bot

Jakarta - Sebelum virus Corona menginfeksi banyak negara, rasanya tidak banyak yang kenal dengan Zoom. Aplikasi ini mendadak naik daun ketika semua negara menerapkan lockdown, semua orang menggunakannya untuk berkomunikasi. Bos Zoom Eric Yuan membeberkan pada Desember 2019 jumlah penggunanya masih 10 juta. Sementara bulan Maret lalu, user-nya tembus 200 juta. Apa yang membuat aplikasi ini begitu jadi pilihan di antara layanan video conference yang ada di pasaran? Dan bagaimana nasib aplikasi ini setelah wabah Corona usai, akankah tetap digunakan? Semua itu dibahas di podcast Obat Gaptek bersama Pengamat Keamanan dari Vaksincom Alfons Tanujaya berikut ini: (afr/fay) Sumber

Jakarta - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) merilis portal sistem informasi geografis penginderaan jauh sebaran COVID-19. Beralamatkan covid19.lapan.go.id, portal rancangan LAPAN ini dirancang sebagai media berbagi pakai konten sistem informasi geografis terkait virus Corona di Indonesia. Adapun informasi yang terkandung dalam portal tersebut terdiri dari update data kasus COVID-19 di Tanah Air, lokasi laboratorium dan rumah sakit rujukan Kementerian Kesehatan, distribusi positif COVID-19 dan mobilitas infrastruktur akses DKI Jakarta, serta perbandingan kualitas udara. [Gambas:Twitter] "LAPAN berupaya memberikan info potensi sebaran COVID-19 berdasarkan data penginderaan jauh terkait kepadatan pemukiman, kepadatan akses transportasi, posisi fasilitas umum (terminal, pasar, dan lain-lain), serta data dari pihak-pihak terkait," tutur Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin saat dihubungi detikINET. Thomas menjelaskan situs covid19.lapan.go.id masih terus dikembangkan. "LAPAN juga berkoordinasi dengan PNPB/Gugus Tugas untuk mengkaji kebutuhan info geospasial berbasis penginderaan jauh yang bisa diintegrasikan dengan data mereka," tutur Thomas. Simak Video "Yuk! Belajar Cara Membuka Masker Kain yang Benar" [:)] (agt/fay) Sumber

Pemerintah harus serius jalankan Perppu No 1/20 untuk antisipasi dampak Covid-19. == JAKARTA -- Pemerintah harus sungguh-sungguh menjalankan Perppu No 1/20 untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Industri penggerak sektor riil dan menyerap banyak tenaga kerja perlu mendapatkan insentif. Pengamat ekonomi INDEF Ariyo DP Irhamna mengatakan dampak ekonomi dari pandemi Covid 19 bila dibiarkan akan menimbulkan problem ekonomi serius. Imbasnya pada akhirnya dikhawatirkan bisa merembet ke krisis keuangan. "Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang benar-benar dijalankan untuk melindungi perekonomian nasional dari krisis keuangan sebagai dampak turunan Covid 19," ujar dia di Jakarta. Pemerintahan sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) No. 01/ 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Salah satu kebijakan yang tertera dalam Perpu adalah dukungan dana insentif sebesar Rp 70,1 triliun dan relaksasi perpajakan bagi sektor dunia usaha yang terdampak Covid 19. Selain itu adanya kebijakan penundaan pembayaran cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan ultra mikro serta penundaan pembayaran pinjaman terutama untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pelaku ekonomi kecil lainnya. Pemerintah juga melakukan penurunan tarif PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen. Namun, Ariyo menilai kebijakan itu belum cukup. Industri penggerak sektor ril yang menyerap banyak tenaga kerja juga perlu diperhatikan. Industri tersebut perlu mendapatkan insentif seperti penurunan pajak dan tidak ada kenaikan cukai. Sehingga para pelaku usaha yang terdampak Covid 19, benar benar mendapatkan kemudahan untuk menunda kewajiban membayar cicilannya selama beberapa bulan atau sampai wabah ini berlalu. "Insentif kemudahan kepada para pelaku usaha agar semua tagihan atau cicilan maupun kewajiban pembayarannya ditunda dahulu," ujarnya menjelaskan. "Bukan dihapus dan bukan pengurangan utang, melainkan tidak ditagih. Tapi masanya diperpanjang, sehingga selama pandemi ini tidak ada penagihan." Sumber

Askopindo mengharapkan koperasi simpan pinjam mendapat relaksasi pajak bunga simpanan == JAKARTA -- Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) menyatakan koperasi simpan pinjam layak dan sangat pantas mendapatkan relaksasi perpajakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020. "Kamilah yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM dan pekerja informal, jadi koperasi simpan pinjam yang lebih menguasai peta di lapangan. Identifikasi dapat terlihat jelas dalam database kami karena mayoritas pelaku UMKM & pekerja informal diwadahi oleh koperasi simpan pinjam sebagai pembina dan pemberi pembiayaan," kata Ketua Umum Askopindo Sahala Panggabean dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/4). Askopindo pun mengharapkan koperasi simpan pinjam dapat diberikan pula relaksasi pajak atas pendapatan bunga simpanan. Hal ini dipandang krusial sebagai antisipasi penarikan simpanan dari para anggota penyimpan yang butuh dana akibat dampak ekonomi pandemi Covid-19. "Bila relaksasi ini disetujui, bahkan otomatis menambah daya beli rumah tangga para anggota koperasi simpan pinjam sehingga dapat menjadi buffer pertumbuhan ekonomi nasional, semoga tidak sampai minus atau terjadi resesi. Ini sesuai keinginan Pak Teten(Menkop) berdasarkan arahan Pak Presiden," ucap Sahala Sementara itu, Direktur Eksekutif Generasi Optimis Research and Consulting, Frans Meroga menilai sangat bijak bila pemerintah mengabulkan apa yang disuarakan oleh Askopindo. Frans bahkan melihat bahwa PPh pasal 25 atas pendapatan badan pun dinihilkan di tahun 2020, agar dapat menjadi ruang gerak likuiditas bagi gerakan koperasi agar dapat membayar semua biaya operasional. "Biaya operasional itu termasuk gaji, bahkan sebentar lagi harus bayar THR. Pemerintah pasti tidak mau korban PHK yang sudah 2 juta orang saat ini akan bertambah lagi. Menteri Ketenagakerjaan saja kemarin sudah memelas kepada pelaku usaha untuk sedapat mungkin tidak PHK karyawannya," katanya. Frans mendorong agar pemerintah memberikan kepercayaan lebih bagi koperasi simpan pinjam guna mebantu para pelaku UMKM agar tangguh bertahan menghadapi dampak pandemi ini. Sebelumnya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) merestrukturisasi kredit dan mendampingi mitra pengakses dana bergulir yang terdampak Covid-19. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Senin (27/4), mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah kebijakan guna menjaga aktivitas perekonomian koperasi dan UMKM tetap kondusif. Kebijakan yang disiapkan Kementerian Koperasi dan UKM bersama LPDB-KUMKM berupa restrukturisasi pembiayaan bagi penerima dana bergulir LPDB-KUMKM yaitu koperasi dan UMKM, kata Supomo. Kebijakan kelonggaran dan relaksasi pembiayaan bagi mitra LPDB-KUMKM tersebut kata dia, merupakan upaya maksimal guna menangkal dampak terburuk dari semakin menyebarnya Covid-19 terutama di sektor ekonomi mikro dan makro. Restrukturisasi pinjaman/pembiayaan berbentuk penundaan pembayaran angsuran pokok, penundaan pembayaran angsuran jasa, penundaan atau pengurangan jasa, perpanjangan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas pinjaman/pembiayaan. Mitra LPDB-KUMKM yang berhak mendapat kebijakan tersebut adalah koperasi dan UKM, katanya. sumber : Antara Sumber

Hingga April 2020, LPDB-KUMKM telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 113,1 miliar. == JAKARTA -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) merestrukturisasi kredit Koperasi dan UMKM. LPDB juga mendampingi mitra pengakses dana bergulir yang terdampak Covid-19. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Senin (27/4), mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah kebijakan guna menjaga aktivitas perekonomian koperasi dan UMKM tetap kondusif. “Kebijakan yang disiapkan Kementerian Koperasi dan UKM bersama LPDB-KUMKM berupa restrukturisasi pembiayaan bagi penerima dana bergulir LPDB-KUMKM yaitu koperasi dan UMKM,” kata Supomo. Kebijakan kelonggaran dan relaksasi pembiayaan bagi mitra LPDB-KUMKM tersebut kata dia, merupakan upaya maksimal guna menangkal dampak terburuk dari semakin menyebarnya COVID-19 terutama di sektor ekonomi mikro dan makro. Restrukturisasi pinjaman/pembiayaan berbentuk penundaan pembayaran angsuran pokok, penundaan pembayaran angsuran jasa, penundaan atau pengurangan jasa, perpanjangan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas pinjaman/pembiayaan. ”Mitra LPDB-KUMKM yang berhak mendapat kebijakan tersebut adalah koperasi dan UKM,” katanya. Mereka dapat mengirimkan surat permohonan restrukturisasi pinjaman/pembiayaan yang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan UKM c.q Direktur Utama LPDB-KUMKM dengan dikirimkan ke alamat kantor LPDB-KUMKM di Jalan Letjend MT Haryono Kav. 52-52 Pancoran Jakarta Selatan 12770, atau melalui surat digital (email) dengan alamat: info@danabergulir.com. Surat permohonan restrukturisasi pinjaman tersebut ditembuskan ke Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelonggaran atau relaksasi pinjaman itu kata dia, dapat diberikan untuk mitra-mitra LPDB-KUMKM yang memiliki status kolektibilitas lancar atau kurang lancar saat kebijakan tersebut dikeluarkan. Selain itu, restrukturisasi pinjaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan Direktur Utama LPDB-KUMKM. Penerima restrukturisasi juga wajib untuk memberikan laporan kepada LPDB-KUMKM sesuai hak dan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dengan direksi LPDB-KUMKM. Terkait kebijakan restrukturisasi pinjaman LPDB-KUMKM, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut, serta LPDB-KUMKM wajib melaporkan kepada Menteri Koperasi dan UKM setiap bulannya. Supomo berharap sejumlah skema program relaksasi dan restrukturisasi tersebut mampu meringankan beban koperasi dan UMKM di Indonesia. Hingga April 2020, LPDB-KUMKM telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 113,1 miliar atau 6,11 persen dari target penyaluran tahun 2020 yakni sebesar Rp 1,85 triliun. “Akumulasi penyaluran dana bergulir sejak tahun 2008 hingga 2020 berjumlah Rp 10,37 triliun, dengan jumlah mitra yang disalurkan sebanyak 3.020 mitra,” kata Supomo. Sasaran mitra yang menerima dana pinjaman LPDB-KUMKM di tengah kondisi pandemi Covid-19, di antaranya koperasi yang terkena dampak signifikan akibat wabah, koperasi yang memiliki usaha berbasis ekspor baik langsung maupun anggotanya, dan koperasi bidang kesehatan terutama koperasi karyawan yang mendukung operasional rumah sakit melalui pinjaman/pembiayaan dana BPJS atau produksi alat kesehatan. Selain itu, koperasi yang bergerak dalam sektor atau program prioritas Kemenkop, koperasi yang usahanya telah mendukung perekonomian setempat, dan koperasi yang usahanya di bidang substitusi impor juga menjadi sasaran utama mitra penerima dana LPDB-KUMKM. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Pada masa wabah COVID-19 ini semua pihak diharapkan tetap berada di rumah saja dan mengindahkan gerakan physical distancing atau menjaga jarak fisik dengan orang lain untuk mengatasi penyebaran virus Corona. Dengan #DiRumahAja, segala aktivitas pun dilakukan dari rumah, seperti work from home, study from home, hingga pray from home. Namun untuk urusan finansial apakah banking from home merupakan langkah yang efektif? Nah, BCA membagikan beberapa tips efektif #BankingFromHome yang #DibikinSimpel. Gimana caranya? Berikut tips-tipsnya. Urusan Beli/Belanja Online Untuk urusan beli atau belanja dari rumah, kamu bisa memanfaatkan situs belanja online atau aplikasi toko online. Untuk pembayarannya, kamu tinggal pilih bank transfer via BCA mobile, Kartu Kredit BCA, maupun OneKlik. Lagi enak-enakan maskeran tiba-tiba listrik mati, atau pulsa dan kuota internet habis, kamu bisa membelinya secara online. Di aplikasi BCA mobile ada fitur m-Commerce yang bisa digunakan untuk membeli pulsa listrik prabayar, pulsa HP, kuota internet, dan sebagainya. Bagi yang suka beli buku, film, dan sebagainya, kamu bisa melakukan pembelian melalui Google Play Store menggunakan Google Voucher. Nah, untuk pembelian Google Voucher bisa juga melalui fitur m-Commerce BCA mobile, lho! Urusan Top Up Saldo e-Wallet Lagi WFH tiba-tiba perut keroncongan? Tenang saja, kamu bisa beli makanan dan minuman secara online karena saat ini sudah banyak layanan pesan antar makanan. Namun bagaimana jika saldo e-Wallet milik kamu kurang? Foto: Dok. BCA Keep calm, top up saja pakai Virtual Account di BCA mobile atau pakai OneKlik. Dalam beberapa saat, makanan tersaji di meja rumah. Menariknya lagi, ada banyak promo cashback yang ditawarkan lho! Mulai dari Promo Top Up Gopay dan Link Aja hingga Promo Top Up Shopee yang membuat pengeluaran menjadi makin hemat! Urusan Transfer-transfer Bagi yang butuh transfer-transfer, ada 3 tips simpel dari BCA untuk mengirim uang dari rumah aja. Pertama adalah transfer ke rekening BCA/bank lain/Virtual Account dengan membuka fitur m-Transfer di BCA mobile. Tinggal pilih mau transfer ke sesama BCA, bank lain, atau ke Virtual Account. Kedua transfer menggunakan QR Code. Caranya yaitu dengan membuka fitur QR di BCA mobile, Anda bisa transfer dari daftar QRku atau dari QR yang kamu terima. Foto: Dok. BCA Ketiga, untuk transfer dalam jumlah besar bisa pakai KlikBCA saja. Mulai 27 Maret - 31 Mei 2020, limit transfer harian KlikBCA naik dari Rp 100 juta menjadi Rp 250 juta per hari per user id. Berlaku untuk transfer antar-BCA maupun ke bank lain dalam negeri. Bayar Tagihan-tagihan Sedang sibuk work from home, handphone kamu tiba-tiba dibombardir SMS, email, dan telepon berisi perintah untuk bayar tagihan? Buka saja fitur m-Payment di BCA mobile dan tinggal pilih mau bayar tagihan apa saja. Foto: Dok. BCA Sambil nonton film serial kamu, segala urusan pembayaran tagihan seperti tagihan kartu kredit, handphone, BPJS, asuransi, internet, dan lainnya akan selesai seketika. Buka Tabungan Kamu masih belum memiliki tabungan BCA? Mau buka sekarang tapi takut keluar rumah? Tenang saja, buka tabungan sekarang suda bisa #DiRumahAja. Caranya tinggal download BCA mobile di handphone, kemudian pilih menu Buka Rekening Baru. Tinggal ikuti tutorialnya lalu dalam hitungan menit kamu sudah bisa punya rekening baru meski sambil leyeh-leyeh di sofa ruang tamu. Itulah beberapa tips banking from home yang efektif ala BCA saat kamu sedang berada #DiRumahAja. Foto: Dok. BCA Buka tabungan BCA dulu baru bisa pakai BCA mobile. Stay safe and stay healthy ya! Info selengkapnya bisa cek di sini. (adv/adv) Sumber

Jakarta - Pada masa wabah COVID-19 ini semua pihak diharapkan tetap berada di rumah saja dan mengindahkan gerakan physical distancing atau menjaga jarak fisik dengan orang lain untuk mengatasi penyebaran virus Corona. Dengan #DiRumahAja, segala aktivitas pun dilakukan dari rumah, seperti work from home, study from home, hingga pray from home. Namun untuk urusan finansial apakah banking from home merupakan langkah yang efektif? Nah, BCA membagikan beberapa tips efektif #BankingFromHome yang #DibikinSimpel. Gimana caranya? Berikut tips-tipsnya. Urusan Beli/Belanja Online Untuk urusan beli atau belanja dari rumah, kamu bisa memanfaatkan situs belanja online atau aplikasi toko online. Untuk pembayarannya, kamu tinggal pilih bank transfer via BCA mobile, Kartu Kredit BCA, maupun OneKlik. Lagi enak-enakan maskeran tiba-tiba listrik mati, atau pulsa dan kuota internet habis, kamu bisa membelinya secara online. Di aplikasi BCA mobile ada fitur m-Commerce yang bisa digunakan untuk membeli pulsa listrik prabayar, pulsa HP, kuota internet, dan sebagainya. Bagi yang suka beli buku, film, dan sebagainya, kamu bisa melakukan pembelian melalui Google Play Store menggunakan Google Voucher. Nah, untuk pembelian Google Voucher bisa juga melalui fitur m-Commerce BCA mobile, lho! Urusan Top Up Saldo e-Wallet Lagi WFH tiba-tiba perut keroncongan? Tenang saja, kamu bisa beli makanan dan minuman secara online karena saat ini sudah banyak layanan pesan antar makanan. Namun bagaimana jika saldo e-Wallet milik kamu kurang? Foto: Dok. BCA Keep calm, top up saja pakai Virtual Account di BCA mobile atau pakai OneKlik. Dalam beberapa saat, makanan tersaji di meja rumah. Menariknya lagi, ada banyak promo cashback yang ditawarkan lho! Mulai dari Promo Top Up Gopay dan Link Aja hingga Promo Top Up Shopee yang membuat pengeluaran menjadi makin hemat! Urusan Transfer-transfer Bagi yang butuh transfer-transfer, ada 3 tips simpel dari BCA untuk mengirim uang dari rumah aja. Pertama adalah transfer ke rekening BCA/bank lain/Virtual Account dengan membuka fitur m-Transfer di BCA mobile. Tinggal pilih mau transfer ke sesama BCA, bank lain, atau ke Virtual Account. Kedua transfer menggunakan QR Code. Caranya yaitu dengan membuka fitur QR di BCA mobile, Anda bisa transfer dari daftar QRku atau dari QR yang kamu terima. Foto: Dok. BCA Ketiga, untuk transfer dalam jumlah besar bisa pakai KlikBCA saja. Mulai 27 Maret - 31 Mei 2020, limit transfer harian KlikBCA naik dari Rp 100 juta menjadi Rp 250 juta per hari per user id. Berlaku untuk transfer antar-BCA maupun ke bank lain dalam negeri. Bayar Tagihan-tagihan Sedang sibuk work from home, handphone kamu tiba-tiba dibombardir SMS, email, dan telepon berisi perintah untuk bayar tagihan? Buka saja fitur m-Payment di BCA mobile dan tinggal pilih mau bayar tagihan apa saja. Foto: Dok. BCA Sambil nonton film serial kamu, segala urusan pembayaran tagihan seperti tagihan kartu kredit, handphone, BPJS, asuransi, internet, dan lainnya akan selesai seketika. Buka Tabungan Kamu masih belum memiliki tabungan BCA? Mau buka sekarang tapi takut keluar rumah? Tenang saja, buka tabungan sekarang suda bisa #DiRumahAja. Caranya tinggal download BCA mobile di handphone, kemudian pilih menu Buka Rekening Baru. Tinggal ikuti tutorialnya lalu dalam hitungan menit kamu sudah bisa punya rekening baru meski sambil leyeh-leyeh di sofa ruang tamu. Itulah beberapa tips banking from home yang efektif ala BCA saat kamu sedang berada #DiRumahAja. Foto: Dok. BCA Buka tabungan BCA dulu baru bisa pakai BCA mobile. Stay safe and stay healthy ya! Info selengkapnya bisa cek di sini. (adv/adv) Sumber

Posisi petani dan penyuluh menjaga pangan sebagai kebutuhan pokok stabilitas nasional == CILEGON -- Peran pangan di tengah situasi sulit saat ini setara alat kesehatan (Alkes) dan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis menangani pasien Covid-19, maka posisi penyuluh dan petani pertanian sama penting dengan tenaga medis. Pangan sebagai kebutuhan pokok manusia sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa sektor ekonomi lain boleh ditunda atau distop, sementara sektor pertanian harus tetap berjalan, kegiatan usahatani harus tetap jalan karena manusia tiap hari membutuhkan pangan. "Ketika hampir semua orang dianjurkan diam di rumah maka penyuluh dan petani serta tenaga medis tetap harus keluar rumah untuk bekerja sesuai tugas masing-masing. Mereka adalah pejuang kehidupan untuk menyelamatkan negeri ini dari pandemi Covid-19," kata Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi tiap kali tatap muka online (video conference) dengan petani dan penyuluh. Penyuluh pusat Kementerian Pertanian RI, Susilo Astuti selaku pendamping kegiatan penyuluhan pertanian di Provinsi Banten melaporkan kegiatan pendampingan penyuluh. Shofi Nur Prihatin mendampingi kelompok tani (Poktan) Kedaung dan Kosambi panen seluas 25,2 hektar di Kecamatan Citangkil. Produktifitas 6 ton gabah kering panen [GKP] per hektar. Kegiatan panen Poktan Cigiteh seluas 25 hektar di Kelurahan Cigiteh, Kecamatan Jombang hasil rata-rata hampir lima ton GKP per hektar didampingi penyuluh Devi Yuningsih. Sementara penyuluh Dwi Ambar Susanti mendampingi Poktan Suka Makmur di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil panen seluas lima hektar. Produktifitasnya hampir enam ton GKP per hektar. "Penyebaran virus Corona harus diwaspadai, tapi tidak harus membuat panik. Caranya? Hindari kerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter atau social distancing sebagai Protokol Kewaspadaan," kata Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan BPPSDMP) Leli Nuryati. Sumber

Masyarakat cenderung memilih investasi paling aman dengan risiko rendah. ==JAKARTA -- Sepanjang tahun ini hingga akhir pekan kemarin, harga emas Pegadaian telah mencatat penguatan sebesar 21 persen sehingga menjadikan logam mulia sebagai salah satu aset teraman di tengah pandemi Covid-19. Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Amoeng Widodo menyebutkan, pada Januari, emas masih bertengger di kisaran Rp 700 ribu per gram dan hingga akhirnya pekan ini berada di atas Rp 900 ribu per gram, tepatnya Rp 939 ribu per gram (per 27 April 2020). "Harga emas yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring kondisi perekonomian global yang tak menentu dan pandemi corona menjadikan logam mulia sebagai aset safe haven," kata Amoeng di Jakarta, Senin (27/4). Amoeng menjelaskan, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat Indonesia kebingungan memilih menjual atau menyimpan emas mereka. Pasalnya, dalam kondisi tak menentu, masyarakat cenderung memilih investasi yang paling aman dengan risiko rendah. Menurut Amoeng, saat terjadi kenaikan harga emas seperti saat ini, menabung emas adalah pilihan yang bijak. Hal ini dikarenakan menabung dalam bentuk emas merupakan investasi paling menguntungkan dan bersifat likuid atau mudah dicairkan. "Jadi solusinya kalau membutuhkan dana, lebih baik dijaminkan ke lembaga keuangan yang menyediakan skema pinjaman dengan jaminan emas," kata dia. Pegadaian mencatat hingga saat ini terdapat kurang lebih 5,3 juta nasabah yang memiliki produk Tabungan Emas per Maret 2020. Produk Tabungan Emas dapat dimiliki melalui transaksi digital melalui aplikasi Pegadaian Digital dan beberapa marketplace yang sudah bekerja sama. Transaksi digital dalam menabung di Tabungan Emas Pegadaian pun cukup mudah, bisa dilakukan dengan cara transfer bank. Top up saldo tabungan emas juga dapat dilakukan melalui ATM ataupun secara online melalui channel perbankan. Artinya nasabah tidak perlu datang ke outlet. Untuk transaksi secara manual, Tabungan Emas Pegadaian dapat diakses masyarakat melalui transaksi di 4.115 outlet dan 9.674 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk Tabungan Emas ini memiliki keunggulan bisa dijual kembali ke Pegadaian bila sewaktu-waktu nasabah memerlukan dana dengan harga emas terkini. Keunggulan lain dengan memiliki Tabungan Emas adalah, selain bisa dijual kembali juga bisa dijadikan agunan gadai, diwujudkan fisik berupa logam mulia atau perhiasan, hingga menjadi agunan biaya naik haji dan umrah. sumber : ANTARA Sumber

Jakarta - Pemerintah resmi memberlakukan penurunan pajak perusahaan mulai April ini. Dengan demikian wajib pajak (WP) badan umum mendapat pengurangan tarif pajak dari 25% menjadi 22%. Serta WP badan yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun mendapat pengurangan tarif pajak dari 20% menjadi 19%. Cukupkah penurunan tarif pajak itu menutupi kerugian yang diterima bisnis hotel dan restoran karena Corona? Menurut Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran penurunan tarif pajak tersebut sebenarnya belum cukup untuk menutupi kerugiaan yang diterima bisnis hotel dan restoran selama ini. Yusran bilang yang paling dibutuhkan bisnis hotel dan restoran saat ini adalah pembebasan pajak. "Sebenarnya dalam kondisi ini sih pengaruh tidak terlalu banyak penurunan pajak itu, justru yang kita harapkan tadinya kan aturan terhadap pembebasan pajak itu yang seharusnya dikeluarkan bukan penurunannya," ujar Yusran kepada detikcom, Senin (27/4/2020). Lantaran bila hanya diturunkan tarif pajaknya maka masih ada biaya yang wajib dikeluarkan perusahaan setiap bulannya. Sedangkan, kedua bisnis ini rata-rata sudah tidak beroperasi atau kehilangan omzet akibat diserang pandemi Corona. "Sektor pariwisata itu saat ini sudah banyak yang tutup. Rata-rata tidak beroperasi. Artinya kondisi perusahaan juga sudah terjadi rugi," tambahnya. Sektor hotel dan restoran disebutnya telah kehilangan omzet hingga 90%. Namun, manfaat penghematan yang didapat perusahaan dari penurunan tarif pajak hanya sekitar 10%. Sehingga belum sanggup menutupi kerugiaan yang diperoleh. "Bayangkan okupansi kita rata-rata paling tinggi cuma 10% ya kan, itu juga cuman beberapa, yang lainnya sudah banyak yang tutup. Meski ada penghematan sekitar 10% an, tapi kalau ditanya apakah itu membantu atau tidak, menurut saya itu tidak terlalu banyak," tuturnya. Selain pembebasan pajak, bisnis hotel dan restoran disebutnya juga butuh relaksasi tarif listrik hingga BPJS. "Yang paling membebani kita itu adalah masalah PLN dan BPJS. Makanya kita mengharapkan itu diberikan satu relaksasi, belum lagi peraturan OJK yang udah keluar itu tidak serta merta terimplementasi sesuai dengan yang kita harapkan," tutupnya. Simak Video "Buntut Corona, Sektor Pertanian Sampai Pariwisata Dapat Insentif Pajak" [Gambas:Video 20detik] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Sektor transporasi darat khususnya angkutan penumpang mengalami tekanan yang berat karena dampak virus Corona. Hal itu ditambah kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik. Sekjen Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono menjelaskan, dampak virus Corona sangat terasa ketika pemerintah menyerukan social distancing. Kemudian, dilanjutkan dengan kebijakan menutup tempat pariwisata. "Jadi bukan larangan mudik dulu, begitu COVID semua langsung parah. Semua langsung turun drastis. Apalagi ketika pemerintah ada seruan social distancing itu sudah turun. Kemudian tempat wisata ditutup, maka angkutan kita moda pariwisata 100% berhenti. Angkutan lain juga, jalan tapi turunnya sampai 90%," jelasnya kepada detikcom, Senin (27/4/2020). Kondisi pengusaha semakin sulit. Terlebih, saat pemerintah memutuskan untuk melarang mudik. Hal itu membuat angkutan yang menghubungkan daerah-daerah dengan wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau zona merah berhenti. "Kemudian larangan mudik kemudian praktis semua area asal PSBB menuju daerah lain betul-betul dibatasi, disekat. Posisi saat ini berhenti ya sudah kalau posisi berhenti mau diapain, terminal tutup, semua tutup meskipun angkutan tidak daalam trayek kayak taksi boleh jalan, meski boleh jalan nggak ada penumpang," paparnya. Dengan kondisi tersebut, dia menuturkan, rata-rata moda angkutan seperti bus harus masuk depo alias dikandangkan. Hal itu selanjutnya berdampak pada karyawan terutama para sopir bus yang mau tak mau mesti dirumahkan. "Sekarang kalau nggak jalan berarti dirumahkan bahwa 1-2 korporasi pasti ada skenario pengamanan. Kalau sakadar beras 5-10 kg itu mungkin dilakukan. Tapi kalau berjalannya panjang siapa yang tahan nafasnya. Nggak ada kuat," ujarnya. "Sekarang kan posisinya istilahnya temen-temen no work no pay. Kan ketika mereka merekrut tak berjalan jangka pendek maunya. Kan ada pembinaan, pendidikan, kalau tiba-tiba semua bubar kan ya eman-eman semuanya," imbuhnya. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [Gambas:Video 20detik] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Sosial Juliari Batubara mempersilakan para pemerintah daerah (Pemda) untuk menyalurkan bantuan sosial dari masing-masing anggaran di daerah. Meskipun pemerintah pusat juga berhati-hati dalam penyalurannya agar tidak terjadi penumpukan data penerima. Untuk penyaluran bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek sendiri pemerintah pusat memang tengah berhati-hati dalam penghimpunan data penerima. Kemensos sendiri mengacu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun Juliari menegaskan, Pemda tidak harus mengacu pada data DTKS. Dia mempersilakan Pemda untuk menyalurkan bantuan sesuai data yang dimiliki. "Jadi Pemda juga silakan dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, silahkan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada di dalam DTKS tersebut. Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari kami, dari DTKS kami. Tidak sama sekali. Silahkan, karena kami tahu teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Senin (27/4/2020). Untuk penyaluran bansos tunai di lur wilayah Jabodetabek sendiri, pemerintah pusat menggunakan sumber anggaran dari dana desa. Pemerintah akan menguapayakan agar tidak terjadi penumpukan penerima dari bantuan lain. "Misalnya ada satu keluarga yang sudah menerima bansos tunai dari Kemensos Rp 600 ribu, dia terima lagi bansos tunai dari dana desa Rp 600 ribu. Ini harus kita hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah," tuturnya. Meski begitu, pemerintah pusat juga memberikan keleluasaan bagi kepala daerah yang juga memiliki program bansos dari anggarannya masing-masing. "Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima bansos dari pusat apakah bansos dalam bentuk sembako apakah itu bansos dalam bentuk tunai mereka takut kalau memberikan lagi bansos dari mereka. Silahkan, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat. Karena memang anggaran tersebut adalah anggaran dari daerah," terangnya. Juliari menegaskan, pemerintah pusat hanya mengatur penerima bantuan di daerah yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Simak Video "Jokowi Minta Menteri dan Pemda Alokasikan Anggaran untuk Tangani Corona" [Gambas:Video 20detik] (das/fdl) Sumber

Jakarta - Berita terpopuler detikFinance Senin (27/4) tentang pemangkasan pajak penghasilan (PPh) bagi badan usaha. Pemotongan pajak tersebut dari 25% menjadi 22%, dan berlaku mulai April ini. Selain itu berita terpopuler lainnya adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dinyatakan sembuh dari Corona. Budi Karya sempat menjalani perawatan sekitar 2 bulan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pengin tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini. (hns/dna) Sebelumnya Pekerja Manufaktur Gajian 6 Bulan Bebas Pajak 1 / 6 Selanjutnya Pajak Perusahaan Dipotong Jadi 22% Sumber

Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mencatat, penurunan penumpang imbas dari wabah virus Corona telah mencapai 90%. Dengan kondisi saat ini, pengusaha tengah putar otak untuk mengatasi persoalan utangnya. Apa lagi sekarang ada larangan mudik dari pemerintah yang memaksa bus tak beroperasi. "Saat ini informasi yang diterima DPP penumpang umum sudah turun 90%, jadi kami bukan lagi menghitung tambah kerugian, tetapi sudah lebih kepada bagaimana restrukturisasi utang perusahaan angkutan dapat segera diberlakukan menyeluruh," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organda, Adrian Djokosoetono kepada detikcom, Senin (27/4/2020). "Dengan sisa penumpang 10% saja sudah tidak cukup untuk bayar bunga kredit. Sama seperti yang terjadi di angkutan udara. Kebijakan relaksasi perpajakan dan BPJS juga diharapkan segera ada realisasi," sambungnya. Sementara, Sekjen Organda Ateng Haryono mengungkapkan, jika angkutan penumpang berhenti total secara sebulan maka potensi pendapatan yang hilang sekitar Rp 11 triliun. "Kalau kita simulasi, seluruh angkutan yang diinvestasikan banyaknya swasta nasional berhenti maka skenario kami di angkutan penumpang kalau dihentikan sebulan kerugian kita berapa sih? Itu hampir Rp 11 triliun, sektiar Rp 10,9 triliun," ujarnya. Angkutan logistik belum sepenuhnya berhenti. Namun, dia memperkirakan sekitar 50% berhenti. Dengan 50% berhenti, maka potensi pendapatan yang hilang sekitar Rp 7 triliun, dan jika digabung dengan angkutan penumpang maka potensi kerugiannya sekitar Rp 18 triliun. "Kalau itu hilang, ya seberapa tahan? Saya sependapat temen-temen, itu kalau berkepanjangan semuanya lempar handuk 2-3 bulan, lempar handuk, nggak bisa ngapa-ngapain," ujarnya. Simak Video "Jokowi Larang Seluruh Warga Mudik Lebaran Tahun Ini!" [Gambas:Video 20detik] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mencatat, penurunan penumpang imbas dari wabah virus Corona telah mencapai 90%. Dengan kondisi saat ini, pengusaha tengah putar otak untuk mengatasi persoalan utangnya. Apa lagi sekarang ada larangan mudik dari pemerintah yang memaksa bus tak beroperasi. "Saat ini informasi yang diterima DPP penumpang umum sudah turun 90%, jadi kami bukan lagi menghitung tambah kerugian, tetapi sudah lebih kepada bagaimana restrukturisasi utang perusahaan angkutan dapat segera diberlakukan menyeluruh," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organda, Adrian Djokosoetono kepada detikcom, Senin (27/4/2020). "Dengan sisa penumpang 10% saja sudah tidak cukup untuk bayar bunga kredit. Sama seperti yang terjadi di angkutan udara. Kebijakan relaksasi perpajakan dan BPJS juga diharapkan segera ada realisasi," sambungnya. Sementara, Sekjen Organda Ateng Haryono mengungkapkan, jika angkutan penumpang berhenti total secara sebulan maka potensi pendapatan yang hilang sekitar Rp 11 triliun. "Kalau kita simulasi, seluruh angkutan yang diinvestasikan banyaknya swasta nasional berhenti maka skenario kami di angkutan penumpang kalau dihentikan sebulan kerugian kita berapa sih? Itu hampir Rp 11 triliun, sektiar Rp 10,9 triliun," ujarnya. Angkutan logistik belum sepenuhnya berhenti. Namun, dia memperkirakan sekitar 50% berhenti. Dengan 50% berhenti, maka potensi pendapatan yang hilang sekitar Rp 7 triliun, dan jika digabung dengan angkutan penumpang maka potensi kerugiannya sekitar Rp 18 triliun. "Kalau itu hilang, ya seberapa tahan? Saya sependapat temen-temen, itu kalau berkepanjangan semuanya lempar handuk 2-3 bulan, lempar handuk, nggak bisa ngapa-ngapain," ujarnya. Simak Video "Jokowi Larang Seluruh Warga Mudik Lebaran Tahun Ini!" [Gambas:Video 20detik] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Pemerintah menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai untuk masyarakat terdampak wabah COVID-19 di luar wilayah Jabodetabek. Pemerintah pusat khawatir adanya penerima bansos ganda antara data penerima di pemerintah pusat dan daerah. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, saat ini belum banyak daerah yang dilakukan penyaluran bansos tunai lantaran belum dilakukan sinkronisasi data. Dia menekankan pemerintah pusat bersikap hati-hati atas penyaluran itu. "Karena apabila kami nanti mengirimkan uang salah tentunya nanti terjadi permasalahan di lapangan yang tidak kami inginkan maupun Pemda juga tidak inginkan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (27/4/2020). Namun untuk penyaluran bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek ada dua mekanismenya. Pertama disalurkan melalui kantor pos dan armada motornya, jika penerima tidak memiliki rekening bank. Lalu yang kedua via transfer melalui bank milik pemerintah (Himbara). "Pertama pengirimannya lewat kantor-kantor pos dan lewat armada-armada motor pos. Khususnya untuk nama-nama penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank Himbara," tuturnya. Juliari menambahkan untuk bansos sembako di Jabodetabek sendiri sudah mulai berjalan sejak seminggu yang lalu. Target penyalurannya untuk 1,2 juta keluarga di Jakarta. "Tanggal 4 atau paling lambat tanggal 5 Mei ini untuk tahap pertama sudah selesai dan kami akan lanjutkan untuk tahap yang kedua. Rencananya juga untuk yang Bodetabek tanggal 1 Mei ini akan berjalan untuk yang bansos sembako untuk 2 minggu ke depan. Jadi penyalurannya kami bagi dua kali sebulan," tutupnya. Simak Video "Larangan Mudik Beri Dampak Ekonomi, Ini Solusi Menkeu" [Gambas:Video 20detik] (das/fdl) Sumber

Jakarta - Pandemi Corona telah membuat roda perekonomian yang kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Hal itu pun menghantam industri properti dan membuat harga rumah mengalami penurunan. Pengamat Properti sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, kondisi industri properti bisa dilihat dari sisi harganya. Saat ini relatif harga properti terus mengalami penurunan. "Dari sisi harga properti saat ini harga relatif sedang di bawah, koreksi terjadi. Tapi dari sisi konsumen tidak semua mereka akan membeli apalagi end user yang tergerus daya belinya," terangnya kepada detikcom. Penurunan pembeli, terjadi dari segmen pembeli end user yang memang untuk kebutuhan hunian. Mereka cenderung memilih untuk menahan diri demi mengamankan pemenuhan kebutuhan hidupnya di tengah kondisi ekonomi yang terguncang akibat wabah COVID-19. Pembeli dari segmen investor yang relatif masih memiliki daya beli. Namun itu pun relatif, tergantung dari psikologis investor.Penurunan harga properti pun sudah terlihat dari data benchmark pasar perumahan Jabodebek-Banten. Menurut catatannya di kuartal I-2020 nilai penjualan perumahan di Jabodebek-Banten sudah turun 50,1%, sementara untuk apartemen diprediksi turun lebih dari 60%. Ali menjelaskan saat ini banyak dari pengembang yang mulai memberikan relaksasi dari sisi pembayaran. Bahkan ada yang memberikan diskon yang cukup besar. "Harusnya sekarang banyak pengembang yang mulai relaksasi dari sisi cara pembayaran. Bahkan ada yang berikan diskon cukup besar. Mereka masih melihat situasi. Tapi dengan kondisi ini pun sebenarnya investor sudah mendapatkan harga yang bagus," tuturnya. Untuk diskon sendiri rata-rata yang diberikan pengembang saat ini sekitar 10-15% yang juga tergantung dari cara bayar. Simak Video "Investasi Properti Diprediksi Jadi Bisnis Terlaris 2020 " [Gambas:Video 20detik] Sumber

Jakarta - Pandemi Corona telah membuat roda perekonomian yang kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Hal itu pun menghantam industri properti dan membuat harga rumah mengalami penurunan. Pengamat Properti sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, kondisi industri properti bisa dilihat dari sisi harganya. Saat ini relatif harga properti terus mengalami penurunan. "Dari sisi harga properti saat ini harga relatif sedang di bawah, koreksi terjadi. Tapi dari sisi konsumen tidak semua mereka akan membeli apalagi end user yang tergerus daya belinya," terangnya kepada detikcom. Penurunan pembeli, terjadi dari segmen pembeli end user yang memang untuk kebutuhan hunian. Mereka cenderung memilih untuk menahan diri demi mengamankan pemenuhan kebutuhan hidupnya di tengah kondisi ekonomi yang terguncang akibat wabah COVID-19. Pembeli dari segmen investor yang relatif masih memiliki daya beli. Namun itu pun relatif, tergantung dari psikologis investor.Penurunan harga properti pun sudah terlihat dari data benchmark pasar perumahan Jabodebek-Banten. Menurut catatannya di kuartal I-2020 nilai penjualan perumahan di Jabodebek-Banten sudah turun 50,1%, sementara untuk apartemen diprediksi turun lebih dari 60%. Ali menjelaskan saat ini banyak dari pengembang yang mulai memberikan relaksasi dari sisi pembayaran. Bahkan ada yang memberikan diskon yang cukup besar. "Harusnya sekarang banyak pengembang yang mulai relaksasi dari sisi cara pembayaran. Bahkan ada yang berikan diskon cukup besar. Mereka masih melihat situasi. Tapi dengan kondisi ini pun sebenarnya investor sudah mendapatkan harga yang bagus," tuturnya. Untuk diskon sendiri rata-rata yang diberikan pengembang saat ini sekitar 10-15% yang juga tergantung dari cara bayar. Simak Video "Investasi Properti Diprediksi Jadi Bisnis Terlaris 2020 " [Gambas:Video 20detik] Sumber

Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai insentif keringanan pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi virus Corona belum cukup menekan masalah para pelaku usaha. Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengungkapkan para pelaku usaha masih membutuhkan stimulus lainnya di luar sektor pajak. "Untuk saat ini, istilah 'cukup' itu hanya bisa ada kalau wabahnya sudah terkendali dan ekonomi nasional mulai bergerak normal. Selama hal tersebut belum terjadi, kondisi pelemahan ekonomi saat ini bisa spiralling menjadi semakin buruk hingga kita krisis besar-besaran. Ini yang perlu kita hindari bersama saat ini dengan segala cara," kata Shinta saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (27/4/2020). Shinta mengaku pengusaha masih membutuhkan insentif keringanan tarif listrik seperti menghilangkan tarif abodemen, menunda iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Usulan tersebut demi perusahaan tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan bisnisnya. "Selain itu, kami juga mengusulkan agar JHT bisa dicairkan tanpa menunggu PHK agar pekerja bisa memiliki likuiditas yang cukup untuk bertahan sepanjang wabah tanpa harus di-PHK," jelasnya. Sampai saat ini pemerintah sudah memberikan insentif keringanan pajak kepada dunia usaha berupa pembayaran tarif PPh Pasal 21 yang ditanggung, penundaan pembayaran PPh Pasal 22 impor, pengurangan tarif PPh Pasal 25, percepatan restitusi PPN. Anggaran stimulus fiskal yang disediakan pemerintah harus ditambah. Anggaran yang sudah mencapai sekitar Rp 438,3 triliun masih kurang untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari hantaman COVID-19. Menurut Shinta, pemerintah harus menyiapkan anggaran penanggulangan COVID-19 hingga Rp 1.600 triliun atau setara 10% terhadap produk domestik bruto (PDB). Total anggaran ini tidak hanya untuk dunia usaha melainkan juga dimanfaatkan sebagai jaring pengaman nasional. Simak Video "Asyik! Anies Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta" [Gambas:Video 20detik] Sumber

Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai insentif keringanan pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi virus Corona belum cukup menekan masalah para pelaku usaha. Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengungkapkan para pelaku usaha masih membutuhkan stimulus lainnya di luar sektor pajak. "Untuk saat ini, istilah 'cukup' itu hanya bisa ada kalau wabahnya sudah terkendali dan ekonomi nasional mulai bergerak normal. Selama hal tersebut belum terjadi, kondisi pelemahan ekonomi saat ini bisa spiralling menjadi semakin buruk hingga kita krisis besar-besaran. Ini yang perlu kita hindari bersama saat ini dengan segala cara," kata Shinta saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (27/4/2020). Shinta mengaku pengusaha masih membutuhkan insentif keringanan tarif listrik seperti menghilangkan tarif abodemen, menunda iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Usulan tersebut demi perusahaan tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan bisnisnya. "Selain itu, kami juga mengusulkan agar JHT bisa dicairkan tanpa menunggu PHK agar pekerja bisa memiliki likuiditas yang cukup untuk bertahan sepanjang wabah tanpa harus di-PHK," jelasnya. Sampai saat ini pemerintah sudah memberikan insentif keringanan pajak kepada dunia usaha berupa pembayaran tarif PPh Pasal 21 yang ditanggung, penundaan pembayaran PPh Pasal 22 impor, pengurangan tarif PPh Pasal 25, percepatan restitusi PPN. Anggaran stimulus fiskal yang disediakan pemerintah harus ditambah. Anggaran yang sudah mencapai sekitar Rp 438,3 triliun masih kurang untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari hantaman COVID-19. Menurut Shinta, pemerintah harus menyiapkan anggaran penanggulangan COVID-19 hingga Rp 1.600 triliun atau setara 10% terhadap produk domestik bruto (PDB). Total anggaran ini tidak hanya untuk dunia usaha melainkan juga dimanfaatkan sebagai jaring pengaman nasional. Simak Video "Asyik! Anies Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta" [Gambas:Video 20detik] Sumber

Jakarta - Pendaftaran program Kartu Pra Kerja masih terus berlangsung. Sejak dibuka Sabtu (11/4/2020) lalu, sampai hari ini sudah 8 juta lebih orang yang melakukan registrasi. "Sekarang sudah 8 juta lebih yang mendaftar," kata Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky melalui telekonferensi, Senin (27/4/2020). Panji menjelaskan, masalah yang biasanya membuat masyarakat tak lolos tahap selanjutnya ketika mengunggah foto diri. Selama ini masih banyak calon peserta yang mengunggah foto tidak bisa terbaca oleh sistem. "Seperti terlalu gelap, terlalu terang, atau tidak menghadap lurus. Atau ada penutup muka atau kepala, atau pakai kacamata. Sehingga sistem sulit mengidentifikasi," urainya. Untuk itu jika ingin lolos menjadi peserta Kartu Pra Kerja, pastikan betul-betul perhatikan hal kecil yang sangat berpengaruh tersebut. Usahakan juga foto yang diunggah tidak terlalu jauh berbeda dengan Kartu Tanpa Penduduk (KTP), karena akan diverifikasi. "Upload foto diri harus kami verifikasi dan kami bandingkan dengan foko KTP," ucapnya. Peserta yang belum lolos di tahap ini tinggal mengunggah ulang foto tanpa perlu memasukkan data dari awal. Ada yang diprioritaskan pemerintah menjadi peserta Kartu Pra Kerja. Siapa saja? Selain pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus Corona (COVID-19), masyarakat yang belum menerima bantuan sosial (bansos) juga diprioritaskan menjadi peserta Kartu Pra Kerja. "Di database Kementerian/Lembaga kami juga cek apakah sudah jadi penerima bansos, kami dahulukan yang belum menerima bansos," ungkapnya. Jika masih ada kuota, baru akan dipilih secara acak oleh sistem yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan program Kartu Pra Kerja. "Kita bisa kembali ke pelajaran statistik, yang paling fair adalah randomisasi karena itu tidak melibatkan diskresi atau subjektivitas. Jadi benar-benar adil dan secara random dan itu secara umum semua dilakukan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama," ujarnya. Yang terpenting calon pendaftar masuk dalam kriteria yakni merupakan warga negara Indonesia (WNI), berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Simak Video "Dana Kartu Prakerja Senilai Rp 596 M Cair" [Gambas:Video 20detik] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Budi Karya Sumadi telah sembuh dari virus Corona. Budi mengatakan saat ini dirinya masih dalam pemulihan dan belum bisa secara penuh untuk mengemban tugas sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) lagi. Budi menjelaskan masih diminta dokter untuk melakukan beberapa latihan kecil sebagai langkah pemulihan tubuhnya. Dia mengatakan kemungkinan tanggal 5 Mei nanti dirinya mulai bisa beraktivitas normal. "Banyak yang tanya lewat mbak Adita (Juru Bicara Kemenhub), kapan bisa bekerja seperti sedia kala. Insya Allah tanggal 5 (Mei) nanti itu efektif. Saya perlu exercise dulu," kata Budi Karya dalam video conference bersama wartawan, Senin (24/7/2020). Namun Budi tidak memilih diam saja. Sejauh ini pun dia tidak ingin ketinggalan informasi dan laporan dari Kementerian Perhubungan. Bahkan sejak pulang dari rumah sakit tanggal 31 Maret lalu dirinya sudah melakukan rapat 7 kali dengan jajaran Kemenhub. "Highlight saya seminggu nih saya rapat udah 7 kali rapat dengan semua sektor. Saya akan paham mengenai case darat laut udara semuanya," ungkap Budi Karya. Budi menambahkan sudah diminta Presiden Joko Widodo untuk ikut rapat terbatas pagi ini. Awalnya dia hanya diminta untuk menjadi peserta, namun Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta untuk melakukan presentasi. "Yang nyuruh saya ratas hari ini tuh Pak Luhut dan Presiden Joko Widodo. Mereka minta saya sebagai peserta aja, terus Pak Luhut malah tadi pagi bilang 'kau aja nanti aku back up', maka yang presentasi saya," jelas Budi Karya. Simak Video "Sembuh dari Corona, Budi Karya: Tanpa RSPAD, Kita Nggak Ketemu Lagi" [Gambas:Video 20detik] (hns/hns) Sumber

Jakarta - PNS dilarang mudik maupun bepergian ke luar daerah. Kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran virus Corona. Tidak main-main, pemerintah pun sudah siapkan sanksi disiplin sudah bila ada PNS yang nekat masih mudik, paling berat hukumannya dipecat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 yang berisi pedoman dan tata cara pemberian sanksi. Menurut Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, sanksi yang diatur dalam SE ini mengacu pada PP no 53 tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin pegawai. "Jenis hukuman yang dikenakan untuk ASN dan tata cara hukuman disiplinnya kami mengacu regulasi yang lebih tinggi yaitu PP no 53 2010 tentang disiplin ASN," kata Supranawa pada konferensi pers virtual, Senin (27/4/2020). Mengutip PP 53 tahun 2010 hukuman disiplin dibagi menjadi tiga. Hukuman ringan, sedang, hingga berat. Hukuman terberat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, dimutasi saat pangkat diturunkan, ataupun pembebasan dari jabatan. Sedangkan sanksi Paling berat PNS tersebut bisa diberhentikan. Sementara itu, hukuman yang sedang berupa penundaan pangkat atau penundaan kenaikan gaji selama setahun. Ada juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun. Lalu kalau yang ringan bisa saja PNS mendapatkan teguran lisan dan tulisan, ataupun pernyataan tidak puas dari atasan. Klik halaman selanjutnya untuk detail larangan mudik dan sanksi bagi PNS. Simak Video "Cegah Penyebaran Corona, KemenPAN-RB Minta ASN Tak Mudik Lebaran!" [Gambas:Video 20detik] Sumber

Jakarta - Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pengusaha farmasi, tekstil, dan pengusaha makanan-minuman. Rapat virtual tersebut diikuti oleh ketua asosiasi masing-masing sektor industri tersebut. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih dimulai sekitar 10.57 WIB dan berakhir 15.55 WIB. Dalam rapat tersebut Komisi VI mendengarkan dampak pandemi virus Corona (COVID-19) terhadap pelaku industri khususnya di tiga sektor tersebut. Rapat yang berlangsung hampir 5 jam itu menghasilkan 8 kesimpulan. Kesimpulan yang disepakati bertujuan untuk membantu industri di tengah hantaman virus Corona. Berikut ini kesimpulannya: 1. Komisi VI DPR RI menerima masukan GP Farmasi Indonesia terkait Pemenuhan Ketersediaan Obat yang dibutuhkan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pelayanan Kesehatan (Yankes) dalam rangka Upaya Penanganan Covid-19. 2. Komisi VI DPR RI menerima masukan Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) perihal usulan penurunan harga gas US$ 6 per MMBTU sesuai dengan Perpres Nomor : 40 Tahun 2016, hal ini akan disampaikan dalam rapat selanjutnya bersama Kementerian BUMN dan mitra terkait. 3. Komisi VI DPR RI menerima masukan dari para Pengusaha dan Asosiasi terkait penggunaan kurs mata uang asing oleh PGN untuk diubah menggunakan mata uang rupiah serta mematok nilai tukar rupiah untuk tetap pada angka 14.000 rupiah. 4. Komisi VI DPR RI menerima masukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) perihal: a. Penghapusan tagihan pemakaian biaya minimum untuk listrik dan gas. b. Perlindungan pasar dalam negeri dari serbuan impor dengan segera menetapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan definitif untuk pengajuan safeguard dari PMK 161, 162, dan 163 Tahun 2019. Selain ini pengajuan safeguard untuk pakaian jadi segera bisa diajukan oleh pemerintah. 5. Relaksasi kredit yang diberikan oleh Bank kepada perusahaan agar dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah. 6. Komisi VI DPR RI menerima dan mendukung masukan dari Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional (GP Jamu) yang mengusulkan jamu dan obat tradisional untuk digunakan sebagai salah satu obat komplementer kepada pasien di RS rujukan Covid-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh mengingat Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. 7. Komisi VI DPR RI akan memperjuangkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam produk industri Farmasi, Tekstil, Jamu dan Obat serta makanan dan minuman, dalam rangka menghadapi pemulihan pasca Covid-19. 8. Komisi VI DPR RI siap menerima semua bentuk usulan yang diusulkan secara tertulis dari asosiasi-asosiasi yang hadir dalam rapat virtual hari ini untuk kemudian sebagai bahan masukan rapat Komisi VI DPR RI selanjutnya dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Simak Video "PKS-PD Ingin Pansus Jiwasraya, Ketua DPR: Biarkan Komisi VI Bekerja" [Gambas:Video 20detik] (toy/hns) Sumber

Jakarta - Melalui ATM Pertanian Sikomandan, warga di Jabodetabek bisa mendapatkan beras gratis dengan kuota 1,5 kilogram (kg) per orang per harinya. Mesin ATM tersebut memang berbeda, bukan berisi uang, tapi berisi beras dengan kapasitas 1,5 ton per hari. Dengan pasokan tersebut, ada 1.000 orang di masing-masing lokasi penempatan ATM yang bisa memperoleh beras gratis dengan kualitas premium/ ATM beras tersebut diletakkan di 10 Kodim Jabodetabek. Berikut lokasinya: 1. Kodim 0501/Jakpus 2. Kodim 0502/Jakut, 3. Kodim 0503/Jakbar 4. Kodim 0504/Jaksel 5. Kodim 0505/Jaktim 6. Kodim 0506/Tangerang 7. Kodim 0509/Kab Bekasi 8. Kodim 0508/Depok 9. Kodim 0606/Kota Bogor 10. Kodim 0621/Kab Bogor Mesin tersebut diletakkan di Kodim agar proses penyaluran beras pada masyarakat berjalan tertib dan aman. Untuk mengaksesnya, warga memerlukan kartu dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang akan dibagikan di Kodim tempat mesin tersebut berada. Masyarakat yang bisa mengakses mesin ini hanyalah golongan miskin yang namanya terdaftar di masing-masing Kodim. Namun, perlu diketahui ATM ini hanya beroperasi selama 2 bulan ke depan, dan akan dievaluasi jika pandemi virus Corona (COVID-19) masih berlangsung. Simak Video "Beras Sehat, Ramah Diabetes Malaysia" [Gambas:Video 20detik] (fdl/fdl) Sumber