bot

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon (Perumda BPR Bank Cirebon), beralamat di Jl. Talang No. 43 Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin Perumda BPR Bank Cirebon dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tanggal 9 Februari 2026. Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan Perumda BPR Bank Cirebon, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Adapun, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon bersumber dari dana LPS. Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor Perumda BPR Bank Cirebon atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor Perumda BPR Bank Cirebon dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS. Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto mengimbau agar nasabah Perumda BPR Bank Cirebon tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. "Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan, dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," ujarnya melalui keterangan resmi pada Senin (2/9/2026). Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank. "Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memastikan simpanannya memenuhi syarat yang dikenal dengan 3T LPS. Syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan bank," tutupnya. Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani[1] buka suara mengenai isu pencabutan izin tambang emas Martabe[2] yang sebelumnya dikelola PT Agincourt Resources. Ia memastikan proses berjalan sesuai koridor hukum. Rosan mengaku telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan mengenai Aspek Hidrologi dan Lingkungan Operasional serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan. Ia pun berjanji, akan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta K/L terkait dalam rangka pembahasan lebih lanjut dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional," ujar Rosan dalam keterangan resmi, Senin (9/2). Pria yang juga menjabat sebagai CEO BPI Danantara ini mengaku kementeriannya telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan manajemen PT Agincourt Resources untuk memperoleh penjelasan mengenai perusahaan. Hasilnya pun telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan Pemerintah secara menyeluruh," ujarnya. Lebih lanjut, Rosan meyakini kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor. "Baik (investor) dari dalam maupun luar negeri," ujarnya. Pemerintah sebelumnya Indonesia secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pada Januari 2026 Langkah ini merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto sebagai tindak lanjut dari investigasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pasca bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Dalam perkembangannya, utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan 4 dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut mengajukan keberatan kepada Prabowo. ====[3] (ldy/sfr) References^ Rosan Roeslani (www.cnnindonesia.com)^ tambang emas Martabe (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya [1]Yudhi Sadewa menyoroti kericuhan penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan[2] sebagai masalah serius yang merugikan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun citra. Ia menyinggung kasus peserta dengan penyakit berat, seperti gagal ginjal, yang mendadak tidak bisa menjalani cuci darah karena status kepesertaannya berubah menjadi tidak eligible. "Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama," ujar Purbaya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI di Jakarta, Senin (9/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," ujarnya menambahkan. Purbaya menilai kericuhan terjadi lantaran banyak peserta yang tidak mengetahui telah terdepak sebagai peserta JKN. "Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10 persen, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang" ujar Purbaya. Menurutnya, penonaktifan peserta PBI secara massal seharusnya dilakukan bertahap, misalnya melalui mekanisme transisi selama tiga hingga lima bulan, agar masyarakat tidak terkejut. "Ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di-smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu," tegas Purbaya. Untuk jangka pendek, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pembiayaan darurat agar peserta PBI yang terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan selama masa perbaikan data. Meski demikian, Purbaya menekankan solusi jangka panjang membutuhkan koordinasi yang lebih solid antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan agar kericuhan serupa tidak terulang. Ia juga menegaskan bahwa instansi terkait harus duduk bersama, bukan saling menyalahkan di ruang publik, untuk mencegah kerugian pemerintah akibat buruknya manajemen data. ====[3] (lau/sfr) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan denda kepada perusahaan tercatat sebagai upaya penegakan hukum di industri pasar modal Indonesia sebesar Rp542,49 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan jejak sanksi administratif yang sudah dilakukan untuk periode dari tahun 2022 hingga Januari 2026. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap mengatakan, upaya penegakan hukum tersebut untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor pasar modal. "Rekam jejak sanksi administratif yang sudah dilakukan untuk periode dari tahun 2022 sampai per Januari 2026 ini yang pertama adalah total denda yang dikenakan sebesar Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (9/2/2026). Eddy menuturkan, dari nilai denda tersebut, sebesar Rp159,91 miliar kepada 2.906 pihak merupakan sanksi denda yang ditetapkan terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan. Adapun sanksi denda sebesar Rp382,58 miliar kepada 512 pihak merupakan sanksi denda yang ditetapkan terkait kasus dimana Rp240,65 miliar merupakan sanksi denda terkait kasus manipulasi perdagangan saham yang ditetapkan kepada 151 pihak. Eddy memaparkan lebih jauh, OJK juga telah memeriksa 32 kasus dari 42 perusahaan yang diduga terindikasi manipulasi perdagangan saham. "OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkrah sedangkan yang masih berproses saat ini adalah 42 kasus," ucapnya. Selain itu, sanksi lainnya yang dikenakan sanksi berupa pembekuan izin ada 9 perusahaan, pencabutan izin ada 28 perusahaan, dan ada 119 perintah tertulis. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencetak laba bersih konsolidasi sebesar Rp3,5 triliun sepanjang tahun 2025. Perolehan laba itu naik 16,4% secara tahunan atau year on year (yoy) dari sebesar Rp3 triliun pada tahun 2024. "BTN berhasil mengakselerasi pertumbuhan bisnis sepanjang tahun 2025 yang ditopang penguatan profitabilitas dan proses bisnis yang semakin efisien berkat transformasi yang konsisten dilakukan di berbagai lini. Kinerja yang positif ini merupakan hasil kerja keras atas penerapan strategi bisnis yang cermat serta pengelolaan keuangan yang sehat dan disiplin," ujar Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu di Jakarta, Senin (9/2/2026). Pencapaian laba bersih BTN dipicu oleh pendapatan bunga yang naik 23% yoy menjadi Rp36,33 triliun hingga akhir 2025, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp29,55 triliun. Di sisi lain, peningkatan di beban bunga sangat minim yaitu 0.4% yoy menjadi Rp17,91 triliun per akhir 2025 dari tahun sebelumnya yakni Rp17,84 triliun. Dari pencapaian itu, BTN membukukan pendapatan bunga bersih yang naik 57,5% menjadi Rp18,42 triliun pada akhir 2025 dibandingkan Rp11,7 triliun pada tahun 2024. Nixon menuturkan, BTN berhasil memperkuat profitabilitas dengan memperbaiki proses bisnis di sisi penyaluran kredit dan pengelolaan portofolio yang menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, serta upaya yang konsisten dalam memperoleh pendanaan yang berbiaya lebih murah. "Hal ini berbuah peningkatan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) menjadi 4,2% pada akhir 2025, naik 133 basis poin (bps) dari tahun sebelumnya sebesar 2,9%," tuturnya. Pada penyaluran kredit, BTN secara konsolidasi tercatat sebesar Rp400,57triliun, meningkat 11,9%yoy pada akhir tahun 2025. Nixon menjelaskan, mayoritas kredit BTN disalurkan ke sektor perumahan, dengan penyaluran kreditnya mencapai Rp328,4 triliun hingga Desember 2025, tumbuh 7,5% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp305,5 triliun. Di kredit perumahan, BTN membukukan pertumbuhan KPR Subsidi sebesar 10% yoy menjadi Rp191,18 triliun pada akhir 2025, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp173,8 triliun. Sedangkan KPR Non-Subsidi BTN meningkat 6,7% yoy menjadi Rp113,04 triliiun hingga akhir tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp105,9 triliun. Pertumbuhan kredit diiringi dengan peningkatan kualitas kredit di sepanjang tahun 2025, terlihat dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross yang menurun ke level 3,1% dari tahun sebelumnya yakni 3,2%. Sebagai upaya memperbaiki struktur risiko, BTN melakukan peningkatan pencadangan atau NPL Coverage menjadi 123,9% pada akhir 2025, naik 856 bps dari tahun sebelumnya di level 115,4%. Pada pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) naik 14,6% yoy menjadi Rp437,39 triliun pada akhir tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp381,66 triliun. Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK BTN yang double-digit salah satunya didukung oleh akselerasi pertumbuhan transaksi digital terutama di superapp Bale by BTN. BTN membukukan jumlah pengguna (user) Bale by BTN yang tumbuh pesat 66,1% yoy menjadi 3,7 juta hingga akhir 2025 dibandingkan tahun 2024 sebanyak 2,2 juta. Meningkatnya jumlah user turut mendongkrak jumlah transaksi Bale yang melonjak 79,2% yoy menjadi 2,21 miliar per 31 Desember 2025 dari tahun sebelumnya sebanyak 1,23 miliar. Sementara itu, nilai transaksi menembus Rp103,6 triliun, naik 27,7% yoy dari tahun sebelumnya sebesar Rp81,1 triliun. Total aset BTN pun kali ini meningkat 12,4% yoy menjadi Rp527,79 triliun pada akhir tahun 2025. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Selama hampir 20 tahun terakhir, pasar negara berkembang alias emerging markets, tampaknya ditakdirkan untuk tidak pernah berkembang. Ekonomi-ekonomi yang sedang naik daun di dunia seharusnya menawarkan peluang bagi investor pemberani untuk mendapatkan keuntungan besar, yakni kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan superior negara-negara berpenghasilan menengah saat mereka mengejar ketertinggalan dengan negara-negara kaya. Mengutip The Economist, IMF memperkirakan bahwa ekonomi negara berkembang rata-rata telah meningkatkan output mereka lebih cepat daripada negara maju setiap tahun di abad ini, seringkali dengan keunggulan beberapa poin persentase. Namun setelah ledakan yang luar biasa di tahun 2000-an, pasar saham negara berkembang, hingga baru-baru ini, menghasilkan pengembalian yang buruk. Butuh waktu hingga tahun 2021 bagi indeks saham emerging markets MSCI untuk mencapai kembali puncaknya dari tahun 2007, hanya untuk kemudian anjlok lagi, lebih dari 40%. Sekarang saham negara berkembang kembali melonjak. Indeks MSCI yang melacaknya naik sebesar 34% pada tahun 2025, dibandingkan dengan 21% untuk indeks pasar negara maju. Dengan tahun ini baru berjalan kurang dari dua bulan, saham negara berkembang sudah naik lagi sebesar 9%. Mata uang dari peso Meksiko hingga ringgit Malaysia telah melonjak terhadap dolar. Pengembalian obligasi negara berkembang dalam mata uang lokal telah mengalahkan pengembalian obligasi Amerika atau Eropa yang berisiko tinggi. The Economist menyorot bahwa kenaikan yang luar biasa ke depan akan bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya dengan dolar AS. Sejak akhir tahun 1960-an, ketika sistem Bretton Woods dengan nilai tukar tetap mulai runtuh, dolar AS telah melewati empat pasar bearish utama. Analis di Bank of America menyebut bahwa setiap kali dolar masuk ke zona bearish, saham negara berkembang selalu melonjak. Keberhasilan pasar emerging markets baru-baru ini terjadi ketika, sekali lagi, kekuatan mata uang AS telah melemah. Jika para pedagang terus menjual dolar, aset negara berkembang masih memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih besar. Meskipun pemerintah negara-negara berkembang semakin banyak meminjam dalam mata uang mereka sendiri, terutama di Asia, banyak yang masih memiliki utang besar dalam denominasi dolar sebagai ekspor komoditas. Adapun modal yang mengalir keluar dari Amerika harus masuk ke suatu tempat. Alokasi portofolio rata-rata untuk saham negara berkembang dari manajer dana aktif mendekati titik terendah dalam dua dekade, menjadikan aset tersebut pilihan yang jelas bagi mereka yang ingin melakukan diversifikasi. Namun, argumen positif untuk saham negara berkembang tidak hanya bergantung pada perdagangan "jual Amerika" yang terus berlanjut. Ada tiga alasan mengapa bahkan investor "America First" yang paling bersemangat pun akan mempertimbangkan saham-saham ini. Yakni, harga saham yang murah, ketahanan saham, dan potensi keuntungan dari pertumbuhan global. Harga yang murah adalah daya tarik yang paling jelas. Memang, saham negara berkembang terlihat mahal dibandingkan dengan sejarahnya sendiri, dengan harga saham setara 13 kali laba per saham (rasio PE). Namun demikian, valuasi tersebut nyatanya 40% lebih murah jika dibandingkan dengan indeks S&P 500 Amerika. Raksasa teknologi Amerika mungkin akan menghasilkan keuntungan luar biasa dari kecerdasan buatan, tetapi begitu pula perusahaan-perusahaan di Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Investor yang membeli beragam saham negara berkembang dapat bertaruh pada tren yang sama dengan harga yang jauh lebih rendah dan dengan diversifikasi yang lebih besar jika AI mengecewakan. Terlebih lagi, jika terjadi guncangan yang mengguncang perekonomian dunia, negara-negara berkembang jauh lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapinya. Negara-negara berpenghasilan menengah di Amerika Latin dan Asia telah menghabiskan beberapa dekade membangun institusi yang lebih kuat, mengumpulkan cadangan devisa, dan memperkuat bank sentral mereka. Ketahanan itu terlihat jelas ketika inflasi melonjak secara global pada tahun 2022 dan banyak yang menaikkan suku bunga jauh sebelum bank sentral AS Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa, berhasil menurunkan angka inflasi. Berinvestasi di negara berkembang tetap lebih berisiko daripada bertaruh pada ekonomi maju, tetapi risikonya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Bahkan, latar belakang ekonomi global tampak sangat mendekati titik optimal bagi negara berkembang. IMF memperkirakan PDB global akan meningkat secara stabil pada tahun 2026, meskipun lebih lambat, dengan negara-negara berkembang melampaui negara-negara kaya sebesar 2,4 poin persentase. Federal Reserve siap untuk memangkas suku bunga lebih lanjut, tetapi hanya sedikit yang khawatir akan resesi. Dengan kata lain, keadaan terlihat tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, alias ideal untuk mendorong investor untuk menempatkan modal di tempat-tempat yang sedikit lebih berisiko. Namun, akan lebih menarik lagi jika Presiden AS Donald Trump, memberi kepastian bagi investor untuk berinvestasi di pasar negara berkembang yang tampaknya kenaikan harga saham di pasar tersebut mungkin baru saja dimulai. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB[1]) sebagai salah satu pilar utama pengembangan bawang putih[2] dan jagung[3] nasional. Pemilihan NTB ini dalam rangka mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan pada 2026-2030. Amran menyebut NTB juga sekaligus basis pengembangan industri pakan ternak. Menurutnya, NTB dipilih dengan pertimbangan besarnya potensi lahan, keunggulan agroklimat, dan kesiapan NTB untuk masuk ke fase hilirisasi pertanian. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kementan melaporkan NTB memiliki potensi lahan bawang putih seluas 7.750 hektare, yang tersebar di sejumlah kabupaten, yakni Lombok Timur sekitar 2.500 ha, Lombok Utara 2.000 ha, Bima 1.500 ha, Sumbawa 1.000 ha, serta Lombok Tengah sekitar 750 ha. Ia menjelaskan peta potensi ini menjadi dasar penetapan target tanam, target produksi, serta intervensi kebijakan pemerintah pusat menuju swasembada bawang putih nasional. "NTB ini bisa sejahtera kalau lahan tidur dibangunkan, pemuda dibangunkan, PPL dibangunkan," kata Amran dalam kunjungannya ke Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (9/2). Amran menegaskan bawang putih merupakan komoditas strategis nasional yang harus dikelola secara serius dan terukur, sejalan dengan agenda pengurangan impor dan penguatan produksi dalam negeri. "Bawang putih ini sektor pertanian yang sangat baik. Kalau dikelola serius, produksinya bisa ditingkatkan. Jangan puas dengan hasil rendah, kita harus berani naikkan produktivitas," ujarnya. Selain bawang putih, Amran juga mengatakan jagung tetap menjadi tulang punggung pertanian NTB, yang harus dikawal pengembangannya secara konsisten. Untuk memperkuat nilai tambah dan kepastian pasar, pemerintah merencanakan investasi pembangunan pabrik pakan ternak di NTB sebagai bagian dari strategi hilirisasi jagung. Pabrik pakan ternak tersebut diproyeksikan menjadi penyerap utama hasil panen jagung petani, menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, serta mendukung pengembangan subsektor peternakan secara terintegrasi. Dengan kehadiran industri pakan di NTB, ia berharap rantai pasok jagung hingga peternakan di NTB semakin efisien dan berkelanjutan. "Tolong kawal baik-baik jagung di sini, juga bawang putih. Ini masa depan NTB," ujarnya. ====[4] (pta/sfr) References^ NTB (www.cnnindonesia.com)^ bawang putih (www.cnnindonesia.com)^ jagung (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pesan khusus kepada Thomas Djiwandono, seusai resmi dilantik sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (9/2/2026). Mulanya, kepada mantan wakil menteri keuangan nya itu, Purbaya mengucapkan selamat. Lalu, ia berharap Thomas mampu ikut meramu kebijakan bersama dewan gubernur lainnnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih cepat. "Selamat Pak Tommy (sapaan akrab Thomas Djiwandono) atas posisi barunya. Mudah-mudahan di Bank Indonesia nanti bisa lebih berperan membentuk kebijakan yang pas buat pertembuhan yang lebih bagus ke depan," kata Purbaya di Gedung MA seusai menghadiri acara pelantikan Thomas. Dengan keberadaan keponakan Presiden Prabowo Subianto di bank sentral, Purbaya menilai, sinergi kebijakan antara BI dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. "Lebih gampang, biasa makan siang. Lebih gampang lagi, nanti kita makan siang ke sana, ke Pak Tommy, atau tiap Jumatan ke MBG sama Pak Gubernur BI (Perry Warjiyo)," tegasnya. Dalam momen pelantikan itu, Purbaya mengaku tak menitipkan pesan khusus kepada Thomas. Ia menganggap Thomas sudah mahir dalam meramu kebijakan moneter. "Enggak, kan dia dipilih sendiri sama Gubernur BI sebagai deputi gubernur. Lebih pintar dari saya kali dia, ngapain kasih wejangan, dia sudah jago," ungkap Purbaya. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Thomas Djiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, di Mahkamah Agung, siang ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan pesan dari Presiden Prabowo, usai Thomas dilantik. "Pesan selalu dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun. Selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air, termasuk kepada pak Thomas Djiwandono," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/2/2026). Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga mengungkapkan rasa terima kasih atas pengabdian Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan saat ini mendapatkan amanah baru di Bank Indonesia. "Itu bukan sesuatu pekerjaan atau amanah yang ringan. Jadi selamat bertugas, semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara," katanya. Diketahui, pengambilan sumpah dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Senin (9/2/2026). Pengambilan sumpah didasari atas surat Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat saudara Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Thomas pun menegaskan bersedia mengemban tugas dan jabatan ke depan, 2026 sampai 2031. Pelantikan ini dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, Deputi Gubernur BI Fillianingsih Hendarta. Sementara itu, tamu undangan lain di luar BI turut hadir, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menko Pangan Zukifli Hasan, Ketua LPS Anggito Abimanyu, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu II Juda Agung dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi. Adapun, dari keluarga dari Thomas yang juga hadir, a.l. Hashim Sujono Djojohadikusumo, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, Budi Djiwandono. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lompat 96,61 poin atau melesat 1,22% pada akhir perdagangan hari ini, Senin (9/2/2026). Indeks berakhir terapresiasi ke level 8,031,87. Sebanyak 433 saham naik, 252 turun, dan 136 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 17,75 triliun, melibatkan 40,54 miliar saham dalam 2,27 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun naik menjadi Rp 14.567 triliun. Mayoritas sektor perdagangan menguat hari ini, dengan apresiasi terbesar dibukukan oleh sektor energi, barang baku dan properti. Adapun hanya sektor kesehatan dan finansial yang tertekan hari ini. Saham-saham konglomerat tercatat menjadi penopang kinerja IHSG hari ini, dengan kontribusi indeks poin paling besar disumbang oleh emiten tambang batu bara Grup Sinar Mas (DSSA), disusul oleh tambang emas Grup Saratoga (EMAS) dan tambang emas Grup Bakrie (BRMS). Emiten lain yang menguat signifikan dan ikut menjadi penopang IHSG termasuk DCII, AMMN, MDKA, PANI, AMRT, BUVA dan BUMI Saham EMAS tercatat naik 15%, saham RATU naik 13%, PANI 10%, DSSA 9%, DEWA 8%, BRMS 7%, MDKA 7% dan BUMI 6%, Sementara itu saham blue chip, khususnya sektor perbankan menjadi pemberat utama kinerja IHSG dengan Bank Central Asia (BBCA) menyumbang pelemahan terbesar ke IHSG hari ini. Pelaku pasar keuangan akan menghadapi pekan yang padat dengan agenda rilis data ekonomi makro dari sejumlah negara ekonomi utama dunia. Sepanjang pekan ini, investor akan mencermati perkembangan indikator ekonomi dari Indonesia, Amerika Serikat (AS), dan China yang dijadwalkan rilis secara berurutan. Rangkaian data ini dinilai krusial karena akan memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi daya beli masyarakat, stabilitas harga, serta situasi pasar tenaga kerja yang menjadi landasan kebijakan bank sentral. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar diperkirakan akan merespons realisasi data-data tersebut sebagai penentuan arah konsensus pasar pada pekan depan setelah dinamika pasar domestik yang cukup volatil. Akhir pekan lalu Pasar keuangan Indonesia masih akan mengalami tekanan setelah lembaga pemeringkat Moody's Investors Service (Moody's) menurunkan outlook kredit Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pekan lalu buka suara mengenai Moody's Ratings yang menurunkan peringkat outlook pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil. Dia mengatakan outlook negatif itu karena kurangnya penjelasan dari pemerintah dan lembaga pengelola investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Airlangga menyebut APBN tahun ini memang "agak berbeda" karena banyak mengelontorkan program unggulan Prabowo. Seperti di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan penggerak pertumbuhan adalah investasi melalui Danantara, dari sebelumnya dilakukan melalui APBN. Menurut Airlangga, keberadaan Danantara memungkinkan reformasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) agar bisa bergerak seperti sektor swasta. Sementara itu, pasar saham Jepang melonjak ke rekor tertinggi pada hari Senin, memimpin kenaikan di kawasan Asia setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengamankan kemenangan pemilu yang bersejarah. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa meraih supermajority atau kemenangan mutlak dua pertiga anggota DPR yang berisikan 465 kursi, menurut laporan penyiar publik NHK. Kemenangan telak bagi Takaichi akan menjadi "hasil terbaik" bagi pasar dalam jangka menengah, karena investasi strategis dan reformasi pajak akan memperkuat pasar ekuitas, kata Sree Kochugovindan, ekonom riset senior di Aberdeen Investments. Indeks Nikkei 225 Jepang melonjak lebih dari 5,6% hingga melampaui 57.000 untuk pertama kalinya, sementara Topix naik lebih dari 3%, juga mencatat rekor tertinggi. Yen Jepang menguat menjadi 156,88 terhadap dolar AS. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang jangka 10 tahun naik hampir 4 basis poin menjadi 2,274%, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Jepang jangka 20 tahun bertambah sekitar 3 basis poin menjadi 3,158%. Pemerintahan Takaichi telah mendapatkan momentum yang lebih kuat untuk mengejar pergeseran besar menuju kebijakan fiskal proaktif, yang didukung oleh mandat publik yang jelas, demikian diutarakan oleh Crédit Agricole CIB dalam sebuah catatan. Presiden AS Donald Trump mengucapkan selamat kepada Takaichi atas kemenangannya dalam sebuah unggahan di TruthSocial. "Dia adalah Pemimpin yang sangat dihormati dan sangat populer. Keputusan Sanae yang berani dan bijaksana untuk menyerukan Pemilu membuahkan hasil yang besar," tulisnya. "Rakyat Jepang yang luar biasa, yang memilih dengan antusiasme yang begitu besar, akan selalu mendapatkan dukungan kuat saya." Pemilu ini menyusul gejolak politik tahun lalu, ketika LDP kehilangan mayoritasnya di Majelis Tinggi (DPD), dan kekalahan di Majelis Rendah (DPR) pada tahun 2024, yang mendorong Perdana Menteri saat itu, Shigeru Ishiba, untuk mengundurkan diri pada bulan September. Pasar Asia lainnya juga diperdagangkan lebih tinggi, dengan Kospi Korea Selatan melonjak 4,15%, sementara Kosdaq untuk saham berkapitalisasi kecil bertambah 2,97%. S&P/ASX 200 Australia naik 1,65% pada perdagangan awal. Kontrak berjangka Indeks Hang Seng Hong Kong berada di 27.053 dibandingkan dengan penutupan terakhir indeks di 26.559,95. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lompat 96,61 poin atau melesat 1,22% pada akhir perdagangan hari ini, Senin (9/2/2026). Indeks berakhir terapresiasi ke level 8,031,87. Sebanyak 433 saham naik, 252 turun, dan 136 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 17,75 triliun, melibatkan 40,54 miliar saham dalam 2,27 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun naik menjadi Rp 14.567 triliun. Mayoritas sektor perdagangan menguat hari ini, dengan apresiasi terbesar dibukukan oleh sektor energi, barang baku dan properti. Adapun hanya sektor kesehatan dan finansial yang tertekan hari ini. Saham-saham konglomerat tercatat menjadi penopang kinerja IHSG hari ini, dengan kontribusi indeks poin paling besar disumbang oleh emiten tambang batu bara Grup Sinar Mas (DSSA), disusul oleh tambang emas Grup Saratoga (EMAS) dan tambang emas Grup Bakrie (BRMS). Emiten lain yang menguat signifikan dan ikut menjadi penopang IHSG termasuk DCII, AMMN, MDKA, PANI, AMRT, BUVA dan BUMI Saham EMAS tercatat naik 15%, saham RATU naik 13%, PANI 10%, DSSA 9%, DEWA 8%, BRMS 7%, MDKA 7% dan BUMI 6%, Sementara itu saham blue chip, khususnya sektor perbankan menjadi pemberat utama kinerja IHSG dengan Bank Central Asia (BBCA) menyumbang pelemahan terbesar ke IHSG hari ini. Pelaku pasar keuangan akan menghadapi pekan yang padat dengan agenda rilis data ekonomi makro dari sejumlah negara ekonomi utama dunia. Sepanjang pekan ini, investor akan mencermati perkembangan indikator ekonomi dari Indonesia, Amerika Serikat (AS), dan China yang dijadwalkan rilis secara berurutan. Rangkaian data ini dinilai krusial karena akan memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi daya beli masyarakat, stabilitas harga, serta situasi pasar tenaga kerja yang menjadi landasan kebijakan bank sentral. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar diperkirakan akan merespons realisasi data-data tersebut sebagai penentuan arah konsensus pasar pada pekan depan setelah dinamika pasar domestik yang cukup volatil. Akhir pekan lalu Pasar keuangan Indonesia masih akan mengalami tekanan setelah lembaga pemeringkat Moody's Investors Service (Moody's) menurunkan outlook kredit Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pekan lalu buka suara mengenai Moody's Ratings yang menurunkan peringkat outlook pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil. Dia mengatakan outlook negatif itu karena kurangnya penjelasan dari pemerintah dan lembaga pengelola investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Airlangga menyebut APBN tahun ini memang "agak berbeda" karena banyak mengelontorkan program unggulan Prabowo. Seperti di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan penggerak pertumbuhan adalah investasi melalui Danantara, dari sebelumnya dilakukan melalui APBN. Menurut Airlangga, keberadaan Danantara memungkinkan reformasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) agar bisa bergerak seperti sektor swasta. Sementara itu, pasar saham Jepang melonjak ke rekor tertinggi pada hari Senin, memimpin kenaikan di kawasan Asia setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengamankan kemenangan pemilu yang bersejarah. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa meraih supermajority atau kemenangan mutlak dua pertiga anggota DPR yang berisikan 465 kursi, menurut laporan penyiar publik NHK. Kemenangan telak bagi Takaichi akan menjadi "hasil terbaik" bagi pasar dalam jangka menengah, karena investasi strategis dan reformasi pajak akan memperkuat pasar ekuitas, kata Sree Kochugovindan, ekonom riset senior di Aberdeen Investments. Indeks Nikkei 225 Jepang melonjak lebih dari 5,6% hingga melampaui 57.000 untuk pertama kalinya, sementara Topix naik lebih dari 3%, juga mencatat rekor tertinggi. Yen Jepang menguat menjadi 156,88 terhadap dolar AS. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang jangka 10 tahun naik hampir 4 basis poin menjadi 2,274%, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Jepang jangka 20 tahun bertambah sekitar 3 basis poin menjadi 3,158%. Pemerintahan Takaichi telah mendapatkan momentum yang lebih kuat untuk mengejar pergeseran besar menuju kebijakan fiskal proaktif, yang didukung oleh mandat publik yang jelas, demikian diutarakan oleh Crédit Agricole CIB dalam sebuah catatan. Presiden AS Donald Trump mengucapkan selamat kepada Takaichi atas kemenangannya dalam sebuah unggahan di TruthSocial. "Dia adalah Pemimpin yang sangat dihormati dan sangat populer. Keputusan Sanae yang berani dan bijaksana untuk menyerukan Pemilu membuahkan hasil yang besar," tulisnya. "Rakyat Jepang yang luar biasa, yang memilih dengan antusiasme yang begitu besar, akan selalu mendapatkan dukungan kuat saya." Pemilu ini menyusul gejolak politik tahun lalu, ketika LDP kehilangan mayoritasnya di Majelis Tinggi (DPD), dan kekalahan di Majelis Rendah (DPR) pada tahun 2024, yang mendorong Perdana Menteri saat itu, Shigeru Ishiba, untuk mengundurkan diri pada bulan September. Pasar Asia lainnya juga diperdagangkan lebih tinggi, dengan Kospi Korea Selatan melonjak 4,15%, sementara Kosdaq untuk saham berkapitalisasi kecil bertambah 2,97%. S&P/ASX 200 Australia naik 1,65% pada perdagangan awal. Kontrak berjangka Indeks Hang Seng Hong Kong berada di 27.053 dibandingkan dengan penutupan terakhir indeks di 26.559,95. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]menyatakan pemerintah siap mencairkan dana darurat sebesar Rp15 miliar untuk reaktivasi sementara kepesertaan BPJS Kesehatan[2] Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI[3]-JKN) yang dinonaktifkan. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2). "Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi. Tinggal datang ke saya minggu depan juga udah cair kan enggak terlalu besar," ujar Purbaya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dana tersebut disiapkan untuk menjamin layanan kesehatan pasien dengan penyakit katastropik, seperti gagal ginjal dan kanker, yang berisiko mengalami kondisi fatal jika pengobatan terhenti. Skema reaktivasi darurat ini akan berlaku selama tiga bulan bagi sekitar 120 ribu peserta PBI-JKN yang terdampak penonaktifan. Di samping itu, Purbaya juga menegaskan pemerintah telah menyalurkan dukungan fiskal tambahan untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan. Ia menyebut pemerintah sudah melakukan injeksi dana sebesar Rp20 triliun ke BPJS Kesehatan pada tahun ini. "Kita udah inject Rp20 triliun loh ke BPJS. Udah masuk tinggal cair aja. Tinggal dicairkan aja," ujarnya. Dalam kesempatan sama, kebijakan dana darurat tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menjelaskan nilai kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp5 miliar per bulan sehingga total mencapai Rp15 miliar untuk periode tiga bulan. Perhitungan itu didasarkan pada jumlah sekitar 120 ribu pasien dengan besaran iuran PBI-JKN sekitar Rp42 ribu per orang per bulan. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran sekitar Rp5 miliar per bulan. "Kalau tiga bulan, paling sekitar Rp15 miliar untuk otomatis mereaktivasi peserta yang tadi PBI-nya keluar," ujarnya. Ia menambahkan pemerintah mengusulkan penerbitan surat keputusan (SK) dari Kementerian Sosial agar selama tiga bulan ke depan layanan kesehatan untuk peserta PBI-JKN dengan penyakit katastropik dapat langsung direaktivasi secara otomatis. "Kita usulkan supaya dikeluarkan SK Kemensos, untuk tiga bulan ke depan, layanan katastrofik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi," tegas Budi. ====[4] (lau/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengubah strategi keuangan, meski lembaga pemeringkat Moody's Investors Services (Moody's) menurunkan peringkat kredit Indonesia. "Tidak, karena selama ini tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/2/2026). Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah terus berkonsentrasi untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia kuat, juga tengah berupaya menggenjot kinerja sektor riil. Caranya dengan menggencarkan belanja pemerintah di awal tahun. "Yang penting kita berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kita kuat sektor riil kita genjot. Belanja pemerintah kita di awal tahun semaksimal mungkin dorong. Kita optimis dengan pengelolaan kita," kata Prasetyo. Meski begitu, Prasetyo juga mengatakan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan lembaga pemeringkat luar negeri juga terus dilakukan. "Komunikasi terus dilaksanakan di luar yang tadi sudah saya sampaikan," kata Prasetyo. Lebih lanjut, Prasetyo juga memastikan bahwa tidak ada program yang akan diubah pasca adanya laporan baru dari lembaga pemerintah dari luar negeri ini. Seperti diketahui Moody's mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Penetapan ini dikeluarkan setelah rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rilisnya, Moody's menyoroti beberapa hal penting yakni defisit fiskal dan penerimaan negara. Moody's menilai bahwa defisit fiskal diperkirakan tetap akan berada di bawah 3% PDB, sementara kebijakan moneter dipandang akan terus mendukung stabilitas inflasi. Moody's juga memperkirakan bahwa rasio utang Pemerintah terhadap PDB akan tetap akan terjaga rendah di bawah peers. Namun demikian, menurut Moody's, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan basis penerimaan, yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makro dan keuangan. Dalam hal ini, Moody's mengapresiasi upaya Pemerintah untuk mendorong penerimaan antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan. Selain itu, Moody's melihat kurangnya penjelasan dari pemerintah dan lembaga pengelola investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham [1]Gabungan (IHSG[2]) ditutup di level 8.031 pada perdagangan Senin (9/2) sore. Indeks saham menguat 96,61 poin atau naik 1,22 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp17,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 40,09 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 433 saham menguat, 252 terkoreksi, dan 136 stagnan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Terpantau, sembilan dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor barang baku yang naik hingga 4,36 persen. Beralih ke bursa asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak menguat juga. Tercatat, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 1,76 persen dan indeks Nikkei 225 di Jepang naik 3,89 persen. Sementara itu, mayoritas bursa saham Eropa terpantau bergerak menguat. Tercatat indeks DAX di Jerman menguat 0,44 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,25 persen. Senada, bursa Amerika terpantau dominan hijau. Indeks S&P;500 menguat 1,97 persen, indeks NASDAQ Composite naik 2,18 persen, dan indeks Dow Jones naik 2,47 persen. ====[3] (fln/sfr) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk (ISAT) membukukan peningkatan 12,2% year on year (yoy) pada laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, laba ISAT tercatat sebesar Rp5,51 triliun. Angka ini naik dibandingkan laba 2024 sebesar Rp4,92 triliun. Dari sisi top line, ISAT membukukan pendapatan sebesar Rp58,52 triliun sepanjang 2025. Pendapatan tersebut naik 1,18% yoy dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp55,86 triliun. Kontributor pendapatan terbesar ISAT berasal dari segmen seluler yang mencapai Rp47,35 triliun pada 2025. Selain itu, segmen multimedia, komunikasi data, dan internet (MIDI) menyumbang Rp8,34 triliun, sementara segmen telekomunikasi tetap tercatat sebesar Rp817,59 miliar. Seiring dengan kenaikan pendapatan, total beban ISAT pada 2025 tercatat naik tipis 0,43% yoy menjadi Rp45,24 triliun. Perseroan juga mencatat kerugian selisih kurs sebesar Rp16,60 miliar, berbalik dari keuntungan kurs Rp51,79 miliar pada 2024. Dari sisi neraca, total aset ISAT meningkat menjadi Rp118,63 triliun pada akhir 2025. Hal ini seiring lonjakan aset lancar menjadi Rp19,00 triliun, yang didorong oleh aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Sementara itu, total liabilitas dan ekuitas ISAT tercatat masing-masing sebesar Rp79,12 triliun dan Rp118,63 miliar hingga akhir 2025. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] berada di level Rp16.805 per dolar AS [2]pada Senin (9/2) sore. Mata uang Garuda menguat 71 poin atau 0,42 persen dari perdagangan sebelumnya. Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.838 per dolar AS. Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,36 persen, baht Thailand menguat 1,01 persen, yuan China menguat 0,15 persen, peso Filipina menguat 0,21 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,01 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dolar Singapura menguat 0,20 persen dan dolar Hong Kong terpantau melemah 0,04 persen pada penutupan perdagangan sore ini. Sementara itu, mayoritas mata uang utama negara maju berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,39 persen, poundsterling Inggris melemah 0,06 persen, dan franc Swiss menguat 0,41 persen. Dolar Australia menguat 0,34 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,24 persen. Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah didukung oleh sentimen global dan data indeks kepercayaan publik yang meningkat. "Rupiah menguat terhadap dolar AS didukung oleh sentimen risk on global yang kuat. Survey yang menunjukkan kenaikan di atas perkiraan pada indeks kepercayaan konsumen ikut menguatkan rupiah," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com. ====[3] (ldy/pta) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin[1] mengusulkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) otomatis kepesertaan BPJS [2]Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI[3]) yang menderita penyakit katastropik atau kronis. Usulan tersebut disampaikan Budi saat rapat kerja bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Skema reaktivasi otomatis ini dimaksudkan agar pasien tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan atau mengurus administrasi ulang, sehingga layanan medis tidak terhenti. "Kalau ditanya biayanya berapa, kan tadi 120 ribu (penderita katastropik), kalau kali Rp42 ribu PBI sebulan, paling Rp5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa ya Rp 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang tadi PBI-nya keluar," kata Budi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Budi menekankan kelompok pasien yang paling banyak disorot publik adalah mereka yang menjalani cuci darah rutin. Namun, penyakit lain seperti kanker, penyakit jantung, dan thalassemia juga memiliki risiko tinggi jika layanan terhenti. "Kalau (layanan) itu berhenti, itu (pasien) wafat. Ada juga misalnya penyakit jantung, itu penyakit jantung kita sama-sama tahu harus minum obat setiap hari. Kalau (layanan) itu dihentikan, itu juga wafat. Yang lebih sedih misalnya thalassemia. Itu untuk anak-anak yang kena thalassemia, itu harus diinfus, apa harus cuci darah juga anak-anak itu. Kalau kemudian mereka miss, wafat," ujar Budi. Namun, Budi menyebut reaktivasi tetap harus menyesuaikan batas kuota penerima PBI, yakni maksimal 96,8 juta peserta sesuai ketentuan Undang-undang. "Ada batas kuota yang ada di Undang-Undang 96,8 (juta peserta). Jadi pada saat kita reaktivasi ulang PBI, memang Kementerian Sosial itu dibatasi oleh Undang-Undang tidak boleh melebihi 96,8 juta jiwa," jelasnya. Berdasarkan data Kemenkes, dari sekitar 200 ribu pasien cuci darah di Indonesia, hanya 12.262 yang keluar dari PBI. Meski jumlahnya relatif kecil, risiko kematian tetap tinggi jika layanan kesehatannya terganggu. ====[4] (lau/pta) References^ Budi Gunadi Sadikin (www.cnnindonesia.com)^ BPJS (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyusun draf Peraturan Nomor I-A yang mengatur ulang ketentuan saham free float dalam proses pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham. Persentase free float ditetapkan berbeda berdasarkan nilai kapitalisasi pasar sebelum tanggal pencatatan dari 15% hingga 25%. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas aset kripto yang saat ini juga merangkap sebagai pengawas pasar modal, Hasan Fawzi berharap, porsi jumlah saham beredar di publik pada suatu emiten dapat semakin besar kedepannya. Namun, Hasan mengingatkan, industri pasar modal harus menjadi tempat yang sama-sama menguntungkan bagi perusahaan maupun investor pasar saham. "Secara definisi adalah di satu sisi tempat yang harusnya nyaman di satu sisi untuk penggalangan dana, di sisi lain untuk alternatif investasi dari para investor kita. Tentu itu hanya bisa dicapai kalau tingkat kedalaman pasarnya cukup," ujarnya saat ditemui di gedung BEI Jakarta, Senin (9/2/2026). Hasan memaparkan, ketentuan jumlah free float menjadi aspek yang dipertimbangkan bagi seluruh stakeholders, baik yang ingin mencari dana melalui pasar modal maupun investor. "Kalau katakanlah nih investornya cukup besar dan memiliki kriteria ruang yang cukup untuk masuk dan keluar setiap saat, tentu pasar yang tidak dalam bukan menjadi pilihan yang terbaik. Nah itulah kenapa salah satu komponen yang kita dorong di luar tata kelola yang baik adalah terus mendorong peningkatan free float," sebutnya. Hasan menyebut, ketentuan peningkatan free float bukan agenda baru di industri pasar modal. Regulator terus berupaya untuk meningkatkan jumlah saham. "Dulu free float kita juga di bawah ini, tapi sekarang kita sudah naikkan di angka 7,5%. Nah milestone berikutnya bahkan kita sangat agresif nih, naiknya kita harapkan langsung ke angka minimal 15%," imbuhnya. Hasan menekankan, setiap emiten tidak harus mencapai angka minimum saja. Harapannya, beberapa emiten besar yang secara fundamental didorong untuk meningkatkan jumlah free floatmya karena mendapat kesempatan alokasi dana investor yang lebih tinggi. "Karena jumlah free floatnya yang sudah jauh lebih tinggi dari angka 15%, itu menjadi acuan bagi perusahaan tercatat emiten lainnya. Agar mereka juga bertahap memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan porsi free floatnya, bahkan jauh di atas angka minimum yang dipersyaratkan," ucapnya. "Tapi kan dengan adanya floor baru, minimum baru, kita harapkan jauh lebih besar porsi free float yang tersedia untuk dilakukan investasi oleh masyarakat," tutupnya. Sebagai informasi, dalam draf tersebut, bagi calon perusahaan yang tercatat di papan utama bursa, BEI menetapkan jumlah saham free float setelah penawaran umum paling sedikit 300 juta saham. Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan publik dalam periode lima hari bursa sebelum pengajuan permohonan pencatatan. Persentase free float ditetapkan berbeda berdasarkan nilai kapitalisasi pasar sebelum tanggal pencatatan. Emiten dengan kapitalisasi kurang dari Rp5 triliun wajib memiliki free float minimal 25%, sedangkan emiten dengan kapitalisasi Rp5 triliun hingga Rp50 triliun ditetapkan sebesar 20%. Sementara itu, bagi emiten dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp50 triliun, batas minimum free float ditetapkan sebesar 15% dari jumlah saham yang dicatatkan di bursa. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan skala dan likuiditas saham perusahaan. BEI juga mengatur bahwa perhitungan saham free float bagi emiten yang melakukan penawaran umum tidak memperhitungkan saham yang dimiliki pemegang saham sebelum IPO. Adapun bagi perusahaan publik yang berasal dari emiten yang telah beredar, perhitungan dilakukan berdasarkan kepemilikan sebelum tanggal pencatatan. Ketentuan jumlah minimum saham free float tersebut wajib dipertahankan paling singkat selama satu tahun setelah tanggal pencatatan. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kepemilikan publik dan likuiditas perdagangan saham di bursa. Sebagai catatan, pengkategorian berdasarkan kapitalisasi di saham yang tercatat di papan utama akan berbeda dengan yang tercatat di papan pengembangan. Sementara bagi perusahaan yang telah tercatat, BEI menetapkan kewajiban menjaga saham free float paling sedikit 50 juta saham dan minimal 15% dari total saham tercatat. Ketentuan ini berlaku setelah satu tahun sejak tanggal pencatatan saham. Apabila terjadi tindakan korporasi yang menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan free float akibat faktor di luar kendali perusahaan, emiten wajib mengajukan permohonan rencana pemenuhan kepada BEI. Bursa memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan serta menetapkan batas waktu pemenuhan kembali ketentuan tersebut. Dalam kondisi khusus seperti pelaksanaan penawaran tender wajib, emiten diberikan waktu paling lama dua tahun untuk kembali memenuhi ketentuan free float. Penyesuaian ini mengikuti batas waktu kewajiban pengalihan kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku. BEI juga membuka opsi pengajuan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float. Ketentuan ini berlaku sepanjang kepemilikan tersebut berbentuk portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia-Dibekukannya rebalancing indeks saham Indonesia oleh MSCI dan dipangkasnya outlook kredit Indonesia menjadi negatif oleh pemeringkat Moody's menjadi sentimen yang menekan pergerakan pasar keuangan RI/ Presiden Direktur Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (AllianzGI), Aliyahdin Saugi menyebutkan kabar yang rilis oleh MSCI dan Moody's tidak begitu berhubungan dengan kondisi fundamental emiten di pasar modal R. AllianzGI melihat tren penguatan fundamental ekonomi RI ditopang pertumbuhan ekonomi RI yang cukup kuat hingga akhir 2025 meski ada ketidakpastian akibat transisi kebijakan dari era Jokowi kepada pemerintahan Prabowo serta posisi defisit APBN yang melebar. Menghadapi perkembangan dan dinamika pasar saat ini, AllianzGI turut memanfaatkannya untuk melakukan rebalancing portofolio dengan tetap mempertimbangkan fundamental sektor terkait. Seperti apa pelaku pasar melihat dinamika pasar dan ketidakpastian eksternal maupun dalam negeri saat ini? bagaimana dampaknya ke rebalancing portofolio MI? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Presiden Direktur Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (AllianzGI), Aliyahdin Saugi dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 09/02/2026) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) bersama Self-Regulatory Organization (SRO), yakni Bursa Efek Indonesia (BEI[2]) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan mengadakan pertemuan di tingkat teknis dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI[3]) pada Rabu (11/2) mendatang. Hal ini disampaikan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (9/2). "Pertemuan dengan MSCI telah dilakukan pada tanggal 2 Februari 2026. Kemudian tanggal 5 Februari tim dari Indonesia dalam hal ini SRO dan OJK telah mengirimkan proposal ke MSCI. Dan pertemuan lanjutan di level teknis akan dilakukan kembali pada hari Rabu ini tanggal 11 Februari 2026," ujar Jeffrey. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam proposal yang dibawa RI, terdapat sejumlah hal yang dilakukan sejalan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang ditargetkan rampung April 2026 mendatang. "Sejalan dengan komunikasi tersebut Bursa Efek Indonesia dan KSEI mengajukan beberapa inisiatif kepada MSCI yang selaras dengan 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang kami targetkan akan dapat dipenuhi sebelum akhir April tahun 2026," tambahnya. Salah satu hal yang dilakukan adalah penetapan minimal porsi saham yang beredar di publik (free float) bagi perusahaan emiten tercatat, yakni ditingkatkan dari 7,5 persen menjadi 15 persen secara bertahap. Selain itu, BEI dkk juga melakukan perluasan klasifikasi investor Single Investor Identification (SID) yang semula 9 kategori menjadi 28 sub kategori oleh KSEI. Klasifikasi baru tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi yang lebih granular. ====[4] (fln/pta) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ BEI (www.cnnindonesia.com)^ MSCI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban menyebut, pada tahun 2025 telah memberikan PMN kepada sejumlah perusahaan BUMN di sektor transportasi PT Pelni (Persero) laut sebesar Rp 2,5 triliun, dan kereta api, yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar PT KAI Rp 1,8 triliun dan PT Inka sebesar Rp 473 miliar. Ia memaparkan, alasan pemberian PMN kepada perusahaan pelat merah tersebut karena kontribusi yang besar bagi masyarakat. Ia memaparkan, kontribusi sektor transportasi laut terhadap perekonomian sebesar 0,33% dari PDB, di mana sektor transportasi laut ini menyerap tenaga kerja lebih dari 6 juta orang. Selain itu, untuk pertumbuhan di sektor transportasi, pertumbuhannya transportasi laut itu 9,56%. Selain itu, pemberian PMN tersebut untuk penggantian 3 kapal yang usianya telah di atas 30 tahun. Menurutnya, kualitas armada sangat penting untuk pelayanan transportasi laut masyarakat. "Sehingga memang penggantian terhadap tiga kapal yang kesemuanya melayani Indonesia Timur menjadi sangat penting," ujarnya saat rapat dengan Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2026). Begitu juga pada pemberian PMN kepada PT KAI (Persero) untuk mendukung PT INKA agar bisa memenuhi kebutuhan PT KAI. Adapun sektor perkeretaapian ini memiliki kontribusi di mana sektor transportasi angkutan rel itu kontribusi terhadap PDB adalah 0,1%. Sedangkan terkait dengan PNBP dan pajak, masing-masing Rp 1,3 triliun dan Rp 4,3 triliun. Adapun mengenai pertumbuhan angkutan penumpang sendiri adalah mengalami pertumbuhan di tahun 2024 sebesar 16% untuk angkutan penumpang, sedangkan untuk angkutan barang tumbuhnya adalah 9%. Di sisi lain, penggunaan angkutan kereta api dapat melakukan pengurangan emisi sebanyak 5,21 juta ton CO2 hingga tahun 2040. "Yang juga penting kita perhatikan adalah manfaat lingkungan," ucapnya. Di sisi lain, Ia juga menyampaikan sepanjang periode 2010-2024, total investasi pemerintah kepada BUMN, Badan Hukum Lainnya, serta Badan Layanan Umum (BLU) telah mencapai Rp 897 triliun. Tercatat, investasi terbesar ada pada sektor infrastruktur dengan nilai Rp 372,57 triliun, diikuti sektor pendidikan sebesar Rp 154,11 triliun, pembiayaan dan UMKM Rp 91,81 triliun, serta perumahan, pariwisata, dan lingkungan hidup sebesar Rp 96,45 triliun. Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan untuk sektor transportasi dan logistik sebesar Rp 51,96 triliun, energi Rp 51,81 triliun, industri pengolahan Rp 8,79 triliun, kerja sama internasional Rp 8,04 triliun, investasi Rp 31 triliun, kesehatan Rp 2 triliun, serta berbagai sektor lainnya Rp 14,89 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (9/2/2026), seiring pelemahan dolar di pasar global. Merujuk data Refinitiv, rupiah menguat 0,39% ke posisi Rp16.795/US$. Penguatan ini sekaligus membalikkan tren rupiah yang sebelumnya melemah dalam tiga hari perdagangan beruntun. Sepanjang perdagangan, rupiah sejatinya sudah dibuka menguat tipis 0,03% di level Rp16.855/US$ sebelum terus menguat hingga penutupan. Rupiah bergerak dalam rentang Rp16.794-Rp16.870 per US$. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) pada pukul 15.00 WIB terpantau berada di zona merah dengan koreksi 0,25% ke level 97,388. Pelemahan ini melanjutkan penurunan pada penutupan perdagangan sebelumnya, ketika DXY turun 0,20%. Penguatan rupiah pada awal pekan ini ditopang sentimen eksternal seiring melemahnya dolar AS di pasar global. Tekanan pada dolar tercermin dari pergerakan DXY yang melemah, mengindikasikan pelaku pasar melakukan aksi jual pada aset berdenominasi dolar. Kondisi tersebut membuka ruang penguatan bagi sejumlah mata uang lain, termasuk rupiah. Dolar melemah jelang rangkaian rilis data penting ekonomi AS, mulai dari penjualan ritel, inflasi, hingga laporan tenaga kerja yang sebelumnya tertunda dan dijadwalkan keluar pada Rabu mendatang. Di sisi lain, pasar juga mulai menambah taruhan pelonggaran kebijakan dari The Federal Reserve tahun ini. Kontrak Fed funds futures kini mencerminkan probabilitas 19,9% untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan The Fed 17-18 Maret, naik dari 18,4% pada Jumat, mengacu pada CME Group FedWatch Tool. Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) merilis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2026 yang kembali naik ke level 127, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang membaik serta prospek ke depan yang semakin optimistis. BI menyebut peningkatan keyakinan konsumen bersumber dari persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ke depan, yang sama-sama berada di level optimistis dan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, BI juga baru saja melantik Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono pada Senin (9/2/2026) di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto, berdasarkan surat Presiden Prabowo Subianto, untuk masa jabatan 2026-2031. Thomas menyatakan kesiapan menjalankan amanah tersebut, seraya menegaskan komitmennya memperkuat kredibilitas kebijakan dan stabilitas, termasuk melalui strategi tematik "GERAK" yang menitikberatkan pada tata kelola kredibel, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, sinergi fiskal-moneter, serta keberlanjutan transformasi keuangan. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul [1]mengakui salah sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI[2]-JKN) BPJS Kesehatan[3] masih terjadi. Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 54 juta penduduk miskin belum tercatat sebagai penerima bantuan, sementara 15 juta warga yang tergolong mampu justru menerima iuran BPJS Kesehatan. "Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima," ujar Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia merinci, jumlah penduduk miskin yang belum mendapatkan PBI-JK dari kelompok desil 1 hingga 5 mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sementara itu, kelompok desil 6 hingga 10 serta non-desil yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan justru masih tercatat sebagai penerima, dengan jumlah mencapai lebih dari 15 juta orang. Gus Ipul menjelaskan data tersebut merupakan hasil pemutakhiran pada 2025. Oleh karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menggunakan pendekatan pembagian desil sebagai dasar perbaikan penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI-JK. Namun, ia mengakui proses verifikasi dan validasi data belum optimal. Sepanjang 2025, pemerintah baru mampu melakukan pencocokan data terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, dari total kebutuhan lebih dari 35 juta kepala keluarga. "Kita masih perlu melakukan cross-check yang jauh lebih luas. Karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujarnya. Meski demikian, Gus Ipul menilai upaya tersebut masih belum cukup dan diperlukan langkah yang lebih nyata agar akurasi data penerima bantuan terus membaik dari tahun ke tahun. "Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," sambung Gus Ipul. Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan pengalihan penerima PBI-JK secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah tersebut diklaim mampu menekan kesalahan sasaran, baik inclusion error maupun exclusion error, secara signifikan. "Sebenarnya, kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK," pungkasnya. ====[4] (lau/sfr) References^ Gus Ipul (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk satuan tugas (satgas) reformasi integritas di pasar modal yang melibatkan kementerian dan lembaga. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas aset kripto yang saat ini juga merangkap sebagai pengawas pasar modal, Hasan Fawzi menyampaikan, pembentukan satgas tersebut berdasarkan hasil pertemuan koordinasi dan diskusi antara OJK, SRO, dan pemerintah. Menurutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan komitmen dalam memperkuat percepatan reformasi integritas pasar modal. OJK juga telah melakukan serangkaian pertemuan khususnya dengan Kemenko Perekonomian yang juga dihadiri oleh Kementerian Keuangan, OJK, dan SRO. "Salah satu pertemuan akhir yang bisa saya sampaikan terjadi di hari Jumat kemarin di tanggal 6 Februari 2026 beberapa hal yang kami sepakati sebagai hasil pertemuan pertama kami akan merumuskan dan menyegerakan membentuk Satgas Reformasi Integritas di Pasar Modal," ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (9/2/2026). Hasan menjabarkan, selain dari OJK dan regulator pasar modal, anggota Satgas tersebut melibatkan pemerintah seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kemenkum. Namun, tidak menutup kemungkinan melibatkan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Ia menyebut, pada tingkat pelaksanaan koordinasi, kepemimpinan Satgas ini akan dilakukan oleh OJK. Namun, terkait struktur, mandat, lingkup dan ekspektasi output belum dapat dirinci secara jelas. Hasan melanjutkan lebih jauh, hasil pertemuan dengan pemerintah juga untuk menyusun rencana aksi terintegrasi yang lebih rinci, dimana seluruh rencana aksi reformasi nanti dapat sesuai dengan target dan waktu yang terukur. "Tentu ada porsi masing-masing baik dukungan dan porsi yang harus dilakukan di sisi pemerintah, kemudian tentu di OJK, di SRO dan nantinya tentu ada juga bagian yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha di industri pasar modal dan stakeholders terkait lainnya," imbuhnya. Ia menambahkan, pada pertemuan dengan pemerintah tersebut juga sepakat untuk mendorong peran para investor domestik. Optimalisasi peran investor domestik ini dilakukan baik investor individu, retail, maupun terutama investor institusi domestik seperti dari kalangan perusahaan perasuransian dana pensiun, manager investasi, dan investor institusi lainnya. Menurutnya, peningkatan investor domestik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar di pasar modal. "Tentu ini juga kami akan segerakan ruang-ruang untuk melipatkan peran lebih besar dan lebih aktif dari para investor domestik yang kita kaitkan dalam upaya peningkatan daya serap untuk rencana meningkatkan besaran free growth di angka minimum 15% secara bertahap," tutupnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa menilai kisruh terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI[2]-JKN) dipicu oleh besarnya jumlah peserta yang dikeluarkan dari program tersebut. Purbaya menyebut, per Februari 2026, terdapat sekitar 11 juta peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan. Jumlah itu melonjak tajam dibanding periode sebelumnya yang hanya di bawah 1 juta peserta. "Saya di Kemenkeu mencoba menganalisa kenapa sebelumnya tidak ada keributan tiba-tiba ada keributan jumlah penghapus dan penggantian PBI-JK dihapus itu Feb 2026 naiknya mencapai 11 juta orang hampir 10 persen dari total sebelumnya 7.111 atau di bawah 1 juta," ujar Purbaya dalam rapat dengan ketua komisi DPR RI, Senin (9/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Purbaya, lonjakan penonaktifan tersebut menimbulkan efek kejut di masyarakat karena banyak peserta tidak mengetahui status kepesertaannya telah berubah, termasuk mereka yang tengah menjalani pengobatan. "Jadi ini yang menimbulkan keributan di Februari karena sebagian besar orang terpengaruh dan mereka tidak tahu begitu 10 yang sakit hampir semuanya kena," ujarnya. Purbaya menilai kebijakan penonaktifan seharusnya dilakukan secara bertahap agar tidak memicu kegaduhan. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan penyicilan penonaktifan peserta PBI-JKN yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat. "Di-smoothing sedikit, tapi jangan menimbulkan kejutan," katanya. Ia menegaskan selama ini program PBI-JKN berjalan relatif tanpa gejolak, padahal besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak berubah. "Karena uang yang saya keluarkan sama, kenapa keributannya beda?" ujar Purbaya. Lebih lanjut, Purbaya mengimbau agar kebijakan penonaktifan BPJS Kesehatan tidak langsung diberlakukan. Ia menyarankan masa transisi selama dua hingga tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. " Dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu dua sampai tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke data PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar di tempat lain atau bagaimana," jelasnya. Purbaya juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan peserta yang sedang menjalani perawatan intensif. "Jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba, cuci darah lagi, tiba-tiba tidak eligible, tidak berhak. Itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarkan sama," pungkasnya. ====[3] (lau/sfr) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber