bot

Bandung, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri[1] (Persero) Tbk mencatat transaksi QRIS[2] melalui aplikasi Livin' by Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan hingga September 2025. Fitur pembayaran ini telah mencapai 878 juta transaksi dengan nilai menembus Rp123,5 triliun. "Jumlah tersebut melesat 103 persen bila dibandingkan dengan periode September 2024 lalu," ujar Vice President Digital Retail Banking Bank Mandiri Harry Sofri Putranda dalam Media Gathering Bank Mandiri 2025 di Bandung dikutip dari keterangan tertulis, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Harry mengatakan pihaknya mempertegas posisi sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta perluasan ekosistem keuangan yang inklusif. Penguatan layanan digital ritel menjadi salah satu fokus perseroan melalui pengembangan Livin' by Mandiri yang diarahkan untuk meningkatkan kemudahan transaksi masyarakat. Menurutnya, akses layanan digital yang efisien berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi harian. "Nasabah membutuhkan layanan yang cepat dan praktis. Untuk itu, Livin' by Mandiri kami siapkan agar proses transaksi berjalan lebih sederhana dan langsung efektif," katanya. Harry menjelaskan hingga September 2025, aplikasi andalan perseroan i ini telah mencatat lebih dari 35 juta pengguna dengan tren pertumbuhan yang kian positif. Di samping itu, frekuensi transaksi tumbuh 25 persen secara year on year (yoy), dengan nilai transaksi mencapai Rp 3.220 triliun atau naik 10 persen. Harry juga menambahkan adopsi layanan digital semakin kuat terlihat dari onboarding, di mana 91 persen pembukaan rekening telah dilakukan melalui Livin'. Data itu menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat menuju layanan yang dapat diakses kapan saja tanpa ketergantungan pada jaringan kantor cabang. Selain QRIS, perseroan juga menawarkan fitur pembayaran lain seperti QR dengan berbagai sumber dana, e-wallet linkage, dan contactless payment yang mampu mendukung kebutuhan transaksi ritel baik domestik maupun luar negeri. "Untuk itu, kami terus memastikan seluruh fitur bekerja stabil, terutama pada periode volume tinggi, agar kenyamanan pengguna tetap terjaga," kata Harry. ====[3] (yoa/sfr) References^ Bank Mandiri (www.cnnindonesia.com)^ QRIS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koperasi Ferry Juliantono[1] mengungkap ada pihak yang tidak senang dengan koperasi [2]eksis dan besar kembali di Indonesia. Awalnya, Ferry menjelaskan Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah berupaya mengesahkan peraturan sistem perkoperasian karena peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tak relevan lagi. "Kementerian Koperasi sekarang sedang berupaya untuk mengesahkan Undang-Undang Sistem Perkoperasian. Karena sistem perkoperasian yang ada itu kan tahun 92. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 sudah enggak relevan lagi," jelas Ferry dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ferry juga menyampaikan sebelumnya peraturan tentang perkoperasian telah dua kali disahkan dan dibatalkan karena pernah digugat oleh Mahkamah Konstitusi. "Jadi emang ada pihak-pihak yang kurang begitu senang kalau koperasi ini bisa eksis dan besar lagi di Indonesia," tambahnya. Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pernah digugat dan dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan kembali. Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan terdapat 22 regulasi yang membatasi koperasi untuk ikut menjalankan bisnis di Indonesia. "Ada 22 regulasi yang membatasi koperasi tidak boleh ini itu, operasi enggak boleh bikin rumah sakit, koperasi enggak boleh bikin bank, koperasi enggak boleh ikut bisnis perjalan umroh dan haji, dan lain sebagainya," ujar Ferry. Kemudian, ia juga menyampaikan saat ini koperasi pertama kalinya bisa terlibat dalam pengelolaan tambang dan mineral. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. "Alhamdulillah juga sekarang koperasi untuk pertama kalinya boleh terlibat dalam pengelolaan tambang dan mineral. Sudah keluar peraturan pemerintahnya. Koperasi pun juga sekarang sudah diperbolehkan untuk mengelola sumur-sumur minyak rakyat dan sumur-sumur tua atau idle well," pungkasnya. ====[3] (fln/sfr) References^ Ferry Juliantono (www.cnnindonesia.com)^ koperasi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan[1] menargetkan kecerdasan intelektual (IQ) anak Indonesia bisa naik ke 120 berkat Program Makan Bergizi Gratis (MBG[2]). Target itu lebih tinggi dibandingkan IQ rata-rata orang Indonesia saat ini. Berdasarkan data dari World Population Review, skor IQ rata-rata orang Indonesia masih bertengger di level 93,2. Pria yang akrab disapa Zulhas ini menerangkan pemerintah akan memeriksa kondisi anak secara berkala. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Anak-anak kita nih diukur enam bulan itu gizinya seperti apa. Nanti enam bulan lagi gizinya seperti apa. Setahun lagi gizinya seperti apa. Kita berharap anak-anak kita nanti cukup kuat fisiknya, cerdas IQ 120," ujar Zulhas dalam cara BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12). Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan tahun depan penerimaan manfaat MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta orang. Tak hanya bisa meningkatkan kualitas SDM, program ini juga diharapkan bisa menggerakan perekonomian desa karena membutuhkan banyak bahan baku pangan. "Bayangkan dampak dari kebijakan-kebijakanya, petaninya sudah bisa beli karena nilai tukarnya tinggi. Besok nelayannya tinggi karena sudah bisa mandiri. Waduh itu tuh kalau mau berdaulat di bidang ekonomi. Tidak mungkin Indonesia terang cuma dari Jakarta," terangnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim program MBG telah menjangkau 49 juta penerima. Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara puncak HUT Golkar ke-61. "Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali (penduduk) Singapura kita kasih makan tiap hari, saudara-saudara. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, kita berhasil untuk masuk," ungkap Prabowo dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12) lalu. Ia juga mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan prestasi logistik terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir. "Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik, mungkin terbesar di dunia selama berapa tahun ini. Brazil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan tidak sampai, (sudah) 49 juta," ucap Prabowo. ====[3] (fby/sfr) References^ Zulkifli Hasan (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas[1]) mengungkapkan strategi ekonomi dua jalur (dual track economy strategy) dapat diterapkan pemerintah Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi [2]8 persen. "Track kesatu itu adalah hilirisasi padat modal, contohnya adalah nikel, migas, dan sebagainya melanjutkan agenda hilirisasi dan investasi padat modal untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah jangka panjang," jelas Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12). Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut menjelaskan kredit ke sektor padat modal penting meski kontribusi terhadap serapan tenaga kerja relatif kecil. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kredit perbankan ke sektor padat modal tetap penting ya, namun kontribusinya ke serapan tenaga kerja relatif lebih kecil, di bawah 3 persen," tambahnya. Karenanya, track kedua adalah hilirisasi padat karya. Ia menjelaskan sekitar 75 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor padat karya. Namun, insentif ke sektor ini belum optimal. "(Hilirisasi padat karya) ini adalah manufaktur, pertanian, kemudian makanan, minuman, konstruksi, dan juga perdagangan. Sekitar 75 persen tenaga kerja kita berada di sektor padat karya, namun insentif ke sektor ini relatif belum optimal," ujar Hery. Dengan begitu, Hery memberikan rekomendasi kebijakan dalam menerapkan hilirisasi padat karya, mulai dari keringanan pajak, subsidi upah, hingga skema penjaminan kredit berisiko tinggi. "Menurut perhitungan oleh Office of Chief Economist (OCE) Perbanas di Desember 2025 kenaikan 10 persen daya beli pekerja padat karya diasosiasikan dengan kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar itu 0,9 persen, transmisi utamanya adalah via multiplier konsumsi 75 persen masyarakat yang tadi didorong oleh pertumbuhan hilirisasi sektor padat karya," jelasnya. Lebih lanjut, Hery juga memaparkan rekomendasi kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor padat karya dan UMKM, yakni melalui reorientasi kebijakan fiskal, mempertahankan arah manajemen likuiditas dan transmisi kebijakan yang akan dijalankan bersama Bank Sentral. "Kemudian, penguatan skema penjaminan dan risk sharing, misalnya kalau masuk ke sektor-sektor yang memang risikonya lebih tinggi, harus ada pola risk sharing. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas politik dan konsistensi kebijakan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang," terang Hery. Pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi salah satu janji Prabowo dalam masa pemerintahannya. Ia menggelar sejumlah program untuk mencapai target itu, mulai dari 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih. Selama satu tahun Prabowo menjabat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh dari target itu. Laporan terakhir BPS pada kuartal III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen (yoy). ====[3] (fln/sfr) References^ Perbanas (www.cnnindonesia.com)^ pertumbuhan ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Saat ini, dunia telah memasuki era disrupsi struktural dengan peningkatan akselerasi. Lompatan teknologi, pecahnya tatanan geopolitik, pergeseran demografi, tekanan iklim, hingga transisi energi saling memperkuat satu sama lain, menciptakan lanskap energi yang benar-benar baru. Sr Expert, Pertamina Energy Institute, Dr. Adhitya Nugraha dan VP Pertamina Energy Institute, Margaretha Thaliharjanti sepakat, perusahaan yang tidak mampu membaca dan merespons megatrend ini dengan cepat akan tertinggal. Bagi Indonesia, memahami enam megatrend utama berikut menjadi syarat mutlak untuk menjaga ketahanan energi sekaligus merebut peluang pertumbuhan baru. 1. Regionalisasi dan Rekonfigurasi Perdagangan ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hiperglobalisasi disebut telah berakhir. Blok-blok regional kini mendominasi, mendorong negara-negara memperkuat kedaulatan pasokan energi dan memperpendek rantai pasok. ASEAN Power Grid, perdagangan karbon regional, dan investasi near-shoring menjadi wujud nyata tren ini. Bagi Indonesia, regionalisasi membuka peluang integrasi vertikal di Asia Tenggara, tetapi juga menuntut fleksibilitas tinggi dalam portofolio kemitraan dan kemampuan membaca perbedaan regulasi antar blok. 2. Fragmentasi Geopolitik Energi kembali menjadi alat kekuatan geopolitik. Sanksi, embargo, dan rivalitas teknologi membuat rantai pasok rentan. Strategi friend-shoring, diversifikasi mitra, dan hilirisasi mineral kritis menjadi keniscayaan. Indonesia dapat memanfaatkan posisi "netral" untuk menjembatani blok Barat dan Timur, sekaligus memperkuat infrastruktur domestik dan kontrak pasokan yang lebih fleksibel agar tetap resilien di tengah dunia multipolar. 3. Perubahan Demografi dan Ketidakstabilan Sosial Penuaan populasi di negara maju menekan konsumsi fosil, sementara populasi muda Asia-Afrika mendorong lonjakan permintaan listrik dan mobilitas rendah karbon. Indonesia masih memiliki bonus demografi hingga 2045, yang mennjadi kesempatan emas untuk membangun tenaga kerja hijau dan digital. Urbanisasi cepat, gaya hidup digital, serta munculnya prosumer seperti panel surya atap, dan rumah pintar, mengubah pola konsumsi energi. Hal ini pun memberi tantangan besar, termasuk mengatasi kekurangan talenta teknis, ketimpangan akses, dan potensi penolakan publik terhadap kenaikan tarif. 4. Transformasi Teknologi dan Digital AI, IoT, digital twin, drone, dan robot meningkatkan efisiensi operasional secara drastis. Smart grid, battery storage, virtual power plant, serta peer-to-peer energy trading mengubah paradigma produksi dan distribusi energi. Namun, konektivitas yang semakin tinggi juga memperbesar risiko serangan siber terhadap infrastruktur kritis. Kepentingan keamanan siber kini setara dengan keamanan fisik. Dominasi big tech global menciptakan risiko ketergantungan platform, sehingga kedaulatan data dan pengembangan ekosistem teknologi nasional menjadi prioritas. 5. Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dekarbonisasi menjadi megatrend paling kuat. Target Net Zero mendorong elektrifikasi lintas sektor, ekspansi EBT, serta pengembangan CCUS, hidrogen, dan bioenergi. Investasi global mengalir ke proyek hijau yang bankable, sementara proyek berbasis batu bara semakin sulit mendapat dana. Penyimpanan energi dan modernisasi jaringan menjadi syarat mutlak keandalan sistem. Gas alam diyakini tetap berperan sebagai bridging fuel, sementara ketergantungan baru pada mineral kritis yaitu nikel, kobalt, lithium, menuntut penguatan rantai pasok domestik melalui hilirisasi. 6. Kualitas Kelembagaan dan Tata Kelola Di tengah semua disrupsi, tata kelola yang kuat menjadi penentu utama. Kepastian regulasi, transparansi, simplifikasi perizinan, dan harmonisasi pusat-daerah menurunkan risiko investasi dan mempercepat proyek energi, baik migas maupun EBT. Institusi yang kredibel meningkatkan daya tarik pendanaan hijau, memperkuat posisi tawar global, dan menjaga legitimasi sosial transisi energi. Sebaliknya, tata kelola yang lemah hanya akan memperbesar biaya modal dan memperlambat eksekusi. Menuju Ketahanan dan Pertumbuhan Baru Keenam megatrend ini tidak berdiri sendiri, seluruhnya saling terkait dan memperkuat. Ketahanan energi kini mencakup dimensi pasokan, teknologi, talenta, regulasi, hingga keuangan. Perusahaan energi Indonesia, termasuk Pertamina, merespons dengan strategi dual growth, terdiri dari optimalisasi bisnis konvensional melalui efisiensi dan digitalisasi, sekaligus mempercepat portofolio rendah karbon (geothermal, biofuel, CCUS, hidrogen). Transformasi ini menjadikan Pertamina bukan lagi sekadar perusahaan migas, tetapi perusahaan energi terintegrasi yang siap mendukung visi ketahanan dan keberlanjutan energi nasional hingga tahun 2060. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo[1]) membeberkan pandangan dunia usaha mengenai arah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP[2]) ideal untuk 2026. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut pengusaha pada prinsipnya mengikuti seluruh regulasi pengupahan. Namun, pihaknya mendorong agar kebijakan ke depan lebih berkelanjutan dan berbasis kondisi riil dunia usaha, mengingat masih banyak daerah di mana upah minimum justru lebih tinggi daripada upah rata-rata pekerja. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Intinya begini, mengenai pengupahan, kita ini taat regulasi kalau dari Apindo. Regulasi seperti apa, kita ikuti. Sebenarnya kan sudah ada regulasi, sudah hampir lima regulasi yang dikeluarkan yang selalu berubah-berubah. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kita bisa merencanakan bisnis kita dengan lebih baik lagi," ujar Bob dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Senin (8/12). Ia menjelaskan besaran upah minimum di Indonesia sangat bervariasi antarwilayah. Di satu sisi, ada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi, sementara di sisi lain masih banyak wilayah dengan upah relatif rendah. Perbedaan ini dinilai berpotensi memicu perpindahan tenaga kerja dari daerah berupah rendah ke daerah berupah tinggi. Di saat yang sama, struktur dunia usaha nasional saat ini juga masih didominasi oleh perusahaan kecil dan menengah. "Kemudian yang kedua perlu diperhatikan juga bahwa 90 persen perusahaan itu perusahaan kecil menengah. Jangan dikira anggota Apindo itu multinational company semua ya. 90 persen adalah industri kecil menengah yang kemampuan bayar upah minimumnya itu cuma dibawah 50 persen," katanya. Bob mengatakan keterbatasan kemampuan pembayaran tersebut mendorong lahirnya praktik upah kesepakatan di sejumlah perusahaan. Meski demikian, ia menegaskan Apindo tidak berada pada posisi mendukung upah serendah mungkin. "Nah, jadi bukan berarti Apindo itu pro-upah serendah-rendahnya. Enggak gitu lho. Silahkan dilakukan di masing-masing perusahaan kalau memang mampu. Ini udah berkali-kali kita sampaikan ya," ujarnya. Menurut Bob, upah minimum sejatinya adalah batas paling bawah yang harus mampu mencakup seluruh perusahaan, termasuk industri kecil dan menengah. Perusahaan yang memiliki kemampuan lebih dipersilakan memberikan upah di atas ketentuan minimum melalui kesepakatan dengan serikat pekerja di masing-masing perusahaan. Ia juga mengingatkan agar pengupahan tidak dilakukan dengan paksaan ataupun tekanan. Bob menyoroti struktur pengupahan nasional yang dinilai belum seimbang. Salah satu indikatornya adalah nilai catch index Indonesia yang masih berada di atas 1,0. "Kemudian Kaitz index kita juga masih berada di atas 1,0 artinya upah minimum itu lebih tinggi justru dari upah rata-rata. Dari sini menunjukkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan kita yang tidak bisa memenuhi upah minimum," ucapnya. Ia membandingkan dengan negara-negara ASEAN yang memiliki Kaitz index di kisaran 0,6 hingga 0,8, yang berarti upah minimum berada di 60-80 persen dari upah rata-rata. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan struktur pengupahan yang lebih seimbang dibandingkan Indonesia, yang justru berada pada posisi terbalik. Tantangan KetenagakerjaanDi sisi lain, tantangan ketenagakerjaan nasional masih cukup besar. Meski tingkat pengangguran terbuka tercatat menurun dari 5,3 persen menjadi 4,7 persen, sektor informal masih mendominasi hampir 60 persen tenaga kerja. Pengangguran usia muda juga masih tinggi di kisaran 17 persen, dengan lulusan SMA menjadi kelompok terbesar. Bob juga menyoroti melemahnya daya serap investasi terhadap tenaga kerja. Pada 2013, setiap investasi Rp1 triliun mampu menyerap sekitar 4.500 tenaga kerja. Namun pada 2025, angka tersebut turun menjadi sekitar 1.364 pekerja. Pergeseran ini menunjukkan struktur investasi yang semakin padat modal dan melemahkan efek pengganda penyerapan tenaga kerja. Dalam konteks kebijakan pengupahan 2026, Bob menilai produktivitas nasional yang hanya tumbuh sekitar 1,5-2 persen per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan upah yang rata-rata mencapai 7 persen dalam satu dekade terakhir. Kesenjangan ini dinilai berpotensi memengaruhi daya saing industri nasional. Terkait arah kebijakan ke depan, Apindo mendorong agar penetapan upah minimum 2026 dilakukan secara proporsional, berbasis data, dan mengacu pada regulasi yang berlaku serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena itu seperti yang disampaikan dalam konferensi pers yang sebelumnya, Apindo menekankan perlunya upah minimum 2026 dan nilai alpha yang proporsional berbasis data dan sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) 36, PP 51 yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu serta putusan MK 168," ujar Bob. "KHL (Kebutuhan Hidup Layak) juga nanti akan sesuai amanat putusan MK juga akan dihitung berdasarkan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Dan juga upah sektoral diterapkan secara selektif ya, sesuai dengan rekomendasi dari MK," tambahnya. Pemerintah tengah bersiap mengumumkan UMP 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan UMP 2026 akan menggunakan formula baru yang disesuaikan, berbeda dengan UMP 2025 yang ditetapkan naik serentak 6,5 persen. Dengan formula tersebut, besaran kenaikan UMP di setiap daerah akan berbeda. Pemerintah juga akan menyesuaikan nilai alpha sebagai indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penetapan UMP 2026 disebut akan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi serta mempertimbangkan indikator kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan ini juga telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. ====[3] (del/sfr) References^ Apindo (www.cnnindonesia.com)^ UMP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo[1]) mengungkapkan bencana[2] di sejumlah wilayah di Sumatra menimbulkan kerugian besar bagi dunia usaha, mulai dari sektor UMKM[3], perdagangan lokal, agribisnis, hingga industri pengolahan. "Terus terang kami belum bisa mengevaluasi sejauh mana itu akan berdampak ke 2026. Tapi kalau kami lihat sekarang ini kita masih dalam tahapan penanggulangan jadi dari segi penanganan bencananya sendiri," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Senin (8/12). Ia menjelaskan saat ini dunia usaha masih memfokuskan perhatian pada upaya cepat untuk membantu para korban. Namun, berdasarkan pemetaan sementara, sektor yang paling terdampak justru berasal dari lapisan usaha kecil dan perdagangan lokal. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya, banyak pelaku UMKM kehilangan stok, aset, hingga pasar akibat kerusakan fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. "Dari pemetaan yang sementara kami terima itu sektor yang paling berdampak adalah justru yang tentunya yang UMKM-UMKM dan perdagangan lokal ya," ujarnya. Dampak bencana juga merembet ke industri manufaktur dan pengolahan yang selama ini bergantung pada pasokan bahan baku dari wilayah Sumatera. Gangguan utilitas seperti listrik dan air turut memperberat beban operasional. Selain itu, sektor agribisnis ikut terpukul akibat kerusakan lahan pertanian, sementara sektor transportasi dan logistik terganggu karena akses jalan dan jembatan terputus. Kondisi tersebut memicu tekanan pasokan, menekan output regional, serta meningkatkan biaya logistik. Kendati demikian, Shinta menilai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan masih perlu dicermati lebih lanjut karena banyak faktor yang memengaruhi. "Jadi kalau kita melihat dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan mungkin tidak terlalu besar kalau untuk keseluruhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau saya lihat mungkin kalaupun ada dampak mungkin enggak akan.. so far sih ya," ujarnya. Ia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan bencana yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, sementara dunia usaha masih memantau dampak langsung ke sektor-sektor strategis yang terdampak. Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan lingkungan. "Situasi kondisi bencana-bencana alam yang terjadi itu karena salah satu penyebabnya mungkin terlepas curah hujan yang tinggi dan segala macam. Namun karena kurang atau tidak ada kepedulian juga yang terkait dengan masalah-masalah ramah lingkungan tadi," ucap Sanni. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (8/12) pukul 15.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera mencapai 961 jiwa. Wilayah dengan korban terbanyak berada di Kabupaten Agam sebanyak 179 jiwa, disusul Aceh Utara 138 jiwa, Tapanuli Tengah 110 jiwa, dan Tapanuli Selatan 85 jiwa. Korban hilang tercatat 235 jiwa, sementara korban luka-luka mencapai sekitar 5.000 jiwa. Di sektor pertanian, Provinsi Sumatra Utara mencatat sedikitnya 38.878 hektare lahan rusak akibat banjir bandang dan longsor. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.570 hektare mengalami gagal panen dengan estimasi kerugian petani mencapai Rp1,132 triliun. Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana lahan sawah berubah menjadi hamparan tanah dan membutuhkan biaya besar untuk dipulihkan. Sejumlah komoditas yang terdampak meliputi padi, jagung, ubi kayu, hortikultura, hingga jaringan irigasi. Potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai 118.526 ton. Pemerintah Provinsi Sumut bersama Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih untuk ribuan hektare lahan terdampak serta rehabilitasi lahan sawah pascabencana. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan langkah pemulihan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan dilakukan setelah proses penanggulangan darurat selesai dan masuk ke tahap pemulihan ekonomi. ====[4] (del/sfr) References^ Apindo (www.cnnindonesia.com)^ bencana (www.cnnindonesia.com)^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar pelaku usaha jasa keuangan dapat melayani semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Anggota Dewan Komisioner (ADK) merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, hal itu sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat. "Kami menyampaikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan mempunyai tanggung jawab untuk mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas. Ini masuk POJK yang harus diikuti oleh seluruh pelaku usaha jasa keuangan," ujarnya di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (8/12). Wanita yang akrab disapa Kiki ini menjabarkan, seluruh pelaku jasa keuangan wajib memberikan fasilitas yang baik dan layak bagi penyandang disabilitas mulai dari administrasi hingga pelayanan akses keuangan. "Baik itu memberikan formulir yang menggunakan huruf Braille, khusus untuk penyendang disabilitas mereka. Kemudian menyediakan infrastruktur layanan yang menunjang seperti penyediaan jalur randai. Kemudian antrian prioritas untuk penyendang disabilitas. Kemudian menyediakan ATM khusus penyendang disabilitas, kemudian menyediakan media informasi yang memperlihatkan konsumen penyendang disabilitas," jelasnya. Kiki menekankan, OJK akan menindak tegas bagi pelaku jasa keuangan yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. "Ini kemarin baru saja mem-viralkan, ya satu kasus betul ya, ada satu teman netra yang ingin membuka rekening di satu bank swasta di Indonesia, namun kemudian ditolak. Apa yang kita lakukan? Kita panggil Ibu dan Bapak besoknya, bank tersebut kita panggil, kita minta penjelasan, dan ternyata mereka memang waktu itu belum siap ya untuk memfasilitasi, langsung kita minta untuk mereka segera memfasilitasi dan memperbaiki," ungkapnya. Memberikan layanan akses jasa keuangan bagi penyandang disabilitas, kata Kiki, sudah menjadi kewajiban. "Karena itu semua sudah menjadi kewajiban dan kita bisa berikan saksi apabila mereka tidak memfasilitasi saudara-saudara kita yang disabilitas," tegasnya. Selain itu, Kiki menambahkan, OJK juga terus melakukan literasi dan inklusi jasa keuangan kepada seluruh nasabah, termasuk penyandang disabilitas harus menaati peraturan yang berlaku. "Kalau sudah namanya peraturan, harus ditaati, kalau tidak akan ada sanksi sesuai yang dicantumkan dalam peraturan tersebut," pungkasnya. (fab/fab) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia menyerahkan Gedung Pusat Sains dan Kemitraan Universitas Cenderawasih (UNCEN) kepada pihak kampus sebagai upaya memperkuat fasilitas riset dan pendidikan di Papua. Seremoni penyerahan dilakukan oleh Presiden Direktur PT PTFI Tony Wenas kepada Rektor UNCEN Oscar O. Wambrauw di Jayapura. Tony Wenas menyatakan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung penguatan pendidikan berbasis Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) di Papua. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Gedung ini kami persembahkan untuk mendukung generasi muda Papua dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis STEM sehingga mereka memiliki kompetensi global, berkarakter kuat, dan mampu bersaing di tingkat internasional," kata Tony. Tony menjelaskan bahwa wujud nyata itu juga terlihat dari kerja sama PTFI dan UNCEN dalam menyiapkan talenta Papua. Saat ini terdapat 332 alumnus UNCEN yang bekerja di PTFI, dan jumlahnya akan terus bertambah. "Penerima manfaat beasiswa UNCEN dari Freeport berjumlah 255 orang, dan saat ini yang masih aktif sejumlah 51 mahasiswa, tentu saja ke depannya dapat kita tingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya juga," kata Tony. Sementara itu, Oscar mengatakan bahwa fasilitas Gedung Pusat Sains dan Kemitraan UNCEN akan menjadi penggerak utama penguatan STEM, pusat kolaborasi antara universitas dan industri, serta memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak-anak muda Papua. "Semoga dengan adanya gedung Sains dan Kemitraan PT Freeport Indonesia ini, semangat kebersamaan PTFI dan UNCEN semakin kuat, dan gedung ini menjadi sarana untuk menciptakan karya-karya terbaik untuk bangsa dan negara khususnya di Papua guna mencapai Papua sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif," kata Rektor UNCEN. Gedung Pusat Sains dan Kemitraan UNCEN dirancang sebagai fasilitas perkuliahan modern yang ramah lingkungan. Gedung tiga lantai yang berdiri di atas lahan 4.800 m² dengan luas bangunan 2.800 m² ini dirancang sebagai fasilitas perkuliahan modern yang ramah lingkungan. Penggunaan panel surya tidak hanya menghemat energi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa terkait energi baru terbarukan. Terdapat 18 ruang kuliah berkapasitas 40 orang, masing-masing dilengkapi dengan pendingin udara, proyektor dan laptop yang mampu memfasilitasi kuliah secara daring. Setiap ruang diberi nama unsur kimia mineral dari produk PTFI, yaitu Cuprum (tembaga), Argentum (perak), dan Aurum (emas). Sebagai pusat aktivitas akademik, gedung ini juga dilengkapi dengan ruangan auditorium yang berkapasitas 170 kursi dan videotron 6 x 3 meter. Bagian dalam auditorium menampilkan material tembaga sebagai visualisasi produk PTFI, dipadukan dengan motif alam Papua serta ukiran Cenderawasih dan Kamoro yang memberi sentuhan khas dan harmonis. Di dalam ruangan yang sama, terdapat patung dinding Tanah Papua yang menggambarkan bagaimana sumber daya alam dikelola secara terintegrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Seluruh fasilitas di auditorium telah didukung sistem interaksi daring dua arah, lengkap dengan jaringan internet di seluruh lantai. Menghubungkan area lantai, pada area void tangga yang diterangi cahaya alami dari kaca gedung, terpajang karya seni Mural bertema 'Tembaga untuk Kehidupan', yang menggambarkan kontribusi positif operasional PTFI bagi komunitas dan seluruh pemangku kepentingan. Fasilitas gedung ini juga dilengkapi taman dan plaza serta area parkir seluas 1.300 m², toilet ramah difabel, serta fire suppression system untuk keamanan. Khusus lantai tiga, sebagian rangka atap dibiarkan terbuka sebagai contoh konstruksi nyata bagi mahasiswa Teknik Sipil, menjadikan ruang belajar yang aplikatif dan inspiratif. PTFI berharap fasilitas ini dapat memperkuat posisi Uncen sebagai Universitas unggulan di Kawasan Timur Indonesia. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) menghibahkan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN[2]) berupa tanah yang ada di Lippo Karawaci kepada Bank Tanah[3]. Nilainya sekitar Rp2,95 triliun. Awalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta restu kepada Komisi XI DPR RI untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai kepada Bank Tanah. "PMN non tunai badan Bank Tanah didasari kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan dengan pemenuhan modal dan peningkatan kapasitas antara lain guna mendukung program 3 juta rumah," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan PMN yang diberikan untuk Bank Tanah merupakan eks BPPN yang ada di Lippo Karawaci. "Pokoknya itu yang di Lippo Karawaci," ujar Rionald. Pemerintah memang menyita aset milik obligator dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Lippo Karawaci pada Agustus 2021 lalu. Aset ini terdiri dari 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 atau sekitar 25 hektar (ha). Aset tersebut milik obligator atau debitur BLBI yang diketahui adalah Lippo Karawaci. "Itu ada lahan. Lahannya cukup luas," tegasnya. ====[4] (ldy/sfr) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ BPPN (www.cnnindonesia.com)^ Bank Tanah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak penyandang disabilitas beserta keluarga untuk berani menapaki dunia wirausaha, terlebih saat ini pemerintah telah memberi dukungan penuh. "Semangat inklusivitas akan terus kita dorong untuk membangun kesetaraan dan menghilangkan sekat-sekat di antara kita semua," ujar Menteri Maman saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Jakarta, Senin (8/12). Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 mencatat, ada sekitar 16 juta penyandang disabilitas di Indonesia dengan 1,4 juta orang telah menjalankan usaha mandiri. Namun, sekitar 24 persen pelaku usaha belum memiliki rekening bank, dengan 1 persen UMKM disabilitas yang memanfaatkan internet, dan hanya 0,02 persen yang memiliki tenaga kerja. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kementerian UMKM mendukung penyandang disabilitas dan orang tuanya melalui program kewirausahaan inklusif yang memastikan mereka tetap dapat bekerja produktif dengan perhatian khusus," kata Maman. Kementerian UMKM ditegaskan akan memperkuat kolaborasi dengan BUMN dan sektor swasta untuk memperluas akses pembiayaan, memberikan pelatihan kewirausahaan, serta membuka jalur rantai pasok bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang ingin memulai usaha. Maman menambahkan, upaya percepatan formalisasi dan legalisasi usaha yang selama ini masih rendah di kalangan UMKM disabilitas juga akan menjadi fokus pemerintah, termasuk pendampingan digitalisasi usaha. "Kita akan melihat sektor-sektor yang berpeluang ditekuni penyandang disabilitas seperti afiliator, marketing, dan manajemen media sosial yang saat ini berpotensi memberikan pemasukan besar," ujarnya. Dengan dukungan menyeluruh dari pemerintah, Menteri Maman berharap penyandang disabilitas dan keluarganya semakin percaya diri untuk membangun usaha. Menurutnya, wirausaha menjadi jalur strategis untuk memperkuat kemandirian, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan. "Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas bukan sekadar program, melainkan sebuah urgensi nasional. Yang terpenting, mereka harus memiliki semangat," pungkas Maman. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia[1] optimistis lifting minyak [2]tahun ini bisa mencapai target 605 ribu barel per hari (bph). Angka tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. "Insyaallah di tahun 2025 ini, lifting kita bisa melampaui dari target APBN itu," ujar Bahlil dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bahlil mengatakan angka tersebut untuk pertama kalinya berhasil mencapai target APBN sejak 2008. Tahun lalu, lifting minyak Indonesia tercatat 580 ribu bph pada 2024. "Kita sekarang selisihnya berbalik nih. Lifting kita (tahun 2024) 580 ribu bph, tahun ini Insyaallah 605 ribu lebih lah," jelasnya. Dalam kesempatan sama, Bahlil menjelaskan produksi minyak bumi naik sebesar 28,48 bph sehingga mencapai 605,5 ribu bph selama periode Januari-Oktober 2025. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu lalu, produksi minyak bumi berada di angka 577,02 bph. Tahun depan, pemerintah menargetkan lifting minyak mencapai 610 ribu bph. ====[3] (fln/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ lifting minyak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran bencana untuk Sumatera hingga saat ini masih memadai. Bahkan, pemerintah memastikan anggaran rehabilitasi tiga provinsi yang terdampak longsor dan banjir bandang pun sudah disiapkan. "Sudah dialokasikan cukup besar untuk rehabilitasi sistem perekonomian seluruh infrastruktur. Semua dananya cukup untuk tiga provinsi di sana," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (8/12/2025). Selain itu, Purbaya pun mengatakan pemerintah akan memberikan perlakuan khusus terhadap ketiga provinsi tersebut, terkait dengan transfer ke daerah (TKD). Sayangnya, Purbaya memang tidak memaparkan perlakuan khusus mengenai kelonggaran TKD ini. Dia pun memastikan anggaran untuk penanganan anggaran tidak ditarik dari pemotongan APBN. Dia menegaskan tidak ada anggaran yang asal potong. Adapun, anggaran bencana ini diambil dari hasil efisiensi mengurangi rapat-rapat yang tidak jelas. "Jadi gak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang gak jelas. Rapat gak jelas, yang jelas sih gak apa-apa ya," tegas Purbaya. Pernyataan Purbaya ini menjawab perihal rencana Presiden membagikan dana sebesar Rp 20 miliar bagi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat, serta Rp 4 miliar bagi 52 kabupaten dan kota paling terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Lebih dari 65 ribu hektare (ha) lahan pertanian di Aceh rusak akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak 25 November lalu. Bagikan: url telah tercopy Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli menghadirkan Program BRI Sahabat Disabilitas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 11-20 November 2025 menggunakan metode hybrid dan diikuti sebanyak 90 peserta dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Pelatihan dipandu oleh praktisi berpengalaman dan mentor profesional, sehingga materi dapat langsung diterapkan oleh peserta. Program dilanjutkan dengan kegiatan pemagangan yang berlangsung dari Desember 2025 hingga Februari 2026, kemudian ditutup dengan evaluasi program. Corporate Secretary BRI, Dhanny, mengungkapkan bahwa upaya pemberdayaan yang terpadu dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Penyediaan sarana, prasarana dan pelatihan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat meraih kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "BRI meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan, termasuk para penyandang disabilitas," ujar Dhanny. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis pelatihan utama yang diberikan, yaitu pelatihan administrasi dan pelatihan kewirausahaan. Kedua pelatihan ini dirancang secara fleksibel sehingga peserta dapat memilih sesuai dengan minat, kemampuan, dan arah pengembangan diri yang mereka inginkan. Dhanny menambahkan, pelatihan administrasi memberikan pemahaman dasar mengenai pengelolaan data, penyusunan dokumen, dan penggunaan perangkat digital. Sementara, pelatihan kewirausahaan memberikan pengetahuan mengenai cara memulai dan mengembangkan usaha, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, hingga pembuatan konten promosi. Pelatihan ini diharapkan dapat memberi peluang bagi peserta untuk membangun usaha mandiri sesuai bidang yang mereka minati. "Kami ingin para peserta memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri," kata Dhanny. Adapun untuk kegiatan pemagangan, BRI Peduli bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, pariwisata, dan manufaktur. Melalui kemitraan ini, peserta diharapkan bisa mendapatkan pengalaman kerja nyata yang relevan dengan dunia industri. Sejak dijalankan pada 2021, BRI Peduli melalui program BRI Sahabat Disabilitas telah memberdayakan 370 disabilitas di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan penguatan peran pemuda serta penyandang disabilitas. Dhanny menegaskan, BRI Peduli berkomitmen mendukung tercapainya Sustainable Development Goals, terutama terkait pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, dan kesetaraan. "Kami berharap program ini dapat menjadi jembatan menuju kemandirian bagi para peserta dan kami yakin bahwa pembangunan inklusif adalah kunci kemajuan bangsa," pungkasnya. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI DPR RI merestui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] untuk menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN[2]) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN[3]) senilai Rp4,77 triliun. Modal ini berupa tunai maupun non tunai. Kesepakatan diambil saat Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (8/12) yang dihadiri Purbaya beserta jajaran seperti Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban. "Komisi XI DPR menyetujui PMN tunai dan non tunai pada APBN 2025 kepada BUMN," ujar Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun saat membacakan kesimpulan rapat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ada tiga BUMN yang menerima PMN, pertama, PT Kereta Api (Persero) dengan penambahan sebesar Rp1,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan sarana trainset dan retrofit KRL Jabodetabek sebagai kelanjutan dari PMN 2024. Kedua, PMN diberikan kepada PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp473 miliar. Dana akan digunakan untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian, khususnya perluasan fasilitas produksi pengembangan sistem produksi untuk manufaktur sarana di pabrik Madiun dan Banyuwangi. Ketiga, suntikan diberikan kepada PT Pelayaran Indonesia (Pelni) senilai Rp2,5 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk pengadaan tiga kapal penumpang sebagai kelanjutan dari PMN 2024. Selain kepada tiga BUMN ini, PMN juga direstui untuk diberikan kepada dua Badan Layanan Umum (BLU) yakni Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp6,68 triliun. Tujuannya, untuk melanjutkan penugasan memberikan pembiayaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemudian PMN juga masuk ke Badan Bank Tanah sebesar Rp 2,95 triliun. Bentuknya non tunai. Tujuannya untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. ====[4] (ldy/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ PMN (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Bandung, CNBC Indonesia - Bank Mandiri (BMRI) terus mendorong perluasan ekosistem keuangan yang inklusif. Penguatan layanan digital ritel menjadi salah satu fokus perseroan melalui pengembangan Livin' by Mandiri yang diarahkan untuk meningkatkan kemudahan transaksi masyarakat. Vice President Digital Retail Banking Bank Mandiri Harry Sofri Putranda menilai akses layanan digital yang efisien berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi harian. "Nasabah membutuhkan layanan yang cepat dan praktis. Untuk itu, Livin' by Mandiri kami siapkan agar proses transaksi berjalan lebih sederhana dan langsung efektif," ujar Harry dalam Media Gathering Bank Mandiri 2025 di Bandung, Senin (8/12/2025). Sebabnya, hingga September 2025 beyond super app andalan Bank Mandiri ini telah mencatat lebih dari 35 juta pengguna dengan tren pertumbuhan yang kian positif. Di samping itu, frekuensi transaksi tumbuh 25% secara year on year (yoy), sementara nilai transaksi mencapai Rp 3.220 triliun atau naik 10%. Harry juga menambahkan, adopsi layanan digital semakin kuat terlihat dari onboarding, di mana 91% pembukaan rekening telah dilakukan melalui Livin'. Data ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat menuju layanan yang dapat diakses kapan saja tanpa ketergantungan pada jaringan kantor cabang. Salah satu pertumbuhan signifikan dalam fitur transaksi antara lain QRIS di Livin' by Mandiri. Pada periode September 2025, fitur pembayaran yang telah menjadi andalan nasabah ini, telah mencapai 878 juta transaksi dengan nilai menembus Rp 123,5 triliun. Jumlah tersebut melesat 103 persen bila dibandingkan dengan periode September 2024 lalu. Selain QRIS, Bank Mandiri juga menawarkan fitur pembayaran lain seperti QR dengan berbagai sumber dana, e-wallet linkage, dan contactless payment yang mampu mendukung kebutuhan transaksi ritel baik domestik maupun luar negeri. "Untuk itu, kami terus memastikan seluruh fitur bekerja stabil, terutama pada periode volume tinggi, agar kenyamanan pengguna tetap terjaga," imbuh Harry. Penguatan ekosistem Livin' dilakukan melalui fitur inti seperti transfer, pembayaran tagihan, pembelian kebutuhan harian, serta pengelolaan dana melalui tabungan dan deposito digital. Integrasi layanan gaya hidup lewat Sukha memperluas fungsi Livin' menjadi kanal serbaguna bagi kebutuhan perjalanan, hiburan, hingga pembelian produk tertentu. Tak berhenti di situ, dari sisi kinerja, kontribusi digital seluruh layanan digital Bank Mandiri terhadap pendapatan pun terus meningkat. Tercatat, fee based income atau pendapatan berbasis komisi pada layanan digital Bank Mandiri telah mencapai Rp 5,48 triliun hingga September 2025 atau tumbuh 13,3% yoy. Capaian tersebut memperkuat posisi bank berlogo pita emas dalam ekosistem digital ritel serta mendukung penguatan ekonomi berbasis transaksi digital. Harry menegaskan pengembangan Livin' akan tetap diarahkan pada peningkatan akses dan utilitas bagi masyarakat. "Komitmen kami mendorong akselerasi digital akan terus kami jalankan. Setiap fitur dikembangkan agar manfaat serta nilai tambah yang diterima nasabah semakin nyata," pungkasnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) buka suara perihal kasus fraud terkait dengan aktivitas transfer ilegal atas dana di beberapa bank yang kerugiannya ditaksir sebesar Rp 200 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan bank sentral terus memantau kasus yang tengah ditangani oleh pihak berwajib tersebut. Menurutnya, BI terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan terus berjalan secara konsisten. "Perbankan yang terkait dalam kasus ini, telah diminta untuk melakukan penguatan prosedur pengamanan transaksi. Proses ini penting dalam menjaga agar fraud ini tidak mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan pelindungan konsumen terpenuhi," tegas Denny dalam pernyataan resmi, Senin malam (8/12/2025). Dalam pernyataan resmi ini, Denny menegaskan BI dan industri sistem pembayaran senantiasa terus berupaya memperkuat keamanan dan keandalan sistem pembayaran nasional dan keberlanjutan transformasi digital di sektor keuangan. "Hal ini dilakukan dengan terus memperkuat tata kelola TI, keandalan teknologi, asesmen keamanan, implementasi fraud detection system, kesiapan respons dalam hal terjadi insiden, mekanisme audit, serta peningkatan pelindungan konsumen," paparnya. Selain itu, lanjut Denny, BI juga telah mengeluarkan ketentuan mengenai ketahanan dan keamanan siber di bulan April 2024 sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia untuk menghadapi risiko serangan siber dan fraud. Dia juga menambahkan penguatan bersama yang dilakukan oleh regulator, industri, dan masyarakat menjadi kunci ekosistem pembayaran yang aman dan berintegritas. Adapun, layanan BI-Fast dikembangkan dan dioperasikan sesuai standar operasional dan keamanan yang berlaku. "Pengiriman instruksi transaksi dari bank ke BI telah dilengkapi dengan pengamanan yang memadai melalui jaringan komunikasi yang aman," tegas Denny. Namun demikian, BI mengingatkan peserta BI-Fast perlu memperhatikan pengamanan yang dilakukan di sisi internal termasuk dalam penggunaan penyelenggara penunjang, sesuai dengan prinsip keamanan teknologi informasi, ketahanan suatu sistem dilihat dari titik terlemah dari komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut. "Dengan pemenuhan standar internasioal dalam layanan BI Fast, kami menghimbau masyarakat untuk tidak ragu dan dapat terus bertransaksi dengan BI Fast, serta memanfaatkan instrumen pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman dan andal," ujar Denny. Namun, Denny mengingatkan masyarakat juga tetap dihimbau untuk selalu memeriksa kembali data transaksi, menjaga kerahasiaan PIN dan OTP, serta memanfaatkan fitur notifikasi untuk memantau aktivitas rekening. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso[1] membeberkan penyaluran bahan pokok di wilayah terdampak banjir Sumatra[2] saat ini masih terkendala kondisi infrastruktur[3]. Ia menyebut secara umum pasokan di daerah sekitar bencana masih tersedia, namun distribusi bantuan ke titik terdampak belum sepenuhnya lancar karena akses jalan yang rusak. "Kalau di daerah bencana itu kan memang yang kena bencana, khusus kan ditangani dengan bantuan segala macam. Tetapi di sekitarnya, artinya di sekitar yang tidak terjadi bencana, Sumatera Utara juga menyampaikan pasokan ada, pasokan terkendali. Cuma kalau yang mau masuk bantuan, infrastrukturnya lagi bermasalah," ujar Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan gangguan distribusi saat ini lebih banyak disebabkan oleh putusnya jalur logistik menuju wilayah bencana. Sementara itu, untuk daerah yang tidak terdampak langsung, pasokan bahan pokok tersedia dan masih bisa disalurkan seperti biasa. Pemerintah, kata dia, juga mengantisipasi agar hambatan di satu wilayah tidak memicu kelangkaan di daerah lain. Terkait stabilisasi harga pangan di Sumatera, Budi menyampaikan ketersediaan barang dari sisi produsen sebenarnya dalam kondisi aman. Pemerintah juga memastikan distribusi dari produsen ke pasar tetap dijaga agar tidak terhambat. "Tadi sudah disampaikan, pada prinsipnya karena dari asosiasi, dari produsen barangnya ada semua. Kemudian distribusinya tadi juga dijamin akan lancar," ujarnya. Untuk wilayah yang benar-benar terdampak bencana, pola distribusinya berbeda karena mengandalkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Saat ini, sambung Budi, fokus utama pemerintah adalah memastikan bantuan dapat menjangkau lokasi yang akses jalannya masih terganggu akibat banjir dan longsor. "Kalau yang di bencana memang sifatnya bantuan. Sekarang lagi ditata seperti jalur dari Sumut sampai ke lokasi. Yang penting sekarang fokus bantuan. Kalau di luar lokasi bencana tadi sudah diantisipasi, pasokan sebenarnya cukup, enggak ada masalah," tutur Budi. Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra juga berdampak signifikan terhadap harga bahan pokok, khususnya cabai. Di Banda Aceh, harga cabai merah sempat melonjak hingga Rp250 ribu-Rp300 ribu per kilogram, dari harga normal sekitar Rp50 ribu-Rp60 ribu per kg. Lonjakan harga dipicu oleh terputusnya jalur distribusi di wilayah pesisir timur Aceh yang menjadi jalur utama pasokan sembako dari Sumatera Utara. Selain cabai, harga telur ayam juga mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp70 ribu per papan, dari harga normal Rp50 ribu per papan. Sejumlah komoditas lain seperti bawang dan gas subsidi 3 kg mulai langka di pasar karena pasokan tersendat. Seorang pedagang di Pasar Al Mahirah Banda Aceh Rahmat mengatakan barang-barang kebutuhan pokok yang dijual pedagang saat ini merupakan stok terakhir. Selama beberapa hari, pasokan dari luar daerah tidak bisa masuk karena jalur distribusi terputus di wilayah Bireuen dan Aceh Tamiang. Dalam periode 1-8 Desember 2025, harga cabai merah keriting di beberapa provinsi tercatat jauh di atas harga acuan. Di Sumatera Utara, harga rata-rata mencapai Rp67.526 per kg, Sumatera Barat Rp79.655 per kg, dan Aceh Rp84.194 per kg. Sementara itu, harga cabai merah besar di Sumatera Selatan berada di kisaran Rp58.846 per kg, Maluku Utara Rp59.737 per kg, Sumatera Barat Rp60.137 per kg, dan Kalimantan Timur Rp60.751 per kg. Data terbaru dari BNPB hingga Senin (8/12) pukul 09.30 WIB, total korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera telah mencapai 929 jiwa. Sebanyak 274 orang masih dinyatakan hilang, sementara korban luka mencapai sekitar 5.000 orang. Bencana ini juga menyebabkan lebih dari 155 ribu rumah rusak dan berdampak pada 52 kabupaten di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh sendiri, korban meninggal tercatat mencapai 366 jiwa, dengan angka tertinggi di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 128 orang, disusul Aceh Timur 57 orang. ====[4] (del/sfr) References^ Budi Santoso (www.cnnindonesia.com)^ banjir Sumatra (www.cnnindonesia.com)^ infrastruktur (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya melakukan pengawasan industri jasa keuangan, termasuk kepada para influencer yang menawarkan produk keuangan kepada masyarakat, atau disebut juga financial influencer atau finfluencer. Anggota Dewan Komisioner (ADK) merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, aturan bagi finfluencer telah memasuki tahap finalisasi. "(Aturan) finfluencer kita sudah tahap final sih. Memang agak ngulur ya kemarin, karena ada perkembangan-perkembangan yang cukup menarik," ujarnya saat ditemui di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (8/12). Kiki menyebut, perkiraan penerbitan aturan untuk finfluencer akan dilakukan tahun depan atau pada kuartal I tahun 2026 mengingat perkembangan cukup cepat dan dampak yang ditimbulkan cukup luas. "Kalau tahun depan iyalah, kuartal satu lah. Ngga mungkin tahun ini, ngantri soalnya," sebutnya. Wanita yang akrab disapa Kiki ini mengungkapkan, saat ini sudah banyak negara yang menerapkan aturan bagi para influencer yang menawarkan produk jasa keuangan. "Kalau dulu kita masih belajar dari Perancis saja, sekarang sudah semakin banyak negara yang menerapkan aturan kepada Finfluencer," ucapnya. Kiki menjabarkan, para influencer harus jujur terbuka jika melakukan kerja sama pada perusahaan jasa keuangan. "Pada intinya Finfluencer itu harus terbuka ketika mereka melakukan endorse produk. Jangan dibilang saya menggunakan ini, saya berawang-awang, padahal sebenarnya dibayar," sebutnya. Sebab, keterbukaan dan kejujuran sangat penting bagi informasi masyarakat terhadap suatu lembaga jasa keuangan. "Ada kasus besar kemarin yang teman-teman juga pasti tahu kasusnya, Tapi saya nggak usah sebut nam, Kita panggil itu ya si orang yang menjajakan itu, bukannya tanpa komisi, ternyata dia adalah dibayar oleh perusahaan Bahkan dapat komisi Rp450 juta. Besar sekali," ungkapnya. Sebelumnya, OJK juga telah duduk bersama dengan perwakilan para influencer keuangan untuk menerima masukan dalam penyempurnaan aturan tersebut. "Jadi kami telah melakukan diskusi, pembahasan, menerima masukan, dan lain-lain dengan perwakilan-perwakilan dari finfluencer tersebut, yang juga ada perwakilan Financial Planner, perwakilan LSP, praktisi hukum, dan juga tentu saja diskusi dengan sektor pengawasan dan pengaturan sektoral di OJK untuk merumuskan usulan best fit pengaturan atas perilaku finfluencer di Indonesia yang tentu saja semua itu kerangkanya untuk melindungi kepentingan masyarakat," ungkapnya, Kiki juga menerangkan syarat umum menjadi finfluencer menurut kriteria OJK. "Pertama tentu finfluencer harus memastikan bahwa dia memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai terkait misalnya informasi yang disampaikan karena finfluencer ini bertanggung jawab atas setiap informasi yang dia sampaikan," tuturnya. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa finfluencer juga harus mematuhi ketentuan perizinan sesuai dengan ketentuan sektor yang berlaku dalam hal melakukan aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang wajib memiliki suatu izin tertentu. "Misalnya untuk memberikan nasihat investasi wajib memiliki izin sebagai investasi, pemasaran asuransi, dan seterusnya," ucapnya. Kemudian, para influencer keuangan tersebut wajib memahami produk layanan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapat informasi yang jelas, akurat, jujur, kemudian tentu saja mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan. "Kemudian tentu saja Finfluencer mengedepankan transparansi termasuk terkait identitasnya serta benturan kepentingan atas setiap informasi yang disampaikan,": sambungnya. Ia mengatakan untuk mencegah adanya masalah, finfluencer harus terbuka terhadap kepentingan di balik informasi yang diberikan, terutama misalnya jika ada kerja sama bernilai ekonomi. "Jadi yang banyak menimbulkan masalah ketika dia menyampaikan sesuatu padahal sebetulnya dia mendapatkan manfaat atau mudahnya dia menerima pembayaran atas jasa yang diberikan. Namun karena tidak disampaikan masyarakat mengira dia adalah juga merupakan pengguna dari produk sebut, mengira itu adalah misalnya review yang apa adanya sebagai konsumen dan lain-lain, padahal sebetulnya dia adalah menerima pembayaran dari apa yang dia sampaikan kepada masyarakat," terangnya. Ia mengatakan bahwa ketentuan saat ini disusun dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat mengatur terkait perilaku tata cara penyediaan dan penyampaian informasi produk layanan di keuangan di media sosial dan lain-lain untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi keuangan secara jelas, akurat, jujur dan tidak berpotensi menyesatkan untuk seluruh produk layanan keuangan di bawah keuangan OJK termasuk di dalamnya penyelenggara aset kripto. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas[1]) memprediksi pertumbuhan kredit[2] masih berkisar satu digit pada 2026. Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi mengatakan angka tersebut berada di batas bawah pertumbuhan kredit sebesar 8 sampai 11 persen yang ditargetkan tahun ini oleh Bank Indonesia. "Kita melihat bahwa BI dan perbankan memprediksi pertumbuhan kredit masih single digit pada 2026," ujar Hery dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Secara rinci, Hery menjelaskan proyeksi pertumbuhan kredit Bank Mandiri sebesar 9,9 persen, Bank Central Asia (BCA) sebesar 9 persen, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 8,7-11,5 persen, Bank Negara Indonesia sebesar 11 persen, dan Bank Indonesia sebesar 8-12 persen pada akhir 2026. Menurut Hery, tantangan utama penyaluran kredit tahun depan adalah menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya ekspansi bisnis pada dunia usaha. Tak ayal, sambung Hery, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan konsolidasi untuk penguatan perbankan. "OJK baru saja menyampaikan bahwa akan ada konsolidasi gitu ya. Konsolidasi itu artinya penguatan dari sisi perbankan dan jumlah bank," kata Hery. Ia menyampaikan OJK akan menghapus kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) I sehingga bank bermodal kecil bisa memperkuat modal. Hery pun menjelaskan saat ini KBMI I dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun terdiri dari 65 bank, KBMI II dengan modal inti Rp6 triliun-14 triliun terdiri dari 23 bank, KBMI III dengan modal inti Rp14 triliun-70 triliun terdiri dari 13 bank, dan KBMI IV dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun. "Terakhir adalah KBMI 4, ini adalah modal inti lebih besar dari Rp70 triliun. Ini hanya ada 4 bank. Empat bank ini antara lain BRI, Mandiri, BNI, dan BCA," jelasnya. Ia menjelaskan konsolidasi dilakukan untuk memperkuat fondasi permodalan sehingga bank bisa lebih siap menghadapi tekanan ekonomi, risiko kredit, dan tuntutan digitalisasi. Lalu, konsolidasi juga diharapkan mampu meningkatkan kesehatan, efisiensi, dan tata kelola serta dalam jangka panjang dapat memperkuat daya saing perbankan dan memperluas kapasitas pembiayaan. ====[3] (fln/sfr) References^ Perbanas (www.cnnindonesia.com)^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Bandung, CNBC Indonesia — Bank Mandiri (BMRI) terus berupaya mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan di Jawa Barat, wilayah dengan potensi ekonomi terbesar di Pulau Jawa. Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat, Nila Mayta Dwi Rihandjani, menegaskan bahwa percepatan ekonomi rakyat merupakan fokus utama perseroan. "Fokus kami adalah memastikan layanan Bank Mandiri benar-benar relevan bagi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah ini. Hal ini menjadi komitmen kami dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta memberikan nilai tambah kepada masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat," ujar Nila dalam Media Gathering Bank Mandiri 2025 di Bandung, Senin (8/12/2025). Hingga akhir September 2025, Region VI Jawa Barat Bank Mandiri terus mencatat kinerja yang solid. Pertumbuhan kredit tercatat naik 14,7% secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara dari sisi pendanaan, dana murah atau current account and saving account (CASA) naik 11,5% secara yoy, mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat. Di saat yang sama, sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan besar, serta transportasi dan pergudangan menunjukkan pergerakan positif yang menegaskan kekuatan ekonomi daerah, sekaligus menjadi dasar penting bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang semakin terintegrasi dalam rantai pasok industri. Nila menambahkan, dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif, digitalisasi turut menjadi fondasi penting bagi perluasan akses layanan finansial. "Pemanfaatan Livin' by Mandiri, Livin' Merchant, dan platform Kopra by Mandiri terbukti memperluas pasar, mempermudah transaksi, serta memperkuat literasi keuangan bagi pelaku usaha yang manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat," jelasnya. Tidak berhenti di situ, optimalisasi Mandiri Agen di Jawa Barat terus berperan membuka akses layanan finansial bagi masyarakat desa dan pelaku UMKM, memperkuat ekosistem transaksi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan kanal digital dan kehadiran Mandiri Agen di berbagai wilayah Jawa Barat, menurut Nila menjadi bukti perluasan layanan keuangan dapat berjalan berdampingan dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan juga diwujudkan melalui rangkaian program pemberdayaan masyarakat. Hingga September 2025 2025, Region VI/ Jawa Barat Bank Mandiri menggelar 37 kegiatan UMKM, menghadirkan inisiatif Mandiri Rumah Ekspor, serta memperluas literasi dan inklusi keuangan di berbagai kota. Program-program ini tidak hanya memperbesar kapasitas usaha, tetapi juga meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami rantai pasok, mengelola bisnis secara lebih profesional, dan mengakses peluang pasar yang lebih luas. Dalam berbagai kesempatan, Bank Mandiri turut bersinergi dengan pemerintah daerah, asosiasi usaha, hingga komunitas lokal untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh pelaku ekonomi di lini paling dasar. Untuk tahun depan, Nila mengatakan Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat membidik pertumbuhan pembiayaan UMKM menjadi 10% secara tahunan . Ia meyakini target tersebut dapat tercapai melalui jaringan-jaringan yang terbentuk dari berbagai ekosistem. Nila menyebut beberapa contoh seperti distributor makanan, minuman, serta warung-warung. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] berencana memungut bea keluar [2]batu bara dan emas[3]. Tujuannya untuk memaksimalkan penerimaan negara. Bea keluar emas direncanakan sebesar 7,5 persen sampai 15 persen. Sementara, tarif bea masuk batu bara sebesar 1 persen sampai 5 persen. Ia berharap bisa mengumpulkan Rp23 triliun per tahun dari dua kebijakan tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Rp3 triliun (dari emas) dan Rp20 triliun (dari batu bara)," ujar Purbaya ketika ditanya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Senin (8/12). Purbaya menekankan perkiraan pendapatan dari dua kebijakan ini belum dimasukkan dalam APBN 2026 karena tarifnya masih dalam kisaran. Namun, ia menargetkan bisa terkumpul Rp23 triliun yang akan digunakan untuk menutup defisit tahun depan. "Untuk menutup defisit dulu, mengurangi defisit kita," katanya ketika ditanya. Menurut Purbaya, penarikan bea keluar emas harus dilakukan karena cadangan dalam negeri mulai menipis. Dengan demikian, produk bisa dimaksimalkan untuk memenuhi permintaan dalam negeri terlebih dahulu. "Sejalan dengan prioritas pengembangan ekosistem bullion bank Indonesia, kebutuhan pasokan emas domestik meningkat. Oleh karena itu diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia," terangnya. Sementara itu, penarikan bea keluar batu bara dilakukan karena selama ini kontribusinya ke negara tidak terlalu banyak, bahkan saat harga naik. Padahal, menurut Purbaya, saat harga turun selalu meminta restitusi kepada negara. "Ini kan aneh. Ini orang kaya semua, untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung, makanya kenapa pajak saya turun tahun ini karena bayar restitusi cukup besar," tegasnya. ====[4] (sfr/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ bea keluar (www.cnnindonesia.com)^ emas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mulai mengantisipasi lonjakan klaim dari bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon memperkirakan total klaim manfaat kematian yang harus dibayarkan industri dapat mencapai Rp50 miliar hingga Rp100 miliar, seiring banyaknya korban jiwa dalam bencana tersebut. Budi mengungkapkan, nilai eksposur (exposure) uang pertanggungan asuransi jiwa di tiga provinsi itu mencapai triliunan rupiah. Meski demikian, hanya sebagian kecil pemegang polis yang terdampak langsung. "Tidak semua pemegang polis terkena musibah. Dari estimasi jumlah korban meninggal, nilai klaim yang mungkin harus kita bayar berada di kisaran Rp50 miliar sampai Rp100 miliar," ujar Budi dalam konferensi pers AAJI di Jakarta, Senin (8/12/2025). AAJI juga telah mengeluarkan surat edaran dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses klaim berjalan lancar. Ada dua imbauan utama bagi perusahaan asuransi jiwa. Pertama, perusahaan diminta proaktif menghubungi pemegang polis di wilayah terdampak melalui kantor pemasaran setempat. Budi menyebut sejumlah perusahaan sudah berupaya melakukan tracing nasabah dan pegawai, meski akses komunikasi masih terkendala di beberapa titik. Kedua, industri diminta mempermudah persyaratan dokumen klaim, mengingat banyak dokumen nasabah kemungkinan hilang atau rusak akibat bencana. "Biasanya, untuk klaim dibutuhkan dokumen lengkap ABCDE. Namun dalam kondisi bencana sebesar ini, kalau ada dokumen yang hilang harus tetap ada solusi bagi pemegang polis," kata Budi. Sementara itu, pemerintah membutuhkan anggaran lebih dari Rp51,81 triliun untuk memulihkan kerusakan akibat banjir dan longsor besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra. Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat melaporkan perkembangan terkini penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Bila dirinci, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR menunjukkan bahwa pemulihan kondisi Aceh ke situasi semula membutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun. Lalu untuk wilayah Sumatra Utara, estimasi kebutuhan anggarannya mencapai Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat butuh Rp13,52 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] memastikan batal memungut cukai minuman berpemanis[2] dalam kemasan (MBDK) tahun depan. Menurut Purbaya, keputusan ini diambil karena kondisi perekonomian yang belum terlalu baik dibandingkan tahun sebelum pandemi. "Untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang, memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya baru akan mengenakan cukai MBDK apabila ekonomi bisa tumbuh minimal 6 persen. Tanpa diminta, ia memastikan akan langsung datang dan melapor kepada anggota Komisi XI sebagai mitra kerjanya di DPR. "Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Kalau doa Anda manjur, mendoakan saya berhasil, kita akan pungut di second half. Artinya, ekonomi tumbuh di atas 6 persen," kata Purbaya. Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik kabar pembatalan wacana tersebut. Pasalnya, keputusan itu memberi kepastian bagi pelaku industri di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. "Terkait MBDK ya. Ini terus berulang isu-isu ini. Tapi saya kira clear, jadi kita sangat apresiasi Menteri Keuangan," ujar Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Adhi Lukman dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan. Adhi menilai keputusan tersebut menunjukkan pemerintah melihat persoalan MBDK secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap daya beli dan aktivitas perekonomian nasional. "Karena Menteri Keuangan kita melihat lebih komprehensif. Di mana secara kenyataan bahwa ini akan berpengaruh terhadap perekonomian. Tapi di samping itu kita tidak berhenti di situ saja," terangnya. Meski pembatalan cukai MBDK disambut baik, dunia usaha menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyakit tidak menular (PTM) melalui pendekatan di sektor kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui reformulasi produk, edukasi konsumen, serta berbagai langkah lain di sisi produksi dan distribusi. "Kita tetap berupaya bagaimana kita harus mendukung dari pemerintah dalam bidang kesehatan untuk mendukung pengurangan penyakit tidak menular atau PTM ya. Ini yang harus kita dukung sama-sama. Dan tentunya dari dunia usaha, kita sekarang terus melakukan upaya-upaya itu," ujarnya. Adhi menambahkan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak seharusnya dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, bukan lewat instrumen cukai. Karena itu, edukasi kepada konsumen dipandang sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman masyarakat dalam mengatur pola konsumsi sehari-hari. Rencana pemungutan MBDK awalnya tercantum dalam RAPBN 2026. Setorannya ditarget dapat mencapai Rp7 triliun per tahun. Namun, jauh sebelumnya, rencana pungutan sudah beberapa kali batal diterapkan. Alasan pertama karena covid-19. Kedua, ekonomi belum pulih 100 persen. ====[3] (ldy/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ cukai minuman berpemanis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber