bot

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing ramai-ramai masuk ke pasar saham Indonesia kemarin, Selasa (26/8/2025). Hal ini seiring dengan hari perdagangan terakhir atau cut off date sebelum rebalancing MSCI edisi Agustus 2025 hari ini, Rabu (26/8/2025). Investor asing melakukan aksi jual saham senilai Rp 27,69 triliun dan beli Rp 30,07 triliun. Dengan demikian asing mencatat net buy jumbo atau Rp 2,38 triliun. Amman Mineral (AMMN) menjadi saham dengan net buy terbesar atau Rp 2,29 triliun. Asing melakukan pembelian dengan harga rata-rata 8.100. Akan tetapi aksi beli asing di emiten tambang terafiliasi grup Salim tersebut tidak mampu mengerek harga saham. AMMN ditutup tumbang 5% pada perdagangan kemarin. Hal ini lantaran AMMN tertekan aksi jual investor domestik dengan net sell Rp 2,29 triliun. Investor domestik menjual saham AMMN dengan harga rata-rata 8.098. Selanjutnya asing juga tercatat membeli saham Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) dengan net buy Rp 708,7 miliar. Berbeda nasib dengan AMMN, saham CUAN ditutup naik 4,29% ke level 1.700. Sebagai informasi, CUAN baru bergabung ke dalam indeks global MSCI Indonesia berdasarkan review Agustus 2025. Selengkapnya, berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan kemarin: 1. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN): Rp 2,29 triliun 2. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN): Rp 708,7 miliar 3. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA): Rp 433,7 miliar 4. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA): Rp 223,6 miliar 5. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI): Rp 194,8 miliar 6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI): Rp 157,2 miliar 7. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA): Rp 132,9 miliar 8. PT Petrosea Tbk (PTRO): Rp 105,2 miliar 9. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS): Rp 96,6 miliar 10. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS): Rp 94,8 miliar Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah setelah sempat parkir di zona hijau pada sesi pertama. Pada penutupan perdagangan, indeks turun 21,15 poin atau 0,27% ke level 7.905,76. Sebanyak 266 saham naik, 393 turun, 145 tidak bergerak. Nilai transaksi tergolong sangat ramai atau mencapai Rp 45,8 triliun. Sebanyak 57,75 miliar saham berpindah tangan dalam 2,36 juta kali transaksi. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article IHSG Masih Uji Level 7.200, Asing Serbu Saham Pelat Merah [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Masih Uji Level 7.200, Asing Serbu Saham Pelat Merah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua ISEI[1] Jakarta yang juga Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK[2]) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan syarat agar masyarakat Indonesia sukarela bayar pajak[3]. Perempuan yang akrab disapa Kiki itu meyakini Indonesia berpeluang mengoptimalkan potensi perpajakan. Asalkan, dibarengi dengan inovasi dan digitalisasi. "Hal tersebut membuka ruang untuk transparansi yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih efisien, dan juga basis data yang lebih akurat," ucap Kiki dalam Webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta via Zoom, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dan dengan kualitas layanan yang semakin baik, maka kepatuhan sukarela bisa tumbuh di kalangan masyarakat karena publik semakin percaya bahwa pajak berkontribusi besar dalam pembangunan di segala lini kehidupan masyarakat Indonesia," jelasnya. Kiki berharap pajak bisa terus memperkuat peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Terlebih, ada pekerjaan rumah (PR) meningkatkan tax ratio di tengah tekanan ekonomi global. Kiki menegaskan pajak adalah instrumen yang sangat vital dalam memperkuat ketahanan fiskal serta mewujudkan kemandirian bangsa. "Pajak adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik, memperluas dan meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong daya saing perekonomian. Dengan demikian, penguatan sistem perpajakan adalah bagian dari strategi besar untuk memperkokoh fondasi pembangunan ekonomi Indonesia," tuturnya. "Dengan basis penerimaan negara yang semakin kuat dan berkesinambungan, Indonesia akan semakin siap mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus melangkah menuju cita-cita Indonesia Emas 2045," sambung Kiki. Di lain sisi, ia menegaskan ISEI selaku himpunan ekonom serta praktisi ekonomi dan keuangan di Indonesia siap menjadi mitra strategis dalam mendukung agenda penguatan perpajakan maupun agenda pembangunan ekonomi lainnya. Tolok ukur kepatuhan dalam membayar pajak biasanya dilihat dari tax ratio suatu negara. Ini membandingkan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Sayang, realisasi tax ratio Indonesia saat ini mandek di kisaran 10 persen. Realisasinya bahkan turun dari 10,31 persen pada 2023 lalu menjadi 10,08 persen di 2024. ====[4] (skt/agt) References^ ISEI (www.cnnindonesia.com)^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menilai kehadiran Kementerian Haji dan Umrah[1] bakal menjadi sejarah baru Indonesia. Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M Nur mengatakan selama lebih dari 75 tahun, urusan haji dan umrah berada di bawah naungan Kementerian Agama yang juga mengurus banyak bidang lain. Namun, ia bersyukur kini hadir sebuah kementerian yang khusus menjadi 'ayah kandung resmi' bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "AMPHURI sudah lama merindukan kita punya Menteri Haji dan Umrah. Bahkan, kami berkali-kali menyampaikan harapan ini secara terbuka saat Presiden Prabowo menyusun kabinet. Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru," ujar Firman dalam keterangan resmi, Selasa (26/8). Menurut Firman, kementerian baru ini akan lebih fokus dalam melayani jamaah, serta melindungi ekosistem usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang resmi. Ia juga menekankan pentingnya posisi strategis Kementerian Haji dan Umrah dalam diplomasi internasional, terutama dengan Kerajaan Arab Saudi. "Selama ini, hubungan diplomasi sering timpang. Di Saudi sudah lama ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya direktorat. Dengan adanya kementerian, posisi kita akan apple to apple," imbuhnya. Dengan struktur yang setara, Firman menilai Indonesia bisa lebih kuat dalam melobi kebijakan yang berdampak langsung pada jamaah. Salah satunya, kebijakan umrah dan haji mandiri yang dinilai cenderung melindungi kepentingan syarikah atau swasta di Saudi. Jika tidak diantisipasi, AMPHURI menyebut hal ini dapat melemahkan usaha resmi di Tanah Air yang telah puluhan tahun berkontribusi bagi jamaah. "Kementerian ini harus memastikan jamaah terlindungi sekaligus memberi ruang usaha yang sehat bagi PPIU dan PIHK," tegas Firman. DPR secara resmi telah mengesahkan RUU perubahan ketiga Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang, Selasa (26/8). Lewat pengesahan itu, pengelolaan ibadah haji kini tak lagi di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji, melainkan dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah. "Kami minta persetujuan fraksi-fraksi apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Cucun dalam rapat. "Setuju," jawab peserta rapat kompak. Belum ada penjelasan detail soal fungsi dan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah. Pasalnya, hingga kini Panitia Kerja RUU Haji maupun Komisi VIII DPR yang membahas RUU itu belum merilis naskah RUU Haji. ====[2] (pta) References^ Kementerian Haji dan Umrah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta masyarakat agar ke depannya mulai aktif membantu pemutakhiran data, bukan hanya memprotes bantuan sosial (bansos[1]) yang tak tepat sasaran[2]. Ini menyusul pengakuan Gus Ipul soal 45 persen program bansos Kementerian Sosial yang ternyata tidak tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah bakal melakukan digitalisasi demi memperbaiki akurasi penyaluran bansos. "Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional," tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos)," kata Gus Ipul. Ia menuturkan sistem digital yang digagas DEN bakal mengandalkan teknologi. Hal tersebut membuat pemutakhiran data penerima bansos tidak lagi berpaku pada kerja orang, tapi sudah mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI). Gus Ipul menegaskan semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial. Bahkan, bisa mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos. Di lain sisi, warga penerima bansos juga boleh menyanggah ketika merasa bantuan tersebut salah sasaran. Itu semua bisa dilakukan melalui aplikasi atau sistem Government Technology (GovTech) yang sedang dibangun DEN bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Sekarang dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima bansos. Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat," tegas Mensos Saifullah Yusuf. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya memang mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengetuai Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite itu dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 yang diteken pada 29 Juli 2025 lalu. Meski aturannya baru dibentuk akhir bulan kemarin, Luhut mengaku perintah lisan dari Prabowo soal digitalisasi sudah dari 7 bulan lalu. Ia bersama tim kecil pun sudah bergerak intensif untuk merealisasikan perintah sang Kepala Negara. Dirinya membocorkan tim yang mengerjakan digitalisasi tersebut adalah mereka yang dulu membuat aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi covid-19 melanda tanah air. Pilot project digitalisasi bansos tersebut bakal dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. "Nanti September (2025), minggu ketiga, kita sudah melakukan pilot project (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden (Prabowo) akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi," bebernya. "Kita akan sosialisasikan supaya semua (masyarakat) yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran, supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi (pemutakhiran data penerima bansos)," imbuh Luhut. Luhut mengatakan digitalisasi bansos bakal diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi terkait proyek tersebut ke semua kabupaten/kota mulai minggu depan. "Setelah successfull nanti Banyuwangi, kita akan launch seluruh Indonesia. Jadi, semua kita lakukan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Semua terkoordinasi dengan baik dan jujur sekali lagi saya sangat bahagia karena tidak ada saya lihat kementerian/lembaga yang tidak sepakat," tegasnya. ====[3] (skt/pta) References^ bansos (www.cnnindonesia.com)^ tepat sasaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mandiri menyambut baik langkah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%. Kebijakan ini merupakan langkah akomodatif untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan dengan tetap memperhatikan inflasi yang terkendali serta nilai tukar yang stabil. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menyatakan, penyesuaian ini menjadi sinyal positif bagi dunia usaha. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bank Indonesia telah menunjukkan arah yang strategis. Kami di Bank Mandiri siap memperkuat sinergi dengan otoritas moneter melalui pertumbuhan kredit yang sehat, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk terus mendukung perekonomian nasional," ujar Novita dalam keterangan resminya, Selasa (26/8). Sejalan dengan itu, Bank Mandiri akan terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan selektif, terutama mendukung sektor produktif serta penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan fokus pada pertumbuhan berbasis ekosistem wholesale, perseroan optimistis mampu tumbuh berkelanjutan melalui prinsip kehati-hatian (prudential banking). Terkait suku bunga kredit, Bank Mandiri menegaskan telah melakukan penyesuaian pada segmen kredit berbasis reference rate sesuai arah penurunan BI Rate. Transmisi tersebut dipengaruhi kondisi likuiditas industri, struktur biaya dana (cost of fund), serta komunikasi kepada nasabah. Portofolio kredit yang langsung mengacu pada BI Rate hanya mencakup porsi terbatas dibandingkan total portofolio. Penurunan BI Rate 25 bps diperkirakan menurunkan yield kredit sekitar 10-15 bps di level portofolio. Pun, dampaknya terhadap pendapatan bunga relatif minimal dan dapat dikelola melalui strategi peningkatan porsi kredit ritel dan UMKM sekaligus menjaga keseimbangan portofolio wholesale. Sebagai informasi, hingga Mei 2025, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit wholesale 15,8% secara year on year (YoY), jauh di atas rata-rata industri 8,43% yoy. Kredit perumahan atau KPR juga tumbuh 14,2% yoy. Sementara itu, segmen ritel naik 8,95% secara tahunan, sejalan dengan tren industri. Pertumbuhan tersebut menunjukkan produk Bank Mandiri tetap diminati pasar. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL hanya 1,06% secara bank only pada periode yang sama, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri. "Pertumbuhan yang sehat adalah keharusan. Kami akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tetap tangguh menghadapi berbagai siklus ekonomi dan dinamika pasar," tegas Novita. Untuk memperluas akses layanan keuangan, Bank Mandiri mengoptimalkan kapabilitas digital melalui Livin' by Mandiri untuk nasabah ritel, Kopra by Mandiri bagi segmen wholesale, serta Livin' Merchant bagi UMKM. Dengan inovasi ini, perseroan berupaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sekaligus mendorong akselerasi layanan finansial di seluruh lapisan masyarakat. (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) berpendapat pajak[2] yang dipungut pemerintah daerah (pemda) seharusnya ikut dihitung dalam tax ratio[3] atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan selama ini tax ratio Indonesia cenderung rendah karena tidak menghitung pajak di daerah. Padahal, sejumlah komponen pajak pertambahan nilai (PPN), seperti pajak hotel hingga pajak restoran, sudah beralih menjadi objek pajak daerah. Begitu pula pajak bumi bangunan (PBB) yang tak lagi dikelola pemerintah pusat sejak 2010. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sebenarnya untuk perbandingan antarnegara seharusnya seluruh jenis pajak dimasukkan, sebagaimana definisi OECD. Apabila seluruh jenis pajak dimasukkan, maka tax ratio Indonesia itu menggunakan data 2022, masih ada di sekitar 12,1 persen," kata Yon pada diskusi daring Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Selasa (26/8). Saat ini, tax ratio Indonesia hanya meliputi penerimaan negara yang diurus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Total penerimaan negara itu dibagi dengan PDB nasional. Ia menilai tax ratio Indonesia masih meliputi arti sempit. Dengan demikian, ia menilai tax ratio Indonesia tak bisa dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya, negara-negara maju juga mengikutsertakan semua penerimaan pajak pada perhitungan tax ratio. Bahkan negara-negara Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memasukkan iuran keamanan masyarakat (social security contribution) ke dalam tax ratio. "Memang, pajak daerah itu menjadi penting juga karena pada prinsipnya adalah yang dimaksud penerimaan pajak dalam definisi OECD adalah segala sesuatu yang memberikan beban kepada negara. Dalam konteks Indonesia, segala sesuatu apakah itu di-collect oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu doesn't matter," tuturnya. Yon memahami tax ratio Indonesia belum menyentuh batas minimal 15 persen meskipun pajak daerah dimasukkan. Namun, jarak dengan standar minimal menipis dan masih bisa dikejar pemerintah. Tax ratio Indonesia yang menyertakan pajak daerah pun tak kalah dengan capaian negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Misalnya, Singapura yang mencatatkan tax ratio 12,1 persen serta Malaysia sebesar 12,2 persen. Indonesia hanya tertinggal dari Thailand yang mencatatkan 16,7 persen, Filipina 18,4 persen, dan Vietnam sebesar 19 persen. Akan tetapi, Yon menyebut ada sumbangsih social security contribution sekitar 4 persen-5 persen terhadap tax ratio Filipina dan Vietnam. "Kalau kita boleh bandingkan untuk negara-negara Asia Tenggara sebenarnya tax ratio kita itu tidak terlalu ketinggalan, masih di kisaran 12 persen-14 persen," klaim Yon Arsal. Realisasi tax ratio Indonesia saat ini mandek di kisaran 10 persen. Bahkan, turun dari 10,31 persen di 2023 ke 10,08 persen pada 2024. ====[4] (skt/dhf) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ tax ratio (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp1.000-2.000 per kilogram. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan distribusi beras nasional. Dengan kebijakan baru ini, harga beras medium yang sebelumnya Rp12.500 per kilogram ditetapkan menjadi Rp13.500 per kilogram di sebagian besar wilayah. Sementara di Papua dan Maluku, HET beras medium mencapai Rp15.500 per kilogram. Bapanas memaparkan penyesuaian dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi, mengurangi disparitas harga antarjenis beras, serta memastikan industri penggilingan tidak terbebani. Langkah ini disebut sebagai solusi jangka pendek untuk menstabilkan pasokan dan harga beras di pasar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras," bunyi keputusan yang ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI pada 21 Agustus 2025, Arief menegaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, kewenangan penetapan harga beras berada di Bapanas. "Kalau mengacu pada perpres 66 tahun 2021 maka harga itu yang menentukan Bapanas, yang menentukan cadangan pangan nasional itu Bapanas, yang menentukan harga eceran tertinggi adalah badan pangan nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8). Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa urusan harga memang bukan menjadi tugas utama Kementerian Pertanian. Namun, pihaknya tetap mendukung kebijakan yang menyangkut kepentingan petani. "Sebenarnya bukan urusan kami, kalau kami mau buang badan dan diam saja, masalah beras bisa lebih parah lagi. Hanya saja desakannya datang ke kami. Yang penting kita sepakat, jangan nanti pertanyaan soal harga selalu ke Menteri Pertanian lagi, karena itu tupoksinya Bapanas," tutur dia. Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titi), menambahkan bahwa kejelasan pembagian tugas penting agar masyarakat memahami bahwa produksi beras menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, sementara penetapan harga merupakan kewenangan Bapanas. Ia juga meminta Bapanas untuk menghitung ulang besaran HET dengan mempertimbangkan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani yang saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan harga dapat memperhatikan kepentingan petani sebagai produsen utama. "Kita ngerti kalau masalah harga itu urusannya bukan di Kementerian Pertanian. Urusan produksi ada di Kementerian Pertanian, sementara urusan penetapan harga di Bapanas, Jadi ini khalayak juga tahu bahwa untuk penentuan harga bukan tupoksinya kementerian pertanian," pungkasnya. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT PLN[1] (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkap Indonesia bakal mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN[2]) dengan kapasitas 7.000 megawatt (MW) atau 7 gigawatt (GW) pada 2040. Menurut Darmo, sapaan akrab Darmawan, hal tersebut tertuang dalam draf Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2034-2040 yang tengah disusun oleh pemerintah. "Kemudian antara modeling sektor kelistrikan yang dilakukan Kementerian ESDM, dalam hal ini Dirjen Ketenagalistrikan dan juga PLN, sampai 2040 akan kira-kira akan ada tambahan lagi sekitar 7 gigawatt nuklir yang akan masuk dalam RUPTL sampai 2040," ujar Darmo dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ini masih draft, jadi modelingnya sedang dalam proses," imbuhnya. Menurutnya, dalam RUPTL 2025-2034, rencana pembangunan PLTN sebenarnya hanya sebesar 500 megawatt. Artinya, ada penambahan target yang signifikan hingga 2040 mendatang. Untuk mencapai target itu, ia menilai tak hanya perlu dukungan pemerintah tapi juga para anggota dewan. Sebab, beralih ke energi terbarukan memang bukan lagi pilihan melainkan keharusan sejalan dengan komitmen Net Zero Emission (NZE) di 2060. "Ini memerlukan dukungan politik bahwa ke depan dengan adanya perubahan iklim ini diperlukan energi yang affordable untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang masif, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mengundang investasi yang baru, kemudian untuk memakmurkan rakyat," jelasnya. Darmo mengakui memang selama ini tantangan dalam pembangunan PLTN juga berasal dari dukungan politik. Sehingga, dengan target ini ia berharap mendapat sokongan dari Komisi XII DPR RI. "Tapi begitu 7 gigawatt itu akan dikeluarkan dalam RUPTL, ini tampaknya pun perlu ditentukan, kebijakannya pun harus jelas, kemudian institusinya pun harus dibangun. Dukungan politik pun, ini menjadi salah satu tantangan dari nuklir adalah dukungan politik, dan dukungan dari sosial dan masyarakat," jelasnya. Salah satu dukungan politik yang dibutuhkan kata Dharmo adalah pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa jaringan transmisi yang tak hanya untuk EBT tapi seluruh pembengkit listrik yang membutuhkan dana besar. "Number one challenge of nuclear development adalah dukungan politik. Nah, tentu saja dengan adanya ini, untuk transmisi saja 48 ribu kilometer sedikit, keliling bumi 42 ribu. Jadi ini keliling bumi masih ada 7 ribu kilometer, on top dari keliling bumi. Dengan dana yang dibutuhkan sekitar Rp434 triliun," pungkasnya. ====[3] (ldy/pta) References^ PLN (www.cnnindonesia.com)^ PLTN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Sita eksekusi gedung Bank Panin di Kota Kediri (Foto: Dok. Istimewa) Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Bank Panin Tbk. (PNBN) berencana untuk menawarkan obligasi berkelanjutan IV tahap III sebesar Rp 3,2 triliun. Obligasi tersebut bagian dari obligasi berkelanjutan IV dengan target dana sebesat Rp 15 triliun. Diketahui, sebelumnya Bank Panin telah menawarkan obligasi berkelanjutan I IV tahap I tahun 2024 yang sebesar Rp 50 miliar, sedangkan obligasi berkelanjutan IV tahap II senilai Rp 3,91 triliun. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) obligasi berkelanjutan IV tahap III ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari 2 seri yang terdiri dari Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp2.154.000.000.000, yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Sedangkan Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.046.000.000.000 yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggap emisi. "Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi," tulis manajemen Bank Panin, Selasa (26/8) Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025 dan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan pokok obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 4 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 September 2030 untuk Obligasi Seri B. "Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," sebutnya. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit. Adapun menjamin dan pelaksana emisi efek obligasi ini yaitu, PT. Evergreen Sekuritas Indonesia, PT. Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT. Sinarmas Sekuritas, dan PT. Sucor Sekuritas. Sementara yang menjadi waki amanat yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Jadwal penawaran umum berkelanjutan IV tahap III sebagai berikut: Tanggal Efektif: 27 Juni 2024 Masa Penawaran Umum: 26 Agustus-1 September 2025 Tanggal Penjatahan: 2 September 2025 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 September 2025 Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 4 September 2025 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 8 September 2025 (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Kabar Akuisisi PaninBank (PNBN) Muncul Lagi, Ini Kata Bosnya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kabar Akuisisi PaninBank (PNBN) Muncul Lagi, Ini Kata Bosnya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan percaya diri angka penduduk miskin[1] RI bisa berkurang 34 juta orang dalam beberapa waktu mendatang. Angka penurunan kemiskinan itu dikantongi Luhut dari berasal dari hitungan Anggota DEN Arief Anshory Yusuf, sejalan dengan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang proyek percontohannya dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. "Misalnya, kemiskinan akan bisa berkurang dari (perhitungan) Prof Arief dari Dewan Ekonomi (DEN), kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang miskin di Indonesia). Angka yang sangat signifikan, pengurangan kemiskinan, bila ini semua berjalan," ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 menyentuh 23,85 juta orang. Angka itu diklaim turun 0,20 juta orang dibandingkan September 2024 lalu, bahkan lebih rendah 1,37 juta orang daripada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin Indonesia sebenarnya lebih besar jika mengacu garis kemiskinan baru Bank Dunia, yakni untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar US$8,30 per kapita per hari. Itu membuat penduduk miskin Indonesia tembus 68,25 persen dari total populasi 2024, yakni sekitar 194,58 juta orang miskin di tanah air. Oleh karena itu, Luhut menekankan pentingnya digitalisasi yang sejalan dengan pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Ia mengaku ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua komite tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. "Nanti September (2025), minggu ketiga, kita sudah melakukan pilot project (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden (Prabowo) akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi," ungkap Luhut. "Kita akan sosialisasikan supaya semua (masyarakat) yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran, supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi (pemutakhiran data penerima bansos)," sambungnya. Luhut mengatakan ada 286 juta penduduk yang datanya sudah terekam di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran data tersebut akan terus dilakukan oleh BPS dan stakeholder terkait. Selain pilot project di Banyuwangi, Luhut mengatakan digitalisasi bansos juga akan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri bakal sosialisasi terkait proyek ini ke semua kabupaten/kota mulai pekan depan. "Setelah successfull nanti Banyuwangi, kita akan launch seluruh Indonesia. Jadi, semua kita lakukan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Semua terkoordinasi dengan baik dan jujur sekali lagi saya sangat bahagia karena tidak ada saya lihat kementerian/lembaga yang tidak sepakat," tegas anak buah Prabowo itu. "Perencanaan nanti kita masukkan di Bappenas. Sehingga semua anggaran terpadu, programnya terpadu, legalnya terpadu, semua kita buat terpadu. Jadi, bangsa ini kalau kerja terpadu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan, semua bisa!" imbuh Luhut. Luhut juga mengingatkan bagaimana dampak penting bansos terhadap perekonomian Indonesia, yakni menyumbang 0,3 persen-0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyaluran bansos yang transparan dan betul-betul tepat sasaran. Dirinya mengaku akan segera melaporkan hasil rapat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (27/8) mendatang. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih karena pemerintah menunjuk daerahnya sebagai pilot project digitalisasi bansos. Wanita yang merupakan istri dari Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas itu menjelaskan bahwa upaya kolaboratif tersebut ditempuh demi perlindungan sosial masyarakat. "Kami merasa bahwa sistem ini adalah bagian dari penyempurnaan apa yang sudah dilakukan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan ini bentuk di mana negara hadir untuk membantu, untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia," jelas Ipuk. ====[2] (skt/pta) References^ miskin (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perumahan[1] dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait[2] sedang membuat kajian terkait skema pembiayaan sewa beli atau rent to own[3] (RTO). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada awal bulan ini mengatakan bakal membentuk tim kelompok kerja (pokja) terkait skema pembiayaan RTO untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja informal memiliki rumah. "(Kajian) rent to own saya rasa dua kali meeting lagi selesai. Nanti dua kali meeting lagi, ya," kata Menteri Ara, sapaan akrabnya, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (25/8), dilansir Antara[4]. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kementerian PKP ia sebut mendukung rent to own, karena bisa menjadi solusi bagi kemudahan kepemilikan rumah. Namun, hal tersebut belum final saat ini karena masih baru konsepsi pertama dan masih digodok. Tujuan Kementerian PKP mendorong rent to own ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi terkendala Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Tujuan berikutnya adalah membantu masyarakat atau pekerja informal yang memiliki penghasilan tidak tetap agar bisa mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau. Sebagai informasi, Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF), menginisiasi perluasan skema pembiayaan serta pengembangan ekosistem pasar RTO hunian untuk masyarakat berpendapatan tidak tetap (non-fixed income). Dengan skema pembiayaan tersebut, masyarakat berpendapatan tidak tetap maupun para pekerja informal tidak perlu menyertakan slip gaji sebagai syarat untuk memiliki hunian. Selain itu, skema tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dengan cara menyewa unit hunian dengan pembayaran bulanan yang nantinya akan dikonversi menjadi kepemilikan rumah di akhir masa sewa. Penghuni dapat terus menyewa huniannya tersebut hingga akumulasi biaya sewa mencapai total harga hunian atau menyewa dengan kontrak waktu tertentu dan kemudian melunasi sisa harga hunian yang belum tertutupi dari biaya sewa. ====[5] (agt/dhf) References^ Perumahan (www.cnnindonesia.com)^ Maruarar Sirait (www.cnnindonesia.com)^ rent to own (www.cnnindonesia.com)^ Antara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia -PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengklarifikasi terkait kebocoran pipa distribusi minyak yang terjadi di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pada Sabtu, (23/8/2025). Insiden yang berlokasi sekitar 20 kilometer dari pabrik pengolahan tersebut diduga disebabkan oleh pergerakan tanah yang merusak jalur pipa. Perseroan menegaskan telah mengambil langkah cepat sejak menerima laporan awal, termasuk membentuk Tim Tanggap Darurat (Emergency Response Group). Selain itu, upaya penghentian sementara kebocoran dilakukan dengan menutup valve serta mengidentifikasi dan mengisolasi sumber kebocoran. Untuk mencegah meluasnya dampak, PT Vale memasang penghalang berupa oil boom dan oil trap di sekitar lokasi. Perusahaan juga melakukan pengujian kualitas air dan tanah, serta mendirikan posko informasi dan bantuan di Kantor Kecamatan Towuti. "Melakukan koordinasi erat dengan pemangku kepentingan terkait (diantaranya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lingkungan Hidup, aparat kepolisian, untuk memastikan penanggulangan dilakukan secara terpadu dan transparan," sebagaimana disebut dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa, (26/8/2025). Dalam penanganan darurat, PT Vale turut memberikan dukungan logistik dan layanan kesehatan bagi warga terdampak. Perseroan juga melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pemulihan guna menjaga solidaritas sekaligus kebermanfaatan ekonomi lokal. Lebih lanjut, Vale menyatakan komitmen penuh untuk pemulihan menyeluruh terhadap lingkungan yang terdampak. Upaya itu mencakup rehabilitasi ekosistem, pemberian dukungan sosial-ekonomi, serta evaluasi dan penguatan sistem keamanan pipa agar kejadian serupa tidak terulang. Terkait dampak terhadap operasional, Perseroan menegaskan bahwa kejadian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan maupun kinerja keuangan. Seluruh aktivitas operasional tetap berjalan normal dengan langkah-langkah mitigasi yang sudah ditempuh. Mengenai potensi gugatan hukum, Perseroan masih melakukan pengkajian lebih lanjut. Namun, Vale menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab penuh dalam pemulihan lingkungan dan sosial sehingga risiko gugatan dapat diminimalkan. Vale juga menjelaskan alasan keterlambatan dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik. Menurut Perseroan, langkah itu dilakukan agar informasi yang diumumkan telah melalui verifikasi data, penilaian dampak, dan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga akurat dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Hingga saat ini, Vale menegaskan tidak ada kejadian material lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham. Perusahaan berkomitmen menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pemulihan dan penanganan insiden. Sebelumnya diberitakan, Kepala Dusun Molindoe Yusperlin melaporkan kerusakan pipa terjadi di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, pada Sabtu (23/8/2025) sekitar pukul 07.30 WITA. Dampak dari kerusakan itu meluas hingga ke area persawahan dan aliran sungai. "Berdampak kurang lebih 38 hektare sawah aktif dan bisa berdampak dengan berapa hektare lahan kebun," ujar Kepala Dusun Molindoe, Yusperlin, dikutip dari detikSulsel, Senin (25/8/0225). Menurut Yusperlin, wilayahnya sudah tiga kali terkena dampak kebocoran pipa minyak milik PT Vale. Ia menyebutkan, kebocoran tersebut diduga disebabkan kondisi pipa yang sudah menua. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Kunjungi Reklamasi Tambang Vale, Raja Juli 'Ngide' Bikin Aturan Baru [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kunjungi Reklamasi Tambang Vale, Raja Juli 'Ngide' Bikin Aturan Baru (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo[1] mengaku sudah beberapa kali menegur Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait[2] alias Ara. "Saya mau katakan bahwa Pak Ara Sirait ini luar biasa. Saya tegur berapa kali, diterima dengan baik, antara lain karena saya 17 tahun lebih tua," ucapnya dalam Hari Perumahan Nasional di Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Senin (25/8), dikutip dari detikproperti. Hashim tak merinci pasti apa saja teguran yang dilayangkan kepada Ara. Ia hanya menekankan perhatiannya kepada kementerian yang dipimpin Maruarar Sirait tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengklaim menjadi orang yang mengusulkan langsung pembentukan Kementerian PKP kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sektor perumahan bisa menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Adik Prabowo itu turut mencontohkan bagaimana Korea Selatan, Jepang, China, Singapura, sampai Hong Kong bisa menjadi negara maju karena ditopang sektor perumahan. "Saya usulkan kepada Pak Prabowo agar Kementerian Perumahan dihidupkan kembali," ucapnya. "Pak Prabowo, pemerintah kita semua berharap bahwa perumahan akan menjadi driver of growth," tegas Hashim. Hashim mencatat China merasakan pertumbuhan ekonomi 10 persen berkat sektor perumahan. Sektor itu menyumbang 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) Negeri Tirai Bambu. Sementara itu, Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih kepada Hashim atas inovasi dan dukungan dalam sektor perumahan. Politikus Partai Gerindra itu mengklaim Hashim sudah membantunya dalam menjalankan tugas sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. ====[3] (skt/pta) References^ Hashim Djojohadikusumo (www.cnnindonesia.com)^ Maruarar Sirait (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)[1] Ferry Juliantono menyatakan BUMN hingga swasta menyatakan dukungannya dalam pengoperasian Kopdes/Kel Merah Putih melalui penambahan kegiatan usaha dengan menyuplai produk-produk unggulannya. Dia menuturkan dengan adanya jaminan pasokan komoditas atau produk dari BUMN dan swasta tersebut diharapkan kegiatan operasional dari Kopdes/Kel Merah Putih dapat terus berlanjut. Selain itu, papar Ferry, akses masyarakat terhadap komoditas utama dapat lebih mudah dan harga lebih terjangkau. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Harapan Pak Presiden yaitu barang-barang (produk dasar) bisa dijual ke masyarakat melalui Koperasi dengan harga yang lebih terjangkau, oleh sebab itu peluang ini bisa diisi oleh BUMN atau swasta melalui gerai-gerai yang ada di Kopdes Merah Putih," kata Wamenkop Ferry Juliantono saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor)Operasionalisasi dan Pengembangan Gerai Sembako Kopdes/ Kel Merah Putih bersama para Produsen Pangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (26/8). Hingga 25 Agustus 2025, terdapat 7.905 gerai koperasi aktif dari 6.337 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah memiliki minimal satu unit usaha/ gerai yang siap disinergikan dengan BUMN atau swasta. Hal itu terkait dengan penyediaan atau pengadaan komoditas pangan untuk diperjualbelikan melalui Kopdes/ Kel Merah Putih. Secara nasional pada Agustus - September 2025 sebanyak 15.000 - 25.000 unit Kopdes/ Kel Merah Putih sudah dapat beroperasi. Kantor pusat layanan Dalam arahannya, Wamenkop Ferry menegaskan bahwa gerai usaha dari Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya menjadi tempat jual beli sembako saja, melainkan dapat berfungsi sebagai kantor pusat layanan publik di desa. Salah satu target prioritas dari Kopdes/Kel Merah Putih yaitu dapat menjadi pusat penyaluran program pemerintah ataupun barang-barang yang disubsidi oleh negara seperti gas LPG 3Kg, Pupuk Bersubdisi, Beras untuk masyarakat miskin dan lainnya. "Fungsi Kopdes ini bisa menjadi ganda yaitu menjual barang, menyalurkan program pemerintah pusat, sekaligus berperan sebagai gudang dengan fasilitas dryer, cold storage, dan titik serah barang subsidi. Bahkan termasuk menampung hasil produksi pertanian dan kerajinan makanan lokal," jelasnya. Wamenkopkembali menegaskan bahwa ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih sangat terbuka bagi seluruh pihak baik BUMN atau Swasta untuk melakukan kemitraan atau kerjasama secara business to business (BtoB). (asa) ==== [2] References^ Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus membuktikan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi bahwa keberpihakan BRI diwujudkan melalui berbagai program strategis yang tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memberdayakan pelaku UMKM agar mampu terus tumbuh sehat dan berkelanjutan. "Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 6,0% secara year on year menjadi Rp1.416,6 triliun. Dari total kredit yang disalurkan tersebut, segmen UMKM mengambil porsi 80,32% atau setara Rp1.137,84 triliun. Hal tersebut merupakan wujud keberpihakan pada penguatan ekonomi dari level grassroot," ujar Hery Gunardi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Di samping itu, pada Semester I 2025, BRI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp83,88 triliun kepada 1,8 juta debitur, termasuk UMKM yang menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis pemerintah. "BRI juga aktif menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp13,35 triliun kepada 97.878 masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendukung program strategis nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan, pembiayaan, dan solusi digital seperti Qlola by BRI," ujarnya. Dari sisi inklusi keuangan, Hery melanjutkan bahwa hadirnya jaringan AgenBRILink sebanyak 1,2 juta agen juga mampu menjangkau lebih dari 67 ribu desa, dengan volume transaksi mencapai Rp843 triliun pada paruh pertama tahun ini. AgenBRILink kini berevolusi menjadi lifestyle micro provider, yang tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, program Desa BRILiaN dan KlasterkuHidupku juga terus berkembang, dengan 4.625 desa binaan dan 41.217 klaster usaha produktif yang dibentuk. Melalui platform LinkUMKM, BRI telah menghubungkan lebih dari 12,9 juta pelaku usaha dengan pasar dan mitra bisnis, sementara 54 Rumah BUMN yang dikelola BRI telah menyelenggarakan lebih dari 16 ribu pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UMKM. "Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas melalui dukungan menyeluruh, mulai dari akses modal, pendampingan, hingga digitalisasi. Melalui strategi yang terintegrasi ini, BRI optimistis dapat terus menjadi mitra utama UMKM di seluruh Indonesia, memperluas inklusi keuangan, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan", pungkas Hery. (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pangan Nasional (Bapanas[1]) memastikan kebijakan satu harga beras[2] tetap akan diberlakukan meski pemerintah baru saja menaikkan harga eceran tertinggi (HET[3]) untuk beras medium dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram (kg). Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan penyesuaian HET merupakan langkah jangka pendek agar penggilingan padi tetap bisa berproduksi. "Begini, jadi ini (kenaikan HET) adalah jalan pendek. Karena kalau tidak dilakukan penyesuaian, teman-teman penggilingan padi enggak berani berproduksi. Karena memang harganya terlalu tinggi GKP (gabah kering panen)-nya kita, dia akan sulit melakukan produksi menghasilkan beras dengan posisi Rp12.500 per kg," ujar Ketut dalam Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Oleh karena itu nanti setelah ini kami akan kumpul dengan stakeholders terkait untuk memikirkan sebagaimana arahan Pak Menko (Pangan Zulhas) juga bagaimana kita membuat kebijakan satu harga beras nanti," tambahnya. Kebijakan satu harga beras, kata Ketut, akan tetap dijalankan sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas. Untuk saat ini, penyesuaian hanya dilakukan pada beras medium agar selisih harga dengan beras premium tidak terlalu jauh dan pasar bisa lebih seimbang. Menurutnya, HET beras premium belum mengalami perubahan. Keputusan lebih lanjut akan dibahas dalam forum bersama dengan kementerian, lembaga, akademisi, hingga asosiasi pelaku usaha perberasan. "Nanti kita lihat. Enggak boleh langsung ujug-ujug membuat satu kebijakan tanpa melibatkan setiap orang. Pokoknya kita menunggu nanti sifatnya, arahnya adalah satu harga beras. Itu yang sudah pasti," ucapnya. Ketut menambahkan arah kebijakan ke depan adalah penyatuan harga agar pasar tidak lagi terbelah antara beras medium dan premium. "Kalau jauh (selisih harga), orang akan larinya sedikit di medium, kemudian larinya ke premium. Kita harapkan dengan begini akan seimbang," katanya. Sebelumnya, pemerintah melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 telah menetapkan HET baru beras medium per 22 Agustus 2025. Di zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, HET naik dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram. Di zona 2 (Sumatera bagian utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur), harga naik dari Rp13.100 menjadi Rp14.000 per kg. Sementara zona 3 (Maluku dan Papua) naik dari Rp13.500 menjadi Rp15.500 per kg. Adapun HET beras premium tidak berubah, tetap Rp14.900 per kg di zona 1, Rp15.400 per kg di zona 2, dan Rp15.800 per kg di zona 3. Kebijakan satu harga beras ini sejalan dengan rencana Bapanas merevisi aturan mutu dan labelisasi beras. Pemerintah berencana menghapus klasifikasi medium dan premium dalam Peraturan Bapanas, menyederhanakan sistem klasifikasi, sekaligus menyesuaikan aturan labelisasi kemasan. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan pengelompokan beras premium dan medium sudah tidak relevan, sementara Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut ke depan hanya akan ada dua jenis beras di pasar, yakberas umum dan beras khusus. ====[4] (del/pta) References^ Bapanas (www.cnnindonesia.com)^ beras (www.cnnindonesia.com)^ HET (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Juli 2025 mencapai Rp 156,84 triliun. Angka tersebut setara 54,56% dari target tahun ini yakni sebesar Rp 287,47 triliun. Dalam keterangan resminya, Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian, Gunawan Pribadi menjelaskan bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada 2,69 juta debitur yang mayoritas dari sektor produktif. Adapun penyaluran KUR diarahkan untuk memperkuat sektor produktif. Khususnya pertanian dan industri padat karya. Selain KUR, pemerintah juga mencatat realisasi penyaluran Kredit Alsintan pada periode yang sama telah mencapai Rp24,62 miliar dan disalurkan kepada 34 debitur. "Di sektor pertanian, Pemerintah terus mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Alsintan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian. Sedangkan di sektor industri padat karya, Pemerintah mendorong percepatan penyaluran KIPK agar dapat dimanfaatkan untuk revitalisasi mesin sehingga dapat meningkatkan produktivitas industri," ujar Gunawan dikutip Selasa (26/8/2025). Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk mendukung sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan dengan plafon pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar untuk setiap pencairan dari sisi penyediaan rumah dan plafon pinjaman di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta untuk sisi permintaan rumah. "Skema ini diharapkan dapat mendukung program prioritas Pemerintah terkait penciptaan tiga juta rumah," ujarnya. Pemerintah pun terus memperkuat upaya pembiayaan UMKM melalui tiga instrumen utama. Yakni KUR, Kredit Alsintan, dan KIPK. Tak hanya itu, penyesuaian dalam instrumen hukum agar usaha produktif juga dilakukan agar dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan suku bunga yang murah melalui berbagai skema kredit program yang diterbitkan. "Penyesuaian kebijakan juga dilakukan agar pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses pembiayaan dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih sederhana. Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya. (wur) [Gambas:Video CNBC] Next Article Lewat Himbara, Danantara Akan Danai Rp130 T Program 3 Juta Rumah [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Lewat Himbara, Danantara Akan Danai Rp130 T Program 3 Juta Rumah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui Rumah Sehat Baznas (RSB) Berau terus menggalakkan program pencegahan stunting dan upaya kesehatan keluarga (UKK). Kegiatan ini digelar sebagai langkah nyata menekan angka stunting di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan menyebut antusiasme masyarakat Berau sangat tinggi. Tim RSB pun sigap memberikan layanan bagi ibu dan anak, mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, hingga lingkar kepala balita sebagai deteksi dini risiko stunting. "Selain pemeriksaan untuk balita, masyarakat juga mendapatkan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan praktik hidup sehat," kata Saidah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Foto: Arsip Baznas. Saidah menjelaskan, selain pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan, Tim rumah sehat Baznas juga memberikan stimulasi anak dan PMT (pemberian makanan tambahan) untuk pemulihan gizi. PMT yang diberikan berupa bubur kacang hijau yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita. "Jadi selain pemeriksaan untuk balita, juga dilakukan pemeriksaan untuk ibu-ibu, seperti pemeriksaan status gizi, pemeriksaan lab sederhana, sosialisasi DIK, penyuluhan, teras sehat berupa pemberian sikat gigi, dan pemberianPMT berupa bubur kacang hijau," kataSaidah. Foto: Arsip Baznas. Menurut Saidah program ini sangat penting apabila menjadi program rutin di kabupaten Berau. Dengan begitu, pengetahuan masyarakat akan bertambah dan masyarakat akan mulai memahami pentingnya menjaga kesehatan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak-anak mereka dengan baik. "Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ibu-ibu dapat lebih memahami cara merawat gigi dan mulut anak, cara stimulasi anak serta tetap memperhatikan kesehatannya," kata Saidah. RSB merupakan program nasional yang diinisiasi Baznas dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini Program Rumah Sehat Baznas telah beroperasi di 25 titik yang tersebar di 16 provinsi seluruh Indonesia. Baznas juga tengah membangun enam Rumah Sehat Baznas baru di Provinsi Jambi, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Gorontalo. (ory/ory) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN[1]) Dadan Hindayana buka suara mengenai dugaan ompreng atau food tray program Makan Bergizi Gratis[2] (MBG[3]) mengandung minyak babi. Dadan berjanji akan mengecek kabar itu. Dugaan itu berembus di media sosial setelah laporan Indonesia Business Post menyebut omprengan MBG mengandung bahan berbahaya dan minyak babi. "Sedang check and recheck (diperiksa kembali)," kata Dadan, Selasa (26/8), melansir Antara[4]. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dadan menambahkan selama ini BGN belum pernah melakukan pengadaan ompreng untuk program MBG. Namun, ia tak memberi keterangan lebih lanjut. "BGN kan belum pernah mengadakan (food tray)," ucapnya. Dugaan ini mencuat setelah Indonesia Business Post merilis laporan investigasi dari wilayah Chaoshan, Provinsi Guangdong, China. Dalam laporan itu disebutkan ada sekitar 30-40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, termasuk yang diduga digunakan dalam program MBG di Indonesia. Laporan tersebut juga menyinggung dugaan pemalsuan label "Made in Indonesia" dan logo SNI pada ompreng yang diproduksi di China. Penggunaan bahan tipe 201 yang diduga mengandung mangan tinggi sehingga tidak cocok untuk makanan asam, serta indikasi pemakaian minyak babi atau lard dalam proses produksi. Sementara itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebelumnya telah menetapkan standar baru untuk food tray dari baja tahan karat yang digunakan dalam program MBG. "Standar ini kami tetapkan pada 18 Juni 2025 melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025. Ini merupakan standar baru hasil pengembangan sendiri yang disusun oleh Komite Teknis 77-02, Produk Logam Hilir," kata Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN Hendro Kusumo. Dengan adanya standar nasional tersebut, Hendro mengatakan penggunaan peralatan makan untuk program MBG diharapkan lebih aman. Ia menyebut penetapan SNI menjadi langkah strategis untuk menjamin mutu, keamanan, dan kesehatan peralatan makan yang dipakai dalam program tersebut. "Dengan standar ini kami ingin memastikan bahwa food tray yang digunakan dalam Program MBG aman digunakan, tidak mudah rusak, dan tidak mengandung zat berbahaya. Ini juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi peralatan makan yang berkualitas," jelasnya. ====[5] (del/dhf) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ Antara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (Dok. ppid.lps.go.id) Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75% untuk simpanan rupiah di bank umum. TBP tersebut berlaku sejak 28 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025. Keputusan ini menyusul keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan BI Rate menjadi 5% pada 20 Agustus 2025. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengambilan keputusan itu mencermati penurunan suku bunga simpanan ke depan, serta sebagai langkah antisipatif untuk memperkuat kinerja perekonomian. "Kami juga ingin menegaskan sinyal sinergi kebijakan dengan otoritas lain," katanya saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Selasa (26/8/2025). Di samping itu, Purbaya menguraikan sejumlah faktor lain. Antara lain, mendorong agar suku bunga kredit lebih kompetitif, proyeksi likuiditas perbankan yang masih longgar, ruang pengelolaan suku bunga simpanan bagi bank, dan tingkat cakupan penjaminan yang dinilai masih memadai. Untuk ke depannya, Purbaya tidak menutup ruang pemangkasan TBP. Ia menyebut saat masa pandemi Covid-19, bunga penjaminan LPS pernah mencapai level terendah 3,5%. "Bisa saja kita ke sana lagi. Bahkan sampai 3% juga bisa. Tapi tentu kita lihat dulu kondisi ekonomi, arah kebijakan BI, dan situasi global. Jangan lupa di LPS juga ada anggota Dewan Komisioner ex-officio dari BI, jadi saya tidak bisa jalan sendirian, liar begitu," gumam Purbaya. Nyatanya, bank-bank masih terhambat dalam menurunkan bunga simpanan, meski suku bunga acuan BI dan bunga penjaminan LPS sudah menurun. Menurut Purbaya, penurunan TBP LPS justru bisa meringankan beban perbankan. "Ini membantu mereka untuk tidak berebut dana terlalu tinggi. Karena masyarakat tahu kalau bunga simpanan terlalu tinggi, itu di atas batas penjaminan LPS dan tidak dijamin. Jadi secara tidak langsung kami membantu bank menurunkan cost of capital," pungkasnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Tok! LPS Pangkas Tingkat Bunga Penjaminan Bank Jadi 4% [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tok! LPS Pangkas Tingkat Bunga Penjaminan Bank Jadi 4% (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menyelenggarakan program Pelita Warna bertema besar "Pekan Sadar Hukum dan Kemandirian" di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan (LPP) Kelas IIA Malang pada 25-29 Agustus 2025, yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang menggabungkan edukasi hukum, etika sosial, dan pelatihan keterampilan praktis. Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, menegaskan bahwa program ini dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat pendidikan dan pemberdayaan perempuan dengan menjunjung nilai keadilan, kesetaraan gender, dan kemanusiaan. "Program ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap pemberdayaan perempuan. Kami ingin menghadirkan ruang belajar dan pengembangan diri yang mampu memperkuat kapasitas warga binaan, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga keterampilan praktis," ujar Widyaswendra. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menambahkan, inisiatif ini merupakan kontribusi nyata PT Pelindo Terminal Petikemas dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berdaya. "Perempuan yang berdaya akan mampu membawa perubahan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungannya. Inilah cara kami berkontribusi mewujudkan kesetaraan, menciptakan peluang kerja, serta menguatkan keadilan sosial sesuai semangat tujuan pembangunan berkelanjutan," katanya. (Foto: arsip Pelindo) Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Yunengsih, menyampaikan bahwa dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 487 orang pada tahun 2025, kehadiran program Pelita Warna menjadi angin segar bagi upaya pembinaan. "Program ini sangat membantu kami, terutama dalam memberikan pembekalan yang bersifat edukatif dan aplikatif. Kami berharap warga binaan bisa lebih siap, baik secara mental maupun keterampilan, ketika kembali ke lingkungan sosialnya," kata Yunengsih. Yunengsih menilai, keterlibatan perusahaan dalam mendukung pemberdayaan warga binaan merupakan bentuk kolaborasi yang sangat dibutuhkan, karena mampu melengkapi upaya internal lapas dalam menyiapkan para perempuan agar lebih siap kembali ke masyarakat dengan percaya diri dan mandiri. "Kerja sama ini bukan hanya mendukung rehabilitasi, tetapi juga menjadi bekal nyata agar warga binaan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, kami yakin mereka akan memiliki peluang baru untuk berkontribusi positif di masyarakat," tuturnya. Melalui program Pelita Warna, PT Pelindo Terminal Petikemas membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya hadir memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa harapan baru bagi para WBP, membuka jalan menuju kemandirian, dan meneguhkan nilai kemanusiaan. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai kenaikan harga beras[1] yang terus terjadi sejak awal 2025 menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola pangan[2] nasional. Ia menyebut tren harga tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Di tahun ini, kenaikan harga beras terjadi setiap bulan sehingga mengindikasikan ada hal tak beres. "Untuk tahun 2025 ini, tidak ada bulan di mana harga beras tidak naik. Naik terus. Dari Januari sampai detik ini harga beras naik terus. Berarti kan ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Apakah sesuatunya tersebut karena produksi turun? Ya enggak," kata Andreas dalam Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya, produksi beras nasional tahun ini justru diperkirakan meningkat. Hasil perhitungannya menunjukkan ada kenaikan produksi sekitar 5 persen dibanding 2024, meski Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya menyebut bisa mencapai hingga 10,7 persen. "Naik pasti (produksi beras), karena apa? Kita bandingkan dengan tahun lalu yang produksi beras kita itu terendah selama 20 tahun terakhir, pada titik nadir. Kalau sudah pada titik nadir, maka bisanya ya naik, enggak bisa lagi turun," ujarnya. Namun, meski produksi naik, Andreas menilai ketersediaan beras untuk konsumsi justru menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, ketersediaan beras mencapai 34,14 juta ton, pada 2024 naik menjadi 35,12 juta ton karena adanya impor 4,5 juta ton, sementara tahun ini hanya sekitar 33,9 juta ton. "Sehingga kalau perhitungan saya betul, maka pasti akan ada masalah terkait harga," katanya. Selain faktor produksi dan stok, Andreas juga menyoroti tata kelola perberasan. Menurutnya, pada 2023-2024 saat pengaturan beras hanya ditangani Bapanas, harga masih relatif terkendali. Namun, tahun ini banyak pihak ikut mengatur sehingga tata niaga terganggu. Ia mengingatkan ada empat prinsip utama atau golden rule dalam tata kelola pangan, yakni kebijakan berbasis fakta, kehati-hatian dalam menerjemahkan sinyal harga, independensi lembaga penyimpan cadangan pangan pemerintah, serta harmonisasi antara pemerintah dan swasta. "Sekarang ini Bulog menghadapi persoalan sangat besar terkait dengan stok karena begitu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog. Perhitungan saya, disposal (pembuangan) tahun ini bisa lebih dari 100 ribu ton. Kalau 100 ribu ton saja, negara dirugikan Rp1,2 triliun," ungkapnya. Ia menambahkan margin perdagangan beras di Indonesia relatif kecil sehingga usaha beras sebenarnya tidak terlalu menguntungkan. "Usaha beras itu sebenarnya tidak menguntungkan amat. Tidak untung-untung amat. Kami mengalami sendiri di jaringan tani kami," imbuhnya lebih lanjut. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras memang meluas di lapangan. Hingga minggu ketiga Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 200 kabupaten/kota. Rata-rata harga beras medium di zona 1, yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, sudah mencapai Rp14.005 per kg, di atas HET Rp12.500. Di zona 2 (Sumatera bagian utara, Kalimantan, dan beberapa wilayah timur), rata-rata harga beras medium naik menjadi Rp14.872 per kg, sedangkan di zona 3 (Maluku dan Papua) tembus Rp18.899 per kg. Bahkan, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, harga beras premium dilaporkan sudah menyentuh Rp60 ribu per kg. ====[3] (del/pta) References^ harga beras (www.cnnindonesia.com)^ pangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mencatatkan kinerja positif sepanjang semester I-2025. Lembaga pembiayaan infrastruktur ini berhasil membukukan pertumbuhan laba sebesar 27% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. President Director PT IIF Rizki Pribadi Hasan menyebut, capaian tersebut ditopang oleh pengelolaan biaya operasional yang ketat di tengah ketatnya tantangan pembiayaan nasional. Sejak berdiri 15 tahun lalu, IIF telah membiayai lebih dari 150 proyek infrastruktur di berbagai sektor, termasuk kelistrikan, telekomunikasi, dan fasilitas air bersih. Kinerja positif ini juga tercermin dari 7 penghargaan internasional yang berhasil diraih perusahaan. Selain itu, pada 2024, IIF mencatat sejarah sebagai satu-satunya lembaga non-bank yang menerbitkan obligasi jangka panjang dengan tenor 10 tahun senilai Rp1 triliun. Instrumen tersebut langsung disambut antusias oleh pasar dengan tingkat oversubscription mencapai 2,2 kali. Rizki menambahkan, peluang pembiayaan infrastruktur di Indonesia masih sangat terbuka mengingat kebutuhan pembangunan yang besar. Selain itu, IIF juga mengedepankan aspek keberlanjutan dalam setiap langkah bisnisnya. Selengkapnya saksikan dialog Shania Alatas bersama President Director PT Indonesia Infrastructure Finance Rizki Pribadi Hasan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (26/08/2025). Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa tabungan orang kaya bertumbuh tinggi jauh melampaui tabungan nasabah kelas menengah bawah. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa simpanan tiering di bawah Rp100 juta hanya bertumbuh 4,76% secara tahunan atau year on year (yoy) per Juli 2025. Sementara itu, simpanan tiering di atas Rp5 miliar bertumbuh 9,45% yoy pada periode yang sama. "Jadi kelihatannya yang di atas tumbuhnya lebih kencang dibanding yang bawah ya," kata Purbaya saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Selasa (26/8/2025). Meski demikian, ia menyorot pertumbuhan simpanan kelas menengah bawah sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan sejak awal tahun. Purbaya menyebut tabungan tiering itu sempat tumbuh 4,29% yoy di bulan April, kemudian turun lagi jadi 3,75% yoy pada bulan Mei, dan mulai naik ke 4,89% pada bulan Juni. "Walaupun masih di bawah 5%, tapi sudah ada tanda-tanda perbaikan kelihatannya yang [tabungan tiering] di bawah Rp100 juta," tukas Purbaya. Sementara itu tabungan tiering di atas Rp5 miliar, mengalami pertumbuhan yang lebih kencang dibanding tiering lainnya. Purbaya menilai banyak perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam rekening tiering tersebut, yang masih menahan ekspansi bisnis. "Mungkin mereka masih tunggu ekspansi sehingga mengumpulkan uangnya di perbankan. Jadi ini indikasi bahwa mereka masih mengumpulkan uangnya di sana untuk siap-siap ekspansi nanti. Belum ekspansi penuh, tapi nggak lama lagi kalau kalian membaik, mungkin mereka akan mulai ekspansi bisnisnya lagi," imbuhnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Nasabah Bank Tenang, 99,99% Rekening Bank Dijamin LPS [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Nasabah Bank Tenang, 99,99% Rekening Bank Dijamin LPS (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Logo Great Eastern Life. Jakarta, CNBC Indonesia - Dua entitas asuransi Grup OCBC Bank membeberkan strateginya dalam menghadapi tantangan industri di semester II-2025. Dari segmen asuransi umum, PT Great Eastern General Insurance Indonesia disebut kian melirik segmen UMKM dalam menawarkan produknya. Hal ini mengingat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta per Mei 2025, dimana sekitar 30%-nya merupakan bisnis perdagangan kecil. Direktur Markerting PT Great Eastern General Insurance Indonesia Cong Cun Ling mengatakan, UMKM dihadapkan dengan risiko seperti kebakaran, banjir, hingga gempa bumi. Risiko ini dapat menyebabkan gangguan operasional bahkan kerugian besar "Asuransi sudah mengkaji bahwa potensi yang ada di market adalah usaha melengah atas. Dan juga segmen mikro itu adalah yang di bawah Rp 1 miliar. Dan kita melihat bahwa UMKM ini potensinya besar," ungkap Cun Ling dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Selasa, (26/8/2025). Untuk itu, Great Eastern General Insurance Indonesia meluncurkan Asuransi Semua Risiko Industri bagi pelaku UMKM di Indonesia. Perusahaan pun telah menetapkan target penjualan dari produk ini. "Kita targetkan (pendapatan premi) Rp20 miliar untuk sisa 4 bulan di tahun 2025," kata dia. Di sisi lain, dari segmen asuransi jiwa, Great Eastern Life Indonesia telah mengeluarkan produk GREAT Legacy Assurance pada bulan Maret lalu. Dalam lima bulan sejak diluncurkan, produk ini mencatat perolehan Premi sebesar Rp14 miliar dan nilai Uang Pertanggungan mencapai lebih dari Rp173 miliar. Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia Roy Hendrata Gozalie mengatakan, pihaknya menyasar segmen afluent atau nasabah kaya. Hal ini merupakan langkah perseroan menangkap tren minat nasabah ke produk asuansi tradsional. "Produk tradisional ini yang masih sustain. Ini dari 2 tahun terakhir lah. Kita lihat itu memang angka produk tradisional demandnya itu lebih tinggi," kata Roy dalam kesempatan yang sama. Hal ini sejalan dengan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dimana pendapatan premi asuransi jiwa tradisional tumbuh lebih tinggi dari pada unitlink. Dimana pendapatan premi tradisional tercatat sebesar Rp55,2 triliun per Juni 2025. Angka premi tradisional ini naik 6,5% secara tahunan. Sementara itu, premi asuransi unitlink tercatat sebesar Rp32,4 triliun, atau terkontraksi 11,7% secaaara year on year. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Ternyata Ini Biang Kerok Premi Asuransi Turun 2 Bulan Berturut-turut [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Ternyata Ini Biang Kerok Premi Asuransi Turun 2 Bulan Berturut-turut (www.cnbcindonesia.com)Sumber