bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Polri melaporkan ke Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman [1]bahwa realisasi penanaman jagung[2] baru terealisasi 650 ribu hektare atau sekitar 65 persen. Adapun target pemerintah adalah 1 juta hektare. Laporan tersebut disampaikan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Anwar kepada Amran dalam pertemuan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (11/3). Pertemuan tersebut membahas upaya optimalisasi peningkatan swasembada jagung dari 2025 menuju 2026. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kalau kemarin kita targetkan 1 juta hektare jagung, baru tertanam 650 ribu hektare," ujar Anwar ketika ditemui awak media di lokasi. Ia mengatakan penanaman baru sebesar 650 ribu hektare karena dihadapi oleh sejumlah kendala seperti bencana, anomali cuaca, dan kondisi lahan yang beragam. Perbedaan karakteristik lahan seperti wilayah pegunungan dan area persawahan dinilai memengaruhi proses penanaman jagung. Untuk mempercepat pencapaian target, Polri berencana menggandeng berbagai pihak dalam program penanaman jagung tersebut. Sejumlah pihak yang akan dilibatkan antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), perorangan, serta pemanfaatan lahan dari program Perhutanan Sosial. Anwar mengatakan penanaman jagung akan terus dimaksimalkan sepanjang tahun ini, bahkan ditargetkan bisa melampaui luas tanam 1 juta hektare. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai dengan berbagai langkah perbaikan dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut mencakup modernisasi alat pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga dukungan pupuk bagi petani. Dalam pertemuan tersebut, Amran juga langsung menanyakan kebutuhan alat pertanian seperti traktor dan alat tanam untuk mendukung program tersebut. Selain aspek produksi, pemerintah juga menyiapkan skema penampungan dan pemasaran hasil panen jagung. Offtaker dari jagung hasil penanaman yang dilakukan Polri ini diisyaratkan akan dilakukan oleh Perum Bulog. Sebab, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Menurut Anwar, hasil panen jagung tidak hanya akan dimanfaatkan untuk pakan ternak, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai kebutuhan energi. "Kita sudah diskusikan dengan pak menteri bahwa ke depan kita akan melaksanakan optimalisasi itu, mudah-mudahan 1 juta hektare tercapai dan nanti selain untuk pakan, nanti juga bisa digunakan untuk energi," ujar Anwar. Dalam kesempatan sama, Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Polri atas dukungan dalam program peningkatan produksi jagung nasional. Ia mengakui pencapaian target produksi jagung dalam jumlah besar bukan hal yang mudah. Amran juga menyebut Indonesia saat ini telah berhasil mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan ternak tanpa impor. Sementara itu, impor jagung untuk industri yang sebelumnya mencapai 1,4 juta ton kini turun menjadi sekitar 800 ribu ton. "Nah, itu prestasi yang luar biasa dan kami terima kasih," kata Amran. ====[3] (dhz/ins) References^ Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ jagung (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Medan, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU[1]) Kantor Wilayah I menemukan minyak goreng[2] bersubsidi Minyakita[3] masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) saat Ramadan di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. "Untuk komoditas minyak goreng bersubsidi Minyakita, tim menemukan harga di pasar masih belum sepenuhnya sesuai dengan HET," ujar Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas saat sidak di Pasar Petisah dan Pasar Sei Sikambing, Selasa (10/3). Ridho mengatakan pedagang yang memperoleh pasokan langsung dari Bulog menjual Minyakita pada kisaran Rp15.700 hingga Rp16 ribu per liter, mendekati harga eceran tertinggi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Namun, pedagang yang tidak mendapatkan pasokan dari jalur tersebut menjual dengan harga lebih tinggi, yakni sekitar Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter," jelasnya. Selain minyak goreng, KPPU juga mencatat perkembangan harga komoditas lain. Harga daging ayam ras tercatat berada pada kisaran Rp43 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram, masih di atas harga acuan pemerintah yang sekitar Rp40 ribu per kilogram. "Meski demikian, harga ayam disebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Ini diduga berkaitan dengan menurunnya permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan, seiring berkurangnya konsumsi makanan pada siang hari oleh anak sekolah yang menjalankan ibadah puasa," urainya. Sementara itu, beberapa komoditas hortikultura justru mengalami penurunan harga. Cabai merah dijual sekitar Rp24 ribu hingga Rp28 ribu per kilogram, cabai rawit Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram. "Untuk bawang merah berkisar Rp28 ribu hingga Rp36 ribu per kilogram, sedangkan bawang putih berada di kisaran Rp30 ribu hingga Rp37 ribu per kilogram," ujarnya. Penurunan harga ini, tambah Ridho, dipengaruhi oleh pasokan yang relatif mencukupi di pasar serta pola konsumsi masyarakat selama Ramadan yang cenderung stabil. "Secara umum ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional masih aman dan harga relatif terkendali. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga, khususnya cabai dan produk hortikultura," ujar Ridho. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan perhatian pada komoditas yang masih berada di atas harga acuan, termasuk ayam dan minyak goreng. Ridho mengingatkan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, terutama untuk komoditas yang memiliki HET maupun harga acuan pemerintah. "Stabilitas harga penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama selama bulan Ramadan. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan guna memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar serta mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat," ujarnya. Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Disperindag ESDM Sumatera Utara Yosi mengatakan pemerintah provinsi juga membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. "Dalam program tersebut, Disperindag bekerja sama dengan produsen untuk menyediakan ayam beku dengan harga Rp40.000 per kilogram. Pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia dalam promosi pembayaran digital. Konsumen yang membeli ayam satu kilogram menggunakan QRIS akan mendapatkan bonus 10 butir telur," urainya. Di sisi lain, Panit Subindag Satgas Pangan Polda Sumut EP Barus memastikan akan terus memantau distribusi bahan pokok menjelang Lebaran. Dia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan. "Dari hasil sidak, kondisi stok dan harga masih relatif aman. Secara tahunan, kenaikan harga yang signifikan biasanya baru terjadi sekitar H-3 Lebaran," sebutnya. ====[4] (fnr/sfr) References^ KPPU (www.cnnindonesia.com)^ minyak goreng (www.cnnindonesia.com)^ Minyakita (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Energi yang juga Direktur Eksekutif Reform Mineral Institute Komaidi Notonegoro merespons positif langkah PT Pertamina (Persero) menggabungkan 3 anak usaha; PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), menjadi subholding downstream. Ia menyebut langkah besar itu bisa menciptakan banyak manfaat. Setidaknya, ada sejumlah manfaat yang ia catat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan adanya merger ini koordinasi operasional yang lebih cepat. Ia berharap merger membuat seluruh fungsi bisnis berada dalam satu struktur sehingga koordinasi dapat dilakukan lebih cepat. "Sekarang sudah digabung, ini on use semua. Artinya sudah tidak ada transaksi antar lembaga karena sudah satu rumah," jelas Komaidi. Menurutnya, penyederhanaan koordinasi tersebut menjadi salah satu kunci efisiensi dalam bisnis energi. Selanjutnya pemanfaatan infrastruktur yang makin optimal. Komaidi mengatakan penggabungan perusahaan berpotensi membuat infrastruktur yang dimiliki masing-masing unit dapat digunakan secara langsung tanpa mekanisme kontrak bisnis. Contohnya penggunaan kapal pengangkut energi yang sebelumnya harus melalui kesepakatan bisnis antar perusahaan. "Kalau dulu Patra Niaga mau pakai shipping tergantung ketersediaan kapalnya. Sekarang karena sudah satu bagian, ketika butuh tinggal pakai," terangnya. Selanjutnya produksi dan distribusi energi yang makin fleksibel. Komaidi mengatakan merger seharusnya bisa membuat proses produksi bahan bakar lebih fleksibel. Jika kebutuhan bahan bakar tertentu meningkat, unit distribusi dapat langsung berkoordinasi dengan kilang untuk menyesuaikan produksi. "Kalau Patra Niaga perlu produk tertentu, misalnya kebutuhan Pertamax meningkat, mereka tinggal order ke bagian kilang," imbuh Komaidi. Selain ktu potensi perbaikan pasokan energi nasional. Komaidi menilai integrasi bisnis hilir berpotensi memperkuat kemampuan Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan permintaan seperti pada periode Ramadan dan Idulfitri. Ia menyebut salah satu indikator keberhasilan merger dapat dilihat dari kemampuan menjaga pasokan energi di berbagai wilayah Indonesia. "Indikatornya salah satunya keberhasilan Satgas Ramadan dan Idulfitri menjaga ketersediaan BBM di Trans Jawa, Trans Sumatra, Trans Kalimantan maupun Indonesia Timur," ujarnya. Merger subholding downstreamPertamina resmi memerger tiga anak usahanya menjadi subholding downstream awal Februari lalu. PPN ditetapkan sebagai entitas penerima penggabungan. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan. "Di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, dan persaingan global yang semakin ketat. Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi. Ketika kilang, distribusi, dan logistik serta pemasaran bekerja sebagai satu sistem, kita dapat menghilangkan redundansi, mempercepat layanan, dan menghadirkan pasokan energi yang andal dari Sabang sampai Merauke," ujar Simon dalam keterangan, Kamis (5/2). Melalui subholding downstream, Pertamina menargetkan transformasi dalam lini bisnisnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat. Salah satunya, pada Lebaran 2026 ini. Untuk menjaga layanan ke masyarakat selama Lebaran 2026, Pertamina menyiagakan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan energi selama Lebaran 2026. Satgas disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sumber energi selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Pertamina memprediksi, puncak arus mudik tahap I pada Lebaran Tahun ini terjadi pada 14 sampai dengan 15 Maret 2026. Sementara puncak mudik kedua terjadi pada 18 sampai dengan 19 Maret 2026. Untuk arus balik, Pertamina memprediksi puncak tahap pertama terjadi pada 14 sampai dengan 25 Maret 2026. Sementara itu, puncak mudik kedua terjadi pada 28 sampai dengan 29 Maret 2026. Stok dan distriubusi BBM amanBerkaitan dengan Lebaran 2026 itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun mengatakan pihaknya sudah memprediksi permintaan BBM akan naik 12 persen selama periode tersebut. Tak hanya BBM, pihaknya juga memprediksi permintaan LPG naik 4 persen, avtur 2,8 persen dan kerosene 4,2 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan itu, selain menyiagakan Satgas Rafi 2026, pihaknya juga menyiagakan 7.885 SPBU, 6.777 pertashop, 6.662 agen LPG,757 SPBE dan 223 agen minyak tanah. Selain itu, guna memastikan layanan terhadap masyarakat selama Lebaran, Pertamina juga menyiagakan layanan pendukung di jalur potensial, seperti; tol, wisata, jalur lalu lintas utama berupa; SPBU 24 jam sebanyak 2.074 unit, agen LPG siaga sebanyak 6.300 unit, 96 unit layanan modular BBM dan 62 Kiosk Pertamina. SIaga di 64 titik lokasi, Motorist BBM 200 unit, PDS Bright Gas 2.701 outlet, mobil tangki stand by 200 unit dan 41 unit Serambi MyPertamina. Selain itu, demi mengantisipasi terjadinya bencana, Pertamina juga mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing regional. Perbaikan tata kelolaMeskipun mendapat respons positif, sejumlah kalangan memberikan catatan kepada Pertamina terkait merger tersebut. Catatan paling utama terkait komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola, transparansi dan disiplin operasional. Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan catatan ia berikan karena selama ini sering kali merger yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghasilkan efisiensi dan perbaikan. Karenanya ia berharap pasca merger, Pertamina bisa memperbaiki tata kelola, transparansi dan disiplin operasional anak usahanya tersebut. "Publik tentu berharap konsolidasi ini benar-benar membuat Pertamina lebih sehat secara finansial, lebih efisien dalam distribusi energi, dan mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional, apalagi di tengah tekanan harga minyak dunia yang saat ini semakin bergejolak. Publik berharap pasca transformasi organisasi, efisiensi yang dihasilkan bisa membantu harga produk BBM dan LPG non subsidi tetap terjangkau dan berkualitas," kata Abra. (agt/ldy) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI DPR merestui susunan baru Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]). Dalam daftar tersebut, Friderica Widyasari Dewi[2] ditunjuk menjadi Ketua DK OJK. Restu tersebut diberikan setelah calon anggota mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar hari ini, Rabu (11/3). Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengungkapkan penunjukkan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik[3]. Selain menunjuk Friderica sebagai Ketua, Komisi XI DPR juga sepakat menunjuk Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Komisi XI juga menyetujui dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Berikut susunan baru Dewan Komisioner OJK yang direstui Komisi XI DPR: Ketua: Friderica Widyasari Dewi Wakil Ketua: Hernawan Bekti Sasongko Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK: Dicky Kartikoyono Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto: Adi Budiarso Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML): Agusman Ketua Dewan Audit: Sophia Issabella Watimena ====[4] (sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ Friderica Widyasari Dewi (www.cnnindonesia.com)^ Detik (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan alasan pemilihan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipercepat dari waktu yang ditentukan. Menurut Misbakhun, proses fit and proper test sekaligus pengambilan keputusan ADK OJK yang dilaksanakan dalam satu waktu di hari ini, Rabu, (11/3/2026) merupakan upaya untuk memberikan kepastian kepada pasar terkait kestabilan regulator jasa keuangan. Awalnya, Panitia Seleksi masih membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan dan informasi terkait integritas, rekam jejak, serta perilaku para calon. Masukan dapat disampaikan melalui laman resmi seleksi mulai 4 Maret 2026 hingga 26 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. "Waktu itu Panitia Seleksi (Pansel) memang merencanakan itu, tapi kemudian dilakukan upaya-upaya akselerasi sehingga dalam rangka untuk memberikan respon dan kepastian kepada pasar supaya bisa memberikan signal positif bahwa kita memberikan pengamanan, melakukan langkah-langkah yang cukup responsif," jelas Misbakhun ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, terpangkasnya proses seleksi dari yang sudah ditetapkan oleh Pansel Pemilihan ADK OJK baru sebagaimana termuat dalam pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026, bukan disebabkan sudah adanya calon yang dipilih presiden dan DPR, melainkan karena mempertimbangkan kondisi kahar pasar keuangan saat ini. "Jadi enggak ada calon (pilihan) itu. Tapi gini, dipercepat karena kan keadaan guncang. Jadi gejolak perang mempangaruhi pasar, mempengaruhi harga minyak, memerlukan lebih cepat lagi orang yang definitif di OJK," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (10/3/2026). (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI telah menetapkan lima Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2026 sampai 2031 dari fit and proper test yang digelar hari ini. Tiga di antaranya akan mengisi jabatan Ketua DK, Wakil Ketua DK dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK periode 2022-2027 yang kosong sejak akhir Januari lalu. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menjelaskan pemilihan ADK baru tersebut semula untuk pergantian antar waktu, namun dimungkinkan untuk mengisi satu periode baru secara penuh. Selain itu, ia juga menyinggung pengangkatan ini untuk memberi keyakinan kepada pasar. "Pergantian antar waktu itu memang dimungkinkan untuk kita mengisi secara penuh. Jadi ini kan kita keputusan politiknya sudah itu, juga memberikan kepastian kepada pasar bahwa pergantian ini kita berikan lima tahun untuk meyakinkan kepada pasar semua bahwa inilah langkah yang dilakukan sebagai respon terhadap permasalahan ini," kata Misbakhun selepas rapat Internal Komisi XI DPR, Rabu (11/3/2026). Ia juga menjelaskan alasan hasil fit and proses lebih cepat dari jadwal panitia seleksi (pansel) yang menetapkan hingga 25-26 Maret 2026. Misbakhun mengakui bahwa pansel melakukan upaya percepatan. "Waktu itu pansel memang direncanakan oleh pansel tapi kemudian dilakukan upaya-upaya akselerasi. Sehingga dalam rangka untuk memberikan respon dan kepastian kepada pasar supaya bisa memberikan signal positif bahwa kita memberikan pengamanan, melakukan langkah-langkah yang cukup responsif," tutur Misbakhun. Berikut adalah nama-nama calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK yang disetujui oleh Komisi XI DPR-RI: Ketua: Friderica Widyasari Dewi Wakil Ketua: Hernawan Bekti Sasongko Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD): Adi Budiarso KE Edukasi & Perlindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono Lima nama yang terpilah di atas untuk selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 12 Maret 2025 akan ditetapkan DPR dalam Rapat Paripurna. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI DPR RI merestui Friderica Widyasari Dewi[1] sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK[2]) menggantikan Mahendra Siregar[3]. Hal itu diputuskan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan hari ini, Rabu (11/3). "Untuk Ketua (OJK) Ibu Frederica Widyasari Dewi," ungkap Ketua Komisi XI DPR Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik[4]. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain itu, Komisi XI DPR juga sepakat menunjuk Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Komisi XI juga menyetujui dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Penunjukkan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas. "Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun. Kiki saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu. Sebelum menjadi Pjs Ketua DK OJK, Friderica mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK. Wanita kelahiran Cepu, 28 November 1975 tersebut adalah peraih gelar Sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada 2001. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration pada 2004. Selain itu, wanita yang akrab disapa Kiki tersebut berhasil meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada pada 2019. Friderica bukan orang baru di pasar keuangan Tanah Air. Pengalaman karirnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah lebih dari 10 tahun, yakni sejak 2005, hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar BEI periode 2009-2015. Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016. Kiki juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI periode 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada 2020-2022. Friderica juga diketahui memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang dikeluarkan oleh OJK pada 2019. ====[5] (sfr) References^ Friderica Widyasari Dewi (www.cnnindonesia.com)^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ Mahendra Siregar (www.cnnindonesia.com)^ Detik (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui lima nama untuk mengisi kekosongan pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun posisi yang disetujui adalah Ketua, Wakil Ketua dan 3 Kepala Eksekutif OJK. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai rapat internal pasca pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) yang digelar hari ini, Rabu (11/3/2026). Keputusan tersebut diambil dari hasil musyawarah dan mufakat oleh Komisi XI. Berikut adalah nama-nama calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK yang disetujui oleh Komisi XI DPR-RI: Ketua: Friderica Widyasari Dewi Wakil Ketua: Hernawan Bekti Sasongko Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD): Adi Budiarso KE Edukasi & Perlindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono Alasan DPR Pilih 5 Nama Jadi Bos OJK Misbakhun mengungkapkan pemilihan lima bos OJK baru ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan sejumlah dasar pertimbangan. "Pertama bahwa kenapa kita menetapkan kembali Ibu Kiki (Friderica) karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respon yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental," ujar Misbakhun. Dirinya juga mengapresiasi Hasan Fauzi yang dinilai memberikan respons-respons yang sangat memadai terhadap beberapa isu MSCI. Kelima calon terpilih menurut Misbakhun bisa merepresentasikan dan melakukan presentasi yang sangat bagus saat fit and proper test yang terbuka dan masyarakat bisa mengetahui secara khusus. "Sehingga pilihan-pilihan itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya berdasarkan kemampuan, kapasitas dan kemampuan dan kompetensi yang mereka miliki," terang Misbakhun. Sementara itu, Misbakhun juga menilai Adi Budiarso sebagai seorang yang sudah sangat lama berkarir di sektor keuangan memiliki banyak nilai positif. "Adi Budiarso menentukan banyak kebijakan di aturan-aturan dan regulasi mulai di undang-undang P2SK dia terlibat dan kalau kita tempatkan dia di bursa mengelola soal bursa kripto dan sebagainya dia sangat mengerti dan memahami apa yang berkaitan dengan aset digital," jelas Misbakhun. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] berencana menunjuk utusan khususnya di tiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN[2]). Ia menyampaikan itu dalam tasyakuran HUT ke-1 BPI Danantara, Jakarta, Rabu (11/3). "Mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola," ujar Prabowo. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan kinerja Danantara harus diawasi betul, menurutnya holding perusahaan pelat merah itu merupakan aset penting bagi Indonesia. Selain itu, ia menyebut Danantara juga telah diawasi. Ia menyinggung salah satunya keberadaan Dewan pengawas. Menurutnya, dewan pengawas juga cukup kuat. "Hampir semua Menko ada di situ, ya kan. Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, awasi. Kejaksaan, polisi, Panglima TNI semua ikut mengawasi," ucapnya. Prabowo menyatakan Indonesia ke depan harus terus bersatu dan rukun, khususnya di tengah kondisi global yang tak menentu. Ia pun berpesan kepada jajaran Danantara untuk senantiasa waspada dan menjaga diri. "Saudara-saudara sekalian, jaga selalu, banyak sovereign wealth fund yang rugi. Banyak sovereign wealth fund di negara yang paling kaya pun rugi akibat tidak baik management-nya," ucap dia. ====[3] (mnf/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto [1]memperingatkan jajaran BPI Danantara[2] untuk memberikan laporan yang jujur terhadapnya. Hal itu Prabowo sampaikan dalam pidatonya di acara tasyakuran HUT ke-1 BPI Danantara, Jakarta, Rabu (11/3). "Hasil sudah kelihatan, saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar, jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan, saya kasih peringtan keras ini," ujar Prabowo. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Prabowo menyebut berdasarkan laporan yang diterima, manajemen Danantara telah memberikan hasil yang positif. Ia mengaku mendapat laporan yang menunjukkan return on asset holding BUMN itu selama 2025 meningkat lebih dari 300 persen. "Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen," ujar dia. Hal tersebut, sambung Prabowo, kian menguatkan keyakinannya membentuk BPI Danantara. "Tidak mungkin kita kelola 250 perusahaan bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, seribu perusahaan lebih, tidak ada pelajaran manajemen di manapun di dunia 1 manajemen bisa kelola seribu entitas," ucapnya. Prabowo resmi meluncurkan BPI Danantara pada Senin (24/2/2025). "Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti penting karena Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi. Tapi jadi instrumen pembangunan nasional," ujar Prabowo saat peluncuran di Istana Merdeka. Peluncuran dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Istana Kepresidenan. Kemudian, PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. ====[3] (mnf/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mematok Return on Asset (RoA) dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di atas 5%. Bahkan menurut Prabowo perusahaan baik adalah yang memiliki RoA minimal 10%. Prabowo mengatakan bahwa saat ini Return on Asset dari Danantara ini sudah meningkat 300% dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi hal itu masih jauh dari target yang diharapkan. "Ini masih jauh dari sasaran kita. Saudara-saudara, perusahaan yang baik return on asset harusnya minimal 10%. Kalau yang bagus 12%, yang hebat 15%. Kita harus memiliki target yang bagus yaitu 10%. Tapi kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai," kata Prabowo, Tasyakuran 1 Tahun Danantara, Rabu (11/3/2026). Prabowo mengatakan bahwa ROA yang dihasilkan Danantara saat ini baru 5%, dan masih jauh dari target. Pasalnya dari aset BUMN yang bernilai hingga US$ 1.000 triliun itu, BUMN seharusnya memberikan ROA hingga US$ 50 miliar. "Kalau hanya 5% Return on Asset berarti Danantara harus kembalikan ke negara US$ 50 miliar tiap tahun, US$ 50 miliar adalah Rp 800 triliun. Jadi pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh," kata Prabowo. "Tapi tidak mengapa, saya yakin dan percaya kunci dari manajemen yang baik adalah di hati, di jiwa, karena itu dalam tahun pertama saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat atas prestasi Saudara-saudara, tapi saya ingatkan sasaran masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return 5% minimal kembali ke negara, US$ 50 miliar minimal," tambahnya. Dalam kesempatan itu Prabowo juga mengaku mendapat laporan positif terkait kinerja Danantara sepanjang tahun 2025 . "Saya dapat laporan, saya cukup gembira, return on asset satu tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen. Ini cukup baik. Dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini. Bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen," ujar Prabowo. "Tidak mungkin kita mengelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, 1000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen di mana pun di dunia, satu manajemen bisa mengelola 1000 entitas," lanjut ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut. (dce) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Dicky Kartikoyono menjadi Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Friderica Widyasari Dewi. Friderica Widyasari Dewi sendiri kini mengisi jabatan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar yang mundur akhir Januari lalu usai rentetan kabar buruk menimpa pasar modal RI, dipicu oleh pembekukan saham Indonesia di indeks MSCI. Mengutip laman resmi BI, Dicky Kartikoyono lahir di Jakarta pada 1967. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Bidang Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada 1994. Kemudian Dicky melanjutkan Pendidikan di George Washington University dan mendapatkan gelar Master di Bidang Project Management pada 1999. Dirinya memulai karir di Bank Indonesia sejak 1995 dan saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak tahun 2023. Sebelumnya, Dicky pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (2022-2023), Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022), Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022). Dicky mungkin merasa dejavu, pasalnya tahun lalu namanya juga masuk dalam calon Deputi Gubernur BI yang tertera dalam surat Presiden bernomor R-22/Pres/05/2025 yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 1 Juli 2025, ia pun menjalani fit and proper test di hadapan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta. Pada waktu itu, ia menjabarkan misinya untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien melalui infrastruktur pembayaran dan data yang menjadi kunci. Ia juga menjelaskan misi lainnya untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang terpercaya dan sehat. ekosistem digital menurutnya akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dengan cara membuka potensi yang luas bagi UMKM serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaulat melalui akses keuangan bagi sektor usaha. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Adi Budiarso menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Hasan Fawzi. Hasan Fawzi sendiri kini mengisi jabatan Pengawas Pasar Modal OJK menggantikan Inarno Djajadi yang mundur akhir Januari lalu usai rentetan kabar buruk menimpa pasar modal RI, dipicu oleh pembekukan saham Indonesia di indeks MSCI. Mengutip laman Kementerian Keuangan, Adi lahir di Salatiga, pada tahun 1970 dan meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997. Pada tahun 2001, Adi berhasil memperoleh gelar Master of Accounting dari University of Southern California and dilanjutkan dengan gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra di tahun 2014. Mengawali karir sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tahun 1990. Sebelum bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, pernah menjabat sebagai Kepala Central Transformation Office (CTO) pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan tahun 2014 - 2018. Adi juga pernah mengemban amanat sebagai Sekretaris Kerja Panitia Nasional 2018 Annual Meetings IMF-World Bank Group tahun 2018 di Bali. Lalu Adi pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilatera, Badan Kebijakan Fiskal. Pada 24 Agustus 2020, Adi dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2025 dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Komisi XI DPR memutuskan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hernawan dipilih setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan hari ini, Rabu (11/3/2026). Sebagai informasi, Hernawan bukan wajah baru di OJK. Saat ini dia menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sejak 2023. Selain itu dia juga tercatat sebagai komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia sejak 2022. Sebelum itu, Hernawan diketahui sebagai pejabat karier di Bank Indonesia dan kemudian berpindah ke OJK. Dia sempat menjabat sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (2016-2017), Advisor Senior/Deputi Komisioner Strategic Committee Otoritas Jasa Keuangan (2017-2020), dan Deputi Komisioner Internasional dan Riset Otoritas Jasa Keuangan (2020-2022). Saat di Bank Indonesia, Hernawan sempat duduk sebagai Senior Ekonomis untuk Bank Indonesia, New York (2003-2006) dan Kepala Divisi/Analis Ekonomi Senior Departemen Internasional Bank Indonesia (2010-2013). Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai komisaris independen PT Elnusa Tbk (ELSA) pada 2022-2024. Mengutip laman PT KBI, Hernawan menamatkan sarjana di Universitas Kristen Indonesia. Lalu dia melanjutkan studi magister di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. Adapun selain Hernawan, Komisi XI DPR juga memutuskan Friderica Widyasari Dewi sebagai ketua dewan komisioner OJK, Hasan Fawzi sebagai Kepala eksekutif pengawas pasar modal, Adi Budiarso menjadi kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, dan Dicky Kartikoyono sebagai kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen. (mkh/mkh) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Hasan Fawzi untuk mengisi kekosongan posisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, Hasan telah lebih dulu dilantik menjadi Pejabat Sementara (Pjs) pengawas pasar modal OJK menggantikan Inarno Djajadi yang mundur akhir Januari lalu usai rentetan kabar buruk menimpa pasar modal RI, dipicu oleh pembekukan saham Indonesia di indeks MSCI. Sebelumnya, Hasan dilantik sebagai kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto merangkap anggota dewan komisioner OJK pada 2023 silam. Sebelumnya, Hasan Fawzi diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2018. Mengutip laman OJK, Hasan lahir di Purwakarta pada tanggal 27 April 1970. Ia meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1993 dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas LÍAE de Grenoble, Universite Pierre Mendes, France. Selain itu, Hasan Juga memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 2008. Hasan memulai karir di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem (1993-1997), kemudian bergabung dengan KPEI dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi (1997-2008). Menjadi Direktur PT Penilai harga Efek Indonesia/PHEI (2008-2012) dan Direktur Utama KPEI selama dua periode (2012-2015 dan 2015-2018). (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan dukungan transportasi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026. Melalui program Mudik Gratis BUMN, perseroan menyediakan ratusan bus untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan lebih aman dan terorganisasi. Program ini menjadi bagian dari upaya BRI mendukung kelancaran arus mudik nasional yang setiap tahun mengalami peningkatan mobilitas. Inisiatif tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih nyaman selama periode libur Idul Fitri. Pada pelaksanaan tahun ini, BRI menyediakan total 175 unit bus bagi para pemudik. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi BRI dengan Badan Pengaturan (BP) BUMN dalam kegiatan Mudik Gratis BUMN 2026 yang mengusung tema 'Mudik Aman Berbagi Harapan'. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebanyak 100 bus disiapkan untuk mengangkut sekitar 5.000 pemudik dari Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Rute yang dilayani meliputi Jakarta–Yogyakarta, Jakarta–Wonogiri, dan Jakarta–Surabaya. Selain itu, BRI juga menyediakan tambahan 75 bus bagi masyarakat yang ingin kembali ke wilayah Padang, Sumatra Barat. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung mobilitas pemudik selama periode Lebaran 2026. Corporate Secretary BRI, Dhanny, mengatakan bahwa BRI terus berupaya mengambil peran aktif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari Danantara, perusahaan berkomitmen mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi publik. Menurutnya, penyediaan ratusan bus ini diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi selama periode mudik. Langkah tersebut juga dinilai dapat berkontribusi pada upaya menekan kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan di jalan raya. “Program ini ditujukan untuk mendukung perjalanan aman dan nyaman sampai ke tujuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3). Dhanny menambahkan, program mudik gratis ini tidak hanya menyediakan transportasi tanpa biaya bagi masyarakat. BRI juga memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang. Perseroan melakukan berbagai persiapan untuk memastikan perjalanan berlangsung lancar. Hal tersebut mencakup pemeriksaan kelayakan armada hingga kesiapan pengemudi yang bertugas mengantar para pemudik. “Mulai dari kelayakan armada, kesiapan pengemudi, hingga koordinasi dengan pihak terkait menjadi bagian dari persiapan matang yang dilakukan BRI demi memastikan perjalanan para pemudik berlangsung lancar,” imbuh dia. Di samping itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak guna mendukung kelancaran perjalanan selama masa mudik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan serta memastikan perjalanan para pemudik dapat berjalan sesuai rencana. Program Mudik Gratis BUMN sendiri merupakan kegiatan yang secara rutin dilaksanakan oleh berbagai perusahaan milik negara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman sekaligus mendukung pengelolaan arus mudik secara lebih tertib. Dengan dukungan transportasi tersebut, BRI berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman. Perseroan juga ingin terus berkontribusi dalam berbagai inisiatif yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas. Melalui program ini, BRI menegaskan komitmennya untuk hadir dalam berbagai momentum penting masyarakat, termasuk saat perayaan Idul Fitri. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman dengan perjalanan yang lebih lancar dan aman. (rir) Sumber

Daftar Isi Berikut Profil Singkat Friderica Widyasari Dewi[1] Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Friderica Widyasari Dewi untuk mengisi kekosongan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, Friderica telah lebih dulu dilantik menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Ketua OJK menggantikan Mahendra Siregar yang mundur akhir Januari lalu usai rentetan kabar buruk menimpa pasar modal RI, dipicu oleh pembekukan saham Indonesia di indeks MSCI. Sebagai Ketua OJK, Friderica hadir dengan rekam jejak panjang, pemahaman mendalam, dan pengalaman lintas peran di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal. Bagi pelaku industri, regulator, hingga investor ritel, nama Friderica, bukanlah sosok baru. Selama lebih dari dua dekade, ia menapaki hampir seluruh mata rantai ekosistem pasar modal Indonesia: dari operator bursa, lembaga infrastruktur, pelaku industri, hingga regulator. Karier Friderica sendiri dibangun secara bertahap dan konsisten. Ia mengawali kiprahnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kemudian dipercaya menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Pengembangan Pasar. Peran ini membuatnya bersentuhan langsung dengan isu pendalaman pasar, peningkatan jumlah investor, serta penguatan kualitas emiten. Pengalaman tersebut berlanjut ketika Friderica memimpin PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Utama. Di bawah kepemimpinannya, KSEI mencatat berbagai lompatan penting, terutama dalam digitalisasi layanan dan peningkatan keamanan sistem penyimpanan efek, fondasi krusial bagi kepercayaan pasar. Sebelum masuk ke OJK, Friderica juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas, memperkaya perspektifnya dari sisi pelaku industri dan interaksi langsung dengan dinamika investor. Friderica meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), melanjutkan MBA di California State University, Amerika Serikat, dan menuntaskan program doktoral di UGM. Disertasi doktoralnya secara khusus mengkaji struktur kepemilikan, nilai perusahaan, dan risiko pada perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia. Selama di OJK, Friderica dikenal sebagai salah satu motor penguatan pengawasan perilaku pasar (market conduct). Ia memandang integritas pasar tidak hanya ditentukan oleh kecukupan modal dan kepatuhan administratif, tetapi juga oleh perilaku pelaku usaha jasa keuangan terhadap konsumen dan investor. Komitmen ini mengantarkan Friderica dipercaya menjadi bagian dari OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE) serta Governing Council FinCoNet, memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global terkait perlindungan konsumen keuangan. Berbagai penghargaan nasional yang diterima Friderica dalam beberapa tahun terakhir menegaskan reputasinya sebagai pemimpin yang konsisten dan berpengaruh di sektor jasa keuangan. Namun, tantangan ke depan dinilai tidak ringan. Berbagai pengamat menilai, kepemimpinan Friderica di OJK akan diuji oleh dinamika pasar modal yang semakin kompleks: volatilitas ekonomi global, digitalisasi dan inovasi produk keuangan, hingga meningkatnya partisipasi investor ritel dan kompleksnya upaya pelindungan konsumen. Penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai pimpinan OJK menandai babak baru dalam tata kelola sektor jasa keuangan Indonesia. Bukan hanya karena ia perempuan pertama di posisi tersebut, tetapi karena ia membawa kombinasi langka: pengalaman lapangan, ketajaman akademik, dan visi pengawasan yang adaptif. Di tengah tuntutan pasar yang semakin cepat dan kompleks, Friderica hadir sebagai arsitek kebijakan yang memahami bahwa kepercayaan adalah mata uang utama sektor jasa keuangan. Dan sektor keuangan Indonesia kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan yang lahir dari proses panjang, bukan sekadar momentum. Berikut Profil Singkat Friderica Widyasari Dewi Nama Lengkap:Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A. Pendidikan: Doktor (S3) - Universitas Gadjah Mada, 2019 Lulus dengan predikat Cumlaude Master of Business Administration (MBA) - California State University of Fresno, Amerika Serikat, 2004 Sarjana Ekonomi (S.E.) - Universitas Gadjah Mada, 2001 Jabatan dan Pengalaman Profesional: 2026 - sekarang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK 2022 - 2026 Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020 - 2022 Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas 2016 - 2019 Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 2015 - 2016 Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 2009 - 2015 Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Penugasan dan Peran Strategis Nasional 2023 - sekarang Koordinator Dewan Pembina Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) 2023 - sekarang Anggota Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Keterlibatan Internasional 2022 - sekarang Advisory Board OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE) 2022 - sekarang Governing Council International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet) Publikasi Buku Cara Bijak Mengelola Portofolio Investasi Pengawasan Market Conduct: A Game Changer Penghargaan Indonesia Outstanding Women Leader in Financial Services 2025 - CNN Indonesia BIG 40 Awards 2025 kategori Consumer Protection Governance Strategist - Bisnis Indonesia The Most Outstanding Woman 2025 - Infobank (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [2] [Gambas:Video CNBC] [3] References^ Berikut Profil Singkat Friderica Widyasari Dewi (www.cnbcindonesia.com)^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui lima nama untuk mengisi kekosongan pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun posisi yang disetujui adalah Ketua, Wakil Ketua dan 3 Kepala Eksekutif OJK. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai rapat internal pasca pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) yang digelar hari ini, Rabu (11/3/2026). Keputusan tersebut diambil dari hasil musyawarah dan mufakat oleh Komisi XI. Berikut adalah nama-nama calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK yang disetujui oleh Komisi XI DPR-RI: Ketua: Friderica Widyasari Dewi Wakil Ketua: Hernawan Bekti Sasongko Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD): Adi Budiarso KE Edukasi & Perlindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono Lima nama yang terpilah di atas untuk selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 12 Maret 2025 akan ditetapkan DPR dalam Rapat Paripurna. Diketahui Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengirimkan daftar 10 nama calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pilihannya ke DPR RI, untuk diuji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di Komisi XI, hari ini, Rabu (11/3/2026). Adapun 10 nama adalah hasil seleksi dari total 20 nama calon yang telah lolos seleksi administratif panitia seleksi atau pansel ADK OJK, berdasarkan hasil fit and proper test, untuk mengisi lima kursi ADK OJK. Berikut ini daftar 10 nama calon ADK OJK yang tadi pagi mengikuti fit and proper: 1. Friderica Widyasari Dewi 2. Agus Sugiarto 3. Hernawan Bekti Sasongko 4. Ari Zulfikar 5. Hasan Fawzi 6. Darmansyah 7. Dicky Kartikoyono 8. Danu Febrianto, 9. Adi Budiarso 10. Anton Daryono (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Prabowo Subianto[1] menghadiri Tasyakuran HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara [2]di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3). Prabowo tampak hadir dengan mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam. Setibanya di ruangan, Prabowo duduk di depan. Ia duduk diapit oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dan Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rosan pun berterima kasih kepada Prabowo karena bersedia hadir di Danantara pada HUT pertama Danantara ini. "Yang terhormat yang kita cintai dan banggakan bersama, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini," ujar Rosan. Dalam kesempatan itu, turut hadir juga Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PMK Pratikno, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PM Muhaimin Iskandar, hingga Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamenkeu Suahasil Nazara, hingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. ====[3] (mnf/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat dengan menerapkan layanan operasional terbatas di sejumlah kantor cabang pada momen libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Upaya tersebut diwujudkan dengan 23 outlet yang beroperasi secara terbatas pada 20 Maret 2026, dan 32 outlet pada 23 Maret 2026 dengan jam layanan pukul 10.00-12.00 waktu setempat. Dengan layanan ini, masyarakat tetap dapat melakukan berbagai transaksi seperti setoran BBM Pertamina dan Bulog, penerimaan negara, serta layanan setoran, penarikan, dan pemindahbukuan antarrekening BNI dengan batas maksimal Rp25 juta per rekening per hari. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, layanan operasional terbatas tersebut merupakan bagian dari komitmen BNI untuk tetap hadir melayani kebutuhan nasabah, terutama pada momen penting seperti libur Lebaran. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Layanan operasional terbatas ini disiapkan agar masyarakat tetap dapat melakukan transaksi perbankan penting selama periode libur Idul Fitri," ujar Okki dalam keterangan tertulis. Selain di kantor cabang, BNI juga memastikan dukungan operasional berupa layanan O-Branch atau Mobil Gerak BNI yang ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mempermudah jangkauan masyarakat, terutama di wilayah yang belum tersedia fasilitas ATM maupun CRM BNI. Okki menegaskan, penyediaan layanan ini merupakan wujud komitmen BNI untuk melayani nasabah dengan sepenuh hati, bahkan di tengah periode libur panjang. "BNI terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan perbankan yang aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk selalu hadir dan melayani sepenuh hati bagi nasabah di berbagai situasi, termasuk pada masa libur Lebaran," tutur Okki. Lebih lanjut, BNI juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal digital perbankan yang tersedia selama 24 jam, seperti aplikasi wondr by BNI, BNIdirect, ATM, serta berbagai layanan perbankan elektronik lainnya. "Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital BNI yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja guna mendukung kelancaran transaksi selama masa libur Lebaran," kata Okki. Dengan kombinasi layanan kantor cabang terbatas, mobil layanan perbankan, serta kanal digital yang beroperasi sepanjang waktu, BNI berkomitmen melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat secara mudah, aman, dan nyaman selama libur Idul Fitri. Informasi lebih lanjut terkait operasional terbatas BNI dapat diakses di sini[1]. (rea/rir) ==== [2] References^ di sini (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan kebahagiaannya karena Return on Assets (ROA) Danantara Indonesia telah meningkat 300% sepanjang tahun 2025. Sebagai catatan, ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa menguntungkan suatu perusahaan relatif terhadap total asetnya. Mulanya, Prabowo bersyukur lantaran Indonesia memiliki Danantara yang bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund (SWF) lain di dunia. "Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin keenam, ketujuh terbesar di dunia, ya. Kita juga bersyukur bahwa manajemen satu tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang bener, hasil sudah kelihatan," katanya. Prabowo lantas mengaku mendapat laporan positif terkait kinerja Danantara Indonesia sepanjang tahun lalu. "Saya dapat laporan, saya cukup gembira, return on asset satu tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen. Ini cukup baik. Dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini. Bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen," ujar Prabowo. "Tidak mungkin kita mengelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, 1000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen di mana pun di dunia, satu manajemen bisa mengelola 1000 entitas," lanjut ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut. (miq/miq) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengaku, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah turut mempengaruhi aktivitas penerbangan internasional. Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Achmad Syahir mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan terhadap situasi yang terjadi di kawasan tersebut. "Jadi kalau misalnya bapak ibu mengikuti juga, ada on off-nya. Jadi pada saat kondisi disana di tujuan (negara) tidak kondusif, otomatis itu off. Jadi kami disini juga dalam konteks menyesuaikan," ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (11/3/2026). Ia menjelaskan, kondisi geopolitik yang masih berlangsung membuat operasional penerbangan bersifat dinamis, bahkan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi keamanan di negara tujuan. Ia menyebut, dalam kondisi tertentu penerbangan dapat dihentikan sementara merespon situasi yang sedang terjadi. "Menyesuaikan apabila memang dibuka, kita disini melayani. Tapi kalau misalnya disana di-close juga itu akan tidak bisa," ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama InJourney Maya Watono juga mengatakan hal senada. Dinamika geopolitik yang terjadi merupakan fenomena global yang berada di luar perencanaan bisnis InJourney. "Ini bukan sesuatu yang saat kita, even kemarin kita diskusi, kita saat membuat planning di 2026 itu kita pastinya tidak mempertimbangkan ada sesuatu geopolitical dynamic seperti ini," sebutnya. Namun, sebagai industri ekosistem bandar udara dan pariwisata, pihaknya telah menyiapkan fasilitas parkir pesawat (parking stands) di sejumlah bandara yang dikelolanya untuk maskapai internasional. Khususnya, maskapai Timur Tengah yang sedang menyesuaikan situasi di negaranya. Maskapai yang berpotensi memanfaatkan fasilitas parkir tersebut antara lain Emirates, Etihad Airways, dan Qatar Airways. Pesawat-pesawat tersebut rencananya akan diparkir di sejumlah bandara di Indonesia yang memiliki kapasitas memadai seperti Lombok dan Kertajati. "Dari Emirates, dari Etihad, dari Qatar akan parkir di bandar-bandar kami karena ada kebutuhan itu. Jadi itu salah satu untuk kontribusi kami juga," ungkapnya. Maya menambahkan, saat ini jumlah pesawat internasional yang akan parkir di bandara yang dikelolanya masih dalam tahap perhitungan karena pembahasan dengan maskapai baru dilakukan. "(Ketiga maskapai) Ini akan kami sebar di beberapa bandara kami yang memang memiliki kapasitas parkir untuk tiga masyarakat tersebut. Jumlahnya sedang dihitung, karena ini baru akan kita, baru kemarin ini kita diskusi, jadi ya pastinya kami akan siapkan sebanyak mungkin yang dibutuhkan, terutama di bandara-bandara kami yang memang memiliki kapasitas untuk itu," jelasnya. Upaya tersebut, kata Maya, sebagai bagian dari kontribusi perusahaan pelat merah dalam membantu penanganan krisis industri maskapai global. "an pastinya kan mereka melihat tetangga-tetangga kita ya, juga di Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya, kami siap untuk menampung itu sebenarnya. Jadi memang ini saya rasa sesuatu yang bisa kami kontribusikan juga ya untuk dalam krisis ini," tutupnya. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hernawan Bekti Sasongko menekankan pentingnya percepatan birokrasi dalam pengambilan keputusan di OJK. Hal ini disampaikan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon ADK OJK pada Rabu (11/03/2026). Hernawan menilai kejelasan kepemimpinan kolektif di OJK perlu segera dipertimbangkan dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Kepemimpinan kolektif OJK diketahui merupakan sistem tata kelola tertinggi di mana keputusan strategis pengawasan sektor jasa keuangan diambil bersama oleh anggota Dewan Komisioner secara kolegial. Menurutnya, persoalan mendasar yang dihadapi OJK saat ini adalah proses pengambilan keputusan yang masih panjang dan lambat. Oleh karena itu, mekanisme pengambilan keputusan dinilai perlu dipangkas agar lebih sederhana dan responsif. "Lalu paling mendasar, simple decision making-nya panjang dan lambat itu mungin harus ada bisa dicut," ungkap Hernawan di depan Komisi XI DPR RI, di Jakarta. Hernawan juga menilai OJK memiliki modal kelembagaan yang kuat dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, yang tercermin dari berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga tersebut. Ia mencontohkan OJK memiliki sekitar 4.700 pegawai yang tersebar di 39 kantor di seluruh Indonesia dengan latar belakang keahlian yang beragam. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.500 pegawai memiliki pendidikan tinggi, terdiri dari sekitar 3.100 lulusan S1, 1.400 lulusan S2, dan 44 orang bergelar S3. Selain itu, sekitar 2.700 pegawai OJK telah mengantongi sertifikasi profesi, baik di bidang pengawasan maupun sertifikasi profesional lainnya. Hal ini menunjukkan kapasitas sumber daya manusia OJK yang sebenarnya cukup memadai untuk mendukung penguatan pengawasan sektor jasa keuangan. Di sisi lain, dukungan legislatif terhadap penguatan kapasitas lembaga juga dinilai cukup besar, termasuk melalui peningkatan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan. Secara demografis, sekitar 76,8% pegawai OJK juga berasal dari generasi milenial dan generasi Z yang dinilai adaptif terhadap transformasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama OJK ke depan adalah mengoptimalkan potensi yang ada melalui transformasi internal yang mendasar. Transformasi tersebut mencakup penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi sebagai tulang punggung data pengawasan. Hernawan menambahkan OJK diharapkan tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga mampu mengarahkan perkembangan pasar keuangan secara lebih strategis. Dalam konteks tersebut, transformasi OJK perlu diarahkan untuk mereposisi lembaga tersebut sebagai strategic financial authority. (mkh/mkh) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berhasil mencatatkan EBITDA yang disesuaikan (adjusted EBITDA) sebesar Rp2 triliun di 2025. Capaian ini berada di atas pedoman kinerja (guidance) perseroan yang sebelumnya dipatok pada rentang Rp1,8 triliun hingga Rp1,9 triliun. Khusus untuk kuartal 4, EBITDA grup yang disesuaikan juga melesat 106% menjadi Rp672 miliar, dari kuartal IV-2024 sebesar Rp326 miliar. Berdasarkan siaran pers, Rabu (11/3), pendapatan bersih Grup GoTo setahun tumbuh 24% (year on year/YoY) menjadi Rp18,3 triliun secara proforma. Pertumbuhan ini didorong kenaikan jumlah pengguna bertransaksi tahunan (Annual Transacting Users) sebesar 24% menjadi 66 juta di seluruh ekosistem. Adapun secara faktual, pendapatan bersih Grup GoTo naik 15% menjadi Rp18,32 triliun, dari tahun sebelumnya Rp15,89 triliun. Khusus untuk kuartal 4, pendapatan bersih GoTo juga naik 19% menjadi Rp5,03 triliun dari kuartal 4-2024 Rp4,23 triliun. Direktur Utama GoTo, Hans Patuwo, mengatakan pertumbuhan laba diperkirakan akan terus berlanjut di seluruh lini bisnis Financial Technology dan On-Demand Services sepanjang 2026. "Untuk unit usaha On-Demand Services, kami memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat pada paruh kedua tahun ini seiring peningkatan kemampuan kami dalam melayani segmen mass market dengan lebih baik," katanya, dalam siaran pers, Rabu (11/3/2026). "Untuk mewujudkannya, kami akan tetap fokus memberikan solusi nyata sesuai kebutuhan konsumen, baik di segmen affluent maupun mass market, sembari terus berinvestasi pada kapabilitas utama yang memungkinkan kami menghadirkan solusi tersebut," katanya. Direktur Keuangan Grup GoTo, Simon Ho menambahka kinerja perusahaan mencerminkan keberhasilan yang terus berlanjut dalam upaya mencetak pertumbuhan pendapatan (top-line) dan meningkatkan profitabilitas (bottom-line). "Kami kembali mencetak rekor EBITDA Grup yang disesuaikan3, ditopang oleh peningkatan pendapatan bersih, disiplin biaya, dan operating leverage yang positif," ujarnya. Arus Kas Sepanjang tahun lalu, GoTo mampu mencatatkan arus kas bebas yang disesuaikan (adjusted free cash flow) positif sebesar Rp966 miliar untuk tahun penuh 2025. Meski demikian, GoTo masih membukukan rugi periode berjalan sebesar Rp1,50 triliun, terpangkas 73% dari rugi periode berjalan di 2024 sebesar Rp5,47 triliun. Khusus untuk kuartal 4, rugi periode berjalan dipangkas hingga 45% menjadi Rp505 miliar, dari kuartal 4-2024 yang rugi hingga Rp926 miliar. Sementara itu, rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dipangkas 77% menjadi sisa Rp1,19 triliun. "Kami juga mencatatkan peningkatan arus kas bebas yang disesuaikan positif, sebuah indikasi yang jelas dari penguatan fundamental bisnis dan alokasi modal yang efektif. Kinerja setahun penuh ini juga menjadi fondasi solid untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan profitabilitas seiring fokus kami menjalankan strategi di tahun 2026," kata Simon. Untuk bisnis GoTo Financial (GTF), nilai transaksi bruto (GTV) inti naik 54% menjadi Rp370 triliun, ditopang kuatnya segmen pembayaran konsumen, pertumbuhan pengguna dan transaksi. Unit usaha fintech mencapai rekor 600 juta lebih transaksi bulanan di Desember 2025, naik 76% YoY seiring dengan penambahan fitur-fitur baru. Pendapatan bersih GTF melejit 62% YoY menjadi Rp5,8 triliun, didukung ekspansi nilai buku (outstanding) pinjaman konsumen dan pertumbuhan transaksi pembayaran. Pendapatan pinjaman GTF juga melesat 95% YoY menjadi Rp3,8 triliun ditopang peningkatan nilai buku pinjaman konsumen menjadi Rp8,8 triliun, atau naik 68% YoY. Untuk On-Demand Service yang dijalankan Gojek, GTV naik 7,5% menjadi Rp66,5 triliun. Pendapatan bersih Gojek juga naik 16% YoY menjadi Rp12,6 triliun, didukung optimalisasi product mix, pendapatan iklan yang lebih tinggi, dan belanja insentif yang disiplin. Sebelumnya, perseroan juga memberikan Bonus Hari Raya (BHR) jelang Lebaran 2026 kepada sekitar 400.000 mitra yang memenuhi syarat. Per 31 Desember 2025, perusahaan memegang posisi kas, setara kas, dan deposito jangka pendek sebesar Rp22,1 triliun. (dpu/dpu) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso buka suara soal peluang evaluasi terkait pajak kripto. Adi mengatakan pemerintah masih membuka kemungkinan untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan kripto. Evaluasi tersebut juga mempertimbangkan praktik yang diterapkan di sejumlah negara lain serta masukan dari pelaku industri. "Nanti kita lihat lagi, ya. Ini kan soal bagaimana kita juga kebijakan itu dalam konteks misalnya kita konteks dengan beberapa negara lain misalnya," ungkap Adi usai mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon ADK OJK pada Rabu (11/03/2026). Ia menambahkan, pemerintah juga mencermati masukan dari industri, termasuk terkait besaran pajak yang sebelumnya sempat dibahas asosiasi sebesar 0,21%. Adi menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari pelaku industri kripto. Ia juga menilai perkembangan aset kripto merupakan salah s1atu bentuk inovasi di sektor keuangan. Dalam konteks tersebut, pemerintah telah menghadirkan kerangka regulasi seperti inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), aset keuangan digital, termasuk aset kripto. "Kita menghadirkan ITSK dan aset keuangan digital dan termasuk aset crypto. Dari sisi peraturan, kita sudah punya pengetahuan yang setara bahkan dengan negara-negara lain. Itu artinya kita sudah punya payung hukum yang setara," tuturnya. Diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pajak kripto, telah terkumpul sebesar Rp1,93 triliun sampai dengan Januari 2026. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan tahun 2024, Rp796,74 miliar penerimaan tahun 2025 dan Rp43,45 miliar penerimaan hingga tahun 2026. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,05 triliun dan PPN DN sebesar Rp875,23 miliar. (fsd/fsd) Add as a preferred source on Google [1] [Gambas:Video CNBC] [2] References^ Add as a preferred source on Google (www.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber