bot
Moderators-
Jumlah Konten
130.445 -
Bergabung
-
Kunjungan terakhir
Never
Content Type
Profiles
Forums
ARTIKEL
Store
Downloads
Calendar
Blogs
Galeri
Classifieds
Videos
Applications
Iklan
Collections
Direktori Bisnis
Photo Competition
Everything posted by bot
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Asia-Pasifik jatuh setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif ke Indonesia. Hasil negosiasi antara pemerintah AS dan Indonesia menyepakati perdagangan awal untuk ekspor Indonesia ke AS sebesar 19%. Bank sentral Indonesia pun akan merilis keputusan kebijakannya hari ini. Pada perdagangan hari ini, pelaku pasar Asia merespons dengan kurang bergairah atas keputusan tersebut Indeks acuan Nikkei 225 Jepang datar pada pembukaan, sementara Topix tergelincir 0,11% pada pukul 8.04 pagi waktu setempat (8.04 p.m. WIB, Selasa). Selanjutnya, Kospi Korea Selatan turun 0,5% dan Kosdaq yang berkapitalisasi kecil turun 0,56%. Sementara Indeks S&P/ASX 200 Australia turun 0,82% dengan kontrak berjangka yang terikat pada patokan di 8.545, dibandingkan dengan penutupan terakhirnya di 8.630,3. Namun, futures untuk indeks Hang Seng Hong Kong berada di 24.622, menunjukkan pembukaan pasar yang menguatdibandingkan dengan penutupan terakhir HSI di 24.590,12. Mengutip CNBC Internasional, para investor akan mengawasi saham-saham Indonesia setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif 19% untuk ekspor AS ke negara Asia Tenggara tersebut. Dari pasar saham AS, bursa Wall Street mayoritas melemah pada perdagangan Selasa waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia. Indeks melemah seiring kekhawatiran atas inflasi di AS dan laporan keuangan yang beragam dari bank-bank besar menyeret indeks saham unggulan itu ke bawah. Dow Jones melemah 436,36 poin atau 0,98% dan ditutup pada level 44.023,29. Indeks S&P 500 turun 0,40% dan berakhir di 6.243,76, melandai dari rekor tertinggi yang sempat dicapai di awal sesi. Nasdaq masih naik 0,18% dan ditutup pada rekor tertinggi baru di 20.677,80. Indeks yang sarat saham teknologi ini terbantu oleh kenaikan 4% saham Nvidia setelah perusahaan chip tersebut menyatakan harapannya untuk segera melanjutkan pengiriman GPU H20 ke China. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Tarif Trump Pengaruhi Bursa Asia, Begini Pergerakan Nikkei Dkk [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tarif Trump Pengaruhi Bursa Asia, Begini Pergerakan Nikkei Dkk (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Asia-Pasifik jatuh setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif ke Indonesia. Hasil negosiasi antara pemerintah AS dan Indonesia menyepakati perdagangan awal untuk ekspor Indonesia ke AS sebesar 19%. Bank sentral Indonesia pun akan merilis keputusan kebijakannya hari ini. Pada perdagangan hari ini, pelaku pasar Asia merespons dengan kurang bergairah atas keputusan tersebut Indeks acuan Nikkei 225 Jepang datar pada pembukaan, sementara Topix tergelincir 0,11%. Selanjutnya, Kospi Korea Selatan turun 0,5% dan Kosdaq yang berkapitalisasi kecil turun 0,56%. Sementara Indeks S&P/ASX 200 Australia turun 0,82% dengan kontrak berjangka yang terikat pada patokan di 8.545, dibandingkan dengan penutupan terakhirnya di 8.630,3. Namun, futures untuk indeks Hang Seng Hong Kong berada di 24.622, menunjukkan pembukaan pasar yang menguatdibandingkan dengan penutupan terakhir HSI di 24.590,12. Mengutip CNBC Internasional, para investor akan mengawasi saham-saham Indonesia setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif 19% untuk ekspor AS ke negara Asia Tenggara tersebut. Dari pasar saham AS, bursa Wall Street mayoritas melemah pada perdagangan Selasa waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia. Indeks melemah seiring kekhawatiran atas inflasi di AS dan laporan keuangan yang beragam dari bank-bank besar menyeret indeks saham unggulan itu ke bawah. Dow Jones melemah 436,36 poin atau 0,98% dan ditutup pada level 44.023,29. Indeks S&P 500 turun 0,40% dan berakhir di 6.243,76, melandai dari rekor tertinggi yang sempat dicapai di awal sesi. Nasdaq masih naik 0,18% dan ditutup pada rekor tertinggi baru di 20.677,80. Indeks yang sarat saham teknologi ini terbantu oleh kenaikan 4% saham Nvidia setelah perusahaan chip tersebut menyatakan harapannya untuk segera melanjutkan pengiriman GPU H20 ke China. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Tarif Trump Pengaruhi Bursa Asia, Begini Pergerakan Nikkei Dkk [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tarif Trump Pengaruhi Bursa Asia, Begini Pergerakan Nikkei Dkk (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Warisan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi[1]) membuat negara bebas merebut atau mengambil kembali hak atas penguasaan tanah[2] yang telah diberikan kepada masyarakat. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Beleid itu diteken Jokowi pada 2 Februari 2021 lalu. Jokowi merasa tidak puas dengan aturan lama yang dibuat oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dalam perjalanannya, PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dinilai belum efektif dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar," jelas Jokowi dalam beleid tersebut, dikutip Rabu (16/7). "Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya berkaitan dengan objek, jangka waktu peringatan, tata cara untuk mengeluarkan tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan dari basis data tanah terindikasi telantar, dan sebagainya," sambungnya. Salah satu yang berubah drastis dalam aturan itu adalah objek penertiban. Pasal 3 huruf a PP Nomor 11 Tahun 2010 alias aturan era SBY mengecualikan tanah hak milik (sertifikat hak milik/SHM) atau hak guna bangunan (sertifikat hak guna bangunan/SHGB) atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya sebagai objek penertiban. Sedangkan Pasal 7 PP Nomor 20 Tahun 2021 memberi kewenangan negara menyikat habis tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, sampai tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Alhasil, tanah telantar incaran negara bukan cuma yang sudah diberikan izin, konsesi, atau perizinan berusaha. Semua jenis sertifikat tanah sekarang bisa diambil negara jika 'nganggur' alias tidak dimanfaatkan. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang menyanjung habis kerja Presiden ke-7 Jokowi membeberkan urgensi pengambilan kembali tanah berkategori telantar itu. Ia memulai penjelasannya dengan mengajak semua pihak mengapresiasi kinerja Jokowi yang diklaim punya sumbangsih besar dalam proses sertifikasi tanah. "Kita harus apresiasi kepada Pak Presiden Jokowi, lewat program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) melakukan sertifikasi dari 2017-2024 itu berhasil melakukan sertifikasi tanah sebanyak 52 juta bidang tanah selama 7 tahun," jelasnya dalam Diskusi Publik Pengukuhan dan Rakernas PB IKA-PMII 2025-2030 di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu (13/7). "Sementara, sertifikasi tanah dari 1961-2016 itu baru berhasil sekitar 48 juta bidang sertifikat. Jadi, harus diakui bahwa PTSL berhasil pada zaman Pak Jokowi melakukan proses pemetaan sekaligus sertifikasi di bidang tanah. Melampaui prestasi selama 1960-2016, 7 tahun mengalahkan 56 tahun," tegas Nusron. Akan tetapi, Nusron mengungkapkan bahwa dari 55,9 juta hektare alias 79,5 persen tanah bersertifikat ternyata hanya dikuasai 60 keluarga di Indonesia. Penguasaan konglomerat atas tanah yang mencapai 48 persen itu dianggap melahirkan kesenjangan ekonomi, bahkan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada land reform alias reforma agraria. Nusron menyebut landasan yang dipegang Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yakni 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'. Itu diklaim Nusron sebagai acuan negara berhak mengambil kembali hak atas penguasaan tanah. Ia menegaskan semua tanah milik negara, tapi pemerintah memberi pengakuan berbentuk sertifikat kepada pihak yang menguasainya. "Terhadap yang sudah terpetakan dan bersertifikat, manakala sejak dia disertifikatkan dalam waktu 2 tahun tidak ada aktivitas ekonomi maupun aktivitas pembangunan, atau dalam arti tanah tersebut tidak didayagunakan kemanfaatannya, maka pemerintah wajib memberikan surat peringatan. Pertama, adalah pemberitahuan. Kedua, peringatan pertama. Ketiga, ada peringatan kedua. Keempat, peringatan ketiga. Terakhir, tanah itu ditetapkan menjadi tanah telantar," jelasnya. Ia mencontohkan tanah yang boleh direbut negara adalah HGB yang tidak dibangun sekolah dalam 2 tahun atau HGU tak ditanami kelapa sawit, tebu, hingga singkong dalam 2 tahun sejak bersertifikat. Nusron menjelaskan batas waktu yang diberikan negara adalah 2 tahun plus 587 hari sampai akhirnya objek tersebut sah ditetapkan sebagai tanah telantar. Politikus Partai Golkar itu lalu mengutip 3 mandat dari Presiden Prabowo terkait urusan pertanahan. Pertama, menggunakan prinsip keadilan. Kedua, prinsip pemerataan. Sedangkan yang ketiga adalah prinsip kesinambungan ekonomi. "Terhadap perintah keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi kami terjemahkan sebagai berikut: prinsip kesinambungan ekonomi berarti apa? Yang sudah ada jangan dimatikan. Prinsip keadilan dan pemerataan, kalau ada barang baru (tanah) jangan diberikan kepada mereka lagi," tuturnya. Lantas, Prabowo harus apa? Ancaman menghapus hak atas tanah memang sudah diumumkan Presiden ke-1 Sukarno dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, Presiden Prabowo tidak boleh serampangan melabeli tanah warga dengan cap 'telantar'. Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Mhd Zakiul Fikri mewanti-wanti Prabowo Dkk agar tak ujug-ujug melabeli 'telantar' ketika melihat tanah kosong, tidak ditemukan siapa pemiliknya, atau tak terlihat aktivitas usaha di atas tanah tersebut. "Ada proses administratif yang wajib dilalui sebelum penetapan status tanah telantar, mulai dari identifikasi dan inventarisasi, evaluasi, peringatan, hingga penetapan. Kalau prosedur ini tidak dilakukan dengan baik dan berurut, maka proses penetapan tanah telantar cacat administratif, tidak sah secara hukum," jelasnya kepada CNNIndonesia.com. Pria yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu kemudian membuka diskursus soal maksud 'tidak mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah'. Jika mengacu Pasal 15 UU Pokok Agraria, kewajiban memelihara tanah termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakan. Itu menjadi kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum atas tanah tersebut dengan tetap memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Sedangkan penjelasan Pasal 27 UUPA menyebut bahwa penghapusan hak atas tanah karena ditelantarkan adalah ketika dengan sengaja tidak mempergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Sementara itu, Fikri menilai pemaknaan telantar tetap harus mengacu pada iktikad baik si pemegang sertifikat. "Kalau orang tidak membangun atau tidak menanam apapun di atas tanahnya, tapi ia rutin mengunjungi tanah itu dalam kurun waktu tertentu, sekali dalam 5 tahun, atau misalnya masih membayar pajak bumi dan bangunan bagi yang telah ada nomor objek pajak (NOP)-nya, maka tidak dapat disebut telah melakukan penelantaran. Hal demikian merupakan bentuk pemeliharaan atas objek tanah," jelas Fikri. "Kalaupun nanti misalnya hasil evaluasi menunjukkan adanya penelantaran, perlu dipastikan lagi secara ilmiah hubungan kausalitas antara penelantaran itu dengan iktikad tidak baik dari pemegang atau ahli waris hak atas tanah tersebut. Kalau ternyata, misalnya, penelantaran itu terjadi tanpa disengaja, maka tidak dapat ditetapkan sebagai tanah telantar," tegasnya. Menurutnya, mengusahakan tanah tidak mesti dimaknai pemerintah dengan menanam singkong atau membangun gedung. Fikri menilai memelihara dengan menjenguk dalam kurun waktu tertentu juga sudah menjadi tanda bahwa sang pemilik sertifikat tidak menelantarkan tanahnya. Ia menyebut setiap pemilik tanah juga punya rasionalisasi ekonomi dalam mengusahakan lahan tersebut, termasuk pertimbangan biaya pemeliharaan. Selain itu, tanah merupakan sumber daya keluarga untuk bertumbuh sehingga pengelolaanya bisa dilakukan kemudian hari oleh anak atau saudara pemilik. "Kalau kebijakan penetapan tanah telantar dilakukan secara serampangan oleh pemerintah, tiba-tiba misalnya tanah warga ditetapkan sebagai objek tanah telantar, maka akan menambah sengketa atau bahkan konflik di sektor pertanahan ... Praktik penetapan tanah telantar secara terburu-buru dan represif akan membuka keran baru praktik perampasan tanah atau land grabbing oleh negara," wanti-wanti Fikri. Dirinya juga skeptis dengan niat tulus pemerintah melakukan pemerataan ekonomi untuk rakyat miskin. Fikri membongkar bagaimana pemerintahan Jokowi dulu justru sibuk melakukan pencadangan sumber daya lahan demi keperluan investasi. Ia juga menegaskan tak sepaham dengan kehadiran Badan Bank Tanah yang dianggap salah secara paradigmatik, bahkan tak sejalan dengan amanat UUPA 1960. Sayang, badan itu menjadi alat politik yang akan mengelola tanah-tanah telantar tersebut nantinya. "Dari Bank Tanah ini kemudian tanah-tanah itu diolah untuk keperluan proyek strategis nasional (PSN), disewakan kepada swasta, dan untuk program reforma agraria. Jangan bayangkan reforma agraria merupakan tujuan utama dari pengelolaannya, tidak! Tahun 2023, misalnya, dari 17 ribu hektare lahan yang masuk dalam daftar aset Bank Tanah kala itu, kurang dari 3 ribu hektare yang menjadi objek reforma agraria. Sisanya jadi kawasan industri, PSN, dan masih proses pengiklanan mencari investor di website Bank Tanah," bongkarnya soal dosa rezim Jokowi. Apa praktik 'merampas' kembali tanah warga lazim di negara lain? Perlukah ganti rugi kepada pemilik sertifikat? Fikri mengatakan sampai saat ini tidak ada ketentuan resmi terkait ganti rugi tanah yang ditetapkan sebagai objek telantar oleh pemerintah. Namun, ia mencontohkan bagaimana Malaysia menyikapi dengan bijak tanah telantar atau yang dikenal dengan 'tanah terbiar'. Negeri Jiran disebut tak bernafsu merebut tanah milik warga, melainkan memilih memberi insentif 'Gerakan Pertanian Pembangunan Tanah Terbiar'. "Melalui program ini, setiap orang yang mengusahakan tanah yang diduga telantar, terutama bagi pemegang hak yang diduga menelantarkan diberikan insentif sebesar 20 ribu ringgit agar tanah tersebut diusahakan. Jadi, kebijakan yang sangat kontras dengan Indonesia. Mungkin bisa diambil pembelajaran juga bagi pemerintah kita," sarannya kepada Prabowo. Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Azhar Syahida menilai semangat pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanah merupakan hal baik. Ia menekankan semangat itu semestinya dibarengi proses yang benar dan dasar hukum kuat. Azhar berpesan kepada Prabowo dan para pembantunya agar tak menyalahi semangat reforma agraria. Alih-alih menurunkan ketimpangan, justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kalau tak dilandasi kepentingan publik dan memperhatikan aspek lingkungan. "Di Australia, misalnya, kebijakan pertanahan diatur dengan begitu ketat. Peruntukan petak tanah dilakukan dengan sistem planning yang matang dan tidak mudah diubah sehingga konversi tanah itu dilakukan dengan ketat untuk melindungi lingkungan, kegiatan ekonomi agrikultur, dan lain-lain. Misalnya, tanah pertanian tidak dengan mudah bisa dikonversi ke penggunaan yang lain, umpamanya untuk perumahan atau gedung," jelas Azhar. "Di negara-negara lain ada beberapa yang melakukan pengalihan fungsi lahan telantar, tapi sangat ketat prosesnya. Dilandasi hukum yang kuat dan kompensasi yang adil," tegasnya. Proses konversi tanah yang dianggap telantar itu perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dengan hati-hati dan ketat. Namun, Azhar menegaskan upaya mengambil tanah bersertifikat resmi dan berwujud merupakan tindakan kurang tepat. Kalaupun negara keukeuh mencabut hak atas tanah tersebut, Azhar menuntut ganti rugi yang adil dan tepat waktu bagi pemilik sertifikat. Pemerintah ia dorong untuk segera membuat landasan hukum terkait masalah ganti rugi tersebut. Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengatakan ada potensi konflik sengketa pertanahan yang berkepanjangan jika pemerintah ngotot. Apalagi, perebutan kembali atas tanah yang jelas-jelas berstatus hak milik alias SHM. "Konflik ini juga melibatkan berbagai aktor dan kepentingan-kepentingan, baik itu individu, masyarakat, perusahaan, maupun instansi pemerintah sebagaimana dalam struktur mafia tanah," ungkapnya. [Gambas:Photo CNN][3] "Urgensi dari hapusnya hak atas tanah yang ditelantarkan berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021 belum memiliki kepastian hukum bagi pemegang hak karena tidak ditetapkan secara tegas ganti kerugian bagi pemegang hak," sambung Rizal. Ia membeberkan setidaknya 3 kerugian yang bakal dirasakan pemilik sertifikat tanah yang dicap telantar oleh negara. Pertama, hilangnya potensi pendapatan dan keuntungan yang seharusnya bisa diperoleh. Kedua, penurunan nilai aset. Ketiga, kerugian biaya-biaya karena pemilik tanah sudah berupaya mengeluarkan uang untuk menjaga lahan tersebut agar tidak menjadi tempat kegiatan negatif. "Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi masalah tanah telantar, seperti memberikan insentif bagi perusahaan untuk memanfaatkan tanahnya, memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang menelantarkan tanah, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan tanah telantar yang sudah dikuasai negara," tandasnya. ====[4] Perlu Contoh Gerakan Pertanian Tanah Terbiar Malaysia --[5] References^ Jokowi (www.cnnindonesia.com)^ tanah (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ -- (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia — Konglomerat asal China, Zhong Shanshan berhasil membangun kekayaan dari menjual air mineral. Pria asal China itu tercatat sebagai orang terkaya ke-2 di Negeri Tirai Bambu dan orang terkaya ke-27 di dunia dengan harta kekayaan US$ 60,6 miliar atau Rp 986,08 triliun, menurut data Forbes. Zhong berjualan air minum dalam kemasan pada 1996. Namun, jejak bisnisnya sudah berjalan jauh sebelum tahun tersebut. Ini didasari oleh lika-liku kehidupannya yang berliku sejak kecil. Pada awal fase kehidupan, Zhong selalu dilanda kesulitan. Saat usia 10 tahun, Zhong kecil sering melihat bapak dan ibunya jadi korban sikap represi pemerintah China. Keduanya sering dianiaya. Akibat hal ini, Zhong kecil juga terpaksa putus sekolah dan harus bekerja di usia muda. Diketahui, dia sempat bekerja sebagai tukang batu dan tukang kayu. Tak betah bekerja dengan orang lain, Zhong lantas memberanikan diri berwirausaha saat beranjak dewasa. Pada 1988, sebagai lulusan jurnalistik, dia berbisnis media dan sempat mendirikan koran bernama Pacific Post. Sayang, bisnis pertama Zhong bangkrut. Meski begitu, dia tak menyerah dan kembali berbisnis. Kali ini, dia berjualan tiram, jamur, kura-kura, hingga udang. Akan tetapi, dari sekian banyak bisnis, tak ada satupun yang moncer. Semuanya bangkrut. Barulah bisnisnya bisa cuan usai menjalani bisnis air mineral bermerek Nongfu Spring pada 1996. Kala itu, dia memberanikan diri terjun sebagai penjual air minum karena permintaannya selalu tinggi. Masyarakat akan selalu butuh air bersih dan Nongfu Spring-lah yang menyediakan airnya. Mengutip South China Morning Post, bisnis air mineral kemudian moncer. Nongfu laris-manis di pasaran sebab Zhong punya strategi berbeda dalam berjualan. Jika kompetitor menjual air hasil sulingan di pabrik, maka Nongfu menjual air dari sumber pegunungan langsung. Lewat cara ini, air akan terasa lebih segar. Begitu juga popularitas Nongfu dan Zhong. Dalam sekejap, air merek ini menjadi penguasa pasar di China. Lalu, Zhong juga dinobatkan sebagai raja air mineral di China. Pada 2020, Nongfu resmi melantai di Bursa Saham China. Dari sini, lantas diketahui kekayaan pria kelahiran 1954 ini meningkat drastis. Dari semula hanya US$ 16 miliar atau Rp 250 Triliun menjadi lebih dari US$ 50 miliar atau Rp 780 Triliun. Seiring waktu, Zhong juga berbisnis di industri kesehatan. Forbes mencatat, dia memiliki perusahaan Wantai Biological yang memproduksi vaksin dan alat diagnostik kesehatan. Ketika Covid-19 terjadi, perusahannya untuk banyak dan membuat pria kelahiran 1954 ini makin kaya raya. Mengutip Forbes Real Time Billionaires Index, Rabu (16/7/2025), Zhong memiliki harta US$ 60,6 miliar atau Rp 986,08 triliun. Dia tercatat sebagai orang terkaya kedua di China dan ke-27 di dunia. Hidup Sederhana Soal kehidupan sehari-hari, Zhong jadi salah satu konglomerat yang menunjukkan sikap anomali, yakni tidak hidup bermewah-mewahan. Dalam pewartaan Insider, Zhong sehari-hari berpenampilan sederhana dan tak mau menunjukkan kemewahan. Dia diketahui hanya punya satu apartemen sebagai hunian tetap dan sering makan sendirian di kafe murahan. Lalu soal gaya berpakaian, dia berulangkali memakai setelan baju ala Marck Zuckerberg: T-Shirt dan sepatu kets. Bukan cuma itu, Zhong juga diketahui sebagai sosok yang misterius. Dia bahkan dijuluki "The Lone Wolf" atau "Serigala penyendiri" saking misteriusnya. Dia tak pernah mau tampil di publik atau sekedar diwawancarai media. Dia juga tak terafiliasi dengan politik dan komunitas pebisnis. Dan dia menutup rapat-rapat informasi soal kehidupan pribadi dan keluarganya. Meski menutup diri, Zhong masih bisa eksis dengan ragam bisnisnya yang menguasai ekonomi China. (rob/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Tiba-Tiba Para Taipan RI Datang (Lagi) ke Istana Bertemu Prabowo [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tiba-Tiba Para Taipan RI Datang (Lagi) ke Istana Bertemu Prabowo (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden AS Donald Trump[1] pada Selasa (15/7) mengklaim mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto[2]. Melansir CNN, kesepakatan tersebut berupa tarif. AS akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19 persen. Tapi, jika AS ekspor ke Indonesia, tidak terkena tarif alias gratis. Tarif itu turun dibandingkan ancaman yang ia berikan ke Indonesia saat awal melakukan serangan dagang ke sejumlah negara. Saat itu, ia mengancam akan menghajar produk Indonesia dengan tarif impor 32 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain mendapatkan tarif gratis saat ekspor ke Indonesia, AS juga mendapatkan durian runtuh lain dari RI. Pertama, bisa menjual energi senilai US$15 miliar dari AS atau Rp244,074 triliun (kurs Rp16.271 per dolar AS) ke RI. Kedua, bisa menjual produk pertanian bernilai US$4,5 miliar atau Rp73 triliun ke Indonesia Ketiga, bisa menjual 50 pesawat buatan Boeing. "Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing Jet, banyak di antaranya adalah 777," tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari AFP. "Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati," kata Trump lewat akun media sosial Truth Social, @realDonaldTrump. Trump sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif impor 32 persen untuk produk impor asal Indonesia. Tarif itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Dalam surat yang ditulis pada Senin (7/7) dan ditujukan langsung kepada Prabowo, Trump mengatakan bahwa tarif diberlakukan karena selama ini Indonesia ia tuduh telah melakukan perdagangan yang tidak sehat dengan AS. Infografis Potret Kerja Sama Dagang RI-AS Sebelum Digetok Tarif 32 Persen. (Basith Subastian/CNNIndonesia). "Mohon dipahami tarif ini diperlukan untuk mengoreksi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia selama bertahun-tahun serta hambatan perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap Amerika Serikat. Defisit ini merupakan ancaman besar bagi perekonomian kita dan, tentu saja, keamanan nasional kita," tegasnya. Ancaman tarif ia lancarkan meskipun pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu sudah berupaya merayu Trump dengan berjanji menambah impor dan investasi ke Amerika Serikat (AS) hingga US$34 miliar atau Rp551 triliun (asumsi kurs Rp16.206,38 per dolar AS). ====[3] (fra/agt) References^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia — Selama tujuh hari beruntun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup di zona hijau. Terakhir, indeks ditutup naik 0,61% ke level 7.140,47 pada perdagangan Selasa (15/7/2025). Nilai transaksi mencapai Rp 16,39 triliun yang melibatkan 23,55 miliar saham dalam 1,75 juta kali transaksi. Sebanyak 268 saham naik, 320 turun, 214 tidak bergerak. Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan penjualan bersih sebesar Rp326,14 miliar di seluruh pasar. Rinciannya, sebesar Rp316,03 miliar di pasar reguler dan sebesar Rp10,11 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Di samping itu, ada sejumlah saham yang menjadi incaran asing. Sebagai informasi, Bank Indonesia akan mengumumkan suku bunga acuan hari ini, Rabu (16/7/2025). CNBC Indonesia telah menghimpun konsensus dari 13 lembaga/institut terkait proyeksi BI rate yang akan diumumkan besok. Sebanyak delapan dari 13 lembaga berekspektasi bahwa BI akan menahan suku bunga di level 5,50%. Lima institusi lainnya memproyeksi suku bunga akan dipangkas ke level 5,25%. Adapun menjelang pengumuman suku bunga acuan asing tercatat net foreing buy BBRI senilai Rp 195,44 miliar. Lalu WIFI Rp 159,56 miliar dan INDF Rp 102,11 miliar. Selengkapnya, mengutip Stockbit, berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar menjelang pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia: 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp195,44 miliar 2. PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) - Rp159,56 miliar 3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) - Rp102,11 miliar 4. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) - Rp44,88 miliar 5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) - Rp33,22 miliar 6. PT Sinergi Inti Andalan Tbk. (INET) - Rp28,34 miliar 7. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp28,04 miliar 8. PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Rp25,55 miliar 9. PT United Tractors Tbk. (UNTR) - Rp23,42 miliar 10. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) - Rp21,45 miliar (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Asing Diam-diam Borong Saham Tambang Kala IHSG Melemah [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Asing Diam-diam Borong Saham Tambang Kala IHSG Melemah (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia harus mengimpor energi[1] US$15 miliar Rp244,074 triliun dari AS (kurs Rp16.271 per dolar AS) sebagai salah satu syarat bisa menikmati tarif 19 persen dari Presiden Donald Trump[2]. Kewajiban itu diungkap Trump langsung. Pada Selasa (15/7), Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Kesepakatan ia klaim tercapai setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Melansir CNN, satu-satunya detail yang diungkapkan Trump tentang kesepakatan tersebut adalah AS hanya akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19 persen. Tarif itu turun dibandingkan ancaman yang ia berikan ke Indonesia saat awal melakukan serangan dagang ke sejumlah negara. Saat itu, ia mengancam akan menghajar produk Indonesia dengan tarif impor 32 persen. Namun, tarif 19 persen itu tidak gratis untuk bisa dinikmati Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi Indonesia bila ingin menikmati tarif itu. Salah satunya impor energi Rp244 triliun dari AS tersebut. Selain impor energi itu, ada 3 syarat lain yang harus dipatuhi Indonesia. Pertama, Indonesia harus mematuhi komitmen membeli energi senilai US$15 miliar dari AS atau Rp244,074 triliun (kurs Rp16.271 per dolar AS). Kedua, Indonesia harus menjalankan komitmen mengimpor produk pertanian AS bernilai US$4,5 miliar atau Rp73 triliun. Ketiga, Indonesia harus membeli 50 pesawat buatan Boeing. Infografis Potret Kerja Sama Dagang RI-AS Sebelum Digetok Tarif 32 Persen. (Basith Subastian/CNNIndonesia). "Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing Jet, banyak di antaranya adalah 777," tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari AFP. "Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati," kata Trump lewat akun media sosial Truth Social, @realDonaldTrump. Trump sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif impor 32 persen untuk produk impor asal Indonesia. Tarif itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Dalam surat yang ditulis pada Senin (7/7) dan ditujukan langsung kepada Prabowo, Trump mengatakan bahwa tarif diberlakukan karena selama ini Indonesia ia tuduh telah melakukan perdagangan yang tidak sehat dengan AS. "Mohon dipahami tarif ini diperlukan untuk mengoreksi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia selama bertahun-tahun serta hambatan perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap Amerika Serikat. Defisit ini merupakan ancaman besar bagi perekonomian kita dan, tentu saja, keamanan nasional kita," tegasnya. Ancaman tarif ia lancarkan meskipun pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu sudah berupaya merayu Trump dengan berjanji menambah impor dan investasi ke Amerika Serikat (AS) hingga US$34 miliar atau Rp551 triliun (asumsi kurs Rp16.206,38 per dolar AS). ====[3] (fra/agt) References^ energi (www.cnnindonesia.com)^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan ada investor asing yang ingin mencaplok perusahaan pembiayaan lokal. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman mengatakan investor itu berasal dari Singapura, dan sedang mengajukan permohonan persetujuan akuisisi. "Saat ini terdapat satu permohonan persetujuan akuisisi perusahaan pembiayaan oleh investor asing yang berasal dari Singapura," kata Agusman dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025). Ia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa investor tersebut maupun apa perusahaan pembiayaan yang dibidik. Namun, rencana akuisisi tersebut terjadi di saat industri perusahaan pembiayaan sedang dalam tren konsolidasi. Mengingatkan saja, proses merger sedang berlangsung di antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) dan PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN), yang tanggal efektifnya ditetapkan pada 1 Oktober 2025. Adira akan menjadi surviving entity dalam penggabungan tersebut. Sebelumnya, entitas-entitas usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) juga telah rampung melaksanakan merger. Yakni, PT BCA Multi Finance yang masuk ke dalam PT BCA Finance selaku pihak yang menerima penggabungan, dan efektif per 1 September 2024. Agusman mengatakan tren merger di industri multifinance sejalan dengan semangat penguatan dan konsolidasi industri ini. Hal ini diharapkan mampu mendukung pemerataan akses pembiayaan kepada masyarakat Indonesia. "Dengan adanya merger di industri multifinance, diharapkan industri multifinance akan lebih kuat, baik dari sisi aset maupun liabilitas, untuk mendukung pemerataan akses pembiayaan," ujar Agusman. Menurutnya, tren merger multifinance dapat terus terjadi dan merubah landscape industri menjadi lebih terkonsolidasi, kompetitif, dan berorientasi pada efisiensi serta ekspansi produk dan akhirnya dapat memperkuat sektor multifinance secara keseluruhan. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Pelaku Pasar Modal Solid, IHSG Langsung Terbang 4% [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pelaku Pasar Modal Solid, IHSG Langsung Terbang 4% (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih melanjutkan tren penguatannya selama tujuh hari berturut-turut. Indeks ditutup naik 0,61% ke level 7.140,47 pada perdagangan Selasa (15/7/2025). Nilai transaksi mencapai Rp 16,39 triliun yang melibatkan 23,55 miliar saham dalam 1,75 juta kali transaksi. Sebanyak 268 saham naik, 320 turun, 214 tidak bergerak. Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan penjualan bersih sebesar Rp326,14 miliar di seluruh pasar. Rinciannya, sebesar Rp316,03 miliar di pasar reguler dan sebesar Rp10,11 miliar di pasar negosiasi dan tunai. BMRI menjadi saham dengan net sell asing terbesar, yakni Rp 275,92 miliar. Lalu diikuti oleh CUAN Rp 160,27 miliar dan BREN Rp 139,84 miliar. Mengutip Stockbit, berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan Selasa: 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp275,92 miliar 2. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) - Rp160,27 miliar 3. PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) - Rp139,84 miliar 4. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) - Rp75,54 miliar 5. PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) - Rp72,66 miliar 6. PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp55,35 miliar 7. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) - Rp46,29 miliar 8. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp30,43 miliar 9. PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) - Rp19,47 miliar 10. PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) - Rp16,98 miliar (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article IHSG Anjlok, Asing Kompak Lego Rp 2 Triliun Lebih Saham Big Banks [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Anjlok, Asing Kompak Lego Rp 2 Triliun Lebih Saham Big Banks (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan akan mengambil alih tanah[1] yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut, termasuk yang sudah bersertifikat resmi[2]. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, yang telah resmi berlaku sejak diundangkan pada Februari 2021. Jadi, sebenarnya aturan ini sudah berlaku sejak 4 tahun lalu. Namun, aturan ini menjadi topik 'panas' belakangan ini imbas pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan kebijakan tersebut berlaku terhadap seluruh bentuk hak atas tanah, mulai dari Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai, hingga hak milik. "Terhadap yang sudah terpetakan dan besertifikat, manakala sejak dia disertifikatkan dalam waktu dua tahun tidak ada aktivitas ekonomi maupun aktivitas pembangunan apa-apa atau dalam arti tanah tersebut tidak didayagunakan kemanfaatannya, maka pemerintah wajib memberikan surat peringatan," kata Nusron dalam acara Rakernas PB IKA-PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7). Proses pengambilalihan dilakukan secara bertahap melalui pemberitahuan awal hingga tiga kali surat peringatan. Setelah itu, jika tidak ada aktivitas atau klarifikasi dari pemilik tanah dalam total waktu 587 hari sejak peringatan pertama, maka tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah telantar dan masuk ke dalam program reforma agraria. "Langkah pertama adalah BPN kirim surat. Tiga bulan dikasih kesempatan. Tiga bulan masih tidak ada aktivitas, kirimi surat, peringatan pertama. Tiga bulan lagi dikirimi surat, tidak ada keterangan lagi, peringatan kedua," jelas Nusron. Jika tetap tidak ada kegiatan, pemilik diberikan enam bulan untuk merespons. Bila tetap tidak digunakan, maka statusnya ditetapkan sebagai tanah telantar dan dapat diambil alih negara. Memang, aturan ini sudah berlaku sejak PP Nomor 20 Tahun 2021 diundangkan, namun proses pengambilalihan terhadap lahan tertentu dilakukan bertahap, mengikuti mekanisme yang bisa memakan waktu hingga hampir empat tahun sejak hak atas tanah diterbitkan. Pasal 7 Ayat 2 dalam PP tersebut juga menyebut tanah hak milik bisa menjadi objek penertiban jika dibiarkan telantar. Beberapa indikatornya antara lain dikuasai masyarakat dan menjadi wilayah perkampungan, dikuasai pihak lain lebih dari 20 tahun tanpa dasar hukum, atau tidak terpenuhinya fungsi sosial atas tanah tersebut. Selain tanah hak milik, kebijakan juga mencakup tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, serta tanah yang diperoleh berdasarkan penguasaan di lapangan. Pengabaian terhadap penggunaan lahan selama dua tahun berturut-turut sejak penerbitan hak membuat tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai objek penertiban. PP 20/2021 juga menetapkan enam kategori kawasan yang menjadi prioritas pengawasan, yakni pertambangan, perkebunan, industri, pariwisata, perumahan/permukiman skala besar, serta kawasan lain yang izin pengelolaannya berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang dan tanah. Namun, tanah adat dan tanah yang menjadi aset bank tanah dikecualikan dari aturan ini. Saat ini, menurut data Kementerian ATR/BPN, dari total 55,9 juta hektare lahan bersertifikat di Indonesia, terdapat 1,4 juta hektare yang sudah berstatus tanah telantar dan menjadi bagian dari program reforma agraria. ====[3] (del/pta) References^ tanah (www.cnnindonesia.com)^ bersertifikat resmi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat[1] (AS) Donald Trump[2] pada Selasa (15/7) mengklaim telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Kesepakatan ia klaim tercapai setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Melansir CNN, Satu-satunya detail yang diungkapkan Trump tentang kesepakatan tersebut adalah AS hanya akan mengenakan tarif impor atas produk AS sebesar 19 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Tarif itu turun dibandingkan ancaman yang ia berikan ke Indonesia saat awal melakukan serangan dagang ke sejumlah negara. Saat itu, ia mengancam akan menghajar produk Indonesia dengan tarif impor 32 persen. Namun, tarif 19 persen itu tidak gratis untuk bisa dinikmati Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi Indonesia bila ingin menikmati tarif itu. Pertama, Indonesia membebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kedua, Indonesia harus mematuhi komitmen membeli energi senilai US$15 miliar dari AS atau Rp244,074 triliun (kurs Rp16.271 per dolar AS). Ketiga, Indonesia harus menjalankan komitmen mengimpor produk pertanian AS bernilai US$4,5 miliar atau Rp73 triliun. Keempat, Indonesia harus membeli 50 pesawat buatan Boeing. Infografis 5 Deal RI-AS Demi Batalkan Serangan Dagang Trump. (Basith Subastian/CNNIndonesia). "Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing Jet, banyak di antaranya adalah 777," tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari AFP. "Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati," kata Trump lewat akun media sosial Truth Social, @realDonaldTrump. Trump sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif impor 32 persen untuk produk impor asal Indonesia. Tarif itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Dalam surat yang ditulis pada Senin (7/7) dan ditujukan langsung kepada Prabowo, Trump mengatakan bahwa tarif diberlakukan karena selama ini Indonesia ia tuduh telah melakukan perdagangan yang tidak sehat dengan AS. "Mohon dipahami tarif ini diperlukan untuk mengoreksi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia selama bertahun-tahun serta hambatan perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap Amerika Serikat. Defisit ini merupakan ancaman besar bagi perekonomian kita dan, tentu saja, keamanan nasional kita," tegasnya. Ancaman tarif ia lancarkan meskipun pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu sudah berupaya merayu Trump dengan berjanji menambah impor dan investasi ke Amerika Serikat (AS) hingga US$34 miliar atau Rp551 triliun (asumsi kurs Rp16.206,38 per dolar AS). ====[3] (fra/agt) References^ Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks[1] Harga Saham[2] Gabungan (IHSG[3]) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (16/7). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan saat ini pergerakan IHSG masih dalam fase konsolidasi terbatas. Meski berpeluang menguat, penguatannya diperkirakan belum akan signifikan. "IHSG saat ini berada di akhir wave (b) dari wave pada label hitam, sehingga penguatan cenderung terbatas di area 7.177. Namun pada skenario label merah, masih ada potensi menguji resistance kuat di 7.240 hingga 7.476," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.049, 6.994 dan resistance 7.143, 7.191. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BFIN, BMRI, INKP, dan SRTG. Senada, analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG saat ini bergerak mendekati level resistance 7.181 dengan kecenderungan konsolidasi, namun masih ada peluang reli lanjutan selama tidak turun di bawah level support utama. "Selama IHSG bertahan di atas 7.026, potensi reli masih terbuka. Tapi jika turun di bawah level itu, IHSG berisiko menguji garis SMA-20," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.026, 6.993, 6.971, dan 6.921 dan resistance 7.181, 7.240, dan 7.324 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBNI, BBRI, MEDC, PGAS, dan TLKM. IHSG ditutup di level 7.140 pada Selasa (15/7) sore. Indeks saham menguat 43,32 poin atau naik 0,61 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,55 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 268 saham menguat, 320 terkoreksi, dan 214 stagnan. ====[4] (del/agt) References^ Indeks (www.cnnindonesia.com)^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump[1] mengatakan pada Selasa (15/7), bahwa Indonesia[2] telah berkomitmen untuk membeli komoditas energi AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp243,9 triliun (asumsi kurs Rp16.260 per dolar AS). Trump menyebut Indonesia juga akan membeli 50 pesawat Boeing sebagai bagian kesepakatan perdagangan yang dinegosiasikan kedua negara. Trump mengungkap kedua negara sepakat tarif 19 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke AS. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai $15 Miliar, Produk Pertanian Amerika senilai $4,5 Miliar, dan 50 Jet Boeing, banyak di antaranya adalah Boeing 777," kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip AFP, Rabu (16/7). Dengan demikian barang-barang Indonesia yang masuk ke AS akan dikenakan tarif sebesar 19 persen. Angka ini jauh di bawah 32 persen yang sebelumnya ditetapkan Trump. Beberapa jam sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa dirinya telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Trump mengaku berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kesepakatan ini. Trump awalnya mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia. Tarif itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Dalam surat yang ditulis pada Senin (7/7) dan ditujukan langsung kepada Prabowo, Trump menuliskan soal kuatnya kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan AS. Pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu sudah berupaya merayu Trump dengan berjanji menambah impor dan investasi ke AS hingga US$34 miliar atau Rp551 triliun (asumsi kurs Rp16.206,38 per dolar AS) agar lolos dari serangan tarif 32 persen itu. Sejumlah negara juga dihajar AS dengan tarif impor tinggi, seperti Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, hingga Malaysia untuk negara di kawasan ASEAN. (fra/afp/fra) ==== [3] References^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump[1] mengatakan pada Selasa (15/7), bahwa AS telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia setelah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto[2]. Dilansir dari CNN[3], Satu-satunya detail yang diungkapkan Trump tentang kesepakatan tersebut adalah Indonesia untuk tidak mengenakan tarif apa pun atas ekspor Amerika, sementara AS akan mengenakan tarif sebesar 19 persen atas ekspor Indonesia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Trump juga mengatakan bahwa Indonesia "dikenal dengan tembaga berkualitas tinggi, yang akan kami gunakan." Hal ini mungkin berarti bahwa tembaga dari Indonesia dapat dikenakan tarif yang lebih rendah, atau bahkan tanpa tarif. Dengan demikian barang-barang Indonesia yang masuk ke AS akan dikenakan tarif sebesar 19 persen. Angka ini jauh di bawah 32 persen yang sebelumnya ditetapkan Trump. "Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai $15 Miliar Dolar, Produk Pertanian Amerika senilai $4,5 Miliar Dolar, dan 50 pesawat Boeing Jet, banyak di antaranya adalah 777," tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari AFP. Beberapa jam sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa dirinya telah membuat kesepakatan dengan Indonesia. Trump mengaku berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kesepakatan ini. "Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati," kata Trump lewat akun media sosial Truth Social, @realDonaldTrump, Selasa (15/7). Trump sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia. Tarif itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Dalam surat yang ditulis pada Senin (7/7) dan ditujukan langsung kepada Prabowo, Trump menuliskan soal kuatnya kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan AS. Pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu sudah berupaya merayu Trump dengan berjanji menambah impor dan investasi ke Amerika Serikat (AS) hingga US$34 miliar atau Rp551 triliun (asumsi kurs Rp16.206,38 per dolar AS) agar lolos dari serangan tarif 32 persen itu. Sejumlah negara juga dihajar AS dengan tarif impor tinggi, seperti Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, hingga Malaysia untuk negara di kawasan ASEAN. (fra/cnn/fra) ==== [4] References^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ Presiden Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ CNN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya[1] menyebut Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan membuat tarif ekspor RI-Uni Eropa menjadi nol persen. Teddy menyatakan bahwa kesepakatan ini ke depan akan menguntungkan bagi kedua pihak. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Intinya kesepakatan itu adalah adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi nol, dari sebelumnya ada yang 10 persen, 20 persen, sekarang menjadi nol," kata Teddy di Bandara Orly, Paris, Prancis, Selasa (15/7). Teddy percaya kesepakatan ini akan membawa dampak positif bagi dunia investasi industri dan ekonomi. Ia menyebut bahwa Uni Eropa sangat strategis karena terdiri dari 27 negara. "Tentunya ini sangat baik, populasi Eropa sekitar 700 juta, berarti ini membuka seluas-luasnya hubungan antara Indonesia dan Eropa di segala macam bidang," ucapnya. Teddy juga menyebut bahwa tercapainya kesepakatan ini merupakan sejarah besar, mengingat negosiasi telah berjalan sejak 2016. "Dalam dua hari ini Bapak Presiden melakukan kegiatan sangat-sangat produktif," ujarnya. Proses negosiasi antara Indonesia dengan Uni Eropa atas CEPA ini sudah berjalan sejak Juli 2016 silam. Negosiasi IEU-CEPA sudah berlangsung sebanyak 19 putaran yang terakhir digelar pada Juli 2024 lalu. Terpisah, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyampaikan IEU-CEPA ini rencananya akan ditandatangani pada September mendatang. (fra/mnf/fra) ==== [2] References^ Teddy Indra Wijaya (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump[1] mengungkap bahwa dirinya telah membuat kesepakatan dengan Indonesia[2]. Trump mengaku berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kesepakatan ini. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati," kata Trump lewat akun media sosial Truth Social, @realDonaldTrump, Selasa (15/7). Trump tak menjelaskan kesepakatan apa yang telah dibuat dengan Prabowo. Ia menyebut akan menyampaikan detail kesepakatan ini. Kesepakatan Trump dengan Prabowo diduga kuat terkait pengenaan tarif impor bagi produk Indonesia yang masuk ke AS. Trump sempat mengumumkan produk impor asal Indonesia dikenai tarif 32 persen dan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut AS menunda penerapan tarif 32 persen terhadap produk impor asal Indonesia. "Waktunya (penerapan tarif 32 persen) adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada," kata Airlangga saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, Sabtu (12/7). Menurut Airlangga, keputusan penundaan itu merupakan hasil dari pertemuan antara pihaknya dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer yang berlangsung di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Rabu lalu (9/7). (fra/fra) ==== [3] References^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI DPR RI merestui tambahan anggaran[1] Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) sebesar Rp47,13 triliun sehingga alokasi untuk kantor Sri Mulyani naik menjadi Rp52,01 triliun pada 2026. "Menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan 2026 setelah pergeseran sebesar Rp47,13 triliun dan mengefisienkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun sebagai bahan penyusunan RKA-K/L Kementerian Keuangan pada Nota Keuangan RAPBN 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja negara pada 2026," baca Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta Pusat, Selasa (15/7). "Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI yang sampai semalam itu full board," sambungnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Komisi XI DPR RI dan jajaran Eselon I Kemenkeu menggelar rapat maraton pada Senin (14/7) untuk mendalami usul tambahan anggaran. Dengan persetujuan hari ini, total anggaran Sri Mulyani Dkk tahun depan bertambah menjadi Rp52,01 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani berterima kasih atas persetujuan tersebut. Ia mengatakan Kementerian Keuangan juga berterima kasih atas kepedulian para Anggota Komisi XI DPR RI melalui sejumlah kritik dan masukan. "Dengan adanya usulan tambahan (anggaran Kemenkeu di 2026), kami juga setuju untuk kita scrutinize (meneliti) lagi dan harus ada ruang untuk efisiensi. Kami juga sangat setuju untuk terus memperhatikan arah kebijakan efisiensi 2025 ini untuk tetap diterapkan pada 2026," ucap sang Bendahara Negara. "Tentu dari hasil pertemuan hari ini beserta seluruh kementerian/lembaga yang lain dengan usulan yang cukup banyak tambahan anggaran akan segera melapor kepada Presiden (Prabowo Subianto). Untuk juga sekaligus menyusun Rancangan APBN 2026 beserta Nota Keuangan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus (2025)," imbuh Sri Mulyani. Ada 5 program utama Kemenkeu yang akan didanai dari tambahan anggaran tersebut. Ini mencakup kebijakan fiskal; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko; serta dukungan manajemen. "Semoga RAPBN 2026 akan memenuhi harapan rakyat Indonesia, memenuhi kebutuhan perekonomian Indonesia yang harus kita jaga terus di tengah situasi luar biasa sangat tidak predictable dan sangat fragile. Pada saat yang sama juga tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus sustainable," tandasnya. ====[3] (skt/pta) References^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker[1]) Immanuel Ebenezer menanggapi sorotan publik terkait marak rangkap jabatan[2] wakil menteri (wamen) sebagai komisaris[3] di BUMN. Pria yang akrab disapa Noel itu menyebut dirinya siap mundur jika terbukti bahwa rangkap jabatan wamen dan komisaris BUMN tersebut melanggar aturan. Noel sendiri kini merupakan satu dari 30 wamen yang menjabat komisaris BUMN. Ia dipercaya menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan berdasarkan kajian terhadap regulasi yang ada, rangkap jabatan oleh wamen tidak menyalahi hukum maupun konstitusi. "Kalau ini sebuah pelanggaran, saya orang pertama yang mundur. Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 tidak menyebutkan jabatan wamen. Yang dilarang itu menteri atau kepala badan," kata Noel dalam program Prime Plus yang disiarkan CNN Indonesia TV, Senin (14/7). Noel juga menekankan kalau jabatan komisaris berbeda dengan jabatan operasional di perusahaan. Sebagai komisaris, perannya lebih kepada fungsi pengawasan sehingga tidak mengganggu tugas utamanya sebagai wakil menteri. "Harus dipahami, jabatan komisaris itu pengawas, bukan operasional. Jadi tidak akan mengganggu tugas utama. Apalagi saya juga pernah jadi komisaris sebelumnya," ujarnya. Ia mengungkapkan saat ini dirinya kembali ditugaskan menjadi komisaris di Pupuk Indonesia. Penugasan tersebut, menurutnya, sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. "Hari ini Presiden fokus terhadap ketahanan pangan. Jangan sampai ada penyimpangan, karena banyak mafia pupuk yang selama ini menyengsarakan petani. Maka pengawasan sangat diperlukan," kata Immanuel. Terkait penunjukan sejumlah wamen sebagai komisaris BUMN, ia menilai keputusan tersebut adalah bagian dari kebijakan Kepala Negara yang telah melalui pertimbangan matang. "Kalau soal kompetensi, saya yakin Presiden punya standar dalam memilih. Enggak mungkin asal tunjuk. Jadi menurut saya penempatan 30 wamen sebagai komisaris adalah keputusan yang tepat," ujarnya. Selain itu, lanjut dia, publik perlu memahami bahwa jabatan komisaris dan jabatan wakil menteri adalah dua hal berbeda yang tidak saling tumpang tindih. "Komisaris itu tugasnya mengawasi, bukan menjalankan operasional perusahaan. Itu beda dengan direksi. Jadi tidak ada yang terganggu," katanya. Analis politik Ikrar Nusa Bhakti menyoroti fenomena rangkap jabatan wamen dan komisaris BUMN tidak hanya potensi konflik kepentingan, tetapi juga soal etika dan kepatutan sosial di tengah situasi ekonomi yang sulit. Menurut Ikrar, persoalan utama bukan sekadar apakah rangkap jabatan itu melanggar aturan atau tidak, melainkan lebih pada sensitivitas sosial. Tidak adil ketika banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan mencari pekerjaan, segelintir orang justru mendapatkan banyak jabatan sekaligus, beserta penghasilan tambahan. "Kalau dilihat dari conflict of interest, memang kalau seseorang itu bergerak dalam bidang pertambangan lalu tiba-tiba jadi komisaris di BUMN yang terkait pertambangan, itu akan terjadi COI (conflict of interest)," ujar Ikrar dalam program Prime Plus di CNN Indonesia TV, Senin (14/7). Ikrar menambahkan, meskipun tugas sebagai komisaris di BUMN umumnya hanya perlu waktu sedikit, seperti pertemuan sebulan sekali, tetapi tetap ada pertanyaan mendasar soal kepatutan double job tersebut. "Kalau soal pekerjaan, kita tahu pertemuannya paling satu bulan satu kali. Tapi yang jadi persoalan, apakah tidak ada conflict of interest? Apakah ini patut atau tidak patut?" ujarnya. Berikut daftar lengkap 30 wamen rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN atau anak usahanya: 1. Wamen Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) 2. Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) 3. Wamen Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk 4. Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk 5. Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk 6. Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk 7. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk 8. Wamen Keuangan Suahasil Nazara - Komisaris PT PLN (Persero) 9. Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT PLN (Persero) 10. Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 11. Wamen UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 12. Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero) 13. Wamen ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 14. Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia 15. Wamen Perhubungan Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 16. Wamen Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika 17. Wamen Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana 18. Wamen P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 19. Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telkomsel 20. Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telkomsel 21. Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah 22. Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) 23. Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 24. Wamen Sekretariat Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk 25. Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk 26. Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan - Komisaris PT Citilink Indonesia 27. Wamen Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia 28. Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping 29. Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi 30. Wamen Koperasi Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. (fdl/pta) References^ Wamenaker (www.cnnindonesia.com)^ rangkap jabatan (www.cnnindonesia.com)^ komisaris (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos[1]) dan subsidi[2] diperkirakan banyak tidak tepat sasaran[3]. Padahal, pemerintah menyiapkan anggaran Rp504,7 triliun untuk bansos dan subsidi tahun ini. Ia mencontohkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako diperkirakan tidak tepat sasaran sebanyak 45 persen dari anggaran 2025 sebesar Rp78 triliun. "Ini yang menarik, ditengarai untuk PKH dan sembako misalnya 45 persen mistargeted atau salah sasaran. Jadi bansos dan subsidi sosial kita itu ditengarai tidak tepat sasaran," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (15/7). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam paparan Gus Ipul, sebanyak 43,2 persen dari Rp13,4 triliun penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga diperkirakan tidak tepat sasaran. Lalu untuk subsidi gas LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran diperkirakan tembus 60,6 persen dari Rp87,6 triliun, subsidi BBM tidak tepat sasaran 82 persen dari Rp26,7 triliun, subsidi listrik tidak tepat sasaran 58,6 persen dari Rp90,2 triliun, serta bansos dan subsidi lainnya tidak tepat sasaran Rp207,8 triliun. Potensi anggaran yang bisa disimpan jika subsidi dan bansos tepat sasaran diprediksi mencapai Rp101 triliun sampai Rp127 triliun. Karena itu, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Februari 2025 lalu. "Ini adalah sejarah baru buat Indonesia di mana kita diwajibkan, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, menjadikan DTSEN menjadi satu-satunya sumber untuk melaksanakan program-program pembangunan," katanya. "Jadi sekarang program pemerintah harus berdasarkan DTSEN," sambungnya. Kendati demikian, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan ada konsekuensi yang ditimbulkan peralihan data ke DTSEN yakni data menjadi dinamis. Dalam DTSEN, ada pemeringkatan desil 1 sampai 10 yang mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos tidak ada pemeringkatan desil. Pemeringkatan ini bisa berubah karena pembaharuan data per tiga bulan. "Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu tiga bulan sekali akibat pemutakhiran data. Dengan adanya pemutakhiran, ada inclusion error, mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima," katanya. "Ada juga exclusion error, mereka yang seharusnya menerima bansos namun tidak menerima. Ini konsekuensi dari pemeringkatan," ujarnya. Ia mengatakan DTSEN sangat dinamis karena perubahan kondisi masyarakat setiap harinya. Karena itu, pemerintah katanya akan menyalurkan bansos berdasarkan data yang dimutakhirkan tiga bulan sekali. ====[4] (fby/pta) References^ bansos (www.cnnindonesia.com)^ subsidi (www.cnnindonesia.com)^ tidak tepat sasaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto memastikan penerapan pajak pedagang online[1] oleh platform digital tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang di e-commerce. "Enggak ada dong pengaruhnya (terhadap) inflasi, orang itu bukan pajak baru. Ini bukan pajak baru, tidak akan menaikkan harga," kata Bimo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (15/7). Ia menjelaskan harga barang di platform digital sudah mencakup kewajiban perpajakan dari para pedagang. Dengan atau tanpa pemungutan pajak oleh platform, para pedagang memang tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Jadi platform kan sudah jelas harganya. Mereka sudah menghitung kewajiban perpajakan. Tanpa melalui pemungutan platform, mereka juga harus comply," ujarnya. "Jadi kalau mereka mengisukan kenaikan harga atau teman-teman mengisukan kenaikan harga, itu berarti teman-teman yang mengisukan," tegas dia. Menurut Bimo, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 ini sudah sangat adil dan merupakan kelanjutan dari praktik yang selama ini sudah diimplementasikan. "Policy itu sudah sangat fair. Sesuai dengan apa yang selama ini sebenarnya diimplementasi," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan Shopee, Tokopedia, dan sejumlah platform e-commerce lainnya sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pedagang online, sebagaimana tertuang dalam PMK 37/2025. Aturan ini resmi berlaku mulai 15 Juli 2025. Melalui aturan tersebut, pihak platform bertindak sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri yang bertransaksi secara elektronik. Peredaran bruto yang dimaksud adalah total nilai penjualan sebelum dipotong diskon atau potongan lain. Pedagang yang dikenakan pajak dalam aturan ini adalah mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun, menggunakan rekening bank Indonesia atau sejenisnya, serta memiliki IP address atau nomor telepon berkode Indonesia. Mereka wajib mengirimkan surat pernyataan penghasilan kepada platform tempat berjualan, yang kemudian dijadikan dasar pemungutan pajak mulai awal bulan berikutnya. Selain marketplace, PMK 37/2025 juga mencakup pelaku usaha lain seperti perusahaan jasa ekspedisi, asuransi, serta penyedia jasa yang turut memanfaatkan sistem perdagangan elektronik. Adapun kebijakan ini bertujuan memperluas basis pajak tanpa memberatkan pelaku usaha maupun konsumen. ====[2] (del/pta) References^ pajak pedagang online (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sepakat menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS[1]) sebagai acuan dalam menentukan Penerima Bantuan Iuran (PBI[2]) BPJS Kesehatan. PBI BPJS Kesehatan adalah kategori masyarakat miskin yang iurannya 100 persen ditanggung oleh pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan selama ini data PBI tidak pernah sama karena tersebar di berbagai kementerian/lembaga seperti Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan), Kementerian Sosial (Kemensos), BPJS Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, pemerintah membereskan masalah data tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita sekarang dalam proses finalisasi, tapi kita sudah setuju data itu hanya ada di BPS yang namanya DTSEN," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (15/7). Budi mengatakan Kemenkes, Kemensos, dan Kemendagri masih boleh melakukan pemutakhiran data. Namun setelah data dimutakhirkan, dikembalikan ke BPS. "Sekarang kita semua setuju, semuanya disimpan di BPS. Jadi hanya data BPS satu-satunya sumber data yang valid untuk PBI," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada 8 juta orang yang dikeluarkan dari PBI. Rinciannya pada tahap pertama dikeluarkan sebanyak 2.306.943 orang terbukti sejahtera atau berada pada desil 6-10 di luar kriteria penerima bantuan. Kemudian, 5.090.334 orang tidak tercatat dalam basis data DTSEN. Pada tahap kedua, dikeluarkan lagi 864.524 orang yang berada pada desil 6-10. "Total yang dikeluarkan pada Mei-Juni sebanyak 8 juta lebih penerima PBI, maka dilakukan redistribusi kuota PBI di daerah dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk miskin," katanya. "Mereka yang dikeluarkan digantikan pada mereka yang berada di desil 1, khususnya yang miskin ekstrem dan miskin," sambungnya. ====[3] (fby/pta) References^ BPS (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS[1]) mencatat harga beras[2] naik di 178 kabupaten/kota pada minggu kedua Juli 2025. Lonjakan ini menjadikan beras sebagai salah satu komoditas utama penyumbang inflasi nasional, di tengah tekanan harga yang juga datang dari komoditas pangan lain seperti cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan kenaikan harga terjadi paling nyata di zona 1 dan zona 2. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Harga beras di zona 1 masih dalam rentang HET (harga eceran tertinggi), dan sampai dengan minggu kedua Juli 2025 ini naik 1,52 persen," kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (14/7). Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, dengan harga rata-rata nasional sebesar Rp14.427 per kilogram (kg), masih berada dalam kisaran HET sebesar Rp12.500 hingga Rp14.900 per kg. Di zona 2, yang mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, harga beras sedikit melebihi batas atas HET. "Harga beras di zona 2 ini naik 0,90 persen. Kalau kita lihat, harga rata-rata beras di zona 2 ini sedikit di atas batas atas HET-nya," ujar Pudji. Ia mencatat rata-rata harga beras di zona ini sebesar Rp15.431 per kg, melampaui batas atas HET sebesar Rp15.400 per kg. Sementara itu, zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua mencatat tren berbeda. Meski rata-rata harga beras di wilayah ini masih jauh di atas HET, yakni sebesar Rp19.791 per kg dibanding HET Rp16.800 per kg, zona ini mengalami penurunan tipis sebesar 0,03 persendibanding bulan sebelumnya. "Secara nasional, terlihat bahwa harga beras di zona 3 berada di atas HET-nya. Namun sampai dengan minggu kedua Juli 2025 ini, sudah mengalami penurunan," ujar Pudji. Secara keseluruhan, beras tercatat mengalami kenaikan harga di 178 daerah, naik dibanding bulan sebelumnya, dan menjadikannya komoditas penyumbang inflasi terbesar di Juni 2025. Berdasarkan data BPS, beras memberikan andil 0,04 persen terhadap inflasi bulanan nasional yang tercatat sebesar 0,19 persen. Sementara itu, inflasi tahunan per Juni 2025 tercatat 1,87 persen, dan inflasi tahun kalender (Januari-Juni) berada di angka 1,38 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas pangan lainnya. Cabai rawit mengalami kenaikan harga di 250 daerah, bawang merah di 261 daerah, serta telur dan daging ayam ras yang ikut menyumbang tekanan inflasi. Sebaliknya, beberapa komoditas seperti daging sapi, bawang putih, dan minyak goreng mengalami penurunan harga di lebih banyak wilayah. ====[3] (del/pta) References^ BPS (www.cnnindonesia.com)^ beras (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
-
Video: Ekonomi Lesu, Saham Pengelola Starbucks-Zara Tetap Melaju
bot posted a topic in Berita Bisnis
Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi, dua saham konsumer berbasis gaya hidup justru tetap menunjukkan kinerja positif. PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dan anak usahanya, PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA), terus melaju meskipun bukan bergerak di sektor kebutuhan pokok. Seperti apa prospeknya? Saksikan paparan Equity Analyst CNBC Indonesia Research Susi Setiawati di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (14/07/2025). Sumber -
Foto: Logo Akseleran. (Tangkapan Layar Youtube Akseleran) Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau ketat tindak lanjut Akseleran dalam penyelesaian pendanaan bermasalah dan perbaikan bisnisnya usai permasalahan gagal bayar lendernya. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan sesuai dengan timeline dalam komitmen tindak lanjut dan action yang telah disepakati. "Antara lain, mencakup perbaikan terhadap operasional, infrastruktur, dan model bisnis Akseleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Agusman dalam jawaban tertulis, Selasa, (15/7/2025). Hal tersebut juga telah dan akan OJK lakukan terhadap Penyelenggara Pindar lainnya yang memiliki pendanaan bermasalah dan/atau model bisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk KoinP2P. Sebelumnya, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham, untuk segera menyelesaikan permasalahan Akseleran, khususnya terkait dengan kewajiban kepada para pemberi dana (lender). Agusman mengatakan bahwa OJK telah melakukan pemeriksaan secara langsung kepada Akseleran dan evaluasi menyeluruh mengenai operasional,infrastruktur, dan akar masalah. Hal ini termasuk kesesuaian model bisnis Akseleran. "Untuk selanjutnya menginstruksikan pengurus dan pemegang saham agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan," kata Agusman. Adapun belakangan Akseleran tengah menjadi sorotan karena kasus gagal bayar kepada lender. Mengutip laman resmi perusahaan, tingkat keberhasilan pembayaran dalam 90 hari (TKB90) tercatat sebesar 29,8%. Artinya mayoritas pembiayaan di Akseleran atau 70,2% masuk dalam tingkat wanprestasi dalam 90 hari (TWP90). (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Pelaku Pasar Modal Solid, IHSG Langsung Terbang 4% [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pelaku Pasar Modal Solid, IHSG Langsung Terbang 4% (www.cnbcindonesia.com)Sumber
-
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengancam akan mencoret nama penerima bantuan sosial (bansos[1]) yang menggunakan dana bantuan itu untuk judi online (judol[2]). Ia mengatakan data penerima bansos bisa berubah, termasuk data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS) Kesehatan. "Penerima bansos bisa berubah, termasuk PBI BPJS Kesehatan, selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikannya. Siapa yang keluar? Yang inclusion error yang masuk data negative list, yang bansosnya disalahgunakan seperti judol misalnya," kata Gus Ipul dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (15/7). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain mereka yang menyalahgunakan bansos, masyarakat yang sudah naik kelas alias yang tidak miskin juga akan dicoret dari daftar penerima. Mereka akan digantikan oleh masyarakat yang berhak tetapi selama ini tidak mendapatkan bansos. Gus Ipul itu mengatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam DTSEN, masyarakat diperingkatkan dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Desil 1 mewakili kelompok termiskin dan desil 10 mewakili kelompok terkaya. Namun, data tersebut bersifat dinamis karena akan diperbaharui tiap tiga bulan. "Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu tiga bulan sekali akibat pemutakhiran data. Dengan adanya pemutakhiran, ada inclusion error, mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima," katanya. "Ada juga exclusion error, mereka yang seharusnya menerima bansos namun tidak menerima. Ini konsekuensi dari pemeringkatan," sambungnya. ====[3] (fby/pta) References^ bansos (www.cnnindonesia.com)^ judol (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber