bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa menegaskan rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) akan terus dilakukan karena pembenahan internal dinilai belum tuntas. Menurutnya, rangkaian mutasi dan rotasi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membersihkan institusi, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Artinya kita masih belum bersih. Ke depan, ini (rotasi pejabat) akan terjadi terus-menerus," kata Purbaya saat menyampaikan arahan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menyebut rotasi sebagai langkah yang dibuat agar pergeseran jabatan menjadi hal yang lumrah dalam organisasi. Purbaya menjelaskan pelantikan terbaru merupakan yang ketiga dalam satu bulan terakhir dan merupakan strategi penguatan organisasi dengan menempatkan orang-orang yang sama di posisi berbeda sesuai kebutuhan. Menurutnya, pergeseran jabatan adalah bagian dari penyegaran dan pembentukan organisasi yang lebih tangguh. "Orangnya sama, semuanya dilantik, cuma tempatnya saja bergeser. Ada yang senang, ada yang sedih. Yang senang ya selamat, yang sedih terus bekerja keras karena ini akan terjadi terus," ujarnya. Ia menambahkan rotasi bukan bentuk hukuman, melainkan mekanisme organisasi untuk memastikan kinerja tetap terjaga di tengah tantangan yang semakin kompleks. Purbaya meminta pegawai tidak takut terhadap mutasi dan tetap fokus menunjukkan kinerja. "Rotasi di Pajak itu biar jadi hal yang biasa. Ketika Anda menunjukkan kinerja yang baik, pasti akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik lagi," katanya. Purbaya juga menyinggung sejumlah kasus hukum yang belakangan menyeret aparat pajak dan bea cukai. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pembenahan harus dilakukan secara konsisten hingga ke level atas pimpinan bila diperlukan. "Kalau sampai tersangka betul dan level satu di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas," tegasnya. Sang Bendahara Negara berharap langkah-langkah tersebut dapat memperbaiki citra DJP dan DJBC di mata publik. Purbaya melantik 40 pejabat baru di lingkungan DJP pada Jumat (6/2) sebagai bagian dari rotasi besar-besaran di Kementerian Keuangan. Langkah ini menyusul rangkaian mutasi sebelumnya di DJBC dan DJP yang secara total melibatkan lebih dari 80 pejabat. Reformasi internal dipercepat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pajak dan bea cukai di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan dan Lampung. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusan pajak serta impor. ====[3] (del/pta) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Para pedagang [1]daging sapi dan pangan mendatangi Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempertanyakan kepastian penerbitan izin impor [2]daging sapi[3]. Aksi ini dipicu pemangkasan tajam kuota impor bagi pelaku usaha swasta pada 2026 di tengah pengalihan porsi terbesar kuota impor kepada badan usaha milik negara (BUMN). Berdasarkan Neraca Komoditas (NK) 2026, total kuota impor daging sapi ditetapkan sebesar 297 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 ribu ton dialokasikan kepada BUMN, yakni ID Food melalui penugasan kepada PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sementara itu, kuota untuk pelaku usaha swasta hanya 30 ribu ton atau sekitar 16 persen dari kuota swasta tahun lalu yang mencapai 180 ribu ton. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengatakan hingga kini izin impor sebagian besar pelaku usaha swasta belum diterbitkan. Padahal, kegiatan impor membutuhkan perencanaan dan waktu yang tidak singkat. "Kami meminta kepastian karena sampai saat ini izin impor belum keluar. Padahal bisnis ini harus berjalan dengan perencanaan. Hambatan terhadap sektor riil ini dampaknya besar, bukan hanya ke pengusaha daging, tapi juga ke hotel, restoran, katering, sampai MBG," ujar Teguh di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (6/2). Ia menilai pengalihan kuota yang besar ke BUMN berisiko mengganggu keterlibatan swasta dalam menjaga pasokan. Menurutnya, proses impor dari penerbitan izin hingga distribusi membutuhkan waktu setidaknya dua hingga tiga minggu, sementara Ramadan dan Lebaran semakin dekat. Nada lebih keras disampaikan pengusaha hortikultura Husein Alamsyah. Dirinya menilai pengalihan kuota impor ke BUMN, khususnya melalui ID Food, berpotensi mematikan pelaku usaha swasta. "Kalau memang mau dominasi, ya sekalian saja. Bunuh saja kami semua, cabut izin kami semua. Jangan caranya seperti ini, memangkas kami pelan-pelan," kata Husein dalam kesempatan sama. Ia menegaskan pelaku usaha swasta selama ini membayar pajak dan pungutan yang sama dengan BUMN, sehingga berharap kebijakan diterapkan secara adil. Sementara itu, Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna mengungkapkan sebagian izin impor memang sudah terbit, namun hanya untuk segelintir perusahaan. "Sudah ada yang keluar sekitar 11 perusahaan. Bahkan ada satu grup yang punya beberapa perusahaan, izinnya keluar semua. Sementara kami yang sudah puluhan tahun berusaha justru belum keluar dan tidak tahu apa tolak ukurnya," ujar Marina. Dia menambahkan sebelumnya para pengusaha telah bertemu dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Pertanian. Pihaknya juga telah mengantongi rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian untuk impor daging sapi. "Di sini (Kemendag) yang tidak mau menemui karena sesuai dengan aturan Kemendag yang baru tahun 2025 nomor 16 kalau tidak salah bahwa setelah masuk semua data diverifikasi itu 15 plus lima, sedangkan sekarang ini sudah melebihi 15 plus lima," ujar Marina. Marina juga menyoroti minimnya pelibatan asosiasi dalam pembahasan Neraca Komoditas tahun ini. Menurutnya, alasan pengalihan kuota ke BUMN untuk stabilisasi harga tidak tercermin di lapangan. "Hari ini yang menguasai satu grup. Harga di pasar bukan stabil, tapi naik. Kalau dibilang stabil, itu tidak sesuai fakta," katanya. (del/pta) References^ pedagang (www.cnnindonesia.com)^ impor (www.cnnindonesia.com)^ daging sapi (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) berbicara mengenai penyesuaian minimum free float saham menjadi 15%. Hingga kini, jumlah pemegang saham publik dari BRIS baru mencapai 9,91%. Direktur Finance & Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho mengatakan pihaknya akan mendorong agar jumlah free float saham BRIS dapat bertambah menjadi 15%. Menurutnya, penyesuaian ketentuan free float yang sedang digodok oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menjadi pemantik percepatan peningkatan free float saham bank syariah pelat merah itu. "BSI salah satu bank yang memang free float-nya memang masih jadi sorotan karena baru sekitar 10% tentu dengan kebijakan yang kemarin kita dengar akan dibawa ke 15%. Kami sangat menyambut baik dan ini bisa menjadi trigger bahwa upaya percepatan peningkatan free float Bank Syariah Indonesia bisa juga segera dieksekusi," kata Cahyo saat paparan kinerja BSI tahun 2025 secara virtual, Jumat (6/2/2026). Ia mengatakan pihaknya akan terus berkonsultasi dengan Badan Pengelola Invesasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait pemenuhan ketentuan tersebut. Termasuk, diskusi mengenai ekuitas BSI untuk dapat naik kelas menjadi bank kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) IV, alias memiliki modal inti di atas Rp70 triliun. "Tentu kami akan berkonsultasi terus kepada Danantara dalam setiap tahapan termasuk mendiskusikan beberapa hal lain yang terkait dengan equity. Termasuk journey BSI menjadi bank yang lebih besar lagi masuk KBMI 4 dan seterusnya," tutur Cahyo. Ia mengatakan bahwa BSI juga menyambut baik upaya dari BEI maupun regulator untuk meminta kepada para emiten untuk bisa meningkatkan free float saham, agar lebih liquid di pasar dan sesuai dengan keinginan investor dalam dan luar negeri. Sementara itu, BEI terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku pasar melalui sejumlah asosiasi terhadap rencana implementasi penyesuaian aturan nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Implementasi penyesuaian peraturan ini rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 mendatang. Sejalan dengan proses tersebut, periode pengumpulan masukan dari pelaku pasar berlangsung pada 4-19 Februari 2026. Adapun batas minimum free float saham Indonesia akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%. Saat ini, batas itu masih lebih minim dibandingkan bursa saham global. Mengingatkan saja, pada akhir Januari, Morgan Stanley Capital International (MSCI) menuntut transparansi data dan memberikan ultimatum akan menurunkan kasta pasar Indonesia, dari Emerging Market menjadi Frontier Market. MSCI menyoroti masih adanya kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia. Menurut MSCI, persoalan mendasar masih berkaitan dengan keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga wajar. Oleh karena itu, lembaga itu menilai dibutuhkan informasi kepemilikan saham yang lebih rinci dan dapat diandalkan, termasuk pemantauan konsentrasi kepemilikan saham, guna mendukung penilaian free float yang lebih robust. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terlibat dalam upaya mengatasi persoalan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan dengan dukungan terhadap program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mewujudkan dukungan, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli melaksanakan aksi 'Bersih-bersih Pantai untuk Lingkungan Berkelanjutan' di Pantai Kedonganan, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat (6/1). Dalam aksi tersebut, ratusan relawan yang terdiri dari pekerja BRI dan masyarakat terjun langsung melakukan aksi pemungutan sampah di sekitar Pantai Kedongan dengan luas area yang dibersihkan sebesar 8.250 m². Kegiatan ini berhasil mengumpulkan 931,16 kg sampah anorganik dengan potensi reduksi emisi CO2 sebesar 2,19 ton. Corporate Secretary BRI, Dhanny menyatakan bahwa BRI secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif untuk membantu mengatasi persoalan sampah melalui berbagai program yang berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan ini juga memperlihatkan kesiapan BRI untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan "korve" atau kerja bakti, termasuk Aksi Bersih Sampah Laut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami mengajak masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam membantu mengatasi persoalan sampah di sekitar pantai, agar tidak mencemari laut dan ekosistem pesisir dapat tetap terjaga. Ini merupakan bentuk komitmen nyata BRI dalam mendukung upaya penanganan persoalan sampah, khususnya di wilayah Bali, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar," ujar Dhanny. Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, BRI Peduli sebelumnya telah melakukan intervensi lingkungan secara intensif dan terintegrasi di wilayah Bali. Berbagai inisiatif yang dijalankan termasuk pemasangan penghalang sampah (trash barrier) di sungai-sungai sekitar kawasan, patroli harian untuk pembersihan dan pemilahan sampah, serta kegiatan pembersihan menyeluruh yang dilakukan secara rutin setiap minggu. "Kegiatan ini turut dilengkapi dengan sosialisasi dan edukasi kepada komunitas lokal untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan," tambah Dhanny. Selain itu, upaya BRI Peduli menjaga ekosistem lingkungan juga dilaksanakan dengan mengelola satu wilayah kerja secara menyeluruh, mulai dari pemasangan jaring sampah, patroli terjadwal, audit sampah, edukasi, hingga pengolahan material yang berhasil dikumpulkan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam satu ekosistem lokal guna memastikan dampak program yang lebih mendalam, terukur, dan transparan. Dhanny menegaskan, melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, BRI akan terus menerapkan beragam inisiatif guna mengatasi persoalan sampah melalui program-program yang berdampak secara nyata. Salah satunya, program BRI Peduli 'Yok Kita Gas'. Sejak digulirkan pada 2021, program BRI Peduli 'Yok Kita Gas' telah dilaksanakan di 41 lokasi di Indonesia yang terdiri dari 5 lokasi pasar tradisionalm dan 36 lokasi di lingkungan masyarakat. "Program ini secara nyata telah memberikan dampak bagi masyarakat di berbagai wilayah baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang tersirat pada pilar Pembangunan Sosial, pilar Pembangunan Ekonomi, dan pilar Pembangunan Lingkungan," pungkas Dhanny. Gerakan Indonesia ASRI adalah inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan lingkungan serta penguatan partisipasi sosial. Gerakan ini dilandasi kesadaran bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kondisi lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah sebagai ruang hidup masyarakat. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mencatat keberhasilan menyelamatkan akses pasar ekspor[1] senilai US$437,34 juta atau setara Rp7,38 triliun (asumsi kurs Rp16.887 per dolar AS) sepanjang 2025 setelah memenangkan sejumlah sengketa dagang[2] internasional. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan capaian tersebut berasal dari keberhasilan Indonesia menghadapi berbagai gugatan dan hambatan perdagangan yang diberlakukan negara mitra terhadap produk ekspor nasional. "Penanganan kasus hambatan perdagangan produk Indonesia di luar negeri ini ada beberapa yang sudah kita selesaikan. Akses pasar yang diselamatkan ketika hambatan perdagangan itu bisa kita menangkan," ujar Budi dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (6/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan sengketa yang dihadapi Indonesia mencakup tuduhan dumping, subsidi, penerapan safeguard, hingga hambatan perdagangan lain terhadap produk ekspor. Menurutnya, praktik tersebut merupakan dinamika yang umum dalam perdagangan global dan juga dilakukan Indonesia terhadap produk impor tertentu. "Ini sebenarnya hal yang wajar. Negara lain juga melakukan kebijakan dumping, anti-dumping, atau safeguard terhadap produk Indonesia, sama seperti kita melakukan kebijakan serupa terhadap produk asing," kata Budi. Berdasarkan paparannya, Indonesia mencatat kemenangan penting di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), antara lain sengketa biodiesel melawan Uni Eropa, sengketa baja nirkarat, serta perkara terkait kebijakan sawit Uni Eropa. Kemenangan tersebut mencegah penerapan tambahan bea masuk yang berpotensi menekan daya saing ekspor nasional. "Bagaimana kita bisa memenangkan sengketa itu sehingga produk-produk kita tetap bisa masuk ke negara tersebut tanpa harus ada tambahan bea masuk. Itu yang terus kita upayakan," ujarnya. Selain kasus yang telah dimenangkan, pemerintah saat ini masih menangani 33 kasus hambatan perdagangan aktif di 13 negara mitra dagang per Januari 2026. Kasus tersebut terdiri dari 16 tuduhan dumping, sembilan tindakan safeguard, lima tuduhan subsidi, dan tiga hambatan perdagangan lainnya. Beberapa kasus yang tengah berjalan antara lain tuduhan dumping dan subsidi terhadap produk sel surya kristalin, kayu olahan, dan plywood di AS; tindakan safeguard baja canai panas dan billet di Mesir dan Afrika Selatan; tuduhan dumping baja nirkarat dan produk kimia di India dan Turki; serta hambatan teknis perdagangan di Uni Eropa yang berkaitan dengan kebijakan keberlanjutan. Total nilai ekspor Indonesia yang terdampak dari seluruh kasus aktif tersebut mencapai sekitar US$1,2 miliar atau setara Rp20,26 triliun. Budi menegaskan pemerintah akan terus mengawal proses pembelaan melalui mekanisme internasional, termasuk konsultasi, public hearing, dan panel sengketa, agar akses pasar ekspor Indonesia tetap terjaga. "Kita ingin kasus-kasus yang berjalan ini juga bisa diselesaikan. Dengan begitu, akses pasar kita tetap terbuka dan kita terhindar dari hambatan-hambatan trade remedies yang bisa diterapkan oleh negara lain," tutur dia lebih lanjut. ====[3] (del/pta) References^ ekspor (www.cnnindonesia.com)^ sengketa dagang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan penjelasan terkait temuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa soal dugaan praktik under-invoicing ekspor minyak kelapa sawit[2] (crude palm oil/CPO[3]). Sederhananya, under-invoicing ekspor adalah praktik melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya. Akibatnya, negara rugi karena pajak dan penerimaan berkurang. Kemendag menegaskan masalah pencatatan nilai transaksi (invoicing) berada dalam ranah kewenangan kepabeanan dan perpajakan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyatakan kementeriannya secara rutin melakukan evaluasi atas kebijakan ekspor yang diterbitkan, termasuk tata niaga CPO. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan masukan resmi dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami selalu melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan. Masukan-masukan disampaikan secara resmi dan dibahas bersama pemangku kepentingan lainnya, dengan prinsip kebijakan harus seimbang dan menutup ruang yang merugikan negara," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/2). Terkait temuan under-invoicing, Dewi menjelaskan dokumen penetapan nilai ekspor merupakan bagian dari persyaratan kepabeanan yang diajukan eksportir saat mengurus Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Proses tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. "Dokumen invoicing itu biasanya diperlukan sebagai persyaratan permohonan PEB bersama dengan Persetujuan Ekspor (PE). Jadi hal tersebut memang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan," katanya. Ia menambahkan dalam mekanisme yang berlaku, pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan PE ke Kemendag. Setelah itu, dokumen tersebut dibawa bersama invoice dan dokumen kepabeanan lainnya untuk mengurus PEB sebelum barang dikapalkan. "Kalau soal invoicing itu urusan jual-beli dan dilaporkan dalam proses kepabeanan. Kemendag tidak menerima invoice tersebut, sehingga tidak berada dalam ranah kami untuk memeriksanya," ujarnya. Kendati demikian, Kemendag mendukung penuh terhadap langkah penegakan yang dilakukan Kemenkeu untuk mencegah praktik manipulasi nilai ekspor yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. "Kami sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengurangi praktik ini, karena jelas berdampak pada penerimaan negara," kata Dewi. Sebelumnya, Purbaya mengungkap dugaan praktik under-invoicing CPO yang dilakukan sejumlah pengusaha dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dan mencantumkan negara transit sebagai tujuan, padahal barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat (AS). Menurutnya, modus eksportir sawit tersebut diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara selama bertahun-tahun. "Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Pemerintah kini memperkuat pengawasan melalui instrumen pajak dan bea cukai serta pemanfaatan sistem digital dan kecerdasan buatan untuk mencocokkan data lintas negara. Dari penelusuran awal, Kemenkeu telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar dan mengantongi bukti awal untuk menindaklanjuti dugaan manipulasi tersebut. ====[4] (del/pta) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ sawit (www.cnnindonesia.com)^ CPO (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Likuiditas dinilai menjadi faktor paling krusial agar pasar saham Indonesia tetap menarik bagi investor besar atau big money. Chief Investment Officer (CIO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menegaskan, tanpa likuiditas yang memadai, pasar modal Indonesia berisiko kehilangan relevansinya di mata investor institusional global. Pandu menjelaskan, volatilitas bukanlah persoalan utama bagi investor besar. Justru yang menjadi perhatian serius adalah kemampuan pasar dalam menampung dana berukuran besar serta kemudahan keluar-masuk investasi tanpa mengganggu harga. "Volatilitas itu buat investor justru peluang. Yang saya khawatirkan adalah kalau Indonesia menjadi tidak relevan di pasar modal global karena likuiditasnya menurun," ujar Pandu dalam acaran Closing Bell CNBC Indonesia TV, Jumat (6/2/2026). Menurutnya, bagi investor institusi dengan dana jumbo, likuiditas menentukan keputusan alokasi aset. Ketika pasar semakin sempit, proses masuk dan keluar dari suatu saham bisa memakan waktu berbulan-bulan, sehingga meningkatkan risiko dan biaya investasi. "Kalau market mengecil, kami bisa butuh waktu 3-4 bulan hanya untuk keluar dari satu posisi agar tidak mengganggu harga pasar," kata Pandu. Ia menambahkan, peringatan dari MSCI seharusnya dibaca dalam konteks ini. Bukan sekadar persoalan teknis seperti free float, melainkan sinyal bahwa pasar saham Indonesia perlu memperdalam likuiditas dan meningkatkan transparansi agar tetap kompetitif secara global. Pandu juga menilai, fokus kebijakan pasar modal ke depan seharusnya diarahkan pada peningkatan kedalaman pasar, bukan hanya memenuhi target jangka pendek indeks global. Saat ini, nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia masih berada di kisaran Rp16 triliun per hari, angka yang dinilai terlalu kecil untuk menampung kebutuhan investor institusi besar. "Tugas kita adalah bagaimana likuiditas ini bisa naik signifikan. Kalau pasar makin dalam, investor besar akan datang dengan sendirinya," tegasnya. Lebih jauh, Pandu menekankan bahwa likuiditas yang kuat akan menciptakan efek berantai positif. Semakin likuid pasar, semakin banyak investor yang masuk, semakin banyak perusahaan yang tertarik melantai di bursa, dan pada akhirnya mendorong penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. "Pasar modal yang sehat, likuid, dan transparan adalah fondasi iklim investasi yang baik. Tanpa likuiditas, investor kakap akan mencari alternatif ke luar negeri," pungkas Pandu. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sinergi Holding Ultra Mikro (UMi) antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Pegadaian (Pegadaian), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PNM menghadirkan lebih dari 430 ribu Agen BRILink Mekaar sebagai perpanjangan tangan layanan keuangan hingga ke lingkungan terkecil, seperti keluarga prasejahtera. Nasabah PNM Mekaar kini dapat menjadi Agen BRILink Mekaar untuk menyediakan beragam layanan transaksi keuangan. Berbasis komunitas dan dijalankan dari rumah atau warung, Agen BRILink Mekaar memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat seperti tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian produk keuangan digital, sehingga warga tidak perlu lagi menjangkau kantor bank yang jauh. Salah satu nasabah PNM Mekaar yang lantas mengambil peran sebagai Agen BRILink Mekaar, adalah Mukmainah di area Semarang Timur. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Awalnya hanya bantu-bantu tetangga, bayar listrik atau tarik tunai kecil-kecilan," kata Mukmainah. Peran Mukmainah itu terus berkembang seiring tawaran dari Acoount Officer PNM. Dengan fasilitas perangkat EDC dari BRI, layanan yang ia berikan kini semakin lengkap mulai dari transfer, pembayaran tagihan, hingga transaksi keuangan lainnya. Keberadaan Agen BRILink Mekaar terbukti tak hanya memudahkan akses layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi nasabah PNM Mekaar. Setiap transaksi yang dilakukan menjadi bagian dari penghasilan yang turut memperkuat usaha. Cerita Mukmainah merupakan gambaran dari proses naik kelas yang tengah dijalani sekitar 2,5 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia. Melalui integrasi pembiayaan, pendampingan, dan akses layanan keuangan dalam satu ekosistem, Holding UMi mendorong perempuan prasejahtera untuk tumbuh lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. PNM optimistis, ekosistem yang menyeluruh akan memberi manfaat termasuk bagi lingkungan sekitar. Dari rumah sederhana di Semarang Timur, Mukmainah menjadi bukti bahwa langkah kecil yang didukung sistem yang tepat, dapat membawa perubahan nyata bagi komunitas. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo[1] meninjau langsung kondisi Jembatan Way Bungur yang berlokasi di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (5/2/). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat, khususnya para pelajar yang harus menyeberangi sungai menggunakan getek akibat tidak berfungsinya jembatan tersebut. Menteri Dody menyampaikan pemerintah hadir secara nyata dan komprehensif dalam merespons keluhan masyarakat yang telah menjadi perhatian publik nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saya ke sini sesuai arahan Bapak Presiden. Saya ditelpon Bapak Seskab, karena Bapak Presiden memberikan atensi. Viral ini beliau tahu, dan pemerintah harus hadir secara komprehensif," kata Dody dalam rilisnya, (17/2). Lebih lanjut Dody menegaskan komitmen Kementerian PU untuk bertindak cepat dan terukur dalam menangani permasalahan tersebut, baik dari sisi penanganan darurat maupun solusi jangka panjang. Menurutnya, sebagai langkah awal Kementerian PU akan memfokuskan penanganan pada pengendalian luapan air sungai yang kerap menyebabkan banjir dan memperparah kerusakan infrastruktur. "Pembersihan muara sungai dari sedimentasi atau lumpur menjadi prioritas agar tidak balik lagi ke muara sungai. Sekitar 10 kilometer panjangnya segera dibuat desain dan dibangun tanggul," terang Menteri Dody. Selain itu, Dody juga menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menyusun perencanaan pembangunan Jembatan Way Bungur secara permanen agar dapat memberikan akses yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, yang telah menjadikan pembangunan Jembatan Way Bungur sebagai salah satu prioritas penanganan. (asa) ==== [2] References^ Dody Hanggodo (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] (Persero) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) untuk membebaskan pungutan cukai[3] etanol yang digunakan untuk campuran Pertamax, menjadi Pertamax Green (Pertamax dengan campuran bioetanol 5 persen). Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sidang terbuka Debottlenecking oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/2). Dalam laporannya, Oki menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan pembebasan cukai untuk etanol yang digunakan. Namun, baru disetujui untuk Integrated Terminal Surabaya, padahal Pertamina memiliki 120 terminal BBM yang perlu mendapatkan pembebasan cukai. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Mengingat memang dengan cukai Rp20 ribu per liter, ekonominya menjadi sangat berat. Tentunya Pertamina terus mengembangkan kapasitasnya, dan kami sedang mengajukan perizinan untuk terminal-terminal lainnya, mengingat kami memiliki 120 terminal BBM," kata Oki. Oki juga mengeluhkan lamanya mendapatkan persetujuan perizinan. Contohnya, saat Pertamina mengajukan pembebasan cukai etanol yang didapatkan untuk Integrated Terminal Surabaya, itu membutuhkan waktu 2-3 tahun. Oleh sebab itu, Oki berharap pemerintah juga bisa memangkas waktu agar perizinan bisa didapatkan lebih cepat. Sebab, Pertamax Green dinilai bagian dari upaya untuk mencapai energi bersih. "Dari diskusi dengan K/L terkait, mudah-mudahan penerapan izin usaha niaga ini akan menjadi dasar pembebasan cukai," kata Oki. Menanggapi, Purbaya sekaligus Wakil Ketua Satgas P2SP mengatakan akan melihat aturan pengaturan cukai etanol. Ia janji akan merevisi aturan dalam satu pekan ke depan. "Ada penyesuaian, perubahan PMK 82/2024 dan perubahan Perdirjen Bea Cukai 13/2024. Semuanya akan selesai paling lama seminggu dari sekarang," pungkas Purbaya sembari menutup rapat. ====[4] (ldy/ins) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ cukai (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Chief Investment Officer (CIO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menegaskan bahwa persoalan utama pasar modal Indonesia saat ini bukan semata-mata soal besaran free float, melainkan isu transparansi dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya terjawab. Pandu menyampaikan, peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia sebetulnya bukan hal baru. Menurutnya, isu tersebut telah diketahui sejak beberapa bulan lalu dan kini justru harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi mendasar. "MSCI warning itu bukan soal free float. Kalau kita mau jujur, the elephant in the room itu adalah transparansi dan accountability," ujar Pandu di Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (6/2/2026). Dia menilai, fokus berlebihan pada pemenuhan angka free float berisiko membuat pasar hanya mengejar kepentingan jangka pendek. Padahal, yang dibutuhkan adalah pembenahan fundamental agar pasar modal Indonesia semakin dalam, likuid, dan relevan secara global. Pandu mengingatkan, kegagalan melakukan reformasi struktural berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap arus dana asing. Ia menyebut, jika Indonesia sampai turun kelas ke frontier market, potensi arus keluar dana bisa mencapai US$25 miliar hingga US$50 miliar. Bahkan, jika hanya mendapat outlook negatif, tambahan outflow masih bisa terjadi sekitar US$5 miliar. "Ini bukan soal sentimen harian. Ini soal likuiditas dan relevansi Indonesia di pasar modal global," tegasnya. Lebih lanjut, Pandu menyoroti pentingnya keseimbangan kebijakan antara kepentingan emiten dan investor. Ia menilai regulator dan pengelola bursa harus mampu mencari titik tengah agar pasar tetap atraktif, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi. Menurut Pandu, transparansi yang kuat akan mendorong likuiditas, memperbesar partisipasi investor institusi, dan pada akhirnya memperdalam pasar. Tanpa itu, investor besar akan kesulitan masuk dan keluar dari pasar, sehingga berisiko mengalihkan alokasi dananya ke luar negeri. Dalam konteks ini, Pandu juga menekankan pentingnya kejelasan peran antar lembaga. Ia menyebut Otoritas Jasa Keuangan harus tetap berfungsi sebagai regulator, sementara bursa dikelola secara profesional sebagai entitas bisnis, dan investor menjalankan perannya sebagai pemilik modal. "Pasar modal yang sehat itu transparan, likuid, dan kredibel. Kalau itu tercapai, free float akan mengikuti dengan sendirinya," pungkas Pandu. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyusun draf Peraturan Nomor I-A yang mengatur ulang ketentuan saham free float dalam proses pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham. Dalam draf tersebut, bagi calon perusahaan yang tercatat di papan utama bursa, BEI menetapkan jumlah saham free float setelah penawaran umum paling sedikit 300 juta saham. Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan publik dalam periode lima hari bursa sebelum pengajuan permohonan pencatatan. Persentase free float ditetapkan berbeda berdasarkan nilai kapitalisasi pasar sebelum tanggal pencatatan. Emiten dengan kapitalisasi kurang dari Rp5 triliun wajib memiliki free float minimal 25%, sedangkan emiten dengan kapitalisasi Rp5 triliun hingga Rp50 triliun ditetapkan sebesar 20%. Sementara itu, bagi emiten dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp50 triliun, batas minimum free float ditetapkan sebesar 15% dari jumlah saham yang dicatatkan di bursa. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan skala dan likuiditas saham perusahaan. BEI juga mengatur bahwa perhitungan saham free float bagi emiten yang melakukan penawaran umum tidak memperhitungkan saham yang dimiliki pemegang saham sebelum IPO. Adapun bagi perusahaan publik yang berasal dari emiten yang telah beredar, perhitungan dilakukan berdasarkan kepemilikan sebelum tanggal pencatatan. Ketentuan jumlah minimum saham free float tersebut wajib dipertahankan paling singkat selama satu tahun setelah tanggal pencatatan. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kepemilikan publik dan likuiditas perdagangan saham di bursa. Sebagai catatan, pengkategorian berdasarkan kapitalisasi di saham yang tercatat di papan utama akan berbeda dengan yang tercatat di papan pengembangan. Sementara bagi perusahaan yang telah tercatat, BEI menetapkan kewajiban menjaga saham free float paling sedikit 50 juta saham dan minimal 15% dari total saham tercatat. Ketentuan ini berlaku setelah satu tahun sejak tanggal pencatatan saham. Apabila terjadi tindakan korporasi yang menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan free float akibat faktor di luar kendali perusahaan, emiten wajib mengajukan permohonan rencana pemenuhan kepada BEI. Bursa memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan serta menetapkan batas waktu pemenuhan kembali ketentuan tersebut. Dalam kondisi khusus seperti pelaksanaan penawaran tender wajib, emiten diberikan waktu paling lama dua tahun untuk kembali memenuhi ketentuan free float. Penyesuaian ini mengikuti batas waktu kewajiban pengalihan kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku. BEI juga membuka opsi pengajuan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float. Ketentuan ini berlaku sepanjang kepemilikan tersebut berbentuk portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA[1]) membantah terlibat dalam kasus dugaan saham gorengan[2] dengan memanipulasi harga saham yang kini kasusnya tengah diusut Bareskrim Polri. Bareskrim Polri menduga harga saham MINA dimanipulasi oleh salah satu tersangka, yakni Direktur Utama PT Minna Padi Aset Management (MPAM). Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal ini, yakni Edy Suwarno (ESO), Eveline Listijosuputro (EL), serta Direktur Utama PT MPAM. "Perseroan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan menyesatkan, karena Perseroan tidak terlibat sedikit pun dalam dugaan tindak pidana ataupun proses hukum yang menjerat pihak-pihak tersebut," ungkap Manajemen MINA dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2026). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Manajemen menjelaskan sejak Februari 2025, pengendali utama MINA beralih ke PT Tirta Orisa Yasa melalui akuisisi saham di atas 50 persen atau Mandatory Tender Offer (MTO). Hal ini telah disampaikan dan disetujui pihak regulator pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen MINA mengaku tidak pernah masuk dalam pusara tindak pidana pasar modal sejak perubahan pengendali utama tersebut. MINA juga menegaskan tak pernah mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat ikatan kontrak, kerja sama, maupun hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak ESO, EL, ataupun MPAM," jelasnya. Selain itu, MINA menyampaikan perseroan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan memastikan seluruh informasi disampaikan transparan dan tepat waktu dalam laman Keterbukaan Informasi BEI. ====[3] (fln/pta) References^ MINA (www.cnnindonesia.com)^ saham gorengan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai [1](DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rizal yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT[2]) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2) lalu ternyata baru 8 hari dilantik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[3] Yudhi Sadewa. Rizal baru dilantik Purbaya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat pada 28 Januari 2026. Namun dalam OTT ini, status Rizal berkaitan dengan jabatan lamanya selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC. Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap total 17 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 6 (enam) orang sebagai tersangka," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/2) malam. "Saudara RZL (Rizal) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026," sambungnya. Selain Rizal, tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando Hamonangan. Kemudian, ada juga tersangka dari pihak swasta antara lain pemilik PT Blueray bernama John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri, dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan. KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Pejabat DJBC Kemenkeu Rizal dan Orlando, serta Pemilik PT Blueray John dengan total senilai Rp40,5 miliar. "Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PT BR serta lokasi lainnya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini, total senilai Rp40,5 miliar," terangnya. Berikut rincian barang bukti yang diamankan:a. Uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp1,89 miliar; b. Uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat sejumlah US$182.900; c. Uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah Sin$1,48 juta; d. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY550.000; e. Logam mulia seberat 2,5 kg atau setara Rp7,4 miliar; f. Logam mulia seberat 2,8 kg atau setara Rp8,3 miliar; g. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta. ====[4] (fln/pta) References^ Bea dan Cukai (www.cnnindonesia.com)^ OTT (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks harga saham gabungan (IHSG[1]) ditutup di level 7.935 pada Jumat (6/2) sore. Indeks saham[2] melemah 168,61 poin atau turun 2,08 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp19,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 35,5 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 107 saham menguat, 646 terkoreksi, dan 68 lainnya stagnan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Terpantau, 10 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor cyclic, yakni minus 5,07 persen. Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,81 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,23 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 1,44 persen. Sedangkan, bursa saham Eropa kompak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,25 persen, indeks DAX di Jerman turun 0,10 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,55 persen. Sementara, bursa saham AS kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,53 persen, indeks NYSE Composite naik 0,72 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,18 persen. ====[3] (fln/pta) References^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan dengan penurunan 2% pada akhir perdagangan hari ini, Jumat (6/2/2026). Indeks ditutup turun 168,62 poin ke level 7.935,26. Sebanyak 673 saham turun, 118 naik, dan 167 tidak bergerak. Sepanjang hari ini, IHSG berada dalam tekanan. Kendati demikian pada akhir perdagangan, indeks berhasil memangkas koreksi dari sesi 1 yang ditutup turun 2,83%. Nilai transaksi hari ini mencapai Rp 19,2 triliun. Melibatkan 32,74 miliar saham dalam 2,2 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar tergerus menjadi Rp 14.341 triliun. Dilihat dari nilai transaksi, perdagangan hari ini terbilang sepi. Investor tampaknya masih wait and see di tengah volatilitas pasar yang terbilang tinggi. Sebagai gambaran rata-rata nilai transaksi harian pada pekan pertama Januari mencapai Rp 31,46 triliun. Pekan selanjutnya naik menjadi Rp 32,68 triliun dan 33,85 triliun di pekan ketiga Januari. Puncak nilai transaksi terjadi pada periode 26-30 Januari 2026. Akan tetapi hal ini dipicu oleh aksi jual investor di tengah sentimen pengumuman evaluasi dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Adapun mengutip Refinitiv, emiten-emiten blue chip menjadi pemberat utama indeks hari ini. Bank Central Asia (BBCA) yang turun 1,6% menjadi 7.675 berkontribusi -11,84 indeks poin. Kemudian diikuti oleh Bank Rakyat Indonesia (BBRI) -11 indeks poin dan Astra International (ASII) -10,24 indeks poin. Sementara itu di tengah tekanan terhadapIHSG, sepanjang sesi 1 aliran dana asing mengalir masuk. Asing membukukan foreign buy Rp 3,5 triliun dan foreign sell Rp 3,1 triliun. Alhasil net foreign buy tercatat sebesar Rp 440,7 miliar. Bank Mandiri (BMRI) menjadi saham dengan net buy asing terbesar, yakni Rp 274,2 miliar. Pada sesi 1, saham BMRI mengalami koreksi 1,19% ke level 4.990. Di urutan selanjutnya Telkom (TLKM) dan Antam (ANTM) menjadi saham yang masuk dalam keranjang belanja asing. TLKM mencatat Rp 118,3 miliar dan ANTM Rp 105,6 miliar. Menyusul, dua emiten Bakrie, Bumi Resources (BUMI) dan Bumi Resources Minerals (BRMS) juga masuk dalam daftar 10 saham dengan net buy asing terbesar. Sebagaimana diberitakan sebelumnya sejumlah faktor menjadi sentimennegatifIHSG hari ini. Sejak pagi pasar merespons pengumuman Moody's Investors Service (Moody's) yang mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level Baa2, tetapi dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif. Pemerintah telah buka suara terkait hal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,Airlangga Hartarto mengatakan outlook negatif itu karena kurangnya penjelasan dari pemerintah dan lembaga pengelola investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Airlangga menyebut APBN tahun ini memang "agak berbeda" karena banyak mengelontorkan program unggulan Prabowo. Seperti di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan untuk pelayanan masyarakat. Sementara penggerak pertumbuhan adalah investasi melalui Danantara, dari sebelumnya dilakukan melalui APBN. "Ini yang banyak rating agency ataupun di pasar keuangan global belum paham. Jadi ini yang harus kita beri penjelasan," kata Airlangga saat memberikan arahan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, Kamis (5/2/2026). Menurut Airlangga, keberadaan Danantara memungkinkan reformasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) agar bisa bergerak seperti sektor swasta. "Karena sebetulnya dengan Danantara, kita sebetulnya meng-unlocked dan melakukan reform terhadap state owned enterprise yang selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan. Dan ini diminta juga untuk mereka bisa bergerak seperti private sector," tutur Airlangga. Menurutnya, penurunan peringkat Indonesia dari para lembaga pemeringkat seperti Moody's S&P dan lain-lain, bisa dijawab dengan komunikasi, transparansi, serta roadshow dari otoritas. Terpisah, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan revisi outlook terbaru Moody's Ratings kepada Indonesia disematkan dalam konteks evaluasi berkelanjutan atas kebijakan serta penguatan kelembagaan perekonomian nasional. "Sejalan dengan pendekatan yang selalu kami terapkan atas masukan yang kami terima, Danantara Indonesia memandang hal ini sebagai pengingat yang konstruktif untuk terus memperkokoh fondasi institusi, menegaskan arah kebijakan, dan menjaga disiplin pelaksanaan sebagai kunci untuk mempertahankan kepercayaan serta stabilitas jangka panjang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah [1]berada di level Rp16.876 per dolar AS [2]pada Jumat (6/2) sore. Mata uang Garuda melemah 34 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya. Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.887 per dolar AS. Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,12 persen, baht Thailand menguat 0,41 persen, yuan China melemah 0,02 persen, peso Filipina menguat 0,21 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,35 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dolar Singapura menguat 0,13 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,01 pada penutupan perdagangan sore ini. Sedangkan, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,23 persen, poundsterling Inggris menguat 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,18 persen. Dolar Australia menguat 0,12 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,18 persen. Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah melemah masih terimbas perubahan outlook kredit Indonesia menjadi negatif. "Rupiah melemah terhadap dolar AS, terbebani downgrade kredit rating Indonesia oleh Moody's. Data cadev yang menurun ikut membebani," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com. ====[3] (ldy/pta) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Kamis (5/2/2026). Salah satu tersangka adalah Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan atas dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, serta tindak pidana pencucian uang. Perkara tersebut diduga terjadi pada periode 2018 hingga 2025 melalui penyaluran pendanaan masyarakat menggunakan proyek fiktif dari data borrower eksisting. Selain Dirut, penyidik juga menetapkan MY selaku mantan direktur dan pemegang saham PT DSI serta ARL selaku komisaris dan pemegang saham PT DSI sebagai tersangka. MY juga tercatat menjabat sebagai Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. "Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat panggilan kepada ke-3 orang tersangka pada perkara aquo untuk jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka yg diagendakan pada hari Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 wib di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri," sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi. Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap ketiga tersangka. Selain itu, surat panggilan pemeriksaan juga telah dikirim dengan agenda pemeriksaan pada Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIB di Bareskrim Polri. Dalam penanganan perkara ini, tim penyidik melakukan penelusuran aset untuk mengikuti aliran dana hasil tindak pidana dan mengamankan harta terkait. Penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah ahli, antara lain dari OJK, ahli ITE, ahli digital forensik, ahli pidana, serta ahli keuangan syariah dari DSN MUI. Sebelumnya, pada Selasa (3/2/2026), penyidik kembali berkoordinasi dengan PPATK untuk analisis aliran dana dan transaksi keuangan terkait perkara tersebut. Pada hari yang sama, Bareskrim juga berkoordinasi dengan LPSK dan menyerahkan data 11.151 lender yang masih memiliki dana outstanding senilai Rp2,47 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK per 7 Oktober 2025. Penyidik juga menerima satu laporan polisi tambahan dari perwakilan 146 lender pada Kamis (5/2/2026). Dengan demikian, total laporan polisi yang telah diterima Bareskrim Polri dalam perkara PT DSI berjumlah lima laporan. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag[1]) menjelaskan status izin peredaran Whip Pink [2]menyusul sorotan publik atas dugaan penyalahgunaan produk tersebut. Isu dugaan penyalahgunaan Whip Pink muncul di tengah peristiwa kematian selebgram Lula Lahfah. Mendag Budi Santoso menyatakan tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan aspek perizinan dan pengawasan produk tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pada prinsipnya kita sudah koordinasi dengan Badan POM. Kita cek lagi apakah itu dianggap sebagai penyimpangan, karena secara teknis kebijakannya memang ada di Badan POM," ujar Budi dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (6/2). Ia menegaskan koordinasi tersebut penting agar langkah pengawasan di lapangan tidak keliru, mengingat Whip Pink merupakan produk pangan yang selama ini digunakan untuk kebutuhan kuliner. Kemendag tidak akan bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan. "Kita jangan sampai salah ketika melakukan pengawasan ke lapangan. Tentu kita akan bersama-sama dengan Badan POM," katanya. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menambahkan Whip Pink mengandung nitrous oxide (N2O), yang secara regulasi merupakan bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh BPOM sebagai propelan dalam produk makanan. Karena itu, Moga menjelaskam izin edar dan pengawasan teknis berada di bawah kewenangan BPOM. "Itu merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai propelan. Izinnya dikeluarkan oleh Badan POM dan pengawasannya ada di sana," ujarnya. Ia membandingkan kasus Whip Pink dengan penyalahgunaan produk lain di luar fungsi aslinya. Persoalan muncul bukan pada izin produk, melainkan pada penyalahgunaan oleh pihak tertentu. "Ini sama seperti dulu kasus lem Aibon. Sebenarnya digunakan untuk sepatu atau kayu, tapi disalahgunakan dengan cara dihirup," katanya. Terkait aspek penegakan hukum, Moga menyebut penanganan penyalahgunaan Whip Pink telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut jika terdapat aspek hukum perdagangan yang perlu ditelusuri. "Kalau sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lain, kita sudah. Dari aspek hukumnya nanti kita akan koordinasi," ujarnya. Sebagai informasi, Whip Pink merupakan produk kuliner yang mengandung gas N2O yang berfungsi sebagai propelan untuk mengeluarkan whipped cream dari tabung. Produk ini bukan untuk dihirup. Namun, belakangan Whip Pink disorot karena disalahgunakan untuk mendapatkan efek euforia sesaat. Fenomena ini menjadi perhatian DPR RI dalam rapat kerja Komisi III dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sejumlah anggota dewan menilai penyalahgunaan Whip Pink di kalangan remaja semakin mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan kesehatan, meski produk tersebut secara legal memiliki izin edar sebagai bahan tambahan pangan. Sorotan publik semakin menguat setelah Whip Pink dikaitkan dengan kematian selebgram Lula Lahfah. Meski penyebab kematian masih didalami, para ahli mengingatkan penggunaan nitrous oxide di luar fungsi kuliner dan tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan. ====[3] (del/pta) References^ Kemendag (www.cnnindonesia.com)^ Whip Pink (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pintu Kemana Saja (PINTU) berkomitmen mendukung keamanan ekosistem aset kripto dalam negeri melalui kolaborasi strategis dengan aparat penegak hukum. Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi PINTU dalam workshop penguatan kapasitas penelusuran dan pemulihan aset digital. Acara bertajuk Advanced Asset Tracing & Recovery Workshop ini diinisiasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia (Kortastipikdor Polri) bersama International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) (USDOJ). Dalam forum tersebut, PINTU hadir bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) lainnya yakni Indodax. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Direktorat Pengaturan, Pengembangan, dan Analisis Informasi IAKD OJK, Tommy Elvani Siregar, menyampaikan bahwa prinsip pengaturan OJK terus berkembang dengan melengkapi tiga aspek utama. Aspek tersebut mencakup manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen, ditambah kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Market Conduct. "Ke depan kami sedang membuat POJK terkait tata kelola dan manajemen risiko yang lebih dalam. Kami ingin buat penguatan dan pengembangan pasar kripto sambil mengutamakan perlindungan konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2). Sementara itu, Analis Permasalahan Hukum PPATK, Syahrijal Syakur, menjelaskan kolaborasi lintas lembaga dalam menyusun Sectoral Risk Assessment (SRA) pada 2021. Penilaian risiko sektor finansial yang menggunakan teknologi baru ini melibatkan OJK, BIN, BNPT, Densus 88, Kejaksaan, Kepolisian, dan Bappebti. "Itu menjadi salah satu kewajiban yang harus kita penuhi dalam rangka comply terhadap Financial Action Task Force (FATF) recommendation. Ini juga bermanfaat bagi industri dan juga bagi teman-teman penegak hukum guna memitigasi risiko penggunaan sarana teknologi baru," kata dia. Financial Crime Compliance Sr. Manager PINTU, Bakti Yudha, pada sesi presentasi memaparkan peran perusahaan dalam menciptakan ekosistem transaksi aset kripto yang aman. PINTU secara konsisten menerapkan ketentuan OJK, PPATK, dan standar internasional FATF terkait APU-PPT, Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. "Saat ini, PINTU memiliki tim dan sistem khusus yang beroperasi selama 24 jam untuk memantau transaksi aset kripto dan fiat yang terjadi di aplikasi PINTU," tegasnya. Ia melanjutkan, PINTU juga secara berkala melakukan peninjauan sistem internal dan menerapkan keamanan siber berlapis untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi aktivitas ilegal. Laporan TRM Labs 2025 mencatat aktivitas ilegal global yang melibatkan aset kripto mencapai US$158 miliar, naik 145% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pelanggaran sanksi, entitas terblokir, dana hasil peretasan, serta perdagangan barang dan jasa ilegal. Bakti menyebutkan, berdasarkan pemantauan social engineering dan phising masih menjadi modus penipuan paling sering terjadi. Pengguna kerap diperdaya untuk mengklik tautan mencurigakan yang menyebabkan kebocoran data pribadi dan kredensial. PINTU juga menemukan kasus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasinya, platform memperkuat sistem pemantauan transaksi, meningkatkan kapabilitas keamanan siber, dan menerapkan proses Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan OJK. Selain penguatan sistem, PINTU aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum. Berbagai inisiatif ini diharapkan dapat menekan praktik aktivitas ilegal dan membuat ekosistem kripto Indonesia semakin aman dan dipercaya masyarakat. "Kami meyakini berbagai inisiatif ini dapat menekan dan melawan praktik aktivitas ilegal di industri aset kripto, sehingga ekosistem kripto di Indonesia semakin aman dan dipercaya oleh masyarakat," pungkas Bakti. (rir) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah melalui otoritas bursa bersiap melakukan reformasi pasar modal sebagai respons terhadap keputusan Indeks MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang menunda rebalancing indeks saham Indonesia hingga Mei 2026. Langkah reformasi bursa yang salah satunya dilaksanakan melalui akselerasi demutualisasi Bursa efek dan kenaikan free float saham menjadi 15% disebut Senior INDEF, Tauhid Ahmad sebagai langkah positif untuk memperbaiki tata kelola dan mendorong transparansi pasar saham RI. Tauhid Ahmad mengatakan perbaikan tata kelola Bursa melalui demutualisasi dapat mendorong kepercayaan investor termasuk investor asing bisa kembali masuk ke pasar modal RI. Seperti apa urgensi demutualisasi BEI bagi pasar modal RI? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum'at, 06/02/2026) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) berbicara mengenai kebijakan besaran pembagian dividen tahun buku 2025. Direktur Finance & Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho mengatakan bahwa saat ini, bank syariah yang baru berusia 5 tahun itu masih fokus pada pertumbuhan, lantas belum bisa membuat kebijakan pembagian dividen yang agresif. "BSI memang agak berbeda dengan kebanyakan bank, di mana BSI itu memang baru saja memasuki growing stage. Jadi ketika suatu company atau suatu institusi seperti kami dalam growing stage, memang dividen payout biasanya menjadi second priority, setelah diskusi berapa agresif BSI bisa tumbuh ke depan," kata Cahyo saat paparan kinerja BSI tahun 2025 secara virtual, Jumat (6/2/2026). Oleh karena itu, jika bank syariah terbesar RI itu ingin tumbuh secara agresif, terdapat kebutuhan modal pendukung. Namun, Cahyo menyampaikan bahwa kebijakan dividen akan bergantung juga oleh keputusan pemegang saham BSI, yakni pemerintah dan PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM). "Jadi kami rasa BSI tidak akan mengambil langkah agresif terkait dengan dividen payout seperti bank-bank yang lebih mature stage-nya seperti bank Himbara lainnya. Tapi kita lebih concern bagaimana kita punya equity untuk mendukung pertumbuhan BSI yang agresif, mumpung momentumnya kita miliki," papar Cahyo. Adapun BSI kini baru saja resmi menjadi badan usaha milik negara (BUMN), dengan menyandang status persero, dan bukan lagi merupakan anak usaha. Dengan begitu, BSI kini sejajar dengan keempat bank himpunan bank milik negara (Himbara) lainnya. Laporan keuangan bank syariah terbesar RI itu juga terpisah dari laporan keuangan konsolidasian para pemegang sahamnya. Untuk tahun buku 2025, BSI mencetak laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp7,96 triliun. Perolehan laba itu naik 8,01% secara tahunan (yoy) dari sebesar Rp7 triliun pada 2024. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan[1] menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien[2] yang membutuhkan penanganan darurat, termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sedang tidak aktif. "Jadi memang apapun itu (segmen peserta JKN) tidak boleh menolak untuk pengobatan, apalagi emergency, ini tidak boleh ditolak karena itu memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, Jumat (6/2) seperti dikutip dari Antara. Rizzky lalu menegaskan larangan penolakan tersebut berlaku untuk seluruh segmen kepesertaan dalam program JKN. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bukan hanya PBI nonaktif ya, bukan hanya PBI nonaktif, tapi terkait dengan segmen apa pun itu ya, segmen apa pun itu yang ada di program JKN," ujarnya. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kondisi kegawatdaruratan menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan dan tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi kepesertaan. BPJS Kesehatan menegaskan prinsip pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat tidak boleh ditunda, sembari proses administrasi kepesertaan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut sejalan pula dengan pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Kamis (5/2). Mensos menegaskan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak boleh menolak melayani pasien peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mengalami penonaktifan karena masih bisa direaktivasi dengan cepat. "Saya sudah berkoordinasi bersama Menkes dan Dirut BPJS dan sudah ada solusi. Prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien karena ini tidak bisa ditunda, apalagi yang darurat," kata dia. Dia menjelaskan bahwa memang terdapat perubahan pada status kepesertaan PBI-JK. Sejumlah peserta mengalami penonaktifan, dan kepesertaannya dialihkan kepada yang lebih membutuhkan karena adanya pemutakhiran data. Kementerian Sosial telah memastikan akan secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam rangka memastikan proses reaktivasi untuk penerima yang memenuhi syarat bisa berjalan dengan cepat. Pada saat bersamaan, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada semua pasien. ====[3] (agt/ins) References^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ pasien (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)[1] menyampaikan rilis kinerja korporasi sepanjang tahun 2025. Dirut BSI, Anggoro Eko Cahya menyebutkan BSI berhasil tumbuh solid dengan aset naik 16,46%, pembiayaan tumbuh 12,58% jauh di atas industri yang ada dikisaran 7% serta dari sisi dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 21,24% Sepanjang tahun 2025, BSI berhasil membukukan laba bersih Rp7,57 Triliun atau tumbuh 8% (yoy). Ke depan BSI berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan di 2026 termasuk memperkuat bisnis Bullion Bank yang pada tahun 2025 berhasil naik 78,6% atau sebesar Rp 22,9 Triliun dan layanan tabungan haji. Seperti apa capaian kinerja BSI 2025? bagaimana strategi bisnis 2026? Selengkapnya simak dalam Breaking News, CNBC Indonesia (Jum'at, 06/02/2026) References^ PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Moody's Investors Service (Moody's[1]) memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, sementara untuk afirmasi peringkat kredit[2] bertahan di level Baa2 (satu tingkat di atas batas investment grade). Lembaga pemeringkat kredit global tersebut menyoroti meningkatnya ketidakpastian dan koherensi yang terjadi dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Hal itu sejalan dengan komunikasi kebijakan yang dianggap lemah, sehingga meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah. "(Itu) dapat membebani stabilitas ekonomi dan fiskal, serta meningkatkan volatilitas pasar," tulis Moody's dikutip Tradingview, Kamis (5/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Di samping itu, risiko tata kelola dan kelembagaan yang muncul juga dapat memengaruhi kepercayaan investor. Hal itu berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan mempertaruhkan ketahanan ekonomi jangka panjang. Sebelum rilis outlook dari Moody's, bank investasi Goldman Sachs dan UBS juga menurunkan rekomendasi mereka untuk saham-saham Indonesia pada Kamis (29/1). Keputusan itu muncul setelah lembaga penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), menyoroti masalah transparansi dan risiko penurunan status Indonesia menjadi pasar negara berkembang. Goldman Sachs Group Inc. memangkas peringkat saham Indonesia menjadi underweight. Dalam laporannya, analis perusahaan menilai kekhawatiran MSCI dapat memicu arus keluar lebih dari US$13 miliar jika pasar Indonesia diturunkan statusnya. "Kami memperkirakan penjualan pasif lebih lanjut dan menganggap perkembangan ini sebagai hambatan yang akan menghambat kinerja pasar," tulis Analis Goldman Sachs, Timothy Moe dkk, dalam sebuah laporan yang dilansir Bloomberg. Para ahli strategi di UBS AG juga menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi netral. Keputusan MSCI muncul ketika aliran modal asing keluar di tengah kekhawatiran tentang bagaimana Presiden Prabowo Subianto memperluas defisit fiskal, serta meningkatkan keterlibatan negara di pasar keuangan. "Peringatan MSCI datang pada waktu yang tidak tepat," ujar Manajer Portofolio Allspring Global Investments Gary Tan yang berbasis di Singapura, seperti dilansir Reuters. "Hal ini memicu respons khas 'jual dulu, baru bertanya kemudian' dari investor pasif dan yang berorientasi pada tolok ukur, yang mengakibatkan koreksi tajam dalam jangka pendek," tambah Tan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pasar modal Indonesia di mata asing? Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai pasar modal Indonesia di mata asing masih di fase wait and see. Fundamental makro ekonomi Indonesia masih relatif solid, seperti utang pemerintah terkendali, sektor perbankan terbilang stabil, dan basis domestik kuat. Namun di sisi lain ada sentimen global yang melihat Indonesia masih kehilangan kejelasan arah kebijakan. "Terutama di pasar keuangan. Masih unpredictable di mata investor," ujar Ronny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (6/2). Ia menegaskan pasar modal Indonesia masih layak di mata asing tetapi saat ini Indonesia lebih cocok untuk investor jangka panjang, bukan investor yang sensitif terhadap sinyal kebijakan. "Ibarat kata, investor asing seperti pilot, mereka masih bisa terbang di cuaca buruk, tapi butuh radar dan menara kontrol yang jelas. Nah, yang dipangkas Moody's dan disorot Goldman dan MSCI bukan ekonominya semata, tapi ketidakpastian policy framework. Policy framework ini ibarat radar dan menara kontrol bagi mereka," terangnya. Ronny pun mengungkapkan terdapat tiga masalah utama, khususnya dalam pasar modal Indonesia. Pertama, ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty). Hal ini membuat pasar melihat seringnya terjadi perubahan aturan, komunikasi kebijakan yang kurang sinkron antarotoritas, serta kecenderungan kebijakan yang reaktif membuat investor sulit memproyeksikan risiko. Kedua, transparansi dan governance pasar modal. Menurutnya, investor global sensitif terhadap isu rule of law, perlindungan investor minoritas, dan konsistensi penegakan aturan. Ketiga, dominasi kebijakan non-market friendly. Hal ini karena terdapat kesan pasar modal sering diperlakukan sebagai instrumen pendukung kebijakan, bukan ekosistem yang perlu dijaga independensinya. "Pasar global kurang suka jika mekanisme harga terlalu sering 'diintervensi', sekalipun judulnya niat baik," katanya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan masalah transparansi bursa, yakni penerima manfaat akhir dari saham (beneficial ownership) di Indonesia masih abu-abu. Hal ini seperti praktik pump and dump yang melibatkan pemegang saham pengendali dan afiliasinya. Bhima menjelaskan praktik pump and dump adalah ketika pemegang saham pengendali bekerja sama dengan entitas lain yang seolah tidak terafiliasi, membeli saham sekunder (nominee). Kemudian, dalam prosesnya disusun juga berbagai sentimen positif memanfaatkan influencer. "Ini dikhawatirkan ada investor yang menggunakan entitas lain untuk saling jual-beli saham. Begitu harga naik, langsung di dump atau jual, yang rugi investor ritel." ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/2). Menurutnya, dengan kondisi pasar modal saat ini, termasuk ketidakpastian kebijakan, Indonesia mulai dinilai berisiko medium sampai tinggi. Kekhawatiran pasar juga dipicu demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan saham yang hendak dibeli oleh BPI Danantara sehingga memicu konflik kepentingan yang terlihat jelas. "Kekhawatiran bertambah ketika demutualisasi BEI mau dibeli sahamnya oleh Danantara. Jelas memicu konflik kepentingan yang terang benderang. Investor akhirnya melihat bursa tidak independen," ujar Bhima. ====[3] (fln/pta) References^ Moody's (www.cnnindonesia.com)^ peringkat kredit (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber