bot

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekspor India ke Amerika Serikat (AS) terancam. Barang-barang Bollywood bahkan akan menghadapi beberapa tarif tertinggi di dunia, minggu ini. India bahkan tak akan menghadapi jalan keluar lain, termasuk negosiasi. Kecuali Presiden AS Donald Trump tiba-tiba "kesurupan" dan mendadak merubahnya. Ada Apa? Trump telah mengaitkan isu perang dan perdamaian dengan perdagangan. Ia mengancam akan mengenakan bea masuk 50% kepada New Delhi sebagai balasan atas pembelian minyak Rusia yang terus berlanjut. Menurut Washington tindakan India itu membuat Rusia terus melancarkan serangan ke Ukraina. Uang yang didapat membantu membiayai perang Moskow di sana. Hal ini kemudian mengguncang hubungan AS-India. Tapi di sisi lain, langkah Trump membuat India makin dekat dengan China, yang diyakini membawa konsekuensi besar bagi ekonomi terbesar kelima di dunia tersebut. Trump sendiri telah mengeluarkan batas waktu tiga minggu. Lalu seberapa buruk-kah dampaknya? AS adalah tujuan ekspor utama India pada tahun 2024, dengan nilai pengiriman US$87,3 miliar (sekitar Rp 1.424 triliun). Analis di Nomura memperingatkan bahwa bea masuk 50% akan "mirip embargo perdagangan". "Ini yang akan menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil dengan nilai tambah yang lebih rendah dan margin yang lebih tipis," katanya dimuat AFP, Rabu (27/8/2025). Hal sama juga dikatakan Garima Kapoor dari Elara Securities. Menurutnya tidak ada produk India yang kompetitif di bawah pajak impor yang begitu tinggi. Para ekonom bahkan memperkirakan tarif dapat memangkas 70 hingga 100 basis poin dari pertumbuhan PDB India tahun fiskal ini. Hal itu bisa menyeret "Tuan Takur" ke pertumbuhan di bawah 6%, laju terlemah sejak pandemi. Ekspor tekstil, makanan laut, dan perhiasan telah melaporkan pembatalan pesanan AS dan kerugian dari pesaing seperti Bangladesh dan Vietnam. Ini meningkatkan kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Memang ada sejumlah penangguhan saat ini. Ini berlaku untuk sebagian kecil produk farmasi dan elektronik, termasuk iPhone yang dirakit di India. "Ekspor yang setara dengan 1,% dari PDB India akan terdampak," tambah S&P memperkirakan meski yakin bahwa itu akan menjadi guncangan "satu kali" yang "tidak akan menggagalkan" prospek pertumbuhan jangka panjang negara tersebut. Masalah Sebenarnya? Perundingan tersendat terkait pertanian dan susu. Trump menginginkan akses AS yang lebih besar sementara Modi bertekad untuk melindungi para petani India. Petani adalah sebuah blok pemilih yang besar bagi Modi. Suaranya besar di kelompok tersebut. Akankah Ada yang Mengalah? Belum ada tanda-tandanya apakah AS atau India mengalah. Faktanya, sejak Presiden AS dan Rusia bertemu di Alaska, Washington malah meningkatkan kritik terhadap India. "India bertindak sebagai pusat kliring global untuk minyak Rusia, mengubah minyak mentah yang diembargo menjadi ekspor bernilai tinggi sekaligus memberi Moskow dolar yang dibutuhkannya," tulis penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro di Financial Times awal bulan ini, mengecam kilang-kilang minyak negara itu, mencapnya "mencari untung". Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar membalas, dengan alasan pembelian India membantu menstabilkan pasar minyak global. Ia pun membuka fakta bahwa ada persetujuan diam-diam India dan Washington pada tahun 2022. Menurutnya AS dan Eropa telah membeli minyak sulingan dan produk-produk terkait Rusia dari India. Bahkan tanpa paksaan sedikit pun soal itu. "Jika Anda kesulitan membeli minyak dari India, baik minyak mentah maupun produk olahannya, jangan membelinya," ujarnya saat berbicara di New Delhi. "Tidak ada yang memaksa Anda untuk membelinya, tetapi Eropa yang membeli, Amerika yang membeli," tambahnya menyebut hingga ultimatum Trump, tidak ada pembicaraan yang meminta mereka untuk berhenti membeli minyak Moskow. Sebenarnya para pelacak perdagangan di Kpler mengatakan sikap India baru akan lebih jelas pada bulan September, karena sebagian besar pengiriman bulan Agustus telah dikontrak sebelum ancaman Trump. Namun, para ahli mengatakan India berada dalam situasi yang sulit. "India membutuhkan kecerdikan dan fleksibilitas yang cukup besar untuk keluar dari apa yang tampaknya merupakan situasi yang tidak menguntungkan," kata analis Observer Research Foundation yang berbasis di New Delhi, Nandan Unnikrishnan. "Kami pikir Anda adalah mata rantai terlemah dalam geopolitik Rusia-Ukraina," ujarnya menggambarkan AS ke India. Sementara itu, laporan media India menunjukkan bahwa para negosiator AS membatalkan rencana perjalanan ke India pada akhir Agustus. Hal itu memicu spekulasi bahwa diskusi telah gagal. Lalu Apa Strategi India? Lalu, apa yang bisa dilakukan India? Sebenarnya negeri itu telah berupaya memperkuat perekonomiannya sekaligus mempererat hubungan dengan mitra BRICS dan rival regional. Jaishankar terbang ke Moskow, sekutu India, dengan janji-janji untuk meringankan hambatan perdagangan bilateral. Sementara Perdana Menteri (PM) Narendra Modi sedang mempersiapkan kunjungan pertamanya ke China dalam tujuh tahun untuk memperbaiki hubungan yang telah lama membeku. Di dalam negeri, media India melaporkan bahwa pemerintah sedang menggodok paket senilai US$2,8 miliar untuk eksportir, sebuah program enam tahun yang bertujuan untuk meredakan kekhawatiran likuiditas. Modi juga telah mengusulkan pemotongan pajak atas barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk memacu belanja dan menopang perekonomian. (sef/sef) [Gambas:Video CNBC] Next Article Warga India Ramai-Ramai Temui Peramal Agar Bisa Kaya Raya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Warga India Ramai-Ramai Temui Peramal Agar Bisa Kaya Raya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) akan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement III dengan menerbitkan sebanyak 20.906.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), hasil dana dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan menunjang kelangsungan kegiatan usaha entitas anak, yakni PT Cahaya Inti Sentosa, PT Panorama Eka Tunggal, dan PT Karunia Utama Selaras, entitas anak yang dimiliki lebih dari sebesar 99%. "Melalui penambahan modal ini, Perseroan memiliki keyakinan bahwa dapat segera memperoleh dana hasil pelaksanaan PMTHMETD III dimana dapat langsung merealisasikan rencana bisnis sesuai dengan target penggunaan dana," tulis manajemen, Kamis (27/8). Seluruh saham batu tersebut akan diambilbagian oleh pemodal, yakni PT Multi Artha Pratama, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. PMTHMETD III akan dilakukan dengan harga pelaksanaan Rp14.350 per lembar saham. Setelah pelaksanaan PMTHMETD III, jumlah modal saham ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan meningkat menjadi Rp1.690.450.150.000. Adapum jadwal pelaksanaan sebagai berikut: Pelaksanaan PMTHMETD III: 2 September 2025 Pemberitahuan Hasil Pelaksanaan PMTHMETD III: 4 September 2025 (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Ramai-ramai Emiten Berencana Lakukan Private Placement, Ada Apa? [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Ramai-ramai Emiten Berencana Lakukan Private Placement, Ada Apa? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama Recapital Asset Management, Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa optimistis terhadap prospek pasar keuangan RI sepanjang tahun 2025. Pemangkasan suku bunga acuan BI, peningkatan jumlah investor pasar modal yang tembus 17 juta hingga dukungan kebijakan pemerintah yang terus mendorong daya beli dan konsumsi dalam negeri menjadi sentimen penggerak ekonomi RI dan daya tarik pasar dalam negeri. Saat ini Recapital Asset Management menilai prospek investasi sejumlah sektor yang cukup menarik, diantaranya perbankan dan multifinance serta properti yang diuntungkan oleh pemangkasan suku bunga. Selain itu sektor konsumsi, ritel dan komoditas bahan baku juga memiliki prospek yang baik ditopang permintaan komoditas bahan logam. Recapital AM juga memandang perjanjian kerjasama dagang RI dengan sejumlah negara membantu sektor pertanian dan perkebunan RI. Seperti apa strategi pengelolaan dana MI hadapi gejolak 2025? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Direktur Utama Recapital Asset Management, Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 26/08/2025) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan[1] diangkat Presiden Prabowo Subianto[2] menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Posisi baru itu diketahui dari pernyataan resmi yang dikeluarkan Luhut pada Selasa (26/8) kemarin. Pengangkatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Dalam pernyataan tersebut, Luhut mengklaim sudah mendapatkan mandat dari Prabowo sejak 7 bulan lalu untuk melakukan digitalisasi, termasuk dalam urusan bantuan sosial (bansos). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengklaim sudah mulai melaksanakan perintah Prabowo. Ia mengklaim sudah mendapatkan jurus menekan defisit APBN 2026 sampai Rp400 triliun. Artinya, kalau defisit diperkirakan pemerintah Rp638,8 triliun, tinggal Rp238 triliun. Jurus itu dilakukan dengan mengandalkan kecerdasan buatan (AI). "Kami melihat potensi penghematan, angka yang sangat luar biasa. Keinginan Presiden (Prabowo) untuk budget deficit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan (di Nota Keuangan). Itu mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kita kira akan bisa kita lakukan (menekan defisit) dengan baik," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8). "Budget deficit mungkin kira-kira kalau saya tidak keliru angkanya Rp600-an triliun (Rp638,8 triliun). Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim, itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun," klaim Luhut soal upaya mengurangi defisit APBN. Bahkan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu mengklaim penghematan Rp400 triliun tersebut belum mempertimbangkan sektor-sektor lain. Luhut menegaskan dirinya besok akan langsung melaporkan hasil tersebut kepada Presiden Prabowo. Ia mengatakan dirinya dibantu dua wakil dalam menjalankan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Keduanya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini serta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Luhut menekankan pembentukan Government Technology (GovTech) yang berbasis AI terus dikerjakan oleh tim-tim kecil dalam beberapa bulan terakhir. Ia membocorkan yang mengerjakannya adalah tim pembuat aplikasi Peduli Lindungi pada saat pandemi covid-19. "Jujur, sebenarnya baru kita mulai paham mengenai AI ini bulan (Agustus 2025) ini ... Kemarin kami juga di-brief bagaimana di Amerika juga sekarang lagi gencar-gencarnya digitalisasi, mereka berbasis AI. Saya bahagia betul karena ini (digitalisasi) dilakukan oleh anak-anak Indonesia," tuturnya. "Jadi, kita tidak perlu kecil hati bahwa ini harus orang asing, tidak! Ini orang-orang yang dulu pernah melakukan di Peduli Lindungi dan mereka juga melakukan sekarang ini. Saya bangga melihat mereka bekerja dengan baik. Ini pekerjaan besar, memerlukan koordinasi sangat terpadu untuk mewujudkan program-program presiden yang banyak itu," sambung Luhut. Ketua DEN itu menegaskan pilot project digitalisasi bansos akan dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. Kendati demikian, ia menuturkan bahwa kehadiran GovTech bukan semata untuk membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Ia menuturkan DEN juga terus berkoordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Ini terkait implementasi Online Single Submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan. "Ini game changer buat Republik Indonesia. Besok kami akan laporan pada Presiden (Prabowo), insyaallah," ungkap Luhut. "Perencanaan nanti kita masukkan di Bappenas. Sehingga semua anggaran terpadu, programnya terpadu, legalnya terpadu, semua kita buat terpadu. Jadi, bangsa ini kalau kerja terpadu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan, semua bisa!" tandasnya. ====[3] (agt) References^ Luhut Pandjaitan (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana pembangunan proyek Giant Sea Wall[1] (GSW) atau tanggul laut raksasa[2] yang dirancang membentang di pesisir utara atau Pantura Jawa[3] memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto pun menunjukkan keseriusannya untuk membangun proyek raksasa yang pernah disebutnya butuh Rp1.620 triliun itu melalui pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan badan itu diperlukan untuk mendukung rencana pembangunan Giant Sea Wall yang telah direncanakan oleh Prabowo. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Terlebih, wacana pembangunan tanggul yang digadang bisa mengatasi permasalahan penurunan tanah di wilayah utara Jawa tersebut telah muncul sejak tahun 1990-an. "Hal ini beberapa kali sudah disampaikan oleh Presiden dan sebetulnya itu sudah ada sejak tahun 90-an. Rencana itu juga sudah disusun sebetulnya yang berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8). Prabowo bahkan telah melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa pada saat peresmian badan tersebut. Dengan pembentukan badan otorita tersebut, diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan proyek tanggul laut raksasa tersebut. Proyek ini direncanakan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya mencapai US$80 miliar. Untuk tahap awal, pembangunan di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun. Dengan kebutuhan anggaran fantastis, proyek ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah pembangunan infrastruktur nasional. Namun, di tengah ketidakpastian fiskal dan derasnya alokasi dana untuk program-program besar lainnya, muncul pertanyaan mendasar, sepadankah proyek sebesar ini dengan manfaat ekonominya? Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan kekhawatirannya atas rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, GSW bukan hanya mahal secara anggaran, tetapi juga belum tentu berdampak signifikan secara jangka panjang terhadap perekonomian nasional dan juga keselamatan wilayah pesisir Pantura. "Proyek Giant Sea Wall ini membutuhkan dana hingga ribuan triliun. Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sementara posisi penerimaan negara saat ini sedang tidak optimal, berat bagi APBN untuk membiayai proyek ini," ujar Huda kepada CNNIndonesia.com. Meskipun GSW telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), Huda menilai status tersebut tidak serta-merta menjamin pembiayaan yang realistis dan gampang dicari. Ia menyebut dengan banyaknya program ambisius Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan kesehatan gratis, hingga kelanjutan pembangunan IKN, tekanan terhadap APBN akan kian berat. "Kalau dipaksakan, APBN bisa jebol. Defisit akan meningkat, utang akan membengkak, dan anggaran menjadi tidak sehat," tegasnya. Pembangunan proyek ini dengan biaya yang tinggi dinilai tidak sepadan dengan efektivitas atau dampak yang akan diberikan proyek raksasa tersebut. Menurut Huda, dampak ekonomi dari pembangunan GSW cenderung bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Ia membandingkan proyek ini dengan sejumlah PSN sebelumnya yang justru tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Saya melihat dampak GSW ini hanya temporer. Di awal, pembangunan mungkin akan mendongkrak aktivitas ekonomi. Tapi setelah selesai dibangun, kontribusinya tidak besar. Bahkan ada alternatif lain yang lebih murah untuk mitigasi bencana pesisir," jelasnya. Dalam konteks efisiensi anggaran, Huda mempertanyakan urgensi pembangunan tanggul laut ini. Ia menyebut bahwa berbagai pendekatan berbasis komunitas dan adaptasi berbasis ekosistem seperti rehabilitasi mangrove atau pembangunan pemecah gelombang alami bisa menjadi solusi yang jauh lebih efisien dan berkelanjutan ketimbang membangun GSW. "Misalkan dengan memperbanyak tumbuhan mangrove untuk mencegah abrasi. Itu kan lebih murah dan di beberapa tempat sudah ada programnya," terangnya. Selain itu, Huda melihat proyek ini tidak akan terlalu menarik di mata investor karena ada keraguan atas manfaat ekonomi dan besarnya dana yang dibutuhkan. Ia mencontohkan hal ini sama dengan situasi proyek IKN yang hingga saat ini belum sepenuhnya berhasil menarik minat investor swasta meskipun memiliki badan otorita tersendiri. "Investor pasti akan melihat potensi keuntungannya, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak ada jaminan yang jelas dari pemerintah, nasib GSW bisa sama seperti IKN. Sama-sama kesulitan mencari investor," katanya. Huda juga menyangsikan efektivitas pembentukan Badan Otorita Pesisir Utara Jawa untuk mengelola proyek ini. Menurutnya, badan tersebut bisa menambah beban anggaran dan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah. Tak hanya itu, badan yang dibentuk berpotensi berbenturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir utara Jawa. Ia mengingatkan bahwa pembangunan GSW akan melintasi wilayah administratif sejumlah provinsi, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang masing-masing memiliki otoritas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan tata ruang. "Jangan sampai pemerintah pusat mengambil alih penuh wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan daerah. Ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah," ujar Huda. Menurutnya, pembentukan badan otorita baru perlu kajian komprehensif, tidak cukup hanya berdasarkan Perpres tentang RPJMN. Termasuk juga keterlibatan masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada laut. "Secara anggaran, ini bisa jadi pemborosan. Apakah betul-betul diperlukan? Atau hanya karena dikejar-kejar target politik dan pembangunan jangka menengah?," jelas Huda. Senada dengan Huda, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita juga menegaskan bahwa proyek GSW tidak bisa dibiayai dengan pendekatan komersial. Menurutnya, GSW adalah proyek publik yang nonkomersial, sehingga pendekatan pembiayaannya harus menggunakan skema pinjaman jangka panjang dan murah, bukan investasi langsung dari sektor swasta. "Dalam hemat saya, proyek GSW ini bukan proyek komersial, jadi pembiayaannya harus memakai skema pinjaman, terutama dari lembaga keuangan multinasional seperti World Bank atau BRICS Bank. Dengan termin pembayaran jangka panjang, 30-50 tahun," ungkap Ronny. Namun, pinjaman lunak seperti itu tetap harus disertai dengan penyertaan modal dari APBN setiap tahunnya. Alternatif lainnya, pemerintah bisa menerbitkan surat utang tematik seperti Giant Great Wall Bond melalui lembaga seperti Danantara, dengan masa jatuh tempo di atas 30 tahun dan imbal hasil rendah, di bawah 3 persen per tahun. [Gambas:Photo CNN][4] "Karena, kalau langsung mengajak investor terlibat, akan sulit mendapatkannya, karena GSW bukanlah proyek komersial, tapi lebih kepada proyek publik dan untuk kepentingan publik," jelasnya. Ronny juga menyarankan sangat penting untuk memecah proyek GSW berdasarkan wilayah dan tahapan waktu agar tidak menimbulkan 'shock' di mata calon investor dan kreditur. Pasalnya, angka Rp1.600 triliun sangat besar dan bisa membuat pihak swasta enggan terlibat sejak awal. "Misalnya proyek GSW di lokasi A, B, C, dan seterusnya. Proyek A bisa dijadikan patokan keberhasilan untuk menarik pendanaan proyek B. Kalau proyek A berjalan baik, bebas korupsi, dan memberi manfaat ekonomi lokal, maka proyek selanjutnya akan lebih mudah dijual ke investor," terangnya. Ia juga mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin melibatkan mitra asing dalam pembiayaan, model kerja sama harus jelas. Misalnya, jika pendanaan berasal dari China atau Korea, maka sebagai imbal balik, teknologi dan komponen utama proyek biasanya harus diimpor dari negara tersebut. Ini berarti proyek GSW tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas geopolitik dan ekonomi global. ====[5] Bukan Proyek Komersil dan Perlu Tambah Utang Banyak --[6] References^ Giant Sea Wall (www.cnnindonesia.com)^ tanggul laut raksasa (www.cnnindonesia.com)^ Pantura Jawa (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ -- (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Orang-orang mengendarai sepeda di depan papan saham elektronik yang menunjukkan indeks Nikkei Jepang di sebuah perusahaan sekuritas pada hari Selasa, 9 Juli 2024, di Tokyo. Saham-saham Asia sebagian besar menguat pada hari Selasa setelah indeks acuan Wall Street mencapai lebih banyak tonggak sejarah. (AP/Eugene Hoshiko) Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Asia-Pasifik mayoritas anjlok setelah kenaikan Wall Street semalam. Investor cenderung masing menyoroti kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Saat ini India menjadi fokus investor yang akan menghadapi tarif tambahan hingga 50% untuk ekspor ke AS. Nikkei 225 Jepang tergelincir 0,17%, dan Topix turun 0,3%, sedangkan Kospi Korea Selatan turun 0,17% dan Kosdaq yang berkapitalisasi kecil turun 0,16%. Selanjutnya, indeks S&P/ASX 200 Australia naik 0,23%. Sementara itu, kontrak berjangka untuk indeks Hang Seng Hong Kong berada di 25.626, menunjukkan pembukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan terakhir HSI di 25.524,92. Mengutip CNBC Internasional, pasar India juga akan menjadi fokus seiring dengan berlakunya tarif AS. Diketahui, negara ini akan menghadapi tarif tambahan hingga 50% untuk ekspor ke AS, setelah pemerintahan Trump meningkatkan ancaman tarif sebagai tanggapan atas impor energi Rusia yang besar. Semalam di Amerika Serikat, tiga indeks utama mengakhiri hari perdagangan dengan lebih tinggi. Indeks S&P 500 ditutup lebih tinggi karena Wall Street melihat lebih jauh dari pemecatan Gubernur Federal Reserve Lisa Cook oleh Presiden Donald Trump dari dewan bank sentral dan menantikan angka-angka kuartalan dari raksasa chip Nvidia. Indeks S&P 500 ditutup naik 0,41% pada 6.465,94. Nasdaq Composite yang berbasis teknologi juga naik 0,44% dan berakhir pada 21.544,27. Dan Indeks blue-chip Dow Jones Industrial Average naik 135,60 poin, atau 0,30%, dan berakhir pada 45.418,07. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Potret Wall Street-Bursa Asia Rontok Terkena Dampak Tarif Trump [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Potret Wall Street-Bursa Asia Rontok Terkena Dampak Tarif Trump (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Foto: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (detikcom/Agung Pambudhy) Jakarta, CNBC Indonesia — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas tingkat bunga penjaminan simpanan sebesar 25 basis poin (bps). Kebijakan ini berlaku mulai 28 Agustus hingga 30 September 2025. Bunga penjaminan turun dari 4% menjadi 3,75% untuk bank umum. Adapun untuk bank perekonomian rakyat (BPR), turun dari 6,5% menjadi 6,25%. Sementara bunga penjaminan simpanan valuta asing tetap 2,25%. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan langkah ini sejalan dengan tren pelonggaran moneter Bank Indonesia (BI) dan potensi penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) pada September mendatang. Menurut Purbaya, ruang pelonggaran masih terbuka lebar. Jika BI kembali menurunkan bunga acuannya, LPS juga siap menyesuaikan. "Ada peluang bunga penjaminan turun ke 3,5%, sama seperti level terendah era Covid-19. Kalau BI melihat perlu stimulus tambahan, kita ikut," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (26/8/2025). Sebagai catatan, bunga penjaminan LPS terakhir berada di level 3,5% pada Juli 2021 hingga Mei 2022. Saat itu bunga simpanan rupiah di BPR sebesar 6% dan bunga simpanan valas di bank umum 0,25%. Sebelumnya, BI juga memangkas suku bunga acuan 25 bps menjadi 5% pada RDG Agustus 2025. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Simpanan di Bank Digital Juga Dijamin LPS, tapi Ini Syaratnya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Simpanan di Bank Digital Juga Dijamin LPS, tapi Ini Syaratnya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS[1]) Amalia Adininggar Widyasanti membantah tudingan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah merekayasa data pertumbuhan ekonomi[2] kuartal II 2025 kemarin. Wanita yang akrab disapa Winny itu menegaskan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) mengikuti standar internasional dan diawasi banyak pihak. Ia menyebut setiap proses bisnis BPS sudah memiliki mekanisme pengendalian kualitas (quality assurance) yang ketat. Selain itu, PDB hanya salah satu dari ribuan statistik yang dihasilkan setiap tahun oleh BPS melalui ratusan survei di bidang sosial, produksi, dan ekonomi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Tentunya kami di setiap proses bisnis memastikan quality assurance. Itu sudah menjadi standar kami dalam bekerja dan semua statistik yang kami hasilkan memiliki standar kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (26/8). Winny menjelaskan metodologi penghitungan PDB mengacu pada panduan resmi dari Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lainnya. Untuk PDB, BPS menggunakan System of National Accounts (SNA). Sedangkan untuk inflasi, penentuan mengacu pada Consumer Price Index Manual. "Metodologi BPS itu mengacu pada panduan dari Komisi Statistik PBB dan lembaga internasional, termasuk untuk menghitung PDB dan inflasi," kata Winny. Tidak hanya itu, BPS dipercaya PBB sebagai UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and Pacific. Posisi ini, kata Winny, menunjukkan pengakuan dunia terhadap kredibilitas BPS dalam pengelolaan data. Sejumlah negara, seperti Nigeria, Vietnam, Ghana, hingga Turki, bahkan belajar ke BPS terkait metode penghitungan dan analisis data. Saat ini, BPS menempati peringkat ketiga di Asia Tenggara dalam keterbukaan data statistik, di bawah Malaysia dan Singapura. "Ini tidak mudah karena di Asia Pasifik hanya satu negara yang mendapat kepercayaan, dan BPS menjadi salah satunya. Sejumlah negara bahkan belajar ke Indonesia tentang metode statistik," jelasnya. Sejumlah anggota DPR sebelumnya meminta klarifikasi atas perbedaan angka pertumbuhan ekonomi BPS dengan proyeksi berbagai ekonom dan lembaga keuangan. Adapun BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen (year-on-year), sementara perkiraan ekonom berada di kisaran 4,6 hingga 4,9 persen. Perbedaan ini memicu dugaan adanya manipulasi data. Winny menegaskan perbedaan tersebut wajar karena setiap lembaga memiliki model dan asumsi berbeda. Ia memastikan data BPS bisa dipertanggungjawabkan dan akan dijelaskan lebih mendalam melalui forum khusus bersama para pakar. Selain menjawab tudingan soal PDB, Winny juga menanggapi isu garis kemiskinan yang ramai dibicarakan di media sosial. Ia menyatakan tidak benar jika BPS menurunkan garis kemiskinan untuk memperbaiki angka. "Kalau ada di dalam perbincangan netizen bahwa kita menurunkan garis kemiskinan itu sebenarnya tidak benar. Jadi memang literasi statistik sangat dibutuhkan, masyarakat kadang-kadang ingin ikut berbicara tentang data tetapi kadang-kadang cara membaca data dan menerjemahkan datanya masih belum pas," ujar dia. Garis kemiskinan nasional per Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp609.160 per orang per bulan, naik dari periode sebelumnya. Namun, ia menekankan pengukuran yang tepat harus dilihat pada tingkat rumah tangga, yakni minimal pengeluaran Rp2,87 juta per bulan. "Karena pendapatan dan pengeluaran rumah tangga itulah yang menentukan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga itu. Sehingga tingkat pengeluaran rumah tangga untuk supaya dia keluar dari garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan adalah di atas Rp2,875 juta per rumah tangga per bulan," tutur Winny. Menurut Winny, posisi sedikit di atas garis kemiskinan tidak otomatis membuat rumah tangga tersebut masuk kategori kaya. Masih ada lapisan rentan miskin, menuju menengah, hingga kelas menengah yang perlu dipahami publik agar tidak terjadi misinterpretasi data. "Jadi tentunya kelihatannya memang betul, ini kita perlu sama-sama literasi bagaimana cara membaca garis kemiskinan yang pas dan di atas garis kemiskinan itu belum tentu masuk dalam golongan kaya, tergantung dia di mana di atas garis kemiskinan," jelasnya. ====[3] BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total penduduk. Angka ini turun 0,2 juta dibandingkan September 2024. Namun, kesenjangan antara desa dan kota masih ada, dengan tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,73 persen. Kredibilitas BPS dipertanyakan setelah merilis pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen, jauh di atas perkiraan sejumlah ekonom. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai ada kejanggalan dalam data penopang pertumbuhan, terutama pada sektor industri pengolahan. (del/agt) References^ BPS (www.cnnindonesia.com)^ pertumbuhan ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi sasaran aksi jual asing pada perdagangan kemarin, Selasa (26/8/2025). Saham bank milik grup Djarum ini pun ditutup anjlok 2,65% ke level 8.250, jatuh ke level terendah dalam empat bulan terakhir. BBCA menjadi saham dengan net foreign sell terbesar, yakni Rp 1,41 triliun. Rata-rata asing menjual saham BBCA pada harga Rp 8.295. Total asing melepas saham BBCA senilai Rp 2,56 triliun. Aksi jual asing tersebut terjadi di tengah aliran dana asing mengalir deras ke pasar saham Tanah Air. Di tengah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang lesu, net foreign buy mencapai Rp 2,38 triliun. Selanjutnya, Alamtri Resources (ADRO) menjadi saham dengan net foreign sell terbesar kedua, yaitu Rp 578,7 miliar. Rata-rata asing menjual ADRO dengan harga Rp 1.736. Selengkapnya, berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan kemarin: 1. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA): Rp 1,41 triliun 2. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO): Rp 578,7 miliar 3. PT Panin Financial Tbk (PNLF): Rp 94,6 miliar 4. PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMBA): Rp 77,3 miliar 5. PT Barito Pacific Tbk (BRPT): Rp 75,3 miliar 6. PT Victoria Investama Tbk (VICO): Rp 47,9 miliar 7. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK): Rp 41,3 miliar 8. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI): Rp 36,1 miliar 9. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK): Rp 33,5 miliar 10. PT United Tractors Tbk (UNTR): Rp 29,9 miliar Sementara itu, IHSG ditutup melemah setelah sempat parkir di zona hijau pada sesi pertama. Pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025), Indeks turun 21,15 poin atau 0,27% ke level 7.905,76. Sebanyak 266 saham naik, 393 turun, 145 tidak bergerak. Nilai transaksi tergolong sangat ramai atau mencapai Rp 45,8 triliun. Sebanyak 57,75 miliar saham berpindah tangan dalam 2,36 juta kali transaksi. Mayoritas sektor perdagangan bergerak di zona merah, dengan penguatan terbesar dicatatkan oleh sektor energi dan kesehatan. Sementara itu, koreksi paling dalam terjadi di sektor properti dan barang baku. BBCA yang sahamnya turun 2,65% menjadi pemberat utama IHSG dengan bobot 16,06 indeks poin. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article IHSG Lagi Pesta, Asing Malah Banyak Jual Saham Ini [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Lagi Pesta, Asing Malah Banyak Jual Saham Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks[1] Harga Saham[2] Gabungan (IHSG[3]) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (27/8). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan indeks saham masih memiliki peluang untuk melanjutkan penguatan ke level 8.025-8.102. Meski begitu, potensi koreksi jangka pendek tetap perlu diwaspadai. "IHSG saat ini berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam. Artinya, masih ada ruang untuk menguat, namun koreksi bisa terjadi ke rentang 7.815-7.831," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.800, 7.680 dan resistance 8.008, 8.103 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BMRI, BUKA, BUMI, dan GJTL. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG masih bisa melanjutkan tren bullish dengan peluang menguji level resistance di 8.025, selama tidak turun di bawah 7.858. "Jika IHSG terkoreksi menembus 7.858, hal itu bisa menjadi tanda fase korektif yang berpotensi membawa indeks ke area gap 7.800-7.835," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.858, 7.739, 7.660, dan 7.559 dan resistance 7.981, 8.025, 8.102, dan 8.182 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AKRA, ICBP, TLKM, UNTR, dan UNVR. IHSG ditutup di level 7.905 pada Selasa (26/8) sore. Indeks saham melemah 21,15 poin atau minus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp42,90 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 56,98 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 266 saham menguat, 393 terkoreksi, dan 145 stagnan. ====[4] (del/agt) References^ Indeks (www.cnnindonesia.com)^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (detikcom/Agung Pambudhy) Jakarta, CNBC Indonesia — Lembaga Penjamin Simpanan memangkas tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75% untuk simpanan rupiah di bank umum. Sementara TBP untuk tabungan berdenominasi valuta asing (valas) di bank umum ditahan pada level 2,25%. Lalu TBP bank perekonomian rakyat (BPR) dipangkas 25 bps menjadi 6,25%. Kebijakan ini berlaku mulai 28 Agustus 2025 hingga 30 September 2025. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal tersebut akan meringankan beban perbankan. "Ini membantu mereka untuk tidak berebut dana terlalu tinggi, karena masyarakat tahu kalau bunga simpanan terlalu tinggi, itu di atas batas penjaminan LPS dan tidak dijamin. Jadi secara tidak langsung kami membantu bank menurunkan cost of capital,"katanya saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Selasa (26/8/2025). Sebagai informasi, TBP akan menjadi patokan bank untuk mematok besaran bunga deposito. Pasalnya simpanan dengan bunga lebih tinggi dari TBP tidak akan dijamin oleh LPS. Dengan penurunan bunga deposito, biaya dana perbankan dapat ditekan. Alhasil bank bisa menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih kompetitif. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, meskipun Bank Indonesia sudah memangkas BI Rate sebanyak 100 basis poin tahun ini, bank masih ogah-ogahan menurunkan bunga kredit. Per Juli 2025, suku bunga kredit bank tercatat 9,16%, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, suku bunga kredit baru tercatat meningkat sebesar 17 basis poin (bps) menjadi 9,79%. Peningkatan suku bunga kredit baru didorong oleh kenaikan pada kelompok bank umum swasta nasional (BUSN). Suku bunga kredit baru pada kelompok bank swasta naik sebesar 45 bps menjadi 10,90%. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga margin keuntungan melalui penyaluran kredit baru yang berfokus pada kredit konsumsi dengan suku bunga lebih tinggi. Suku bunga kredit baru pada kelompok kantor cabang bank asing (KCBA), bank pembangunan daerah (BPD), dan badan usaha milik negara (BUMN) berturut-turut menurun sebesar 43 bps, 23 bps, dan 11 bps menjadi 8,15%, 9,32%, dan 8,41%. Adapun harga pokok dana untuk kredit (HPDK) atau cost of fund relatif stabil pada Juni 2025 dibandingkan bulan sebelumnya di level 3,64%. Hal ini utamanya pada kelompok BUMN dan bank swasta yang masih bertahan sebesar 3,56% dan 3,58%. Direktur Kepatuhan OK Bank (DNAR) EfdinalAlamsyah mengatakan bahwa lambatnya penurunan bunga kredit karena mempertimbangkan beban dana. "Jika penurunan BI Rate juga diikuti penurunan CoF, maka bunga kredit juga akan turun. Penurunan suku bunga oleh Bank tentunya akan memperhatikan kondisi internal bank serta kesehatan portofolio kredit," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (25/8/2025). Presiden Direktur Maybank Indonesia (BNII), Steffano Ridwan mengatakan hal yang serupa. Ia menyebut penurunan bunga kredit perlu didahului dengan bunga deposito. "Penurunan suku bunga kredit akan mengikuti penurunan suku bunga deposito dulu. Kami sendiri sudah mulai menurunkan suku bunga deposito secara bertahap agar nanti bisa mulai menurunkan suku bunga kredit," terang Steffano saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (25/8/2025). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article LPS Sat Set! Klaim Jaminan Simpanan Sekarang Cair dalam 5 Hari [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article LPS Sat Set! Klaim Jaminan Simpanan Sekarang Cair dalam 5 Hari (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipastikan tidak lagi mengerjakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN[1]) mulai tahun depan. Seluruh pekerjaan akan dialihkan kepada Otorita IKN (OIKN) yang sudah resmi beroperasi. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan pihaknya hanya akan merampungkan proyek-proyek kontrak tahun jamak (multiyear contract atau MYC) yang sudah berjalan sejak 2022. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026 sudah selesai," kata Diana, Senin (25/8), melansir detikcom. Sejak penugasan pembangunan IKN dimulai pada 2022 di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian PU menangani sejumlah infrastruktur dasar. Proyek yang dikerjakan mencakup pembangunan jalan tol, saluran air bersih, hingga gedung-gedung pemerintahan. Kala itu, lembaga khusus pengelola IKN belum terbentuk. OIKN baru lahir kemudian dan masih dalam tahap penataan struktur. Kini, lembaga tersebut sudah beroperasi penuh di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR era Jokowi, dan telah diperkuat aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di IKN. Secara bertahap, pembangunan IKN mulai digeser dari Kementerian PU ke OIKN. Presiden Prabowo Subianto juga telah beberapa kali menggelar rapat dengan Basuki membahas pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru. Salah satunya berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Januari 2025, di mana Prabowo menugaskan Basuki melanjutkan pembangunan IKN dengan anggaran Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan. Menurut Diana, sisa pekerjaan Kementerian PU di IKN tinggal sedikit. Anggaran sebesar Rp14 triliun telah disiapkan untuk menuntaskan proyek-proyek tersebut. "Jalan tol (yang belum rampung)," ujarnya saat menyebut salah satu proyek yang masih ditangani. Hal serupa sebelumnya disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo. Ia menegaskan pembangunan IKN tidak berhenti, melainkan akan dilanjutkan OIKN. "Kalau kita ya tinggal sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai aja fokusnya, tapi enggak banyaklah itu. Anggaran cukup," kata Dody di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Minggu (29/6). ====[2] (del/pta) References^ IKN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing ramai-ramai masuk ke pasar saham Indonesia kemarin, Selasa (26/8/2025). Hal ini seiring dengan hari perdagangan terakhir atau cut off date sebelum rebalancing MSCI edisi Agustus 2025 hari ini, Rabu (26/8/2025). Investor asing melakukan aksi jual saham senilai Rp 27,69 triliun dan beli Rp 30,07 triliun. Dengan demikian asing mencatat net buy jumbo atau Rp 2,38 triliun. Amman Mineral (AMMN) menjadi saham dengan net buy terbesar atau Rp 2,29 triliun. Asing melakukan pembelian dengan harga rata-rata 8.100. Akan tetapi aksi beli asing di emiten tambang terafiliasi grup Salim tersebut tidak mampu mengerek harga saham. AMMN ditutup tumbang 5% pada perdagangan kemarin. Hal ini lantaran AMMN tertekan aksi jual investor domestik dengan net sell Rp 2,29 triliun. Investor domestik menjual saham AMMN dengan harga rata-rata 8.098. Selanjutnya asing juga tercatat membeli saham Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) dengan net buy Rp 708,7 miliar. Berbeda nasib dengan AMMN, saham CUAN ditutup naik 4,29% ke level 1.700. Sebagai informasi, CUAN baru bergabung ke dalam indeks global MSCI Indonesia berdasarkan review Agustus 2025. Selengkapnya, berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan kemarin: 1. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN): Rp 2,29 triliun 2. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN): Rp 708,7 miliar 3. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA): Rp 433,7 miliar 4. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA): Rp 223,6 miliar 5. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI): Rp 194,8 miliar 6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI): Rp 157,2 miliar 7. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA): Rp 132,9 miliar 8. PT Petrosea Tbk (PTRO): Rp 105,2 miliar 9. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS): Rp 96,6 miliar 10. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS): Rp 94,8 miliar Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah setelah sempat parkir di zona hijau pada sesi pertama. Pada penutupan perdagangan, indeks turun 21,15 poin atau 0,27% ke level 7.905,76. Sebanyak 266 saham naik, 393 turun, 145 tidak bergerak. Nilai transaksi tergolong sangat ramai atau mencapai Rp 45,8 triliun. Sebanyak 57,75 miliar saham berpindah tangan dalam 2,36 juta kali transaksi. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article IHSG Masih Uji Level 7.200, Asing Serbu Saham Pelat Merah [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Masih Uji Level 7.200, Asing Serbu Saham Pelat Merah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua ISEI[1] Jakarta yang juga Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK[2]) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan syarat agar masyarakat Indonesia sukarela bayar pajak[3]. Perempuan yang akrab disapa Kiki itu meyakini Indonesia berpeluang mengoptimalkan potensi perpajakan. Asalkan, dibarengi dengan inovasi dan digitalisasi. "Hal tersebut membuka ruang untuk transparansi yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih efisien, dan juga basis data yang lebih akurat," ucap Kiki dalam Webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta via Zoom, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dan dengan kualitas layanan yang semakin baik, maka kepatuhan sukarela bisa tumbuh di kalangan masyarakat karena publik semakin percaya bahwa pajak berkontribusi besar dalam pembangunan di segala lini kehidupan masyarakat Indonesia," jelasnya. Kiki berharap pajak bisa terus memperkuat peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Terlebih, ada pekerjaan rumah (PR) meningkatkan tax ratio di tengah tekanan ekonomi global. Kiki menegaskan pajak adalah instrumen yang sangat vital dalam memperkuat ketahanan fiskal serta mewujudkan kemandirian bangsa. "Pajak adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik, memperluas dan meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong daya saing perekonomian. Dengan demikian, penguatan sistem perpajakan adalah bagian dari strategi besar untuk memperkokoh fondasi pembangunan ekonomi Indonesia," tuturnya. "Dengan basis penerimaan negara yang semakin kuat dan berkesinambungan, Indonesia akan semakin siap mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus melangkah menuju cita-cita Indonesia Emas 2045," sambung Kiki. Di lain sisi, ia menegaskan ISEI selaku himpunan ekonom serta praktisi ekonomi dan keuangan di Indonesia siap menjadi mitra strategis dalam mendukung agenda penguatan perpajakan maupun agenda pembangunan ekonomi lainnya. Tolok ukur kepatuhan dalam membayar pajak biasanya dilihat dari tax ratio suatu negara. Ini membandingkan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Sayang, realisasi tax ratio Indonesia saat ini mandek di kisaran 10 persen. Realisasinya bahkan turun dari 10,31 persen pada 2023 lalu menjadi 10,08 persen di 2024. ====[4] (skt/agt) References^ ISEI (www.cnnindonesia.com)^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menilai kehadiran Kementerian Haji dan Umrah[1] bakal menjadi sejarah baru Indonesia. Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M Nur mengatakan selama lebih dari 75 tahun, urusan haji dan umrah berada di bawah naungan Kementerian Agama yang juga mengurus banyak bidang lain. Namun, ia bersyukur kini hadir sebuah kementerian yang khusus menjadi 'ayah kandung resmi' bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "AMPHURI sudah lama merindukan kita punya Menteri Haji dan Umrah. Bahkan, kami berkali-kali menyampaikan harapan ini secara terbuka saat Presiden Prabowo menyusun kabinet. Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru," ujar Firman dalam keterangan resmi, Selasa (26/8). Menurut Firman, kementerian baru ini akan lebih fokus dalam melayani jamaah, serta melindungi ekosistem usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang resmi. Ia juga menekankan pentingnya posisi strategis Kementerian Haji dan Umrah dalam diplomasi internasional, terutama dengan Kerajaan Arab Saudi. "Selama ini, hubungan diplomasi sering timpang. Di Saudi sudah lama ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya direktorat. Dengan adanya kementerian, posisi kita akan apple to apple," imbuhnya. Dengan struktur yang setara, Firman menilai Indonesia bisa lebih kuat dalam melobi kebijakan yang berdampak langsung pada jamaah. Salah satunya, kebijakan umrah dan haji mandiri yang dinilai cenderung melindungi kepentingan syarikah atau swasta di Saudi. Jika tidak diantisipasi, AMPHURI menyebut hal ini dapat melemahkan usaha resmi di Tanah Air yang telah puluhan tahun berkontribusi bagi jamaah. "Kementerian ini harus memastikan jamaah terlindungi sekaligus memberi ruang usaha yang sehat bagi PPIU dan PIHK," tegas Firman. DPR secara resmi telah mengesahkan RUU perubahan ketiga Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang, Selasa (26/8). Lewat pengesahan itu, pengelolaan ibadah haji kini tak lagi di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji, melainkan dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah. "Kami minta persetujuan fraksi-fraksi apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Cucun dalam rapat. "Setuju," jawab peserta rapat kompak. Belum ada penjelasan detail soal fungsi dan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah. Pasalnya, hingga kini Panitia Kerja RUU Haji maupun Komisi VIII DPR yang membahas RUU itu belum merilis naskah RUU Haji. ====[2] (pta) References^ Kementerian Haji dan Umrah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta masyarakat agar ke depannya mulai aktif membantu pemutakhiran data, bukan hanya memprotes bantuan sosial (bansos[1]) yang tak tepat sasaran[2]. Ini menyusul pengakuan Gus Ipul soal 45 persen program bansos Kementerian Sosial yang ternyata tidak tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah bakal melakukan digitalisasi demi memperbaiki akurasi penyaluran bansos. "Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional," tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos)," kata Gus Ipul. Ia menuturkan sistem digital yang digagas DEN bakal mengandalkan teknologi. Hal tersebut membuat pemutakhiran data penerima bansos tidak lagi berpaku pada kerja orang, tapi sudah mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI). Gus Ipul menegaskan semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial. Bahkan, bisa mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos. Di lain sisi, warga penerima bansos juga boleh menyanggah ketika merasa bantuan tersebut salah sasaran. Itu semua bisa dilakukan melalui aplikasi atau sistem Government Technology (GovTech) yang sedang dibangun DEN bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Sekarang dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima bansos. Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat," tegas Mensos Saifullah Yusuf. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya memang mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengetuai Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite itu dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 yang diteken pada 29 Juli 2025 lalu. Meski aturannya baru dibentuk akhir bulan kemarin, Luhut mengaku perintah lisan dari Prabowo soal digitalisasi sudah dari 7 bulan lalu. Ia bersama tim kecil pun sudah bergerak intensif untuk merealisasikan perintah sang Kepala Negara. Dirinya membocorkan tim yang mengerjakan digitalisasi tersebut adalah mereka yang dulu membuat aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi covid-19 melanda tanah air. Pilot project digitalisasi bansos tersebut bakal dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. "Nanti September (2025), minggu ketiga, kita sudah melakukan pilot project (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden (Prabowo) akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi," bebernya. "Kita akan sosialisasikan supaya semua (masyarakat) yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran, supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi (pemutakhiran data penerima bansos)," imbuh Luhut. Luhut mengatakan digitalisasi bansos bakal diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi terkait proyek tersebut ke semua kabupaten/kota mulai minggu depan. "Setelah successfull nanti Banyuwangi, kita akan launch seluruh Indonesia. Jadi, semua kita lakukan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Semua terkoordinasi dengan baik dan jujur sekali lagi saya sangat bahagia karena tidak ada saya lihat kementerian/lembaga yang tidak sepakat," tegasnya. ====[3] (skt/pta) References^ bansos (www.cnnindonesia.com)^ tepat sasaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mandiri menyambut baik langkah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%. Kebijakan ini merupakan langkah akomodatif untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan dengan tetap memperhatikan inflasi yang terkendali serta nilai tukar yang stabil. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menyatakan, penyesuaian ini menjadi sinyal positif bagi dunia usaha. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bank Indonesia telah menunjukkan arah yang strategis. Kami di Bank Mandiri siap memperkuat sinergi dengan otoritas moneter melalui pertumbuhan kredit yang sehat, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk terus mendukung perekonomian nasional," ujar Novita dalam keterangan resminya, Selasa (26/8). Sejalan dengan itu, Bank Mandiri akan terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan selektif, terutama mendukung sektor produktif serta penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan fokus pada pertumbuhan berbasis ekosistem wholesale, perseroan optimistis mampu tumbuh berkelanjutan melalui prinsip kehati-hatian (prudential banking). Terkait suku bunga kredit, Bank Mandiri menegaskan telah melakukan penyesuaian pada segmen kredit berbasis reference rate sesuai arah penurunan BI Rate. Transmisi tersebut dipengaruhi kondisi likuiditas industri, struktur biaya dana (cost of fund), serta komunikasi kepada nasabah. Portofolio kredit yang langsung mengacu pada BI Rate hanya mencakup porsi terbatas dibandingkan total portofolio. Penurunan BI Rate 25 bps diperkirakan menurunkan yield kredit sekitar 10-15 bps di level portofolio. Pun, dampaknya terhadap pendapatan bunga relatif minimal dan dapat dikelola melalui strategi peningkatan porsi kredit ritel dan UMKM sekaligus menjaga keseimbangan portofolio wholesale. Sebagai informasi, hingga Mei 2025, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit wholesale 15,8% secara year on year (YoY), jauh di atas rata-rata industri 8,43% yoy. Kredit perumahan atau KPR juga tumbuh 14,2% yoy. Sementara itu, segmen ritel naik 8,95% secara tahunan, sejalan dengan tren industri. Pertumbuhan tersebut menunjukkan produk Bank Mandiri tetap diminati pasar. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL hanya 1,06% secara bank only pada periode yang sama, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri. "Pertumbuhan yang sehat adalah keharusan. Kami akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tetap tangguh menghadapi berbagai siklus ekonomi dan dinamika pasar," tegas Novita. Untuk memperluas akses layanan keuangan, Bank Mandiri mengoptimalkan kapabilitas digital melalui Livin' by Mandiri untuk nasabah ritel, Kopra by Mandiri bagi segmen wholesale, serta Livin' Merchant bagi UMKM. Dengan inovasi ini, perseroan berupaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sekaligus mendorong akselerasi layanan finansial di seluruh lapisan masyarakat. (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) berpendapat pajak[2] yang dipungut pemerintah daerah (pemda) seharusnya ikut dihitung dalam tax ratio[3] atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan selama ini tax ratio Indonesia cenderung rendah karena tidak menghitung pajak di daerah. Padahal, sejumlah komponen pajak pertambahan nilai (PPN), seperti pajak hotel hingga pajak restoran, sudah beralih menjadi objek pajak daerah. Begitu pula pajak bumi bangunan (PBB) yang tak lagi dikelola pemerintah pusat sejak 2010. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sebenarnya untuk perbandingan antarnegara seharusnya seluruh jenis pajak dimasukkan, sebagaimana definisi OECD. Apabila seluruh jenis pajak dimasukkan, maka tax ratio Indonesia itu menggunakan data 2022, masih ada di sekitar 12,1 persen," kata Yon pada diskusi daring Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Selasa (26/8). Saat ini, tax ratio Indonesia hanya meliputi penerimaan negara yang diurus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Total penerimaan negara itu dibagi dengan PDB nasional. Ia menilai tax ratio Indonesia masih meliputi arti sempit. Dengan demikian, ia menilai tax ratio Indonesia tak bisa dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya, negara-negara maju juga mengikutsertakan semua penerimaan pajak pada perhitungan tax ratio. Bahkan negara-negara Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memasukkan iuran keamanan masyarakat (social security contribution) ke dalam tax ratio. "Memang, pajak daerah itu menjadi penting juga karena pada prinsipnya adalah yang dimaksud penerimaan pajak dalam definisi OECD adalah segala sesuatu yang memberikan beban kepada negara. Dalam konteks Indonesia, segala sesuatu apakah itu di-collect oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu doesn't matter," tuturnya. Yon memahami tax ratio Indonesia belum menyentuh batas minimal 15 persen meskipun pajak daerah dimasukkan. Namun, jarak dengan standar minimal menipis dan masih bisa dikejar pemerintah. Tax ratio Indonesia yang menyertakan pajak daerah pun tak kalah dengan capaian negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Misalnya, Singapura yang mencatatkan tax ratio 12,1 persen serta Malaysia sebesar 12,2 persen. Indonesia hanya tertinggal dari Thailand yang mencatatkan 16,7 persen, Filipina 18,4 persen, dan Vietnam sebesar 19 persen. Akan tetapi, Yon menyebut ada sumbangsih social security contribution sekitar 4 persen-5 persen terhadap tax ratio Filipina dan Vietnam. "Kalau kita boleh bandingkan untuk negara-negara Asia Tenggara sebenarnya tax ratio kita itu tidak terlalu ketinggalan, masih di kisaran 12 persen-14 persen," klaim Yon Arsal. Realisasi tax ratio Indonesia saat ini mandek di kisaran 10 persen. Bahkan, turun dari 10,31 persen di 2023 ke 10,08 persen pada 2024. ====[4] (skt/dhf) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ tax ratio (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp1.000-2.000 per kilogram. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan distribusi beras nasional. Dengan kebijakan baru ini, harga beras medium yang sebelumnya Rp12.500 per kilogram ditetapkan menjadi Rp13.500 per kilogram di sebagian besar wilayah. Sementara di Papua dan Maluku, HET beras medium mencapai Rp15.500 per kilogram. Bapanas memaparkan penyesuaian dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi, mengurangi disparitas harga antarjenis beras, serta memastikan industri penggilingan tidak terbebani. Langkah ini disebut sebagai solusi jangka pendek untuk menstabilkan pasokan dan harga beras di pasar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras," bunyi keputusan yang ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI pada 21 Agustus 2025, Arief menegaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, kewenangan penetapan harga beras berada di Bapanas. "Kalau mengacu pada perpres 66 tahun 2021 maka harga itu yang menentukan Bapanas, yang menentukan cadangan pangan nasional itu Bapanas, yang menentukan harga eceran tertinggi adalah badan pangan nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8). Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa urusan harga memang bukan menjadi tugas utama Kementerian Pertanian. Namun, pihaknya tetap mendukung kebijakan yang menyangkut kepentingan petani. "Sebenarnya bukan urusan kami, kalau kami mau buang badan dan diam saja, masalah beras bisa lebih parah lagi. Hanya saja desakannya datang ke kami. Yang penting kita sepakat, jangan nanti pertanyaan soal harga selalu ke Menteri Pertanian lagi, karena itu tupoksinya Bapanas," tutur dia. Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titi), menambahkan bahwa kejelasan pembagian tugas penting agar masyarakat memahami bahwa produksi beras menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, sementara penetapan harga merupakan kewenangan Bapanas. Ia juga meminta Bapanas untuk menghitung ulang besaran HET dengan mempertimbangkan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani yang saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan harga dapat memperhatikan kepentingan petani sebagai produsen utama. "Kita ngerti kalau masalah harga itu urusannya bukan di Kementerian Pertanian. Urusan produksi ada di Kementerian Pertanian, sementara urusan penetapan harga di Bapanas, Jadi ini khalayak juga tahu bahwa untuk penentuan harga bukan tupoksinya kementerian pertanian," pungkasnya. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT PLN[1] (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkap Indonesia bakal mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN[2]) dengan kapasitas 7.000 megawatt (MW) atau 7 gigawatt (GW) pada 2040. Menurut Darmo, sapaan akrab Darmawan, hal tersebut tertuang dalam draf Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2034-2040 yang tengah disusun oleh pemerintah. "Kemudian antara modeling sektor kelistrikan yang dilakukan Kementerian ESDM, dalam hal ini Dirjen Ketenagalistrikan dan juga PLN, sampai 2040 akan kira-kira akan ada tambahan lagi sekitar 7 gigawatt nuklir yang akan masuk dalam RUPTL sampai 2040," ujar Darmo dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ini masih draft, jadi modelingnya sedang dalam proses," imbuhnya. Menurutnya, dalam RUPTL 2025-2034, rencana pembangunan PLTN sebenarnya hanya sebesar 500 megawatt. Artinya, ada penambahan target yang signifikan hingga 2040 mendatang. Untuk mencapai target itu, ia menilai tak hanya perlu dukungan pemerintah tapi juga para anggota dewan. Sebab, beralih ke energi terbarukan memang bukan lagi pilihan melainkan keharusan sejalan dengan komitmen Net Zero Emission (NZE) di 2060. "Ini memerlukan dukungan politik bahwa ke depan dengan adanya perubahan iklim ini diperlukan energi yang affordable untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang masif, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mengundang investasi yang baru, kemudian untuk memakmurkan rakyat," jelasnya. Darmo mengakui memang selama ini tantangan dalam pembangunan PLTN juga berasal dari dukungan politik. Sehingga, dengan target ini ia berharap mendapat sokongan dari Komisi XII DPR RI. "Tapi begitu 7 gigawatt itu akan dikeluarkan dalam RUPTL, ini tampaknya pun perlu ditentukan, kebijakannya pun harus jelas, kemudian institusinya pun harus dibangun. Dukungan politik pun, ini menjadi salah satu tantangan dari nuklir adalah dukungan politik, dan dukungan dari sosial dan masyarakat," jelasnya. Salah satu dukungan politik yang dibutuhkan kata Dharmo adalah pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa jaringan transmisi yang tak hanya untuk EBT tapi seluruh pembengkit listrik yang membutuhkan dana besar. "Number one challenge of nuclear development adalah dukungan politik. Nah, tentu saja dengan adanya ini, untuk transmisi saja 48 ribu kilometer sedikit, keliling bumi 42 ribu. Jadi ini keliling bumi masih ada 7 ribu kilometer, on top dari keliling bumi. Dengan dana yang dibutuhkan sekitar Rp434 triliun," pungkasnya. ====[3] (ldy/pta) References^ PLN (www.cnnindonesia.com)^ PLTN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Foto: Sita eksekusi gedung Bank Panin di Kota Kediri (Foto: Dok. Istimewa) Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Bank Panin Tbk. (PNBN) berencana untuk menawarkan obligasi berkelanjutan IV tahap III sebesar Rp 3,2 triliun. Obligasi tersebut bagian dari obligasi berkelanjutan IV dengan target dana sebesat Rp 15 triliun. Diketahui, sebelumnya Bank Panin telah menawarkan obligasi berkelanjutan I IV tahap I tahun 2024 yang sebesar Rp 50 miliar, sedangkan obligasi berkelanjutan IV tahap II senilai Rp 3,91 triliun. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) obligasi berkelanjutan IV tahap III ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari 2 seri yang terdiri dari Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp2.154.000.000.000, yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Sedangkan Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.046.000.000.000 yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggap emisi. "Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi," tulis manajemen Bank Panin, Selasa (26/8) Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025 dan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan pokok obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 4 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 September 2030 untuk Obligasi Seri B. "Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," sebutnya. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit. Adapun menjamin dan pelaksana emisi efek obligasi ini yaitu, PT. Evergreen Sekuritas Indonesia, PT. Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT. Sinarmas Sekuritas, dan PT. Sucor Sekuritas. Sementara yang menjadi waki amanat yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Jadwal penawaran umum berkelanjutan IV tahap III sebagai berikut: Tanggal Efektif: 27 Juni 2024 Masa Penawaran Umum: 26 Agustus-1 September 2025 Tanggal Penjatahan: 2 September 2025 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 September 2025 Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 4 September 2025 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 8 September 2025 (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Kabar Akuisisi PaninBank (PNBN) Muncul Lagi, Ini Kata Bosnya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kabar Akuisisi PaninBank (PNBN) Muncul Lagi, Ini Kata Bosnya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan percaya diri angka penduduk miskin[1] RI bisa berkurang 34 juta orang dalam beberapa waktu mendatang. Angka penurunan kemiskinan itu dikantongi Luhut dari berasal dari hitungan Anggota DEN Arief Anshory Yusuf, sejalan dengan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang proyek percontohannya dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. "Misalnya, kemiskinan akan bisa berkurang dari (perhitungan) Prof Arief dari Dewan Ekonomi (DEN), kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang miskin di Indonesia). Angka yang sangat signifikan, pengurangan kemiskinan, bila ini semua berjalan," ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 menyentuh 23,85 juta orang. Angka itu diklaim turun 0,20 juta orang dibandingkan September 2024 lalu, bahkan lebih rendah 1,37 juta orang daripada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin Indonesia sebenarnya lebih besar jika mengacu garis kemiskinan baru Bank Dunia, yakni untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar US$8,30 per kapita per hari. Itu membuat penduduk miskin Indonesia tembus 68,25 persen dari total populasi 2024, yakni sekitar 194,58 juta orang miskin di tanah air. Oleh karena itu, Luhut menekankan pentingnya digitalisasi yang sejalan dengan pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Ia mengaku ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua komite tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. "Nanti September (2025), minggu ketiga, kita sudah melakukan pilot project (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden (Prabowo) akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi," ungkap Luhut. "Kita akan sosialisasikan supaya semua (masyarakat) yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran, supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi (pemutakhiran data penerima bansos)," sambungnya. Luhut mengatakan ada 286 juta penduduk yang datanya sudah terekam di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran data tersebut akan terus dilakukan oleh BPS dan stakeholder terkait. Selain pilot project di Banyuwangi, Luhut mengatakan digitalisasi bansos juga akan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri bakal sosialisasi terkait proyek ini ke semua kabupaten/kota mulai pekan depan. "Setelah successfull nanti Banyuwangi, kita akan launch seluruh Indonesia. Jadi, semua kita lakukan bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Semua terkoordinasi dengan baik dan jujur sekali lagi saya sangat bahagia karena tidak ada saya lihat kementerian/lembaga yang tidak sepakat," tegas anak buah Prabowo itu. "Perencanaan nanti kita masukkan di Bappenas. Sehingga semua anggaran terpadu, programnya terpadu, legalnya terpadu, semua kita buat terpadu. Jadi, bangsa ini kalau kerja terpadu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan, semua bisa!" imbuh Luhut. Luhut juga mengingatkan bagaimana dampak penting bansos terhadap perekonomian Indonesia, yakni menyumbang 0,3 persen-0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyaluran bansos yang transparan dan betul-betul tepat sasaran. Dirinya mengaku akan segera melaporkan hasil rapat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (27/8) mendatang. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih karena pemerintah menunjuk daerahnya sebagai pilot project digitalisasi bansos. Wanita yang merupakan istri dari Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas itu menjelaskan bahwa upaya kolaboratif tersebut ditempuh demi perlindungan sosial masyarakat. "Kami merasa bahwa sistem ini adalah bagian dari penyempurnaan apa yang sudah dilakukan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan ini bentuk di mana negara hadir untuk membantu, untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia," jelas Ipuk. ====[2] (skt/pta) References^ miskin (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perumahan[1] dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait[2] sedang membuat kajian terkait skema pembiayaan sewa beli atau rent to own[3] (RTO). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada awal bulan ini mengatakan bakal membentuk tim kelompok kerja (pokja) terkait skema pembiayaan RTO untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja informal memiliki rumah. "(Kajian) rent to own saya rasa dua kali meeting lagi selesai. Nanti dua kali meeting lagi, ya," kata Menteri Ara, sapaan akrabnya, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (25/8), dilansir Antara[4]. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kementerian PKP ia sebut mendukung rent to own, karena bisa menjadi solusi bagi kemudahan kepemilikan rumah. Namun, hal tersebut belum final saat ini karena masih baru konsepsi pertama dan masih digodok. Tujuan Kementerian PKP mendorong rent to own ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi terkendala Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Tujuan berikutnya adalah membantu masyarakat atau pekerja informal yang memiliki penghasilan tidak tetap agar bisa mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau. Sebagai informasi, Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF), menginisiasi perluasan skema pembiayaan serta pengembangan ekosistem pasar RTO hunian untuk masyarakat berpendapatan tidak tetap (non-fixed income). Dengan skema pembiayaan tersebut, masyarakat berpendapatan tidak tetap maupun para pekerja informal tidak perlu menyertakan slip gaji sebagai syarat untuk memiliki hunian. Selain itu, skema tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dengan cara menyewa unit hunian dengan pembayaran bulanan yang nantinya akan dikonversi menjadi kepemilikan rumah di akhir masa sewa. Penghuni dapat terus menyewa huniannya tersebut hingga akumulasi biaya sewa mencapai total harga hunian atau menyewa dengan kontrak waktu tertentu dan kemudian melunasi sisa harga hunian yang belum tertutupi dari biaya sewa. ====[5] (agt/dhf) References^ Perumahan (www.cnnindonesia.com)^ Maruarar Sirait (www.cnnindonesia.com)^ rent to own (www.cnnindonesia.com)^ Antara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia -PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengklarifikasi terkait kebocoran pipa distribusi minyak yang terjadi di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pada Sabtu, (23/8/2025). Insiden yang berlokasi sekitar 20 kilometer dari pabrik pengolahan tersebut diduga disebabkan oleh pergerakan tanah yang merusak jalur pipa. Perseroan menegaskan telah mengambil langkah cepat sejak menerima laporan awal, termasuk membentuk Tim Tanggap Darurat (Emergency Response Group). Selain itu, upaya penghentian sementara kebocoran dilakukan dengan menutup valve serta mengidentifikasi dan mengisolasi sumber kebocoran. Untuk mencegah meluasnya dampak, PT Vale memasang penghalang berupa oil boom dan oil trap di sekitar lokasi. Perusahaan juga melakukan pengujian kualitas air dan tanah, serta mendirikan posko informasi dan bantuan di Kantor Kecamatan Towuti. "Melakukan koordinasi erat dengan pemangku kepentingan terkait (diantaranya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lingkungan Hidup, aparat kepolisian, untuk memastikan penanggulangan dilakukan secara terpadu dan transparan," sebagaimana disebut dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa, (26/8/2025). Dalam penanganan darurat, PT Vale turut memberikan dukungan logistik dan layanan kesehatan bagi warga terdampak. Perseroan juga melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pemulihan guna menjaga solidaritas sekaligus kebermanfaatan ekonomi lokal. Lebih lanjut, Vale menyatakan komitmen penuh untuk pemulihan menyeluruh terhadap lingkungan yang terdampak. Upaya itu mencakup rehabilitasi ekosistem, pemberian dukungan sosial-ekonomi, serta evaluasi dan penguatan sistem keamanan pipa agar kejadian serupa tidak terulang. Terkait dampak terhadap operasional, Perseroan menegaskan bahwa kejadian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan maupun kinerja keuangan. Seluruh aktivitas operasional tetap berjalan normal dengan langkah-langkah mitigasi yang sudah ditempuh. Mengenai potensi gugatan hukum, Perseroan masih melakukan pengkajian lebih lanjut. Namun, Vale menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab penuh dalam pemulihan lingkungan dan sosial sehingga risiko gugatan dapat diminimalkan. Vale juga menjelaskan alasan keterlambatan dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik. Menurut Perseroan, langkah itu dilakukan agar informasi yang diumumkan telah melalui verifikasi data, penilaian dampak, dan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga akurat dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Hingga saat ini, Vale menegaskan tidak ada kejadian material lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham. Perusahaan berkomitmen menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pemulihan dan penanganan insiden. Sebelumnya diberitakan, Kepala Dusun Molindoe Yusperlin melaporkan kerusakan pipa terjadi di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, pada Sabtu (23/8/2025) sekitar pukul 07.30 WITA. Dampak dari kerusakan itu meluas hingga ke area persawahan dan aliran sungai. "Berdampak kurang lebih 38 hektare sawah aktif dan bisa berdampak dengan berapa hektare lahan kebun," ujar Kepala Dusun Molindoe, Yusperlin, dikutip dari detikSulsel, Senin (25/8/0225). Menurut Yusperlin, wilayahnya sudah tiga kali terkena dampak kebocoran pipa minyak milik PT Vale. Ia menyebutkan, kebocoran tersebut diduga disebabkan kondisi pipa yang sudah menua. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Kunjungi Reklamasi Tambang Vale, Raja Juli 'Ngide' Bikin Aturan Baru [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kunjungi Reklamasi Tambang Vale, Raja Juli 'Ngide' Bikin Aturan Baru (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo[1] mengaku sudah beberapa kali menegur Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait[2] alias Ara. "Saya mau katakan bahwa Pak Ara Sirait ini luar biasa. Saya tegur berapa kali, diterima dengan baik, antara lain karena saya 17 tahun lebih tua," ucapnya dalam Hari Perumahan Nasional di Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Senin (25/8), dikutip dari detikproperti. Hashim tak merinci pasti apa saja teguran yang dilayangkan kepada Ara. Ia hanya menekankan perhatiannya kepada kementerian yang dipimpin Maruarar Sirait tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengklaim menjadi orang yang mengusulkan langsung pembentukan Kementerian PKP kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sektor perumahan bisa menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Adik Prabowo itu turut mencontohkan bagaimana Korea Selatan, Jepang, China, Singapura, sampai Hong Kong bisa menjadi negara maju karena ditopang sektor perumahan. "Saya usulkan kepada Pak Prabowo agar Kementerian Perumahan dihidupkan kembali," ucapnya. "Pak Prabowo, pemerintah kita semua berharap bahwa perumahan akan menjadi driver of growth," tegas Hashim. Hashim mencatat China merasakan pertumbuhan ekonomi 10 persen berkat sektor perumahan. Sektor itu menyumbang 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) Negeri Tirai Bambu. Sementara itu, Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih kepada Hashim atas inovasi dan dukungan dalam sektor perumahan. Politikus Partai Gerindra itu mengklaim Hashim sudah membantunya dalam menjalankan tugas sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. ====[3] (skt/pta) References^ Hashim Djojohadikusumo (www.cnnindonesia.com)^ Maruarar Sirait (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber