Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

bot

Moderators
  • Jumlah Konten

    130.090
  • Bergabung

  • Kunjungan terakhir

    Never

Everything posted by bot

  1. Jakarta, CNBC Indonesia — PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) buka suara mengenai transaksi jumbo di pasar negosiasi pada Jumat (19/9/2025). Berdasarkan data pasar, transaksi yang terjadi di pasar negosiasi tersebut mencapai nilai Rp 32,4 triliun. Sinarmas Sekuritas menjadi fasilitator penjualan 298,9 juta saham dengan rata-rata harga Rp 108.000. Broker asing dengan kode sekuritas YU, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia menjadi pihak perantara pembeli. Manajemen DSSA mengatakan transaksi tersebut bukan dilakukan oleh pemegang saham utama atau bagian dari penjualan saham treasuri perusahaan. Perusahaan menyatakan tidak memiliki informasi mengenai pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pun transaksi tersebut tidak terkait dengan pembelian kembali saham atau buyback. "Saham buyback yang tersisa masih tercatat sebagai saham treasuri dan belum dialihkan kepada pihak mana pun," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (23/9/2025). Sementara itu, per 31 Agustus 2025, Franky Oesman Widjaja tercatat sebagai pengendali DSSA melalui PT Sinar Mas Tunggal. Perusahaan menggenggam 4.615.523.200 saham atau setara 59,9%. Lalu masyarakat mendekap 1.573.761.730 saham (20,4%). Perusahaan juga memiliki saham treasury sebesar 1.516.238.270 lembar (19,7%). Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,53% ke level 8.051,12 pada perdagangan hari ini, Jumat (19/9/2025). Nilai transaksi ditutup mencapai Rp 69,48 triliun. Sebanyak 48,84 juta saham berpindah tangan dalam 1,87 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun terkerek menjadi Rp 14.632 triliun. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Lagi-Lagi Saham Ini Bikin IHSG di Atas Angin [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Lagi-Lagi Saham Ini Bikin IHSG di Atas Angin (www.cnbcindonesia.com)Sumber
  2. Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN[1]) Dadan Hindayana menolak ciut dengan ancaman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[2] yang akan mengambil anggaran makan bergizi gratis[3] (MBG) jika tidak terserap sepenuhnya pada 2025. "Saya gak khawatir terkait dengan itu (ancaman Menkeu Purbaya). Karena penyerapan kita insyaallah akan selesai, apalagi Rp71 triliun pasti terserap (di 2025)," tegasnya selepas Konferensi Pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9). Bahkan, Dadan memamerkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp100 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis tahun ini. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dadan menyebut BGN sejatinya hanya butuh tambahan sekitar Rp50 triliun di 2025. Sementara, Rp50 triliun sisanya sudah direlakan untuk program-program lain di luar MBG. "Pak Presiden (Prabowo) sudah membuat stand by Rp100 triliun (anggaran tambahan MBG). Saya sudah sampaikan jauh hari ke pak presiden, kita tidak akan bisa menggunakan anggaran tambahan Rp100 triliun. Jadi, yang Rp50 triliun silakan digunakan untuk kepentingan lain. Kami sudah sampaikan itu dan pak presiden cukup kaget, 'Jadi, saya masih punya Rp50 triliun?'. 'Silakan pak untuk kegiatan lain'," cerita Dadan. "Sekarang (realisasi penyerapan anggaran MBG) sudah hampir Rp17 triliun. Jadi, kami tidak risau yang gitu-gitu (ancaman Menkeu Purbaya) karena kami tahu apa yang harus kami lakukan," tambahnya. Ia kemudian menyinggung soal anggaran BGN yang masih mendapatkan tanda bintang alias diblokir Kementerian Keuangan. Dadan menyebut ada sekitar Rp9,1 triliun anggaran badan tersebut yang belum bisa dipakai. Purbaya yang baru menjabat pada Senin (8/9) memang menaruh perhatian khusus terhadap kecepatan belanja pemerintah. Ia menegaskan bakal memelototi serapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang lelet. Salah satu yang diadukan banyak pihak ke Purbaya adalah penyerapan anggaran MBG oleh Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, sang Bendahara Negara memberikan ultimatum khusus kepada Badan Gizi Nasional. "Kalau di akhir Oktober (2025) kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya (anggaran MBG) hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, untuk mengurangi defisit atau mengurangi utang. Pada dasarnya, gak ada uang nganggur yang di-earmark sampai akhir tahun," tegas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9). "Kalau dia (Badan Gizi Nasional) bisa lebih cepat (menyerap anggaran MBG), ditambah lagi uangnya, tapi hitungan kita enggak mungkin kelihatannya (menyerap 100 persen anggaran Rp71 triliun). Makanya, kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa," sambungnya. Bahkan, Purbaya mengklaim dirinya sudah mengantongi lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan anggaran MBG yang tak terserap di tahun ini. ====[4] (skt/sfr) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ makan bergizi gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  3. Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan[1] (Kemenkeu[2]) sudah menarik utang[3] baru Rp463,7 triliun per 31 Agustus 2025. Penarikan utang baru ini mencapai 59,8 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun. Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah juga sudah merealisasikan pembiayaan nonutang APBN 2025 sebesar Rp38 triliun atau 23,8 persen dari target Rp159,7 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan perkembangan itu, realisasi pembiayaan anggaran APBN 2025 sudah mencapai Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp612,2 triliun. "Dari segi pembiayaan (anggaran) realisasi sampai 31 Agustus Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target APBN," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9). Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan progres APBN 2025. APBN sudah defisit Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB per Agustus 2025. "Ini realisasi APBN sampai 31 Agustus 2025. Pendapatan negara Rp1.638,7 triliun. Itu 57 persen terhadap outlooknya," ungkapnya. Defisit ini terjadi imbas pendapatan yang baru mencapai Rp1.638,7 triliun. Uang yang masuk ke kas negara itu menyentuh 57,2 persen dari target di APBN 2025. Pendapatan negara dikantongi dari penerimaan pajak sebesar Rp1.135 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp194,9 triliun. Di lain sisi, ada pemasukan dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp306,8 triliun per 31 Agustus 2025. Sementara itu, Pemerintah Indonesia membelanjakan uang lebih besar senilai Rp1.960,3 triliun. Jumlah tersebut setara 55,6 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Ia merinci belanja negara dialokasikan untuk pemerintah pusat senilai Rp1.388,8 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp571,5 triliun. ====[4] (fby/agt) References^ Kementerian Keuangan (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ utang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  4. Foto: Ketua DK LPS Periode 2025-2030 Anggito Abimanyu. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto) Jakarta, CNBC Indonesia - Hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR menetapkan Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Anggito yang saat ini masih menduduki kursi Wakil Menteri Keuangan akan menggantikan Purbaya Yudha Sadewa memimpin LPS dalam lima tahun ke depan. Adapun, nama Anggito muncul dalam menit-menit terakhir jelang fit and proper test. "Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah untuk mufakat dan menetapkan Anggota Dewan Komisioner (DK) LPS periode 2025-2030 adalah sebagai berikut: Anggito Abimanyu Ketua DK LPS," tulis keterangan resmi Komisi XI DPR, Senin (22/9) malam. Anggito membawa enam program utama, yaitu meningkatkan kompetensi manajemen aset, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan cakupan sosial media, menurunkan beban sumber daya manusia per dana kelolaan, meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan digitalisasi proses bisnis. Berikut ini profil Anggito Abimanyu: Anggito Abimanyu lahir di Bogor pada tanggal 19 Februari 1963. Anggito meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE.) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Kemudian, dia mendapatkan gelar Master of Science (MSc.) dan gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Pennsylvania, Philadelphia USA pada tahun 1993. Anggito Abimanyu adalah pengajar pada Universitas Gadjah Mada dan pada tahun 2022 menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Tercatat, anggito pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada tahun 2006 hingga 2009. Pada tahun 2012-2014, dikutip dari situs Kemenkeu, Anggito diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu, pada tahun 2015-2017, dia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada tanggal 21 Oktober 2024, Anggito Abimanyu resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Sebagai Wakil Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masa jabatan 2024 - 2029. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] Next Article Kode Keras Purbaya! Wamenkeu Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kode Keras Purbaya! Wamenkeu Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS (www.cnbcindonesia.com)Sumber
  5. Foto: Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam konferensi pers bersama terkait deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha di Kementrian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/6/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Jakarta, CNBC Indonesia — Komis XI DPR menetapkan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dia dipilih setelah melaksanakan fit and proper test, Senin (22/9/2025) malam. Anggito mengalahkan calon lainnya, yakni Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji serta Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar. Dalam paparan kepada Komisi XI, Anggito menyampaikan mengenai tantangan industri keuangan dan bagaimana LPS berperan dalam menjaga stabilitasasi sektor keuangan dan perekonomian. "Tantangan masih cukup besar dari sisi kemampuan perbankan memperoleh laba, intermediasi perbankan, maupun usaha-usaha lain," katanya. Anggito membawa enam program utama, yaitu meningkatkan kompetensi manajemen aset, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan cakupan sosial media, menurunkan beban sumber daya manusia per dana kelolaan, meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan digitalisasi proses bisnis. Adapun Anggito saat ini merupakan Wakil Menteri Keuangan. Sebelumnya dia tercatat sebagai Chief Economist CNBC Indonesia. Sebagai informasi, Anggito aktif sebagai dosen di Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Bidang keahliannya adalah energi, ekonomi, keuangan publik dan ekonomi Islam. Pria kelahiran 19 Februari 1963 ini lulus dari Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM pada 1985. Dia melanjutkan pendidikan master di University of Pennsylvania, Philadelphia, USA pada 1994. Di kampus yang sama di Pennsylvania, Anggito kembali mendapatkan gelar S-3. Meski lebih dikenal di dunia akademisi, Anggito juga kerap memegang jabatan publik. Di era Presiden Gus Dur, dia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Anggito pernah menjabat Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan hingga 2010. Di tahun yang sama, Anggito juga sempat ditunjuk menjadi Wamenkeu namun batal. Kariernya tak berhenti di sana, pria kelahiran Bogor ini kemudian menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari 2012-2014. Selanjutnya, Anggito juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji' (BPKH) pada 2017. Pada 2022, dia kembali ke kampus yang membesarkannya, yaitu UGM, sekaligus dipercaya menjadi Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Tak hanya piawai soal ekonomi, Anggito ternyata mahir memainkan saxophone. Dia juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) pada 2010-2014. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Lindungi Industri & Pasar, Ajaib Tempuh Jalur Hukum [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Lindungi Industri & Pasar, Ajaib Tempuh Jalur Hukum (www.cnbcindonesia.com)Sumber
  6. Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) mencatat realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis[2] (MBG) baru tersalur sebesar Rp13 triliun sejak Januari sampai 8 September 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 22,7 juta orang. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi anggaran tersebut baru mencapai 18,3 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun sepanjang tahun ini untuk program tersebut. "Makan Bergizi Gratis ini, sampai dengan 8 September kemarin telah melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG ( Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2025, Senin (22/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Untuk sebaran penerima MBG, di Sumatera mencapai 4,86 juta penerima, di Jawa tercatat sebanyak 13,26 juta penerima dan di Kalimantan sebanyak 1,03 juta penerima. Selanjutnya, di Sulawesi tercatat sudah sebanyak 1,7 juta anak yang menerima MBG dan di Maluku-Papua sebanyak 520 ribu penerima, serta di Bali-Nusa Tenggara sudah sebanyak 1,34 juta menerima program ini. Dengan penyaluran ini, ternyata masih ada Rp58 triliun yang harus dikejar penyalurannya dalam sisa tiga bulan tahun anggaran berjalan. Namun, apakah layak dan realistis untuk dikebut di tengah banyaknya masalah implementasi, seperti kasus keracunan massal hingga tudingan inefisiensi dan potensi korupsi? Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG memang tidak realistis sejak awal. Terlebih, risikonya tinggi sekali dengan berbagai kasus yang telah terjadi sejak awal tahun. "Dengan menghabiskan Rp7 triliun saja, banyak yang keracunan dan akuntabilitasnya sangat rendah sekali. Tidak ada yang tahu bagaimana proses tendernya, siapa saja mitranya, dan mengapa banyak politisi justru memiliki dapur mitra. Ini berpotensi rawan penyimpangan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com. Ronny menilai bahwa dari sisi kelembagaan, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana MBG lahir dalam kondisi tidak siap. Belum memiliki pengalaman, menurut Ronny, BGN sudah diberikan tanggung jawab menangani anggaran puluhan triliun sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan risiko besar di masa depan. "Secara institusional, BGN dimulai dari nol. Lalu tiba-tiba diberi anggaran puluhan triliun, apalagi tahun depan ratusan triliun. Akhirnya berpotensi mandek di satu sisi dan rawan penyimpangan di sisi lain, termasuk penyimpangan secara politis, karena tender pengadaan hanya bisa dimenangkan pihak yang dekat dengan kekuasaan, dari pusat sampai daerah," katanya. Oleh sebab itu, Ronny menilai bahwa program ini perlu dievaluasi. Pasalnya, ia melihat banyak alternatif program lain sebenarnya lebih efektif, cepat dan lebih membantu masyarakat. "Selama ini bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan beras jauh lebih cepat dan membantu masyarakat. Subsidi langsung kantin sekolah juga bisa. Kalau MBG, dari hulu sampai hilir di-handle mitra, sangat tidak praktis dan sulit dikontrol publik, sehingga wajar kalau sering terjadi keracunan," terangnya. Apalagi, saat ini banyak kasus keracunan MBG diberbagai daerah, sehingga ia menilai memberikan bantuan melalui alternatif lain sudah menjadi keharusan. eee"Tujuannya kan memastikan gizi anak agar tidak terkena stunting, jadi masih banyak alternatif lainnya. Tidak mesti berbentuk makanan jadi yang sudah dibuatkan porsi-porsi seperti itu," tegasnya. Bersambung ke halaman berikutnya... Evaluasi Menyeluruh dan Opsi Realokasi Ronny berpendapat bahwa dana MBG tidak boleh menganggur. Pasalnya, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung pemerintah yang bisa diberikan dengan sisa anggaran Rp58 triliun tersebut. "Sayang sekali punya anggaran Rp71 triliun tahun ini, tapi sampai September baru terealisasi Rp13 triliun. Padahal itu hak rakyat. Kalau memang ingin tetap dijalankan, bisa saja diberikan ke daerah, biar ada kerjaan di daerah. Tinggal ditingkatkan pengawasannya, dan kalau ada penyimpangan, langsung seret ke pengadilan," kata Ronny. Senada, Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas program ini. Bila memungkinkan dihentikan sementara mengingat anggarannya tidak sedikit dan bisa lebih berguna untuk program lain. "Menurut kami, dengan mempertimbangkan banyaknya evaluasi yang muncul, sebaiknya pemerintah untuk sementara waktu menghentikan penyaluran MBG. Langkah ini diperlukan setidaknya sampai adanya kebijakan baru atau perbaikan signifikan terhadap pelaksanaan program," jelas Rendy. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperjelas tujuan utama MBG. Bila hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak, maka bisa digunakan program lainnya. "Apakah orientasinya murni untuk gizi, atau juga untuk stimulus ekonomi. Dengan begitu, manfaatnya bisa terlihat jelas dan sesuai dengan skala prioritas APBN, terutama untuk tahun mendatang," katanya. Dengan sisa anggaran yang masih besar, muncul wacana realokasi. Rendy menyebut anggaran MBG bisa dialihkan ke program yang terbukti memberikan dampak cepat. Misalnya, program bantuan sosial yang selama ini langsung diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelas bawah. [Gambas:Infografis CNN][3] "Kalau orientasinya untuk stimulus perekonomian, lebih tepat dialihkan ke program bantuan sosial tunai atau subsidi/diskon yang langsung menyentuh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Misalnya diskon tarif listrik. Dampaknya lebih terasa, lebih cepat, dan akuntabilitasnya lebih terukur," paparnya. MBG sejak awal memang digadang-gadang sebagai program unggulan untuk mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, realisasi anggaran yang seret, problem kelembagaan, hingga maraknya kasus keracunan justru memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi pelaksanaan program ini. Rendy menilai serapan anggaran dalam waktu singkat justru berpotensi menambah masalah. Karena itu, evaluasi total, realokasi anggaran, dan penajaman tujuan program menjadi langkah krusial sebelum MBG benar-benar bisa menjadi solusi, bukan sekadar proyek politis dengan risiko sosial tinggi. "Kami menilai program MBG memang perlu dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya pada tahun ini tetapi juga untuk tahun depan. Hal ini penting mengingat besarnya ruang fiskal yang terserap oleh program tersebut," pungkas Rendy. ====[4] Evaluasi Menyeluruh dan Opsi Realokasi --[5] References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Infografis CNN] (cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ -- (www.cnnindonesia.com)Sumber
  7. Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing mengakumulasi sejumlah saham pada perdagangan awal pekan ini, Senin (22/9/2025). Asing mencatat net buy Rp 491,7 miliar. Emiten terafiliasi Salim (AMMN) menjadi saham yang paling banyak dibeli asing dengan net buy Rp 523 miliar. Kendati demikian, AMMN terkoreksi 8,1% ke level 7.050. Kemudian emiten Prajogo Pangestu (CDIA) menjadi saham dengan akumulasi asing terbesar kedua, yakni Rp 166,2 miliar. Hal ini seiring dengan saham CDIA yang melesat 15,16% ke level 1.785. Kemudian Bumi Resources (BUMI) dan Barito (BRPT) membukukan net buy masing-masing Rp 119,6 miliar dan Rp 98,4 miliar. Selengkapnya berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan kemarin: 1. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN): Rp 523 miliar 2. PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA): Rp 166,2 miliar 3. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Tbk: Rp 119,6 miliar 4. PT Barito Pacific Tbk (BRPT): Rp 98,4 miliar 5. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM): Rp 95,9 miliar 6. PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI): Rp 81,2 miliar 7. PT Dharma Henwa Tbk (DEWA): Rp 77,3 miliar 8. PT Petrosea Tbk (PTRO): Rp 49,6 miliar 9. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Rp 37,8 miliar 10. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN): Rp 35 miliar Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 11,08 poin atau terkoreksi tipis 0,14% ke level 8.040,04 pada perdagangan Senin (22/9/2025). Sebanyak 371 saham naik, 297 turun, dan 132 tidak tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 23,02 triliun. Sebanyak 37,22 miliar saham berpindah tangan dalam 2,25 juta kali transaksi. Sektor barang baku dan finansial tercatat merosot paling dalam, dengan mayoritas sektor perdagangan berada di zona hijau. Adapun penguatan terbesar dicatatkan oleh sektor konsumer primer dan properti. Saham emiten kapitalisasi besar tercatat menjadi pemberat utama kinerja IHSG. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Ada Saham yang Terciduk Diborong Asing [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Ada Saham yang Terciduk Diborong Asing (www.cnbcindonesia.com)Sumber
  8. Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan[1] (Kemnaker) membocorkan tahap pendaftaran magang[2] bagi fresh graduate D3 dan S1 yang nantinya berhak atas gaji setara upah minimum provinsi (UMP[3]). Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Agung Nur Rohmad mengatakan tahap pertama adalah pendaftaran akun di SIAPkerja. Platform milik Kemnaker itu berfungsi untuk melakukan link and match antara calon pemagang dengan perusahaan. "Semua yang mau ikut, masuk dulu akun SIAPkerja," ucap Agung saat ditemui CNNIndonesia.com usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Akan tetapi, pengumuman resmi di SIAPkerja baru akan muncul setelah aturan teknisnya rampung. Kemnaker mengklaim tengah memfinalisasi aturan berbentuk peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker). Agung menyebut aturan tersebut diperkirakan rampung pekan ini. Jika sudah selesai, proses pendaftaran magang bakal diumumkan dan dibuka sekitar awal Oktober 2025. "Perusahaan juga sama, butuh apa. Nanti perusahaan apply juga ke SIAPkerja, jadi ada interaksi di situ. Misalnya, perusahaan butuh jabatan ini, nanti orang yang mau ikut magang lamar di jabatan yang sesuai dengan prodinya (program studi)," jelas sang dirjen. Dirjen Binalavotas Agung Nur Rohmad mengatakan perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam program itu juga harus membuat perencanaan. Hal ini terkait dengan posisi dan berapa orang yang dibutuhkan perusahaan. Infografis Daftar 8 Program Prabowo Terbangkan Ekonomi. (Basith Subastian/CNNIndonesia). Nantinya, para pemagang juga harus melalui proses wawancara dengan perusahaan. "Nanti kan prosesnya wawancara. Jadi, terakhir itu nanti sebelum saya (Kemnaker) menyetujui bahwa perusahaan ini mendapat 20 (orang), mendapat 10 orang, itu kan nanti dia merencanakan dulu. Misalnya, di engineering dia butuh 2 (orang), di manajemen butuh 2 (orang), nanti kan terakhir itu diwawancara," tutur Agung. "Ini regulasinya mudah-mudahan minggu ini selesai. Nanti langsung di-publish di SIAPkerja. Insyaallah (pendaftaran dimulai awal Oktober 2025)," sambung anak buah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli itu. Magang untuk 20 ribu fresh graduate merupakan salah satu paket ekonomi '8+4+5' yang diumumkan pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/9) lalu. Program ini berlangsung selama 6 bulan, berlaku untuk fresh graduate D3 dan S1 yang masih menganggur maksimal 1 tahun setelah lulus. ====[4] (skt/agt) References^ Kementerian Ketenagakerjaan (www.cnnindonesia.com)^ magang (www.cnnindonesia.com)^ UMP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  9. Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks S&P 500 mencapai rekor baru pada perdagangan Senin atau Selasa dini hari waktu Indonesia. Rekor ditopang oleh kenaikan saham Nvidia, setelah pengumuman kemitraan dengan OpenAI memicu optimisme investor tentang masa depan kecerdasan buatan. Indeks S&P naik 0,44% ke level 6.693,75, sementara Nasdaq Composite melonjak 0,70% menjadi 22.788,98. Dow Jones Industrial Average menguat 66,27 poin, atau 0,14%, ke 46.381,54. Bersama dengan S&P 500, Nasdaq, dan Dow semuanya menyentuh rekor tertinggi intraday sepanjang masa selama sesi perdagangan dan juga ditutup di level rekor. Meskipun saham sempat dibuka lebih rendah, pasar akhirnya berbalik naik berkat dorongan dari Nvidia dan saham lain. Saham perusahaan chip AI itu naik 3,9% setelah mengumumkan akan menginvestasikan US$ 100 miliar di OpenAI untuk pembangunan pusat data. Kesepakatan baru ini bisa menandakan bahwa perdagangan saham AI akan terus mendorong pertumbuhan EPS dan harga saham hingga 2026 dan seterusnya. Saham terkait AI lainnya, Oracle, juga ikut melonjak pada hari Senin setelah raksasa perangkat lunak itu mengumumkan promosi Clay Magouyrk dan Mike Sicilia sebagai co-CEO, sementara Safra Catz mundur dari jabatan CEO untuk menjadi wakil ketua eksekutif dewan perusahaan. Saham Oracle naik 6% pada Senin, menambah reli besar 45% bulan ini. Saham Apple juga menguat 4% berkat antusiasme terhadap penjualan iPhone terbaru. Namun, risiko meningkatnya potensi shutdown pemerintah AS menahan laju kenaikan pasar. Pekan lalu, Senat menolak usulan dari Partai Republik maupun Demokrat untuk setidaknya mendanai sementara pemerintah federal. Pemimpin Demokrat Senat, Chuck Schumer, kemudian mendesak Presiden Donald Trump untuk bertemu dengan Demokrat guna mencapai kesepakatan. Batas waktu Kongres untuk mendanai pemerintah adalah 30 September. Pasar baru saja menutup pekan yang solid, dengan tiga indeks utama mencetak rekor tertinggi sepanjang masa dan indeks saham berkapitalisasi kecil Russell 2000 mencatat penutupan rekor pertamanya sejak November 2021, setelah The Federal Reserve memangkas suku bunga untuk pertama kalinya sejak Desember lalu. Para trader saat ini memperkirakan akan ada dua kali lagi pemangkasan suku bunga masing-masing 25 bps sebelum akhir tahun. "Selama tidak terjadi sesuatu yang benar-benar buruk dalam tiga bulan ke depan, pada dasarnya pasar sedang memberi sinyal bahwa mereka ingin bergerak lebih tinggi dan akan mencapainya pada akhir tahun," kata Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA Research, dikutip dari CNBC International, Selasa (23/9/2025). Minggu ini, yang menurut data Citadel Securities secara historis merupakan periode terlemah bagi S&P 500, akan dirilis data terbaru ukuran inflasi favorit The Fed, yaitu indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE). Para ekonom memperkirakan inflasi tetap cukup terkendali sehingga The Fed dapat mempertahankan sikap kebijakan moneter saat ini. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Diskusi Dagang AS-China Telah Dimulai, Wall Street Dibuka Beragam [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Diskusi Dagang AS-China Telah Dimulai, Wall Street Dibuka Beragam (www.cnbcindonesia.com)Sumber
  10. Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (23/9). Founder WH-Project William Hartanto memperkirakan indeks saham masih berpeluang menguat setelah tekanan dari sentimen FTSE mereda. Saat ini, pasar menunggu apakah indeks mampu menembus level psikologis 8.000. "Beberapa indikator mengarah pada keberhasilan pengujian support 8.000 dan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan, meski pasar masih perlu menunggu konfirmasi," ujar William dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.974 dan resistance 8.100 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ANTM, INCO, ITMG, dan TKIM. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG sempat terkoreksi di tengah perdagangan (intraday) ketika mendekati area 8.100-8.155. Namun, selama masih bertahan di atas level support 7.940, ia menyebut tren penguatannya diperkirakan tetap berlanjut. "IHSG masih berpotensi melanjutkan tren naik dengan target di kisaran 8.155 berdasarkan proyeksi Fibonacci," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.940, 7.821, dan 7.742, dan resistance 8.102, 8.155, dan 8.246 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AMRT, ANTM, ASII, BBNI, dan BBTN. IHSG ditutup di level 8.040 pada Senin (22/9) sore. Indeks saham melemah 11 poin atau turun 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp23,08 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 39,84 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 371 saham menguat, 297 terkoreksi, dan 132 stagnan. ====[3] (del/sfr) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  11. Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI DPR[1] menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu[2] menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Hal itu ditetapkan setelah uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan terhadap lima nama. "Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah untuk mufakat dan menetapkan Anggota Dewan Komisioner (DK) LPS periode 2025-2030 adalah sebagai berikut: Anggito Abimanyu Ketua DK LPS," tulis keterangan resmi Komisi XI DPR, Senin (22/9) malam. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain kursi Ketua Dewan Komisioner LPS, dalam hal ini juga ditetapkan Wakil Ketua adalah Farid Azhar Nasution. Farid tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2020-2021, serta menduduki jabatan serupa di IFG Life pada 2021-2022. Selain itu, nama-nama yang terpilih menjadi Anggota DK LPS periode 2025-2030 akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI, yang rencananya akan berlangsung pada Selasa (23/9). Berikut daftar nama Anggota DK LPS periode 2025-2030: - Ketua: Anggito Abimanyu - Wakil Ketua: Farid Azhar Nasution - Anggota DK LPS bidang program penjaminan dan resolusi bank: Doddy Zulverdi - Anggota DK LPS bidang program penjaminan polis asuransi: Ferdinan Dwikoraja Purba. Baca berita lengkapnya di sini[3]. (kid) ==== [4] References^ Komisi XI DPR (www.cnnindonesia.com)^ Anggito Abimanyu (www.cnnindonesia.com)^ di sini (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  12. Foto: Komisi XI DPR menggelar fit and proper test terhadap lima calon ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin (22/9/2025) malam. (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto Serin) Jakarta, CNBC Indonesia — Komisi XI DPR memilih Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030. Anggito dipilih sebagai pengganti Purbaya Yudhi Sadewa setelah melaksanakan fit and proper test, Senin (22/9/2025) malam. Dalam paparan kepada Komisi XI, Anggito menyampaikan mengenai tantangan industri keuangan dan bagaimana LPS berperan dalam menjaga stabilisasi sektor keuangan dan perekonomian. "Tantangan masih cukup besar dari sisi kemampuan perbankan memperoleh laba, intermediasi perbankan, maupun usaha-usaha lain," katanya. Anggito membawa enam program utama, yaitu meningkatkan kompetensi manajemen aset, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan cakupan sosial media, menurunkan beban sumber daya manusia per dana kelolaan, meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan digitalisasi proses bisnis. Selain itu Komisi XI DPR juga menetapkan Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis. Dengan demikian berikut ketua, wakil ketua, dan anggota dewan komisioner LPS yang pilihan Komisi XI DPR: Ketua Dewan Komisioner LPS: Anggito Abimanyu Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS: Farid Azhar Nasution Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank: Doddy Zulverdi Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis: Ferdinan Dwikoraja Purba Selanjutnya kedua nama tersebut akan disahkan DPR dalam rapat paripurna yang rencananya akan berlangsung besok, Selasa (23/9/2025). "Saya serahkan ke pimpinan saya. Selesaikan administrasi malam ini. Mudah mudahan bisa dibawa ke rapat paripurna besok," kata Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun usai fit and proper test. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Komisi XI DPR Tunda Pengumuman Wakil Ketua LPS, Ini Alasannya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Komisi XI DPR Tunda Pengumuman Wakil Ketua LPS, Ini Alasannya (www.cnbcindonesia.com)Sumber
  13. Foto: Anggito Abimanyu saat mengikuti fit and proper test untuk menjadi ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di Komisi XI DPR, Senin (22/9/2025) malam. (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto Serin) Jakarta CNBC Indonesia — Hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR menetapkan Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Anggito yang saat ini masih menduduki kursi Wakil Menteri Keuangan akan menggantikan Purbaya Yudha Sadewa yang diangkat menjadi Menteri Keuangan. Dalam paparan kepada Komisi XI, Anggito menyampaikan mengenai tantangan industri keuangan dan bagaimana LPS berperan dalam menjaga stabilisasi sektor keuangan dan perekonomian. "Tantangan masih cukup besar dari sisi kemampuan perbankan memperoleh laba, intermediasi perbankan, maupun usaha-usaha lain," katanya. Anggito membawa enam program utama, yaitu meningkatkan kompetensi manajemen aset, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan cakupan sosial media, menurunkan beban sumber daya manusia per dana kelolaan, meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan digitalisasi proses bisnis. Selain itu Komisi XI DPR juga menetapkan Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis. Selanjutnya kedua nama tersebut akan disahkan DPR dalam rapat paripurna yang rencananya akan berlangsung besok, Selasa (23/9/2025). "Saya serahkan ke pimpinan saya. Selesaikan administrasi malam ini. Mudah mudahan bisa dibawa ke rapat paripurna besok," kata Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun usai fit and proper test. Sebagai informasi sebanyak lima orang mengikuti fit and proper test calon dewan komisioner LPS pada malam ini, yaitu anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Komisaris Independen di PT Asuransi Jasa Tania Tbk Ferdinan Dwikoraja Purba, dan Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman. Adapun saat ini belum ada ketua dewan komisioner LPS secara definitif sejak ditinggalkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025. Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS memutuskan untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank sebagai Pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner LPS, terhitung efektif sejak tanggal 9 September 2025. Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto menyampaikan Rapat Dewan Komisioner LPS memutuskan penunjukkan Plt Ketua Dewan Komisioner ini dengan merujuk ketentuan di UU no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan UU no 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selain itu juga mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) LPS yang mengatur tentang tata tertib, pelaksana tugas dan pengganti sementara Dewan Komisioner untuk memastikan kelancaran operasional LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang. Plt Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono mengatakan, harapannya proses pengganti pimpinan LPS dapat berjalan lancar sehingga dapat meningkatkan konerja LPS sebagai lembaga pemjamin simpanan nasabah perbankan. "Intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah," ujarnya saat ditemui di kantor LPS Jakarta, Senin (22/9/2025). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Survei LPS Terbaru: Warga Makin Rajin Nabung Pasca Idul Fitri [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Survei LPS Terbaru: Warga Makin Rajin Nabung Pasca Idul Fitri (www.cnbcindonesia.com)Sumber
  14. Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI[1]) bakal mengucurkan uang negara[2] sebesar Rp10 triliun untuk pembiayaan sektor riil, termasuk UMKM dan sektor halal[3]. BSI yakin penempatan dana pemerintah di bank umum yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini memperkuat Financing to Deposit Ratio (FDR) perseroan, sehingga dapat meningkatkan pembiayaan ke sektor riil. Manajemen BSI mengatakan dana Rp10 triliun itu akan disalurkan di antaranya kepada value chain, ekosistem islami, ekosistem halal, termasuk UMKM di bidang fesyen, industri makanan, wisata halal dan lainnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saat ini BSI juga melakukan pendampingan usaha dan penguatan kapabilitas UMKM melalui BSI UMKM Center. Namun demikian, dalam menjalankan amanah dari pemerintah, perseroan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, Good Corporate Governance (GCG) dan juga prudent agar pembiayaan tumbuh sehat dan sustain," kata Sekretaris Perusahaan BSI Wisnu Sunandar dalam keterangan resmi, Senin (22/9). Wisnu menambahkan saat ini BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang mendukung program pemerintah seperti bulion bank, Koperasi Desa Merah Putih, KPR bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Dengan adanya dana tersebut, harapannya dapat menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. BSI juga mengapresiasi penurunan BI Rate ke 4,75 persen karena akan mendorong penurunan biaya dana jauh lebih rendah. Hal ini memberikan pengaruh positif terhadap penurunan cost of fund akan memberikan dampak terhadap margin pembiayaan yang lebih kompetitif. "Penetapan margin sebesar 80,476 persen dari BI 7-Days Reverse Repo-Rate, dapat mendorong penurunan imbal hasil dana kelembagaan pemerintah dan instansi lainnya di bank, sehingga ke depan bank dapat lebih kompetitif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil," ujarnya. ====[4] (pta/sfr) References^ BSI (www.cnnindonesia.com)^ uang negara (www.cnnindonesia.com)^ sektor halal (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  15. Jakarta, CNBC Indonesia - Maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) buka suara terkait dengan perekrutan orang asing untuk posisi Direktur Keuangan yang kabarnya berasal dari Singapore Airlines. Kabar tersebut disinggung oleh anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam. Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim merespon, manajemen akan menyerahkan keputusan tersebut kepada pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). "Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang saham ya," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/9). Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VI Mufti Anam meminta konfirmasi dan penjelasan terkait kabar perekrutan orang asing pada posisi Direktur Keuangan Garuda Indonesia. "Kami mendengar akan ada eksekutif dari Singapore Airlines masuk di jajaran Direksi Garuda Indonesia, itu betul tidak pak? Nah kami ingin tanggapan hal itu," ujarnya saat rapat antara Komisi VI dan Garuda Indonesia. Ia meminta agar posisi strategis tersebut diberikan pada anak bangsa. Artinya, Mufti meminta agar dalam perekrutan memprioritaskan orang Indonesia. Sebab, menurutnya SDM Indonesia banyak yang memiliki kualitas bagus. "Saya pikir orang-orang kita bagus-bagus juga, banyak juga orang kita di Qatar pak, banyak orang kita di Singapore Airlines, kenapa nggak kita hire dari mereka," kata Mufti. Sekadar informasi, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia yang digelar beberapa bulan lalu, posisi Direktur Keuangan masih kosong. Saat ini, Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani juga menjalankan peran sebagai Direktur Keuangan yang sebelumnya dijalankan oleh Prasetio. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] Next Article Bos Garuda Buka Suara Soal 15 Pesawat Tak Beroperasi, Ini Katanya [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos Garuda Buka Suara Soal 15 Pesawat Tak Beroperasi, Ini Katanya (www.cnbcindonesia.com)Sumber
  16. Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] bakal mengumpulkan seluruh mitra program makan bergizi gratis[2] (MBG), sepulang dari pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS). Klaim itu disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Ia menyebut sang Kepala Negara memang menaruh perhatian khusus kepada penyelenggaraan MBG. "Dengan adanya beberapa kejadian (kasus MBG), beliau memberikan perhatian terhadap mitra. Jadi, ini termasuk yang berita baru bahwa sepulang dari New York, Pak Presiden (Prabowo) ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional," ungkap Dadan dalam Konferensi Pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pak Presiden (Prabowo) ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program makan bergizi dengan saksama. Memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada, dan tidak membuat hal-hal yang menurut beliau tidak sepatutnya dilakukan," tuturnya. Salah satu yang disorot Prabowo adalah menu makan bergizi gratis. Dadan mengatakan sang Kepala Negara ingin telur yang diberikan benar-benar satu butir utuh untuk setiap penerima. Presiden Prabowo Subianto disebut menginginkan telur dalam menu MBG itu disajikan hanya dalam bentuk ceplok atau satu butir utuh. "Telur itu beliau mengatakan hanya boleh dua (cara) dimasak. Satu diceplok, satu lagi telur bulat. Karena beliau ingin lihat telur itu betul-betul satu per anak," jelasnya. "Jadi, beliau sangat tidak ingin telur itu diorek-orek atau didadar. Karena kalau didadar kan untuk tujuh orang bisa dengan lima telur, untuk sepuluh orang bisa lima telur. Kalau diceplok dan bulat itu sudah pasti kelihatan telurnya. Itu perhatian-perhatian sampai sedetail itu yang diberikan Pak Presiden (Prabowo)," imbuh Dadan. MBG memang menjadi sorotan belakangan ini, salah satunya imbas kasus keracunan di sejumlah daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ada 5.360 anak keracunan MBG per September 2025. Sementara itu, Dadan mengakui bahwa ada sekitar 4.700 porsi MBG yang menimbulkan gangguan kesehatan. Angka rincinya adalah 4.711 porsi makanan dalam 9 bulan pelaksanaan program MBG sejak Januari 2025. "Ada 4.711 kasus yang kami temukan selama 9 bulan (sejak Januari 2025) dan kami sudah membuat porsi makan 1 miliar sampai hari ini," tandasnya. Alih-alih menyetop sementara program MBG, Badan Gizi Nasional memilih membuat tim investigasi. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan tim investigasi akan mulai bekerja pada pekan ini untuk membuktikan dugaan keracunan imbas MBG. ====[3] (skt/sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ makan bergizi gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  17. Foto: Komisi XI DPR menggelar fit and proper test terhadap lima calon ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin (22/9/2025) malam. (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto Serin) Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI sedang menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap lima nama calon Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pengganti Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sudah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan. Plt Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono mengatakan, harapannya proses pengganti pimpinan LPS dapat berjalan lancar sehingga dapat meningkatkan konerja LPS sebagai lembaga pemjamin simpanan nasabah perbankan. "Intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah," ujarnya saat ditemui di kantor LPS Jakarta, Senin (22/9/2025). Didik memaparkan, pimpinan LPS terpilih akan menghadapi berbagai tantangan kedepan, salah satunya rencana penjamin polis asuransi pada tahun 2028 mendatang. "Jadi persiapannya segera dilaksanakan sehingga tadi pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi," ungkapnya. Sebagai informasi, sebanyak lima orang akan mengikuti fit and proper test tersebut pada malam ini, yakni Ferdinan Dwikoraja Purba, Agresius R Kardiman, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, Dwityapoetra Soeyasa Besar, dan Anggito Abimanyu yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. "Iya malam ini," kata Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal kepada CNBC Indonesia, Senin (22/9/2025). Hekal mengatakan, setelah uji kelayakan dan kepatutan dilakukan, selanjutnya para anggota Komisi XI akan memilih satu nama untuk disahkan sebagai Ketua DK LPS baru untuk periode 2025-2030 saat rapat paripurna DPR yang digelar esok hari, Selasa (23/9/2025). "Ya Insha Allah (disahkan di rapat paripurna besok)," tegas Hekal. Adapun saat ini belum ada ketua dewan komisioner LPS secara definitif sejak ditinggalkan oleh Purbaya. Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS memutuskan untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank sebagai Pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner LPS, terhitung efektif sejak tanggal 9 September 2025. Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto menyampaikan Rapat Dewan Komisioner LPS memutuskan penunjukkan Plt Ketua Dewan Komisioner ini dengan merujuk ketentuan di UU no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan UU no 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selain itu juga mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) LPS yang mengatur tentang tata tertib, pelaksana tugas dan pengganti sementara Dewan Komisioner untuk memastikan kelancaran operasional LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang. "Selain itu ada pertimbangan bahwa saat ini Pak Didik Madiyono adalah satu-satunya Anggota Dewan Komisioner yang setiap hari berkantor di LPS sehingga akan memudahkan koordinasi dan operasionalnya," ujarnya dalam pernyataan resmi. (rob/wur) [Gambas:Video CNBC] Next Article Tabungan Warga RI Makin Tebal, Bos LPS Sebut Bisa Tidur Nyenyak [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tabungan Warga RI Makin Tebal, Bos LPS Sebut Bisa Tidur Nyenyak (www.cnbcindonesia.com)Sumber
  18. Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional (BGN[1]) bakal membentuk tim investigasi untuk mengecek menu hingga dapur[2] Program Makan Bergizi Gratis[3]. Tim dibentuk buntut banyaknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan dirinya mendapat tugas khusus dari Kepala BGN Dadan Hindayana untuk melakukan investigasi. Namun, Nanik menyebut kasus keracunan itu masih berstatus dugaan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saya diberikan tugas (dari) Pak Kepala (Kepala BGN Dadan) di bidang investigasi. Ini terkait dengan karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan (keracunan MBG). Saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah adalah keracunan," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9). "Saya akan membentuk tim investigasi untuk hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur," jelas Nanik. Nanik menekankan BGN masih mendengar omongan miring terkait menu makan bergizi gratis. Hal tersebut, menurut Nanik, justru tidak sesuai dengan laporan yang diterima Badan Gizi Nasional. "Karena sering beredar seolah-olah 'makanan (MBG) kok seperti ini'. Padahal, laporan yang kami terima itu tidak demikian," bebernya. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ada 5.360 anak keracunan per September 2025. Kasus keracunan itu terjadi usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Bahkan, JPPI menduga jumlahnya lebih besar. Ini karena ada sekolah, pemerintah daerah (pemda), hingga aparat yang menutupi kabar keracunan MBG tersebut. ====[4] (skt/agt) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ dapur (www.cnnindonesia.com)^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  19. Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan[1] Purbaya Yudhi Sadewa mendukung Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu[2] menjadi ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS[3]) periode 2025-2030. Ia tak mempermasalahkan jika Anggito pindah ke lembaga yang pernah ia pimpin itu. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dukung. Ya sudah pindah ke sana jadi Ketua LPS," katanya usai konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9). Ia mengatakan belum ada rencana pengganti Anggito sebagai wamenkeu jika terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. "Ada penggantinya atau enggak, mungkin enggak. Saya rangkap dulu sementara," katanya. Usai ditinggal Purbaya, saat ini belum ada ketua dewan komisioner LPS secara definitif Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS memutuskan penunjukan Didik Madiyono, anggota dewan komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank sebagai pejabat pelaksana tugas (plt) ketua dewan komisioner LPS. Mengutip detikfinance, Presiden Prabowo Subianto sudah menyerahkan surat ke DPR RI terkait daftar nama calon ketua dewan komisioner LPS periode 2025-2030. Salah satu nama yang masuk adalah Anggito Abimanyu. ====[4] (fby/asa) References^ Menteri Keuangan (www.cnnindonesia.com)^ Anggito Abimanyu (www.cnnindonesia.com)^ LPS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  20. Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) mencatat uang[2] pemerintah daerah (pemda[3]) yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,11 triliun per Agustus 2025. Jumlah ini naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp192,57 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana tersebut mengendap karena transfer ke daerah tetap dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi belanjanya di daerah masih rendah. "Transfer tetap tinggi, belanjanya agak perlambatan sehingga dana Pemda di perbankan terjadi peningkatan," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa periode Agustus 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana mengendap Pemda di perbankan hingga akhir bulan lalu tercatat paling tinggi sejak 2021. Sehingga ia berharap, pemda bisa segera melakukan belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi. "Jadi kita berharap bahwa daerah akan terus mendorong akselerasi belanja agar APBD mampu memberikan stimulus bagi perekonomian di daerah bersama-sama dengan APBN," jelasnya. Pada Agustus 2021, dana pemda di perbankan tercatat Rp178,95 triliun, lalu meningkat di Agustus 2022 menjadi Rp203,42 triliun. Lalu, turun tipis menjadi Rp201,31 triliun di akhir Agustus 2023. Kemudian, pada Agustus 2024 sempat turun ke Rp192,57 triliun, dan di akhir bulan lalu tahun ini meningkat menjadi Rp233,11 triliun. Apabila dilihat dari sebarannya, dana pemda di perbankan paling banyak di wilayah: 1. Jawa yakni Rp84,77 triliun yang berasal dari 119 pemda 2. Kalimantan sebesar Rp51,34 triliun yang berasal dari 61 pemda 3. Sumatera sebesar Rp43,63 triliun yang berasal dari 164 pemda 4. Sulawesi Rp19,27 triliun yang berasal dari 87 pemda 5. Maluku dan Papua sebesar Rp17,34 triliun yang berasal dari 67 pemda 6. Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp16,75 triliun yang berasal dari 44 pemda ====[4] (ldy/dhf) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ uang (www.cnnindonesia.com)^ pemda (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  21. Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten[1]) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) berhasil menggagalkan masuknya barang impor terkontaminasi zat radioaktif Cesium 137 (Cs-137) sebanyak sembilan kontainer ke tanah air. Kesembilan kontainer tersebut tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu. Namun, Radiation Portal Monitor (RPM) yang terpasang di lokasi tersebut menunjukkan adanya kenaikan nilai cacah radiasi di atas ambang yang ditetapkan, sehingga memicu alarm pada lima kontainer dari total sembilan kontainer produk impor. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Berdasarkan dokumen, kontainer impor berisi zinc concentrate powder berasal dari negara Filipina, yang secara alami seharusnya tidak akan memicu alarm di unit RPM," ujar Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Bapeten Ishak melalui keterangan di Jakarta, seperti dikutip Senin (22/9). Ishak menyebutkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan tambahan (secondary inspection) untuk memastikan hasil pembacaan RPM serta mengetahui sumber penyebab kenaikan nilai cacah tersebut. Kemudian, hasil pemeriksaan menemukan fakta bahwa seluruh kontainer yang memicu alarm RPM (sebanyak lima kontainer dari sembilan kontainer) memberikan paparan laju dosis radiasi yang jauh lebih tinggi dari nilai laju dosis latar (hingga 210 kali nilai laju dosis latar). Pemeriksaan lebih lanjut dengan peralatan identifikasi radio nuklida, jelas Ishak, menunjukkan bahwa keseluruhan paparan radiasi tersebut diakibatkan adanya keberadaan nuklida Cs-137 di dalam kontainer. "Untuk memastikan bahwa nuklida Cs-137 terdapat di dalam kontainer atau merupakan kontaminasi di dinding luar kontainer, maka tim Mobile Expert Support Team (MEST) melakukan tes usap yang menunjukkan bahwa dinding luar kontainer bebas kontaminasi, sehingga dapat dipastikan bahwa nuklida Cs-137 berada di dalam kontainer," ujarnya. Ishak mengungkapkan proses pemeriksaan juga dilakukan terhadap empat kontainer yang tidak memicu alarm di unit RPM juga menunjukkan bahwa keempat kontainer memberikan nilai paparan paparan laju dosis radiasi yang melebihi nilai laju dosis latar. Hasil identifikasi radionuklida serta tes usap, lanjut dia, juga menunjukkan keseluruhan paparan radiasi tersebut diakibatkan keberadaan nuklida Cs-137 di dalam kontainer. "Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka Bapeten merekomendasikan untuk mengembalikan seluruh kontainer ke negara asal yaitu Filipina, karena terbukti terdapat kontaminasi nuklida Cs-137 di dalam kontainer tersebut," tegasnya. Karenanya, Ishak menyebutkan pihak Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok dan pihak importir akan segera memproses pengembalian seluruh kontainer terkontaminasi ke negara asal. Sebelumnya kolaborasi antara Bapeten dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu juga berhasil mencegah masuknya produk impor terkontaminasi zat radioaktif Cs-137 ke tanah air pada 11 September 2025, dan telah dilakukan reekspor (pengembalian) terhadap kontainer berisi produk impor terkontaminasi tersebut ke negara asalnya (Filipina). ====[3] (sfr) References^ Bapeten (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  22. Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) akan menanggung setengah beban bunga[1] yang seharusnya dibayarkan pemerintah terhadap pemegang surat berharga negara (SBN[2]). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan berbagi beban bunga atau burden sharing ini dilakukan di program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Untuk program dalam Asta Cita, kita sepakat menanggungnya secara bersama, setengah-setengah," kata Perry dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9), dilansir detik[3]. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Perry mengatakan kebijakan ini bagian dari kebijakan ekspansif BI membeli SBN. Bank sentral menanggung sebagian beban bunga karena menilai tidak wajar bila pemerintah menanggung beban itu sepenuhnya sesuai suku bunga pasar, terutama di program-program kerakyatan. Ia pun mencontohkan hitung-hitungan pembagian beban bunga ini. Misalnya, untuk pembiayaan perumahan rakyat. BI akan menanggung 2,9 persen bunga dari 5,8 persen bunga yang seharusnya dibayarkan pemerintah. "Kami tambah bunga ke pemerintah. Jadi, dari total 6,3 persen, dikurangi 0,5 persen karena pemerintah dapat imbal hasil, tinggal 5,8 persen. Lalu 5,8 persen dibagi dua, jadi 2,9 persen. Nah, BI bayar 2,9 persen sehingga beban pemerintah bersihnya juga 2,9 persen," ujarnya. Perry juga memberi contoh pada pembiayaan Kopdes Merah Putih. Seharusnya, pemerintah menanggung beban bunga mencapai 4,3 persen. "Dibagi dua, berarti BI bayar 2,15 persen. Jadi, biaya yang ditanggung APBN untuk Kopdes hanya 2,15 persen. Ini semua bagian dari program ekonomi kerakyatan yang sudah kami sepakati bersama. Keputusan Presiden-nya juga sudah kami tanda tangani," ucap Perry. Sebelumnya, BI menggelontorkan Rp200 triliun untuk membeli SBN. Kebijakan ii diumumkan saat posisi menteri keuangan masih diduduki Sri Mulyani. BI membeli SBN dari pasar sekunder. Artinya, mereka membeli SBN dari investor lainnya, bukan langsung dari negara. Perry menyebut langkah ini dilakukan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, beban keuangan yang ditanggung pemerintah bisa berkurang dengan langkah ini. ====[4] (dhf/sfr) References^ bunga (www.cnnindonesia.com)^ SBN (www.cnnindonesia.com)^ detik (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  23. Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengatakan pihaknya akan memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan canggih milik Direktorat Jenderal Pajak[2] (DJP), coretax[3]. Purbaya menargetkan proses perbaikan coretax rampung dalam sebulan. Ia akan memanggil ahli IT untuk memperbaiki coretax. "Saya akan lihat coretax seperti apa. Keterlambatan-keterlambatan coretax akan kita perbaiki secepatnya. Dalam waktu satu bulan seharusnya bisa," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat," sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perpajakan Bimo Wijayanto mengatakan membenarkan memang sempat terjadi gangguan atau downtime di dalam sistem coretax. Beberapa downtime katanya merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan coretax yang sistemnya sangat besar dan jangkauannya luas. "Kami sedang tahap stabilisasi dan semakin sempurna perbaikan dilakukan bertahap untuk supaya jangka panjangnya lebih handal. Insyallah nanti Desember 2025 bisa smooth," katanya. Coretax selaku sistem perpajakan canggih baru milik Indonesia memang kerap menjadi sorotan, bahkan bulan-bulanan di lini masa medsos. Sejumlah eror terjadi sejak awal implementasinya pada 1 Januari 2025 bahkan membuat para wajib pajak geram. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya sudah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki coretax. Permintaan itu disampaikan sang Bendahara Negara ketika melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Unit Organisasi Non-Eselon di Kementerian Keuangan, termasuk DJP. Sri Mulyani turut mengingatkan bahwa sekarang adalah era media sosial. "Perbaiki sistem coretax yang sedang kita bangun!" pesan Sri Mulyani dalam Pelantikan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6). "Jalankan dan yakinkan dia (coretax) bisa berfungsi untuk melayani wajib pajak (WP) secara mudah dan mampu untuk kita (Kementerian Keuangan) menjalankan tugas mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien, akuntabel, dan adil," tegasnya. ====[4] (fby/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Pajak (www.cnnindonesia.com)^ coretax (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  24. Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa memastikan pertumbuhan ekonomi[2] Indonesia yang mencapai 5,12 persen pada kuartal II/2025 bukan hasil manipulasi Badan Pusat Statistik (BPS[3]). Menurutnya, data yang sajikan BPS memang mencerminkan ekonomi Indonesia. Ia justru mengatakan pihak yang meragukan data tersebut tidak mengerti soal ekonomi. "Sebagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12 persen katanya lima tambah dua tambah satu (jadi) 8 (persen). Sebenarnya bukan itu. Triwulan kedua angkanya memang seperti itu, tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangka-nyangka itu ekonominya enggak berapa ngerti," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,12 persen karena laju pertumbuhan peredaran uang yang cukup kencang. Dengan demikian, mendorong belanja konsumen tumbuh kuat. "Jadi lihat juga suplai uang pada waktu itu seperti apa," kata Purbaya. Lebih lanjut, Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga. Ekonomi domestik ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tangguh, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat. Kendati demikian, ia mengatakan ekonomi domestik masih dibayangi risiko global, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Dinamika global masih jadi faktor risiko yang harus terus dipantau dan dimitigasi. "Indeks ketidakpastian kebijakan global dalam tren menurun sejak April tahun lalu. Namun masih harus terus diwaspadai karena dinamika kebijakan tarif resiprokal AS masih sangat tinggi terutama dengan Tiongkok," imbuhnya. Sebelumnya, BPS mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada kuartal II 2025. Ekonomi RI berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) kuartal II 2025 atas dasar harga berlaku adalah Rp5.947 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.396,3 triliun. Pertumbuhan itu setara 4,04 persen jika dibandingkan kuartal I 2025. Pada kuartal pertama 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen (yoy). Data itu diragukan sejumlah ekonom, termasuk ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda. Ia menilai data itu janggal karena pertumbuhan ekonomi kuartal II lebih tinggi dibanding kuartal I yang mempunyai momentum Lebaran. "Pengumuman pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 penuh kejanggalan dan tanda tanya publik. Saya tidak percaya dengan data yang disampaikan (BPS) mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya," kata Nailul kepada detikcom, Selasa (5/8/2025). ====[4] (fby/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ pertumbuhan ekonomi (www.cnnindonesia.com)^ BPS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber
  25. Foto: Penumpang mengantri di luar Terminal 1 setelah pemadaman listrik semalaman menyebabkan gangguan dan pembatalan di Bandara Manchester di Manchester, Inggris, 23 Juni 2024. (REUTERS/Phil Noble) Jakarta, CNBC Indonesia - PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) mencatat penurunan laba bersih pada semester I tahun 2025 anjlok 44% dari Rp249 miliar menjadi Rp140 miliar. Direktur IAS Wendo Asrul Rose memaparkan, jika dibandingkan dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 belum tercapai 50%, yang sebesar Rp 277 miliar. Padahal, pendapatan sampai dengan Juni 2025 mencapai Rp3,74 triliun atau naik secara tahunan sebesar 7% Rp. Untuk target RAKP pendapatan tahun ini baru mencapai 89% atau senilai Rp4,19 triliun. Sementara untuk laba kotor tercatat Rp844 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 3%. Sementara EBITDA tercatat turun% menjadi Rp339 miliar. Wendo menjelaskan, alasan laba bersih masih jauh dari target tahun ini selain disebabkan oleh target pendapatan belum tercapai, tapi juga beban overhead yang cukup tinggi sepanjang semester I tahun ini mengakibatkan kontraksi laba bersih per juni 2025. Kenaikan beban overhead tersebut banyak dipengaruhi oleh beban terkait pegawai akibat penyesuaian standar remunerasi, dan pemberian kompensasi pegawai. "Karena pada saat itu beban-beban merger, beban-beban SDM itu semua dialihkan ke semester II 2024, sehingga laba yang ada di tahun 2024 semester satu tambahannya hanya Rp20 miliar di semester dua. Semester duanya hanya Rp270 miliar," jelasnya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI Jakarta, Senin (22/9). Ia mengungkapkan, tiga terbesar kontribusi bisnis kami yang ada di IAS, antara lain, pertama dari bisnis operation support yang dilaksanakan oleh Angkasa Pura Support (APS) dan ASS yaitu sekitar 40%. "Jadi di sini lebih kepada pelayanan yang bersifat facility management, man power, dan equipment maintenance," imbuhnya. Kemudian, yang kedua adalah ground handling yang dilaksanakan Gapura Angkasa, kemudian kargo yang dilaksanakan oleh Gapura dan IAS. "Jadi pada saat ini 90% bisnis yang dilaksanakan oleh IAS itu adalah bisnis yang berkorelasi langsung dan berkontrak dengan teman-teman Angkasa Pura dan Garuda Group," tuturnya. Ia optimis, capaian laba yang saat ini senilai Rp 140 miliar dapat tercapai diatas tahun 2024. "Saat ini kami di angka Rp140 miliar, Insya Allah dengan kinerja teman-teman bisa melampaui tahun 2024 secara audited yang sudah dilakukan tahun 2024," pungkasnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] Next Article Pendapatan Naik, Laba Emiten Prajogo (PTRO) Tergerus Pajak [1][2]References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pendapatan Naik, Laba Emiten Prajogo (PTRO) Tergerus Pajak (www.cnbcindonesia.com)Sumber
×
×
  • Create New...