bot

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Asia mayoritas mengalami penurunan pada pembukaan perdagangan di pertengahan pekan ini, Rabu (17/12/2025). Para investor saat ini menyoroti data perdagangan Jepang yang mengalami pertumbuhan di luar ekspektasi pasar. Indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,14%, sementara Topix turun 0,37%. Indeks S&P/ASX 200 Australia juga mengalami penurunan 0,21%. Selanjutnya, Kospi Korea Selatan naik 0,5%, dan Kosdaq yang berkapitalisasi kecil naik 0,66%. Pada Indeks Hang Seng Hong Kong berjangka berada di 25.219, menunjukkan pembukaan yang datar, dibandingkan dengan penutupan terakhir HSI di 25.235,41. Mengutip CNBC Internasional, ekspor Jepang di bulan November tumbuh 6,1% dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini secara tajam mengalahkan ekspektasi kenaikan rata-rata 4,8% yang diperkirakan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters. Di sisi lain, semalam di Amerika Serikat (AS), indeks S&P 500 turun untuk sesi ketiga karena para pedagang mencerna penundaan rilis laporan pekerjaan bulan November. Sementara Nasdaq Composite naik 0,23% dan berakhir di 23.111,46. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 302,30 poin, atau 0,62%, menjadi ditutup pada 48.114,26. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) segera merilis aturan bea keluar[2] batu bara [3]yang rencananya dipungut mulai 1 Januari 2026. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan pihaknya tengah menyiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur bea keluar batu bara. Ia berharap beleid tersebut terbit sebelum 2025 berakhir. "Kita sedang siapkan (PMK), sesuai hasil dengan DPR juga kemarin kan arahannya demikian (pungutan bea keluar)," kata Febrio usai Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Iya (bea keluar batu bara dipungut mulai 1 Januari 2026). Sedang kita siapkan (tarif bea keluar batu bara), nanti kita umumkan," sambungnya. Pada kesempatan yang sama, Febrio juga menjelaskan soal aturan perpajakan di daerah-daerah Sumatra yang terdampak bencana banjir dan longsor. Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu menegaskan semuanya tetap mengikuti aturan yang ada selama ini. Febrio menyebut tidak ada ketentuan perpajakan khusus bagi pihak-pihak di daerah terdampak bencana. "Ikut yang ada saja. Karena kan kalau dia memang terkendala karena bencana, lalu operasinya berhenti, ya berarti profitnya akan berkurang atau bahkan tidak ada. Jadi, memang tidak ada kewajiban pajak. Enggak (aturan khusus), itu eksisting saja," jelas Febrio. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memungut bea keluar batu bara untuk memaksimalkan penerimaan negara. Tarif bea masuk batu bara direncanakan sebesar 1 persen sampai 5 persen. Berdasarkan perhitungan Kemenkeu, pungutan baru itu akan menambah kantong negara sekitar Rp20 triliun per tahun. Penarikan bea keluar batu bara dilakukan karena selama ini kontribusinya ke negara tidak terlalu banyak, bahkan saat harga naik. Padahal, menurut Purbaya, saat harga turun selalu meminta restitusi kepada negara. "Ini kan aneh. Ini orang kaya semua, untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung, makanya kenapa pajak saya turun tahun ini karena bayar restitusi cukup besar," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Senin (8/12) lalu. Terkait rencana itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) menilai instrumen fiskal idealnya diterapkan pada saat industri industri menikmati windfall profit. "Kebijakan fiskal yang tepat waktu dan proporsional sangat krusial. Penerapan terkait kebijakan (bea keluar) tersebut sebaiknya tidak memberikan tekanan tambahan ketika margin industri sedang tertekan, agar kelancaran kontrak jangka panjang dan daya saing Indonesia di pasar internasional dapat terjaga," terang APBI-ICMA melalui keterangan resmi yang dirilis Kamis (27/11) lalu. ====[4] (skt/sfr) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ bea keluar (www.cnnindonesia.com)^ batu bara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan arahan kepada perusahaan BUMN dalam menghadapi era digital yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan menangkap peluang untuk kelangsungan bisnis. Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, tidak ada lagi kesenjangan pengetahuan antar wilayah maupun dan antar manusia. Setiap perubahan global dapat diakses dengan cepat, sehingga perusahaan termasuk BUMN yang gagal bertransformasi berisiko tertinggal dan kehilangan daya saing. "Jadi kalau satu perusahaan tidak melakukan perubahan dia pasti akan mengalami kemunduran atau tertinggal. Tidak mampu lagi menghadapi satu kompetisi, dan kita menyadari ada periode perubahan setiap saat," ujarnya dalam acara Launching BRI Corporate Rebranding, di Menara BRIlian Jakarta, dikutip Rabu (17/12/2025) Menurut Dony, sejarah bisnis menunjukkan bahwa perubahan terjadi dalam siklus yang berulang. Ia menyinggung periode awal tahun 2000-an saat gelembung internet (dot-com bubble) memicu pergeseran fundamental dalam cara pengelolaan perusahaan. Transformasi besar juga tercermin dari kisah kebangkitan IBM yang diabadikan dalam buku manajemen legendaris 'Who Says Elephants Can't Dance?', sebuah fenomena penting dalam dunia korporasi global. Selanjutnya, memasuki satu dekade terakhir, dunia kembali diguncang oleh gelombang digitalisasi. Namun, Dony menekankan bahwa digital bukanlah tujuan akhir melainkan saluran distribusi. Tanpa adaptasi terhadap cara kerja baru tersebut, perusahaan akan semakin tertinggal. "Bagaimana digital begitu menikam luar biasa bahkan orang mengklaim ada digital bank dan lain sebagainya. Saya pernah dulu bicara tahun 2005 ya bercerita mengenai apa sih itu digital? Apakah digital itu sebuah bisnis? Atau digital itu adalah the way doing business?. Sebenarnya digital itu adalah the way doing business. Dia adalah channel distribution," ungkapnya. Menariknya, Dony melanjutkan, setelah euforia digital dan perubahan valuasi perusahaan, dunia usaha kini kembali pada esensi paling mendasar, yaitu fundamental bisnis. Dony menilai, pelaku usaha mulai meninjau ulang model bisnis, aliran pendapatan, parameter pendapatan, struktur biaya, margin EBITDA hingga laba bersih. "Orang tersadar lagi bahwa at the end ya fundamental itu adalah segala-galanya," tegasnya. Dalam konteks inilah, Dony menyoroti pentingnya rebranding sebagai bagian dari transformasi BUMN. Ia mencontohkan langkah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang menurutnya bukan sekadar perubahan visual, melainkan penegasan tentang bagaimana sebuah perusahaan ingin dipersepsikan oleh pelanggan. "Branding itu adalah how we want to be perceived by our customers. Sebuah perusahaan itu harus dimulai dari bagaimana dia ingin dipersepsikan oleh customernya," sebutnya. Jika perusahaan tidak mampu mendefinisikan hal ini, arah bisnisnya akan berantakan dan sulit mengidentifikasi posisinya di mata pasar. Ia menutup dengan menegaskan bahwa transformasi BUMN harus dimulai dari pemahaman jati diri dan persepsi publik yang ingin dibangun. Dengan fondasi fundamental yang kuat dan arah branding yang jelas, BUMN diyakini mampu menghadapi kompetisi di era digital yang terus berubah. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Adhi Karya [1]Tbk (ADHI) mengangkat Moeharmein Zein Chaniago sebagai Direktur Utama menggantikan Entus Asnawi Mukhson. Hal itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Selasa (16/12). "RUPSLB memberhentikan dengan hormat Entus Asnawi Mukhson sebagai Direktur Utama Perseroan dan menyetujui untuk mengangkat Moeharmein Z.C sebagai Direktur Utama Perseroan," ujar manajemen dalam keterangan resmi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Amelia Tetriana sebagai komisaris perusahaan. Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta mengungkapkan seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola Perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan. "Dewan Komisaris dan Direksi ADHI mengucapkan terima kasih kepada Entus Asnawi Mukhson atas dedikasi dan dukungannya kepada ADHI selama menjabat sebagai anggota Direksi ADHI," ujar Rozi. Dalam unggahan akun Instagram resmi @adhikaryaid, manajemen juga berharap dengan kepengurusan yang baru ini perusahaan dapat tumbuh menjadi lebih besar lagi dan semakin solid, kuat, adaptif serta berkelanjutan untuk terus berkarya membangun Negeri. [Gambas:Instagram][2] Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi ADHI Dewan KomisarisKomisaris Utama: Dody Usodo Hargosuseno Komisaris Independen: R. Erwin M. Singajuru Komisaris: Bob Arthur Lombogia Komisaris Independen: Rustam Sofyan Sirait Komisaris Independen: Elan Suherlan Komisaris: Amelia Tetriana. Dewan DireksiDirektur Utama: Moeharmein Zein Chaniago Direktur Human Capital dan Legal: Ki Syahgolang Permata Direktur Keuangan: Bani Iqbal Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman: Yan Arianto Direktur Operasi I: Alloysius Suko Widigdo Direktur Operasi II: Harimawan Direktur Operasi III: Vera Kirana. ====[3] (sfr) References^ Adhi Karya (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Instagram] (www.instagram.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan himpunan bankir itu tengah membahas rencana pemerintah untuk sentralisasi penempatan dana hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di himpunan bank milik negara (Himbara). Hery, yang juga merupakan direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengakui bahwa akan ada dampak pada bank-bank swasta oleh revisi kebijakan penempatan DHE SDA tersebut. Dia mengatakan Perbanas akan menyampaikan isu tersebut kepada para regulator, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Memang ada diskusi di Perbanas, ya namanya dulu pernah [menyimpan DHE SDA], terus sekarang enggak, pasti mereka ingin ada diskusi. Dan saluran, ya Perbanas kan memang persatuan bank nasional kan. Pasti kita akan sampaikan ke regulator lah tentunya, ke OJK dan Bank Indonesia. Ya mungkin nanti akan ada diskusi ataupun pembicaraan lebih lanjut," tukas Hery saat ditemui di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Ia mengatakan bahwa keputusan terakhir berada di tangan pemerintah. Hery menyebut pihaknya harus taat terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. "Tapi kan itu semua keputusan kan tergantung pemerintah kan. Apa yang diputus pemerintah kan kita mesti taat kita ikut dong ketentuannya," tuturnya. Adapun kewajiban penempatan baru 100% DHE SDA ke Himbara itu akan dilakukan pada 1 Januari 2026 melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, alasan utama pengkhususan kewajiban penempatan DHE di Himbara itu ditetapkan atas hasil evaluasi ketentuan DHE SDA sebelumnya yang tak mendefinisikan lembaga jasa keuangan tempat eksportir wajib menempatkan dolar hasil ekspornya. Tanpa pengkhususan bank Himbara itu, ia bilang DHE SDA yang selama ini ditempatkan di rekening khusus malah kebanyakan di konversi ke rupiah, lalu ditempatkan di bank-bank kecil untuk kemudian di konversi lagi ke mata uang valas dan disimpan di luar negeri. Hal ini dikhawatirkan berpotensi mengurangi pemasukan dari sektor ekspornya tentu ada. Meski demikian, bank asal Inggris, PT Bank HSBC Indonesia membuka peluang untuk komunikasi lebih jauh terkait hal ini. "Potensi [kehilangan pemasukan] mungkin ada gitu, cuma kita masih menunggu kabar selanjutnya sih. Karena kan tidak hanya HSBC, ini kan juga International Bank Selanjutnya dan juga Swasta Nasional," jelas Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia Delia Melissa usai Media Briefing di Jakarta, Selasa, (9/12/2025). Sementara bank swasta milik asing, PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) menilai kebijakan ini memang akan mengubah pola distribusi likuiditas valas, termasuk bagi bank swasta. Namun, dampak terhadap bank itu relatif terbatas. "KB Bank memahami rencana sentralisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di Himbara sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional," ujarnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (16/12/2025). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan himpunan bankir itu tengah membahas rencana pemerintah untuk sentralisasi penempatan dana hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di himpunan bank milik negara (Himbara). Hery, yang juga merupakan direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengakui bahwa akan ada dampak pada bank-bank swasta oleh revisi kebijakan penempatan DHE SDA tersebut. Dia mengatakan Perbanas akan menyampaikan isu tersebut kepada para regulator, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Memang ada diskusi di Perbanas, ya namanya dulu pernah [menyimpan DHE SDA], terus sekarang enggak, pasti mereka ingin ada diskusi. Dan saluran, ya Perbanas kan memang persatuan bank nasional kan. Pasti kita akan sampaikan ke regulator lah tentunya, ke OJK dan Bank Indonesia. Ya mungkin nanti akan ada diskusi ataupun pembicaraan lebih lanjut," tukas Hery saat ditemui di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Ia mengatakan bahwa keputusan terakhir berada di tangan pemerintah. Hery menyebut pihaknya harus taat terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. "Tapi kan itu semua keputusan kan tergantung pemerintah kan. Apa yang diputus pemerintah kan kita mesti taat kita ikut dong ketentuannya," tuturnya. Adapun kewajiban penempatan baru 100% DHE SDA ke Himbara itu akan dilakukan pada 1 Januari 2026 melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, alasan utama pengkhususan kewajiban penempatan DHE di Himbara itu ditetapkan atas hasil evaluasi ketentuan DHE SDA sebelumnya yang tak mendefinisikan lembaga jasa keuangan tempat eksportir wajib menempatkan dolar hasil ekspornya. Tanpa pengkhususan bank Himbara itu, ia bilang DHE SDA yang selama ini ditempatkan di rekening khusus malah kebanyakan di konversi ke rupiah, lalu ditempatkan di bank-bank kecil untuk kemudian di konversi lagi ke mata uang valas dan disimpan di luar negeri. Hal ini dikhawatirkan berpotensi mengurangi pemasukan dari sektor ekspornya tentu ada. Meski demikian, bank asal Inggris, PT Bank HSBC Indonesia membuka peluang untuk komunikasi lebih jauh terkait hal ini. "Potensi [kehilangan pemasukan] mungkin ada gitu, cuma kita masih menunggu kabar selanjutnya sih. Karena kan tidak hanya HSBC, ini kan juga International Bank Selanjutnya dan juga Swasta Nasional," jelas Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia Delia Melissa usai Media Briefing di Jakarta, Selasa, (9/12/2025). Sementara bank swasta milik asing, PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) menilai kebijakan ini memang akan mengubah pola distribusi likuiditas valas, termasuk bagi bank swasta. Namun, dampak terhadap bank itu relatif terbatas. "KB Bank memahami rencana sentralisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di Himbara sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional," ujarnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (16/12/2025). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] menetapkan formula baru untuk menghitung upah minimum provinsi (UMP[2]) buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang baru ditandatangani Prabowo pada Selasa (16/12). "Alhamdullillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam beleid teranyar, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang koefisien Alfa 0,5-0,9. "Proses penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden. Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh," ujar Yassierli. Perhitungan kenaikan upah minimum 2026 akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur. Selain masalah formula UMP, PP Pengupahan tersebut juga mengatur soal penetapanUMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh gubernur. Beleid itu juga mengatur Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). "Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," ujarnya. Yassierli menerangkan terbitnya PP Pengupahan baru sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun, PP51/2023 tak lagi berlaku lagi karena dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Pada tahun 2025, formula penghitungan UMP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dalam Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024, menetapkan bahwa UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP. Nilai kenaikan UMP 2025 yang ditetapkan adalah sebesar 6,5 persen. ====[3] (ldy/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ UMP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih sebesar Rp934,76 miliar di seluruh pasar pada perdagangan kemarin, Selasa (16/12/2025). Perinciannya, sebesar Rp90,99 miliar di pasar reguler dan Rp843,77 miliar pasar negosiasi dan tunai. Saham perbankan kembali menjadi sasaran aksi jual asing. Bank Rakyat Indonesia ((BBRI) menjadi saham dengan net sell terbesar, Rp 264,61 miliar. Begitu pula dengan saham bank jumbo lain, seperti Bank Central Asia (BBCA) Rp 244,78 miliar. Selain itu, saham grup Bakrie juga banyak dilepas asing. Bumi Resources Minerals (BRMS) mencatat net sell Rp 51,13 miliar dan Dharma Henwa (DEWA) Rp 59,98 miliar. Selengkapnya, mengutip Stockbit, berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan Selasa: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp264,61 miliar PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp244,78 miliar PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) - Rp106,46 miliar PT Dharma Henwa Tbk. (DEWA) - Rp59,98 miliar PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp51,13 miliar PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) - Rp51,12 miliar PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) - Rp43,56 miliar PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR) - Rp41,58 miliar PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) - Rp36,31 miliar PT Timah Tbk. (TINS) - Rp23,71 miliar Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terapresiasi 36,81 poin atau menguat 0,43% pada penutupan perdagangan Selasa (16/12/2025). IHSG parkir di level 8.686,47 setelah sepanjang hari bergerak naik turun di zona hijau dan merah. Sebanyak 355 saham naik, 296 turun, dan 146 tidak bergerak. Nilai transaksi tergolong ramai atau mencapai Rp 29,58 triliun, melibatkan 49,75 miliar saham dalam 2,75 juta kali transaksi. Mayoritas sektor perdagangan berada di zona hijau, dengan penguatan terbesar dicatatkan oleh utilitas, konsumer non-primer dan energi. Hanya sektor finansial dan kesehatan yang terkoreksi. Sejumlah emiten yang menjadi penopang kinerja IHSG termasuk DSSA, BRPT, GOTO, TLKM dan COIN. Emiten yang membebani kinerja IHSG adalah BBCA, BBRI, BBNI, ANTM dan BNLI. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector[1]) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang[2] (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada pekan lalu. Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka. Peristiwa ini pun menimbulkan pertanyaan tentang kecukupan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi debitur dari tindakan intimidatif. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT OJK memang memperbolehkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menggunakan pihak ketiga mewakilinya dalam penagihan utang. Namun, ada aturan main yang ditetapkan. Saat ini, aturan atau tata cara penagihan utang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam pasal 92 ayat 2 huruf h beleid ini, dituliskan bahwa konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara tidak diskriminatif oleh PUJK atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakilinya. "PUJK wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan PUJK memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif," tulis aturan ini. OJK juga menekankan dalam aturan ini, apabila PUJK melanggar kebijakan dan prosedur tertulis terkait perlindungan konsumen, maka akan dikenakan sanksi, administratif mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha hingga denda hingga Rp15 miliar. Lalu perlukah OJK merevisi aturan saat ini? Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan kasus kekerasan dalam penagihan utang di Kalibata tersebut sudah cukup menjadi alasan kuat mengubah aturan saat ini. "Kasus Kalibata menunjukkan aturan yang ada belum cukup kuat mencegah kekerasan di lapangan," ujarnya. Insiden tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pelanggaran oleh individu tertentu. Lemahnya kontrol dan pengawasan dinilai membuka ruang bagi praktik penagihan yang melampaui batas hukum. "Masalahnya bukan hanya oknum, tapi lemahnya kontrol dan pengawasan," ujar Ronny. Ia menilai OJK perlu mengambil langkah tegas agar penagihan utang tidak berubah menjadi tindak kriminal. Menurutnya, kejelasan batas kewenangan menjadi kunci mencegah kekerasan berulang. Jika praktik penagihan agresif terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh debitur. Kepercayaan publik terhadap industri pembiayaan juga terancam menurun. "OJK perlu mempertegas batas antara penagihan utang dan tindakan kriminal. Jika dibiarkan, kepercayaan publik pada industri pembiayaan bisa rusak," kata Ronny. Di sisi lain, Ronny mengakui keberadaan debt collector memiliki manfaat dari sisi bisnis. Penagihan oleh pihak ketiga dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan menekan angka kredit macet. Namun, keuntungan tersebut dibayangi risiko sosial yang besar. Pasalnya, praktik penagihan di lapangan kerap diwarnai intimidasi hingga kekerasan fisik. "Plusnya, perusahaan pembiayaan lebih efisien dan kredit macet bisa ditekan. Minusnya, seperti terlihat di Kalibata, risiko kekerasan, intimidasi, dan main hakim sendiri sangat besar," kata Ronny. Menurutnya, dampak praktik tersebut tidak berhenti pada individu debitur. Citra industri keuangan secara keseluruhan ikut tercoreng. Oleh sebab itu, Ronny mendorong OJK merevisi aturan dengan menekankan standar profesional penagih utang. Sertifikasi dan pendaftaran resmi dinilai wajib diberlakukan. "Pertama, penagih wajib bersertifikat dan terdaftar resmi. Kedua, larangan tegas penagihan fisik di jalan atau ruang publik," ujar Ronny. Ia menyebutkan tanggung jawab perusahaan pembiayaan juga perlu ditegaskan dalam regulasi. Perusahaan tidak boleh melepaskan diri dari tindakan pihak ketiga. "Perusahaan pembiayaan harus bertanggung jawab penuh atas tindakan debt collector, tidak bisa lepas tangan," katanya. Ia juga menekankan pentingnya sanksi yang berat dan cepat jika terjadi kekerasan. Tanpa sanksi tegas, efek jera dinilai sulit tercapai. "Sanksi berat dan cepat harus diterapkan, termasuk pencabutan izin," ujar Ronny. Pengawasan LemahSementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai revisi aturan penagihan memang perlu dilakukan. Ia menilai regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif di lapangan. "OJK memang perlu merevisi aturan penagihan oleh pihak ketiga karena di lapangan masih banyak celah," kata Yusuf. Ia menjelaskan POJK Nomor 22 Tahun 2023 sebenarnya telah mengatur larangan menagih pihak selain debitur. Namun, pengawasan yang lemah membuat pelanggaran terus terjadi. "Banyak debt collector yang tidak patuh, dan pengawasan terhadap mereka sangat terbatas," ujarnya. Kasus Kalibata, menurut Yusuf, mencerminkan kelelahan sosial akibat penagihan agresif. Utang dengan nilai kecil bisa berkembang menjadi konflik besar. "Utang kecil bisa berubah menjadi konflik besar karena pendekatan yang intimidatif dan tidak manusiawi," kata Yusuf. Ia juga menilai dorongan DPR dan pakar hukum untuk meninjau mandat debt collector relevan. Hal ini berkaitan dengan dasar hukum kewenangan penagihan. "UU Jaminan Fidusia sendiri tidak secara eksplisit memberi kewenangan penagihan," ujarnya. Meski demikian, Yusuf mengakui penagihan oleh pihak ketiga masih dibutuhkan oleh lembaga keuangan. Terutama untuk menjaga efisiensi dan menekan risiko kredit bermasalah. "Dari sudut pandang lembaga keuangan, ini soal efisiensi dan menekan NPL," kata Yusuf. Namun, ia mengingatkan biaya sosial dari praktik penagihan agresif terlalu mahal. Kekerasan dan hilangnya kepercayaan publik justru bisa menghambat pembiayaan produktif. Karena itu, Yusuf menilai revisi aturan harus diarahkan pada pembatasan mandat, sertifikasi ketat, dan pengawasan berbasis teknologi. Penagihan, menurutnya, harus dikembalikan sebagai proses hukum dan administratif. "Penagihan utang harus manusiawi, transparan, dan diawasi ketat agar tidak berubah menjadi kekerasan," tegasnya. ====[3] (sfr) References^ debt collector (www.cnnindonesia.com)^ mata elang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) melakukan transaksi afiliasi dengan memberikan fasilitas pinjaman kepada anak usahanya, PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), dengan nilai maksimum mencapai US$51 juta atau Rp 849,77 miliar (kurs Rp 16.660). Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (16/12/2025), MBMA menjelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan perjanjian pinjaman antara perseroan sebagai kreditur dan SCM sebagai debitur. SCM merupakan perusahaan terkendali MBMA dengan kepemilikan tidak langsung sebesar 51%. Manajemen MBMA menyebutkan dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk kebutuhan korporasi SCM, termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, operasional, serta modal kerja. "Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, namun tidak mengandung benturan kepentingan," tulis manajemen MBMA dalam keterbukaan informasi. Perseroan juga menegaskan bahwa transaksi ini bukan merupakan transaksi material karena nilainya tidak mencapai 20% dari total ekuitas MBMA berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2025. Sebagai bagian dari pemenuhan tata kelola, MBMA telah menunjuk kantor jasa penilai publik (KJPP) independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi tersebut. Berdasarkan laporan penilai, transaksi pinjaman dinyatakan wajar, baik dari sisi nilai pinjaman maupun tingkat suku bunga yang dikenakan. Manajemen menilai pemberian pinjaman kepada SCM akan lebih efisien dilakukan oleh perseroan sebagai perusahaan induk. Transaksi ini juga diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan MBMA secara konsolidasi, serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat meski belum berhasil kembali ke level psikologis 8.700. Indeks terapresiasi 36,81 poin atau menguat 0,43% ke 8.686,47 pada penutupan perdagangan Selasa (16/12/2025). Nilai transaksi kemarin tergolong ramai atau mencapai Rp 29,60 triliun, melibatkan 49,88 miliar saham dalam 2,75 juta kali transaksi. Sebanyak 355 saham naik, 296 turun, dan 146 tidak bergerak. Sementara itu, investor asing tercatat melakukan penjualan bersih sebesar Rp934,76 miliar di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp90,99 miliar di pasar reguler dan Rp843,77 miliar pasar negosiasi dan tunai. Di samping itu, ada sejumlah saham yang kompak masuk keranjang beli asing selama perdagangan kemarin. Elang Mahkota Teknologi (EMTK) menjadi sasaran beli asing dengan net buy terbesar, yakni Rp 140,26 miliar. Aliran modal asing masuk ke EMTK menjelang pencatatan saham perdana anak usaha perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia, yaitu Superbank (SUPA). Selain itu asing juga tercatat masuk ke Telkom (TLKM) Rp 74,63 miliar dan XLSmart (EXCL) Rp 74,11 miliar. Mengutip Stockbit, berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan Selasa! PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) - Rp140,26 miliar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp74,63 miliar PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) - Rp74,11 miliar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp66,26 miliar PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) - Rp62,64 miliar PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp59,82 miliar PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp51,06 miliar PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) - Rp45,39 miliar PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) - Rp40,90 miliar PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) - Rp40,84 miliar (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli [1]buka-bukaan soal isi Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pengupahan[2] yang baru diteken Presiden Prabowo Subianto [3]pada Selasa (16/12). "Alhamdullillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis. Beleid teranyar mengatur formula pengupahan baru yang akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimumum provinsi (UMP) 2026. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam hal ini, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang koefisien Alfa 0,5-0,9. "Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," ujar Yassierli. Perhitungan kenaikan upah minimum 2026 akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur. Selain masalah formula UMP, PP Pengupahan tersebut juga mengatur gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Beleid itu juga mengatur gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). "Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," ujarnya. Yassierli menyebut penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pemerintah merilis PP Pengupahan baru menyusul batalnya PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP51/2023 tak lagi berlaku lagi karena dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. ====[4] (sfr) References^ Yassierli (www.cnnindonesia.com)^ Pengupahan (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan menolak usulan impor beras [1]industri yang diajukan oleh sektor perindustrian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan pasokan beras dalam negeri saat ini mencukupi sehingga tidak ada alasan untuk membuka keran impor. "Berasnya banyak, masa diimpor?," ujar Zulhas singkat di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Penolakan impor beras industri tersebut disampaikan di tengah pembahasan Neraca Komoditas (NK) Pangan, yang menjadi acuan pemerintah dalam mengatur kebutuhan dan pasokan pangan nasional. Pemerintah menilai kemampuan produksi dalam negeri masih sanggup memenuhi kebutuhan, termasuk untuk sektor industri. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono menjelaskan usulan impor beras industri memang sempat masuk dari Kementerian Perindustrian. Namun, pemerintah memilih untuk tidak menyetujuinya karena pasokan domestik dinilai memadai. "Jadi ada beberapa terkait dengan beras, terutama untuk beras. Usulan untuk beras untuk kebutuhan industri, karena kita sanggup untuk memenuhi, sehingga usulan yang dari teman-teman di Perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu. Kita semuanya bisa swasembada," ujar Tatang. Usulan impor beras industri yang masuk ke pemerintah disebut memiliki volume cukup besar dan sempat menjadi salah satu poin pembahasan. Namun setelah melihat kemampuan produksi dalam negeri, pemerintah menilai kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi tanpa harus membuka keran impor. Karena itu, usulan yang diajukan dari sektor perindustrian tidak langsung disetujui dan diputuskan untuk dipenuhi dari pasokan domestik. "Untuk beras. Jadi ada usulan untuk beras industri besar 380.952. Kemudian kita tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri," kata Tatang. Tatang juga memastikan tidak ada impor untuk beras konsumsi. "Tidak ada, tidak, tidak boleh. Pokoknya beras kita sudah swasembada dan tidak ada importasi untuk beras konsumsi sama sekali," terangnya. Beras industri berbeda dengan beras konsumsi atau beras umum yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Beras industri digunakan sebagai bahan baku, terutama untuk produk turunan seperti tepung beras dan bihun. Jenis beras ini umumnya berupa beras pecah dengan tingkat keutuhan rendah yang tidak digunakan sebagai beras makan. Dalam kebijakan Neraca Komoditas, pemerintah membagi beras ke dalam beberapa kategori. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto sebelumnya menjelaskan terdapat tiga jenis beras yang diatur dalam NK. "Kalau dari hasil Rakortas yang membahas NK, itu ada tiga jenis beras. Pertama, beras konsumsi atau beras umum. Tahun ini kita tidak impor itu. Kedua adalah beras menir untuk kebutuhan seperti industri tepung beras dan bihun. Ketiga, beras khusus seperti Basmati atau Hom Mali," ujar Indra dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kebijakan nol impor berlaku untuk beras konsumsi karena produksi dalam negeri masih mencukupi. "Dapat dipastikan pemerintah hanya memberikan impor terhadap beras jenis tertentu yang belum dapat diproduksi secara masif di dalam negeri. Untuk beras umum yang sebagian besar masyarakat kita konsumsi masih mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas, harus nol impor untuk beras umum tersebut," kata Indra. Dalam NK, pemerintah memang membuka ruang impor untuk jenis beras tertentu. Beras khusus seperti Basmati, Hom Mali, Japonica, dan beras setengah masak diberikan kuota impor total 18 ribu ton dan ditugaskan kepada BUMN, antara lain PT Sarinah, PT Sang Hyang Seri, PT Perusahaan Perdagangan, dan PT PPEN RNI. Sementara itu, beras industri dalam NK mengacu pada kode HS 10064090, yaitu beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen, termasuk beras ketan pecah. Tahun ini, kuota impor beras industri dalam NK tercatat sebesar 443,9 ribu ton dan diterbitkan kepada 13 pelaku usaha swasta untuk kebutuhan bahan baku tepung beras dan bihun. ====[2] (del/sfr) References^ impor beras (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham [1]Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi melemah pada perdagangan Rabu (17/12). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan indeks saham memasuki fase koreksi dengan potensi pelemahan ke area 8.464-8.560 pada hari ini untuk menutup gap. Jika tekanan berlanjut, kata dia, koreksi bisa berlanjut lebih dalam hingga ke kisaran 8.000-an. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami memperkirakan IHSG berada di awal wave [iv] dari wave 5, sehingga rawan terkoreksi ke 8.464-8.560, dengan risiko terburuk ke area 8.000-an," ujar Herditya dalam riset hariannya. Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.553, 8.493 dan resistance 8.714, 8.821 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, BRIS, JPFA, dan TOWR. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan indeks saham berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji level 8.742 jika mampu bergerak di atas 8.704 pada hari ini. Namun, jika masih tertahan di bawah level tersebut, tekanan koreksi berpotensi berlanjut. "IHSG akan menguji resisten 8.742 apabila berhasil menguat di atas 8.704, sementara koreksi bisa berlanjut jika masih berada di bawah level itu," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 8.493, 8.361, dan 8.255 dan resistance 8.742, 8.877, dan 8.941 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI, ANTM, MBMA, MEDC, dan PGEO. IHSG ditutup di level 8.686 pada Selasa (16/12) sore. Indeks saham menguat 36,80 poin atau naik 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,58 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 49,75 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 355 saham menguat, 296 terkoreksi, dan 146 stagnan. ====[3] Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. (del/sfr) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi mengatur formula pengupahan[1] baru yang akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP[2]) 2026. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12). "Alhamdullilah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan tertulis. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Yassierli menyebut penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lantas bagaimana formula baru untuk UMP 2026? Dalam beleid teranyar, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang koefisien Alfa 0,5-0,9. "Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," ujar Yassierli. Perhitungan kenaikan upah minimum 2026 akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur. Selain masalah formula UMP, PP Pengupahan tersebut juga mengatur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Beleid itu juga mengatur Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). "Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," ujarnya. Simulasi Perhitungan UMPDengan menggunakan formula baru, berikut simulasi kenaikan upah minimum nasional: Asumsi inflasi APBN 2026: 2,5 persen Target pertumbuhan ekonomi ekonomi APBN 2026: 5,4 persen Koefisien alfa: 0,5-09 Maka besaran kenaikan rerata upah minimum nasional: Minimal: 2,5% + (5,4%x0,5) = 5,2% Maksimal: 2,5% + (5,4%x0,9) = 7,36% Sebagai pembanding, pada 2025, formula penghitungan UMP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dalam Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024, menetapkan bahwa UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP. Nilai kenaikan UMP 2025 yang ditetapkan adalah sebesar 6,5 persen. ====[3] (ldy/sfr) References^ pengupahan (www.cnnindonesia.com)^ UMP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian[1] blak-blakan soal peluang penambahan anggaran[2] pemerintah daerah (pemda[3]) pada 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Tito usai Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Mulanya, Tito menyoroti anggaran 6 provinsi di Papua. Ia mendorong komunikasi antara pemda dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita mau mendengarkan dari mereka (pemda) dulu. Kira-kira kapasitas fiskal yang ada itu, mereka bisa gak untuk mengeksekusi program-programnya," kata Tito selepas Peluncuran RAPPP 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). "Dialog dulu, jangan langsung mau minta saja. Semua usulan terus diminta, Kemendagri terima, terus minta Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), enggak gitu. Tapi dialog teknis, dipelototin. Kalau cukup, ya cukup, maksimalkan, efisiensikan," tegasnya. Tito menekankan skema tersebut tidak hanya berlaku untuk 6 provinsi di Papua, melainkan seluruh pemda se-Indonesia. Ia menegaskan Kemenkeu punya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk berdiskusi dengan pemda. Di lain sisi, ada Ditjen Bina Keuangan Daerah milik Kemendagri yang bisa mendengar keluhan pemda. Tito juga merespons singkat kecemburuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal penerimaan pajak yang lebih rendah dari DKI Jakarta. Namun, dirinya tak menjawab tegas apakah keluhan Dedi akan didorong untuk disuarakan ke Kemenkeu atau tidak. "Ya, itu (keluhan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi) nanti kita akan diskusikan itu," komentar Tito singkat. "Kan sudah ada, sudah ada di media. Semua juga sudah mendengar (keluhan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi)," tegasnya. Terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman serta Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi sepakat bahwa jeritan Dedi Mulyadi ada hubungannya dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Penurunan TKD di APBN 2026 memang menjadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan. Pemerintah awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun. Gejolak di daerah sempat pecah gara-gara banyak pemda langsung mengerek tarif pajak secara gila-gilaan. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. ====[4] (skt/sfr) References^ Tito Karnavian (www.cnnindonesia.com)^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ pemda (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman[1] bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Muhammad Ali melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Kementan Peduli bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera, Selasa pagi (16/12) pukul 07.00 WIB, dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok. Selain Amran, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil KASAL, Dirut Perum Bulog, Dirut PIHC serta jajaran pejabat eselon I Kementerian Pertanian juga hadir dalam acara itu. Pengiriman bantuan ini merupakan tahap ketiga yang disalurkan ke wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan menggunakan KRI Makassar-590 milik TNI Angkatan Laut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ini adalah pengapalan ketiga dan diberangkatkan pagi ini pukul 07.00 WIB," ujar Mentan Amran usai meninjau langsung proses pengiriman, Selasa (16/12). Amran menjelaskan, bantuan pemerintah yang telah disalurkan sebelumnya mencapai 44.000 ton beras, 6.000 ton minyak goreng, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya dengan total nilai sekitar Rp1,2 triliun. Selain itu, bantuan gotong royong dari pegawai Kementerian Pertanian bersama mitra strategis, termasuk BUMN pangan seperti Bulog, ID Food, dan PTPN, terhimpun melalui program Kementan Peduli senilai sekitar Rp75 miliar. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi intensif dengan BNPB, kementerian koordinator terkait, Kementerian Dalam Negeri, TNI Angkatan Laut, Panglima TNI, serta Kementerian Pertahanan. (asa) ==== [2] References^ Andi Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan (Manaker) Yassierli[1] mengatakan para gubernur seluruh Indonesia harus menetapkan besaran kenaikan upah 2026 maksimal Rabu 24 Desember. "Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12) malam. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Yassierli menyebut perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, kemudian disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur. Politikus PKS itu menjelaskan bahwa PP Pengupahan untuk ketentuan upah 2026 yang diteken Prabowo pada hari ini mengatur sejumlah hal. Pertama, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kedua, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk tahun 2026 pada hari ini, Selasa (16/12). Yassierli menyebut penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Ia mengungkapkan Prabowo menetapkan formula baru dalam menetapkan upah tahun 2026. "Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujarnya. "Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," kata politikus PKS tersebut menambahkan. Pada tahun 2025, formula penghitungan UMP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dalam Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024, menetapkan bahwa UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP. Nilai kenaikan UMP 2025 yang ditetapkan adalah sebesar 6,5 persen. (fra/ldy/fra) ==== [2] References^ Menteri Ketenagakerjaan (Manaker) Yassierli (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan (Manaker) Yassierli[1] mengatakan Presiden Prabowo Subianto[2] telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk tahun 2026 pada hari ini, Selasa (16/12). "Alhamdullah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Yassierli menyebut penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Ia mengungkapkan Prabowo menetapkan formula baru dalam menetapkan upah tahun 2026. "Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujarnya. "Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," kata politikus PKS tersebut menambahkan. Yassierli menjelaskan bahwa Perhitungan kenaikan upah minimum 2026 akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur. Menurutnya, PP Pengupahan tersebut juga mengatur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Selain itu juga, ada ketentuan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). "Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," ujarnya. Pada tahun 2025, formula penghitungan UMP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dalam Pasal 2 ayat (2) Permenaker 16/2024, menetapkan bahwa UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP. Nilai kenaikan UMP 2025 yang ditetapkan adalah sebesar 6,5 persen. (fra/ldy/fra) ==== [3] References^ Menteri Ketenagakerjaan (Manaker) Yassierli (www.cnnindonesia.com)^ Presiden Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koperasi (Kemenkop[1]) menyalurkan bantuan[2] tunai sebesar Rp1,6 miliar untuk korban bencana banjir[3]-longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bantuan ini merupakan hasil patungan pegawai hingga mitra koperasi yang tergabung dalam Gerakan Koperasi. "Dari Kementerian Koperasi kita patungan, kemudian dari gerakan koperasi juga, dari koperasi-koperasi yang ada di Gerakan Koperasi Peduli Bencana kita patungan," ujar Ferry dalam acara pelepasan bantuan di Gedung Kemenkop, Selasa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Gerakan ini, sambung Ferry, menegaskan peran koperasi bukan semata sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai pilar ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi krisis dan bencana. Bantuan dari Kemenkop diberikan secara simbolis kepada perwakilan masing-masing provinsi. Secara rincinya, nilai nya sebesar Rp1.648.029.034. Selain bantuan tunai, Kemenkop juga mengirimkan beberapa barang seperti penyulingan air bersih untuk akses air layak konsumsi, mobile toilet, perlengkapan mandi, mainan anak-anak, serta beberapa kebutuhan masyarakat terdampak bencana. "Gerakan Koperasi Peduli Bencana telah menghimpun donasi Rp1,64 miliar yang berasal dari Koperasi di Indonesia dan keluarga besar Kementerian Koperasi," terangnya. Ferry menegaskan juga terus berkoordinasi dengan TNI untuk bisa menyelamatkan barang-barang yang ada di koperasi desa di tiga provinsi tersebut. Apabila ada yang bisa diselamatkan, barang tersebut maka bisa dijual dan menjadi tambahan dana pascabencana. "Contoh ada koperasi di Kabupaten Bener Meriah, itu ada kopi sebanyak 200 ton yang sekarang kita sedang mengirim surat ke Pak Panglima untuk menggunakan pesawat Angkatan Udara mengangkut kopi-kopi untuk kami tampung, kemudian dijual untuk membantu mereka," pungkasnya. ====[4] (ldy/sfr) References^ Kemenkop (www.cnnindonesia.com)^ bantuan (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatatkan perjalanan panjang di pasar modal nasional. Setelah 22 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham emiten perbankan pelat merah ini tercatat telah meningkat sekitar 48 kali lipat dibandingkan harga saat penawaran umum perdana (IPO). BBRI resmi melantai di BEI pada 10 November 2003. Pada saat itu, BRI melepas sebanyak 3,81 miliar saham dengan harga Rp875 per saham. Jika memperhitungkan berbagai aksi korporasi seperti stock split dan rights issue yang dilakukan sepanjang lebih dari 20 tahun terakhir, kinerja saham BBRI menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan. Sejak tahun-tahun awal pencatatan, saham BBRI telah mencerminkan kepercayaan pasar yang kuat. Dalam kurun waktu empat tahun pertama, kapitalisasi pasar BRI berhasil menembus Rp100 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Tren positif ini berlanjut dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp200 triliun pada 2013 dan meningkat menjadi Rp300 triliun pada 2015. Untuk memperkuat likuiditas serta memperluas basis investor, BRI juga melakukan dua kali stock split. Pertama pada Januari 2011 dengan rasio 1:2. Kedua, pada November 2017 dengan rasio 1:5. Tujuannya agar harga saham lebih terjangkau bagi investor ritel. Memasuki awal 2020-an, tren penguatan saham BBRI tetap berlanjut seiring dengan stabilitas kinerja fundamental perseroan. Pada 2022, kapitalisasi pasar BBRI kembali menunjukkan penguatan dan berhasil menembus Rp700 triliun. Performa positif ini berlanjut sepanjang 2023, sejalan dengan stabilnya kinerja fundamental perseroan. Bahkan, saham BBRI menembus level all time high. Menjelang penutupan tahun, harga saham mencapai Rp5.725 per saham pada 28 Desember 2023. Kenaikan harga tersebut berkontribusi pada kapitalisasi pasar BBRI yang berada di kisaran Rp867 triliun. Meski sepanjang 2025 pergerakan harga saham diwarnai fluktuasi akibat ketidakpastian global maupun domestik, sejumlah analis menilai fundamental BRI tetap solid sehingga prospek jangka panjang perseroan dinilai positif. Per September 2025, kapitalisasi pasar BBRI tercatat sebesar Rp591,1 triliun, menempatkan BRI di peringkat 114 bank terbesar di dunia dan peringkat keempat di antara bank-bank terbesar di Asia Tenggara. Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa perjalanan lebih dari dua dekade BBRI di pasar modal menunjukkan konsistensi strategi bisnis dan transformasi berkelanjutan yang menjadi fondasi penting dalam memperkuat posisi BRI di industri keuangan nasional. Capaian tersebut juga menempatkan BRI sebagai perusahaan pelat merah dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. "Menginjak usia ke-130 tahun, BRI terus menciptakan value dari aspek ekonomi dan bisnis, seperti pertumbuhan laba dan aset yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan dividen serta kenaikan nilai saham, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan," tutupnya. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mega Syariah [1]baru saja meluncurkan program Membership Points Coupon (MPC) Points untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Melalui program ini, nasabah dapat memperoleh poin dari aktivitas perbankan dan transaksi pembiayaan seperti menjaga saldo bulanan di tabungan Bank Mega Syariah dan bertransaksi dengan kartu pembiayaan Syariah Card. Marketing, Loyalty & Financial Inclusion Division Head Bank Mega Syariah Roostian Primananda berharap program ini akan meningkatkan frekuensi transaksi dan engagement nasabah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hal ini diharapkan berdampak signifikan terhadap kinerja bank, terutama dalam memperkuat pendanaan (funding) dan mendorong pertumbuhan pembiayaan konsumen khususnya melalui Syariah Card. "Dengan adanya MPC Points, aktivitas menabung dan berbelanja di Bank Mega Syariah kini memberikan nilai tambah sekaligus keuntungan langsung bagi nasabah dalam berbagai transaksi," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12). Poin yang terkumpul dapat digunakan sebagai pembayaran dan potongan pembayaran saat bertransaksi di semua ekosistem CT Corp dan partner strategis yang bekerja sama melalui fitur QRIS di aplikasi M-Syariah dan kartu pembiayaan Syariah Card. "Di satu sisi, MPC Points diharapkan akan menjadi katalis penting dalam memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan loyalitas nasabah, penguatan DPK, pertumbuhan transaksi digital, dan percepatan penggunaan Syariah Card," ungkap Roostian. Cara menggunakannya juga mudah, nasabah hanya perlu membuka aplikasi M-Syariah. Selain itu, nasabah juga bisa mengetahui jumlah MPC Points yang didapat dan telah ditukarkan hanya melalui aplikasi. Program loyalitas MPC Points pun diharapkan terus memperkuat penghimpunan dana murah Bank Mega Syariah. Per November 2025, total dana murah (CASA) Bank Mega Syariah tercatat lebih dari Rp3,26 triliun, dengan porsi CASA yang berada di kisaran 29 persen terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada periode yang sama, total DPK mencapai lebih dari Rp11,19 triliun, tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan (yoy). Selain itu, integrasi MPC Points dengan aplikasi M-Syariah dan fitur QRIS diproyeksikan akan meningkatkan volume transaksi digital. Adapun realisasi transaksi QRIS melalui M-Syariah per Oktober 2025 juga meningkat sebesar lebih dari 112 persen, sedangkan volume transaksi naik 111 persen dibandingkan Oktober 2024. Tidak hanya itu, hadirnya program ini diharapkan dapat semakin meningkatkan minat nasabah untuk berbelanja menggunakan Syariah Card. Per November 2025, outstanding pembiayaan Syariah Card tumbuh 10 persen (YoY) mencapai lebih dari Rp237 miliar. Dengan banyaknya transaksi, perusahaan dapat meningkatkan perolehan fee based income (FBI). Per November, FBI perusahaan tercatat lebih dari Rp78 miliar yang ditopang oleh berbagai sumber pendapatan non-margin. ====[2] (sfr/sfr) References^ Bank Mega Syariah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pegadaian menyalurkan 1.000 paket sembako kepada anggota Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Senin (8/12). Penyaluran sembako ditujukan kepada para pemulung yang selama ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui aktivitas pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum Serikat Pekerja Pegadaian Mufri Yandi, Deputi Bisnis PT Pegadaian Kantor Area Bekasi Rinaldy, Kepala Departemen Implementation & Development PT Pegadaian Mery Andriati Surya, serta Ketua IPI Pris Polly Davina Lengkong beserta jajaran pengurus. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pegadaian menyebut, pemulung berkontribusi besar terhadap proses daur ulang sampah di Indonesia, yang diperkirakan mencapai sekitar 80 persen. Oleh karena itu, perusahaan memberikan apresiasi sekaligus dukungan untuk membantu meringankan beban kebutuhan pokok para pemulung, terutama di tengah fluktuasi harga pangan dan keterbatasan akses pendapatan. Kepala Departemen Implementation & Development PT Pegadaian, Mery Andriati Surya, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kelompok yang memiliki peran strategis bagi lingkungan. "Pemulung adalah pejuang lingkungan yang menjaga keberlanjutan kota. Pegadaian merasa terhormat dapat hadir mendukung mereka melalui bantuan yang diharapkan dapat membantu mencukupi kebutuhan harian keluarga di Bantar Gebang," kata Mery. Melalui kegiatan ini, Pegadaian memperkuat kontribusi perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 2 (Tanpa Kelaparan). Paket bantuan yang berisi kebutuhan pokok ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pemulung yang tergolong sebagai kelompok rentan, yang sejalan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) perusahaan. Pegadaian berkomitmen memastikan kelompok rentan tetap menjadi bagian dari perjalanan keberlanjutan yang inklusif. Pegadaian menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan dampak sosial positif serta memperkuat pemberdayaan masyarakat. Perusahaan akan melanjutkan kerjasama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas pemulung, untuk memastikan upaya keberlanjutan sosial dan lingkungan berjalan secara berkesinambungan dan memberikan nilai tambah bagi bangsa. (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman [1]menyebut jumlah petani milenial [2]saat ini mencapai 416 ribu orang, dengan sebagian di antaranya mampu meraih pendapatan hingga Rp20 juta per bulan. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi regenerasi petani di Indonesia. "Ini dapat (penghargaan) MURI, yaitu milenial ada 400 ribu ikut sekarang. Mereka yang menilai, aku kaget datang tiba-tiba memberikan penghargaan MURI. Ini adalah cambuk untuk melompat lagi, dan ini juga beban target 1 juta milenial ke depan," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) diberikan karena lonjakan jumlah petani muda yang terlibat di sektor pertanian. Berdasarkan penilaian tersebut, jumlah petani milenial yang aktif tercatat sebagai yang terbesar. "Karena milenial (dapat penghargaan), jumlah petani muda yang turun terbesar itu 416 ribu yang terlibat," ujar Amran. Capaian tersebut, menurut Amran, belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyebut keterlibatan 416 ribu petani milenial sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah, bahkan dalam skala global. "Ini tertinggi dalam sejarah tingkat dunia. Aku enggak ngerti tiba-tiba dikasih," ujarnya. Amran menilai keterlibatan ratusan ribu petani muda ini menunjukkan perubahan sikap generasi milenial terhadap sektor pertanian. Jika sebelumnya pertanian kerap dianggap kurang menarik, kini semakin banyak anak muda yang terjun langsung. "Ini yang penting, dulu milenial enggan masuk pertanian, tetapi sekarang 416 ribu ikut. Milenial. Jadi gerakan kita, Brigade Pangan, yang tahun ini saja di Subang. 45 ribu yang kita program. Jadi terus menerus kita galakkan. Totalnya adalah 416 ribu," jelasnya. Menurut Amran, tren tersebut menjadi pertanda baik bagi masa depan ketahanan pangan nasional. Terkait pendapatan, Amran menyebut sejumlah petani milenial telah memberikan testimoni mengenai penghasilan yang mereka peroleh dari berbagai wilayah. "Yang testimoni di Papua itu Rp20 juta bersih per bulan. Kalimantan Timur Rp24 juta. Aceh Rp20 juta. Milenial ya," ujar Amran. Ia menambahkan komoditas yang dikelola para petani milenial tersebut beragam, mencakup sektor perkebunan, hortikultura, hingga pangan. "Macam-macam. Perkebunan, hortikultura, kemudian pangan," pungkasnya. ====[3] (del/sfr) References^ Andi Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ petani milenial (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memutuskan untuk mengubah jajaran Direksi maupun Komisaris. Hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam rapat tersebut memutuskan untuk mengangkat Moeharmein Zein Chaniago sebagai Direktur Utama menggantikan Entus Asnawi Mukhson. Selain itu, pemegang saham juga telah merstui pengangkatan Amelia Tetriana sebagai Komisaris ADHI. "RUPSLB memberhentikan dengan hormat Entus Asnawi Mukhson sebagai Direktur Utama Perseroan dan menyetujui untuk mengangkat Moeharmein Z.C sebagai Direktur Utama Perseroan," tulis manajemen dalam keterangan resminya, Selasa (16/12). Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, menyampaikan seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola Perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan. "Dewan Komisaris dan Direksi ADHI mengucapkan terima kasih kepada Entus Asnawi Mukhson atas dedikasi dan dukungannya kepada ADHI selama menjabat sebagai anggota Direksi ADHI," tuturnya. Berdasarkan hasil RUPSLB, berikut susunan terbaru Komisaris-Direksi ADHI: Dewan Komisaris: 1. Komisaris Utama: Dody Usodo Hargosuseno 2. Komisaris Independen: R. Erwin M. Singajuru 3. Komisaris: Bob Arthur Lombogia 4. Komisaris Independen: Rustam Sofyan Sirait 5. Komisaris Independen: Elan Suherlan 6. Komisaris: Amelia Tetriana. Dewan Direksi: 1. Direktur Utama: Moeharmein Z.C 2. Direktur Human Capital dan Legal; Ki Syahgolang Permata 3. Direktur Keuangan: Bani Iqbal 4. Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman: Yan Arianto 5. Direktur Operasi I: Alloysius Suko Widigdo 6. Direktur Operasi II: Harimawan 7. Direktur Operasi III: Vera Kirana. (rob/wur) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber