bot
Moderators-
Jumlah Konten
129.610 -
Bergabung
-
Kunjungan terakhir
Never
Content Type
Profiles
Forums
ARTIKEL
Store
Downloads
Calendar
Blogs
Galeri
Classifieds
Videos
Applications
Iklan
Collections
Direktori Bisnis
Photo Competition
Everything posted by bot
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengirim 402 relawan ke area terdampak banjir[1]-tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pengiriman relawan dilakukan karena keterbatasan jumlah personel di tiga provinsi terdampak. Mayoritas relawan yang dikirim PU merupakan insinyur. "Sebenarnya kita sudah punya sekitar 300 personal PU yang ada di 3 provinsi, cuman, karena kerusakan di sana yang masif sampai dengan kecamatan-kecamatan sehingga kita merasakan kurang personal, mereka juga pastinya kesulitan karena fasilitas pemerintahan di sana juga lumpuh," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida merinci 234 relawan dikirim ke Aceh, 101 relawan ke Sumatra Utara, dan 67 relawan ke Sumatra Barat. Relawan tersebut merupakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya pernah ditugaskan di lokasi bencana. "Nanti bisa secara paralel membimbing juga adik-adiknya untuk bagaimana melaksanakan tugas di lokasi bencana tersebut," ujarnya. Dari sisi anggaran, Dody mengatakan pemerintah menyiapkan Rp51,8 triliun untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dody mengatakan bahwa saat ini anggaran Rp51,8 triliun yang disiapkan pemerintah cukup. Namun, anggaran tersebut bisa berkembang seiring kondisi di lapangan. Ia mengatakan pihaknya masih akan melihat berapa banyak infrastruktur yang harus diperbaiki. "Jadi saya mengatakan per detik ini tanggal 18 Desember 2025 yang angka itu (Rp51 triliun) yang kita pegang. Tapi bagaimana besok pasti akan berubah," ujarnya. ====[2] (fby/sfr) References^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] disebut meminta gubernur sejumlah provinsi di Papua[2] berdiskusi soal pembagian jatah divestasi saham PT Freeport[3] Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai usai menghadap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12). Selain Velix, turut hadir kepala daerah se-Papua dalam pertemuan tersebut. "Ada arahan dari Bapak Presiden (Prabowo) untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua. Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran," jelas Velix di Istana Kepresidenan Jakarta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Velix menegaskan mereka akan membahas pembagian jatah Freeport itu bersama dua anak buah Prabowo, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Di lain sisi, Gubernur Papua Mathius Fakhiri mengatakan rencana divestasi Freeport bakal dibicarakan secara internal terlebih dulu. Ia menegaskan harus membahas hal tersebut bersama gubernur lain di Papua. "Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua divestasi. Nanti kami akan laporkan ke pak menteri dan Pak Menteri ESDM (Bahlil) bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya," jelas Fakhiri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan Indonesia bakal mendapatkan tambahan saham 12 persen dari Freeport. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengklaim tambahan saham sebesar 12 persen itu diperoleh secara gratis. ====[4] (skt/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Papua (www.cnnindonesia.com)^ Freeport (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan pengelola investasi dana lindung nilai atau hedge fund serta perusahaan broker dan manajer investasi berbondong-bondong masuk ke pasar komoditas fisik untuk mencari sumber keuntungan baru. Strategi tersebut dilakukan meski mereka tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan selama puluhan tahun yang telah dikumpulkan oleh pemain mapan seperti Trafigura dan Vitol. Adapun perusahaan keuangan memiliki sejarah panjang dalam memperdagangkan kontrak berjangka untuk listrik, gas alam, dan minyak. Namun, raksasa dana lindung nilai seperti Balyasny, Jain Global, dan Qube, serta perusahaan perdagangan Jane Street, memperluas operasi mereka untuk memungkinkan mereka memperdagangkan pasar yang mendasarinya, memperdalam eksposur mereka terhadap fluktuasi harga global. Ini dapat melibatkan pembelian hak untuk mengangkut gas alam melalui pipa, membeli kapasitas penyimpanan untuk minyak mentah, dan menyimpan listrik dalam baterai canggih sebelum mengosongkannya pada saat permintaan puncak. Perdagangan di pasar ini dapat memberikan keunggulan informasi kepada pelaku pasar. Michael Alfaro, kepala investasi dari dana lindung nilai Gallo Partners, yang berfokus pada energi dan industri, mengatakan bahwa ini adalah "demam emas" informasi. "Saat Anda memperdagangkan komoditas fisik, Anda memiliki akses ke banyak informasi dan Anda mendapatkan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dari pergeseran ekonomi sebelum data sebenarnya masuk," kata kepada Financial Times, dikutip Kamis (18/12/2025). Dana lindung nilai multi-manajer Balyasny telah memperluas tim perdagangan listrik dan peneliti di Eropa dengan merekrut dari perusahaan utilitas seperti Centrica dan Norlys, dan telah menambahkan pedagang gas alam. Sementara Dana lindung nilai multi-strategi Jain Global tahun ini membeli Anahau Energy, yang mengkhususkan diri dalam layanan gas alam, dan sekarang aktif memperdagangkan komoditas tersebut. Di sisi lain, dana lindung nilai kuantitatif Qube memasuki pasar listrik fisik Eropa melalui afiliasi Volta, yang juga baru-baru ini mengajukan permohonan untuk bergabung sebagai anggota NEPOOL, sebuah kelompok penasihat yang membantu menyusun aturan untuk pasar listrik fisik di enam negara bagian AS. Setidaknya sembilan pedagang gas alam dan listrik telah bergabung dengan Qube sejak tahun 2024, menurut analisis profil LinkedIn. Dana lindung nilai sebagian terdorong oleh keuntungan besar yang dinikmati oleh perusahaan perdagangan seperti Trafigura dan Vitol. Dana lindung nilai Citadel juga menghasilkan keuntungan besar pada tahun 2022, karena volatilitas harga gas alam menghasilkan kekayaan bagi para pedagang top, khususnya di Eropa. Citadel telah lama berinvestasi dalam aset energi untuk membantu aktivitas perdagangannya, tetapi tahun ini dana lindung nilai tersebut sangat sibuk dengan berbagai transaksi akuisisi. Pada bulan Maret, mereka mengakuisisi Paloma Natural Gas, yang kemudian berganti nama menjadi Apex Natural Gas, di Louisiana seharga US$1,2 miliar. Pada bulan Oktober, Citadel membeli pedagang energi Jerman FlexPower, yang memiliki anak perusahaan yang mengembangkan proyek baterai skala jaringan sendiri. Baru-baru ini, Apex menyetujui dua kesepakatan transaksi berbeda untuk membeli aset gas alam di Texas dan Louisiana, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Tahun ini lebih tenang bagi hedge fund dan perusahaan perdagangan dibandingkan dengan tahun 2022, karena komoditas seperti minyak dan gas diperdagangkan dalam kisaran yang lebih ketat. Bagi hedge fund besar, berinvestasi di komoditas fisik menawarkan aliran pengembalian terpisah yang secara teoritis membuat hedge fund lebih terdiversifikasi. Potensi keuntungan dari tahun-tahun yang sangat fluktuatif seperti tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, lebih besar daripada periode pengembalian yang lebih rendah. Pedagang fisik dapat memperoleh keuntungan dari lonjakan permintaan yang dapat diantisipasi oleh hedge fund melalui laporan cuaca canggih dan data lainnya. Bahkan, seorang eksekutif di sebuah hedge fund besar mengatakan bahwa tenaga listrik fisik khususnya merupakan titik manis bagi hedge fund karena kemampuan untuk menggunakan teknik analitis untuk mengantisipasi permintaan konsumen akan listrik di seluruh negara bagian AS dan negara-negara Eropa. Dana lindung nilai juga dapat menerima pengiriman komoditas dan menyimpannya untuk jangka waktu tertentu sementara harga turun, dan kemudian menjualnya ketika harga tersebut pulih. Ilia Bouchouev, mitra pengelola di dana lindung nilai New York, Pentathlon Investments, mengatakan bahwa para pelaku keuangan lebih cenderung menyewa baterai atau mengambil kontrak dengan opsi yang tertanam di dalamnya daripada memiliki struktur baterai fisik. "Ini mirip dengan cara bisnis penyimpanan minyak telah bekerja selama beberapa dekade dan baterai hanyalah bentuk penyimpanan baru," katanya. Namun, ini juga membutuhkan pengambilan risiko yang tidak biasa di bidang di luar keahlian tradisional mereka. Perusahaan dana lindung nilai Amaranth runtuh secara spektakuler pada pertengahan tahun 2000-an setelah bermain-main dengan komoditas. Perusahaan tersebut beralih dari berinvestasi dalam obligasi konversi obligasi dan kehilangan 35% dari modal investornya sebesar US$7,5 miliar karena taruhan gas alam yang buruk, meskipun perdagangan ini dilakukan menggunakan kontrak derivatif keuangan, bukan transaksi fisik. Seorang eksekutif di sebuah hedge fund kuantitatif terkemuka yang memperdagangkan komoditas tetapi tidak berada di pasar fisik yang mendasarinya mempertanyakan bagaimana hedge fund dapat berharap untuk bersaing dengan perusahaan perdagangan seperti Vitol, Trafigura, dan Gunvor, serta perusahaan termasuk BP dan Shell. "Perusahaan perdagangan komoditas utama memiliki neraca yang sangat besar dan mereka sebenarnya mengendalikan seluruh rantai pasokan logistik dalam komoditas, dari transportasi hingga penyulingan," katanya. "Dari rantai pasokan ini mereka dapat mengekstrak sejumlah besar informasi berharga." (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
InJourney Pastikan Bandara Sumatra Beroperasi Normal saat Nataru
bot posted a topic in Berita Bisnis
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Angkasa Pura Indonesia[1] (InJourney Airports) memastikan bandara [2]yang ada di wilayah bencana Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh bisa beroperasi dengan normal pada periode libur natal dan tahun baru (Nataru[3]). Setidaknya ada empat bandara di kawasan bencana tersebut yang masuk dalam pengawasan InJourney yakni Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Bandara Minangkabau, Bandara Kualanamu dan Bandara Silangit. "Kita tahu ada beberapa bandara kita yang berada di wilayah yang sedang terdampak bencana, namun bandar udara tersebut sebetulnya juga masuk menjadi tujuan utama pelancong bepergian di akhir tahun," ujar Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi dikutip dari Antara, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kendati, ia menyebutkan operasional bandara-bandara tersebut belum bisa 24 jam. Kecuali, ada informasi dari pihak maskapai sekitar 6-12 jam sebelum melakukan penerbangan. "Kita bisa membuka operasional penerbangan bandara di jam tertentu asalkan pihak Airline melakukan koordinasi 6 sampai 12 jam sebelum penerbangan, maka nanti kita lanjutan koordinasi lainnya seperti ke AirNav. Hal ini juga membuat petugas di bandara pun siaga 24 jam, khusus Nataru," ujarnya. InJourney pun terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk memastikan listrik di bandara tersebut aman dan siap melayani penumpang. "Kita sempat terdampak pemadaman listrik, namun segera pulih, karena bersyukur kita siagakan tim teknisi PLN, kemudian memaksimalkan genset yang ada, sehingga layanan penerbangan pun kembali normal," jelas Wakil Direktur Utama InJourney Airports, Achmad Syahir menambahkan. Pada periode Nataru tahun ini, InJourney menyiagakan 16 ribu personel untuk memastikan pelayanan maksimal di seluruh bandara mereka, terutama pada peak season atau puncak arus mudik di 20-21 Desember 2025 dan puncak arus balik di 2-3 Januari 2026. ====[4] (ldy/sfr) References^ Angkasa Pura Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ bandara (www.cnnindonesia.com)^ Nataru (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber -
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas[1]) Andi Amran Sulaiman[2] mewanti-wanti pelaku usaha agar tidak memainkan stok dan harga pangan[3] menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak yang mencoba meraih keuntungan tidak wajar. "Jangan coba-coba permainkan harga untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Kami tidak akan segan. Jika tidak tegas, pemerintah yang dihujat rakyat," ujar Amran dalam keterangan resmi saat Rapat Koordinasi Pasokan dan Harga Pangan HBKN Nataru di Jakarta, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam forum tersebut, Amran yang juga menjabat menteri pertanian itu menyinggung tekanan tahunan pengendalian harga pangan jelang hari besar keagamaan yang ia sebut dapat membuat 'vertigo'. Ia mengingatkan pengalaman itu tidak boleh terulang. "Aku tidak mau terulang, yang menaikkan harga, aku vertigokan," tegasnya. Amran menjelaskan istilah itu sebagai pengingat agar pemerintah, pelaku usaha, sampai pedagang sama-sama menjaga kestabilan harga. Ia menegaskan kondisi Nataru harus berjalan lancar tanpa lonjakan harga yang membebani masyarakat. "Kita saling menjaga, jangan ada vertigo. Kepala Satgas Pangan, saya tidak ingin ada pedagang yang vertigo tapi ada menteri yang vertigo. Menteri tidak vertigo, pedagang tidak vertigo, dan asosiasi tidak vertigo. Dan saudara kita Natal dan Tahun Baru dengan baik. Kata kuncinya, vertigo kalau ada yang offside," lanjutnya. Satgas Pangan Polri menyatakan siap melakukan pengawasan aktivitas pasar, termasuk potensi penimbunan dan spekulasi menjelang Nataru. "Kami bersama Satgas Pangan Daerah akan fokus pada pengawasan praktik penimbunan dan spekulan yang memanfaatkan momentum hari besar keagamaan nasional," tegas Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak dalam kesempatan sama. Dalam pertemuan tersebut, asosiasi pelaku usaha pangan juga menyampaikan komitmen menjaga pasokan dan mengikuti ketentuan harga. Asosiasi perunggasan dan telur menyebut tidak akan menaikkan harga secara tidak wajar. Importir sapi dan daging menyatakan siap memastikan pasokan lancar dan harga sesuai aturan. Asosiasi perberasan menyatakan dukungan terhadap program intervensi pemerintah dan kepatuhan pada kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah turut memaparkan ketentuan HET dan harga acuan. Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025, HET beras medium dibagi dalam tiga zona, yakni Rp13.500 per kg di zona 1; Rp14 ribu per kg di zona 2; dan Rp15.500 per kg di zona 3. Untuk beras premium, HET zona 1 sebesar Rp14.900 per kg, zona 2 Rp15.400 per kg, dan zona 3 Rp15.800 per kg. Harga acuan penjualan (HAP) telur ayam ras dan daging ayam ras ditetapkan melalui Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024, masing-masing Rp30 ribu per kg dan Rp40 ribu per kg. Sementara itu, HAP daging sapi, cabai, dan bawang merah diatur melalui Peraturan Bapanas Nomor 12 Tahun 2024. Harganya antara lain daging sapi segar paha depan Rp130 ribu per kg, paha belakang Rp140 ribu per kg, paha depan beku Rp105 ribu per kg, daging kerbau beku Rp80 ribu per kg, cabai rawit merah Rp40 ribu-Rp57 ribu per kg, cabai merah keriting Rp37 ribu-Rp55 ribu per kg, dan bawang merah Rp36.500-Rp41.500 per kg. ====[4] (del/sfr) References^ Bapanas (www.cnnindonesia.com)^ Andi Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ harga pangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] merespons Bank Dunia[2] yang memperkirakan defisit APBN[3] akan melebar selama beberapa tahun ke depan. Bank Dunia dalam laporan terbarunya berjudul Indonesia Economic Prospects (IEP) memprediksi defisit APBN 2025 akan tembus 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Bahkan, diramal terus melebar ke 2,9 persen pada 2027 alias mendekati batas 3 persen yang diatur dalam UU Keuangan Negara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ya, suka-suka dia (Bank Dunia). Prediksi boleh, enggak prediksi juga enggak apa-apa, tapi kan selama ini juga sering meleset ... Anda jangan terlalu percaya World Bank!" ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Purbaya menjelaskan APBN berada di bawah kendali Pemerintah Indonesia, bukan pasar. Oleh karena itu, melebar atau tidaknya defisit akan sangat bergantung pada kepiawaian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengendalikan belanja. Di lain sisi, Purbaya menekankan pentingnya kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Pundi-pundi tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Jadi, yang dilakukan oleh World Bank adalah prediksi ceteris paribus, dalam keadaan seperti sekarang, gak ada apa-apa, enggak ada perbaikan. Ya kayak gitulah kalau prediksi makroekonomi, ya gitu, berdasarkan past behavior dari sistemnya. Padahal, kan kita sedang berubah," jelasnya. "Satu lagi, belanja juga kita kendalikan. Artinya, (defisit) bisa aja melebar, bisa saja enggak. Tergantung kebutuhan kita, tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang masih berkesinambungan ke depannya," sambungnya. Berdasarkan laporan realisasi hingga 30 November 2025, APBN tercatat tekor Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen terhadap PDB. Sedangkan UU APBN 2025 memperbolehkan defisit 2,78 persen atau setara Rp662 triliun. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Bank Dunia (www.cnnindonesia.com)^ defisit APBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menargetkan kontrak baru tahun 2026 mendatang sebesar Rp23,5 triliun. Sementara capaian kontrak tahun ini sekitar 92% dari target kontrak. "Kontrak tahun depan kita proyeksikan sekitar Rp 23,5 triliun yang kita proyeksikan di tahun depan," kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Plaza PP Jakarta, Kamis (18/12). Arsyad melanjutkan, PTPP akan mengantongi pendapatan sebesar Rp16 triliun di tahun 2026 mendatang. "Sementara untuk laba masih dievaluasi," imbuhnya. Novel menambahkan, saat ini PTPP juga masih menunggu sejumlah proyek yang akan diumumkan dan mengalami pergeseran waktu pengerjaan. "Kemudian, untuk proyek luar negeri yang masih berjalan terkait dengan jalan kereta api di Filipina. Saat ini masih berjalan karena kontraknya juga cukup lama, kalau tidak salah sampai lima tahun," ungkapnya. Terbaru, PT PP (Persero) Tbk melakukan penandatanganan kontrak proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bengkulu, fasilitas pendidikan terpadu yang akan dibangun di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Penandatanganan kontrak dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, yang menjadi pemilik pekerjaan. Proyek ini menandai langkah PTPP dalam mendukung misi pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi kesenjangan layanan publik antarwilayah. Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Bengkulu memiliki nilai kontrak sebesar Rp501,99 miliar (termasuk PPN) dan didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025-2026. Pekerjaan akan berlangsung dalam jangka waktu 240 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, disusul masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Pembangunan dilakukan di dua lokasi strategis, yaitu Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, yang dipilih untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah perkotaan maupun pesisir selatan Bengkulu. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo [1]memastikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur[2] yang terdampak bencana [3]di Sumatra tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur nasional pada 2026. Ia mengatakan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana sudah dialokasikan khusus. "Inikan anggaran bencana memang khusus ya, khusus dianggarkan bencana, sementara (anggaran infrastruktur) yang rutin tetap kita rutin. Jadi kalau anggaran rutin tetap jalan, terus anggaran bencana itu suatu hal yang terpisah," katanya dalam media briefing di kantornya, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dody mengatakan saat ini anggaran Rp51,8 triliun yang disiapkan pemerintah cukup. Namun, anggaran tersebut bisa berkembang seiring kondisi di lapangan. Ia mengatakan pihaknya masih akan melihat berapa banyak infrastruktur yang harus diperbaiki. "Jadi saya mengatakan per detik ini tanggal 18 Desember 2025 yang angka itu (Rp51 triliun) yang kita pegang. Tapi bagaimana besok pasti akan berubah," ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp51 triliun untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dana tersebut disiapkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di provinsi tersebut. "Biaya yang dibutuhkan dihitung secara umum kurang lebih membutuhkan, dan ini masih terus diupdate karena bisa saja akan ada pertambahan atau pengembangan, itu sekitar Rp 51 triliun untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi," ujar AHY usai rapat koordinasi tanggap bencana Sumatera di kantornya, Kamis (11/12) lalu. Ia menyebutkan anggaran akan berasal dari beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini demi mempercepat proses perbaikan. AHY merinci kebutuhan anggaran perbaikan terdiri dari Rp24 triliun untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh. Lalu, sebesar Rp13 triliun masing-masing untuk penanganan infrastruktur di Sumut dan Sumbar. "Jadi total kurang lebih sekali lagi Rp51 triliun untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi itu," jelasnya. ====[4] (fby/sfr) References^ Dody Hanggodo (www.cnnindonesia.com)^ infrastruktur (www.cnnindonesia.com)^ bencana (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] bakal memimpin sidang 4 kasus yang diadukan pengusaha [2]kepada pemerintah, termasuk masalah premanisme dan pungutan liar (pungli[3]). Aduan itu disampaikan kepada Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id. Purbaya mengungkapkan kasus yang dilaporkan para pengusaha beragam. "Per hari ini (18 Desember 2025) sudah masuk 4 aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum yang belum masuk pengadilan (termasuk premanisme dan pungli), lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Senin (22/12) targetnya akan disidangkan. Saya akan pimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap," sambungnya. Keempat aduan tersebut, menurut Purbaya, saat ini sedang ditangani kelompok kerja (pokja) yang berada di bawah Satgas P2SP. Purbaya menyebut masalah-masalah itu juga disampaikan langsung kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait. Layanan aduan bagi para pengusaha itu pertama kali diluncurkan pada Selasa (16/12) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Satgas P2SP. Purbaya lalu menekankan hadirnya satgas berfungsi untuk menciptakan iklim investasi dan operasional usaha yang sehat. Sang Bendahara Negara berharap pemerintah bisa melakukan debottlenecking tersebut. Berikut 12 kategori isu utama yang bisa dilaporkan: 1. Perizinan berusaha (izin lingkungan, tata ruang, dan sertifikasi) 2. Perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, dan dukungan fiskal 3. Lahan dan tata ruang 4. Energi dan ketenagalistrikan 5. Infrastruktur 6. Ketenagakerjaan 7. Pendanaan dan pembiayaan 8. Impor/ekspor dan logistik 9. Perindustrian 10. Pengadaan barang dan jasa 11. Penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, termasuk premanisme dan pungli 12. Lainnya ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pengusaha (www.cnnindonesia.com)^ pungli (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) secara resmi menandatangani kerja sama strategis dengan PT Danareksa (Persero) (Holding BUMN Danareksa) untuk penyediaan layanan perbankan yang akan mendukung peran Danareksa dalam ekspansi bisnisnya. Secara jangka panjang, BTN berharap dapat menjadi bank pilihan utama atau main operating bank yang melayani berbagai kebutuhan perbankan dan keuangan bagi seluruh anggota holding Danareksa. Kerja sama strategis tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Pendahuluan (Heads of Agreement) yang ditandatangani oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis, (18/12/2025), disaksikan oleh jajaran direksi dan manajemen kedua belah pihak. "Kerja sama ini menjadi salah satu bukti transformasi BTN menjadi bank modern yang siap memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan finansial bagi korporasi dengan skala bisnis yang luas dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Kami berharap nantinya BTN dapat menjadi bank pilihan utama bagi holding Danareksa dan seluruh anggota holding-nya," ujar Nixon di Jakarta, Kamis (18/12/2025). Dalam kesepakatan tersebut, BTN menyediakan total plafon fasilitas pembiayaan sebesar Rp4,5 triliun, yang terdiri dari Committed Corporate Line Facility maksimal Rp2 triliun dan Uncommitted Corporate Line Facility maksimal Rp2,5 triliun. Nixon mengatakan, kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan keuangan Danareksa dengan lebih efisien dan prudent baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, BTN juga menyediakan solusi perbankan terintegrasi untuk holding Danareksa, mulai dari Cash Management System (CMS) untuk operasional perusahaan melalui platform Bale Korpora, layanan payroll dan fasilitas kredit konsumer bagi pegawai, hingga dukungan infrastruktur layanan perbankan bagi seluruh anggota ekosistem Danareksa. "Potensi bisnis dari kerja sama ini sangat besar, baik dari sisi pembiayaan maupun dana pihak ketiga (DPK) karena BTN berkomitmen memberikan solusi secara end-to-end, mulai dari Danareksa sebagai perusahaan holdingnya hingga ke level karyawan di seluruh anggota holdingnya akan kami layani untuk semua kebutuhan finansialnya. Ini menunjukkan BTN mampu menyediakan layanan perbankan yang tidak hanya komprehensif tapi juga kompetitif di market," tutur Nixon. Yadi mengaku yakin bahwa kawasan industri yang modern dan terintegrasi adalah kunci untuk menarik investor global masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, dibutuhkan dukungan finansial dan strategic partnership, seperti dengan BTN. "Kesiapan infrastruktur kawasan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan adalah kunci utama untuk menarik FDI di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada pemerataan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja berkualitas yang selaras dengan Asta Cita," kata Yadi. Sebagai informasi, Danareksa selaku Strategic Holding milik negara dimandatkan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai kawasan industri yang dikelolanya untuk menarik investasi asing yang diharapkan memberikan efek pengganda (multiplier effect) ke banyak sektor dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Hingga saat ini, holding BUMN Danareksa memiliki 12 Entitas Anak dan Entitas Asosiasi. (wur) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyiapkan 44.045 unit hunian sementara (huntara[1]) bagi korban banjir[2] bandang dan longsor di Pulau Sumatra[3]. Mengutip keterangan pers Sekretariat Presiden, huntara itu akan disiapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keseluruhan unit hunian sementara itu tersebar di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan rincian, di Sumatra Barat sebanyak 2.559 unit, Sumatra Utara 5.158 unit, dan paling banyak di Aceh mencapai 36.328 unit. Huntara itu disebut sebagai upaya pemerintah dalam penanganan darurat dan pemulihan awal bagi masyarakat terdampak. Pembangunan hunian sementara ini ditujukan untuk memastikan masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang layak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan. Pemerintah menyebut penyediaan huntara menjadi prioritas agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat segera pulih. Adapun data kebutuhan hunian sementara tersebut bersifat sementara dan masih dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan situasi di lapangan. Pemerintah pun terus berkoordinasi antar kementerian dan daerah guna memastikan pembangunan huntara berjalan dengan optimal dan segera bisa dimanfaatkan masyarakat. Dalam kunjungannya ke Posko Pengungsi di SD 05 Kayu Pasak Palembayan, agam, Sumbar hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut proses pembangunan Huntara sudah mulai dibangun. Ia menargetkan Huntara bagi korban di sana rampung dalam waktu satu bulan. "Bisa selesai, hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu bapak-bapak tidak perlu tinggal di tenda," ucap Prabowo. Selain Huntara, Prabowo menyebut setelahnya pemerintah juga turut menyiapkan hunian tetap bagi warga terdampak. Ia memastikan pemerintah tak tinggal diam dan akan terus berupaya memulihkan keadaan pasca bencana. "Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya, hunian tetap juga lumayan besar ya 70 m2," ucapnya. Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Mengutip situs BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana ini mencapai 1068 orang. Lalu, 190 orang dinyatakan hilang dan tujuh ribu jiwa dinyatakan terluka. Bencana ini juga mengakibatkan 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut terdampak. Dengan 147.236 rumah dinyatakan rusak. ====[4] (mnf/sfr) References^ huntara (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) menyatakan bantuan[2] diaspora dari luar negeri bisa bebas bea masuk asalkan memenuhi ketentuan. Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan bantuan dari luar negeri tetap dikategorikan barang impor dan dikenakan bea masuk. Kendati, Djaka menyebut pembebasan bea masuk dimungkinkan, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Terhadap barang-barang untuk penanggulangan bencana dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Djaka dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Ia menegaskan pengecualian pungutan itu tidak berlaku otomatis. Djaka mengingatkan ada proses yang mesti dilalui agar donasi untuk korban bencana itu bebas pungutan. Dalam hal ini, bantuan harus mengantongi rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) "Yang pasti mengajukan ke Bea Cukai dengan rekomendasi dari BNPB, kemudian BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang ada di daerah. Dengan adanya surat rekomendasi, kita bisa memberikan fasilitas itu (pembebasan bea masuk)," tutur Djaka. Di tempat yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa lalu menanyakan apakah BNPB dan BPBD sudah tahu soal prosedur tersebut. Djaka mengatakan semestinya dua institusi itu sudah paham alur pembebasan bea masuk tersebut. Purbaya lalu menyinggung pemberitaan miring di sejumlah media massa hingga media sosial TikTok. Ia mencontohkan ada pihak-pihak yang melabeli DJBC Kemenkeu serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak punya hati di tengah bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra. "Di TikTok tuh ramai, katanya 'Orang (Kementerian) Keuangan, Pajak, Bea Cukai, segala macam enggak ada hatinya. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajaki juga'. Enggak ada seperti itu sebetulnya!" klarifikasi Purbaya. Purbaya mengungkapkan pihaknya memberikan pembebasan bea masuk bersyarat agar fasilitas itu tidak dimanfaatkan untuk memasukkan impor ilegal. "Asal melalui prosedur tertentu, ya tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung lepas. Nanti kalau enggak (melalui prosedur), ada yang nyolong-nyolong juga tuh, (barang) ilegal masuk. Jadi, enggak benar kata beberapa media (donasi dari luar negeri kena pajak dan bea masuk)," tegasnya. ====[3] (skt/sfr) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ bantuan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Purisentul Permai Tbk (KDTN), emiten yang bergerak di bidang jasa akomodasi dan perhotelan, mengungkap rencana pengambilalihan 86% saham KDTN oleh Ruby Mining Ltd, anak usaha yang dimiliki langsung oleh Huayou Holdings Group, salah satu perusahaan tambang nikel dan material baterai terbesar di China. Huayou Holdings Group merupakan korporasi global yang telah melantai di Bursa Saham China dan dikenal sebagai pemain utama dalam rantai industri baterai kendaraan listrik dunia, dengan lini bisnis terintegrasi mulai dari pertambangan nikel, smelter, HPAL (High Pressure Acid Leaching), material katoda baterai, hingga daur ulang baterai. Di Indonesia, Huayou bukanlah pemain baru. Perusahaan ini telah memiliki setidaknya 9 pabrik smelter, termasuk fasilitas yang menggunakan teknologi HPAL, teknologi kunci untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai bahan baku utama baterai lithium. Salah satu proyek terbesar Huayou adalah Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan industri hijau terintegrasi. IPIP sendiri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah Indonesia dan diproyeksikan menjadi hub industri baterai kelas dunia dengan standar ESG tinggi. Selain Pomalaa, Huayou juga terlibat dalam berbagai proyek strategis lain di Indonesia, termasuk kerja sama dengan Vale Indonesia dan Ford Motor Company, yang semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat rantai pasok baterai global. Berdasarkan data publik dan estimasi industri, total nilai aset Huayou Holdings Group di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun. Angka ini kontras dengan kapitalisasi pasar KDTN saat ini yang masih berada di kisaran Rp1,2 triliun. Perbedaan skala yang sangat besar ini memunculkan spekulasi kuat di kalangan pelaku pasar bahwa KDTN berpotensi menjadi kendaraan publik (listed vehicle) bagi ekspansi aset dan bisnis Huayou di Indonesia. Apabila ke depan terjadi pengalihan atau injeksi aset melalui skema korporasi seperti right issue, private placement, atau aksi korporasi lainnya, maka valuasi KDTN dinilai masih sangat undervalued dibandingkan potensi fundamental yang dapat terbentuk. Bahkan, dengan pendekatan valuasi berbasis aset dan kapitalisasi pasar, sejumlah pelaku pasar menilai harga saham KDTN secara teoritis dapat berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan posisi saat ini yaitu di level Rp. 144.000 / lembar apabila integrasi aset Huayou terealisasi secara resmi. Masuknya Huayou Holdings Group melalui Ruby Mining Ltd membuka peluang besar bagi KDTN untuk mengalami transformasi bisnis secara fundamental, dari emiten perhotelan menjadi perusahaan dengan eksposur langsung ke industri nikel dan baterai kendaraan listrik, salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat secara global. KDTN dinilai berpotensi menjadi salah satu emiten strategis baru di sektor energi hijau dan kendaraan listrik di Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini, manajemen KDTN belum mengumumkan secara rinci rencana lanjutan pasca pengambilalihan saham tersebut. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 dengan total nilai sebesar Rp1,5 triliun. Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 akan diterbitkan dalam tiga seri, yakni Seri A, Seri B, dan Seri C. Masing-masing seri memiliki jangka waktu 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun sejak tanggal emisi, dengan jatuh tempo pada 13 Januari 2029, 13 Januari 2031, dan 13 Januari 2033. Adapun total jumlah pokok obligasi yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,5 triliun. Obligasi ini diperdagangkan dengan satuan pemindahbukuan senilai Rp1 atau kelipatannya, dengan tingkat bunga tetap untuk masing-masing seri. "Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-1214 PEF-DIR/IX/2025 tanggal 30 September 2025, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut: idAA- (Double A Minus)," sebagaimana dikutip dari prospektus singkat, Kamis, (18/12/2025). Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja. Penggunaan dana tersebut antara lain untuk pembelian bahan baku produksi guna mendukung kegiatan usaha perseroan. Lebih lanjut, berikut jadwal penting obligasi TPIA: Perkiraan Masa Penawaran Awal: 18 - 23 Desember 2025 Perkiraan Tanggal Efektif: 30 Desember 2025 Perkiraan Masa Penawaran Umum: 5 - 8 Januari 2026 Perkiraan Tanggal Penjatahan: 9 Januari 2026 Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 13 Januari 2026 Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 1 Januari 2026 Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 2 Januari 2026 (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, melepas pengiriman satu kontainer 40 kaki berisi furnitur rotan senilai US$12.612 ke Spanyol di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (18/12). Produk tersebut merupakan hasil karya Koperasi Trangsan Manunggal Jaya. "Kami berharap ekspor rotan dari Sukoharjo dapat dilakukan secara rutin. Karena itu, kepastian pasokan, ketepatan waktu pengantaran, serta kualitas produk harus terus dijaga agar ekspor berjalan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12). Pelepasan ekspor tersebut dirangkaikan dengan peresmian Rumah Produksi Bersama (RPB Komoditas Rotan di Sukoharjo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memproduksi sekitar 1,7 juta batang atau setara 15.000 ton rotan sepanjang 2024. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan capaian itu, Indonesia memasok sekitar 80 persen kebutuhan rotan dunia. Potensi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui pengembangan fasilitas produksi bersama yang terintegrasi dan terkelola secara profesional. Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, ditetapkan sebagai lokasi RPB Komoditas Rotan karena telah lama dikenal sebagai sentra industri kerajinan dan furnitur rotan. Aktivitas pengolahan rotan di wilayah ini telah berlangsung lebih dari delapan dekade dan menjadikannya salah satu pusat produksi rotan tertua di Jawa Tengah. Saat ini, sekitar 220 kepala keluarga berprofesi sebagai perajin rotan dengan penyerapan tenaga kerja mencapai kurang lebih 5.000 orang. "Peresmian ini menandai kesiapan RPB untuk mengembangkan bisnis rotan secara lebih terstruktur. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak agar ekosistem bisnis rotan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," kata Maman. RPB Sukoharjo dihadirkan sebagai sarana untuk mendorong UMKM rotan naik kelas melalui peningkatan kapasitas produksi, penerapan standar mutu, efisiensi proses usaha, penguatan desain dan inovasi, serta perluasan akses pasar. Fasilitas ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan perajin, pendamping usaha, dan mitra bisnis dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Maman juga menyampaikan bahwa pemerintah mengembangkan skema Kredit Usaha Rakyat Padat Karya yang diarahkan pada dukungan peralatan produksi. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk UMKM, termasuk yang dikelola oleh Koperasi Trangsan Manunggal Jaya. Dirinya juga turut mengapresiasi peran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung pengembangan industri rotan daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar operasional RPB berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. "Kami berharap RPB rotan ini dapat memotivasi pendirian RPB pada klaster usaha lainnya, sehingga semakin banyak UMKM lokal yang berdaya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh Maman. Ia juga berharap keberadaan RPB rotan di Sukoharjo dapat memotivasi pendirian RPB pada klaster usaha lainnya di berbagai daerah. Menurutnya, RPB Komoditas Rotan Sukoharjo berpotensi menjadi proyek percontohan pengembangan fasilitas produksi bersama di Indonesia. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan program berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan daya saing UMKM nasional. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menyambut baik kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian UMKM melalui pendirian RPB Komoditas Rotan. Ia menilai fasilitas tersebut dapat membantu mengatasi berbagai kendala produksi yang selama ini dihadapi perajin furnitur dan kerajinan rotan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyatakan komitmennya untuk mendukung Koperasi Trangsan Manunggal Jaya dan operasional RPB melalui penyediaan infrastruktur, pelatihan, serta pendampingan usaha. Eko juga mengajak para perajin untuk terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan profesionalisme agar mampu memanfaatkan peluang pasar ekspor yang semakin terbuka. "Kalau hari ini kita bisa ekspor ke Spanyol, ke depan terbuka peluang menembus pasar Eropa lainnya maupun negara-negara potensial lain. Semoga RPB ini dapat diadaptasi ke klaster usaha lain dan membuktikan bahwa UMKM Sukoharjo mampu naik kelas," pungkasnya. (rir) Sumber
-
Batam, CNN Indonesia -- Kantor Pelayanan Utama Kelas I Bea dan Cukai Batam [1]bantah ada insiden pemukulan yang dilakukan kepala kantor bea cukai [2]terhadap seorang pegawai. Dugaan penganiayaan ini bermula dari viral rekaman CCTV yang menunjukkan Kepala Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah seperti memukul bawahannya. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octavia membantah terjadi pemukulan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Evi menjelaskan saat itu Zaky tengah memeriksa beberapa kasus yang memerlukan penanganan cepat dan marathon. Zaky pun memberikan pengarahan kepada seorang penyidik tidak patuh sehingga ia menegur, tetapi tak ada penganiayaan sebagaimana isu viral. "Tidak betul terjadi penganiayaan, karena kondisinya saat itu Bea Cukai sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan beberapa kasus," kata Evi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Kamis (27/11). Evi menyebut tindakan Zaky merupakan bentuk pembinaan terhadap pegawai supaya bekerja sesuai dengan arahan atasan. Menurutnya, viral dugaan pemukulan ini sudah diketahui Zaky maupun pegawai yang bersangkutan. Keduanya pun menyadari untuk memperbaiki pola komunikasi untuk ke depan. "Terkait kejadian tersebut baik kepala kantor, penyidik, sudah menyadari dan ke depan bahkan melakukan perbaikan yang lebih baik hubungan antara kepala kantor dan bawahannya, penganiayaannya nggak ada," pungkasnya. Dugaan pemukulan oleh kepala kantor Bea Cukai Batam terhadap pegawai mencuat usai viral sebuah rekaman video CCTV di media sosial. Peristiwa dugaan pemukulan terjadi pada Rabu (27/11) di ruang rapat lantai 3 kantor Bea Cukai Batam. Dalam video yang beredar luas, Kepala Kantor Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah yang berpakaian kemeja putih tampak datang. Ia lalu berbicara dengan seorang pegawai yang berstatus penyidik. Tangan Zaky tampak seperti memukul kepala bawahannya. Sementara, pegawai tersebut tampak tidak melakukan perlawanan. ====[3] (arp/pta) References^ Batam (www.cnnindonesia.com)^ bea cukai (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi tambah modal perusahaan melalui rights issue masih akan berlanjut tahun depan, kemungkinan besar juga akan lebih ramai dibandingkan tahun ini. Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Kamis 18/12/2025) berikut ini. Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] memuji kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC[2]) yang diklaim sudah sulit disogok. Pujian dilontarkan Purbaya saat menyampaikan hasil penindakan Bea Cukai yang diklaim terbesar, yakni penyitaan 11 juta batang rokok ilegal. Nilai barang bukti diperkirakan Rp23 miliar, sedangkan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp12,5 miliar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan, mereka sudah hampir sulit disogok lagi. Jadi, penangkapannya semakin besar dan semakin besar," puji Purbaya kepada Bea Cukai dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). "Ini ada rangkaian penindakan terbesar, dapat 11 juta batang rokok ilegal," tegas sang Bendahara Negara. Purbaya menjelaskan ada 3 orang warga negara asing (WNA) yang ditangkap DJBC di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam kasus rokok ilegal. Ia menekankan penangkapan itu merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat. Ia mengungkapkan barang ilegal masuk dari Dili, Timor Leste. Rokok-rokok ilegal tersebut diklaim diselundupkan melalui jalur tidak resmi alias pelabuhan tikus secara bertahap, lalu ditimbun di Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Penangkapan dilakukan secara sinergis di boarding lounge keberangkatan luar negeri Bandara Soekarno-Hatta saat ketiganya akan meninggalkan Indonesia. Saat ini, ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kantor Pusat DJBC. Serta telah dilakukan koordinasi dengan kedutaan besar negaranya di Indonesia," jelas Purbaya. "Ke depan hal-hal seperti ini akan semakin ditingkatkan dan saya yakin hasilnya akan semakin besar lagi," pungkasnya. Pujian kepada DJBC berbanding terbalik dengan ancaman pembekuan yang sempat dilontarkan Purbayabulan lalu. Sang menteri kala itu mengatakan citra direktorat tersebut buruk, bahkan di mata Presiden Prabowo Subianto. Purbaya sampai meminta waktu khusus selama satu tahun kepada Presiden Prabowo untuk membersihkan Bea Cukai. Jika gagal, DJBC akan dibekukan dan 16 ribu pegawai dirumahkan. ====[3] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ DJBC (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia-Indonesia dan Jepang berkomitmen kuat untuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral atau Local Currency Transaction (LCT). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Cooperation (MOC) in Local Currency Transaction oleh Menteri Keuangan Jepang (JMOF), Satsuki Katayama, dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. Berdasarkan siaran pers BI, dikutip Kamis (18/12/2025), dijelaskan bahwa MOC ini memperbarui dan memperkuat MOC sebelumnya tentang Pembentukan Kerangka Kerja Sama untuk Mendorong Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Penyelesaian Perdagangan dan Investasi Langsung Bilateral yang telah ditandatangani oleh kedua otoritas pada 5 Desember 2019. Sejak implementasi pada 31 Agustus 2020, transaksi LCT Indonesia dan Jepang mencatatkan peningkatan yang cukup progresif. Sejalan dengan hal tersebut, Nota Kesepahaman ini memperluas cakupan kerja sama penyelesaian transaksi mata uang lokal bilateral dari transaksi current account dan investasi langsung menjadi seluruh jenis transaksi bilateral, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara. "Melalui kerja sama ini, BI dan JMOF akan memperkuat kolaborasi dalam mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi ekonomi dan keuangan bilateral guna mendukung pengembangan pasar keuangan serta memperkuat stabilitas sistem keuangan di kedua negara. Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkokoh hubungan ekonomi dan keuangan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Jepang." (mij/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menyampaikan perkembangan terkait rencana penggabungan BUMN karya. Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan, saat ini proses merger tersebut masih berjalan dan terus dilakukan koordinasi antar pihak yang terlibat mulai dari perusahaan-perusahaan yang bersangkutan hingga pemegang saham Badan Pengelola Inevstasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). "Jadi rencana merger saat ini masih berjalan. Prosesnya baik dari dilakukan masing-masing BUMN karya yang terlibat, maupun secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi kita berkoordinasi rutin dengan Danantara, kemudian konsultan-konsultan yang terlibat," ujarnya dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Kamis (17/12). Diketahui PT. PP (Persero). Tbk (PTPP) akan bergabung dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) yang rencananya akan rampung pada tahun 2026 mendatang. Karena banyak yang harus dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Serta mempertimbangkan dari berbagai aspek mulai dari risiko, pasar, hingga prospek bisnis kedepan. "Progres sampai dengan saat ini masih sesuai dengan rencana. Namun perkiraan dan mungkin dari teman-teman media juga sudah mendengar, perkiraannya nanti akan berlangsung di 2026," ungkapnya. Novel Arsyad menjabarkan, PTPP akan fokus pada bisnis inti di sektor konstruksi. Hal itu sesuai dengan arahan pemegang saham Danantara. "Sehingga kedepan itu yang kita lakukan lebih fokus ke bisnis konstruksi di area building, area infrastruktur, maupun IPC. Sehingga fokus kita kesana dan bersamaan juga dengan proses dilakukannya merger manti dengan partner yang sudah sampai dengan saat ini," tuturnya. "Dan prospek bisnis juga tidak berubah dari awal Kita juga fokus di area BUMN, area APBN dan juga tentunya masuk di area swasta," imbuhnya. Novel menambahkan, kesiapan PTPP dalam rencana aksi korporasi ini sekitar 40-50% karena masih dilakukan proses berbagai kajian dari sisi pangsa pasar, risiko bisnis, legal, dan lainnya. "Karena apalagi kita kan perusahaan publik. Perusahaan publik tidak semudah itu juga. Kita harus ada report OJK, segala macam. Ini yang dilakukan disitu. Sehingga jangan sampai nanti sudah selesai, tapi tidak sempurna. Jadi barangkali waktunya sedikit agak bergeser, tapi semuanya tuntas," pungkasnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan menutup perdagangan, Kamis 18 Desember 2025 di zona merah dan terperosok ke level 8.618 dengan posisi nilai tukar Rupiah di Rp16.710 per Dolar AS. Sentimen apa saja yang menekan pergerakan pasar keuangan RI? Selengkapnya saksikan ulasan Maria Katarina dan Shinta Zahara dengan Equity Analyst CNBC Indonesia, Susi Setiawati,CNBCIndonesia (Kamis, 18/12/2025) Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem kesehatan global melalui rangkaian kunjungan kerja strategis ke Tiongkok selama sepekan, mulai 4 November 2025. Misi yang dipimpin Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar ini diarahkan untuk memperluas kolaborasi regulatori, mendorong inovasi vaksin dan terapi biologi, mengembangkan riset obat tradisional, serta mempercepat transfer teknologi kesehatan. Salah satu agenda kunci adalah pertemuan Taruna Ikrar dengan Commissioner National Medical Products Administration (NMPA) Tiongkok, Li Li, di Beijing pada 11 November 2025 lalu. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen penguatan kerja sama bilateral, khususnya dalam harmonisasi regulasi obat, vaksin, produk biologi, dan obat tradisional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT BPOM dan NMPA membahas pembentukan joint technical working group, pengembangan confidentiality commitment, serta perluasan pertukaran data. Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk inspeksi, pelacakan, dan farmakovigilans. "Kami berharap kerja sama ini dapat semakin mempercepat proses evaluasi produk kesehatan tanpa mengurangi standar keamanan, efikasi, dan mutunya," kata Taruna Ikrar. BPOM juga berkomitmen memperpanjang dan memperluas nota kesepahaman dengan NMPA agar dampaknya lebih luas bagi masyarakat kedua negara dan kawasan Asia. Di sektor inovasi, BPOM mengunjungi Xiamen Innovax Biotech dan CanSino Biologics untuk menjajaki penguatan riset dan pengembangan vaksin serta terapi biologi. BPOM mengapresiasi inovasi vaksin hepatitis dan dan Human Papillomavirus (HPV) dari Innovax, serta teknologi vaksin inhalasi dan terapi biologis CanSino. Taruna Ikrar menegaskan penerapan regulatory science dan pendekatan reliance dalam evaluasi pra-pasar untuk memperluas akses publik terhadap produk kesehatan yang aman dan efektif. "Kami telah menerapkan pendekatan ini untuk mempercepat evaluasi produk yang jumlahnya mencapai lebih dari 70 produk biologi sejak 2017 lalu," tambahnya. Selain itu BPOM juga kunjungan ke China Shijiazhuang Pharmaceutical Company (CSPC) Pharmaceutical Co. Ltd. BPOM meninjau fasilitas terapi sel dan gen (advanced therapy medicinal products/ATMP) yang dinilai relevan sebagai rujukan penguatan kerangka regulasi ATMP di Indonesia, termasuk perluasan akses terapi inovatif bagi penyakit kronis seperti stroke. BPOM juga menyambut kerja sama pengembangan produk n-butylphthalide (NBP) yang akan masuk ke Indonesia melalui kolaborasi dengan industri farmasi nasional. NBP dalam bentuk tablet dan injeksi ini diindikasikan sebagai terapi untuk penderita stroke iskemik. BPOM juga menilai kerja sama yang akan terjalin ini memiliki potensi ekonomi strategis dan dapat menjadi dasar pengembangan pusat riset bersama Indonesia-Tiongkok. Kerja sama pengembangan obat tradisional dan bioteknologi dapat terus dikembangkan dengan mengacu pada model kolaborasi triple helix atau sinergi ABG (academic, business, and government) yang juga diperkenalkan Kepala BPOM ke stakeholder di Tiongkok. Sinergi ini memungkinkan arus kerja sama penelitian, pengembangan, dan hilirisasi produk dapat berjalan lebih terarah. Sementara dalam kehadirannya di Health & Life Science Summit 2025 di Shanghai, Kepala BPOM kembali menegaskan pentingnya diplomasi kesehatan global dan kolaborasi lintas negara untuk menghadapi tantangan di bidang obat dan makanan. Ia menekankan perlunya integrasi inovasi, percepatan regulasi berbasis risiko, serta kerja sama pengembangan produk kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian pertemuan dengan National Development and Reform Commission-International Cooperation Center (NDRC-ICC) menghasilkan minat Tiongkok memperluas riset jamu Indonesia, pertukaran teknologi, dan harmonisasi standar regulasi yang berdampak positif pada transformasi ATMP dan terapi masa depan di Tanah Air. Pertemuan Kepala BPOM dengan akademisi Traditional Chinese Medicine (TCM) juga menekankan pentingnya integrasi TCM dan Jamu Indonesia sebagai peluang strategis dalam pengembangan obat tradisional berbasis riset dan pasar global. Pembentukan TCM-Jamu business forum dapat dijadikan wadah resmi kolaborasi pemerintah, industri, dan akademisi kedua negara di bidang obat tradisional. Bahkan dalam pertemuan dengan Shanghai Global Health Innovation Institute (GHII), delegasi Indonesia menghasilkan peluang kerja sama dalam pengembangan produk farmasi dan harmonisasi standar regulasi. Kerja sama ini merupakan salah satu langkah keberhasilan diplomasi kesehatan pada Shanghai Health & Life Science Summit 2025 yang dihelat pada 9 November lalu. Di Universitas Xiamen dan Universitas Tsinghua, Kepala BPOM memberikan kuliah umum dan berdiskusi dengan akademisi mengenai pentingnya regulasi berbasis ilmu pengetahuan untuk mendukung ketahanan kesehatan global. BPOM mendorong perluasan kerja sama riset, pengembangan teknologi, dan pelatihan kapasitas untuk mendukung pengawasan terapi inovatif, termasuk vaksin generasi baru dan ATMP. Ia juga memaparkan mengenai penguatan peran akademia dalam riset dan regulasi. Rangkaian pertemuan di Tiongkok sejalan dengan agenda transformasi pengawasan BPOM, termasuk pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi dini risiko obat dan makanan. BPOM juga sedang menggarap integrasi data lintas negara dan peningkatan kecepatan evaluasi tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian berdasarkan data ilmiah. Kunjungan kerja di Tiongkok ini sangat potensial dalam percepatan investasi dan perdagangan global serta implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, yang menjadi Program Prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Kepala BPOM mengungkapkan, potensi nilai ekonomi kerja sama Indonesia dan Tiongkok yang diperoleh dari kunjungan kerja ini diproyeksikan mencapai Rp10 triliun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. "Nilai ini diperoleh dari proyeksi investasi, transfer teknologi, dan kolaborasi riset bersama. Kolaborasi dimaksud mencakup penyediaan vaksin, terapi berbasis sel dan gen, pengembangan industri farmasi, dan peningkatan kapasitas sektor kesehatan Indonesia," urai Taruna Ikrar. Untuk dapat memaksimalkan peran sebagai connector dan katalis antara inovasi, industri, dan kebijakan publik, BPOM perlu senantiasa memastikan manfaat ekonomi dan kesehatan yang berkelanjutan dirasakan dampaknya bagi Indonesia. Sejumlah langkah strategis dilakukan BPOM. Pertama, mendorong percepatan proses evaluasi dan registrasi produk inovatif dari mitra Tiongkok yang memiliki nilai tambah bagi industri dan kesehatan masyarakat. Kedua, memfasilitasi skema transfer teknologi melalui mekanisme regulatory reliance, scientific advice, dan koordinasi teknis lintas lembaga. Langkah selanjutnya, membangun jalur kolaborasi riset bersama (joint research) dalam pengembangan vaksin, ATMP, tanaman obat, dan teknologi kesehatan. Lalu memperkuat harmonisasi standar dan pengawasan untuk memastikan seluruh produk hasil kolaborasi memenuhi standar keamanan, efikasi, dan mutu sesuai regulasi nasional dan internasional. Terakhir, mendukung perluasan investasi industri farmasi dan bioteknologi melalui penyederhanaan proses regulatori yang tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kepala BPOM menekankan peran strategis BPOM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPOM berkontribusi terhadap 30-40% perekonomian nasional melalui pengawasan obat, pangan, dan produk kesehatan. "BPOM juga mendorong peningkatan kontribusi sektor kesehatan dan farmasi hingga 8% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2028-2029 melalui penguatan kolaborasi internasional, transfer teknologi, dan inovasi berbasis riset," lanjut Taruna Ikrar. Melalui penguatan diplomasi kesehatan dan kemitraan strategis, BPOM terus berupaya memastikan masyarakat Indonesia memperoleh akses terhadap obat, vaksin, dan produk kesehatan inovatif yang memenuhi standar keamanan dan mutu internasional. Rangkaian kerja sama tersebut menegaskan komitmen BPOM dalam membangun ekosistem kesehatan nasional yang maju, mandiri, dan berdaya saing global untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Pandemi Covid-19 menjadi titik balik bagi Rita Nova Omala, pengusaha UMKM dan pengrajin batik asal Padang Panjang, Sumatra Barat. Di tengah keterbatasan gerak saat itu, Rita melahirkan Batik Canting Asasi, usaha batik khas Padang Panjang yang kini telah merambah secara nasional dan luar negeri. Perkembangan Batik Canting Asasi ini tidak terlepas dari peran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui Rumah BUMN BRI Padang Panjang, yang secara konsisten hadir mendampingi para pelaku UMKM. Mulai dari pelatihan dan pendampingan usaha, promosi digital, hingga fasilitasi ekspansi pasar. Mulanya, Rita mengawali usahanya pada November 2021 dengan modak sangat minim berupa kain sepanjang 10 meter. Dari kain itu, ia membuat tiga baju yang dijual, sebelum hasilnya diputar kembali untuk modal produksi. Kini, usaha Rita berkembang pesat dan mulai dikenal luas setelah aktif berpromosi melalui TikTok, Instagram, dan mengikuti berbagai pameran. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Nama Batik Canting Asasi diakui terinspirasi dari Masjid Asasi, masjid tertua di Padang Panjang yang berada di Kelurahan Sigando, tempat tinggal Rita Nova. Masjid ini menjadi inspirasi utama dalam desain dan filosofi batik yang diciptakan. "Keunikan Batik Canting Asasi ada di sanggar membatik. Kami memakai pewarna alami yang lembut dan klasik. Kami memanfaatkan limbah seperti kulit jengkol dan biji pinang untuk bahan pewarna. Hasilnya lebih ramah lingkungan dan warnanya lebih awet," tutur Rita. Saat ini, Batik Canting Asasi memiliki berbagai macam motif seperti Asasi, Barara, dan Panen. Motif Asasi menjadi favorit karena menggambarkan nilai budaya dan religi masyarakat setempat. Selain kain batik, sanggar ini juga memproduksi pakaian jadi seperti jaket, blazer, hingga setelan resmi yang digunakan berbagai kalangan, termasuk pejabat daerah. Batik Canting Asasi kini tak sekadar usaha kreatif, tetapi menjelma menjadi wadah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Saat awal berdiri, usaha ini hanya melibatkan empat orang. Kini, sudah ada 15 pekerja dan pengrajin, sebagian besar perempuan dan lansia. "Ada yang melukis, mencap, mewarnai, dan membuat jambul pada selendang. Kami juga memberdayakan lansia untuk membuat jambul. Beragam, ada yang usia 18, 24, 27 tahun sampai 60 tahun. Jadi dari milenial sampai lansia," tutur Rita. BRI diakui memiliki peran besar dalam perjalanan Batik Canting Asasi. Melalui Rumah BUMN BRI Padang Panjang, Rita mendapat banyak pelatihan, pendampingan, hingga kesempatan mengikuti pameran skala nasional seperti BRI BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang berlangsung di BSD, Tangerang. "BRI selalu mendukung kami. Kalau ada pameran, ada staf BRI yang datang mendampingi dan menanyakan kebutuhan kami. Kami juga pernah dipercaya jadi narasumber pelatihan untuk teman-teman disabilitas. Sekarang sudah ada penyandang disabilitas yang bekerja di sanggar kami," katanya. Selain pelatihan dan pameran, BRI juga membantu membuatkan e-katalog produk agar bisa menjangkau pembeli digital. Langkah itu menjadi terobosan penting untuk promosi dan memperluas pasar. Hasilnya, Batik Canting Asasi berhasil mendapatkan pesanan dari konsumen yang ada di luar negeri. Dikirim ke Jepang, Singapura, Malaysia, hingga Arab Saudi. "Memang belum banyak, baru sekitar 5-10 potong. Kami senang karena produk kami bisa sampai ke sana tanpa perantara. Semua berkat promosi lewat media sosial dan dukungan dari BRI," kata Rita. Di kesempatan terpisah, Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya mengatakan bahwa Rumah BUMN BRI hadir sebagai wadah kolaboratif bagi para pelaku usaha untuk memperoleh pembinaan, memperluas jejaring, serta meningkatkan kapasitas bisnis agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Program pembinaan UMKM ini menjadi bagian penting dari komitmen BRI untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga saat ini BRI telah membina 54 Rumah BUMN BRI dan melaksanakan lebih dari 17 ribu pelatihan bagi pelaku UMKM di berbagai daerah. "Banyak pelaku usaha yang semula hanya menjual produk di pasar lokal, kini telah memasarkan produknya secara daring bahkan menembus pasar ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan BRI seperti pendampingan yang berkelanjutan dan akses ekosistem digital mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Akhmad Purwakajaya. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per November 2025 sebesar 560,3 Triliun Rupiah atau 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Kamis 18/12/2025) berikut ini. Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB[1]) resmi memberlakukan pola kerja fleksibel (flexible working arrangement/FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN[2]) termasuk TNI dan Polri pada 29-31 Desember 2025. Kebijakan ini memungkinkan ASN bekerja dari rumah atau lokasi lain tanpa meninggalkan tugas kedinasan, sekaligus tetap menjaga pelayanan publik selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Menpan RB Rini Widyantini mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu layanan publik. Kebijakan ini berlaku bagi instansi pemerintah pusat dan daerah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Untuk para ASN kita sudah ada kesepakatan keputusan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel, jadi bukan work from anywhere (WFA), jadi flexible working arrangement (FWA)," ujar Rini saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Rini menjelaskan penerapan FWA memberi ruang bagi ASN untuk bekerja dari kantor maupun dari lokasi lain sesuai pengaturan masing-masing instansi. Ia menambahkan layanan publik esensial tetap harus berjalan optimal, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Kami telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan pengaturan kerja fleksibel tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik," tegasnya. Ia menyampaikan kebijakan ini merupakan keputusan bersama Menpan RB, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan. Pada kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mendorong perusahaan menerapkan work from anywhere (WFA) pada periode yang sama. Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan sidang kabinet mengenai mobilitas masyarakat selama Nataru. Ia menyebut surat edaran terkait imbauan WFA sedang disusun. "Kami juga mengimbau perusahaan agar memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan kebijakan, kalau tadi namanya flexible working arrangement (FWA) atau yang mungkin yang lebih umum work from anywhere (WFA)," kata Yassierli. Namun, Yassierli menyampaikan WFA tidak wajib diterapkan di sektor-sektor layanan publik dan industri penting, seperti kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, serta industri makanan dan minuman. "Pelaksanaan flexible working arrangement atau work from anywhere tentu dapat dikecualikan pada sektor-sektor tertentu, yang terkait dengan pelayanan masyarakat," jelasnya. Yassierli juga meminta perusahaan tetap membayar upah pekerja sesuai ketentuan selama WFA dan tidak memotong cuti tahunan. "Tentu terkait dengan upah selama pelaksanaan WFA ini, juga kita imbau diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat menjalankan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan," ujarnya. ====[3] (del/sfr) References^ Kemenpan RB (www.cnnindonesia.com)^ ASN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber