bot
Moderators-
Jumlah Konten
129.522 -
Bergabung
-
Kunjungan terakhir
Never
Content Type
Profiles
Forums
ARTIKEL
Store
Downloads
Calendar
Blogs
Galeri
Classifieds
Videos
Applications
Iklan
Collections
Direktori Bisnis
Photo Competition
Everything posted by bot
-
Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) berbicara mengenai lambatnya transmisi penurunan suku bunga kredit perbankan, sebagaimana disorot oleh Bank Indonesia (BI). Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu memaparkan 60% dari portofolio kreditnya berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Menurutnya, bunga KPR tersebut sudah amat rendah, berada di level 5%. "Bunganya udah 5%, kita mau turunin ke berapa lagi? Nah yang bunga promo kan kita juga udah turunin ke 2,65%, jadi sebenarnya kita udah lakukan jauh sebelum ini," ujar Nixon di Menara BTN 2 Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025). Namun, ia mengakui bahwa dampak penurunan suku bunga kredit ke KPR nonsubsidi relatif kecil, karena volumenya tidak sebesar KPR subsidi. Lantas, dampak penurunan bunga kredit tidak terlalu terlihat. "Tapi sebenarnya kita sudah turunin bunga. Jadi yield juga akan nanti kelihatan gitu ya," tukas Nixon. Ia melanjutkan, program baru yakni Kredit Program Perumahan (KPP) juga menawarkan suku bunga tetap 6%. Nixon mengatakan pihaknya berpotensi dapat menurunkan lagi tingkat bunga tersebut. Tidak hanya itu, bunga kredit korporasi di BTN juga sudah rendah. "BTN dampak penurunannya nggak akan besar. Karena memang yieldnya udah rendah dan udah dipatok di 5%," pungkas Nixon. Maka demikian, ia mengatakan ingin menyurati BI perihal ini. "Itu yang saya juga mau suratin BI, apakah kita tidak menerima relaksasi kalau memang dari awal program pemerintah yang kita jalanin. Kecuali pemerintah menurunkan bunganya gitu kan. 5% itu sudah rendah menurut saya. Dan nggak ada produk KPR 20 tahun yang bunganya serendah itu," ujar Nixon. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Desember 2025, BI menjabarkan bahwa penurunan suku bunga kredit perbankan masih sangat lambat dan karenanya perlu terus didorong. Per November 2025 hanya turun 24 bps dari 9,20% pada awal 2025. "Suku bunga kredit perbankan lebih lambat baru turun 24 bps menjadi 8,96% pada November 2025," papar Gubernur BI Perry Warjiyo pada saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI, Jakarta, Rabu (17/12/2025). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengaku keteteran menghadapi permintaan kementerian[2]/lembaga (K/L), khususnya menjelang akhir tahun. Purbaya awalnya menegaskan belum ada rencana mengubah postur anggaran tahun depan. Akan tetapi, dirinya tidak memungkiri permintaan belanja dari K/L semakin meningkat. "Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit," ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya melihat fenomena tersebut sebagai tanda bahwa kementerian/lembaga sudah lebih siap menyerap anggaran dibandingkan awal tahun ini. Kendati, dirinya menegaskan tetap belum akan mengubah postur APBN 2026. "Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran)," tegas Purbaya. Tahun ini, sejumlah K/L memang mengembalikan anggaran kepada Kemenkeu. Bahkan, sudah ada Rp4,5 triliun yang dikembalikan kepada Purbaya hingga Selasa (16/12) lalu. Namun, Purbaya mengaku tetap optimistis perekonomian Indonesia sanggup tumbuh sesuai rencana. Kuartal IV 2025, misalnya, yang diperkirakan bakal melebihi 5,5 persen (yoy). Sang Bendahara Negara yakin capaian pada kuartal terakhir itu akan membawa ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen sepanjang 2025. Tahun depan, laju ekonomi semakin kencang dengan menyentuh 5,4 persen. "Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen," pungkasnya. ====[3] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ kementerian (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia — Sejumlah saham dibuang asing pada perdagangan kemarin, Kamis (19/12/2025). Tercatat beberapa saham yang telah mengalami kenaikan signifikan menjadi korban aksi jual asing. Amman mineral menjadi saham dengan net sell asing terbesar, yakni Rp 156,58 miliar. Lalu diikuti oleh Timah (TINS) Rp 81,13 miliar dan Bukit Uluwatu Villa (BUVA) Rp 50,45 miliar. Sebagai informasi TINS dan BUVA dalam enam bulan terakhir, masing-masing naik 196,86% dan 1.964,71%. Selengkapnya, mengutip Stockbit, berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan Kamis: PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp156,58 miliar PT Timah Tbk. (TINS) - Rp81,13 miliar PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) - Rp50,45 miliar PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) - Rp35,24 miliar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp33,63 miliar PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) - Rp38,60 miliar PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) - Rp27,15 miliar PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) - Rp26,90 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp25,50 miliar PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) - Rp21,53 miliar Adapun investor asingsecara total membukukan net buyRp1,02 triliun di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp421,76 miliar di pasar reguler dan sebesar Rp596,42 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi dalam 59,15 poin atau turun 0,68% ke level 8.618,19 pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (18/12/2025). Sebanyak 252 saham naik, 411 turun, dan 138 tidak bergerak. Nilai transaksi hari hari ini mencapai Rp 23,77 triliun, melibatkan 37,96 miliar saham dalam 2,75 juta kali transaksi. Nyaris seluruh sektor perdagangan terkoreksi hari ini dengan koreksi paling dalam dicatatkan oleh utlitas, konsumer non-primer dan barang baku. Sementara itu sektor finansial tercatat menjadi satu-satunya penopang kinerja IHSG sehingga tidak jatuh lebih dalam. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memberi respons perihal rencana pemerintah melakukan sentralisasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di bank himpunan bank milik negara (Himbara). Adapun kewajiban penempatan baru 100% DHE SDA ke Himbara itu akan dilakukan pada 1 Januari 2026 melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu menyebut pihaknya bukan bank pengelola DHE SDA terbesar di antara bank-bank lain. Namun, ia menyatakan bank pelat merah itu siap menjadi pengelola dolar para eksportir, bahkan mempersiapkan fasilitas pembiayaan bila dimungkinkan. "Kita siap seluruh facility sampai facility pembiayaan nanti kalau dimungkinkan, kita siap sesuai ketentuan yang baru. Jadi ya Himbara pasti harus siap lah," pungkas Nixon di Menara BTN 2 Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025). Ia mengungkapkan bahwa BTN saat ini tengah mencari nasabah besar yang dapat memarkirkan DHE SDA di BTN. Nixon meyakini tidak akan ada masalah dari revisi kebijakan penempatan dolar eksportir terbaru itu. "Pasti nggak ada isu lah. Ini kan bukan barang baru ya, cuma policy-nya aja yang sedikit di-modified kan," tukasnya. Nixon membeberkan bahwa jumlah portfolio valuta asing (valas) di BTN cukup besar. Bahkan, beberapa perusahaan BUMN dan perusahaan besar menempatkan dana valasnya di bank pelat merah papan tengah itu. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]menolak memberikan insentif pajak[2] untuk aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN[3]), seperti merger hingga konsolidasi. "Soal insentif pajak untuk aksi korporasi mungkin enggak akan kita kasih," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). "Dulu kan ada diskusi, ternyata waktu itu Danantara agak-agak itu, ada sisi komersial di situ. Jadi, akan kita asses sesuai dengan kondisi secara komersial saja," sambungnya saat menjelaskan alasan penolakan tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rencana pemberian insentif pajak awalnya mencuat dari mulut Purbaya. Menurutnya, poin tersebut menjadi salah satu perbincangan dengan CEO Danantara Rosan Roeslani ketika berkunjung ke Kantor Kemenkeu pada Rabu (3/12). Sang Bendahara Negara kala itu membuka ruang untuk memberikan aturan khusus tentang perpajakan dalam aksi korporasi BUMN. Anak buah Purbaya bahkan sempat melakukan rapat dengan Danantara pada Jumat (5/12) untuk membahas peluang pemberian perlakuan khusus tersebut. Namun, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat itu menegaskan bahwa rencana tersebut belum final. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu kemudian mengklarifikasi. Menurutnya, tidak ada perlakuan perpajakan khusus bagi BUMN yang berada di bawah naungan Danantara. "Aksi korporasi BUMN itu yang mereka butuhkan adalah supaya terjadi kemudahan ketika mereka melakukan merger, terutama, ini adalah konsolidasi supaya tercipta value added extra ketika mereka melakukan konsolidasi. Tetapi, kemudian seringkali mereka berhadapan langsung dengan nilai buku Vs nilai pasar dari asetnya ketika mereka melakukan konsolidasi," jelas Febrio. Setelah konsolidasi, perusahaan bisa memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai aset (capital gain). "Dengan capital gain, yang ada capital gain tax-nya, itu seringkali menjadi hambatan bagi mereka," tuturnya. Febrio menegaskan sudah ada peraturan menteri keuangan yang memperbolehkan penggunaan nilai buku sebagai acuan capital gain tax. Menurutnya, perlakuan tersebut tidak disebut insentif. "Ini adalah memastikan mereka tetap membayar pajak sesuai dengan capital gain tersebut, cuma kita berikan pengaturan supaya tidak langsung dibayarkan di satu tahun, di satu hari tersebut, sehingga kita spread sesuai dengan depresiasinya ke depan," bebernya. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ insentif pajak (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan pada perdagangan Kamis (18/12/2025). Indeks ditutup terkoreksi dalam 59,15 poin atau turun 0,68% ke 8.618,19 kemarin. Nilai transaksi kemarin tembus Rp 23,77 triliun, melibatkan 37,96 miliar saham dalam 2,75 juta kali transaksi. Sebanyak 252 saham naik, 411 turun, dan 138 tidak bergerak. Seiring pelemahan tersebut, investor asing malah tercatat ramai melakukan pembelian bersih, dengan jumlah jumbo Rp1,02 triliun di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp421,76 miliar di pasar reguler dan sebesar Rp596,42 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Bank Mandiri (BMRI) menjadi saham yang paling banyak diincar asing dengan net buy Rp 472,74 miliar. Lalu diikuti oleh Bank Central Asia (BBCA) Rp 172,95 miliar dan Antam (ANTM) Rp 130,6 miliar. Selengkapnya, mengutip Stockbit, berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan Kamis: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp472,74 miliar PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp172,95 miliar PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp130,60 miliar PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) - Rp48,82 miliar PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) - Rp37,27 miliar PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp35,98 miliar PT United Tractors Tbk. (UNTR) - Rp33,70 miliar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) - Rp32,54 miliar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) - Rp31,34 miliar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) - Rp25,26 miliar (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pastikan tidak ada penambahkan penempatan Saldo anggaran lebih (SAL) atau anggaran 'nganggur' pemerintah di sisa tahun 2025 dari bank sentral ke bank umum. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti saat Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Kamis (18/12/2025). "Jadi kita tidak ada (penempatan tambahan) di akhir tahun ini," kata Astera. Hal ini karena Kemenkeu melihat adanya potensi kenaikan likuiditas di akhir tahun menjadi alasan dari tidak adanya gelontoran SAL ke perbankan. "Karena tadi disampaikan Pak Menteri bahwa potensi kenaikan likuiditas untuk akhir tahun ini akan meningkat," katanya. Namun, Astera tidak menutup kemungkinan gelontoran SAL ke perbankan akan dilanjutkan tahun depan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. "Jadi Kita Akan tabung dulu uang kita untuk tahun depan dan nanti kalau misalnya dinamikanya memungkinkan, tentunya nanti kita akan bisa gelontorkan lagi ke perbankan," ujarnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri mengungkapkan progres penempatan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp 200 triliun pada perbankan Tanah Air. Purbaya menuturkan penempatan SAL di bank umum telah memperkuat likuiditas perbankan. Ini telah terlihat dari penurunan suku bunga deposito. "Yang kami yakin akan diikuti oleh penurunan suku bunga kredit lebih signifikan lagi," kata Purbaya, Kamis (18/12/2025). Adapun, Purbaya telah menempatkan SAL sebesar Rp 200 triliun di lima bank umum a.l. Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, BRI, BNI dan BTN. Purbaya bahkan menambah penempatan sebesar Rp 76 triliun di Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank Jakarta pada tahap kedua. Purbaya berharap dengan langkah ini dapat mendorong peningkatan base money atau M0 guna mendorong pertumbuhan ekonomi. "Jadi kan sempat naik ke 13% M0-nya, sekarang Desember ke 5% turun lagi. Tapi saya yakin, menjelang minggu-minggu atau hari-hari ke depan likuiditas di sistem akan bertambah lagi," ujarnya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB[1]) menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS[2], termasuk TNI dan Polri, dapat bekerja secara fleksibel pada 29-31 Desember 2025. Menpan RB Rini Widyantini mengatakan pola kerja fleksibel ini untuk memastikan layanan terhadap publik tetap maksimal selama liburan natal dan tahun baru (Nataru). "Untuk para ASN kita sudah ada kesepakatan keputusan untuk bisa dilakukan pekerjaan tugas kedinasan secara fleksibel, jadi bukan work from anywhere (WFA), jadi flexible working arrangement (FWA)," ujar Rini saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Rini, dengan kebijakan FWA, para pengabdi negara bisa tetap menjalankan tugasnya baik dari kantor maupun lokasi lain sesuai pengaturan instansi masing-masing. Kebijakan ini berlaku bagi PNS hingga TNI yang ada di instansi atau lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan instansi pemerintahan untuk tetap menjalankan pelayanan publik esensial dengan optimal, khususnya layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. "Kami telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan pengaturan kerja fleksibel tersebut dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik," tegasnya. Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan menerapkan Work From Anywhere (WFA) bagi buruh pada 29-31 Desember 2025. Imbauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidang kabinet yang membahas upaya mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). "Kami juga menghimbau perusahaan agar memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan kebijakan, kalau tadi namanya Flexible Working Arrangement (FWA) atau yang mungkin yang lebih umum Work From Anywhere (WFA)," ujar Yassierli saat konferensi pers di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Ia menjelaskan surat edaran terkait imbauan WFA sedang disiapkan. Kendati, ia menegaskan kebijakan tersebut tetap dapat dikecualikan pada sektor-sektor penting, termasuk pelayanan masyarakat. ====[3] (del/sfr) References^ KemenpanRB (www.cnnindonesia.com)^ PNS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (19/12). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan indeks saham memasuki fase koreksi jangka pendek dengan potensi pelemahan menuju area 8.464-8.560 untuk menutup gap tipis. Meski demikian, kata dia, terdapat skenario terburuk jika tekanan jual meningkat, yaitu koreksi lebih dalam hingga kisaran 8.000-an. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami memperkirakan IHSG berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 5, sehingga rawan terkoreksi ke 8.464-8.560, dengan risiko terburuk ke area 8.000-an," ujar Herditya dalam riset hariannya. Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.553, 8.493 dan resistance 8.714, 8.821 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BKSL, BMRI, KLBF, dan PYFA. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham berpotensi melanjutkan koreksi menuju area 8.550 atau bahkan turun di bawah 8.493 pada hari ini apabila level support 8.584 ditembus. Namun, ia menyebut pola konsolidasi masih mungkin terjaga selama indeks bertahan di atas 8.584. "IHSG kemungkinan akan melanjutkan koreksi wave iv menuju 8.550 atau bahkan di bawah 8.493 jika menembus support 8.584, tetapi dapat tetap berada dalam pola konsolidasi selama bertahan di atas 8.584," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 8.584, 8.493, 8.361, dan 8.255 dan resistance 8.742, 8.877, dan 8.941 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INKP, ISAT, JPFA, KLBF, dan TLKM. IHSG ditutup di level 8.618 pada Kamis (18/12) sore. Indeks saham melemah 59,14 poin atau minus 0,68 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp23,75 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 37,94 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 252 saham menguat, 411 terkoreksi, dan 138 stagnan. Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. ====[3] (del/pta) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas. "Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 berpotensi mempengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas terutama melalui jalur biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja. Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan," ucap Saleh dalam keterangan resmi, Kamis (18/12). Saleh mengatakan perluasan rentang indeks penyesuaian dan pengenalan upah minimum sektoral cenderung menaikkan biaya tenaga kerja, sehingga pelaku industri akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas dan rekrutmen pekerja baru. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha dapat berupa efisiensi, otomasi terbatas, hingga rasionalisasi tenaga kerja. "Strategi penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Saleh. Dari sisi investasi, dikatakan Saleh, ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering, berpotensi menahan realisasi investasi baru di industri pengolahan nonmigas. Investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap (PMTB) di sektor manufaktur dapat melambat. "Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan potensi pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi," kata Saleh. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri. Namun, efek positif terhadap permintaan domestik cenderung bersifat bertahap dan tidak langsung, sementara dampak kenaikan biaya produksi bersifat lebih cepat dan langsung dirasakan oleh pelaku industri. Akibatnya, dalam jangka pendek, efek bersih terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas berpotensi moderat hingga cenderung menahan laju pertumbuhan, terutama pada subsektor yang berorientasi ekspor dan menghadapi persaingan global ketat. "Secara keseluruhan, PP 49 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan trade-off antara perlindungan pendapatan pekerja dan percepatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Tanpa kebijakan pendukung yang kuat, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, insentif investasi industri, dan penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan sektor industri nonmigas ke depan berisiko bergerak lebih lambat dibandingkan potensinya," ujar Saleh. (har) Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengungkapkan sejumlah penunggak pajak[2] telah menyetorkan Rp13,44 triliun kepada Pemerintah Indonesia per Senin (15/12). "Ada Rp13,44 triliun, dari (target penagihan) Rp60 triliun," ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Purbaya mengungkapkan sebagian setoran masih dicicil. Namun, ada pula penunggak pajak yang masih meminta berdiskusi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Yang jelas target Rp60 triliun pasti lambat laun akan tercapai. Mereka tahu kita serius ngejar itu," tegasnya. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan jumlah penunggak pajak yang sudah membayar bertambah dari 109 orang menjadi 120 orang. Bimo menegaskan data itu dihimpun per 15 Desember 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan yang dikumpulkan DJP Kemenkeu pada Rabu (19/11) lalu. Kala itu, Ditjen Pajak baru sanggup mengumpulkan Rp11,48 triliun. Tagihan pajak senilai Rp50 triliun-Rp60 triliun itu, menurut Kementerian Keuangan, datang dari 200 pengemplang pajak. Namun, DJP menargetkan baru bisa mengumpulkan Rp20 triliun sampai tahun ini berakhir. Terlepas dari itu, Purbaya melaporkan pendapatan negara hingga akhir November 2025 baru terkumpul Rp2.351,5 triliun atau setara 82,1 persen. Sementara, target penerimaan tahun ini adalah Rp2.865,5 triliun. Pendapatan yang diperoleh dari pajak Rp1.634,4 triliun atau baru setara 78,7 persen dari target Rp2.076,9 triliun. Pundi-pundi lainnya dikantongi dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp269,4 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp444,9 triliun. "Kita perbaiki terus sistem digital perpajakan (coretax) kita. Saya harap tahun depan (2026) kita akan lebih efisien dalam pengumpulan pajak dengan target yang bisa lebih tinggi lagi," ujarnya. ====[3] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] membantah isu bakal menerapkan ijon pajak[2], meski penerimaan pajak seret pada 2025. "Siapa yang bilang ijon pajak? Gue bilang ijon? Emang saya bilang ijon? Saya enggak pernah bilang ijon, orang saya bukan tukang ijon. Jadi, saya enggak ngerti istilah itu," tegas Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). "Mungkin ada adjustment di sana-sini untuk pajak, tapi kita lihat lagi seperti apa ke depannya, tergantung kondisi di lapangan," sambungnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Isu mengenai implementasi ijon pajak mencuat dari salah satu pemberitaan media massa, yang akhirnya dibantah Purbaya. Bantahan tersebut senada dengan yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu beberapa saat lalu. DJP menegaskan pemerintah tetap akan mengumpulkan pajak pada tahun ini sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut juga bakal ditempuh dengan prinsip profesionalisme. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto ikut meluruskan soal ribut-ribut penerapan ijon pajak. Ia mengutip praktik dinamisasi pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 6 UU Pajak Penghasilan (UU PPh). "Ini prinsipnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 itu yang dibayar sendiri oleh wajib pajak didasarkan pada kinerja Y-1, jadi tahun sebelumnya," jelas Bimo. Bimo menyebut DJP diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran PPh Pasal 25. Hal itu dilakukan terhadap beberapa kondisi, misalnya ketika ada penghasilan-penghasilan yang berbeda polanya dengan tahun sebelumnya atau penghasilan yang bersifat tidak teratur. Ada juga penyesuaian angsuran yang bisa ditempuh DJP Kemenkeu ketika muncul perubahan kegiatan usaha, perubahan size usaha, dan juga peningkatan bisnis dari wajib pajak. "Nah, hal ini dimaksudkan supaya angsuran wajib pajak di dalam tahun yang berjalan ini sedapat mungkin bisa diupayakan mendekati jumlah pajak yang memang seharusnya terutang di akhir tahun. Konteksnya, supaya itu bisa mengurangi beban kurang bayar wajib pajak pada saat penyampaian SPT tahunan di 2026," tuturnya. Ijon diartikan sebagai praktik meminta wajib pajak (WP) menyetor di tahun ini atas kewajiban perpajakan yang terutang pada tahun depan, artinya membayar pajak di depan. Laman resmi Ditjen Pajak juga menegaskan praktik ijon pajak bertentangan dengan asas kepastian hukum. ====[3] (sfr/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengirim 402 relawan ke area terdampak banjir[1]-tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pengiriman relawan dilakukan karena keterbatasan jumlah personel di tiga provinsi terdampak. Mayoritas relawan yang dikirim PU merupakan insinyur. "Sebenarnya kita sudah punya sekitar 300 personal PU yang ada di 3 provinsi, cuman, karena kerusakan di sana yang masif sampai dengan kecamatan-kecamatan sehingga kita merasakan kurang personal, mereka juga pastinya kesulitan karena fasilitas pemerintahan di sana juga lumpuh," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida merinci 234 relawan dikirim ke Aceh, 101 relawan ke Sumatra Utara, dan 67 relawan ke Sumatra Barat. Relawan tersebut merupakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya pernah ditugaskan di lokasi bencana. "Nanti bisa secara paralel membimbing juga adik-adiknya untuk bagaimana melaksanakan tugas di lokasi bencana tersebut," ujarnya. Dari sisi anggaran, Dody mengatakan pemerintah menyiapkan Rp51,8 triliun untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dody mengatakan bahwa saat ini anggaran Rp51,8 triliun yang disiapkan pemerintah cukup. Namun, anggaran tersebut bisa berkembang seiring kondisi di lapangan. Ia mengatakan pihaknya masih akan melihat berapa banyak infrastruktur yang harus diperbaiki. "Jadi saya mengatakan per detik ini tanggal 18 Desember 2025 yang angka itu (Rp51 triliun) yang kita pegang. Tapi bagaimana besok pasti akan berubah," ujarnya. ====[2] (fby/sfr) References^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] disebut meminta gubernur sejumlah provinsi di Papua[2] berdiskusi soal pembagian jatah divestasi saham PT Freeport[3] Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai usai menghadap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12). Selain Velix, turut hadir kepala daerah se-Papua dalam pertemuan tersebut. "Ada arahan dari Bapak Presiden (Prabowo) untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua. Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran," jelas Velix di Istana Kepresidenan Jakarta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Velix menegaskan mereka akan membahas pembagian jatah Freeport itu bersama dua anak buah Prabowo, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Di lain sisi, Gubernur Papua Mathius Fakhiri mengatakan rencana divestasi Freeport bakal dibicarakan secara internal terlebih dulu. Ia menegaskan harus membahas hal tersebut bersama gubernur lain di Papua. "Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua divestasi. Nanti kami akan laporkan ke pak menteri dan Pak Menteri ESDM (Bahlil) bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya," jelas Fakhiri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan Indonesia bakal mendapatkan tambahan saham 12 persen dari Freeport. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengklaim tambahan saham sebesar 12 persen itu diperoleh secara gratis. ====[4] (skt/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Papua (www.cnnindonesia.com)^ Freeport (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan pengelola investasi dana lindung nilai atau hedge fund serta perusahaan broker dan manajer investasi berbondong-bondong masuk ke pasar komoditas fisik untuk mencari sumber keuntungan baru. Strategi tersebut dilakukan meski mereka tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan selama puluhan tahun yang telah dikumpulkan oleh pemain mapan seperti Trafigura dan Vitol. Adapun perusahaan keuangan memiliki sejarah panjang dalam memperdagangkan kontrak berjangka untuk listrik, gas alam, dan minyak. Namun, raksasa dana lindung nilai seperti Balyasny, Jain Global, dan Qube, serta perusahaan perdagangan Jane Street, memperluas operasi mereka untuk memungkinkan mereka memperdagangkan pasar yang mendasarinya, memperdalam eksposur mereka terhadap fluktuasi harga global. Ini dapat melibatkan pembelian hak untuk mengangkut gas alam melalui pipa, membeli kapasitas penyimpanan untuk minyak mentah, dan menyimpan listrik dalam baterai canggih sebelum mengosongkannya pada saat permintaan puncak. Perdagangan di pasar ini dapat memberikan keunggulan informasi kepada pelaku pasar. Michael Alfaro, kepala investasi dari dana lindung nilai Gallo Partners, yang berfokus pada energi dan industri, mengatakan bahwa ini adalah "demam emas" informasi. "Saat Anda memperdagangkan komoditas fisik, Anda memiliki akses ke banyak informasi dan Anda mendapatkan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dari pergeseran ekonomi sebelum data sebenarnya masuk," kata kepada Financial Times, dikutip Kamis (18/12/2025). Dana lindung nilai multi-manajer Balyasny telah memperluas tim perdagangan listrik dan peneliti di Eropa dengan merekrut dari perusahaan utilitas seperti Centrica dan Norlys, dan telah menambahkan pedagang gas alam. Sementara Dana lindung nilai multi-strategi Jain Global tahun ini membeli Anahau Energy, yang mengkhususkan diri dalam layanan gas alam, dan sekarang aktif memperdagangkan komoditas tersebut. Di sisi lain, dana lindung nilai kuantitatif Qube memasuki pasar listrik fisik Eropa melalui afiliasi Volta, yang juga baru-baru ini mengajukan permohonan untuk bergabung sebagai anggota NEPOOL, sebuah kelompok penasihat yang membantu menyusun aturan untuk pasar listrik fisik di enam negara bagian AS. Setidaknya sembilan pedagang gas alam dan listrik telah bergabung dengan Qube sejak tahun 2024, menurut analisis profil LinkedIn. Dana lindung nilai sebagian terdorong oleh keuntungan besar yang dinikmati oleh perusahaan perdagangan seperti Trafigura dan Vitol. Dana lindung nilai Citadel juga menghasilkan keuntungan besar pada tahun 2022, karena volatilitas harga gas alam menghasilkan kekayaan bagi para pedagang top, khususnya di Eropa. Citadel telah lama berinvestasi dalam aset energi untuk membantu aktivitas perdagangannya, tetapi tahun ini dana lindung nilai tersebut sangat sibuk dengan berbagai transaksi akuisisi. Pada bulan Maret, mereka mengakuisisi Paloma Natural Gas, yang kemudian berganti nama menjadi Apex Natural Gas, di Louisiana seharga US$1,2 miliar. Pada bulan Oktober, Citadel membeli pedagang energi Jerman FlexPower, yang memiliki anak perusahaan yang mengembangkan proyek baterai skala jaringan sendiri. Baru-baru ini, Apex menyetujui dua kesepakatan transaksi berbeda untuk membeli aset gas alam di Texas dan Louisiana, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Tahun ini lebih tenang bagi hedge fund dan perusahaan perdagangan dibandingkan dengan tahun 2022, karena komoditas seperti minyak dan gas diperdagangkan dalam kisaran yang lebih ketat. Bagi hedge fund besar, berinvestasi di komoditas fisik menawarkan aliran pengembalian terpisah yang secara teoritis membuat hedge fund lebih terdiversifikasi. Potensi keuntungan dari tahun-tahun yang sangat fluktuatif seperti tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, lebih besar daripada periode pengembalian yang lebih rendah. Pedagang fisik dapat memperoleh keuntungan dari lonjakan permintaan yang dapat diantisipasi oleh hedge fund melalui laporan cuaca canggih dan data lainnya. Bahkan, seorang eksekutif di sebuah hedge fund besar mengatakan bahwa tenaga listrik fisik khususnya merupakan titik manis bagi hedge fund karena kemampuan untuk menggunakan teknik analitis untuk mengantisipasi permintaan konsumen akan listrik di seluruh negara bagian AS dan negara-negara Eropa. Dana lindung nilai juga dapat menerima pengiriman komoditas dan menyimpannya untuk jangka waktu tertentu sementara harga turun, dan kemudian menjualnya ketika harga tersebut pulih. Ilia Bouchouev, mitra pengelola di dana lindung nilai New York, Pentathlon Investments, mengatakan bahwa para pelaku keuangan lebih cenderung menyewa baterai atau mengambil kontrak dengan opsi yang tertanam di dalamnya daripada memiliki struktur baterai fisik. "Ini mirip dengan cara bisnis penyimpanan minyak telah bekerja selama beberapa dekade dan baterai hanyalah bentuk penyimpanan baru," katanya. Namun, ini juga membutuhkan pengambilan risiko yang tidak biasa di bidang di luar keahlian tradisional mereka. Perusahaan dana lindung nilai Amaranth runtuh secara spektakuler pada pertengahan tahun 2000-an setelah bermain-main dengan komoditas. Perusahaan tersebut beralih dari berinvestasi dalam obligasi konversi obligasi dan kehilangan 35% dari modal investornya sebesar US$7,5 miliar karena taruhan gas alam yang buruk, meskipun perdagangan ini dilakukan menggunakan kontrak derivatif keuangan, bukan transaksi fisik. Seorang eksekutif di sebuah hedge fund kuantitatif terkemuka yang memperdagangkan komoditas tetapi tidak berada di pasar fisik yang mendasarinya mempertanyakan bagaimana hedge fund dapat berharap untuk bersaing dengan perusahaan perdagangan seperti Vitol, Trafigura, dan Gunvor, serta perusahaan termasuk BP dan Shell. "Perusahaan perdagangan komoditas utama memiliki neraca yang sangat besar dan mereka sebenarnya mengendalikan seluruh rantai pasokan logistik dalam komoditas, dari transportasi hingga penyulingan," katanya. "Dari rantai pasokan ini mereka dapat mengekstrak sejumlah besar informasi berharga." (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
InJourney Pastikan Bandara Sumatra Beroperasi Normal saat Nataru
bot posted a topic in Berita Bisnis
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Angkasa Pura Indonesia[1] (InJourney Airports) memastikan bandara [2]yang ada di wilayah bencana Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh bisa beroperasi dengan normal pada periode libur natal dan tahun baru (Nataru[3]). Setidaknya ada empat bandara di kawasan bencana tersebut yang masuk dalam pengawasan InJourney yakni Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Bandara Minangkabau, Bandara Kualanamu dan Bandara Silangit. "Kita tahu ada beberapa bandara kita yang berada di wilayah yang sedang terdampak bencana, namun bandar udara tersebut sebetulnya juga masuk menjadi tujuan utama pelancong bepergian di akhir tahun," ujar Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi dikutip dari Antara, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kendati, ia menyebutkan operasional bandara-bandara tersebut belum bisa 24 jam. Kecuali, ada informasi dari pihak maskapai sekitar 6-12 jam sebelum melakukan penerbangan. "Kita bisa membuka operasional penerbangan bandara di jam tertentu asalkan pihak Airline melakukan koordinasi 6 sampai 12 jam sebelum penerbangan, maka nanti kita lanjutan koordinasi lainnya seperti ke AirNav. Hal ini juga membuat petugas di bandara pun siaga 24 jam, khusus Nataru," ujarnya. InJourney pun terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk memastikan listrik di bandara tersebut aman dan siap melayani penumpang. "Kita sempat terdampak pemadaman listrik, namun segera pulih, karena bersyukur kita siagakan tim teknisi PLN, kemudian memaksimalkan genset yang ada, sehingga layanan penerbangan pun kembali normal," jelas Wakil Direktur Utama InJourney Airports, Achmad Syahir menambahkan. Pada periode Nataru tahun ini, InJourney menyiagakan 16 ribu personel untuk memastikan pelayanan maksimal di seluruh bandara mereka, terutama pada peak season atau puncak arus mudik di 20-21 Desember 2025 dan puncak arus balik di 2-3 Januari 2026. ====[4] (ldy/sfr) References^ Angkasa Pura Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ bandara (www.cnnindonesia.com)^ Nataru (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber -
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas[1]) Andi Amran Sulaiman[2] mewanti-wanti pelaku usaha agar tidak memainkan stok dan harga pangan[3] menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak yang mencoba meraih keuntungan tidak wajar. "Jangan coba-coba permainkan harga untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Kami tidak akan segan. Jika tidak tegas, pemerintah yang dihujat rakyat," ujar Amran dalam keterangan resmi saat Rapat Koordinasi Pasokan dan Harga Pangan HBKN Nataru di Jakarta, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam forum tersebut, Amran yang juga menjabat menteri pertanian itu menyinggung tekanan tahunan pengendalian harga pangan jelang hari besar keagamaan yang ia sebut dapat membuat 'vertigo'. Ia mengingatkan pengalaman itu tidak boleh terulang. "Aku tidak mau terulang, yang menaikkan harga, aku vertigokan," tegasnya. Amran menjelaskan istilah itu sebagai pengingat agar pemerintah, pelaku usaha, sampai pedagang sama-sama menjaga kestabilan harga. Ia menegaskan kondisi Nataru harus berjalan lancar tanpa lonjakan harga yang membebani masyarakat. "Kita saling menjaga, jangan ada vertigo. Kepala Satgas Pangan, saya tidak ingin ada pedagang yang vertigo tapi ada menteri yang vertigo. Menteri tidak vertigo, pedagang tidak vertigo, dan asosiasi tidak vertigo. Dan saudara kita Natal dan Tahun Baru dengan baik. Kata kuncinya, vertigo kalau ada yang offside," lanjutnya. Satgas Pangan Polri menyatakan siap melakukan pengawasan aktivitas pasar, termasuk potensi penimbunan dan spekulasi menjelang Nataru. "Kami bersama Satgas Pangan Daerah akan fokus pada pengawasan praktik penimbunan dan spekulan yang memanfaatkan momentum hari besar keagamaan nasional," tegas Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak dalam kesempatan sama. Dalam pertemuan tersebut, asosiasi pelaku usaha pangan juga menyampaikan komitmen menjaga pasokan dan mengikuti ketentuan harga. Asosiasi perunggasan dan telur menyebut tidak akan menaikkan harga secara tidak wajar. Importir sapi dan daging menyatakan siap memastikan pasokan lancar dan harga sesuai aturan. Asosiasi perberasan menyatakan dukungan terhadap program intervensi pemerintah dan kepatuhan pada kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah turut memaparkan ketentuan HET dan harga acuan. Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025, HET beras medium dibagi dalam tiga zona, yakni Rp13.500 per kg di zona 1; Rp14 ribu per kg di zona 2; dan Rp15.500 per kg di zona 3. Untuk beras premium, HET zona 1 sebesar Rp14.900 per kg, zona 2 Rp15.400 per kg, dan zona 3 Rp15.800 per kg. Harga acuan penjualan (HAP) telur ayam ras dan daging ayam ras ditetapkan melalui Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024, masing-masing Rp30 ribu per kg dan Rp40 ribu per kg. Sementara itu, HAP daging sapi, cabai, dan bawang merah diatur melalui Peraturan Bapanas Nomor 12 Tahun 2024. Harganya antara lain daging sapi segar paha depan Rp130 ribu per kg, paha belakang Rp140 ribu per kg, paha depan beku Rp105 ribu per kg, daging kerbau beku Rp80 ribu per kg, cabai rawit merah Rp40 ribu-Rp57 ribu per kg, cabai merah keriting Rp37 ribu-Rp55 ribu per kg, dan bawang merah Rp36.500-Rp41.500 per kg. ====[4] (del/sfr) References^ Bapanas (www.cnnindonesia.com)^ Andi Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ harga pangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] merespons Bank Dunia[2] yang memperkirakan defisit APBN[3] akan melebar selama beberapa tahun ke depan. Bank Dunia dalam laporan terbarunya berjudul Indonesia Economic Prospects (IEP) memprediksi defisit APBN 2025 akan tembus 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Bahkan, diramal terus melebar ke 2,9 persen pada 2027 alias mendekati batas 3 persen yang diatur dalam UU Keuangan Negara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ya, suka-suka dia (Bank Dunia). Prediksi boleh, enggak prediksi juga enggak apa-apa, tapi kan selama ini juga sering meleset ... Anda jangan terlalu percaya World Bank!" ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Purbaya menjelaskan APBN berada di bawah kendali Pemerintah Indonesia, bukan pasar. Oleh karena itu, melebar atau tidaknya defisit akan sangat bergantung pada kepiawaian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengendalikan belanja. Di lain sisi, Purbaya menekankan pentingnya kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Pundi-pundi tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Jadi, yang dilakukan oleh World Bank adalah prediksi ceteris paribus, dalam keadaan seperti sekarang, gak ada apa-apa, enggak ada perbaikan. Ya kayak gitulah kalau prediksi makroekonomi, ya gitu, berdasarkan past behavior dari sistemnya. Padahal, kan kita sedang berubah," jelasnya. "Satu lagi, belanja juga kita kendalikan. Artinya, (defisit) bisa aja melebar, bisa saja enggak. Tergantung kebutuhan kita, tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang masih berkesinambungan ke depannya," sambungnya. Berdasarkan laporan realisasi hingga 30 November 2025, APBN tercatat tekor Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen terhadap PDB. Sedangkan UU APBN 2025 memperbolehkan defisit 2,78 persen atau setara Rp662 triliun. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Bank Dunia (www.cnnindonesia.com)^ defisit APBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menargetkan kontrak baru tahun 2026 mendatang sebesar Rp23,5 triliun. Sementara capaian kontrak tahun ini sekitar 92% dari target kontrak. "Kontrak tahun depan kita proyeksikan sekitar Rp 23,5 triliun yang kita proyeksikan di tahun depan," kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Plaza PP Jakarta, Kamis (18/12). Arsyad melanjutkan, PTPP akan mengantongi pendapatan sebesar Rp16 triliun di tahun 2026 mendatang. "Sementara untuk laba masih dievaluasi," imbuhnya. Novel menambahkan, saat ini PTPP juga masih menunggu sejumlah proyek yang akan diumumkan dan mengalami pergeseran waktu pengerjaan. "Kemudian, untuk proyek luar negeri yang masih berjalan terkait dengan jalan kereta api di Filipina. Saat ini masih berjalan karena kontraknya juga cukup lama, kalau tidak salah sampai lima tahun," ungkapnya. Terbaru, PT PP (Persero) Tbk melakukan penandatanganan kontrak proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bengkulu, fasilitas pendidikan terpadu yang akan dibangun di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Penandatanganan kontrak dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, yang menjadi pemilik pekerjaan. Proyek ini menandai langkah PTPP dalam mendukung misi pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi kesenjangan layanan publik antarwilayah. Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Bengkulu memiliki nilai kontrak sebesar Rp501,99 miliar (termasuk PPN) dan didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025-2026. Pekerjaan akan berlangsung dalam jangka waktu 240 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, disusul masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Pembangunan dilakukan di dua lokasi strategis, yaitu Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, yang dipilih untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah perkotaan maupun pesisir selatan Bengkulu. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo [1]memastikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur[2] yang terdampak bencana [3]di Sumatra tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur nasional pada 2026. Ia mengatakan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana sudah dialokasikan khusus. "Inikan anggaran bencana memang khusus ya, khusus dianggarkan bencana, sementara (anggaran infrastruktur) yang rutin tetap kita rutin. Jadi kalau anggaran rutin tetap jalan, terus anggaran bencana itu suatu hal yang terpisah," katanya dalam media briefing di kantornya, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dody mengatakan saat ini anggaran Rp51,8 triliun yang disiapkan pemerintah cukup. Namun, anggaran tersebut bisa berkembang seiring kondisi di lapangan. Ia mengatakan pihaknya masih akan melihat berapa banyak infrastruktur yang harus diperbaiki. "Jadi saya mengatakan per detik ini tanggal 18 Desember 2025 yang angka itu (Rp51 triliun) yang kita pegang. Tapi bagaimana besok pasti akan berubah," ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp51 triliun untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dana tersebut disiapkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di provinsi tersebut. "Biaya yang dibutuhkan dihitung secara umum kurang lebih membutuhkan, dan ini masih terus diupdate karena bisa saja akan ada pertambahan atau pengembangan, itu sekitar Rp 51 triliun untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi," ujar AHY usai rapat koordinasi tanggap bencana Sumatera di kantornya, Kamis (11/12) lalu. Ia menyebutkan anggaran akan berasal dari beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini demi mempercepat proses perbaikan. AHY merinci kebutuhan anggaran perbaikan terdiri dari Rp24 triliun untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh. Lalu, sebesar Rp13 triliun masing-masing untuk penanganan infrastruktur di Sumut dan Sumbar. "Jadi total kurang lebih sekali lagi Rp51 triliun untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi itu," jelasnya. ====[4] (fby/sfr) References^ Dody Hanggodo (www.cnnindonesia.com)^ infrastruktur (www.cnnindonesia.com)^ bencana (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] bakal memimpin sidang 4 kasus yang diadukan pengusaha [2]kepada pemerintah, termasuk masalah premanisme dan pungutan liar (pungli[3]). Aduan itu disampaikan kepada Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id. Purbaya mengungkapkan kasus yang dilaporkan para pengusaha beragam. "Per hari ini (18 Desember 2025) sudah masuk 4 aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum yang belum masuk pengadilan (termasuk premanisme dan pungli), lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Senin (22/12) targetnya akan disidangkan. Saya akan pimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap," sambungnya. Keempat aduan tersebut, menurut Purbaya, saat ini sedang ditangani kelompok kerja (pokja) yang berada di bawah Satgas P2SP. Purbaya menyebut masalah-masalah itu juga disampaikan langsung kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait. Layanan aduan bagi para pengusaha itu pertama kali diluncurkan pada Selasa (16/12) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Satgas P2SP. Purbaya lalu menekankan hadirnya satgas berfungsi untuk menciptakan iklim investasi dan operasional usaha yang sehat. Sang Bendahara Negara berharap pemerintah bisa melakukan debottlenecking tersebut. Berikut 12 kategori isu utama yang bisa dilaporkan: 1. Perizinan berusaha (izin lingkungan, tata ruang, dan sertifikasi) 2. Perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, dan dukungan fiskal 3. Lahan dan tata ruang 4. Energi dan ketenagalistrikan 5. Infrastruktur 6. Ketenagakerjaan 7. Pendanaan dan pembiayaan 8. Impor/ekspor dan logistik 9. Perindustrian 10. Pengadaan barang dan jasa 11. Penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, termasuk premanisme dan pungli 12. Lainnya ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pengusaha (www.cnnindonesia.com)^ pungli (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) secara resmi menandatangani kerja sama strategis dengan PT Danareksa (Persero) (Holding BUMN Danareksa) untuk penyediaan layanan perbankan yang akan mendukung peran Danareksa dalam ekspansi bisnisnya. Secara jangka panjang, BTN berharap dapat menjadi bank pilihan utama atau main operating bank yang melayani berbagai kebutuhan perbankan dan keuangan bagi seluruh anggota holding Danareksa. Kerja sama strategis tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Pendahuluan (Heads of Agreement) yang ditandatangani oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis, (18/12/2025), disaksikan oleh jajaran direksi dan manajemen kedua belah pihak. "Kerja sama ini menjadi salah satu bukti transformasi BTN menjadi bank modern yang siap memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan finansial bagi korporasi dengan skala bisnis yang luas dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Kami berharap nantinya BTN dapat menjadi bank pilihan utama bagi holding Danareksa dan seluruh anggota holding-nya," ujar Nixon di Jakarta, Kamis (18/12/2025). Dalam kesepakatan tersebut, BTN menyediakan total plafon fasilitas pembiayaan sebesar Rp4,5 triliun, yang terdiri dari Committed Corporate Line Facility maksimal Rp2 triliun dan Uncommitted Corporate Line Facility maksimal Rp2,5 triliun. Nixon mengatakan, kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan keuangan Danareksa dengan lebih efisien dan prudent baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, BTN juga menyediakan solusi perbankan terintegrasi untuk holding Danareksa, mulai dari Cash Management System (CMS) untuk operasional perusahaan melalui platform Bale Korpora, layanan payroll dan fasilitas kredit konsumer bagi pegawai, hingga dukungan infrastruktur layanan perbankan bagi seluruh anggota ekosistem Danareksa. "Potensi bisnis dari kerja sama ini sangat besar, baik dari sisi pembiayaan maupun dana pihak ketiga (DPK) karena BTN berkomitmen memberikan solusi secara end-to-end, mulai dari Danareksa sebagai perusahaan holdingnya hingga ke level karyawan di seluruh anggota holdingnya akan kami layani untuk semua kebutuhan finansialnya. Ini menunjukkan BTN mampu menyediakan layanan perbankan yang tidak hanya komprehensif tapi juga kompetitif di market," tutur Nixon. Yadi mengaku yakin bahwa kawasan industri yang modern dan terintegrasi adalah kunci untuk menarik investor global masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, dibutuhkan dukungan finansial dan strategic partnership, seperti dengan BTN. "Kesiapan infrastruktur kawasan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan adalah kunci utama untuk menarik FDI di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada pemerataan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja berkualitas yang selaras dengan Asta Cita," kata Yadi. Sebagai informasi, Danareksa selaku Strategic Holding milik negara dimandatkan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai kawasan industri yang dikelolanya untuk menarik investasi asing yang diharapkan memberikan efek pengganda (multiplier effect) ke banyak sektor dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Hingga saat ini, holding BUMN Danareksa memiliki 12 Entitas Anak dan Entitas Asosiasi. (wur) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyiapkan 44.045 unit hunian sementara (huntara[1]) bagi korban banjir[2] bandang dan longsor di Pulau Sumatra[3]. Mengutip keterangan pers Sekretariat Presiden, huntara itu akan disiapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keseluruhan unit hunian sementara itu tersebar di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan rincian, di Sumatra Barat sebanyak 2.559 unit, Sumatra Utara 5.158 unit, dan paling banyak di Aceh mencapai 36.328 unit. Huntara itu disebut sebagai upaya pemerintah dalam penanganan darurat dan pemulihan awal bagi masyarakat terdampak. Pembangunan hunian sementara ini ditujukan untuk memastikan masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang layak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan. Pemerintah menyebut penyediaan huntara menjadi prioritas agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat segera pulih. Adapun data kebutuhan hunian sementara tersebut bersifat sementara dan masih dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan situasi di lapangan. Pemerintah pun terus berkoordinasi antar kementerian dan daerah guna memastikan pembangunan huntara berjalan dengan optimal dan segera bisa dimanfaatkan masyarakat. Dalam kunjungannya ke Posko Pengungsi di SD 05 Kayu Pasak Palembayan, agam, Sumbar hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut proses pembangunan Huntara sudah mulai dibangun. Ia menargetkan Huntara bagi korban di sana rampung dalam waktu satu bulan. "Bisa selesai, hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu bapak-bapak tidak perlu tinggal di tenda," ucap Prabowo. Selain Huntara, Prabowo menyebut setelahnya pemerintah juga turut menyiapkan hunian tetap bagi warga terdampak. Ia memastikan pemerintah tak tinggal diam dan akan terus berupaya memulihkan keadaan pasca bencana. "Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya, hunian tetap juga lumayan besar ya 70 m2," ucapnya. Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Mengutip situs BNPB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana ini mencapai 1068 orang. Lalu, 190 orang dinyatakan hilang dan tujuh ribu jiwa dinyatakan terluka. Bencana ini juga mengakibatkan 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut terdampak. Dengan 147.236 rumah dinyatakan rusak. ====[4] (mnf/sfr) References^ huntara (www.cnnindonesia.com)^ banjir (www.cnnindonesia.com)^ Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) menyatakan bantuan[2] diaspora dari luar negeri bisa bebas bea masuk asalkan memenuhi ketentuan. Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan bantuan dari luar negeri tetap dikategorikan barang impor dan dikenakan bea masuk. Kendati, Djaka menyebut pembebasan bea masuk dimungkinkan, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Terhadap barang-barang untuk penanggulangan bencana dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Djaka dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Ia menegaskan pengecualian pungutan itu tidak berlaku otomatis. Djaka mengingatkan ada proses yang mesti dilalui agar donasi untuk korban bencana itu bebas pungutan. Dalam hal ini, bantuan harus mengantongi rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) "Yang pasti mengajukan ke Bea Cukai dengan rekomendasi dari BNPB, kemudian BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang ada di daerah. Dengan adanya surat rekomendasi, kita bisa memberikan fasilitas itu (pembebasan bea masuk)," tutur Djaka. Di tempat yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa lalu menanyakan apakah BNPB dan BPBD sudah tahu soal prosedur tersebut. Djaka mengatakan semestinya dua institusi itu sudah paham alur pembebasan bea masuk tersebut. Purbaya lalu menyinggung pemberitaan miring di sejumlah media massa hingga media sosial TikTok. Ia mencontohkan ada pihak-pihak yang melabeli DJBC Kemenkeu serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak punya hati di tengah bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra. "Di TikTok tuh ramai, katanya 'Orang (Kementerian) Keuangan, Pajak, Bea Cukai, segala macam enggak ada hatinya. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajaki juga'. Enggak ada seperti itu sebetulnya!" klarifikasi Purbaya. Purbaya mengungkapkan pihaknya memberikan pembebasan bea masuk bersyarat agar fasilitas itu tidak dimanfaatkan untuk memasukkan impor ilegal. "Asal melalui prosedur tertentu, ya tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung lepas. Nanti kalau enggak (melalui prosedur), ada yang nyolong-nyolong juga tuh, (barang) ilegal masuk. Jadi, enggak benar kata beberapa media (donasi dari luar negeri kena pajak dan bea masuk)," tegasnya. ====[3] (skt/sfr) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ bantuan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Purisentul Permai Tbk (KDTN), emiten yang bergerak di bidang jasa akomodasi dan perhotelan, mengungkap rencana pengambilalihan 86% saham KDTN oleh Ruby Mining Ltd, anak usaha yang dimiliki langsung oleh Huayou Holdings Group, salah satu perusahaan tambang nikel dan material baterai terbesar di China. Huayou Holdings Group merupakan korporasi global yang telah melantai di Bursa Saham China dan dikenal sebagai pemain utama dalam rantai industri baterai kendaraan listrik dunia, dengan lini bisnis terintegrasi mulai dari pertambangan nikel, smelter, HPAL (High Pressure Acid Leaching), material katoda baterai, hingga daur ulang baterai. Di Indonesia, Huayou bukanlah pemain baru. Perusahaan ini telah memiliki setidaknya 9 pabrik smelter, termasuk fasilitas yang menggunakan teknologi HPAL, teknologi kunci untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai bahan baku utama baterai lithium. Salah satu proyek terbesar Huayou adalah Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan industri hijau terintegrasi. IPIP sendiri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah Indonesia dan diproyeksikan menjadi hub industri baterai kelas dunia dengan standar ESG tinggi. Selain Pomalaa, Huayou juga terlibat dalam berbagai proyek strategis lain di Indonesia, termasuk kerja sama dengan Vale Indonesia dan Ford Motor Company, yang semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat rantai pasok baterai global. Berdasarkan data publik dan estimasi industri, total nilai aset Huayou Holdings Group di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun. Angka ini kontras dengan kapitalisasi pasar KDTN saat ini yang masih berada di kisaran Rp1,2 triliun. Perbedaan skala yang sangat besar ini memunculkan spekulasi kuat di kalangan pelaku pasar bahwa KDTN berpotensi menjadi kendaraan publik (listed vehicle) bagi ekspansi aset dan bisnis Huayou di Indonesia. Apabila ke depan terjadi pengalihan atau injeksi aset melalui skema korporasi seperti right issue, private placement, atau aksi korporasi lainnya, maka valuasi KDTN dinilai masih sangat undervalued dibandingkan potensi fundamental yang dapat terbentuk. Bahkan, dengan pendekatan valuasi berbasis aset dan kapitalisasi pasar, sejumlah pelaku pasar menilai harga saham KDTN secara teoritis dapat berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan posisi saat ini yaitu di level Rp. 144.000 / lembar apabila integrasi aset Huayou terealisasi secara resmi. Masuknya Huayou Holdings Group melalui Ruby Mining Ltd membuka peluang besar bagi KDTN untuk mengalami transformasi bisnis secara fundamental, dari emiten perhotelan menjadi perusahaan dengan eksposur langsung ke industri nikel dan baterai kendaraan listrik, salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat secara global. KDTN dinilai berpotensi menjadi salah satu emiten strategis baru di sektor energi hijau dan kendaraan listrik di Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini, manajemen KDTN belum mengumumkan secara rinci rencana lanjutan pasca pengambilalihan saham tersebut. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber