bot

Jakarta - PT Pertamina (Persero) tampaknya masih enggan melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat. Akan tetapi, khusus bulan ramadhan ini, Pertamina memberi diskon terhadap harga BBM hingga 30% kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. "Dalam masa ramadhan ini kita baru saja luncurkan diskon 30% untuk harga BBM. Kalau 30% ya dihitung saja, kalau misalnya pertamax harga dasarnya Rp 9.000 lalu diskon 30% kan lumayan ya," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam telekonferensi bertajuk Update Kinerja Pertamina, Kamis (30/4/2020). Adapun diskon ini berlaku untuk produk Pertamax Series dan Dex Series terhitung sejak 27 April hingga 23 Mei 2020. Nicke memastikan pihaknya akan mengupayakan hal-hal terbaik dalam menghadapi pandemi. Di samping itu, Nicke menjelaskan alasan Pertamina belum juga menurunkan harga minyak mengikuti harga minyak dunia. Lantaran, adanya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62K/MEM/2020 yang diteken pada 28 Februari 2020 dan baru berlaku per 1 Maret 2020 lalu. Dalam aturan baru ini, penentuan harga BBM bergantung pada harga produk minyak hasil kilang di Singapura (Mean of Platts Singapore/MOPS) atau acuan Argus, yang mana perhitungan formula harganya menggunakan rata-rata harga publikasi dua bulan ke belakang untuk penetapan harga BBM di bulan berjalan. "Karena kan dalam membuat formula (harga) itu kita melihatnya 2 bulan ke belakang dulu," tambahnya. Sehingga untuk menurunkan harga BBM di Indonesia harus dihitung dulu dari rata-rata bulan Februari-Maret 2020 lalu. Sedangkan harga rata-rata minyak pada dua bulan tersebut masih tergolong tinggi, sehingga wajar harga BBM bulan April ini tidak mengalami penurunan seperti harga minyak dunia lainnya. "Harga 2 bulan kebelakang itu harga nya memang masih tinggi sehingga secara rata-rata sebetulnya kalau kita lihat, harga MOPS itu masih US$ 52,3 per barel. Jadi sesuai dengan itu angkanya segitu," ungkapnya. Tak hanya kali ini saja Indonesia tampak tidak mengikuti perkembangan harga dunia. Menurutnya tahun lalu juga demikian, saat harga minyak mentah naik, pihaknya tidak serta-merta menaikkan harga BBM. Lantaran, kondisi harga dan produkai minyak di Indonesia memang tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain. "Mungkin masih ingat ya tahun lalu ketika harga itu naik sampai tinggi sekali, kita tidak serta-merta naikkan harga, kita lihat dulu, karena ini sesuatu yang tidak mudah, kita tidak bisa kemudian langsung dikaitkan begitu," tuturnya. Meski tidak menurunkan harga minyak, rencananya Pertamina akan ikut memangkas produksi minyaknya demi mendongkrak kembali harga minyak dunia yang sedang terpuruk. Sebagaimana yang sudah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai kesepakatan OPEC dan non-OPEC, Indonesia akan memangkas produksinya hingga 9,7 juta barel per hari untuk produksi Mei hingga Juni tahun ini. Langkah tersebut diperkirakan dapat mendongkrak harga minyak. Kendati demikian, Nicke tak merinci apakah penyesuaian baru akan dilakukan sembari kondisi harga minyak dapat membaik. "Kalau saya lihat kebijakan dari pemerintah, melihat dinamika setelah cut production ini, setelah OPEC sepakat cut production 9,7 juta barel per hari, jadi harga akan merangkak," tutupnya. Simak Video "Biar Distribusi Lancar, Truk BBM Sampai Sembako Dikawal Polisi" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - PT Pertamina (Persero) tampaknya masih enggan melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat. Akan tetapi, khusus bulan ramadhan ini, Pertamina memberi diskon terhadap harga BBM hingga 30% kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. "Dalam masa ramadhan ini kita baru saja luncurkan diskon 30% untuk harga BBM. Kalau 30% ya dihitung saja, kalau misalnya pertamax harga dasarnya Rp 9.000 lalu diskon 30% kan lumayan ya," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam telekonferensi bertajuk Update Kinerja Pertamina, Kamis (30/4/2020). Adapun diskon ini berlaku untuk produk Pertamax Series dan Dex Series terhitung sejak 27 April hingga 23 Mei 2020. Nicke memastikan pihaknya akan mengupayakan hal-hal terbaik dalam menghadapi pandemi. Di samping itu, Nicke menjelaskan alasan Pertamina belum juga menurunkan harga minyak mengikuti harga minyak dunia. Lantaran, adanya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62K/MEM/2020 yang diteken pada 28 Februari 2020 dan baru berlaku per 1 Maret 2020 lalu. Dalam aturan baru ini, penentuan harga BBM bergantung pada harga produk minyak hasil kilang di Singapura (Mean of Platts Singapore/MOPS) atau acuan Argus, yang mana perhitungan formula harganya menggunakan rata-rata harga publikasi dua bulan ke belakang untuk penetapan harga BBM di bulan berjalan. "Karena kan dalam membuat formula (harga) itu kita melihatnya 2 bulan ke belakang dulu," tambahnya. Sehingga untuk menurunkan harga BBM di Indonesia harus dihitung dulu dari rata-rata bulan Februari-Maret 2020 lalu. Sedangkan harga rata-rata minyak pada dua bulan tersebut masih tergolong tinggi, sehingga wajar harga BBM bulan April ini tidak mengalami penurunan seperti harga minyak dunia lainnya. "Harga 2 bulan kebelakang itu harga nya memang masih tinggi sehingga secara rata-rata sebetulnya kalau kita lihat, harga MOPS itu masih US$ 52,3 per barel. Jadi sesuai dengan itu angkanya segitu," ungkapnya. Tak hanya kali ini saja Indonesia tampak tidak mengikuti perkembangan harga dunia. Menurutnya tahun lalu juga demikian, saat harga minyak mentah naik, pihaknya tidak serta-merta menaikkan harga BBM. Lantaran, kondisi harga dan produkai minyak di Indonesia memang tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain. "Mungkin masih ingat ya tahun lalu ketika harga itu naik sampai tinggi sekali, kita tidak serta-merta naikkan harga, kita lihat dulu, karena ini sesuatu yang tidak mudah, kita tidak bisa kemudian langsung dikaitkan begitu," tuturnya. Meski tidak menurunkan harga minyak, rencananya Pertamina akan ikut memangkas produksi minyaknya demi mendongkrak kembali harga minyak dunia yang sedang terpuruk. Sebagaimana yang sudah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai kesepakatan OPEC dan non-OPEC, Indonesia akan memangkas produksinya hingga 9,7 juta barel per hari untuk produksi Mei hingga Juni tahun ini. Langkah tersebut diperkirakan dapat mendongkrak harga minyak. Kendati demikian, Nicke tak merinci apakah penyesuaian baru akan dilakukan sembari kondisi harga minyak dapat membaik. "Kalau saya lihat kebijakan dari pemerintah, melihat dinamika setelah cut production ini, setelah OPEC sepakat cut production 9,7 juta barel per hari, jadi harga akan merangkak," tutupnya. Simak Video "Biar Distribusi Lancar, Truk BBM Sampai Sembako Dikawal Polisi" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Untuk bulan depan, game PlayStation Plus disebut-sebut sudah bocor jauh-jauh hari. Kali ini bocoran datang lebih awal dari pengguna ResetEra, Adookah. Uncharted 4 dan Dirt Rally 2.0 yang dipercaya akan jadi Free Games bagi Plus Member, sebagaimana dikutip dari Forbes. Tapi menilik lebih lanjut, ada beberapa perbedaan dari foto publikasi. Misalnya tulisan 'APRIL' sendiri jika disandingkan dengan foto 'MAY' berbeda karena menampilkan efek yang lebih menonjol. Selain itu, fakta bahwa Sony secara konsisten memberikan satu PS4 eksklusif bersama satu non-eksklusif setiap bulan, dan Dying Light / Dark Souls Remastered terlihat semakin kecil kemungkinannya. Nah, yang bikin penasaran, Sony sebelumnya meluncurkan penjualan "Games Under $ 20" dan Dark Souls Remastered atau Dying Light tidak ada dalam daftar. Itu bisa pertanda tidak ada apa-apa dengan kedua game itu atau justru menunjukkan bahwa game itu akan segera dirilis secara gratis. Namun faktanya, rumor itu dengan segera terbantahkan, Farming Simulator 19 dan Cities: Skylines adalah nama akhirnya muncul secara resmi. [Gambas:Twitter] Dengan cepat reaksi netizen berdatangan, kebanyakan mempertanyakan dari mana asal gambar bocoran game sebelumnya yang beredar di medsos. [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Simak Video "Guys, PS4 Bagi 2 Game Gratis!" [==] (ask/ask) Sumber

Bandung - Ribuan buruh dari puluhan perusahaan di Kota Bandung, Jawa Barat, mengalami PHK maupun dirumahkan. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, totalnya mencapai 9.200 pekerja. "Pendataan secara daring tercatat sebanyak 3.396 orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kemudian 5.804 orang lainnya melaporkan dirumahkan sementara," kata Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifudin dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020). Meski demikian, Arif menyebut, informasi soal data ini memang belum disortir dan ada yang duplikasi. Sedangkan untuk laporan sengketa hubungan kerja di tengah Pandemi COVID-19 ini jumlahnya justru tidak terlalu banyak. Pihaknya, tetap memfasilitasi berbagai upaya untuk menyelesaikan beragam sengketa hubungan kerja. "Kita menyarankan untuk bipartit dulu kesepakatan untuk kedua belah pihak. Kalau itu misalnya buntu baru ke Disnaker. Kalau nanti dari Disnaker tetep juga buntu maka tetap dilanjut ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)," ungkapnya. Arief berujar, di masa krisis pandemi COVID-19 ini, pihkanya terus berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), komunikasi juga tetap terjalin dengan serikat buruh. Hal itu untuk memastikan warga mendapatkan pelayanan terbaik dari Pemkot Bandung. "Untuk Apindo (pengusaha) kalau memang punya pendapatan bagus jangan sampai mengatakan sebaliknya. Kepada para buruh kalau perusahaan memang tidak mampu secara optimal bisa dibicarakan ke bipartit," ujarnya. Di luar itu, Disnaker juga telah mendata program kartu pra kerja. Pada Maret lalu, Disnaker mengajukan 20.059 kartu pra kerja. Jumlah tersebut untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19 atau pun sebelumnya. Seiring dampak pandemi COVID-19 yang semakin meluas, kini program kartu pra kerja bisa diakses secara mandiri. Disnaker memberikan pendampingan bagi masyarakat yang kurang memahami proses pelatihan dari program kartu pra kerja. Termasuk memberikan menyediakan fasilitas bagi pendaftar yang hendak mengikuti pelatihan namun tidak memiliki perangkat mumpuni. "Disnaker mempersiapkan perangkat untuk pendampingan. Kalau tidak punya alat kita siapkan di sini komputer, atau tidak paham masukannya seperti apa kita dampingi di sini," pungkasnya. Simak Video "Gegara Corona, Ramayana Depok PHK 87 Karyawannya" [==] (wip/hns) Sumber

Program BST adalah salah satu upaya pertahankan daya beli masyarakat selama pandemi. == JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk bersama dengan Bank Himbara lainnya kembali ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 528.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak secara ekonomi akibat penyebaran pandemic Covid – 19 di seluruh Indonesia. Corporate Secretary Bank BRI Amam Sukriyanto mengatakan, BRI mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan BST tahap 1 dengan besaran mencapai Rp 316 miliar. Adapun, data nama penerima bantuan tersebut sudah ditetapkan oleh Kemensos RI. “Perseroan telah menyalurkan bantuan dimaksud secara keseluruhan pada tanggal 27–29 April 2020 lalu melalui fasilitas Mass Fund Transfer sebesar Rp 600 ribu ke rekening masing–masing,” ujar Amam di Jakarta, Kamis (30/4). Penyaluran bantuan dilaksanakan di setiap wilayah Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI yang terbagi atas 3 wilayah penyaluran. Wilayah I yang mencakup Sumatera dan Jawa Barat, telah tersalurkan kepada 161.566 KPM senilai Rp 96,9 miliar. Sementara itu, untuk Wilayah II, yang mencakup Banten, Jawa Tengah, DI Yogya, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT, BRI menyalurkan kepada 204.118 KPM senilai Rp 122,4 miliar. Terakhir, Wilayah III, yang mencakup Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Papua dan Papua Barat, telah disalurkan kepada 162,636 KPM dengan total bantuan senilai Rp 97,5 miliar. “Program BST merupakan salah satu upaya mempertahankan daya beli masyarakat selama masa pandemi seperti sekarang ini. Kami akan terus mendukung implementasi program–progam pemerintah khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas,” pungkas Amam. Sumber

Jakarta - Qualcomm merilis update teknologi Quick Charge miliknya. Teknologi pengisian baterai secara cepat ini dijanjikan akan mendukung perangkat yang lebih murah. Untuk diketahui, selain chipset Snapdragon, Qualcomm juga menciptakan teknologi lain yang bisa meningkatkan performa smartphone, yaitu Qualcomm Quick Charge. Teknologi yang dirilis pertama kali pada 2017 tersebut, saat ini sudah memasuki versi 4+. Banyak yang mengira, Qualcomm akan menghadirkan Quick Charge 5+ setelah update Quick Charge 4+ dirilis. Rupanya perkiraan tersebut salah. Qualcomm ternyata menghadirkan Quick Charge 3+ untuk smartphone kelas terjangkau. Qualcomm Quick Charge 3+ ini akan disematkan beserta dengan chipset Snapdragon 765 dan 765G. Quick Charge 3+ sama cepatnya dengan Quick Charge 4+. Namun Quick Charge 3+ berfungsi dengan adaptor daya yang menggunakan kabel USB Type-A hingga Type-C. Tipe kabel ini lebih terjangkau ketimbang jenis USB Type-C yang digunakan di ponsel dengan model yang lebih baru. Artinya, para pembuat perangkat bisa sedikit menghemat biaya komponen ini, sambil tetap menawarkan teknologi Quick Charge 3+ di ponsel yang mereka jual. Penghematan ini diharapkan akan diteruskan ke konsumen. "Teknologi ini bisa mengisi ulang baterai dari 0-50% dalam 15 menit," kata Qualcomm seperti dikutip dari Gizmochina. "Quick Charge 3+ juga kompatibel dengan perangkat yang menggunakan generasi teknologi sebelumnya. Artinya, teknologi pengisian daya cepat ini juga bisa bekerja pada ponsel yang mendukung Quick Charge 3 atau versi di bawahnya," tambahan Qualcomm. Salah satu ponsel yang akan didukung teknologi ini adalah Xiaomi Mi 10 Lite Zoom yang menggunakan chip Snapdragon 765G. Qualcomm berencana memperluas dukungan Quick Charge 3+ ke lebih banyak jenis chip ke depannya. Simak Video "Qualcomm: 5G Bukan Cuma soal Internet Ngebut" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Materi berita terpopuler detikFinance, Kamis (30/4/2020) tentang pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) selama 6 bulan bagi pekerja di sektor tertentu. Menurut catatan pemerintah ada 19 sektor pekerjaan yang mendapatkan insentif bebas pajak selama 6 bulan ke depan. Selain itu, berita terpopuler lainnya adalah harga minyak dunia sekarang anjlok. Nah, adakah peluang harga BBM, misalnya Pertamax turun hingga Rp 4.500/liter? Pengin tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita detikFinance terpopuler berikut ini (hns/hns) Sebelumnya Pajak Perusahaan Turun Jadi 22%, Budi Karya Sembuh dari Corona 1 / 6 Selanjutnya Aturan Gajian Bebas Pajak Dirilis Sumber

Dengan penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan dapat membayar THR == JAKARTA -- Pemerintah memberikan relaksasi pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP) untuk dunia usaha. Kelonggaran ini diberikan sebagai respon terhadap permintaan 116 ribu lebih perusahaan yang meminta relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, lebih rinci, pemotongan iuran diberikan sebesar 90 persen untuk tiga bulan. "Ini dapat diperpanjang tiga bulan lagi, terutama terkait JKK, JKM dan JP," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4). Airlangga menjelaskan, seluruh relaksasi ini senilai Rp 12,36 triliun. Rinciannya, fasilitas yang diberikan selama tiga bulan untuk JKK sebanyak Rp 2,6 triliun, sementara JKM sebesar Rp 1,3 triliun, dan ada penundaan iuran jaminan pensiun sebesar Rp 8,74 triliun. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap, dengan penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan-perusahaan akan dapat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara layak kepada para pekerja. Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam regulasi berbentuk Peraturan Pemerintah yang akan segera dibahas dalam waktu dekat. Ditargetkan, beleid hukum sudah dapat diundangkan sebelum Idul Fitri 2020. Substansi yang akan dibahas dalam RPP di antaranya, penyesuaian iuran untuk program JKK, JKM dan JP. Iuran JKK bagi peserta penerima upah akan dibayarkan sekitar 10 persen dari iuran normal. Kemudian, iuran peserta bukan penerima upah untuk JKK juga 10 persen dari penghasilan peserta yang tercantum dalam PP No. 44 Tahun 2015. Sementara, pekerja di sektor konstruksi, iuran JKK sebesar 10 persen dari yang belum dibayarkan. Selanjutnya, Ida menambahkan, iuran JKM bagi peserta penerima upah hanya akan dibayarkan sejumlah 10 persen dari iuran normal. Sedangkan bagi bukan untuk penerima upah, besaran iuran JKM adalah Rp 600 ribu per bulannya. Bagi perusahaan sektor jasa konstruksi, iuran JKM sebesar 10 persen dari iuran yang belum dibayarkan. Kemudian, ada pula kebijakan mengenai penundaan pembayaran iuran JP, sehingga yang tetap dibayarkan sejumlah 30 persen dari kewajiban iuran. Dana paling lambat dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya. Sisanya, dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap sampai Oktober 2020. Ida menambahkan, RPP ini juga memuat penyesuaian pembayaran iuran pertama kali mulai April 2020 dan dapat diperpanjang selama tiga bulan. "Nanti akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu dengan berkoordinasi bersama Menteri Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Ketenagakerjaan," katanya. Sumber

Jakarta - Spotify saat ini menjadi pemimpin dalam layanan musik streaming, sementara pesaing lainnya seperti Apple Music meski memiliki performa baik namun terbilang relatif terlambat. Dilansir detikINET dari Ubergizmo pada pendapatan kuartal pertama 2020, Spotify telah mengumumkan dengan memiliki 130 juta pelanggan berbayar. Sementara Apple belum mengungkapkan angka pelanggan berbayarnya. Namun data terakhir yang didapat Apple Music setidaknya sudah memiliki 60 juta pelanggan berbayar. Yang artinya jumlah pelanggan berbayar Spotify lebih banyak dua kali lipat dari Apple Music. 130 juta pelanggan berbayar Spotify adalah peningkatan 6 juta dari kuartal sebelumnya. Spotify juga mengklaim bahwa mereka telah memiliki 163 juta pelanggan aktif bulanan di tingkat yang didukung iklan, di mana pengguna harus mendengar iklan di sela-sela lagu. "Meskipun ada ketidakpastian global seputar COVID-19 di Q1, bisnis kami memenuhi atau melampaui perkiraan kami untuk semua metrik utama," kata Spotify. "Untuk Q2 dan sisa tahun ini, prospek kami untuk sebagian besar indikator kinerja utama kami tetap tidak berubah dengan pengecualian pendapatan di mana perlambatan iklan dan perubahan signifikan dalam nilai tukar mata uang berdampak," tambahnya. Simak Video "YouTube Music Tak Ingin Ambil Porsi Besar untuk Saingi Spotify Cs" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut realisasi anggaran insentif sektor pariwisata khususnya diskon avtur bagi maskapai penerbangan mundur dan baru bisa dilaksanakan pada Juni tahun ini atau awal 2021. Pemerintah mengalokasikan anggaran stimulus pertama sebesar RP 10,3 triliun, di mana sekitar Rp 8,5 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata. Dari angka tersebut sekitar Rp 3,3 triliun untuk pembebasan pajak dan sisanya digunakan untuk promosi dan diskon avtur. "Untuk avtur ini sendiri beberapa untuk periode sekarang akhirnya tidak bisa disalurkan insentif yang sudah disediakan itu," kata Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (IPEK) Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo dalam video conference, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Insentif pariwisata yang belum disalurkan ini, kata Teguh dikarenakan kondisi pandemi virus Corona alias COVID-19 sudah berbeda penanggulangannya. Sehingga, insentif pariwisata yang diumumkan antara akhir Februari dan awal Maret tahun ini belum termanfaatkan. "Karena memang kondisinya sudah dihentikan, apalagi sekarang orang dilarang mudik. Jadi ini insentif ini tidak bisa disalurkan, dan akhirnya dibutuhkan kami usulkan untuk digunakan pada masa pemulihan, apakah itu bulan Juni tahun ini juga atau nanti pada tahun 2021," jelasnya. Menurut Teguh pemberiannya sendiri nanti akan dilakukan langsung oleh Kementerian Perhubungan "Mengenai mekanismenya ini sudah dihitung langsung oleh Kementerian Perhubungan dan berkolaborasi dengan maskapai. Jadi memang penampung utama untuk penyaluran ini adalah Kemenhub," ungkapnya. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut rencana memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) serta menjadi prioritas program nasional di 2021. Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (IPEK) Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo mengatakan salah satu implementasi program prioritas nasional tersebut dengan mendorong pemulihan industri dan tenaga kerjanya. "Jadi intinya adalah proses pemulihan industri tidak hanya pada industrinya saja, tetapi juga tenaga kerjanya," kata Teguh dalam video conference, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Untuk mendorong industri dalam rangka memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19, Teguh bilang bisa memanfaatkan insentif yang sudah diterbitkan pemerintah. Misalnya pelanggaran pembatasan impor yang bisa diperpanjang di 2021 dan diberikan kepada industri yang menggunakan bahan baku impor serta yang berorientasi ekspor. "Itu prioritas utama, dengan langkah ini diharapkan industri pulih, dan didukung akses energi bahwa harga gas disepakati turun," ujarnya. Sedangkan di sisi tenaga kerja, Teguh menjelaskan pemerintah bisa memberikan keterampilan kepada pegawai yang dirumahkan dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Program yang diberikan adalah 3 in 1 yang berada di Kementerian Perindustrian. "Jadi program khusus ini ada pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja, sehingga tenaga kerja bisa direkrut kembali," ungkap dia. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (hek/dna) Sumber

Jakarta - Google tak ingin tinggal diam setelah Apple belum lama merilis iPhone SE. Raksasa internet itu dikabarkan akan segera merilis Pixel 4a di akhir bulan Mei. Dalam beberapa minggu lalu, hal yang berkaitan dengan Pixel 4a bocor di internet, mulai dari spek hingga soal harganya. Kali ini informasi terbaru menyebutkan smartphone tersebut akan melenggang pada 22 Mei. Rumor tersebut dihembuskan oleh operator seluler Vodafone yang berdasarkan dokumen internal perusahaan seperti dikutip dari GSMArena, Kamis (30/4/2020). Adapun soal harganya, untuk kawasan Eropa diperkirakan keluarga terbaru Pixel itu akan dibanderol 399 Euro atau Rp 6,5 jutaan. Sedangkan harga pasaran di AS, diperkirakan USD 399 atau Rp 5,9 jutaan. Harga Pixel 4a tentunya lebih murah ketimbang saudaranya Pixel 4 yang dijual di angka USD 799 atau Rp 11 jutaan saat pertama kali dirilis Oktober 2019. Dengan harga 'ramah kantong', Pixel 4a bisa jadi peluru Google untuk menyaingi iPhone SE di pasar smartphone. Diberitakan sebelumnya, Pixel 4a disebut-sebut punya ukuran layar 5,81 inch dan hanya tersedia dalam satu ukuran layar. Berbeda dengan Pixel 3a yang tersedia dalam pilihan biasa dan XL. Sama seperti Pixel 3a, resolusi layar yang dipakai masih FHD+ dengan panel OLED, meski 4a punya resolusi sedikit lebih besar, yaitu 2340 x 1080 pixel. Layarnya ini punya hole punch tempat menyimpan kamera depan, tanpa sensor Soli ataupun Face Unlock. Prosesornya adalah Snapdragon 730 8 core, yang terbagi 6 core 1,8 GHz dan 2 core 2,2 GHz. GPU yang adalah Adreno 618, chip keamanan Titan M, namun tanpa Pixel Neural Core, sama seperti Pixel 3a. Baterainya punya kapasitas 3080 mAh dengan RAM 6GB, sementara storage dasarnya adalah 64GB dan tak menutup kemungkinan adanya varian 128GB. Pengisian baterai punya daya maksimal 18W, namun tak dilengkapi dengan pengisian daya nirkabel Qi. Soal kamera, Pixel 4a punya kamera belakang 12,2 megapixel yang dilengkapi OIS dan EIS. Sementara kamera belakangnya masih sama seperti model sebelumnya, yaitu 8 megapixel dan lensa berarea pandang 84 derajat. Simak Video "Google Masih Pikir-pikir Dulu Jual Ponsel Pixel ke Indonesia" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Pandemi Corona membuat banyak perusahaan mengalami kendala keuangan. Sampai-sampai mereka menyatakan tak sanggup untuk membayar kewajiban kepada karyawannya seperti THR. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, memang hingga saat ini belum ada data perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Namun ternyata banyak perusahaan yang menyatakan hal itu baru secara lisan tanpa menyertakan data. Sehingga Kemenaker belum memiliki catatan berapa perusahaan yang tak sanggup membayar THR. "Memang banyak sekali yang menyampaikan secara lisan tanpa disertai dengan data. Mereka menyatakan ketidakmampuannya," tuturnya saat konferensi pers virtual, Kamis (30/4/2020). Menanggapi, perusahaan-perusahaan itu pemerintah hanya akan memberikan relaksasi pembayaran iuran Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Harapanya mereka tetap harus membayarkan kewajibannya berupa THR kepada karyawan. "Harapan kami jika relaksasi itu kami berikan maka kami berharap teman-teman pengusaha mampu membayar kewajiban THR tersebut," tegasnya. Pemerintah sendiri akan memberikan pemotongan iuran sebesar 90% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) selama 3 bulan. Pemotongan bisa diperpanjang 3 bulan berikutnya. Total ada sekitar 116.705 perusahaan yang mengajukan relaksasi tersebut. Dari permintaan relaksasi itu pemerintah menghitung setidaknya ada total iuran yang ditunda sekitar Rp 12,36 triliun. Angka itu terdiri dari penundaan iuran JKK sebesar Rp 2,6 triliun, JKm sebesar Rp 1,3 triliun dan penundaan iuran jaminan pensiun selama 3 bulan sebesar Rp 8,74 triliun. Pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk merealisasikannya. Substansinya berupa penyesuaian iuran terhadap program JKK, JKN dan Jaminan Pensiun. Sementara JHT tidak masuk dalam program relaksasi. Simak Video "Menaker: Jika Ada Relaksasi Jamsostek, Perusahaan Wajib Bayar THR Karyawan" [==] (das/fdl) Sumber

Jakarta - Merebaknya Corona berdampak besar pada permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Diakui Direktur Utama PTPertama (Persero) Nicke Widyawati secara keseluruhan dari seluruh wilayah di Indonesia permintaan BBM sudah turun hingga 25% dari normalnya. Menurut Nicke hal ini merupakan catatan terburuk dalam sejarah Pertamina. Sebelumnya Pertamina tidak pernah mencatat penjualan serendah ini. "Demand turun drastis secara nasional. Penurunan sudah mencapai 25% dari total biasanya, ini penjualan terendah sepanjang sejarah Pertamina," ujar Nicke dalam telekonferensi bertajuk Update Kinerja Pertamina, Kamis (30/4/2020). Penurunan permintaan terhadap BBM paling dalam terjadi di 5 kota besar di Indonesia yaitu Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Sejauh ini, penurunan paling anjlok terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. "Bandung itu turunnya 57%, Medan, Jakarta, Surabaya, Makasar ini semua di atas 50% turunnya," tambahnya. Untuk itu, menyiasati penurunan terhadap permintaan BBM tersebut, Pertamina memutuskan untuk mengoptimalkan delivery services demi dongkrak pendapatan. Program ini mengikutsertakan kerja sama dengan ojek online (ojol) untuk jasa pengantarannya. Hal itu lah yang kemudian membuat Pertamina memberi keistimewaan diskon 50% kepada ojol sebab mengemban tugas tambahan sebagai jasa pengantaran BBM. "Meski turun, kita tetap komit untuk berikan layanan. SPBU tetap beroperasi meskipun penjualan sudah drop sekali. Kita optimalkan dengan delivery service dengan ojol dan kerja sama ini yang menjadi dasar dasar kami memberikan cashback 50% (kepada ojol)," tutupnya. Simak Video "Dievakuasi Petugas, Pasien Corona di Mamuju Disemangati Warga" [==] (dna/dna) Sumber

Perbankan diminta tetap tegakkan protokol pencegahan Covid-19 dalam berikan layanan. == JAKARTA -- Berbeda dengan tahun-tahun lalu, Bank Indonesia (BI) tidak membuka layanan penukaran uang ritel kepada masyarakat pada Ramadhan dan menjelang Lebaran tahun ini. Biasanya membuka layanan penukaran uang ritel di lokasi umum seperti Monas dan pasar tradisional. "Masyarakat yang ingin menukar uang bisa datang ke loket perbankan," ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Pengelolaan Uang, Bank Indonesia, Marlison Hakim, saat telekonferens dengan media, di Jakarta, Kamis (30/4). BI telah berkoordinasi dengan perbankan mengenai penukaran uang ritel ini. Termasuk, ujar Marlison, meminta perbankan agar tetap menegakkan protokol pencegahan Covid-19 dalam memberikan layanan tersebut. Protokol dimaksud antara lain penggunaan masker, pemindaian suhu tubuh, dan penerapan physical distancing. Penukaran untuk masyarakat akan dilayani oleh 3.742 Kantor Cabang (KC) bank di seluruh Indonesia. Perinciannya, sebanyak 344 KC bank tedapat di daerah Jabodetabek, dan 3.398 KC bank di wilayah luar Jabodetabek terhitung mulai dari tanggal 29 April-20 Mei 2020. Jumlah bank partisipan sekitar 83 bank yang sudah siap ikut dalam layanan penukaran. Penukaran uang termasuk untuk uang baru pecahan besar dengan nominal Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu serta uang pecahan kecil dengan nominal di bawah Rp 20 ribu. Marlison mengatakan 90 persen dari uang tunai yang disediakan sebesar Rp 157,96 triliun tersebubt adalah uang pecahan besar. BI juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol pencegahan Covid-19 dan memerhatikan kebijakan pelaksanaan PSBB yang diterapkan Pemerintah Daerah setempat. BI juga senantiasa berkoordinasi dengan perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) guna memastikan tersedianya uang yang layak edar. Sumber

Jakarta - Wakil Asisten Operasi Panglima TNI, Jorry S Koloay menyebut sisa alat pelindung diri (APD) di gudang logistik alat kesehatan tersisa 334.600 pcs. Jumlah tersebut berkurang 1.492.150 dari stok 1.826.000 pcs karena telah didistibusikan ke berbagai daerah. "Setelah didistribusikan maka kekuatan logistik sampai hari ini yang ada di gudang untuk APD sebesar 334.600 pcs, sehingga yang sudah didistribusikan sejumlah 1.492.150 pcs," kata Jorry dikutip melalui YouTube BNPB, Kamis (30/4/2020). Meski begitu, Jorry memastikan kesediaan alat kesehatan aman dan pihaknya akan memenuhi kebutuhan di rumah sakit seluruh Indonesia yang membutuhkan. "Negara menjamin kesediaan logistik alat material kesehatan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia," ujarnya. Terdapat tiga gudang logistik untuk alat kesehatan yakni di Halim, di Bogor dan di gudang arsip percetakan nasional. Gudang-gudang tersebut lah yang menyimpan berbagai pengadaan alat kesehatan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkannya untuk Indonesia. Berikut stok alat kesehatan di gudang logistik per 30 April 2020 : APD dari 1.826.000 pcs, sisa 334.600 pcs Masker bedah dari 846.334.000 pcs, sisa 71.500 pcs 285.000 rapid test sudah didistribusikan semua Medical glove dari 402.000 pcs, sisa 98.000 pcs Pendistribusian tersebut telah dilakukan ke berbagai daerah, provinsi, kabupaten/kota. Rinciannya, ke DKI Jakarta sudah didistribusikan sebanyak 238.050 pcs, ke Jawa Barat 124.000 pcs, ke Jawa Tengah 80.700 pcs, ke Jawa Timur 102.600 pcs, dan ke DIY 30.700 pcs. "Kemudian ke Bali 42.400 pcs, dan ke provinsi Banten dan rumah sakit di wilayah Banten sejumlah 65.100 pcs," ujarnya menambahkan. Simak Video "Pembuat "Baju-baju Tempur" Pejuang Terdepan Hadapi Covid-19" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Ratusan ribu perusahaan mengajukan permintaan keringanan dalam membayar iuran Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Permintaan itu akan dikabulkan dengan harapan para pengusaha juga bayarkan THR karyawannya. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan pihaknya dengan kementerian dan lembaga lain tengah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan menaungi relaksasi tersebut. Diharapkan kebijakan itu bisa keluar dengan cepat. "Kami akan melakukan rapat antar kementerian, lalu selanjutnya proses administrasi di Kemenkumham. Mudah-mudahan ya tidak dalam waktu yang lama bisa kami selesaikan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (30/4/2020). Namun pihaknya juga akan mengeluarkan surat edaran terkait THR. Dia berharap pengusaha yang mendapatkan relaksasi itu akan membayarkan kewajibannya terkait THR. "Harapan kami dengan memberikan relaksasi pembayaran iuran Jamsostek ini teman-teman pengusaha dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar THR, yang surat edaran tentang ketentuan pembayaran THR ini segera akan kami keluarkan," tegasnya. Pemerintah sendiri akan memberikan pemotongan iuran sebesar 90% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) selama 3 bulan. Pemotongan bisa diperpanjang 3 bulan berikutnya. Total ada sekitar 116.705 perusahaan yang mengajukan relaksasi tersebut. Dari permintaan relaksasi itu pemerintah menghitung setidaknya ada total iuran yang ditunda sekitar Rp 12,36 triliun. Angka itu terdiri dari penundaan iuran JKK sebesar Rp 2,6 triliun, JKm sebesar Rp 1,3 triliun dan penundaan iuran jaminan pensiun selama 3 bulan sebesar Rp 8,74 triliun. Simak Video "Tok! MK Larang Leasing Tarik Kendaraan Sepihak" [==] Sumber

Jakarta - Co-founder Microsoft Bill Gates sering bicara tentang vaksin dan hal lainnya terkait virus Corona. Siapa sangka, hal ini membawanya kepada petisi investigasi dirinya yang telah didukung lebih dari 462 ribu orang melalui We the People di situs White House. #InvestigateBillGates juga bergaung di media sosial Twitter. Kebanyakan menuliskan kecurigaan mereka kepada suami dari Melinda Gates ini. [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Kendati demikian, banyak juga yang memilih untuk melihat situasi lebih dalam dan tidak mencampuradukan antara politik dengan pandemi yang tengah berlangsung. Beberapa menuliskan komentar netral atau opini pribadinya masing-masing soal polemik ini. [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Petisi untuk menginvestigasi Bill Gates dan yayasannya. Foto: Tangkapan layar detikINET Semua bermula dari ramalan Bill Gates yang jadi nyata. Gates telah mewanti-wanti akan datangnya pandemi virus yang mampu membuat dunia lumpuh lebih parah dari serangan misil. Dia mengatakan itu di acara TED Talk yang digelar 2015. "Jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam satu dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular. Bukan rudal, melainkan mikroba," ujarnya. Simak Video "Bill Gates Buka Suara soal Pembuatan Vaksin Corona" [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018 alias seperti sebelum ada kenaikan. Rinciannya yaitu Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Iuran kembali turun mengacu ke Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020. Untuk itu, iuran bulan Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3. "Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya," kata Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (30/4/2020). BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi (TI) serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Iqbal berharap per 1 Mei 2020, peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan. "Pada prinsipnya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi COVID-19," ucapnya. "Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya. Ini merupakan salah satu wujud gotong royong khususnya di saat bangsa sedang bersama melawan COVID-19," tambah Iqbal. Iqbal menambahkan, apabila pada 1 Mei 2020 peserta mendapat kendala terkait status kepesertaan, tagihan serta membutuhkan informasi lainnya dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Iqbal juga mengingatkan peserta untuk tetap memprioritaskan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar terlebih di masa pandemi Covid-19. Risiko sakit akan semakin memperlebar keterpurukan ekonomi apabila tidak memiliki jaminan kesehatan. Penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019. Pemerintah saat ini sudah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah). Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden RI. Simak Video " BPJS Kesehatan Care Center, Siap Melayani Masyarakat 24 jam " [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018 alias seperti sebelum ada kenaikan. Rinciannya yaitu Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Iuran kembali turun mengacu ke Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020. Untuk itu, iuran bulan Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3. "Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya," kata Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (30/4/2020). BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi (TI) serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Iqbal berharap per 1 Mei 2020, peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan. "Pada prinsipnya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi COVID-19," ucapnya. "Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya. Ini merupakan salah satu wujud gotong royong khususnya di saat bangsa sedang bersama melawan COVID-19," tambah Iqbal. Iqbal menambahkan, apabila pada 1 Mei 2020 peserta mendapat kendala terkait status kepesertaan, tagihan serta membutuhkan informasi lainnya dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Iqbal juga mengingatkan peserta untuk tetap memprioritaskan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar terlebih di masa pandemi Covid-19. Risiko sakit akan semakin memperlebar keterpurukan ekonomi apabila tidak memiliki jaminan kesehatan. Penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019. Pemerintah saat ini sudah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah). Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden RI. Simak Video " BPJS Kesehatan Care Center, Siap Melayani Masyarakat 24 jam " [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Banyak bisnis di Indonesia yang terpukul gegara wabah virus Corona. Tapi kondisi berbeda dengan bisnis tablet, kondisinya malah menggembirakan. Demikian diungkap Denny Galant, Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia. Dia mengatakan sebelum adanya Pandemi COVID-19, pasar tablet sangat menjanjikan dan market share mereka pun baik meski tidak menyebutkan angkanya. Ketika wabah virus Corona melanda Tanah Air, alih-alih turun, bisnis tablet malah naik. Ini dilihat dari hasil monitoring market dan pencarian Google yang dilakukan tim Samsung Indonesia. "Ada satu hal menarik, di masa work from home (WFH) pencarian tablet meningkat, termasuk Galaxy Tab yang naik 20%," kata Denny usai peluncuran Galaxy Tab S6 Lite secara online. Menurut pria berkacamata ini Galaxy Tab ternyata dibutuhkan WFH. Kemungkinan konsumen membutuhkan perangkat yang menggabungkan produktivitas dan hiburan. Denny Galant, Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia Foto: Adi Fida Rahman/detikinet "Galaxy Tabs menjawab itu. Harapan kami Galaxy Tab S6 Lite ini juga menjawab kebutuhan itu juga,' pungkas Denny. Galaxy Tab S6 Lite resmi hadir di Indonesia. Tablet ini hadir dengan bodi tipis dan ringan. Mengusung layar berukuran 10,4 inch. Memiliki resolusi 1200 x 2000 pixel dengan rasio 5:3. Ditenagai chipset Exynos 9611 dengan fabrikasi 10nm. Dipadukan RAM 4 GB dengan dua pilihan memori internal, yakni 64 GB dan 128 GB. Galaxy Tab S6 Lite Foto: Samsung Galaxy Tab S6 Lite membawa kamera belakang 8 MP. Sementara di bagian belakang ada kamera 5 MP. Untuk kenikmatan menonton film dibekali speaker stereo yang sudah diberikan sentuhan AKG. Untuk mendukung mobilitas dibenamkan baterai berkapasitas 7.040 mAh. Samsung menyediakan varian warna Chiffon Pink, Angora Blue, Oxford Gray. Galaxy Tab S6 Lite mulai bisa didapatkan mulai 4-10 Mei 2020. Harganya sendiri Rp 7,299 mendapatkan gratis book cover keyboard seharga Rp 1,4 juta. Simak Video "Unboxing Samsung Galaxy M31 yang Ditenagai 6.000 mAh" [==] (afr/fay) Sumber

Jakarta - Aparatur sipil negara (ASN) dipastikan tidak akan mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) tahun ini. Mulai dari PNS, TNI, dan Polri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini karena pemerintah memangkas belanja pegawai sebesar Rp 3,4 triliun di tengah COVID-19. "Untuk tahun ini tidak ada kenaikan tunjangan kinerja, kita coba untuk menahan. Karena belanja pegawai turun Rp 3,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam RDP virtual dengan komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020). Sri Mulyani mengatakan pemotongan dilakukan sebagai langkah refocusing dan realokasi sehingga terjadi penghematan belanja Kementerian/Lembaga Rp 95,7 triliun. Terdiri dari pemotongan belanja barang Rp 52 triliun yang diambil dari pemotongan perjalanan dinas Rp 33,7 triliun dan belanja barang lainnya Rp 18,7 triliun. Kemudian pemotongan belanja modal Rp 42,6 triliun. Kemudian pemerintah pusat berharap pemerintah daerah bisa mengetatkan ikat pinggang. Salah satu yang bisa dihemat dengan menurunkan tunjangan kinerja (tukin) ASN-nya. "Tadi disampaikan untuk belanja-belanja harus disesuaikan. Disampaikan untuk belanja tukin, belanja pegawai. Ya memang ada daerah yang dalam situasi normal kemarin mereka punya pendapatan besar, dari PAD sehingga mereka bisa bayar ASN dengan tukin yang luar biasa tinggi," ucapnya. "Sekarang dalam situasi ini kami harap untuk bisa turunkan paling tidak sama dengan pusat. Karena itu memang salah satu pos yang memang bisa dihemat tanpa membuat ASN daerah mengalami dampak yang sangat negatif. Karena tukin pusat juga sudah cukup baik," tambahnya. Simak Video "Larangan Mudik Beri Dampak Ekonomi, Ini Solusi Menkeu" [==] (kil/eds) Sumber

Jakarta - Selama pandemi COVID-19 semua orang wajib menggunakan masker, namun hal ini menjadi sedikit sulit bagi pengguna iPhone saat akan membuka ponsel dengan fitur Face ID ketika masih mengenakan masker. Dilansir detikINET dari PhoneArena masalah tersebut mungkin akan segera teratasi dengan adanya pembaruan iOS 13.5 versi beta yang sudah diluncurkan ke para pengembang. Apple telah memproses pembukaan layar kunci lebih cepat dengan membawa fitur antarmuka konde sandi. Dengan cara ini tidak akan ada penundaan ketika pengguna membuka ponsel terkunci meski mengenakan masker. apple face id passcode Foto: Apple Sebelumnya jika pengguna mengaktifkan Face ID maka iPhone akan mencoba membaca wajah untuk pencocokan. Masalahnya jika pengguna menggunakan masker maka proses Face ID gagal dan akan diarahkan ke opsi kode sandi. Hal inilah yang menjadi penundaan bagi pengguna karena harus melewati proses yang panjang. Sebab itu pembaruan iOS ini memungkinkan pengguna lebih cepat untuk proses buka kunci layar karena langsung memasukkan kata sandi. Cara ini pun pengguna tak perlu membuka masker yang bisa mengakibatkan resiko hanya untuk iPhone dapat mengenali wajah. Selain itu, fitur tersebut juga dimungkinkan untuk pencocokan pembelian dengan kode sandi. Meskipun pembaruan ini hanya tersedia untuk pengguna beta, namun kemungkinan akan tersedia secara luas ketika iOS 13.5 diluncurkan kepada publik dalam waktu dekat ini. Simak Video "Lebih Mudah Lewati Face ID iPhone saat Kenakan Masker" [==] (jsn/fay) Sumber

Jakarta - Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan bank-bank BUMN. Rapat yang digelar secara virtual itu diikuti oleh masing-masing direktur utama perbankan pelat merah. Hadir dalam rapat yaitu Dirut PT BRI (Persero) Sunarso, Dirut PT BNI (Persero) Herry Sidharta, Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Royke Tumilaar, Dirut PT BTN (Persero) Pahala N Mansury, dan Dirut PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung itu menghasilkan 11 kesimpulan. Berikut isi kesimpulan selengkapnya: 1. Komisi VI DPR RI meminta PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT BTN (Persero) Tbk, dan PT Pegadaian (Persero) untuk memberikan relaksasi pembayaran kredit secara menyeluruh sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia kepada semua segmen nasabah yang terdampak oleh Pandemi COVID-19. 2. Komisi VI DPR RI meminta PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, dan PT BTN (Persero) Tbk, sebagai pelaksana Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Perpu No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19 untuk melakukan pengawasan dan menyusun mekanisme yang tepat terhadap program pemerintah meliputi subsidi bunga untuk restrukturisasi kredit dan penempatan dana program stimulus pemerintah sehingga berdampak positif kepada nasabah dan ekonomi nasional. 3. Komisi VI DPR RI meminta PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT BTN (Persero) Tbk, dan PT Pegadaian (Persero) untuk membuat simulasi dan rencana mitigasi yang lebih mendetail mengenai dampak COVID-19 terhadap kinerja perusahaan baik skenario dampak ringan, menengah maupun berat dalam berbagai jangka waktu baik pendek, menengah maupun panjang. 4. Komisi VI DPR RI meminta PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, dan PT BTN (Persero) Tbk, untuk bersinergi dan melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta instansi terkait lain dalam rangka percepatan pemberian relaksasi kredit. 5. PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, dan PT BTN (Persero) Tbk, untuk tetap melakukan hal-hal sebagai berikut: a. memperhatikan indikator likuiditas dan rasio kecukupan modal perbankan dalam rangka mencegah dampak yang lebih besar dan sistemik akibat Pandemi COVID-19. b. menerapkan prinsip kehati-hatian yang ekstra khususnya dalam proses pemberian kredit usaha produktif bernominal besar serta kredit valuta asing kepada segmen korporasi untuk menekan tingkat kredit macet perbankan (non performing loan) selama masa Pandemi COVID-19. c. menjaga kehandalan layanan online (electronic channel) sehingga nasabah tetap dapat bertransaksi dari rumah masing-masing selama masa Pandemi COVID-19. Klik halaman selanjutnya. Simak Video "Komisi I DPR Apresiasi TNI dalam Penanganan Covid-19" [==] Sumber

Ian dan Kyla tinggal di pusat Carolina Utara. Ian bekerja di bagian penjualan dan Kyla seorang insinyur komputer. Mereka sudah saling kenal selama sekitar dua tahun. Belum lama ini, Ian menyadari bahwa Kyla adalah orang yang tepat dan memutuskan untuk melamarnya. Ian sebelumnya telah merencanakan lamaran yang sempurna dengan perjalanan ke Islandia. Namun karena adanya pandemi COVID-19, rencana tersebut harus dibatalkan. Suatu ketika Ian menghubungi kerabatnya lewat panggilan konferensi untuk menceritakan rencananya. Namun karena speaker komputernya cukup keras maka Kyla mendengar semuanya. Kyla yang mendengarnya menjadi sedih karena tidak bisa mendapatkan momen kejutan tersebut. Karena itu Ian mengatakan kepadanya bahwa ia akan membuatnya mendesain cincinnya sendiri. Suatu ketika Ian mengajak Kyla untuk mendaki gunung yang dekat dengan mereka. Di puncak gunung itulah, Ian melamar kekasihnya dengan cincin yang telah didesain oleh Kyla sendiri. Ian merupakan orang yang tidak biasa berbicara bahasa cinta kepada orang di sekitarnya. Kyla selalu bertanya mengapa Ian menyukainya. Ian benar-benar hanya menepis pertanyaan-pertanyaan itu karena ia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jadi Ian memutuskan untuk 'memberi tahu' Kyla dengan kartu-kartu catatan di belakangnya. Kyla tidak melihat kartu-kartu itu sampai Ian mempostingnya ke Facebook. Mereka kembali ke hotel dan Ian memposting gambar-gambar tersebut ketika Kyla sedang mandi. Ian ingin memberi tahu dunia bahwa dia mencintainya dan menjelaskan alasannya. Kesabaran dan kebaikan Ian yang membuat Kyla tetap disisinya. Orang-orang sering mengatakan bahwa tidak ada seorang pria yang setia, menarik, lucu, pekerja keras, dan penuh kasih, namun Kyla merasa ia telah menemukan seorang pria yang memiliki kriteria tersebut. Maka dengan cepat Kyla memutuskan bahwa pria ini adalah sesuatu yang istimewa, bahwa dia adalah seseorang yang ingin ia cintai dan dukung serta hidup bersama. Pasangan ini berencana menikah pada Juni 2021 di Calgary, Kanada. Sumber