bot

Jakarta - Pemerintah memastikan masyarakat desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK/KTP) tetap bisa mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Menteri Desa, PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), Abdul Halim Iskandar mengatakan masyarakat desa yang tidak memiliki NIK tetap didata identitasnya. "Ketika tidak punya NIK maka tidak harus dipaksakan untuk urus NIK dulu baru dapat BLT dana desa, tetapi tetap dicatat dan alamat di tulis selengkap-lengkapnya sebagai bagian untuk pertanggungjawaban," kata Abdul Halim dalam video conference, Jakarta, Senin (27/4/2020). Setiap warga desa yang mendapatkan BLT dana desa akan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Data tersebut untuk mengetahui masyarakat tersebut sudah mendapat bantuan sosial (bansos) atau belum. Pasalnya sudah banyak masyarakat kelompok miskin yang tercover program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, dan lainnya. "Nah kemudahan-kemudahan ini semata-mata karena kepentingan kemanusiaan, tentu dalam upaya sinkronisasi agar tidak terjadi overlapping yang saya sampaikan tadi maka ada rujukan yang perlu dipakai apa rujukannya adalah data terpadu kesejahteraan kesejahteraan Sosial (DTKS)," tegasnya. Halim meminta seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota tidak mempersulit pencairan dan penyaluran BLT dana desa di wilayahnya masing-masing. "Karena ini sudah urusan kemanusiaan agar menempatkan urusan kemanusiaan di atas segalanya. Agar tidak ada upaya untuk melakukan atau mempersulit urusan kemanusiaan apalagi ini di bulan Ramadhan," ungkapnya. Perlu diketahui, Kemendes PDTT sudah mencairkan Rp 70 miliar BLT dana desa kepada 176.676 kepala keluarga (KK) di 76 kabupaten per hari ini. Angka realisasi itu masuk jauh dari target 12,3 juta KK dengan anggaran Rp 22,4 triliun. Besaran BLT dana desa sebesar RP 600.000 per keluarga per bulan dibagikan selama tiga bulan sejak April 2020. Menurut Abdul Halim, besaran total anggaran masih-masing desa bisa dilihat dari jika desa memiliki anggaran dana desa di bawah Rp 800 juta maka 25% dimanfaatkan sebagai BLT dana desa. Sedangkan yang anggarannya Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar maka besarannya 30% untuk BLT dana desa, sedangkan yang anggarannya di atas Rp 1,2 miliar maka besarannya 35%. Simak Video "Sesuai Protokol Kesehatan, BLT Dana Desa akan Disalurkan Door to Door" [Gambas:Video 20detik] (hek/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru saja membaik setelah dinyatakan positif terjangkit virus Corona. Dia mengatakan peran Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sangat besar untuknya selama jatuh sakit, bahkan disebut jadi penyelamat. Budi Karya bercerita sebelum dirinya tak sadarkan diri di rumah sakit karena Corona, Luhut adalah orang yang pertama untuk memintanya cek kesehatan di rumah sakit. "Pak Luhut itu penyelamat saya, dua hari sebelum saya tak sadar dia minta ke saya 'Budi kamu ke rumah sakit berhenti bekerja dulu saja'," kisah Budi Karya lewat video conference bersama awak media, Senin (27/4/2020). Dia berterima kasih kepada Luhut sebagai kawan sejawat yang perhatian. Budi juga berterima kasih karena Luhut telah menjadi penggantinya untuk mengurus Kementerian Perhubungan selama dia sakit. "Ternyata Pak LBP juga ini berhubungan dengan dokter di sini. Setiap jenguk saya, bilangnya 'aku tahu kau sudah ngapain aja'. Terima kasih sejawat, luar biasa. Apalagi dia menjadi ad Interim untuk saya," ungkap Budi Karya. Budi Karya juga sempat ngobrol dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Wartawan yang Sempat Kontak Dengan Menhub Budi Karya Cek Corona" [Gambas:Video 20detik] Sumber

Jakarta - Harga bawang merah dan gula masih tinggi di pasaran dengan rata-rata nasional Rp 45.500/kg, dengan kenaikan tertinggi di Papua sampai Rp 80.850/kg. Sementara harga gula rata-rata nasional Rp 18.300/kg, padahal harga acuan di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah Rp 12.500/kg. Menurut peneliti center of food, energy, and sustainable development Indef Dhenny Yuartha Junita, kenaikan dua komoditas tersebut memang paling tinggi di Ramadhan tahun 2020 ini, dibandingkan tahun 2019. "Kalau dilihat secara tren beberapa komoditas, kenaikannya sudah melewati kenaikan tertinggi tahun sebelumnya. Contohnya bawang merah, tahun lalu maksimal sekitar Rp 40.60-an. Sekarang sudah tembus Rp 45.000-an. Terus gula yang dulu sekitar Rp 14.000-an, sekarang sudah Rp 18.000-an/kg," kata Dhenny kepada detikcom, Senin (27/4/2020). Menurut Dhenny, kenaikan yang melejit di tahun ini disebabkan oleh psikologi pasar di bulan Ramadhan yang diiringi pandemi virus Corona (COVID-19), dan persoalan distribusi. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah mengklaim stok pangan aman sampai Agustus 2020. "Kalau memang betul datanya cukup, berarti ada masalah di psikologis pasar dan persoalan distribusi. Tantangan psikologisnya yaitu karena momen puasa ditambah COVID-19. Psikologis pasar ini punya pengaruh yang besar dalam mempengaruhi harga. Padahal harusnya saat ini adalah musim panen di beberapa wilayah seperti Brebes. Gula ini yang unik, sekarang kan musim giling tapi kenaikan harga justru di luar nalar," jelas Dhenny. Oleh sebab itu, ia berpendapat pemerintah harus tetap melakukan pembatasan belanja, yang sebelumnya pernah ditetapkan namun dicabut setelah 3 hari pelaksanaan. "Pembatasan ini perlu tidak hanya untuk mengendalikan psikologis, tapi juga menekan tindakan spekulan untuk memainkan harga," urainya. Kedua, jika ada komoditas pangan yang dipenuhi dari impor, perizinan dan pelaksanaannya harus dipercepat. "Jangan sampai seperti kasus gula, sudah lama persetujuan impor, tapi impor tidak turun-turun. Jangan sampai ada kasus impor sudah dilakukan, tapi sengaja tidak didistribusi untuk nunggu harga tinggi dulu. Ini yang riskan. KPPU bisa menyelediki persoalan ini," papar Dhenny. Selain itu, pemerintah juga disarankan perlu menjamin harga beli yang layak di tingkat petani. Pada jangka panjang, pemerintah juga perlu menyiapkan sistem data terintegrasi antar-sentra produksi untuk memperoleh laporan panen di seluruh wilayah sentra produksi. "Terakhir, jangan sampai ketika sentra produksi melakukan PSBB, daerah-daerah yang punya ketahanan pangan rendah dan sangat bergantung dengan daerah lain justru terhambat alokasi pangannya," tutup Dhenny. Simak Video "Demi Jaga Pasokan, Pemerintah Bebaskan Impor Bawang Putih" [Gambas:Video 20detik] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) Dwi Ranny Pertiwi menuding Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI mengimpor obat tradisional asal China sehingga membuat jamu buatan lokal kalah pamor di tengah pandemi COVID-19. "Saya melihat Satgas DPR RI mengimpor jamu dari luar secara besar, sehingga saya orang Indonesia Ketua GP Jamu saya terus terang keberatan dengan hal ini, karena yang saya tahu formula yang ada di dalam jamu impor itu yang diberikan oleh Satgas DPR RI itu juga kami bisa buat," kata dia dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (27/4/2020). Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Dr. Inggrid Tania mengungkapkan, berdasarkan temuan pihaknya, obat tradisional dari China itu mulai digunakan untuk pasien Corona di Indonesia. "Ini fenomena kenapa bisa ada obat tradisional China di rumah sakit rujukan COVID-19, sementara jamu kita tidak mendapatkan kesempatan untuk diberikan kepada pasien di rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara obat impor dari China mendapat kesempatan itu," jelasnya. Apa jawaban DPR terhadap kritik tersebut? Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Cegah COVID-19, Istri TNI di Bengkulu Buat Jamu Tolak Corona" [Gambas:Video 20detik] Sumber

Jakarta - Annisa Rizki Amalia seorang dokter gigi anak menceritakan pengalaman barunya selama pandemi COVID-19 ini. Dia bersama sang ibu mencoba mengisi waktu luang dan mencari cuan dengan membuat dan menjual donat ubi yang beku. Kepada detikcom, Annisa mengungkapkan menjual donat dilakukan karena ia sedang tidak bekerja akibat jadwal praktik yang terbatas selama musim Corona ini. Ditambah lagi dirinya sedang mengandung anak ketiga. "Di tempat kerja sekarang emergency, jadi tidak praktik sama sekali. Akhirnya saya ajak ibu saya untuk membuat donat frozen. Kita coba-coba dulu buat sendiri dan konsumsi sendiri," kata Annisa saat dihubungi detikcom akhir pekan lalu. Dia mengungkapkan, setelah berhasil trial and error ia memberanikan diri untuk meminta orang lain mencoba donat buatannya. Orang luar rumah pertama yang mencoba adalah sang kakak dan ia menggunakan pengiriman dari ojek online sameday. Hingga suatu hari, Icha mengunggah foto anaknya di akun instagram sedang menikmati donat-donatnya. Teman-teman Icha merespon positif mereka memintanya untuk menjual donat-donat tersebut. Donat Bu Dokter Foto: Donat Bu Dokter (Istimewa) Pemesanan pertama, Icha bisa membuat dan menjual 160 buah donat yang dikirimkan di berbagai wilayah di Jakarta. "Akhirnya saya jual donat karena banyak yang menanyakan, kalau dulu 160 buah, sekarang alhamdulillah sudah 400an buah per hari," ujarnya. Ia sempat kewalahan saat pesanan makin banyak, karena freezer atau lemari pembekunya terbatas. Namun, Icha akhirnya berhasil menangani masalah tersebut. Harga satu buah donat dibanderol Rp 2.000 per buah. Biasanya dijual 15 hingga 30 buah per paket sekitar Rp 30.000 - Rp60.000. Paling jauh, Icha bisa mengirimkan paket donat beku ini sampai ke Bandung menggunakan Paxel. Donat yang dibuat Icha dan ibunya bisa bertahan 30 hari dalam freezer dan jika ingin dinikmati bisa digoreng 3-5 menit. "Kalau yang tadinya hanya teman dan saudara yang beli. Sekarang jadi banyak yang ngga kenal beli juga kan saya jual di Shopee juga. Ya mereka sudah repeat order lah tapi memang di Jabodetabek," imbuh dia. Icha menceritakan, dengan usaha barunya ini juga turut membantu para driver ojek online yang berada di sekitar rumahnya untuk mengantarkan pesanan. "Kebetulan tetangga banyak yang jadi driver ojol, setiap hari kirim dia-dia juga yang dapat, alhamdulillah jadi bisa saling bantu mereka tinggal datang ke rumah dan antar pesanan sesuai alamat," imbuh dia. Modal awal yang dikeluarkan Icha untuk menjalankan usaha donat ini sebesar Rp 80.000 untuk bahan baku. Selain itu, saat pertama kali mengirimkan donat ia mendapatkan masalah pada pengemasan, sehingga pengiriman donat ke wilayah Gunung Putri sedikit terganggu. "Iya waktu itu masih meraba-raba packing, waktu pengiriman ke Gunung Putri donatnya keluar-keluar. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik packingnya. Kalau Jabodetabek ditambah wrap dan kalau ke Bandung pakai bubble wrap," jelas dia. Jika tertarik memesan donat yang dibuat icha bisa memesan di akun instagram @annisaramalia dan Shopee : goodsaregood. Donat Bu Dokter Foto: Donat Bu Dokter (Istimewa) Corona mengubah drastis hidup kamu? Pekerjaan lama sudah tidak bisa dilakukan lagi gara-gara pembatasan sosial berskala besar (PSBB)? Berbagai cara bisa dilakukan, termasuk memulai usaha sampingan sambil bekerja dari rumah (work from home/WFH). Bagi detikers yang sudah memulai usaha ini, yuk berbagi cerita inspiratif kamu pada kami. Sertakan nama, nomor telepon yang bisa dihubungi, jenis usaha yang dijalankan, serta cerita di balik merintis usaha tersebut ke email ke redaksi@detikfinance dengan subject: Peluang Usaha WFH. Mari bersama kita menyebarkan inspirasi positif. Bersama kita bisa, semoga pandemi ini segera berakhir! Simak Video "Cegah Penyebaran Corona, KemenPAN-RB Minta ASN Tak Mudik Lebaran!" [Gambas:Video 20detik] (kil/dna) Sumber

Jakarta - Petani kelapa sawit yang tersebar di 22 provinsi di antaranya dari Jambi, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, hingga Papua Barat yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menepis isu terancam kelaparan di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Sekretaris Jenderal Apkasindo Rino Afrino mengatakan, walaupun dihantui wabah Corona, aktivitas petani sawit masih berjalan normal dan kehidupan ekonomi sehari-hari berjalan baik. Pasalnya, kondisi harga Tandan Buah Segar (TBS) petani kelapa sawit di awal Ramadhan ini Rp. 1.250-Rp 1.700 per kilogram (kg). Harga ini jauh lebih baik dibandingkan awal Ramadhan tahun 2019 sekitar Rp 800-Rp 1.350/kg. "Mereka yang bicara tadi mungkin bukan petani dan tidak punya kebun sawit. Selain itu, mereka hidup bukan dari TBS sawit," ujar Rino dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (27/4/2020). Ia mengatakan, petani di 22 provinsi dan 117 kabupaten/kota tak ada yang mengeluh ekonomi anjlok, apalagi menyebutkan harga TBS turun akibat Corona. Menambahkan Rino, petani sawit dari Muara Bulian Jambi Kasriwandi mengatakan kebun tetap berjalan lancar dan normal. Ia tak setuju dikatakan petani mengalami kelaparan karena harga TBS mampu memberikan penghasilan bagus kepada petani. "Petani sawit itu sangat teruji dengan turun naiknya harga sawit. Justru disaat Corona ini harga TBS kami lebih cantik sebelum ada Corona tahun lalu. Jadi harga turun naik itu biasa. Kalau kelaparan, sangat tidak mungkin, disaat harga TBS Rp 800 saja kami bahagia apalagi rata-rata harga TBS petani swadaya saat ini Rp 1.500/kg," ujar Kasriwandi. Tak hanya dua petani tersebut, Andi Kasruddin yang juga petani sawit dari Sulawesi Barat menjelaskan, sepanjang pabrik sawit tetap beroperasi maka penghasilan petani tetap aman dan tidak akan kelaparan. "Bagi kami, petani sawit sudah teruji dan tahan lapar selama membangun kebun sawit dari nol sampai menghasilkan,"imbuh dia. Sumber

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyatakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kini berada di titik nadir imbas pandemi COVID-19. Sebab sektor usaha tesebut mayoritas berhenti produksi. Dia menjelaskan pemanfaatan tingkat produksi atau utilisasi sudah di bawah 20% dan menuju 5%. Tak menutup kemungkinan jika utilisasi industri tekstil akan menjadi 0%. "Utilisasi sudah di bawah 20% menuju ke 5%. Mungkin istilahnya sudah mencapai titik nadir kalau saya bilang titik nadir karena menuju 0%," kata dia dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (27/4/2020). Mau tidak mau pihaknya pun harus merumahkan karyawan. Hingga pekan kedua April, sudah ada 2.159.832 buruh yang dirumahkan, atau 80% dari total pekerja di industri TPT. "Data terakhir kondisi di lapangannya, untuk kondisi terakhir minggu lalu kita data tiap minggu dan ini data minggu lalu, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan sudah hampir 80%," jelasnya. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Pemerintah Siapkan Kawasan Industri Tekstil di Jawa Tengah" [Gambas:Video 20detik] Sumber

Jakarta - Asisten Rumah Tangga (ART) infal sering kali menjadi penyelamat bagi masyarakat yang pusing saat ditinggal ART Lebaran. Setiap tahunnya permintaan ART infal begitu tinggi ketika mulai memasuki Ramadhan. Namun sepertinya hal itu tidak akan terulang di tahun ini. Sebab saat ini Indonesia tengah dilanda wabah COVID-19. Selain khawatir ART infal membawa penyakit, alasan ekonomi juga disinyalir menjadi penyebabnya. Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Tiara Kasih Bunda, Irena, memprediksi permintaan atas ART maupun suster infal tahun ini akan turun hingga 50%. Pihaknya sudah mulai menawarkan ART infal kepada pelanggannya, tapi kebanyakan menolak untuk menggunakan ART infal tahun ini. "Kita sudah tanya-tanyakan, kebanyakan 'nggak dulu deh tahun ini'. Jadi kita sudah jemput bola," tuturnya kepada detikcom, Senin (27/4/2020). Meski begitu, di LPK Tiara Kasih Bunda saat ini sudah ada 3 ART infal yang sudah dikirim ke pengguna jasa. Selain itu sudah ada 40 pemesanan infal yang akan dikirim mendekati Lebaran. "Jadi waiting list hampir 40 customer. Tapi kan nanti bisa saja ada yang yes ada yang no. Hasil akhirnya nanti setelah Lebaran kita tahu," tuturnya. Simak Video "Begini Proses Pembuatan Marbling Art yang Unik" [Gambas:Video 20detik] Sumber

Usulan Kadin tidak didukung oleh data akurat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan program paket stimulus Rp 1.600 triliun atau diasumsikan 10 persen dari PDB. Alasannya, semua sektor ekonomi terdampak pandemi Covid-19 yang masih terus menghantam dunia. Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan, usulan Kadin tidak didukung oleh data akurat. Kata dia, jika Kadin ingin menggerakan sektor rill, maka seharusnya memiliki skema penyelamatan UMKM. Ini karena, 129 juta tenaga kerja aktif mayoritas berada disektor UMKM atau sekitar 96 persen. "Dan UMKM adalah klaster pertama yang terdampak dari pandemic," ungkap Kamrussamad dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Senin (27/4). Apalagi, kata dia, jika stimulus tersebut diberikan ke sektor perbankan sebesar Rp 600 triliun kemudian disalurkan ke dunia usaha, maka bisa dipastikan UMKM tidak akan menikmati. "Tapi, korporasi besar lah yang akan mengambil manfaat. Maka, potensi BLBI dan kasus Century akan bisa terulang kembali," tegas Kamrussamad. "Mereka juga mendesak Bank Indonesia untuk melakukan printing money dan membeli SUN yang akan diterbitkan pemerintah dengan menggunakan oayung Perppu No.1 tahun 2020. Maka, publik Harus mengawasi secara ketat terhadap arah kebijakan ini demi kepentingan rakyat ke depan," ujar anggota Komisi Keuangan dan Perbankan ini. Dikatakan Kamrussamad, pihaknya pasti akan mendukung dunia usaha sepanjang prioritaskan sektor UMKM. "Sehingga, kita bisa menahan penambahan laju pengangguran," tegasnya. Sumber

Jakarta - Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky menjelaskan alasan mitra penyedia platform Kartu Pra Kerja yang bisa mendapat komisi dari biaya pelatihan yang ditawarkan. Menurutnya, hal itu wajar karena perusahaan menjual layanan jasa. "Wajar karena marketplace ini yang menyediakan akses peserta Kartu Pra Kerja untuk memilih lembaga pelatihan secara transparan," kata Panji melalui telekonferensi, Senin (27/4/2020). Panji menjelaskan, tanpa adanya platform penyedia layanan digital, masyarakat akan sulit memilih lembaga pelatihan dan jenis pelatihan yang cocok untuk diikuti. Lantaran jenis pelatihan yang disediakan oleh lembaga pelatihan akan tersebar. Untuk itulah, ia mengungkapkan perlu adanya keterlibatan pasar digital dalam pelaksanaan Kartu Pra Kerja agar masyarakat dapat leluasa memilih pelatihan yang cocok sekaligus menjadi bukti transparansi program. Komisi ini sifatnya business to business oleh marketplace dan lembaga pelatihan. "Itu disepakati antara mereka. Kami hanya melihat apakah layanan yg diberikan sesuai dengan peraturannya," ujarnya. Aturan mengenai pemungutan komisi oleh platform digital terhadap lembaga pelatihan tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Di dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) dijelaskan, platform digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari lembaga pelatihan yang melakukan kerja sama. Adapun untuk besaran komisi diatur di dalam perjanjian kerja sama yang telah mendapat persetujuan dari manajemen pelaksana. Simak Video "Dana Kartu Prakerja Senilai Rp 596 M Cair" [Gambas:Video 20detik] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengungkapkan banyak pengusaha di industri makanan-minuman yang kesulitan membayar gaji di tengah pandemi COVID-19. Bahkan mereka diperkirakan tak mampu membayar tunjangan hari raya (THR) secara utuh. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap anggota Gapmmi per 13 April 2020. "Pada tanggal 13 April pada saat meeting dengan Bu Menaker, kami juga mengadakan survei kecil-kecilan. Ternyata 50% menyatakan ragu dan tidak yakin dalam menangani upah karyawan dan THR secara utuh," kata dia dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (27/4/2020). Berdasarkan data yang dia paparkan, hanya 40% anggota yang masih sangat yakin mampu menangani gaji dan pemberian THR kepada para pekerjanya. Pihaknya juga mensurvei daya tahan pelaku industri makanan-minuman. Hasilnya ada 46% anggota yang menyatakan masih bisa bertahan sampai di atas 5 bulan. Lalu 22% anggota hanya mampu bertahan 4-5 bulan ke depan. Berikutnya 26% hanya mampu bertahan 2-3 bulan ke depan. Terakhir, 6% anggota cuma mampu bertahan selama 1 bulan saja. Bahkan 36% anggota Gapmmi berencana untuk mengurangi kapasitas produksi yang tentunya akan diikuti dengan pengurangan karyawan. Simak Video "Tidak Semua Dapat THR Tahun Ini!" [Gambas:Video 20detik] (toy/hns) Sumber

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mencatat sudah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada 167.676 kepala keluarga (KK) di 8.157 desa yang tersebar 76 kabupaten se-Indonesia. Namun, masih ada 12 juta KK lagi yang belum dapat BLT dana desa. Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan proses pencairan tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun dana yang sudah dicairkan sebesar Rp 70 miliar. "Terkait dengan BLT Dana desa perlu saya informasikan, alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 8.175 desa di 76 kabupaten yang sudah pencairan dengan kondisi masing-masing," kata Abdul Halim dalam video conference, Jakarta, Senin (27/4/2020). Angka realisasi yang sebesar Rp 70 miliar ini belum mencakup seluruh calon penerima, sebab target program ini menyasar 12,3 juta KK di sekitar 74.953 desa yang terdampak virus Corona aiias COVID-19. Adapun total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 22,4 triliun atau 31% dari total anggaran dana desa Rp 71,19 triliun. Abdul Halim mengatakan, proses pencairan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa adalah adanya secara tunai maupun nontunai. "Itu ada yang non tunai ada yang langsung masuk rekening, ada juga yang tunai, yang non tunai tidak ada pertemuan dan yang tunai diberikan door to door ke rumah para penerima manfaat, semua melakukan sesuai protokol kesehatan," jelasnya. Klik halaman berikutnya >>> Simak Video "Ada BLT untuk Abang Ojol Hingga Pedagang yang Terimbas Corona" [Gambas:Video 20detik] Sumber

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sudah dinyatakan membaik setelah sebelumnya positif terjangkit virus Corona. Selama hampir dua bulan Budi Karya menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto dan pemulihan di rumahnya. Selama itu pula jabatannya tidak kosong, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengambil alih tugas Budi Karya. Luhut ditunjuk sebagai Menhub ad interim selama Budi Karya dalam masa pemulihan. Apakah Luhut masih menjabat Menhub ad interim setelah Budi Karya sembuh? Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menegaskan bahwa Budi Karya masih berada dalam masa transisi dan belum aktif sepenuhnya dalam mengemban tugas sebagai Menhub. "Bapak Budi Karya Sumadi saat ini sudah ikut ratas untuk transisi sebelum aktif sepenuhnya menjadi Menhub," jelas Adita kepada detikcom, Senin (27/4/2020). Sebagai informasi, hari ini Budi Karya sudah rapat bareng Presiden Joko Widodo. Adita menambahkan untuk menjabat sebagai Menhub secara penuh, Budi Karya masih menunggu proses administrasi. Dengan ini Luhut masih memiliki peran sebagai Menhub Ad Interim. "Kapan akan secara resmi menjabat Menhub saat ini masih menunggu proses administrasi," ujar Adita. Budi Karya sendiri dinyatakan positif terinfeksi virus Corona sejak pertengahan Maret lalu. Hal ini disampaikan Mensesneg Pratikno. "Atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Soebroto tadi adalah Pak Budi Karya, Pak Menhub. Ini kami sampaikan atas izin keluarga," kata Pratikno di gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2020). Simak Video "Cegah Corona, Menhub Larang Penerbangan ke Wuhan Selama Sebulan!" [Gambas:Video 20detik] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Bulan Ramadhan kali ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena diiringi pandemi virus Corona (COVID-19). Pemerintah pun mengimbau masyarakat tak lagi berkumpul atau menciptakan keramaian untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Untuk itu, Perum Bulog juga mengubah teknis operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan yang merupakan agenda rutin di bulan Ramadhan setiap tahunnya. Di Ramadhan kali ini, Bulog tak mengirim timnya langsung ke pasar-pasar. "Sejak pertengahan Maret prinsipnya kita tidak melakukan operasi pasar yang berpotensi terjadinya pengumpulan massa," kata Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal kepada detikcom, Senin (27/4/2020). Lantas, bagaimana cara Bulog mencegah kenaikan harga pangan? Meski tak turun langsung, Bulog tetap mendistribusikan sejumlah komoditas pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu melalui berbagai pihak ke seluruh wilayah di Indonesia. "Distribusi komoditi pangan dilakukan melalui saluran pasar yang ada, seperti Aprindo, pedagang grosir, kelurahan, RPK (outlet penjualan pangan pokok milik masyarakat yang dibina oleh Bulog), atau e-commerce," terang dia. Awaludin mengatakan, harga komoditas yang dikucurkan pada berbagai pihak tersebut pun berada di bawah harga acuan atau harga eceran tertinggi (HET). Sehingga, harapannya kenaikan harga yang terjadi bisa distabilkan. "Prinsipnya baik beras maupun non-beras seluruhnya di bawah HET atau harga acuan yang ditetapkan," tutur Awaludin. Ia menuturkan, dengan operasi pasar ini masyarakat bisa membeli gula dengan harga Rp 12.500/kg, minyak goreng Rp 13.500/kg, dan tepung terigu Rp 8.900/kg. Sementara harga beras disesuaikan dengan varietasnya. "(Harga itu) untuk produk Bulog yang menggunakan brand Kita," tutupnya. Simak Video "Ada PSBB, Bulog Siapkan Stok Pangan Lewat Pengadaan Dalam Negeri" [Gambas:Video 20detik] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Pemerintah melarang PNS mudik untuk menekan penyebaran virus Corona ke daerah. Namun, dalam keadaan tertentu yang memaksa, PNS masih diperbolehkan mudik. Apa saja syarat? Pertama, PNS harus mengajukan cuti untuk kepentingan mendesak, dan disetujui atasannya. "Kalau mau mudik atau bepergian keluar daerah dalam keadaan terpaksa, bisa dapat izin atasan langsung, itu diperbolehkan ke luar daerah. Jadi itu harus ajukan cuti dalam keadaan penting dahulu," kata Haryomo dalam konferensi pers virtual, Senin (27/4/2020). Dengan mengantongi surat cuti, PNS boleh melakukan mudik. Haryomo menegaskan semua keputusan kembali kepada atasan PNS yang bersangkutan. "Paling penting harus mengantongi izin dari atasan," tegas Haryomo. Kedua, harus membuktikan kondisi mendesak di kampung halaman, yang mendasari pengajuan cuti di tengah musim mudik. Sebagai contoh kasus, misalnya ada PNS yang tinggal terpisah dengan istrinya karena penempatan kerja. Suatu saat istrinya akan melahirkan dan butuh kehadiran suami, maka suaminya yang PNS bisa mengajukan cuti keadaan penting ke atasan, untuk kemudian kembali ke rumahnya di luar daerah. "Kalau memang ada kepentingan mendesak, misalnya istrinya akan melahirkan, atau ada keluarga yang sakit meninggal sebagainya itu boleh-boleh saja asal dapat cuti dari atasan," ujar Sekretaris Umum BKN Supranawa Yusuf. Simak Video "BKN: Banyak PNS di DKI yang Terpapar Covid-19" [Gambas:Video 20detik] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu PSBB ini juga dibarengi dengan bulan Ramadhan yang biasanya masyarakat Indonesia melakukan tradisi mudik. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi mengungkapkan logistik atau pengiriman barang memang tidak dibatasi pergerakannya oleh pemerintah saat PSBB. "Kalau logistik atau perusahaan distribusi secara aturan masih bisa beroperasi seperti biasa," kata Feriadi saat dihubungi detikcom, Senin (27/4/2020). Dia mengungkapkan, namun dengan adanya pelarangan mudik oleh pemerintah berpotensi meningkatkan volume pengiriman selama Ramadhan ini. "Begini, pemudik itu biasanya membawa oleh-oleh banyak untuk sanak keluarga di kampung. Sekarang orangnya tidak mudik, ya dia bisa hanya kirim barang ke keluarganya. Pasti akan terjadi peningkatan volume pengiriman," ujar dia. Menurut Feriadi, namun hal ini masih dalam analisis asosiasi. Pasalnya kondisi Ramadhan tahun ini dan tahun sebelumnya sangat berbeda. "Tapi kami juga belum tahu kondisi peningkatannya akan seperti apa, karena sekarang ekonomi kan lagi susah juga, banyak yang kesulitan," imbuh dia. Simak Video "Jokowi Larang Seluruh Warga Mudik Lebaran Tahun Ini!" [Gambas:Video 20detik] (kil/dna) Sumber

Jakarta - Pemerintah membuka peluang untuk semua aplikator penyedia pelatihan online menjadi mitra Kartu Pra Kerja. Hal ini sekaligus membantah tuduhan yang beredar jika pemerintah hanya menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu. Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, daftar melalui email info@prakerja.go.id jika ingin menjadi mitra. Setelah itu, pengelola Kartu Pra Kerja akan menghubungi calon mitra untuk evaluasi dan verifikasi syarat serta kesanggupannya memenuhi kewajiban. "Prinsip kemitraan ini terbuka, tidak terbatas jumlahnya sepanjang pihak memenuhi syarat," kata Panji melalui telekonferensi, Senin (27/4/2020). Para mitra yang sudah ditunjuk akan menginventarisasi lembaga pelatihan, melakukan kurasi lembaga pelatihan, memfasilitasi pendaftaran lembaga pelatihan kepada Manajemen Pelaksana, hingga melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. "Mitra platform digital Kartu Pra Kerja bisa Swasta, BUMN, BUMD, dan Pemerintah. Mereka harus memiliki cakupan layanan berskala nasional, memiliki sistem IT mendukung Pra Kerja, operasikan portal, situs atau aplikasi daring, bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan memiliki izin usaha dan berbadan hukum PT," urainya. Sebagai informasi, saat ini ada delapan yang telah jadi mitra Kartu Pra Kerja seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir, MauBelajarApa, Ruangguru, dan Sekolahmu. Anda juga bisa menjadi mitra lembaga pelatihan yang tugasnya menyediakan pelatihan bersertifikasi kepada peserta Kartu Pra Kerja. Berikut syaratnya: 1. Memiliki sistem tata kelola yang mendukung program Kartu Pra Kerja 2. Menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 3. Memiliki kurikulum yang terstruktur 4. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan 5. Menyediakan tenaga pendidik dengan kualifikasi yang relevan 6. Memiliki sistem evaluasi pembelajaran 7. Bagi badan usaha swasta, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem Online Single Submission (OSS) Simak Video "Dana Kartu Prakerja Senilai Rp 596 M Cair" [Gambas:Video 20detik] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Obat tradisional lokal masih kalah pamor dari produk China di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Ketua Umum perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu Indonesia (PDPOTJI) Inggrid Tania menjelaskan berdasarkan temuan pihaknya, obat tradisional China mulai digunakan untuk pasien Corona di Indonesia, padahal produk lokal bisa memenuhi kebutuhan itu. Menurut Inggrid China mengeluarkan testimoni pasien Corona di negaranya sembuh dengan mengkonsumsi obat tradisional buatan mereka. Akhirnya mereka mempromosikan itu ke negara lain termasuk Indonesia. "Pemerintah China saya tahu lah ada misi dagang untuk ekspansikan obat tradisionalnya ini ke luar negeri sehingga mereka membuat program publikasi bahwa mereka merekomendasikan obat-obat tradisional China ini ke banyak negara termasuk Indonesia," kata Inggrid dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (27/4/2020). Dia pun heran kenapa obat tradisional China mendapatkan kesempatan dipakai untuk pasien Corona di Indonesia, sedang jamu buatan dalam negeri tidak diberi kesempatan yang sama. "Ini fenomena kenapa bisa ada obat tradisional China di rumah sakit rujukan COVID-19, sementara jamu kita tidak mendapatkan kesempatan untuk diberikan kepada pasien di rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara obat impor dari China mendapat kesempatan itu," jelasnya. Pihaknya pun sudah melakukan uji klinis terhadap obat tradisional China yang ternyata itu obat untuk masuk angin, diberikan untuk orang dalam pemantauan (ODP) COVID-19 yang mengalami gejala masuk angin dan sebagainya. Obat tradisional semacam itu pun banyak sebenarnya di Indonesia. "Cuma ya kalau saya lihat sebenarnya jamu Indonesia formula masuk anginnya banyak. Kenapa harus pakai (buatan China) ini," tambahnya. Simak Video "Cegah COVID-19, Istri TNI di Bengkulu Buat Jamu Tolak Corona" [Gambas:Video 20detik] (toy/hns) Sumber

Penyuluh pertanian Lhokseumawe mengapresiasi kinerja poktan budidaya bawang merah REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEUMAWE -- Kelompok tani (Poktan) Udep Beusaree layak menyandang sebutan pionir budidaya bawang merah di Kota Lhokseumawe, yang berupaya mencapai mandiri pangan khususnya bawang merah tanpa harus membeli dari luar Provinsi Aceh. Bahkan Poktan Udep Beusaree di Desa Paya Punteut, Kecamatan Muara Dua didukung oleh pemerintah kota (Pemkot) telah melakukan panen di areal seluas setengah hektar belum lama ini."Kami menanam bawang merah seluas satu hektar, baru panen setengah hektar. Produktifitas 7,5 ton per hektar. Bibit bawang merah yang ditanam berasal dari Brebes," kata Ketua Poktan Udep Beusaree, Saiful Rahman usai panen pada lahan di Desa Paya Punteut dan Paloh Batee. Dia mengakui, cuaca ekstrim sempat mengganggu budidaya bawang merah pada awal tanam, sementara kegiatan budidaya dilakukan sejak Februari dan panen perdana pada penghujung April 2020. Koordinator Penyuluh Pemkot Lhokseumawe, Andria Afrida mengapresiasi kinerja Poktan Udep Beusaree menjadi pionir bawang merah di Lhokseumawe meski menghadapi banyak tantangan, namun tetap gigih untuk mencapai kemandirian pangan khususnya bawang merah. Penyuluh pusat di Kementerian Pertanian RI, Sumardi selaku pendamping kegiatan penyuluhan pertanian Provinsi Aceh mengingatkan imbauan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo agar petani dan penyuluh tetap ke lapangan dengan mematuhi Protokol Kesehatan untuk menangkal virus Corona. "Lahan pertanian umumnya di zona hijau. Limpahan sinar matahari diyakini membuat virus Corona tidak berkutik. Asalkan jaga jarak, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir," pesan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi melalui AWR KostraTani. Sumber

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Budidaya optimis bisa mendorong industrialisasi rumput laut nasional di tengah wabah Corona (COVID-19). Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan rumput laut memiliki kontribusi besar terhadap nilai ekspor perikanan nasional. Di tengah wabah COVID-19, aktivitas ekspor rumput laut, akan turut menyumbang devisa negara untuk memitigasi dampak ekonomi akibat COVID-19 yang mempengaruhi kinerja ekonomi nasional. "Saya rasa ekspor rumput laut ini memicu optimisme kita bahwa meski di tengah wabah COVID-19 kegiatan ekonomi perikanan masih berjalan," ujar Slamet, dalam keterangan tertulis, Senin(27/4/2020). Perlu diketahui pada Sabtu (25/4) lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melepas ekspor rumput laut jenis Spinosum di Serang - Banten sebanyak 53,5 ton dari CV. Delton dalam bentuk raw material kering dengan nilai ekspor mencapai Rp 700 juta. Spinosum merupakan jenis alga merah yang nilai manfaatnya cukup besar, sehingga sangat potensial didorong untuk menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor selain Eucheuma cottoni. Slamet menjelaskan Eucheuma cottoni dan Spinosum telah bisa kita dikembangkan secara massal di Indonesia. Ia pun mengajak masyarakat pembudidaya untuk melakukan budidaya rumput laut dengan cara yang benar, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada sehingga akan dihasilkan produk rumput laut dengan kandungan agar/karagenan/alginate yang bagus. "Rumput laut punya peluang sangat mudah untuk dikembangkan karena biaya produksinya murah dan dapat menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir," jelas Slamet. Slamet menuturkan saat melepas ekspor rumput laut di Serang Sabtu lalu, Edhy mengungkapkan kegiatan ekspor ini adalah momen yang menggembirakan. Di mana di tengah pandemi COVID-19, Indonesia tetap bisa melakukan ekspor rumput laut. Terlebih, ekspansi tujuan ekspor produk perikanan terus meluas, seperti tujuan Vietnam yang menjadi market baru. "Padahal kita tahu sebelumnya market rumput laut kita didominasi ke China dan Filipina. Terbukanya ekspor ke Vietnam, ini akan menaikkan nilai ekonomi jenis Spinosum yang sangat potensial di Indonesia. Artinya akan lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha budidaya rumput laut ini," jelas Slamet. Slamet pun berharap, tidak hanya rumput laut, komoditas lain seperti kerapu, udang dan beberapa komoditas perikanan lainnya juga bisa memberikan kepastian bahwa ekspor produk perikanan tetap berjalan dan prospektif di tengah pandemi. Sementara itu, Direktur Utama CV. Delton Cabang Serang Jaja Mujahidin mengungkapkan, bahwa saat ini permintaan rumput laut jenis Spinosum ke Vietnam mencapai 3.000 ton per bulan dengan nilai mencapai Rp 36 miliar per bulan. Menurutnya jenis Spinosum punya nilai manfaat yang tinggi sebagaimana jenis Eucheuma cottoni. Keuntungan lainnya, jenis ini lebih adaptif dan tahan terhadap penyakit seperti ice-ice. Sebagai informasi, tahun 2019 tercatat nilai ekspor rumput laut Indonesia mencapai USD 324,84 juta atau tumbuh 11,31% dibanding tahun 2018 yang mencapai USD 291,83 juta. Selama rentang waktu 2014 - 2019, ekspor rumput laut nasional tercatat tumbuh rata-rata per tahun sebesar 6,53%. Sedangkan produksi rumput laut nasional hasil budidaya tahun 2018, tercatat sebanyak 10,18 juta ton. Oleh karena itu, KKP menargetkan tahun 2020 produksi rumput laut mencapai 10,99 juta ton dan diproyeksikan mencapai 12,33 juta ton pada tahun 2024. Indonesia sendiri diuntungkan sebagai negara dengan potensi sumber daya rumput laut yang besar. Sebagai bagian dari segi karang dunia, Indonesia memiliki setidaknya 550 jenis varian rumput laut bernilai ekonomis tinggi. Pemerintah telah membentuk Pokja untuk melakukan percepatan industrialisasi nasional, untuk mendorong hal tersebut, KKP telah menyusun peta jalan percepatan produksi rumput laut nasional. Simak Video "Pizza Selada Laut, Hidangan Sehat dan Antimainstream" [Gambas:Video 20detik] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Ongkos Kartu Pra Kerja telah ditransfer kepada 168.111 orang peserta gelombang pertama. Dana yang telah ditransfer sebesar Rp 3.550.000 untuk masing-masing peserta, namun uang tersebut baru bisa digunakan Rp 1 juta. Bagaimana jika ingin mencairkan uang tersebut? Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan peserta wajib mengikuti setidaknya 1 pelatihan. Uang saku sebesar Rp 2,4 juta baru akan dikirim sebesar Rp 600 ribu setiap bulan selama 4 bulan jika peserta sudah menyelesaikan 1 pelatihan dan mengisi survei untuk evaluasi lembaga pelatihan. "Setelah penerima menuntaskan 1 pelatihan dan memberikan rating kepada lembaga pelatihan tersebut, penerima Kartu Pra Kerja dapat menerima bantuan insentif yang sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan," kata Panji melalui telekonferensi, Senin (27/4/2020). Peserta juga akan mendapat insentif sebesar Rp 150 ribu setelah peserta mengisi survei untuk evaluasi. Dana akan ditransfer ke e-wallet atau dompet digital yang telah menjadi mitra seperti OVO, Gopay, dan LinkAja. Atau melalui bank yang telah ditunjuk yakni BNI. "Penerima bebas mendaftarkan rekening tempat yang bersangkutan menerima manfaat tersebut. Bisa BNI atau salah satu e-wallet dari mitra pembayaran. Insentif akan ditransfer langsung dari BNI yaitu rekening manajemen pelaksana ke rekening penerima manfaat," ujarnya. Simak Video "Dana Kartu Prakerja Senilai Rp 596 M Cair" [Gambas:Video 20detik] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Dunia dibuat terpojok ketika menyaksikan turunnya harga minyak hingga mencapai minus pada pekan lalu. Bahkan, fenomena ini menurut Brian Sullivan, seorang Anchor & Senior National Correspondent di CNBC International bakal mungkin terjadi lagi. Sullivan merinci bagaimana fenomena yang sebelumnya tak pernah diprediksi siapapun ini bisa terjadi. Penyebab pertama minusnya harga minyak dunia ialah penuhnya penyimpanan minyak di seluruh dunia. Tangki minyak di mana-mana terisi dengan begitu cepatnya. Bahkan sebagian besar tank darat di Amerika Serikat sudah mencapai batas kapasitasnya. Dengan berkurangnya kapasitas penyimpanan minyak itu membuat nilai komoditas tersebut menjadi tak seberharga sebelumnya. Bahkan menjadi minus. Untuk itu, para pedagang dan produsen minyak di seluruh dunia berlomba-lomba menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk menyimpan minyak mentah mereka agar tetap memiliki nilai untuk dijual. Salah satu upaya yang telah dilakukan dunia menanggulangi hal ini adalah mengurangi produksi minyak seperti yang sudah dilakukan OPEC dan sekutunya. Mereka sepakat mengurangi produksi minyaknya hingga sekitar 10% dari pasokan global. Langkah ini selanjutnya juga akan diikuti oleh G20 dan negara anggotanya. Rencananya G20 akan mengurangi produksi minyak mereka mulai 1 Mei 2020 mendatang. Selanjutnya, permintaan terhadap komoditas satu ini juga mengalami penurunan tajam. Untuk itu, pemotongan produksi minyak dibutuhkan. Bahkan, pemotongan produksi minyak ini perlu dikurangi lebih banyak dan lebih cepat dari apa yang sudah dilakukan saat ini. Meski permintaan merosot tajam dan tangki penyimpan minyak semakin langka, ada saja produsen minyak yang optimistis terhadap situasi tersebut. Mereka terus memproduksi minyak dan menghabiskan banyak modal untuk memindahkannya ke tempat lain bahkan mungkin menyimpannya kembali ke bawah tanah. Menurut Sullivan, tindakan itu harus segera dihentikan, kalau tidak industri tersebut akan semakin kesulitan bertahan di tengah himpitan Corona. Simak Video "Harga Minya Dunia Anjlok, Jokowi: Manfaatkan Peluang Ini" [Gambas:Video 20detik] (dna/dna) Sumber

Program Belajar dari Rumah selama pandemi virus corona mendongkrak rating TVRI. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, Supriyono mengatakan bahwa pihaknya menerima Rp 9,69 miliar untuk menayangkan program Belajar dari Rumah, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kerja sama tersebut akan berlangsung selama tiga bulan, sebagai sarana belajar para siswa akibat pandemi virus Covid-19 atau corona. "Tadinya Rp 13,84 miliar, dengan adanya negosiasi yang dilakukan Kemendikbud minta diskon 30 persen sehingga jadi Rp 9,69 miliar," ujar Supriyono dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (27/4). Awalnya, TVRI mengajukan penawaran nilai kontrak pada Kemendikbud sebesar Rp 41,7 miliar. Namun kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu bernegosiasi, karena program Belajar dari Rumah bertujuan untuk mengedukasi siswa yang tak bisa belajar di sekolah. "Dengan ada negosiasi antara TVRI dan Kemendikbud bahwa program disepakati program akan berjalan dari 13 April sampai 17 Juni," ujar Supriyono. Meski begitu, Supriyono menjelaskan bahwa program Belajar dari Rumah selama pandemi virus corona mendongkrak rating penyiaran TVRI. Sebelumnya, televisi milik negara itu hanya berada di peringkat 13 atau 14. Namun, setelah adanya program dari Kemendikbud selama pandemi virus corona, TVRI beberapa menempati posisi ke-9. "Baru kali ini TVRI mengalami performa seperti ini berkat kerjasama dengan Kemendikbud," ujar Supriyono. Diketahui, Kemendikbud melalui TVRI meluncurkan program ‘Belajar dari Rumah’ sebagai pilihan alternatif belajar online di tengah pandemi virus corona saat ini. Program yang telah diluncurkan sejak Senin, 13 April 2020 ini akan berlangsung selama 3 bulan sampai Juli 2020. Program belajar ini mencakup kelas untuk SLB, SD, SMP, SMA dan SMK dengan berbagai mata pelajaran. Namun, anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan, meminta LPP TVRI untuk tak memikirkan rating dan share selama pandemi virus Covid-19. Seharusnya, TVRI fokus segi kualitatif untuk menghadirkan konten yang bermanfaat bagi masyarakat. "TVRI janganlah mendewakan rating dan share seperti televisi lain, pelaksana tugas (direktur utama) dan direksi janganlah membesar-besarkan dua itu," ujar Putra. Apalagi di tengah pandemi ini, TVRI sebaiknya menayangkan program-program edukatif. Salah satunya dengan menampilkan tayangan bagi siswa yang belajar di rumah. "Jadi tolong ukurannya kualitatif, jangan kuantitatif. Harusnya TVRI lebih mulia tugas dan tanggung jawabnya, TV negara seharusnya tidak usah ngomong rating," ujar Putra. Sumber

Menhub masih menjalani masa transisi sebelum aktif memimpin kementerian. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi kesehatan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dikabarkan terus membaik setelah selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat menderita virus Corona atau Covid-19. Makin sehat, Budi hari ini, Senin (27/4), mulai mengikuti rapat bersama menteri lainnya. "Hari ini rapat kabinet pertama dan masih bekerja dari rumah," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati kepada Republika.co.id, Senin (27/4). Meskipun sudah mengikuti rapat terbatas, Adita mengatakan, Menhub Budi belum secara resmi aktif kembali memimpin Kementerian Perhubungan. Adita memastikan saat ini masih dalam masa transisi sebelum Menhub Budi kembali aktif memimpin Kemenhub. Saat ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan sementara posisi Menhub selama Budi Karya masih menjalani perawatan. Sebelumnnya, Luhut yakin Menhub Budi Karya bisa kembali bertugas dalam waktu dekat. Luhut memastikan kondisi Budi Karya saat ini terus membaik. "Pak Budi Karya Sumadi semakin sehat dan sudah berkomunikasi dengan kami," kata Luhut dalam video streaming rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (21/4). Untuk itu, Luhut mengaku sudah menganjurkan Menhub Budi terus berkomunikasi juga dengan para pejabat eselon satu. Dengan begitu, Budi Karya dapat aktif kembali memimpin Kemenhub. Sebelumnya, Menhub Budi dipastikan sudah membaik dan menjalani isolasi mandiri. "Kondisi beliau sehat dan saat ini tengah melakukan pemulihan serta isolasi mandiri 14 hari sesuai arahan dokter," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, Rabu (15/4). Pasalnya, Adita mengatakan, sejak beberapa hari yang lalu Menhub Budi sudah diperbolehkan keluar dari RSPAD Gatot Subroto. Adita memastikan saat ini Menhub sudah kembali ke kediamannya untuk menjalani pemulihan. Sumber

Dana darurat Covid-19 dari Bank Pembangunan Islam sekira 250 juta dolar AS. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- c Informasi tersebut didapatkan Sri dalam hasil pembicaran virtual dengan Presiden IsDB Bandar Hajjar. "Dana emergensi Covid-19 dari IsDB dalam proses negosiasi berkisar antara 200-250 juta dolar AS," tulis Sri melalui akun resmi Instagram miliknya, Senin (27/4). Dalam pembicaraan itu, Sri turut menjelaskan berbagai langkah dan kebijakan pemerintahan Indonesia untuk menghadapi Covid-19. Khususnya tiga poin yang menjadi fokus pemerintahan saat ini, yakni di bidang kesehatan, bantuan sosial dan bantuan untuk dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sri mengatakan, melalui kesempatan tersebut, IsDB memastikan akan memberikan dukungan bersama dengan lembaga multilateral lain untuk mengatasi dampak Covid-19. Di antaranya, Bank Dunia (World Bank) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). IsDB sendiri meluncurkan program 3R. "Respons, Restore, Restart)," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Sebelumnya, Sri sempat menyampaikan kemungkinan menggunakan pinjaman dari lembaga multilateral untuk mendukung pembiayaan tahun ini. Khususnya untuk menutupi defisit APBN yang dilebarkan dari Rp 307,2 triliun menjadi Rp 853 triliun. Pelebaran tersebut terutama ditujukan untuk penanganan Covid-19. Sri menyebutkan lembaga-lembaga multilateral merupakan sumber penting. Sebab, mereka memiliki sumber dana yang dapat dipinjam ke negara berkembang dengan konsesi cukup baik. "Mereka juga tidak ikut market yang cukup besar fluktuasinya. Ini berdampak positif ke komposisi pijakan yang kami lihat cukup aman," ucapnya dalam teleconference dengan jurnalis, Selasa (7/4). Tapi, Sri menuturkan, pemerintah memprioritaskan sumber-sumber pembiayaan dengan risiko paling aman sebelum kita instrumen lain yang memiliki tingkat biaya dan responsible tinggi. Sumber