengsi itu. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi 1 di zona merah hari ini, Rabu (4/2/2026). Indeks parkir di level 8.079,32, turun 0,53% atau -43,28 poin. Sebanyak 450 saham merah, 275 saham naik, dan 233 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 14,57 triliun, melibatkan 28,41 miliar saham dalam 1,85 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun tergerus menjadi Rp 14.589 triliun. Pada awal perdagangan hari ini, IHSG sempat menguat ke level 8.194,68 atau naik 0,89%. Akan tetapi kemudian tekanan jual meningkat dan membuat IHSG masuk ke zona merah. Indeks sempat bangkit kembali ke zona hijau sekitar pukul 10.00 WIB. Akan tetapi tidak cukup kuat bertahan. Adapun indeks LQ45 atau kumpulan saham-saham dengan fundamental baik beberapa kali mencoba mengangkat indeks. Saham perbankan hingga siang ini masih berada di zona hijau. Mengutip Refinitiv, konsumer non-primer turun paling dalam, yakni -4,01%. Kemudian diikuti oleh teknologi -2,57%, industri dan properti yang masing-masing turun 1,85%. Sebaliknya, bahan baku, finansial, dan kesehatan parkir di zona hijau. Secara berurutan, ketiga sektor itu naik 3,68%, 0,97%, dan 0,77%. Sektor bahan baku naik seiring dengan penguatan di saham pertambangan, seperti Amman Mineral (AMMN) dan Vale Indonesia (INCO). AMMN tercatat naik 5,45% atau 375 poin ke level 7.250. Emiten tambang terafiliasi Salim ini menjadi penopang utama IHSG, dengan sumbangsih 11,38 indeks poin. Kemudian saham-saham perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Syariah Indonesia (BRIS), dan Bank Tabungan Negara (BBTN) naik lebih dari 1%. BRIS bahkan menutup sesi 1 dengan penguatan 5,86%. Sementara itu, saham Telkom Indonesia (TLKM) menjadi pemberat utama dengan bobot -17,88 indeks poin. Kemudian MD Entertainment (FILM), Dian Swastatika Sentosa (DSSA), dan Mora Telematika Indonesia (MORA) kembali menjadi pemberat utama siang ini. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Asuransi[1] Umum Indonesia (AAUI) merespons rencana pemerintah menaikkan batas penempatan investasi saham[2] bagi perusahaan dana pensiun dan asuransi ke instrumen saham hingga 20 persen. Ketua Umum AAUI Budi Herawan ingin memastikan kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai batas maksimum, bukan kewajiban bagi seluruh perusahaan asuransi. Pasalnya, bagi industri asuransi umum, pengelolaan investasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik kewajiban yang berjangka pendek, frekuensi klaim yang tinggi, serta kebutuhan likuiditas yang memadai. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Oleh karena itu, peningkatan batas investasi saham perlu disikapi secara sangat selektif dan proporsional, dengan tetap mempertimbangkan profil risiko, kebutuhan likuiditas, dan struktur kewajiban masing-masing perusahaan," ujar Budi kepada CNN Indonesia.com, Senin (2/2). AAUI mengingatkan risiko utama yang paling berpotensi mengancam dana pemegang polis apabila porsi investasi saham dinaikkan adalah volatilitas pasar. Pergerakan harga saham yang fluktuatif, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil, dapat berdampak langsung terhadap nilai aset investasi perusahaan asuransi. Di sisi lain, kewajiban kepada pemegang polis bersifat pasti dan harus tetap likuid. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakcocokan (mismatch) likuiditas apabila nilai aset mengalami penurunan, sementara klaim harus dibayarkan dalam jangka pendek. "Bagi asuransi umum, hal ini berpotensi menimbulkan mismatch likuiditas apabila aset mengalami penurunan nilai sementara kewajiban klaim harus dibayarkan dalam jangka pendek," ujarnya. Selain volatilitas, AAUI juga menyoroti adanya risiko likuiditas dan konsentrasi apabila penempatan saham tidak dikelola secara terdiversifikasi dan tidak selaras dengan profil liabilitas perusahaan. Risiko tersebut dinilai dapat berdampak pada perlindungan dana pemegang polis apabila tidak dikelola secara hati-hati. Menurut Budi, penguatan manajemen risiko investasi, pelaksanaan stress testing, serta penyesuaian dengan risk appetite dan rasio kecukupan modal (risk based capital/RBC) menjadi hal yang krusial dalam menyikapi rencana kebijakan tersebut. Terkait langkah antisipasi, AAUI menilai peningkatan porsi investasi saham perlu dilakukan secara bertahap, selektif, dan berbasis manajemen risiko. Dari sisi regulator, penguatan pengaturan terkait kecukupan modal, stress test, pengelolaan aset dan liabilitas (asset liability management/ALM), serta pengawasan kualitas portofolio investasi dinilai menjadi faktor penting. Sementara dari sisi industri, perusahaan asuransi perlu memperkuat tata kelola investasi, kebijakan diversifikasi, batasan risiko, serta disiplin likuiditas agar upaya peningkatan imbal hasil tidak mengorbankan perlindungan dana pemegang polis. Meski demikian, AAUI melihat peluang dari kebijakan ini bagi perusahaan asuransi yang memiliki permodalan dan likuiditas kuat. Fleksibilitas investasi dinilai dapat membantu diversifikasi portofolio serta mengejar imbal hasil jangka panjang, sekaligus berkontribusi pada pendalaman pasar modal domestik. "Kebijakan ini dapat memberikan fleksibilitas tambahan bagi perusahaan asuransi yang memiliki kapasitas permodalan dan likuiditas yang kuat untuk melakukan diversifikasi portofolio dan mengejar imbal hasil jangka panjang. Selain itu, masuknya dana institusi domestik juga berpotensi mendukung pendalaman pasar modal," ungkap Budi. Kendati kebijakan tersebut membuka peluang diversifikasi dan imbal hasil jangka panjang, pemanfaatannya tetap harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan karakter bisnis asuransi umum. Menurut Budi, implementasi kebijakan ini masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari regulator, termasuk detail Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan kinerja industri keuangan secara keseluruhan. Pemerintah sebelumnya berencana menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen guna meningkatkan likuiditas pasar saham. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan tersebut pada tahap awal hanya berlaku untuk saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dan akan diawasi secara ketat untuk meminimalkan risiko manipulasi pasar. "Dulunya kan 20 persen batasnya, terus diturunkan ke 8 persen. Kayaknya sebelumnya 5 persen. Kita akan bebaskan lagi ke 20 persen. Tapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45," ujar Purbaya usai menghadiri rapat bersama pimpinan Danantara di Jakarta, Jumat (30/1). Purbaya menambahkan, aturan lengkap mengenai investasi dana pensiun akan diselesaikan dalam waktu satu minggu agar dana pensiun dan asuransi dapat mulai menyalurkan investasinya sesuai batas baru. "Seminggu juga kelar," pungkasnya. ====[3] (lau/sfr) References^ Asuransi (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Artha Graha Peduli (AGP) kembali menggelar Program Pasar Murah guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional. Kali ini, kegiatan Pasar Murah diadakan oleh Cabang Ternate di dua titik lokasi, yakni di Jl. Pahlawan Revolusi, dan Jl. Batu Meja, Makassar Timur. Kehadiran Pasar Murah di dua titik ini bertujuan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya warga binaan di wilayah Ternate. Untuk titik Jl. Batu Meja, kegiatan dilakukan dengan metode door to door, mengingat kawasan tersebut merupakan pemukiman warga yang padat penduduk. Pendekatan ini menjadikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan Pasar Murah ini juga dirangkaikan dengan penyuluhan kesehatan. Dalam sesi P2P (pendampingan kepada masyarakat), tim secara langsung melakukan pendataan dan menanyakan riwayat penyakit warga, kondisi kesehatan, serta kebutuhan medis dasar. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial yang berkelanjutan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Branch Director BAGI Cabang Ternate, Pierre Matitaputy, menyampaikan bahwa tak hanya berfokus terhadap bantuan sosial, Artha Graha Peduli melalui Bank Artha Graha Internasional Cabang Ternate juga mendorong peningkatan kualitas usaha mikro binaan. "Upaya ini dilakukan dengan menggali potensi pembiayaan usaha melalui berbagai skema, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan mikro kerja, dan produk pembiayaan lainnya yang dapat membantu pelaku usaha kecil mengembangkan usahanya," ujar Pierre. Kegiatan Pasar Murah yang diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok ini juga menjadi langkah nyata Artha Graha Peduli dalam mendukung peningkatan kesejahteraan, kesehatan, serta kemandirian ekonomi warga binaan di Ternate. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah pada perdagangan sesi I, rabu (04/02) ke kisaran level 8.000-an di tengah kekhwatiran pasar terhadap upaya bursa mengatasi sentimen MSCI. Di sisi Rupiah, mata uang Garuda juga masih berada dalam tren pelemahan di Rp 16.765 per Dolar AS. Sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan pasar modal RI? Selengkapnya simak dialog Serliana Salsabila dengan Direktur Keamanan Informasi, data dan Layanan Digital Baznas, Andrian Johnson di Profit, CNBC Indonesia,(Rabu, 04/02/2026) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso[1] memastikan pemerintah tidak berencana menghentikan sementara atau melakukan moratorium ekspor kelapa bulat[2][3] menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut belum diperlukan meski permintaan domestik diperkirakan meningkat. "Kita tidak ada rencana untuk moratorium (ekspor kelapa), enggak ada," ujar Budi ditemui di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Budi menjelaskan produksi kelapa nasional relatif mencukupi dan aktivitas ekspor selama ini banyak berasal dari wilayah barat Indonesia. Ia mengakui harga ekspor yang baik memang berpengaruh terhadap harga kelapa di dalam negeri, namun pemerintah tetap mempertimbangkan keberlanjutan usaha petani. "Kelapa kita kan banyak. Memang harga ekspor bagus dan pasti berpengaruh ke harga dalam negeri, tapi petani juga sedang menikmati harga yang baik. Dulu harga kelapa murah sekali," katanya. Ia menambahkan minat investasi asing di sektor hilirisasi kelapa mulai meningkat, termasuk untuk industri santan dan produk turunan lainnya. Kondisi ini dinilai akan memperkuat ekosistem industri karena investor mendekatkan diri ke sumber bahan baku. "Sekarang investasi asing sudah mulai banyak masuk untuk bikin santan dan sebagainya. Artinya mereka mendekatkan diri ke bahan bakunya, dan ke depan produknya akan lebih bagus lagi," ujar Budi. Budi menegaskan hingga saat ini pemerintah juga belum menerapkan pungutan ekspor kelapa. "Belum, sampai sekarang belum ada (wacana pungutan ekspor kelapa)," katanya. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga memastikan belum ada rencana moratorium ekspor kelapa meski permintaan meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran. Ia menilai kelapa merupakan komoditas milik rakyat sehingga petani perlu mendapat ruang untuk menikmati harga yang layak. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian sempat mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat selama tiga hingga enam bulan sebagai langkah jangka pendek untuk mengatasi kelangkaan bahan baku industri pengolahan dalam negeri, termasuk opsi pungutan ekspor dan penetapan standar harga. Usulan tersebut masih menunggu pembahasan lintas kementerian. Kemendag sebelumnya menyatakan kebijakan moratorium ekspor belum dapat diterapkan karena harus melalui koordinasi antar kementerian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Pembahasan rencana tersebut berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak merugikan petani, industri, maupun konsumen. ====[4] (del/pta) References^ Budi Santoso (www.cnnindonesia.com)^ ekspor (www.cnnindonesia.com)^ kelapa bulat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membantah kabar yang menyebut dirinya menjadi calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misbakhun mengatakan, sejauh ini, ia masih ditugaskan oleh partainya, yakni Partai Golkar untuk terus menjadi Ketua Komisi XI. "Sejauh ini dari partai saya, saya dimandatkan menjadi Ketua Komisi XI," kata Misbakhun saat ditemui di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ketika ditanya wartawan apakah dirinya siap menjadi Ketua OJK bila ditunjuk, ia menegaskan, "saya tidak berandai-andai." Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal juga menegaskan bahwa DPR belum menerima nama calon Ketua DK OJK baru pengganti Mahendra Siregar yang undur diri pekan lalu. "Belum ada usulan dari Presiden untuk di fit and proper," tegasnya kepada CNBC Indonesia. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber