bot

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui lima nama untuk mengisi kekosongan pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun posisi yang disetujui adalah Ketua, Wakil Ketua dan 3 Kepala Eksekutif OJK. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai rapat internal pasca pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) yang digelar hari ini, Rabu (11/3/2026). Keputusan tersebut diambil dari hasil musyawarah dan mufakat oleh Komisi XI. Berikut adalah nama-nama calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK yang disetujui oleh Komisi XI DPR-RI: Ketua: Friderica Widyasari Dewi Wakil Ketua: Hernawan Bekti Sasongko Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD): Adi Budiarso KE Edukasi & Perlindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono Alasan DPR Pilih 5 Nama Jadi Bos OJK Misbakhun mengungkapkan pemilihan lima bos OJK baru ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan sejumlah dasar pertimbangan. "Pertama bahwa kenapa kita menetapkan kembali Ibu Kiki (Friderica) karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respon yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental," ujar Misbakhun. Dirinya juga mengapresiasi Hasan Fauzi yang dinilai memberikan respons-respons yang sangat memadai terhadap beberapa isu MSCI. Kelima calon terpilih menurut Misbakhun bisa merepresentasikan dan melakukan presentasi yang sangat bagus saat fit and proper test yang terbuka dan masyarakat bisa mengetahui secara khusus. "Sehingga pilihan-pilihan itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya berdasarkan kemampuan, kapasitas dan kemampuan dan kompetensi yang mereka miliki," terang Misbakhun. Sementara itu, Misbakhun juga menilai Adi Budiarso sebagai seorang yang sudah sangat lama berkarir di sektor keuangan memiliki banyak nilai positif. "Adi Budiarso menentukan banyak kebijakan di aturan-aturan dan regulasi mulai di undang-undang P2SK dia terlibat dan kalau kita tempatkan dia di bursa mengelola soal bursa kripto dan sebagainya dia sangat mengerti dan memahami apa yang berkaitan dengan aset digital," jelas Misbakhun. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] berencana menunjuk utusan khususnya di tiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN[2]). Ia menyampaikan itu dalam tasyakuran HUT ke-1 BPI Danantara, Jakarta, Rabu (11/3). "Mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola," ujar Prabowo. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan kinerja Danantara harus diawasi betul, menurutnya holding perusahaan pelat merah itu merupakan aset penting bagi Indonesia. Selain itu, ia menyebut Danantara juga telah diawasi. Ia menyinggung salah satunya keberadaan Dewan pengawas. Menurutnya, dewan pengawas juga cukup kuat. "Hampir semua Menko ada di situ, ya kan. Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, awasi. Kejaksaan, polisi, Panglima TNI semua ikut mengawasi," ucapnya. Prabowo menyatakan Indonesia ke depan harus terus bersatu dan rukun, khususnya di tengah kondisi global yang tak menentu. Ia pun berpesan kepada jajaran Danantara untuk senantiasa waspada dan menjaga diri. "Saudara-saudara sekalian, jaga selalu, banyak sovereign wealth fund yang rugi. Banyak sovereign wealth fund di negara yang paling kaya pun rugi akibat tidak baik management-nya," ucap dia. ====[3] (mnf/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto [1]memperingatkan jajaran BPI Danantara[2] untuk memberikan laporan yang jujur terhadapnya. Hal itu Prabowo sampaikan dalam pidatonya di acara tasyakuran HUT ke-1 BPI Danantara, Jakarta, Rabu (11/3). "Hasil sudah kelihatan, saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar, jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan, saya kasih peringtan keras ini," ujar Prabowo. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Prabowo menyebut berdasarkan laporan yang diterima, manajemen Danantara telah memberikan hasil yang positif. Ia mengaku mendapat laporan yang menunjukkan return on asset holding BUMN itu selama 2025 meningkat lebih dari 300 persen. "Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen," ujar dia. Hal tersebut, sambung Prabowo, kian menguatkan keyakinannya membentuk BPI Danantara. "Tidak mungkin kita kelola 250 perusahaan bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, seribu perusahaan lebih, tidak ada pelajaran manajemen di manapun di dunia 1 manajemen bisa kelola seribu entitas," ucapnya. Prabowo resmi meluncurkan BPI Danantara pada Senin (24/2/2025). "Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti penting karena Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi. Tapi jadi instrumen pembangunan nasional," ujar Prabowo saat peluncuran di Istana Merdeka. Peluncuran dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Istana Kepresidenan. Kemudian, PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. ====[3] (mnf/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mematok Return on Asset (RoA) dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di atas 5%. Bahkan menurut Prabowo perusahaan baik adalah yang memiliki RoA minimal 10%. Prabowo mengatakan bahwa saat ini Return on Asset dari Danantara ini sudah meningkat 300% dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi hal itu masih jauh dari target yang diharapkan. "Ini masih jauh dari sasaran kita. Saudara-saudara, perusahaan yang baik return on asset harusnya minimal 10%. Kalau yang bagus 12%, yang hebat 15%. Kita harus memiliki target yang bagus yaitu 10%. Tapi kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai," kata Prabowo, Tasyakuran 1 Tahun Danantara, Rabu (11/3/2026). Prabowo mengatakan bahwa ROA yang dihasilkan Danantara saat ini baru 5%, dan masih jauh dari target. Pasalnya dari aset BUMN yang bernilai hingga US$ 1.000 triliun itu, BUMN seharusnya memberikan ROA hingga US$ 50 miliar. "Kalau hanya 5% Return on Asset berarti Danantara harus kembalikan ke negara US$ 50 miliar tiap tahun, US$ 50 miliar adalah Rp 800 triliun. Jadi pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh," kata Prabowo. "Tapi tidak mengapa, saya yakin dan percaya kunci dari manajemen yang baik adalah di hati, di jiwa, karena itu dalam tahun pertama saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat atas prestasi Saudara-saudara, tapi saya ingatkan sasaran masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return 5% minimal kembali ke negara, US$ 50 miliar minimal," tambahnya. Dalam kesempatan itu Prabowo juga mengaku mendapat laporan positif terkait kinerja Danantara sepanjang tahun 2025 . "Saya dapat laporan, saya cukup gembira, return on asset satu tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen. Ini cukup baik. Dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini. Bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen," ujar Prabowo. "Tidak mungkin kita mengelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, 1000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen di mana pun di dunia, satu manajemen bisa mengelola 1000 entitas," lanjut ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut. (dce) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Dicky Kartikoyono menjadi Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Friderica Widyasari Dewi. Friderica Widyasari Dewi sendiri kini mengisi jabatan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar yang mundur akhir Januari lalu usai rentetan kabar buruk menimpa pasar modal RI, dipicu oleh pembekukan saham Indonesia di indeks MSCI. Mengutip laman resmi BI, Dicky Kartikoyono lahir di Jakarta pada 1967. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Bidang Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada 1994. Kemudian Dicky melanjutkan Pendidikan di George Washington University dan mendapatkan gelar Master di Bidang Project Management pada 1999. Dirinya memulai karir di Bank Indonesia sejak 1995 dan saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak tahun 2023. Sebelumnya, Dicky pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (2022-2023), Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022), Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022). Dicky mungkin merasa dejavu, pasalnya tahun lalu namanya juga masuk dalam calon Deputi Gubernur BI yang tertera dalam surat Presiden bernomor R-22/Pres/05/2025 yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 1 Juli 2025, ia pun menjalani fit and proper test di hadapan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta. Pada waktu itu, ia menjabarkan misinya untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien melalui infrastruktur pembayaran dan data yang menjadi kunci. Ia juga menjelaskan misi lainnya untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang terpercaya dan sehat. ekosistem digital menurutnya akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dengan cara membuka potensi yang luas bagi UMKM serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaulat melalui akses keuangan bagi sektor usaha. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Adi Budiarso menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Hasan Fawzi. Hasan Fawzi sendiri kini mengisi jabatan Pengawas Pasar Modal OJK menggantikan Inarno Djajadi yang mundur akhir Januari lalu usai rentetan kabar buruk menimpa pasar modal RI, dipicu oleh pembekukan saham Indonesia di indeks MSCI. Mengutip laman Kementerian Keuangan, Adi lahir di Salatiga, pada tahun 1970 dan meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997. Pada tahun 2001, Adi berhasil memperoleh gelar Master of Accounting dari University of Southern California and dilanjutkan dengan gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra di tahun 2014. Mengawali karir sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tahun 1990. Sebelum bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, pernah menjabat sebagai Kepala Central Transformation Office (CTO) pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan tahun 2014 - 2018. Adi juga pernah mengemban amanat sebagai Sekretaris Kerja Panitia Nasional 2018 Annual Meetings IMF-World Bank Group tahun 2018 di Bali. Lalu Adi pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilatera, Badan Kebijakan Fiskal. Pada 24 Agustus 2020, Adi dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2025 dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Komisi XI DPR memutuskan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hernawan dipilih setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan hari ini, Rabu (11/3/2026). Sebagai informasi, Hernawan bukan wajah baru di OJK. Saat ini dia menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sejak 2023. Selain itu dia juga tercatat sebagai komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia sejak 2022. Sebelum itu, Hernawan diketahui sebagai pejabat karier di Bank Indonesia dan kemudian berpindah ke OJK. Dia sempat menjabat sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (2016-2017), Advisor Senior/Deputi Komisioner Strategic Committee Otoritas Jasa Keuangan (2017-2020), dan Deputi Komisioner Internasional dan Riset Otoritas Jasa Keuangan (2020-2022). Saat di Bank Indonesia, Hernawan sempat duduk sebagai Senior Ekonomis untuk Bank Indonesia, New York (2003-2006) dan Kepala Divisi/Analis Ekonomi Senior Departemen Internasional Bank Indonesia (2010-2013). Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai komisaris independen PT Elnusa Tbk (ELSA) pada 2022-2024. Mengutip laman PT KBI, Hernawan menamatkan sarjana di Universitas Kristen Indonesia. Lalu dia melanjutkan studi magister di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. Adapun selain Hernawan, Komisi XI DPR juga memutuskan Friderica Widyasari Dewi sebagai ketua dewan komisioner OJK, Hasan Fawzi sebagai Kepala eksekutif pengawas pasar modal, Adi Budiarso menjadi kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, dan Dicky Kartikoyono sebagai kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen. (mkh/mkh) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Hasan Fawzi untuk mengisi kekosongan posisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, Hasan telah lebih dulu dilantik menjadi Pejabat Sementara (Pjs) pengawas pasar modal OJK menggantikan Inarno Djajadi yang mundur akhir Januari lalu usai rentetan kabar buruk menimpa pasar modal RI, dipicu oleh pembekukan saham Indonesia di indeks MSCI. Sebelumnya, Hasan dilantik sebagai kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto merangkap anggota dewan komisioner OJK pada 2023 silam. Sebelumnya, Hasan Fawzi diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2018. Mengutip laman OJK, Hasan lahir di Purwakarta pada tanggal 27 April 1970. Ia meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1993 dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas LÍAE de Grenoble, Universite Pierre Mendes, France. Selain itu, Hasan Juga memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 2008. Hasan memulai karir di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem (1993-1997), kemudian bergabung dengan KPEI dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi (1997-2008). Menjadi Direktur PT Penilai harga Efek Indonesia/PHEI (2008-2012) dan Direktur Utama KPEI selama dua periode (2012-2015 dan 2015-2018). (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan dukungan transportasi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026. Melalui program Mudik Gratis BUMN, perseroan menyediakan ratusan bus untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan lebih aman dan terorganisasi. Program ini menjadi bagian dari upaya BRI mendukung kelancaran arus mudik nasional yang setiap tahun mengalami peningkatan mobilitas. Inisiatif tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih nyaman selama periode libur Idul Fitri. Pada pelaksanaan tahun ini, BRI menyediakan total 175 unit bus bagi para pemudik. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi BRI dengan Badan Pengaturan (BP) BUMN dalam kegiatan Mudik Gratis BUMN 2026 yang mengusung tema 'Mudik Aman Berbagi Harapan'. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebanyak 100 bus disiapkan untuk mengangkut sekitar 5.000 pemudik dari Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Rute yang dilayani meliputi Jakarta–Yogyakarta, Jakarta–Wonogiri, dan Jakarta–Surabaya. Selain itu, BRI juga menyediakan tambahan 75 bus bagi masyarakat yang ingin kembali ke wilayah Padang, Sumatra Barat. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung mobilitas pemudik selama periode Lebaran 2026. Corporate Secretary BRI, Dhanny, mengatakan bahwa BRI terus berupaya mengambil peran aktif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari Danantara, perusahaan berkomitmen mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi publik. Menurutnya, penyediaan ratusan bus ini diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi selama periode mudik. Langkah tersebut juga dinilai dapat berkontribusi pada upaya menekan kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan di jalan raya. “Program ini ditujukan untuk mendukung perjalanan aman dan nyaman sampai ke tujuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3). Dhanny menambahkan, program mudik gratis ini tidak hanya menyediakan transportasi tanpa biaya bagi masyarakat. BRI juga memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang. Perseroan melakukan berbagai persiapan untuk memastikan perjalanan berlangsung lancar. Hal tersebut mencakup pemeriksaan kelayakan armada hingga kesiapan pengemudi yang bertugas mengantar para pemudik. “Mulai dari kelayakan armada, kesiapan pengemudi, hingga koordinasi dengan pihak terkait menjadi bagian dari persiapan matang yang dilakukan BRI demi memastikan perjalanan para pemudik berlangsung lancar,” imbuh dia. Di samping itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak guna mendukung kelancaran perjalanan selama masa mudik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan serta memastikan perjalanan para pemudik dapat berjalan sesuai rencana. Program Mudik Gratis BUMN sendiri merupakan kegiatan yang secara rutin dilaksanakan oleh berbagai perusahaan milik negara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman sekaligus mendukung pengelolaan arus mudik secara lebih tertib. Dengan dukungan transportasi tersebut, BRI berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman. Perseroan juga ingin terus berkontribusi dalam berbagai inisiatif yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas. Melalui program ini, BRI menegaskan komitmennya untuk hadir dalam berbagai momentum penting masyarakat, termasuk saat perayaan Idul Fitri. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman dengan perjalanan yang lebih lancar dan aman. (rir) Sumber

Daftar Isi Berikut Profil Singkat Friderica Widyasari Dewi[1] Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Friderica Widyasari Dewi untuk mengisi kekosongan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, Friderica telah lebih dulu dilantik menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Ketua OJK menggantikan Mahendra Siregar yang mundur akhir Januari lalu usai rentetan kabar buruk menimpa pasar modal RI, dipicu oleh pembekukan saham Indonesia di indeks MSCI. Sebagai Ketua OJK, Friderica hadir dengan rekam jejak panjang, pemahaman mendalam, dan pengalaman lintas peran di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal. Bagi pelaku industri, regulator, hingga investor ritel, nama Friderica, bukanlah sosok baru. Selama lebih dari dua dekade, ia menapaki hampir seluruh mata rantai ekosistem pasar modal Indonesia: dari operator bursa, lembaga infrastruktur, pelaku industri, hingga regulator. Karier Friderica sendiri dibangun secara bertahap dan konsisten. Ia mengawali kiprahnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kemudian dipercaya menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Pengembangan Pasar. Peran ini membuatnya bersentuhan langsung dengan isu pendalaman pasar, peningkatan jumlah investor, serta penguatan kualitas emiten. Pengalaman tersebut berlanjut ketika Friderica memimpin PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Utama. Di bawah kepemimpinannya, KSEI mencatat berbagai lompatan penting, terutama dalam digitalisasi layanan dan peningkatan keamanan sistem penyimpanan efek, fondasi krusial bagi kepercayaan pasar. Sebelum masuk ke OJK, Friderica juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas, memperkaya perspektifnya dari sisi pelaku industri dan interaksi langsung dengan dinamika investor. Friderica meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), melanjutkan MBA di California State University, Amerika Serikat, dan menuntaskan program doktoral di UGM. Disertasi doktoralnya secara khusus mengkaji struktur kepemilikan, nilai perusahaan, dan risiko pada perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia. Selama di OJK, Friderica dikenal sebagai salah satu motor penguatan pengawasan perilaku pasar (market conduct). Ia memandang integritas pasar tidak hanya ditentukan oleh kecukupan modal dan kepatuhan administratif, tetapi juga oleh perilaku pelaku usaha jasa keuangan terhadap konsumen dan investor. Komitmen ini mengantarkan Friderica dipercaya menjadi bagian dari OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE) serta Governing Council FinCoNet, memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global terkait perlindungan konsumen keuangan. Berbagai penghargaan nasional yang diterima Friderica dalam beberapa tahun terakhir menegaskan reputasinya sebagai pemimpin yang konsisten dan berpengaruh di sektor jasa keuangan. Namun, tantangan ke depan dinilai tidak ringan. Berbagai pengamat menilai, kepemimpinan Friderica di OJK akan diuji oleh dinamika pasar modal yang semakin kompleks: volatilitas ekonomi global, digitalisasi dan inovasi produk keuangan, hingga meningkatnya partisipasi investor ritel dan kompleksnya upaya pelindungan konsumen. Penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai pimpinan OJK menandai babak baru dalam tata kelola sektor jasa keuangan Indonesia. Bukan hanya karena ia perempuan pertama di posisi tersebut, tetapi karena ia membawa kombinasi langka: pengalaman lapangan, ketajaman akademik, dan visi pengawasan yang adaptif. Di tengah tuntutan pasar yang semakin cepat dan kompleks, Friderica hadir sebagai arsitek kebijakan yang memahami bahwa kepercayaan adalah mata uang utama sektor jasa keuangan. Dan sektor keuangan Indonesia kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan yang lahir dari proses panjang, bukan sekadar momentum. Berikut Profil Singkat Friderica Widyasari Dewi Nama Lengkap:Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A. Pendidikan: Doktor (S3) - Universitas Gadjah Mada, 2019 Lulus dengan predikat Cumlaude Master of Business Administration (MBA) - California State University of Fresno, Amerika Serikat, 2004 Sarjana Ekonomi (S.E.) - Universitas Gadjah Mada, 2001 Jabatan dan Pengalaman Profesional: 2026 - sekarang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK 2022 - 2026 Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020 - 2022 Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas 2016 - 2019 Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 2015 - 2016 Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 2009 - 2015 Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Penugasan dan Peran Strategis Nasional 2023 - sekarang Koordinator Dewan Pembina Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) 2023 - sekarang Anggota Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Keterlibatan Internasional 2022 - sekarang Advisory Board OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE) 2022 - sekarang Governing Council International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet) Publikasi Buku Cara Bijak Mengelola Portofolio Investasi Pengawasan Market Conduct: A Game Changer Penghargaan Indonesia Outstanding Women Leader in Financial Services 2025 - CNN Indonesia BIG 40 Awards 2025 kategori Consumer Protection Governance Strategist - Bisnis Indonesia The Most Outstanding Woman 2025 - Infobank (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [2] [Gambas:Video CNBC] [3] References^ Berikut Profil Singkat Friderica Widyasari Dewi (www.cnbcindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui lima nama untuk mengisi kekosongan pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun posisi yang disetujui adalah Ketua, Wakil Ketua dan 3 Kepala Eksekutif OJK. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai rapat internal pasca pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) yang digelar hari ini, Rabu (11/3/2026). Keputusan tersebut diambil dari hasil musyawarah dan mufakat oleh Komisi XI. Berikut adalah nama-nama calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK yang disetujui oleh Komisi XI DPR-RI: Ketua: Friderica Widyasari Dewi Wakil Ketua: Hernawan Bekti Sasongko Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD): Adi Budiarso KE Edukasi & Perlindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono Lima nama yang terpilah di atas untuk selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 12 Maret 2025 akan ditetapkan DPR dalam Rapat Paripurna. Diketahui Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengirimkan daftar 10 nama calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pilihannya ke DPR RI, untuk diuji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di Komisi XI, hari ini, Rabu (11/3/2026). Adapun 10 nama adalah hasil seleksi dari total 20 nama calon yang telah lolos seleksi administratif panitia seleksi atau pansel ADK OJK, berdasarkan hasil fit and proper test, untuk mengisi lima kursi ADK OJK. Berikut ini daftar 10 nama calon ADK OJK yang tadi pagi mengikuti fit and proper: 1. Friderica Widyasari Dewi 2. Agus Sugiarto 3. Hernawan Bekti Sasongko 4. Ari Zulfikar 5. Hasan Fawzi 6. Darmansyah 7. Dicky Kartikoyono 8. Danu Febrianto, 9. Adi Budiarso 10. Anton Daryono (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Prabowo Subianto[1] menghadiri Tasyakuran HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara [2]di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3). Prabowo tampak hadir dengan mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam. Setibanya di ruangan, Prabowo duduk di depan. Ia duduk diapit oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dan Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rosan pun berterima kasih kepada Prabowo karena bersedia hadir di Danantara pada HUT pertama Danantara ini. "Yang terhormat yang kita cintai dan banggakan bersama, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini," ujar Rosan. Dalam kesempatan itu, turut hadir juga Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PMK Pratikno, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PM Muhaimin Iskandar, hingga Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamenkeu Suahasil Nazara, hingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. ====[3] (mnf/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat dengan menerapkan layanan operasional terbatas di sejumlah kantor cabang pada momen libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Upaya tersebut diwujudkan dengan 23 outlet yang beroperasi secara terbatas pada 20 Maret 2026, dan 32 outlet pada 23 Maret 2026 dengan jam layanan pukul 10.00-12.00 waktu setempat. Dengan layanan ini, masyarakat tetap dapat melakukan berbagai transaksi seperti setoran BBM Pertamina dan Bulog, penerimaan negara, serta layanan setoran, penarikan, dan pemindahbukuan antarrekening BNI dengan batas maksimal Rp25 juta per rekening per hari. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, layanan operasional terbatas tersebut merupakan bagian dari komitmen BNI untuk tetap hadir melayani kebutuhan nasabah, terutama pada momen penting seperti libur Lebaran. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Layanan operasional terbatas ini disiapkan agar masyarakat tetap dapat melakukan transaksi perbankan penting selama periode libur Idul Fitri," ujar Okki dalam keterangan tertulis. Selain di kantor cabang, BNI juga memastikan dukungan operasional berupa layanan O-Branch atau Mobil Gerak BNI yang ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mempermudah jangkauan masyarakat, terutama di wilayah yang belum tersedia fasilitas ATM maupun CRM BNI. Okki menegaskan, penyediaan layanan ini merupakan wujud komitmen BNI untuk melayani nasabah dengan sepenuh hati, bahkan di tengah periode libur panjang. "BNI terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan perbankan yang aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk selalu hadir dan melayani sepenuh hati bagi nasabah di berbagai situasi, termasuk pada masa libur Lebaran," tutur Okki. Lebih lanjut, BNI juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal digital perbankan yang tersedia selama 24 jam, seperti aplikasi wondr by BNI, BNIdirect, ATM, serta berbagai layanan perbankan elektronik lainnya. "Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital BNI yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja guna mendukung kelancaran transaksi selama masa libur Lebaran," kata Okki. Dengan kombinasi layanan kantor cabang terbatas, mobil layanan perbankan, serta kanal digital yang beroperasi sepanjang waktu, BNI berkomitmen melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat secara mudah, aman, dan nyaman selama libur Idul Fitri. Informasi lebih lanjut terkait operasional terbatas BNI dapat diakses di sini[1]. (rea/rir) ==== [2] References^ di sini (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan kebahagiaannya karena Return on Assets (ROA) Danantara Indonesia telah meningkat 300% sepanjang tahun 2025. Sebagai catatan, ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa menguntungkan suatu perusahaan relatif terhadap total asetnya. Mulanya, Prabowo bersyukur lantaran Indonesia memiliki Danantara yang bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund (SWF) lain di dunia. "Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin keenam, ketujuh terbesar di dunia, ya. Kita juga bersyukur bahwa manajemen satu tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang bener, hasil sudah kelihatan," katanya. Prabowo lantas mengaku mendapat laporan positif terkait kinerja Danantara Indonesia sepanjang tahun lalu. "Saya dapat laporan, saya cukup gembira, return on asset satu tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen. Ini cukup baik. Dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini. Bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen," ujar Prabowo. "Tidak mungkin kita mengelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, 1000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen di mana pun di dunia, satu manajemen bisa mengelola 1000 entitas," lanjut ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut. (miq/miq) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengaku, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah turut mempengaruhi aktivitas penerbangan internasional. Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Achmad Syahir mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan terhadap situasi yang terjadi di kawasan tersebut. "Jadi kalau misalnya bapak ibu mengikuti juga, ada on off-nya. Jadi pada saat kondisi disana di tujuan (negara) tidak kondusif, otomatis itu off. Jadi kami disini juga dalam konteks menyesuaikan," ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (11/3/2026). Ia menjelaskan, kondisi geopolitik yang masih berlangsung membuat operasional penerbangan bersifat dinamis, bahkan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi keamanan di negara tujuan. Ia menyebut, dalam kondisi tertentu penerbangan dapat dihentikan sementara merespon situasi yang sedang terjadi. "Menyesuaikan apabila memang dibuka, kita disini melayani. Tapi kalau misalnya disana di-close juga itu akan tidak bisa," ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama InJourney Maya Watono juga mengatakan hal senada. Dinamika geopolitik yang terjadi merupakan fenomena global yang berada di luar perencanaan bisnis InJourney. "Ini bukan sesuatu yang saat kita, even kemarin kita diskusi, kita saat membuat planning di 2026 itu kita pastinya tidak mempertimbangkan ada sesuatu geopolitical dynamic seperti ini," sebutnya. Namun, sebagai industri ekosistem bandar udara dan pariwisata, pihaknya telah menyiapkan fasilitas parkir pesawat (parking stands) di sejumlah bandara yang dikelolanya untuk maskapai internasional. Khususnya, maskapai Timur Tengah yang sedang menyesuaikan situasi di negaranya. Maskapai yang berpotensi memanfaatkan fasilitas parkir tersebut antara lain Emirates, Etihad Airways, dan Qatar Airways. Pesawat-pesawat tersebut rencananya akan diparkir di sejumlah bandara di Indonesia yang memiliki kapasitas memadai seperti Lombok dan Kertajati. "Dari Emirates, dari Etihad, dari Qatar akan parkir di bandar-bandar kami karena ada kebutuhan itu. Jadi itu salah satu untuk kontribusi kami juga," ungkapnya. Maya menambahkan, saat ini jumlah pesawat internasional yang akan parkir di bandara yang dikelolanya masih dalam tahap perhitungan karena pembahasan dengan maskapai baru dilakukan. "(Ketiga maskapai) Ini akan kami sebar di beberapa bandara kami yang memang memiliki kapasitas parkir untuk tiga masyarakat tersebut. Jumlahnya sedang dihitung, karena ini baru akan kita, baru kemarin ini kita diskusi, jadi ya pastinya kami akan siapkan sebanyak mungkin yang dibutuhkan, terutama di bandara-bandara kami yang memang memiliki kapasitas untuk itu," jelasnya. Upaya tersebut, kata Maya, sebagai bagian dari kontribusi perusahaan pelat merah dalam membantu penanganan krisis industri maskapai global. "an pastinya kan mereka melihat tetangga-tetangga kita ya, juga di Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya, kami siap untuk menampung itu sebenarnya. Jadi memang ini saya rasa sesuatu yang bisa kami kontribusikan juga ya untuk dalam krisis ini," tutupnya. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hernawan Bekti Sasongko menekankan pentingnya percepatan birokrasi dalam pengambilan keputusan di OJK. Hal ini disampaikan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon ADK OJK pada Rabu (11/03/2026). Hernawan menilai kejelasan kepemimpinan kolektif di OJK perlu segera dipertimbangkan dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Kepemimpinan kolektif OJK diketahui merupakan sistem tata kelola tertinggi di mana keputusan strategis pengawasan sektor jasa keuangan diambil bersama oleh anggota Dewan Komisioner secara kolegial. Menurutnya, persoalan mendasar yang dihadapi OJK saat ini adalah proses pengambilan keputusan yang masih panjang dan lambat. Oleh karena itu, mekanisme pengambilan keputusan dinilai perlu dipangkas agar lebih sederhana dan responsif. "Lalu paling mendasar, simple decision making-nya panjang dan lambat itu mungin harus ada bisa dicut," ungkap Hernawan di depan Komisi XI DPR RI, di Jakarta. Hernawan juga menilai OJK memiliki modal kelembagaan yang kuat dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, yang tercermin dari berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga tersebut. Ia mencontohkan OJK memiliki sekitar 4.700 pegawai yang tersebar di 39 kantor di seluruh Indonesia dengan latar belakang keahlian yang beragam. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.500 pegawai memiliki pendidikan tinggi, terdiri dari sekitar 3.100 lulusan S1, 1.400 lulusan S2, dan 44 orang bergelar S3. Selain itu, sekitar 2.700 pegawai OJK telah mengantongi sertifikasi profesi, baik di bidang pengawasan maupun sertifikasi profesional lainnya. Hal ini menunjukkan kapasitas sumber daya manusia OJK yang sebenarnya cukup memadai untuk mendukung penguatan pengawasan sektor jasa keuangan. Di sisi lain, dukungan legislatif terhadap penguatan kapasitas lembaga juga dinilai cukup besar, termasuk melalui peningkatan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan. Secara demografis, sekitar 76,8% pegawai OJK juga berasal dari generasi milenial dan generasi Z yang dinilai adaptif terhadap transformasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama OJK ke depan adalah mengoptimalkan potensi yang ada melalui transformasi internal yang mendasar. Transformasi tersebut mencakup penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi sebagai tulang punggung data pengawasan. Hernawan menambahkan OJK diharapkan tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga mampu mengarahkan perkembangan pasar keuangan secara lebih strategis. Dalam konteks tersebut, transformasi OJK perlu diarahkan untuk mereposisi lembaga tersebut sebagai strategic financial authority. (mkh/mkh) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berhasil mencatatkan EBITDA yang disesuaikan (adjusted EBITDA) sebesar Rp2 triliun di 2025. Capaian ini berada di atas pedoman kinerja (guidance) perseroan yang sebelumnya dipatok pada rentang Rp1,8 triliun hingga Rp1,9 triliun. Khusus untuk kuartal 4, EBITDA grup yang disesuaikan juga melesat 106% menjadi Rp672 miliar, dari kuartal IV-2024 sebesar Rp326 miliar. Berdasarkan siaran pers, Rabu (11/3), pendapatan bersih Grup GoTo setahun tumbuh 24% (year on year/YoY) menjadi Rp18,3 triliun secara proforma. Pertumbuhan ini didorong kenaikan jumlah pengguna bertransaksi tahunan (Annual Transacting Users) sebesar 24% menjadi 66 juta di seluruh ekosistem. Adapun secara faktual, pendapatan bersih Grup GoTo naik 15% menjadi Rp18,32 triliun, dari tahun sebelumnya Rp15,89 triliun. Khusus untuk kuartal 4, pendapatan bersih GoTo juga naik 19% menjadi Rp5,03 triliun dari kuartal 4-2024 Rp4,23 triliun. Direktur Utama GoTo, Hans Patuwo, mengatakan pertumbuhan laba diperkirakan akan terus berlanjut di seluruh lini bisnis Financial Technology dan On-Demand Services sepanjang 2026. "Untuk unit usaha On-Demand Services, kami memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat pada paruh kedua tahun ini seiring peningkatan kemampuan kami dalam melayani segmen mass market dengan lebih baik," katanya, dalam siaran pers, Rabu (11/3/2026). "Untuk mewujudkannya, kami akan tetap fokus memberikan solusi nyata sesuai kebutuhan konsumen, baik di segmen affluent maupun mass market, sembari terus berinvestasi pada kapabilitas utama yang memungkinkan kami menghadirkan solusi tersebut," katanya. Direktur Keuangan Grup GoTo, Simon Ho menambahka kinerja perusahaan mencerminkan keberhasilan yang terus berlanjut dalam upaya mencetak pertumbuhan pendapatan (top-line) dan meningkatkan profitabilitas (bottom-line). "Kami kembali mencetak rekor EBITDA Grup yang disesuaikan3, ditopang oleh peningkatan pendapatan bersih, disiplin biaya, dan operating leverage yang positif," ujarnya. Arus Kas Sepanjang tahun lalu, GoTo mampu mencatatkan arus kas bebas yang disesuaikan (adjusted free cash flow) positif sebesar Rp966 miliar untuk tahun penuh 2025. Meski demikian, GoTo masih membukukan rugi periode berjalan sebesar Rp1,50 triliun, terpangkas 73% dari rugi periode berjalan di 2024 sebesar Rp5,47 triliun. Khusus untuk kuartal 4, rugi periode berjalan dipangkas hingga 45% menjadi Rp505 miliar, dari kuartal 4-2024 yang rugi hingga Rp926 miliar. Sementara itu, rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dipangkas 77% menjadi sisa Rp1,19 triliun. "Kami juga mencatatkan peningkatan arus kas bebas yang disesuaikan positif, sebuah indikasi yang jelas dari penguatan fundamental bisnis dan alokasi modal yang efektif. Kinerja setahun penuh ini juga menjadi fondasi solid untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan profitabilitas seiring fokus kami menjalankan strategi di tahun 2026," kata Simon. Untuk bisnis GoTo Financial (GTF), nilai transaksi bruto (GTV) inti naik 54% menjadi Rp370 triliun, ditopang kuatnya segmen pembayaran konsumen, pertumbuhan pengguna dan transaksi. Unit usaha fintech mencapai rekor 600 juta lebih transaksi bulanan di Desember 2025, naik 76% YoY seiring dengan penambahan fitur-fitur baru. Pendapatan bersih GTF melejit 62% YoY menjadi Rp5,8 triliun, didukung ekspansi nilai buku (outstanding) pinjaman konsumen dan pertumbuhan transaksi pembayaran. Pendapatan pinjaman GTF juga melesat 95% YoY menjadi Rp3,8 triliun ditopang peningkatan nilai buku pinjaman konsumen menjadi Rp8,8 triliun, atau naik 68% YoY. Untuk On-Demand Service yang dijalankan Gojek, GTV naik 7,5% menjadi Rp66,5 triliun. Pendapatan bersih Gojek juga naik 16% YoY menjadi Rp12,6 triliun, didukung optimalisasi product mix, pendapatan iklan yang lebih tinggi, dan belanja insentif yang disiplin. Sebelumnya, perseroan juga memberikan Bonus Hari Raya (BHR) jelang Lebaran 2026 kepada sekitar 400.000 mitra yang memenuhi syarat. Per 31 Desember 2025, perusahaan memegang posisi kas, setara kas, dan deposito jangka pendek sebesar Rp22,1 triliun. (dpu/dpu) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso buka suara soal peluang evaluasi terkait pajak kripto. Adi mengatakan pemerintah masih membuka kemungkinan untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan kripto. Evaluasi tersebut juga mempertimbangkan praktik yang diterapkan di sejumlah negara lain serta masukan dari pelaku industri. "Nanti kita lihat lagi, ya. Ini kan soal bagaimana kita juga kebijakan itu dalam konteks misalnya kita konteks dengan beberapa negara lain misalnya," ungkap Adi usai mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon ADK OJK pada Rabu (11/03/2026). Ia menambahkan, pemerintah juga mencermati masukan dari industri, termasuk terkait besaran pajak yang sebelumnya sempat dibahas asosiasi sebesar 0,21%. Adi menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari pelaku industri kripto. Ia juga menilai perkembangan aset kripto merupakan salah s1atu bentuk inovasi di sektor keuangan. Dalam konteks tersebut, pemerintah telah menghadirkan kerangka regulasi seperti inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), aset keuangan digital, termasuk aset kripto. "Kita menghadirkan ITSK dan aset keuangan digital dan termasuk aset crypto. Dari sisi peraturan, kita sudah punya pengetahuan yang setara bahkan dengan negara-negara lain. Itu artinya kita sudah punya payung hukum yang setara," tuturnya. Diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pajak kripto, telah terkumpul sebesar Rp1,93 triliun sampai dengan Januari 2026. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan tahun 2024, Rp796,74 miliar penerimaan tahun 2025 dan Rp43,45 miliar penerimaan hingga tahun 2026. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,05 triliun dan PPN DN sebesar Rp875,23 miliar. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi[1] memperkirakan puncak arus mudik[2] Lebaran 2026[3] terjadi pada 18 Maret 2026 sedangkan arus balik pada 25 Maret 2026. Dudy menyampaikan Hari Raya Idulfitri 2026 berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Dengan begitu, ia mengungkapkan masyarakat dihimbau untuk berangkat lebih awal mulai H-8 Idulfitri atau 13 Maret 2026 dengan diterapkannya work from anywhere (WFA) pada 16-17 Maret. Ia berharap kebijakan itu mampu melandaikan puncak arus mudik yang diprediksi pada H-3 Idulfitri atau 18 Maret 2026. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Data menunjukkan bahwa penerapan work from anywhere pada masa mudik, di tanggal 16-17 Maret, diharapkan dapat melandaikan puncak keberangkatan yang diprediksi akan jatuh pada H-3, atau Rabu 18 Maret 2026," terang Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/3). Selain itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+4 Idulfitri atau 25 Maret 2026. "Selanjutnya, dengan pemberlakuan work from anywhere pada tanggal 25-26-27 Maret, diharapkan arus balik tidak menumpuk pada H+4, atau Rabu 25 Maret, pada saat cuti bersama telah selesai," terangnya. Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membuka posko angkutan lebaran selama 18 hari pada 13-30 Maret 2026. "Pelaksanaan posko angkutan lebaran akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Maret hingga 30 Maret 2026, dan berlangsung selama 18 hari," ujar Dudy. ====[4] (mnf/sfr) References^ Dudy Purwagandhi (www.cnnindonesia.com)^ mudik (www.cnnindonesia.com)^ Lebaran 2026 (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperingati Nuzulul Quran 1447 H dengan mengusung tema "Meneguhkan Nilai Spiritual, Menguatkan Solidaritas BTN" sebagai pengingat untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, serta kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya di bulan suci Ramadan. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, peringatan Nuzulul Quran merupakan momentum refleksi bagi seluruh insan perusahaan untuk meneguhkan nilai tanggung jawab dan menjalankan amanah dalam setiap tugas yang dipercayakan. "Momentum Nuzulul Quran ini mengingatkan kita bahwa nilai spiritual, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama harus menjadi fondasi dalam bekerja dan membangun BTN. Dengan memperkuat solidaritas sebagai satu keluarga besar BTN, kami berharap perusahaan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Nixon. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam kegiatan tersebut, BTN menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan santunan kepada Yayasan Al-Amanah Nusantara dan Yayasan Ar-Rahmah. BTN juga menyerahkan hampir 800 paket sembako kepada tenaga alih daya yang terdiri dari petugas keamanan, cleaning service, office boy, pengemudi, dan teknisi sebagai apresiasi perusahaan atas dedikasi dan loyalitas para tenaga pendukung operasional BTN sehari-hari. Sejalan dengan semangat Ramadan untuk mempererat kebersamaan dan berbagi, BTN juga menyelenggarakan Safari Ramadan di berbagai wilayah operasional perusahaan, antara lain di Padang, Palembang, Kelapa Gading Square, Cibubur, Pondok Indah, Purwakarta, Semarang, Malang, Samarinda, dan Makassar. Kegiatan Safari Ramadan ini diisi dengan buka puasa bersama jajaran manajemen dan karyawan BTN dengan warga sekitar, pemberian santunan kepada anak yatim, serta penyaluran bantuan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara[1] mengungkap pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR[2]) Lebaran 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN[3]), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pensiunan sebesar Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026. Nilai tersebut setara dengan sekitar 45 persen dari total anggaran THR yang disiapkan pemerintah pada Lebaran tahun ini sebesar Rp55 triliun. "THR sudah disalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari alokasi Rp55 triliun ini per 10 Maret," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan pencairan THR ini ditujukan bagi 6 juta penerima yang terdiri dari ASN di pemerintah pusat dan daerah, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan. Suahasil pun mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pembayaran THR kepada para pegawai. Menurut dia, pencairan ini seharusnya dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. "Semoga cepat selesai dan harusnya selesai sebelum hari raya," ujar Suahasil. Pencairan THR 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga para pensiunan sudah dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026. "Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama (Ramadan)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3). Ia mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membayar THR PNS Dkk mencapai Rp55 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan angka tahun lalu, sebesar Rp49 triliun. "Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR Aparatur Sipil Negara, termasuk PPPK, TNI, Polri, serta pensiunan pemerintah, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 Triliun," ujarnya. Airlangga merinci dari jumlah itu sebanyak Rp22,2 triliun disalurkan untuk THR PNS pusat, prajurit TNI, dan anggota Polri, yang berjumlah 2,4 juta orang. Sementara itu, 4,3 juta PNS daerah menerima total Rp20,2 triliun, lalu 3,8 juta pensiunan memperoleh Rp12,7 triliun. Komponen yang dibayarkan secara penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Airlangga juga menegaskan pemberian THR berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya dicairkan pada Juni. ====[4] (dhz/sfr) References^ Suahasil Nazara (www.cnnindonesia.com)^ THR (www.cnnindonesia.com)^ ASN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 15% menjadi Rp18,32 triliun di 2025. Mengutip laporan keuangan GoTo di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu, (11/3/2026), pendapatan terbesar ditopang layanan pengiriman sebesar Rp5,78 triliun, atau naik 8,1% dari tahun sebelumnya Rp5,34 triliun. Pendapatan terbesar kedua dicatatkan service fee sebesar Rp5,69 triliun, kemudian disusul pendapatan lending dari bisnis GoTo Financial (GTF) yang melesat 95% menjadi Rp3,78 triliun dari tahun sebelumnya Rp1,94 triliun. Adapun sumber pendapatan, baik dari layanan pengiriman (delivery) maupun service fee total mencapai Rp11,48 triliun dijalankan bisnis Gojek (on-demand services). Kontribusinya mencapai 63% terhadap total pendapatan bersih GOTO. Menariknya, GoTo menerima pendapatan dari e-commerce service fee sebesar Rp820 miliar sepanjang tahun lalu, melesat 32% dari tahun sebelumnya Rp622 miliar, dari keuntungan fee transaksi Tokopedia. Beban perusahaan juga berkurang di antaranya beban umum dan administrasi turun 10% menjadi Rp3,99 triliun, lalu beban operasional pendukung juga berkurang. Dengan pencapaian ini, GOTO mampu memangkas rugi bersih atribusi entitas induk menjadi tinggal Rp 1,19 triliun, atau berkurang signifkan 77% dari sebelumnya rugi bersih Rp5,15 triliun. Total aset GOTO di akhir Desember 2025 naik 5,9% menjadi Rp45,76 triliun dengan kas dan setara kas juga naik 13,44% menjadi Rp21,76 triliun. Sementara itu, kas yang digunakan dalam operasi juga sudah positif Rp500,27 miliar dari sebelumnya negatif Rp919,49 miliar, sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi GOTO positif sebesar Rp307,03 miliar dari akhir Desember 2024 yang masih negatif Rp622,11 miliar. Di sisi lain, rugi usaha juga mampu turun 84% menjadi hanya tersisa Rp378,25 miliar dari tahun sebelumnya rugi usaha mencapai Rp2,24 triliun. (dpu/dpu) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Empat organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap perjanjian perdagangan[1] resiprokal Indonesia-Amerika Serikat[2] atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Keempat organisasi itu terdiri dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Perserikatan Solidaritas Perempuan. Lembaga WALHI Nasional dan Trend Asia juga mendukung gugatan ini. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Gugatan didampingi oleh tim advokat dari CELIOS, yakni Muhamad Saleh, Mazdan Maftukha Assyayuti, dan Yuniar Riza Hakiki. Gugatan tersebut diajukan atas tindakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo, yang menandatangani perjanjian pada 19 Februari 2026, yang oleh penggugat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bahwa tujuan dari gugatan tersebut adalah batalnya perjanjian yang dimaksud. "Ya, dengan tegas pesannya jelas bahwa kami sebagai penggugat, ini meminta agar perjanjian dagang resiprokal, Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu dinyatakan batal demi hukum, tidak sah," ujar Bhima kepada wartawan di PTUN Jakarta, Rabu (11/3). Bhima menganggap bahwa perjanjian tersebut bersifat sepihak dan dominan menuntut Indonesia untuk mengubah kebijakan domestik, sementara kewajiban serupa dari pihak AS dinilai sangat minim. "Ini dilakukan secara unilateral, secara sepihak, di mana tuntutan agar Indonesia melakukan perubahan kebijakan itu sangat dominan, sementara kewajiban Amerika Serikat untuk melakukan perubahan kebijakan itu sangat minim," Selain itu, Bhima juga menyoroti pelanggaran prosedural dari penandatanganan perjanjian ini karena pemerintah membuat komitmen semacam tanpa konsultasi DPR dan masyarakat. "Mereka hanya menjadi penonton, tidak pernah diberikan consent, tidak pernah diberitahu, DPR pun juga tidak dijadikan sebagai mitra untuk melakukan konsultasi dalam perjanjian perdagangan ini," katanya. Sementara itu, Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida menyoroti soal publisher right yang menurutnya dapat merugikan media secara keuangan dan kepemilikan media oleh asing. "Karena kan di perjanjian ART ini ini eh telah membuat Indonesia tidak bisa lagi menarik bagi hasil dari platform, dan itu merugikan media," kata Nany. "Coba bayangkan sama siapa nih kita wartawan mengabdi kalau bukan sama rakyat sendiri? Sementara itu sudah dimiliki asing," sambungnya. Kemudian Direktur Eksekutif IGJ, Rahmat Maulana juga menyoroti peran DPR yang tidak kritis terhadap perjanjian ini. "Padahal, diamanatkan dalam konstitusi maupun undang-undang Indonesia, dalam peraturan Indonesia, bahwa DPR itu bisa menolak perjanjian dagang yang itu merusak atau mengancam kepentingan nasional," katanya. Dari segi lingkungan, Rahmat juga menyoroti persoalan eksploitasi mineral kritis. Dalam hal ini, Rahmat menyinggung soal AS yang bisa memperluas eksplorasi tambangnya di Indonesia. "Bahkan, dalam penegasannya unsur elemen tanah jarang itu juga akan diserahkan oleh Indonesia dan akan diberikan lokasinya di mana, ditentukan lokasinya di mana. Ini sangat berbahaya sekali," terangnya. ====[3] (fam/sfr) References^ perjanjian perdagangan (www.cnnindonesia.com)^ Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dicky Kartikoyono menyoroti penyaluran kredit perbankan terhadap sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) yang lesu. Ia mengusung mekanisme sekuritisasi kredit guna mendorong pertumbuhan pembiayaan UMKM. Ia memaparkannya saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test sebagai calon ADK OJK di Komisi XI DPR RI hari ini, Rabu (11/3/2026). Dicky yang sejak tahun 2023 menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) menyebut Surat Berharga Pasar Uang Khusus Kredit Usaha Kecil (SBPUKUK), sebuah instrumen lama yang dulu digunakan untuk mensekuritisasi kredit usaha kecil agar bisa diperdagangkan di pasar uang. Menurutnya, model seperti itu dimanfaatkan kembali. "Waktu saya menjadi pengawas dulu, ada SBPUKUK. Mereka yang biasanya fokus pada retail, itu dengan threshold tertentu sudah tercapai selebihnya bisa di sekuritisasi, dijual kepada bank-bank yang korporat. Korporasi atau bank-bank yang berorientasi pada wholesale. Ini menjadi sangat penting," ujar Dicky di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026). Sebab, ia menyebut saat ini ketentuan porsi kredit UMKM hanya flat di angka 20% bagi setiap bank. Maka dari itu, pembiayaan UMKM lebih banyak ditanggung oleh bank-bank yang fokus pada segmen ritel. "Padahal UMKM ini adalah engine dari pertumbuhan ekonomi yang terpenting," tukas Dicky. Tidak hanya itu, ia juga menyinggung soal mendorong peran perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Dicky menekankan pentingnya menumbuhkan permintaan kredit, tidak hanya ketersediaan likuiditas. "Penyaluran kredit itu harus ada supply, harus ada demand. Tidak cukup supply, kemudian demandnya tidak ada," pungkasnya. Sementara pada sisi suppyl, Dicky mengatakan harus diperkuat dengan universal banking, sindikasi pembiayaan, dan pemanfaatan data UMKM yang baik. "Ini kami melihat bahwa itulah peluang yang harus kita dorong," imbuhnya. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Menurut informasi yang dihimpun, kepala negara akan memberikan arahan dalam acara tersebut. Di lokasi acara, nampak para pegawai Danantara Indonesia juga sudah berkumpul menunggu mulainya acara. Podium berloko garuda yang biasa dipakai Prabowo untuk berpidato juga sudah disiapkan. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, terlihat banyak menteri yang juga hadir sejak pukul 15.00 WIB. Terlihat beberapa menteri juga nampak seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, Purbaya mendadak meninggalkan acara konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta. Purbaya mengaku harus meninggalkan acara tersebut. "Saya pamit duluan ya karena ada undangan rapat di Danantara bersama presiden," kata Purbaya. (miq/miq) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber