bot

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melihat investasi di saham Indonesia masih sangat prospektif. Tak hanya imbal hasil, investasi di beberapa emiten di Indonesia pun menawarkan dividen tinggi. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, dalam berinvestasi di pasar saham pihaknya selalu menekankan pemilihan emiten dengan fundamental yang solid. Ia menyebut saham yang dipilih harus memiliki likuiditas yang baik, kesinambungan bisnis, serta arus kas yang kuat. Menurut Pandu, jika melihat komposisi indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI), bila mengeluarkan emiten yang dicap saham konglomerat atau bervaluasi tinggi, dia menilai valuasi saham-saham tersebut relatif menarik karena diperdagangkan di kisaran 11 kali price to earnings ratio (PER). Lebih lanjut, Pandu menyoroti valuasi saham dari sisi price to free cash flow yang dinilai jarang diperhatikan investor. Ia mengungkapkan, banyak saham di Indonesia diperdagangkan di bawah 10 kali price to free cash flow sehingga menawarkan imbal hasil 11-12% dan memungkinkan investor balik modal dalam 7-8 tahun hanya dari dividen atau arus kas bebas. "Jadi walaupun tidak lihat harga saham sekalipun, yang dioffer di market ini menjadi yang sangat menarik, karena bisa balik modal 7-8 tahun hanya dari dividen atau free cashflow," ungkap Pandu dalam Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat, (6/2/2026). Ia menambahkan, kondisi pasar saat ini juga didominasi oleh investor ritel yang cenderung digerakkan oleh sentimen. Pandu menilai situasi ini justru menjadi momentum bagi investor untuk berani masuk saat pelaku pasar lain diliputi kekhawatiran. "Ini juga kebanyakan investor retail dominasi, ini juga penting, seperti kata warren buffet: Be greedy when the others are fearful. ini yang sedang terjadi. mungkin lihat di media sosial it's time to you put into practice," kata dia. Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir membeberkan bahwa Danantara sudah masuk ke pasar saham. Hal ini dirinya ungkapkan saat menjadi narasumber di Economic Outlook 2026 oleh Prasasti Centre di ritz Carlton, Jakarta pada Kamis (29/1/2026). Dirinya pun mengatakan bahwa Danantara sudah mulai masuk setiap hari ke pasar modal. "Kita sudah berinvestasi. Tapi ya kami diam-diam aja lah. Karena kan kalau info semua juga you know the market," ucap Pandu, dikutip CNBC Indonesia, Senin (2/2/2026). Pandu juga memberikan bocoran kriteria saham yang akan dibeli oleh Danantara. "Jadi tentu kalau untuk saham di Indonesia kita akan mencari saham yang memiliki fundamental yang baik," katanya. Selain itu, dirinya juga melihat dari likuiditas dan nilai dari sebuah perusahaan untuk diinvestasikan oleh Danantara. "Memiliki likuiditas yang baik. Kita juga harus memilih value yang baik. Jadi fundamental, liquidity and value. Secara fundamental kita harus melihat 3 itu," ungkap Pandu. (Mentari Puspadini/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menyiapkan sejumlah produk bullion bank baru. Di bulan ini, bank syariah terbesar RI itu akan mulai menjalankan produk simpanan emas. Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam tahap akhir yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan lain sebagainya, untuk menjalankan produk simpanan emas. "Jadi mohon doanya ini tinggal persiapan akhir ya, terkait dengan pencatatan, pelaporan dan sebagainya, karena kaitan dengan pihak ketiga juga. Mudah-mudahan di akhir Februari ini kita sudah mulai bisa rilis untuk produk yang simpanan emas," kata Anton saat paparan kinerja BSI tahun 2025 secara virtual, Jumat (6/2/2026). Setelahnya, BSI akan mempersiapkan pengajuan izin untuk produk pembiayaan emas. Namun, Anton tidak mengungkap lebih detil kapan rencana meluncurkan produk pembiayaan emas itu. "Nah mudah-mudahan kalau misalnya nanti hasil laporan kajian kita cukup visible, benar-benar risikonya bisa kita manage baik, market yang sudah bisa kita create, insya Allah kita akan segera ajukan izin untuk pembiayaan emas," tuturnya. Selain itu, BSI juga sedang mempersiapkan berbagai produk turunan dari bisnis bullion bank. Anton mengatakan sedang mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat gadai e-mas, dan cicil e-mas untuk nasabah ritel. Lebih lanjut, BSI juga sedang mempersiapkan produk tabungan emas wholesale. "Karena ini ada permintaan dari market terkait dengan kebutuhan emas untuk nasabah-nasabah wholesale. Jadi mohon doanya, insya Allah kita banyak hal yang kita sedang kerjakan terkait dengan bullion banking kita, dan mudah-mudahan di tahun 2026 ini banyak apa kita create produk baru yang bisa kita release ke market," jelas Anton. Adapun saat ini BSI sudah punya 3 izin untuk produk dasar, dari empat produk dasar yang ada dalam POJK Nomor 17 terkait bullion bank, yaitu izin jual-beli, izin penitipan, dan izin simpanan. Sementara itu, bisnis bullion BSI mencatatkan pertumbuhan kinerja yang cukup baik, dari mulai pertumbuhan customer base, dan juga bisnisnya. Anton memaparkan nasabah emas di BSI sudah mencapai 640 ribu. Sementara nasabah yang murni dari produk bullion bank ada 530 ribu nasabah. Untuk yang bisnis emas-cicil emas, dan gadai emas yang non-bullion bank, naik 78,60% year-on-year (yoy), dengan volume mencapai Rp22,90 triliun. Anton merincikan itu terdiri dari Rp12,89 triliun untuk cicil emas, dan Rp10,02 triliun untuk gadai emas. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang telah naik kelas jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan kinerja yang progresif, jauh di atas industri perbankan, yang sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia. Kinerja BSI yang resmi menjadi Persero pada 23 Januari 2026, membuktikan bahwa bank syariah bisa menjadi agen perubahan di perbankan nasional. Terlebih, BSI juga memiliki dual license, baik sebagai bank syariah dan bank emas. Hal itu dipastikan oleh Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, yang menyampaikan kinerja Perseroan didampingi Wakil Direktur Utama Bob Tyasika Ananta, baru-baru ini. Turut mendampingi, Direktur Finance and Strategy Ade Cahyo Nugroho, Direktur Distribution and Sales Anton Sukarna, Direktur Risk Management Grandhis H Harumansyah, dan Corporate Secretary Wisnu Sunandar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebanyak 90 persen dari total pembiayaan BSI yang mencapai Rp318,84 triliun tercatat disalurkan ke segmen SME, Mikro, Konsumer, Komersial bidang pendidkan dan kesehatan, ASN dan BUMN. Pembiayaan BSI tumbuh 14,49 persen (year-on-year/YoY), dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 16,20 persen YoY yang didominasi dana murah (CASA) sebesar 61,62 persen. Adapun pembiayaan dipastikan BSI disalurkan dengan kondisi sehat. BSI meyakini, pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan akan dapat mendorong pertumbuhan laba perseroan mencapai Rp7,57 triliun, atau naik 8,02 persen YoY. Dengan fokus terhadap peningkatan ekosistem Islami, BSI juga berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lebih dari 1.350 Mitra BGN, mendukung perwujudan sekitar 80 ribu koperasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta menyalurkan pembiayaan KUR sebesar Rp12,2 triliun kepada 90 ribu nasabah, dan serta pada program 3 Juta Rumah yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BMR). (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Chief Executive Officer (CEO) Danantara[1] Rosan Roeslani mengatakan tujuan pembentukan proyek fasilitas hilirisasi unggas[2] oleh ID Food demi memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG[3]). Rosan mengatakan proyek ini berawal dari angka kebutuhan ayam untuk dalam negeri yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Kebutuhan ayam akan melonjak tinggi, terlebih untuk memenuhi program MBG. "Kan kebutuhan ayam akan meningkat sangat signifikan karena nantinya mulai pada insya Allah pada mungkin Agustus atau September kebutuhan untuk memberikan program MBG gratis ini kan mencapai 80 juta lebih ya 82 juta lebih," ujar Rosan usai acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase-I di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (6/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia juga menegaskan hilirisasi unggas ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah dalam meningkatnya harga telur dan ayam akibat permintaan yang meningkat pula. "Oleh sebab itu, ini adalah salah satu antisipasi yang kita lakukan karena kita tentunya prioritasnya adalah penyerapan dari masyarakat. Tapi ini adalah buffer yang kita sediakan juga karena perhitungan yang sudah diberikan kepada kami," jelasnya. BPI Danantara meresmikan groundbreaking enam proyek hilirisasi di berbagai daerah secara serentak pada hari ini, Jumat (6/2). Salah satunya adalah Proyek fasilitas infrastruktur poultry unggas terintegrasi oleh PT RNI (Persero) atau ID Food di Malang, Gorontalo Utara, Lampung Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Rosan mengatakan hilirisasi merupakan proyek utama Danantara dengan total nilai proyek sebesar US$7 miliar atau setara Rp118,14 triliun (asumsi kurs Rp16.876 per dolar AS). "Dengan enam proyek hilirisasi yang dicanangkan pada hari ini memang berjumlah, total investasinya mencapai US$7 miliar," ujar Rosan. Rosan menegaskan proyek hilirisasi merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menyampaikan hilirisasi menjadi proyek utama Danantara lantaran tidak hanya memberikan keuntungan hasil yang besar, tetapi juga penciptaan lapangan pekerjaan. "Program ini tidak hanya memberikan return yang baik, tetapi dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan nilai tambah, yang tentunya akan berdampak positif kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya," terangnya. ====[4] (fln/pta) References^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ hilirisasi unggas (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM[1]) masih mengevaluasi izin impor bahan bakar minyak (BBM[2]) untuk SPBU Shell[3]. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan hal ini lantaran Shell mengajukan impor paling akhir dibandingkan SPBU swasta lainnya. "Kan Shell itu terakhir kan menyetujui untuk proses pembelian. Jadi ya kita evaluasi, sedang dievaluasi," ujar Loade ditemui di Kantornya, Jumat (6/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan demikian, stok BBM untuk SPBU Shell belum akan ada dalam waktu dekat. Sebab, pengiriman belum bisa dilakukan sampai izin impornya disetujui. Stok BBM di SPBU Shell Indonesia memang kembali kosong. Misalnya yang ada di Pondok Cabe, stok BBM Shell habis untuk semua jenis, baik RON92 hingga Diesel. Sementara, dikutip dari website resmi Shell Indonesia, untuk BBM jenis Super hanya tersedia di area Jawa Timur. Sedangkan di Jabodetabek semuanya kosong. Sementara, Shell V-Power bahkan tidak tersedia di SPBU Shell manapun, baik di area Jabodetabek maupun Jawa Timur. ====[4] (ldy/pta) References^ ESDM (www.cnnindonesia.com)^ BBM (www.cnnindonesia.com)^ Shell (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Chief Investment Officer (CIO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menilai demutualisasi bursa sebagai langkah reformasi fundamental yang dapat membuka potensi besar pasar modal Indonesia, yang hingga kini dinilai masih jauh dari kapasitas maksimalnya. Pandu mengungkapkan, salah satu indikator utama yang menunjukkan dangkalnya pasar modal nasional adalah rasio kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat ini, kapitalisasi pasar saham Indonesia baru berada di kisaran 60% dari PDB, level yang dinilai rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah melakukan demutualisasi bursa. "Kalau kita lihat negara-negara yang sudah demutualisasi, perbandingan market cap terhadap PDB itu biasanya bisa dua sampai empat kali lipat. Indonesia hari ini baru sekitar 0,6 kali. Artinya, secara teoritis upside pasar modal kita masih bisa dua kali lipat atau lebih," ujar Pandu di Closing Bell CNBC Indonesia TV, Jumat (6/2/2026). Ia menegaskan, demutualisasi bukan sekadar perubahan bentuk kepemilikan bursa, melainkan transformasi struktural dari bursa berbasis keanggotaan (member-based) menjadi perusahaan yang dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi kinerja. Menurut Pandu, langkah ini telah terbukti berhasil di berbagai negara dengan pasar modal maju seperti Australia, Singapura, Hong Kong, dan India. Setelah demutualisasi, kedalaman pasar meningkat, likuiditas membaik, dan daya tarik terhadap investor institusi global semakin kuat. "Demutualisasi itu adalah push reformasi secara fundamental. Ini bukan sesuatu yang baru dan bukan eksperimen. Hampir semua bursa besar dunia sudah melewati proses ini," tegasnya. Lebih lanjut, Pandu menilai pasar modal yang lebih dalam dan likuid akan memberikan efek berantai positif, mulai dari meningkatnya partisipasi investor besar, bertambahnya perusahaan yang melantai di bursa, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Ia juga menekankan pentingnya kejelasan pembagian peran pasca-demutualisasi. Regulator tetap menjalankan fungsi pengawasan, sementara bursa dikelola sebagai entitas bisnis yang profesional, dan pemegang saham berperan sebagai investor tanpa konflik kepentingan. "Kalau market cap kita bisa naik signifikan, itu bukan hanya baik untuk pasar modal, tapi juga untuk pembiayaan ekonomi nasional secara jangka panjang," pungkas Pandu. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya [1]Yudhi Sadewa mengaku merasa sedih setiap kali Presiden Prabowo Subianto [2]menyinggung persoalan kebocoran pajak [3]dan bea cukai dalam berbagai rapat. Ia menyebut isu tersebut kerap disampaikan Prabowo berulang meski di internal Kemenkeu telah dilakukan pembenahan. "Jangan sampai pulang nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Beliau bilang gini, 'ada kebocoran pajaknya, ada under-invoicing ini, Bea Cukai yang mempermainkan kita," ujar Purbaya saat menyampaikan arahan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih melihatnya, padahal kita sudah berupaya," tambahnya. Ia meminta jajarannya bekerja lebih sungguh-sungguh agar persoalan tersebut tidak kembali muncul dalam evaluasi presiden. Purbaya menegaskan pembenahan penerimaan negara menjadi misi utama Kementerian Keuangan terutama setelah realisasi penerimaan pajak sebelumnya berada di bawah target akibat perlambatan ekonomi. Ia berharap perbaikan kondisi ekonomi dapat mendorong kinerja pajak dan bea cukai ke level yang lebih baik. "Saya harapkan dengan membaiknya ekonomi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari pajak maupun Bea Cukai yang lebih tinggi lagi. Target saya ada perbaikan tax collection rate dari sekitar 9-9,5 persen menjadi 11-12 persen," katanya. Menurut Purbaya, tantangan ke depan akan semakin berat karena ruang alasan semakin sempit. Jika ekonomi membaik tetapi rasio penerimaan pajak tidak ikut meningkat, ia menilai tidak ada lagi pembenaran yang bisa disampaikan kepada DPR RI. "Kalau sampai akhir tahun tax collection rate tidak membaik padahal ekonominya semakin baik, saya tidak bisa memberikan argumen yang kuat. Bagi orang ekonomi seperti saya, itu kekalahan yang telak," ujarnya. Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan unit, baik di pusat maupun daerah, untuk turun langsung mengawasi kinerja pegawai dan memastikan tidak ada lagi praktik menyimpang. Purbaya menegaskan tidak ingin mendengar kembali pernyataan Presiden soal kebocoran penerimaan pada akhir tahun nanti. "Pokoknya akhir tahun saya tidak mau dengar kalimat itu lagi dari Presiden. Kalau prestasi kita bagus dan tax collection naik, alasan itu sudah hilang," tuturnya. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rangkaian pelantikan dan rotasi pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat (6/2). Kemenkeu tengah melakukan reformasi internal besar-besaran di DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) termasuk mutasi lebih dari 80 pejabat. Langkah pembenahan dipercepat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat pajak dan bea cukai di beberapa daerah, yang berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan. ====[4] (del/pta) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa menegaskan rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) akan terus dilakukan karena pembenahan internal dinilai belum tuntas. Menurutnya, rangkaian mutasi dan rotasi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membersihkan institusi, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Artinya kita masih belum bersih. Ke depan, ini (rotasi pejabat) akan terjadi terus-menerus," kata Purbaya saat menyampaikan arahan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menyebut rotasi sebagai langkah yang dibuat agar pergeseran jabatan menjadi hal yang lumrah dalam organisasi. Purbaya menjelaskan pelantikan terbaru merupakan yang ketiga dalam satu bulan terakhir dan merupakan strategi penguatan organisasi dengan menempatkan orang-orang yang sama di posisi berbeda sesuai kebutuhan. Menurutnya, pergeseran jabatan adalah bagian dari penyegaran dan pembentukan organisasi yang lebih tangguh. "Orangnya sama, semuanya dilantik, cuma tempatnya saja bergeser. Ada yang senang, ada yang sedih. Yang senang ya selamat, yang sedih terus bekerja keras karena ini akan terjadi terus," ujarnya. Ia menambahkan rotasi bukan bentuk hukuman, melainkan mekanisme organisasi untuk memastikan kinerja tetap terjaga di tengah tantangan yang semakin kompleks. Purbaya meminta pegawai tidak takut terhadap mutasi dan tetap fokus menunjukkan kinerja. "Rotasi di Pajak itu biar jadi hal yang biasa. Ketika Anda menunjukkan kinerja yang baik, pasti akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik lagi," katanya. Purbaya juga menyinggung sejumlah kasus hukum yang belakangan menyeret aparat pajak dan bea cukai. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pembenahan harus dilakukan secara konsisten hingga ke level atas pimpinan bila diperlukan. "Kalau sampai tersangka betul dan level satu di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas," tegasnya. Sang Bendahara Negara berharap langkah-langkah tersebut dapat memperbaiki citra DJP dan DJBC di mata publik. Purbaya melantik 40 pejabat baru di lingkungan DJP pada Jumat (6/2) sebagai bagian dari rotasi besar-besaran di Kementerian Keuangan. Langkah ini menyusul rangkaian mutasi sebelumnya di DJBC dan DJP yang secara total melibatkan lebih dari 80 pejabat. Reformasi internal dipercepat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pajak dan bea cukai di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan dan Lampung. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusan pajak serta impor. ====[3] (del/pta) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Para pedagang [1]daging sapi dan pangan mendatangi Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempertanyakan kepastian penerbitan izin impor [2]daging sapi[3]. Aksi ini dipicu pemangkasan tajam kuota impor bagi pelaku usaha swasta pada 2026 di tengah pengalihan porsi terbesar kuota impor kepada badan usaha milik negara (BUMN). Berdasarkan Neraca Komoditas (NK) 2026, total kuota impor daging sapi ditetapkan sebesar 297 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 ribu ton dialokasikan kepada BUMN, yakni ID Food melalui penugasan kepada PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sementara itu, kuota untuk pelaku usaha swasta hanya 30 ribu ton atau sekitar 16 persen dari kuota swasta tahun lalu yang mencapai 180 ribu ton. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengatakan hingga kini izin impor sebagian besar pelaku usaha swasta belum diterbitkan. Padahal, kegiatan impor membutuhkan perencanaan dan waktu yang tidak singkat. "Kami meminta kepastian karena sampai saat ini izin impor belum keluar. Padahal bisnis ini harus berjalan dengan perencanaan. Hambatan terhadap sektor riil ini dampaknya besar, bukan hanya ke pengusaha daging, tapi juga ke hotel, restoran, katering, sampai MBG," ujar Teguh di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (6/2). Ia menilai pengalihan kuota yang besar ke BUMN berisiko mengganggu keterlibatan swasta dalam menjaga pasokan. Menurutnya, proses impor dari penerbitan izin hingga distribusi membutuhkan waktu setidaknya dua hingga tiga minggu, sementara Ramadan dan Lebaran semakin dekat. Nada lebih keras disampaikan pengusaha hortikultura Husein Alamsyah. Dirinya menilai pengalihan kuota impor ke BUMN, khususnya melalui ID Food, berpotensi mematikan pelaku usaha swasta. "Kalau memang mau dominasi, ya sekalian saja. Bunuh saja kami semua, cabut izin kami semua. Jangan caranya seperti ini, memangkas kami pelan-pelan," kata Husein dalam kesempatan sama. Ia menegaskan pelaku usaha swasta selama ini membayar pajak dan pungutan yang sama dengan BUMN, sehingga berharap kebijakan diterapkan secara adil. Sementara itu, Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna mengungkapkan sebagian izin impor memang sudah terbit, namun hanya untuk segelintir perusahaan. "Sudah ada yang keluar sekitar 11 perusahaan. Bahkan ada satu grup yang punya beberapa perusahaan, izinnya keluar semua. Sementara kami yang sudah puluhan tahun berusaha justru belum keluar dan tidak tahu apa tolak ukurnya," ujar Marina. Dia menambahkan sebelumnya para pengusaha telah bertemu dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Pertanian. Pihaknya juga telah mengantongi rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian untuk impor daging sapi. "Di sini (Kemendag) yang tidak mau menemui karena sesuai dengan aturan Kemendag yang baru tahun 2025 nomor 16 kalau tidak salah bahwa setelah masuk semua data diverifikasi itu 15 plus lima, sedangkan sekarang ini sudah melebihi 15 plus lima," ujar Marina. Marina juga menyoroti minimnya pelibatan asosiasi dalam pembahasan Neraca Komoditas tahun ini. Menurutnya, alasan pengalihan kuota ke BUMN untuk stabilisasi harga tidak tercermin di lapangan. "Hari ini yang menguasai satu grup. Harga di pasar bukan stabil, tapi naik. Kalau dibilang stabil, itu tidak sesuai fakta," katanya. (del/pta) References^ pedagang (www.cnnindonesia.com)^ impor (www.cnnindonesia.com)^ daging sapi (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) berbicara mengenai penyesuaian minimum free float saham menjadi 15%. Hingga kini, jumlah pemegang saham publik dari BRIS baru mencapai 9,91%. Direktur Finance & Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho mengatakan pihaknya akan mendorong agar jumlah free float saham BRIS dapat bertambah menjadi 15%. Menurutnya, penyesuaian ketentuan free float yang sedang digodok oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menjadi pemantik percepatan peningkatan free float saham bank syariah pelat merah itu. "BSI salah satu bank yang memang free float-nya memang masih jadi sorotan karena baru sekitar 10% tentu dengan kebijakan yang kemarin kita dengar akan dibawa ke 15%. Kami sangat menyambut baik dan ini bisa menjadi trigger bahwa upaya percepatan peningkatan free float Bank Syariah Indonesia bisa juga segera dieksekusi," kata Cahyo saat paparan kinerja BSI tahun 2025 secara virtual, Jumat (6/2/2026). Ia mengatakan pihaknya akan terus berkonsultasi dengan Badan Pengelola Invesasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait pemenuhan ketentuan tersebut. Termasuk, diskusi mengenai ekuitas BSI untuk dapat naik kelas menjadi bank kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) IV, alias memiliki modal inti di atas Rp70 triliun. "Tentu kami akan berkonsultasi terus kepada Danantara dalam setiap tahapan termasuk mendiskusikan beberapa hal lain yang terkait dengan equity. Termasuk journey BSI menjadi bank yang lebih besar lagi masuk KBMI 4 dan seterusnya," tutur Cahyo. Ia mengatakan bahwa BSI juga menyambut baik upaya dari BEI maupun regulator untuk meminta kepada para emiten untuk bisa meningkatkan free float saham, agar lebih liquid di pasar dan sesuai dengan keinginan investor dalam dan luar negeri. Sementara itu, BEI terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku pasar melalui sejumlah asosiasi terhadap rencana implementasi penyesuaian aturan nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Implementasi penyesuaian peraturan ini rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 mendatang. Sejalan dengan proses tersebut, periode pengumpulan masukan dari pelaku pasar berlangsung pada 4-19 Februari 2026. Adapun batas minimum free float saham Indonesia akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%. Saat ini, batas itu masih lebih minim dibandingkan bursa saham global. Mengingatkan saja, pada akhir Januari, Morgan Stanley Capital International (MSCI) menuntut transparansi data dan memberikan ultimatum akan menurunkan kasta pasar Indonesia, dari Emerging Market menjadi Frontier Market. MSCI menyoroti masih adanya kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia. Menurut MSCI, persoalan mendasar masih berkaitan dengan keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga wajar. Oleh karena itu, lembaga itu menilai dibutuhkan informasi kepemilikan saham yang lebih rinci dan dapat diandalkan, termasuk pemantauan konsentrasi kepemilikan saham, guna mendukung penilaian free float yang lebih robust. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terlibat dalam upaya mengatasi persoalan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan dengan dukungan terhadap program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mewujudkan dukungan, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli melaksanakan aksi 'Bersih-bersih Pantai untuk Lingkungan Berkelanjutan' di Pantai Kedonganan, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat (6/1). Dalam aksi tersebut, ratusan relawan yang terdiri dari pekerja BRI dan masyarakat terjun langsung melakukan aksi pemungutan sampah di sekitar Pantai Kedongan dengan luas area yang dibersihkan sebesar 8.250 m². Kegiatan ini berhasil mengumpulkan 931,16 kg sampah anorganik dengan potensi reduksi emisi CO2 sebesar 2,19 ton. Corporate Secretary BRI, Dhanny menyatakan bahwa BRI secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif untuk membantu mengatasi persoalan sampah melalui berbagai program yang berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan ini juga memperlihatkan kesiapan BRI untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan "korve" atau kerja bakti, termasuk Aksi Bersih Sampah Laut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami mengajak masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam membantu mengatasi persoalan sampah di sekitar pantai, agar tidak mencemari laut dan ekosistem pesisir dapat tetap terjaga. Ini merupakan bentuk komitmen nyata BRI dalam mendukung upaya penanganan persoalan sampah, khususnya di wilayah Bali, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar," ujar Dhanny. Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, BRI Peduli sebelumnya telah melakukan intervensi lingkungan secara intensif dan terintegrasi di wilayah Bali. Berbagai inisiatif yang dijalankan termasuk pemasangan penghalang sampah (trash barrier) di sungai-sungai sekitar kawasan, patroli harian untuk pembersihan dan pemilahan sampah, serta kegiatan pembersihan menyeluruh yang dilakukan secara rutin setiap minggu. "Kegiatan ini turut dilengkapi dengan sosialisasi dan edukasi kepada komunitas lokal untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan," tambah Dhanny. Selain itu, upaya BRI Peduli menjaga ekosistem lingkungan juga dilaksanakan dengan mengelola satu wilayah kerja secara menyeluruh, mulai dari pemasangan jaring sampah, patroli terjadwal, audit sampah, edukasi, hingga pengolahan material yang berhasil dikumpulkan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam satu ekosistem lokal guna memastikan dampak program yang lebih mendalam, terukur, dan transparan. Dhanny menegaskan, melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, BRI akan terus menerapkan beragam inisiatif guna mengatasi persoalan sampah melalui program-program yang berdampak secara nyata. Salah satunya, program BRI Peduli 'Yok Kita Gas'. Sejak digulirkan pada 2021, program BRI Peduli 'Yok Kita Gas' telah dilaksanakan di 41 lokasi di Indonesia yang terdiri dari 5 lokasi pasar tradisionalm dan 36 lokasi di lingkungan masyarakat. "Program ini secara nyata telah memberikan dampak bagi masyarakat di berbagai wilayah baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang tersirat pada pilar Pembangunan Sosial, pilar Pembangunan Ekonomi, dan pilar Pembangunan Lingkungan," pungkas Dhanny. Gerakan Indonesia ASRI adalah inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan lingkungan serta penguatan partisipasi sosial. Gerakan ini dilandasi kesadaran bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kondisi lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah sebagai ruang hidup masyarakat. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mencatat keberhasilan menyelamatkan akses pasar ekspor[1] senilai US$437,34 juta atau setara Rp7,38 triliun (asumsi kurs Rp16.887 per dolar AS) sepanjang 2025 setelah memenangkan sejumlah sengketa dagang[2] internasional. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan capaian tersebut berasal dari keberhasilan Indonesia menghadapi berbagai gugatan dan hambatan perdagangan yang diberlakukan negara mitra terhadap produk ekspor nasional. "Penanganan kasus hambatan perdagangan produk Indonesia di luar negeri ini ada beberapa yang sudah kita selesaikan. Akses pasar yang diselamatkan ketika hambatan perdagangan itu bisa kita menangkan," ujar Budi dalam konferensi pers di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (6/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan sengketa yang dihadapi Indonesia mencakup tuduhan dumping, subsidi, penerapan safeguard, hingga hambatan perdagangan lain terhadap produk ekspor. Menurutnya, praktik tersebut merupakan dinamika yang umum dalam perdagangan global dan juga dilakukan Indonesia terhadap produk impor tertentu. "Ini sebenarnya hal yang wajar. Negara lain juga melakukan kebijakan dumping, anti-dumping, atau safeguard terhadap produk Indonesia, sama seperti kita melakukan kebijakan serupa terhadap produk asing," kata Budi. Berdasarkan paparannya, Indonesia mencatat kemenangan penting di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), antara lain sengketa biodiesel melawan Uni Eropa, sengketa baja nirkarat, serta perkara terkait kebijakan sawit Uni Eropa. Kemenangan tersebut mencegah penerapan tambahan bea masuk yang berpotensi menekan daya saing ekspor nasional. "Bagaimana kita bisa memenangkan sengketa itu sehingga produk-produk kita tetap bisa masuk ke negara tersebut tanpa harus ada tambahan bea masuk. Itu yang terus kita upayakan," ujarnya. Selain kasus yang telah dimenangkan, pemerintah saat ini masih menangani 33 kasus hambatan perdagangan aktif di 13 negara mitra dagang per Januari 2026. Kasus tersebut terdiri dari 16 tuduhan dumping, sembilan tindakan safeguard, lima tuduhan subsidi, dan tiga hambatan perdagangan lainnya. Beberapa kasus yang tengah berjalan antara lain tuduhan dumping dan subsidi terhadap produk sel surya kristalin, kayu olahan, dan plywood di AS; tindakan safeguard baja canai panas dan billet di Mesir dan Afrika Selatan; tuduhan dumping baja nirkarat dan produk kimia di India dan Turki; serta hambatan teknis perdagangan di Uni Eropa yang berkaitan dengan kebijakan keberlanjutan. Total nilai ekspor Indonesia yang terdampak dari seluruh kasus aktif tersebut mencapai sekitar US$1,2 miliar atau setara Rp20,26 triliun. Budi menegaskan pemerintah akan terus mengawal proses pembelaan melalui mekanisme internasional, termasuk konsultasi, public hearing, dan panel sengketa, agar akses pasar ekspor Indonesia tetap terjaga. "Kita ingin kasus-kasus yang berjalan ini juga bisa diselesaikan. Dengan begitu, akses pasar kita tetap terbuka dan kita terhindar dari hambatan-hambatan trade remedies yang bisa diterapkan oleh negara lain," tutur dia lebih lanjut. ====[3] (del/pta) References^ ekspor (www.cnnindonesia.com)^ sengketa dagang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan penjelasan terkait temuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa soal dugaan praktik under-invoicing ekspor minyak kelapa sawit[2] (crude palm oil/CPO[3]). Sederhananya, under-invoicing ekspor adalah praktik melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya. Akibatnya, negara rugi karena pajak dan penerimaan berkurang. Kemendag menegaskan masalah pencatatan nilai transaksi (invoicing) berada dalam ranah kewenangan kepabeanan dan perpajakan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyatakan kementeriannya secara rutin melakukan evaluasi atas kebijakan ekspor yang diterbitkan, termasuk tata niaga CPO. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan masukan resmi dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami selalu melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan. Masukan-masukan disampaikan secara resmi dan dibahas bersama pemangku kepentingan lainnya, dengan prinsip kebijakan harus seimbang dan menutup ruang yang merugikan negara," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/2). Terkait temuan under-invoicing, Dewi menjelaskan dokumen penetapan nilai ekspor merupakan bagian dari persyaratan kepabeanan yang diajukan eksportir saat mengurus Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Proses tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. "Dokumen invoicing itu biasanya diperlukan sebagai persyaratan permohonan PEB bersama dengan Persetujuan Ekspor (PE). Jadi hal tersebut memang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan," katanya. Ia menambahkan dalam mekanisme yang berlaku, pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan PE ke Kemendag. Setelah itu, dokumen tersebut dibawa bersama invoice dan dokumen kepabeanan lainnya untuk mengurus PEB sebelum barang dikapalkan. "Kalau soal invoicing itu urusan jual-beli dan dilaporkan dalam proses kepabeanan. Kemendag tidak menerima invoice tersebut, sehingga tidak berada dalam ranah kami untuk memeriksanya," ujarnya. Kendati demikian, Kemendag mendukung penuh terhadap langkah penegakan yang dilakukan Kemenkeu untuk mencegah praktik manipulasi nilai ekspor yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. "Kami sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengurangi praktik ini, karena jelas berdampak pada penerimaan negara," kata Dewi. Sebelumnya, Purbaya mengungkap dugaan praktik under-invoicing CPO yang dilakukan sejumlah pengusaha dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dan mencantumkan negara transit sebagai tujuan, padahal barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat (AS). Menurutnya, modus eksportir sawit tersebut diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara selama bertahun-tahun. "Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Pemerintah kini memperkuat pengawasan melalui instrumen pajak dan bea cukai serta pemanfaatan sistem digital dan kecerdasan buatan untuk mencocokkan data lintas negara. Dari penelusuran awal, Kemenkeu telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar dan mengantongi bukti awal untuk menindaklanjuti dugaan manipulasi tersebut. ====[4] (del/pta) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ sawit (www.cnnindonesia.com)^ CPO (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Likuiditas dinilai menjadi faktor paling krusial agar pasar saham Indonesia tetap menarik bagi investor besar atau big money. Chief Investment Officer (CIO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menegaskan, tanpa likuiditas yang memadai, pasar modal Indonesia berisiko kehilangan relevansinya di mata investor institusional global. Pandu menjelaskan, volatilitas bukanlah persoalan utama bagi investor besar. Justru yang menjadi perhatian serius adalah kemampuan pasar dalam menampung dana berukuran besar serta kemudahan keluar-masuk investasi tanpa mengganggu harga. "Volatilitas itu buat investor justru peluang. Yang saya khawatirkan adalah kalau Indonesia menjadi tidak relevan di pasar modal global karena likuiditasnya menurun," ujar Pandu dalam acaran Closing Bell CNBC Indonesia TV, Jumat (6/2/2026). Menurutnya, bagi investor institusi dengan dana jumbo, likuiditas menentukan keputusan alokasi aset. Ketika pasar semakin sempit, proses masuk dan keluar dari suatu saham bisa memakan waktu berbulan-bulan, sehingga meningkatkan risiko dan biaya investasi. "Kalau market mengecil, kami bisa butuh waktu 3-4 bulan hanya untuk keluar dari satu posisi agar tidak mengganggu harga pasar," kata Pandu. Ia menambahkan, peringatan dari MSCI seharusnya dibaca dalam konteks ini. Bukan sekadar persoalan teknis seperti free float, melainkan sinyal bahwa pasar saham Indonesia perlu memperdalam likuiditas dan meningkatkan transparansi agar tetap kompetitif secara global. Pandu juga menilai, fokus kebijakan pasar modal ke depan seharusnya diarahkan pada peningkatan kedalaman pasar, bukan hanya memenuhi target jangka pendek indeks global. Saat ini, nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia masih berada di kisaran Rp16 triliun per hari, angka yang dinilai terlalu kecil untuk menampung kebutuhan investor institusi besar. "Tugas kita adalah bagaimana likuiditas ini bisa naik signifikan. Kalau pasar makin dalam, investor besar akan datang dengan sendirinya," tegasnya. Lebih jauh, Pandu menekankan bahwa likuiditas yang kuat akan menciptakan efek berantai positif. Semakin likuid pasar, semakin banyak investor yang masuk, semakin banyak perusahaan yang tertarik melantai di bursa, dan pada akhirnya mendorong penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. "Pasar modal yang sehat, likuid, dan transparan adalah fondasi iklim investasi yang baik. Tanpa likuiditas, investor kakap akan mencari alternatif ke luar negeri," pungkas Pandu. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sinergi Holding Ultra Mikro (UMi) antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Pegadaian (Pegadaian), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PNM menghadirkan lebih dari 430 ribu Agen BRILink Mekaar sebagai perpanjangan tangan layanan keuangan hingga ke lingkungan terkecil, seperti keluarga prasejahtera. Nasabah PNM Mekaar kini dapat menjadi Agen BRILink Mekaar untuk menyediakan beragam layanan transaksi keuangan. Berbasis komunitas dan dijalankan dari rumah atau warung, Agen BRILink Mekaar memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat seperti tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian produk keuangan digital, sehingga warga tidak perlu lagi menjangkau kantor bank yang jauh. Salah satu nasabah PNM Mekaar yang lantas mengambil peran sebagai Agen BRILink Mekaar, adalah Mukmainah di area Semarang Timur. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Awalnya hanya bantu-bantu tetangga, bayar listrik atau tarik tunai kecil-kecilan," kata Mukmainah. Peran Mukmainah itu terus berkembang seiring tawaran dari Acoount Officer PNM. Dengan fasilitas perangkat EDC dari BRI, layanan yang ia berikan kini semakin lengkap mulai dari transfer, pembayaran tagihan, hingga transaksi keuangan lainnya. Keberadaan Agen BRILink Mekaar terbukti tak hanya memudahkan akses layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi nasabah PNM Mekaar. Setiap transaksi yang dilakukan menjadi bagian dari penghasilan yang turut memperkuat usaha. Cerita Mukmainah merupakan gambaran dari proses naik kelas yang tengah dijalani sekitar 2,5 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia. Melalui integrasi pembiayaan, pendampingan, dan akses layanan keuangan dalam satu ekosistem, Holding UMi mendorong perempuan prasejahtera untuk tumbuh lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. PNM optimistis, ekosistem yang menyeluruh akan memberi manfaat termasuk bagi lingkungan sekitar. Dari rumah sederhana di Semarang Timur, Mukmainah menjadi bukti bahwa langkah kecil yang didukung sistem yang tepat, dapat membawa perubahan nyata bagi komunitas. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo[1] meninjau langsung kondisi Jembatan Way Bungur yang berlokasi di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (5/2/). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat, khususnya para pelajar yang harus menyeberangi sungai menggunakan getek akibat tidak berfungsinya jembatan tersebut. Menteri Dody menyampaikan pemerintah hadir secara nyata dan komprehensif dalam merespons keluhan masyarakat yang telah menjadi perhatian publik nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saya ke sini sesuai arahan Bapak Presiden. Saya ditelpon Bapak Seskab, karena Bapak Presiden memberikan atensi. Viral ini beliau tahu, dan pemerintah harus hadir secara komprehensif," kata Dody dalam rilisnya, (17/2). Lebih lanjut Dody menegaskan komitmen Kementerian PU untuk bertindak cepat dan terukur dalam menangani permasalahan tersebut, baik dari sisi penanganan darurat maupun solusi jangka panjang. Menurutnya, sebagai langkah awal Kementerian PU akan memfokuskan penanganan pada pengendalian luapan air sungai yang kerap menyebabkan banjir dan memperparah kerusakan infrastruktur. "Pembersihan muara sungai dari sedimentasi atau lumpur menjadi prioritas agar tidak balik lagi ke muara sungai. Sekitar 10 kilometer panjangnya segera dibuat desain dan dibangun tanggul," terang Menteri Dody. Selain itu, Dody juga menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menyusun perencanaan pembangunan Jembatan Way Bungur secara permanen agar dapat memberikan akses yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, yang telah menjadikan pembangunan Jembatan Way Bungur sebagai salah satu prioritas penanganan. (asa) ==== [2] References^ Dody Hanggodo (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] (Persero) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) untuk membebaskan pungutan cukai[3] etanol yang digunakan untuk campuran Pertamax, menjadi Pertamax Green (Pertamax dengan campuran bioetanol 5 persen). Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sidang terbuka Debottlenecking oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/2). Dalam laporannya, Oki menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan pembebasan cukai untuk etanol yang digunakan. Namun, baru disetujui untuk Integrated Terminal Surabaya, padahal Pertamina memiliki 120 terminal BBM yang perlu mendapatkan pembebasan cukai. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Mengingat memang dengan cukai Rp20 ribu per liter, ekonominya menjadi sangat berat. Tentunya Pertamina terus mengembangkan kapasitasnya, dan kami sedang mengajukan perizinan untuk terminal-terminal lainnya, mengingat kami memiliki 120 terminal BBM," kata Oki. Oki juga mengeluhkan lamanya mendapatkan persetujuan perizinan. Contohnya, saat Pertamina mengajukan pembebasan cukai etanol yang didapatkan untuk Integrated Terminal Surabaya, itu membutuhkan waktu 2-3 tahun. Oleh sebab itu, Oki berharap pemerintah juga bisa memangkas waktu agar perizinan bisa didapatkan lebih cepat. Sebab, Pertamax Green dinilai bagian dari upaya untuk mencapai energi bersih. "Dari diskusi dengan K/L terkait, mudah-mudahan penerapan izin usaha niaga ini akan menjadi dasar pembebasan cukai," kata Oki. Menanggapi, Purbaya sekaligus Wakil Ketua Satgas P2SP mengatakan akan melihat aturan pengaturan cukai etanol. Ia janji akan merevisi aturan dalam satu pekan ke depan. "Ada penyesuaian, perubahan PMK 82/2024 dan perubahan Perdirjen Bea Cukai 13/2024. Semuanya akan selesai paling lama seminggu dari sekarang," pungkas Purbaya sembari menutup rapat. ====[4] (ldy/ins) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ cukai (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Chief Investment Officer (CIO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menegaskan bahwa persoalan utama pasar modal Indonesia saat ini bukan semata-mata soal besaran free float, melainkan isu transparansi dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya terjawab. Pandu menyampaikan, peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia sebetulnya bukan hal baru. Menurutnya, isu tersebut telah diketahui sejak beberapa bulan lalu dan kini justru harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi mendasar. "MSCI warning itu bukan soal free float. Kalau kita mau jujur, the elephant in the room itu adalah transparansi dan accountability," ujar Pandu di Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (6/2/2026). Dia menilai, fokus berlebihan pada pemenuhan angka free float berisiko membuat pasar hanya mengejar kepentingan jangka pendek. Padahal, yang dibutuhkan adalah pembenahan fundamental agar pasar modal Indonesia semakin dalam, likuid, dan relevan secara global. Pandu mengingatkan, kegagalan melakukan reformasi struktural berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap arus dana asing. Ia menyebut, jika Indonesia sampai turun kelas ke frontier market, potensi arus keluar dana bisa mencapai US$25 miliar hingga US$50 miliar. Bahkan, jika hanya mendapat outlook negatif, tambahan outflow masih bisa terjadi sekitar US$5 miliar. "Ini bukan soal sentimen harian. Ini soal likuiditas dan relevansi Indonesia di pasar modal global," tegasnya. Lebih lanjut, Pandu menyoroti pentingnya keseimbangan kebijakan antara kepentingan emiten dan investor. Ia menilai regulator dan pengelola bursa harus mampu mencari titik tengah agar pasar tetap atraktif, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi. Menurut Pandu, transparansi yang kuat akan mendorong likuiditas, memperbesar partisipasi investor institusi, dan pada akhirnya memperdalam pasar. Tanpa itu, investor besar akan kesulitan masuk dan keluar dari pasar, sehingga berisiko mengalihkan alokasi dananya ke luar negeri. Dalam konteks ini, Pandu juga menekankan pentingnya kejelasan peran antar lembaga. Ia menyebut Otoritas Jasa Keuangan harus tetap berfungsi sebagai regulator, sementara bursa dikelola secara profesional sebagai entitas bisnis, dan investor menjalankan perannya sebagai pemilik modal. "Pasar modal yang sehat itu transparan, likuid, dan kredibel. Kalau itu tercapai, free float akan mengikuti dengan sendirinya," pungkas Pandu. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyusun draf Peraturan Nomor I-A yang mengatur ulang ketentuan saham free float dalam proses pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham. Dalam draf tersebut, bagi calon perusahaan yang tercatat di papan utama bursa, BEI menetapkan jumlah saham free float setelah penawaran umum paling sedikit 300 juta saham. Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan publik dalam periode lima hari bursa sebelum pengajuan permohonan pencatatan. Persentase free float ditetapkan berbeda berdasarkan nilai kapitalisasi pasar sebelum tanggal pencatatan. Emiten dengan kapitalisasi kurang dari Rp5 triliun wajib memiliki free float minimal 25%, sedangkan emiten dengan kapitalisasi Rp5 triliun hingga Rp50 triliun ditetapkan sebesar 20%. Sementara itu, bagi emiten dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp50 triliun, batas minimum free float ditetapkan sebesar 15% dari jumlah saham yang dicatatkan di bursa. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan skala dan likuiditas saham perusahaan. BEI juga mengatur bahwa perhitungan saham free float bagi emiten yang melakukan penawaran umum tidak memperhitungkan saham yang dimiliki pemegang saham sebelum IPO. Adapun bagi perusahaan publik yang berasal dari emiten yang telah beredar, perhitungan dilakukan berdasarkan kepemilikan sebelum tanggal pencatatan. Ketentuan jumlah minimum saham free float tersebut wajib dipertahankan paling singkat selama satu tahun setelah tanggal pencatatan. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kepemilikan publik dan likuiditas perdagangan saham di bursa. Sebagai catatan, pengkategorian berdasarkan kapitalisasi di saham yang tercatat di papan utama akan berbeda dengan yang tercatat di papan pengembangan. Sementara bagi perusahaan yang telah tercatat, BEI menetapkan kewajiban menjaga saham free float paling sedikit 50 juta saham dan minimal 15% dari total saham tercatat. Ketentuan ini berlaku setelah satu tahun sejak tanggal pencatatan saham. Apabila terjadi tindakan korporasi yang menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan free float akibat faktor di luar kendali perusahaan, emiten wajib mengajukan permohonan rencana pemenuhan kepada BEI. Bursa memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan serta menetapkan batas waktu pemenuhan kembali ketentuan tersebut. Dalam kondisi khusus seperti pelaksanaan penawaran tender wajib, emiten diberikan waktu paling lama dua tahun untuk kembali memenuhi ketentuan free float. Penyesuaian ini mengikuti batas waktu kewajiban pengalihan kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku. BEI juga membuka opsi pengajuan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float. Ketentuan ini berlaku sepanjang kepemilikan tersebut berbentuk portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA[1]) membantah terlibat dalam kasus dugaan saham gorengan[2] dengan memanipulasi harga saham yang kini kasusnya tengah diusut Bareskrim Polri. Bareskrim Polri menduga harga saham MINA dimanipulasi oleh salah satu tersangka, yakni Direktur Utama PT Minna Padi Aset Management (MPAM). Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal ini, yakni Edy Suwarno (ESO), Eveline Listijosuputro (EL), serta Direktur Utama PT MPAM. "Perseroan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan menyesatkan, karena Perseroan tidak terlibat sedikit pun dalam dugaan tindak pidana ataupun proses hukum yang menjerat pihak-pihak tersebut," ungkap Manajemen MINA dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2026). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Manajemen menjelaskan sejak Februari 2025, pengendali utama MINA beralih ke PT Tirta Orisa Yasa melalui akuisisi saham di atas 50 persen atau Mandatory Tender Offer (MTO). Hal ini telah disampaikan dan disetujui pihak regulator pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen MINA mengaku tidak pernah masuk dalam pusara tindak pidana pasar modal sejak perubahan pengendali utama tersebut. MINA juga menegaskan tak pernah mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat ikatan kontrak, kerja sama, maupun hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak ESO, EL, ataupun MPAM," jelasnya. Selain itu, MINA menyampaikan perseroan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan memastikan seluruh informasi disampaikan transparan dan tepat waktu dalam laman Keterbukaan Informasi BEI. ====[3] (fln/pta) References^ MINA (www.cnnindonesia.com)^ saham gorengan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai [1](DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rizal yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT[2]) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2) lalu ternyata baru 8 hari dilantik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[3] Yudhi Sadewa. Rizal baru dilantik Purbaya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat pada 28 Januari 2026. Namun dalam OTT ini, status Rizal berkaitan dengan jabatan lamanya selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC. Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap total 17 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 6 (enam) orang sebagai tersangka," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/2) malam. "Saudara RZL (Rizal) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026," sambungnya. Selain Rizal, tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando Hamonangan. Kemudian, ada juga tersangka dari pihak swasta antara lain pemilik PT Blueray bernama John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri, dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan. KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Pejabat DJBC Kemenkeu Rizal dan Orlando, serta Pemilik PT Blueray John dengan total senilai Rp40,5 miliar. "Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PT BR serta lokasi lainnya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini, total senilai Rp40,5 miliar," terangnya. Berikut rincian barang bukti yang diamankan:a. Uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp1,89 miliar; b. Uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat sejumlah US$182.900; c. Uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah Sin$1,48 juta; d. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY550.000; e. Logam mulia seberat 2,5 kg atau setara Rp7,4 miliar; f. Logam mulia seberat 2,8 kg atau setara Rp8,3 miliar; g. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta. ====[4] (fln/pta) References^ Bea dan Cukai (www.cnnindonesia.com)^ OTT (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks harga saham gabungan (IHSG[1]) ditutup di level 7.935 pada Jumat (6/2) sore. Indeks saham[2] melemah 168,61 poin atau turun 2,08 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp19,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 35,5 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 107 saham menguat, 646 terkoreksi, dan 68 lainnya stagnan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Terpantau, 10 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor cyclic, yakni minus 5,07 persen. Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,81 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,23 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 1,44 persen. Sedangkan, bursa saham Eropa kompak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,25 persen, indeks DAX di Jerman turun 0,10 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,55 persen. Sementara, bursa saham AS kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,53 persen, indeks NYSE Composite naik 0,72 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,18 persen. ====[3] (fln/pta) References^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan dengan penurunan 2% pada akhir perdagangan hari ini, Jumat (6/2/2026). Indeks ditutup turun 168,62 poin ke level 7.935,26. Sebanyak 673 saham turun, 118 naik, dan 167 tidak bergerak. Sepanjang hari ini, IHSG berada dalam tekanan. Kendati demikian pada akhir perdagangan, indeks berhasil memangkas koreksi dari sesi 1 yang ditutup turun 2,83%. Nilai transaksi hari ini mencapai Rp 19,2 triliun. Melibatkan 32,74 miliar saham dalam 2,2 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar tergerus menjadi Rp 14.341 triliun. Dilihat dari nilai transaksi, perdagangan hari ini terbilang sepi. Investor tampaknya masih wait and see di tengah volatilitas pasar yang terbilang tinggi. Sebagai gambaran rata-rata nilai transaksi harian pada pekan pertama Januari mencapai Rp 31,46 triliun. Pekan selanjutnya naik menjadi Rp 32,68 triliun dan 33,85 triliun di pekan ketiga Januari. Puncak nilai transaksi terjadi pada periode 26-30 Januari 2026. Akan tetapi hal ini dipicu oleh aksi jual investor di tengah sentimen pengumuman evaluasi dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Adapun mengutip Refinitiv, emiten-emiten blue chip menjadi pemberat utama indeks hari ini. Bank Central Asia (BBCA) yang turun 1,6% menjadi 7.675 berkontribusi -11,84 indeks poin. Kemudian diikuti oleh Bank Rakyat Indonesia (BBRI) -11 indeks poin dan Astra International (ASII) -10,24 indeks poin. Sementara itu di tengah tekanan terhadapIHSG, sepanjang sesi 1 aliran dana asing mengalir masuk. Asing membukukan foreign buy Rp 3,5 triliun dan foreign sell Rp 3,1 triliun. Alhasil net foreign buy tercatat sebesar Rp 440,7 miliar. Bank Mandiri (BMRI) menjadi saham dengan net buy asing terbesar, yakni Rp 274,2 miliar. Pada sesi 1, saham BMRI mengalami koreksi 1,19% ke level 4.990. Di urutan selanjutnya Telkom (TLKM) dan Antam (ANTM) menjadi saham yang masuk dalam keranjang belanja asing. TLKM mencatat Rp 118,3 miliar dan ANTM Rp 105,6 miliar. Menyusul, dua emiten Bakrie, Bumi Resources (BUMI) dan Bumi Resources Minerals (BRMS) juga masuk dalam daftar 10 saham dengan net buy asing terbesar. Sebagaimana diberitakan sebelumnya sejumlah faktor menjadi sentimennegatifIHSG hari ini. Sejak pagi pasar merespons pengumuman Moody's Investors Service (Moody's) yang mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level Baa2, tetapi dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif. Pemerintah telah buka suara terkait hal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,Airlangga Hartarto mengatakan outlook negatif itu karena kurangnya penjelasan dari pemerintah dan lembaga pengelola investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Airlangga menyebut APBN tahun ini memang "agak berbeda" karena banyak mengelontorkan program unggulan Prabowo. Seperti di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan untuk pelayanan masyarakat. Sementara penggerak pertumbuhan adalah investasi melalui Danantara, dari sebelumnya dilakukan melalui APBN. "Ini yang banyak rating agency ataupun di pasar keuangan global belum paham. Jadi ini yang harus kita beri penjelasan," kata Airlangga saat memberikan arahan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, Kamis (5/2/2026). Menurut Airlangga, keberadaan Danantara memungkinkan reformasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) agar bisa bergerak seperti sektor swasta. "Karena sebetulnya dengan Danantara, kita sebetulnya meng-unlocked dan melakukan reform terhadap state owned enterprise yang selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan. Dan ini diminta juga untuk mereka bisa bergerak seperti private sector," tutur Airlangga. Menurutnya, penurunan peringkat Indonesia dari para lembaga pemeringkat seperti Moody's S&P dan lain-lain, bisa dijawab dengan komunikasi, transparansi, serta roadshow dari otoritas. Terpisah, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan revisi outlook terbaru Moody's Ratings kepada Indonesia disematkan dalam konteks evaluasi berkelanjutan atas kebijakan serta penguatan kelembagaan perekonomian nasional. "Sejalan dengan pendekatan yang selalu kami terapkan atas masukan yang kami terima, Danantara Indonesia memandang hal ini sebagai pengingat yang konstruktif untuk terus memperkokoh fondasi institusi, menegaskan arah kebijakan, dan menjaga disiplin pelaksanaan sebagai kunci untuk mempertahankan kepercayaan serta stabilitas jangka panjang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah [1]berada di level Rp16.876 per dolar AS [2]pada Jumat (6/2) sore. Mata uang Garuda melemah 34 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya. Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.887 per dolar AS. Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,12 persen, baht Thailand menguat 0,41 persen, yuan China melemah 0,02 persen, peso Filipina menguat 0,21 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,35 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dolar Singapura menguat 0,13 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,01 pada penutupan perdagangan sore ini. Sedangkan, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,23 persen, poundsterling Inggris menguat 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,18 persen. Dolar Australia menguat 0,12 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,18 persen. Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah melemah masih terimbas perubahan outlook kredit Indonesia menjadi negatif. "Rupiah melemah terhadap dolar AS, terbebani downgrade kredit rating Indonesia oleh Moody's. Data cadev yang menurun ikut membebani," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com. ====[3] (ldy/pta) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Kamis (5/2/2026). Salah satu tersangka adalah Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan atas dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, serta tindak pidana pencucian uang. Perkara tersebut diduga terjadi pada periode 2018 hingga 2025 melalui penyaluran pendanaan masyarakat menggunakan proyek fiktif dari data borrower eksisting. Selain Dirut, penyidik juga menetapkan MY selaku mantan direktur dan pemegang saham PT DSI serta ARL selaku komisaris dan pemegang saham PT DSI sebagai tersangka. MY juga tercatat menjabat sebagai Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. "Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat panggilan kepada ke-3 orang tersangka pada perkara aquo untuk jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka yg diagendakan pada hari Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 wib di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri," sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi. Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap ketiga tersangka. Selain itu, surat panggilan pemeriksaan juga telah dikirim dengan agenda pemeriksaan pada Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIB di Bareskrim Polri. Dalam penanganan perkara ini, tim penyidik melakukan penelusuran aset untuk mengikuti aliran dana hasil tindak pidana dan mengamankan harta terkait. Penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah ahli, antara lain dari OJK, ahli ITE, ahli digital forensik, ahli pidana, serta ahli keuangan syariah dari DSN MUI. Sebelumnya, pada Selasa (3/2/2026), penyidik kembali berkoordinasi dengan PPATK untuk analisis aliran dana dan transaksi keuangan terkait perkara tersebut. Pada hari yang sama, Bareskrim juga berkoordinasi dengan LPSK dan menyerahkan data 11.151 lender yang masih memiliki dana outstanding senilai Rp2,47 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK per 7 Oktober 2025. Penyidik juga menerima satu laporan polisi tambahan dari perwakilan 146 lender pada Kamis (5/2/2026). Dengan demikian, total laporan polisi yang telah diterima Bareskrim Polri dalam perkara PT DSI berjumlah lima laporan. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber