bot

Pemerintah menganggarkan Rp 5,6 triliun insentif bagi tenaga medis. == JAKARTA -- Sampai saat ini ternyata baru 1.205 personel tenaga medis yang telah mendapat pencairan insentif dari pemerintah pusat. Total insentif yang sudah cair sebesar Rp 10,45 miliar. Padahal, pemerintah menganggarkan Rp 5,6 triliun insentif bagi tenaga medis, dengan rincian Rp 1,9 triliun untuk tenaga medis di pusat dan Rp 3,7 triliun untuk daerah. "Ini (insentif yang sudah cair) terutama untuk yang di Wisma Atlet dan Pulau Galang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (3/6). Menkeu menjelaskan, pencairan insentif bagi tenaga medis bergantung pada proses verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sampai saat ini, Sri melanjutkan, Kemenkes masih melakukan verifikasi terhadap 19 rumah sakit dan unit pelaksana teknis di pusat yang melakukan penanganan pasien Covid-19. Sementara untuk tenaga medis daerah, masih dilakukan verifikasi menyeluruh untuk 110 rumah sakit dan unit pelaksana teknis. Kemenkeu, ujar Sri, mendorong Kemenkes dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan identifikasi tenaga kesehatan di pusat dan daerah agar insentif bisa segera cair. "Jadi masalah uang Rp 1,9 triliun plus Rp 3,7 triliun sudah dialokasikan. Pencairannya tergantung dari dokumen Kemenkes yang sedang verifikasi, baik kepada rumah sakitnya kalau di pusat, maupun daerah untuk masing-masing daerah," ujar Sri. Per hari ini, baru ada 56 rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan daerah yang telah mengajukan usulan tenaga medis yang berhak mendapat insentif. Data ini kemudian masih harus diidentifikasi oleh Kementerian Kesehatan. "Pokoknya begitu sudah clean and clear maka transfer bisa dilakukan kepada tenaga medis. Kami mendorong terus agar Kemenkes dan daerah segera menyelesaikan identifikasi dan ini diperlukan bantuan berbagai rumah yang melaksanakan penanganan covid-19," jelas Menkeu. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berjanji memberikan insentif bulanan bagi para tenaga kesehatan selama penanganan pandemi. Melalui kebijakan ini, dokter spesialis diberi insentif bulanan sebesar Rp 15 juta, dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta, tenaga keperawatan Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta. Sumber

Jakarta - Seekor anjing jenis German shepherd asal New York, Amerika Serikat (AS)menjadi kasus pertama anjing yang terinfeksi virus Corona di AS. Hal ini diumumkan badan kesehatan resmi setempat. National Veterinary Services Laboratories dari Department of Agriculture (USDA) menjelaskan, awalnya mereka mengambil sampel dari anjing German shepherd ini, yang menunjukkan tanda-tanda penyakit pernapasan. "Sampel dari anjing diambil setelah dia menunjukkan tanda-tanda penyakit pernapasan. Anjing ini kami perkirakan segera pulih sepenuhnya," tulis USDA seperti dikutip dari media setempat, The Hill. "Salah satu pemilik anjing dinyatakan positif COVID-19, dan yang lain menunjukkan gejala yang konsisten dengan virus sebelum anjingnya menunjukkan tanda-tanda," lanjut USDA. Keterangan USDA menambahkan, anjing lain yang berada di rumah yang sama tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit serupa. Namun, antibodi yang diidentifikasi pada anjing itu menunjukkan adanya paparan virus Corona. "Kami masih mempelajari SARS-CoV-2 di tubuh hewan. Namun sejauh ini belum ada bukti kalau hewan memerankan peran signifikan dalam penyebaran virus," kata juru bicara USDA. "Berdasarkan informasi yang masih terbatas, risiko hewan menyebarkan virus ke manusia masih dianggap rendah. Belum ada pembenaran untuk mengambil tindakan tertentu terhadap hewan peliharaan yang bisa membahayakan keselamatan tuannya," lanjut juru bicara tersebut. Adapun temuan virus Corona yang ditemukan pada sejumlah hewan yang terjadi di berbagai negara, kebanyakan hewan ini memiliki kontak dekat dengan seseorang yang terinfeksi virus tersebut. Di AS, hewan lain yang diketahui positif terkena virus Corona, selain anjing German shepperd ini, ada juga dua ekor kucing, singa dan harimau. Semua hewan ini hidup di New York yang menjadi pusat wabah virus di AS. USDA menekankan bahwa mereka masih meneliti dampak penyakit ini pada hewan. Badan tersebut sejauh ini tidak menganjurkan melakukan pengujian rutin terhadap hewan. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Pengusaha mengaku rencana pembukaan mal secara penuh di Jakarta pada tanggal 5 dan 8 Juni 2020 kemungkinan belum tentu bisa dilakukan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait status PSBB. "Jadi belum tentu buka, tergantung gubernurnya aja ya, kemungkinan memang ada kalau PSBB nggak diperpanjang dan ada izinnya gubernur," kata Stefanus kepada detikcom, Rabu (3/6/2020). Stefanus mengatakan hanya izin dari Anies saja yang bisa memutuskan mal dibuka kapan. Hingga kini pihaknya masih menunggu pengumuman Anies soal PSBB akan diperpanjang atau tidak. "Izin gubernur itu yang penting. Kami masih tunggu tanggal 4 kan PSBB mau diperpanjang apa nggak," tegas Stefanus. Sebelumnya, pihak APBBI DKI Jakarta sendiri pernah merilis daftar mal yang akan dibuka. Mereka mengatakan mal akan dibuka per tanggal 5 dan 8 Juni, tanggal itu dipilih sesuai dengan asumsi selesainya PSBB jilid III pada tanggal 4 Juni. Namun hingga kini sehari sebelum tanggal 4 Juni, Anies belum juga menyatakan apakah PSBB jilid III akan diperpanjang kembali atau tidak. Simak Video "Mal di Bekasi Sepi Imbas Corona, Penyewa Kios Ricuh!" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sedang berjuang bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Beberapa hal yang terpaksa dilakukan adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga meminta karyawan cuti tanpa dibayar. Manajer Proyek SCORE-ILO Januar Rustandie menjelaskan bahwa dari 571 pelaku UMKM yang disurvei, 90% mengaku arus kas keuangan (cash flow) amat terganggu, dan 52% UMKM kehilangan pendapatan hingga 50% dari yang mereka biasa peroleh. "Sekitar 63% UMKM yang kami survei terpaksa menghentikan karyawannya. Dan memohon mereka untuk mengambil cuti, ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Dan ada juga yang terkena PHK," kata dia dalam diskusi online yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Rabu (3/6/2020). Berdasarkan hasil survei yang juga dilakukan pihaknya, ada beberapa hal yang dilakukan UMKM untuk meredam dampak virus Corona. Hasil yang diperoleh bahwa mereka yang masih bisa bertahan mencoba untuk beralih ke usaha online. Sebab di masa pandemi COVID-19, pergerakan masyarakat amat terbatas. Lalu ada pula yang melakukan diversifikasi produk dengan membuat barang-barang yang saat ini sedang dibutuhkan. Namun tidak semua pelaku UMKM berhasil banting setir. "Hasil survei juga bilang hanya 1 dari 5 perusahaan berhasil melakukan diversifikasi produk sehingga perubahan produk yang dibuat oleh UMKM itu tidak mudah, sangat sulit, hanya 1 dari 5 perusahaan yang berhasil. Itu pun mereka merespon kebutuhan baru seperti kebutuhan masker, hand sanitizer, dan sebagainya," jelasnya. Dia juga menjelaskan bahwa ada beberapa aksi mitigasi yang akan dan sudah dilakukan pelaku UMKM dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19. "Di sini terlihat aksi mereka terbanyak sebesar 58% mengurangi produksi atau jasa, 40% negosiasi dengan karyawannya agar karyawannya dapat menerima bilamana ada pengurangan jam kerja, pengaturan aturan kerja yang baru dan sebagainya," tambahnya. Simak Video "Begini Perilaku 'New Normal' Pengguna Shopee Imbas COVID-19" [==] (toy/eds) Sumber

Presiden meminta Kemenkeu menaikkan fasilitas pinjaman ke daerah. == JAKARTA -- Pemerintah berencana melonggarkan syarat bagi pemerintah daerah yang ingin mengajukan pinjaman ke pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kemudahan akses pinjaman ini akan diprioritaskan bagi daerah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya merosot akibat pandemi Covid-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Presiden meminta agar kami menaikkan fasilitas pinjaman ke daerah. Saat ini yang tadi dibahas Rp 1 triliun, Presiden meminta kami membuat kajian mengenai kebutuhan pemda yang hadapi kondisi PAD-nya turun drastis akibat Covid dan penerapan PSBB, agar bisa dapat akses pinjaman," jelas Sri usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rbu (3/6). Menkeu menyebutkan, kemudahan akses pinjaman diharapkan memudahkan pemerintah daerah dalam melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonominya. Kendati begitu, Menkeu tidak menjelaskan berapa besaran pinjaman yang bisa diajukan pemda. Pinjaman yang dilakukan pemda diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjangan Daerah. Pasal 2 aturan tersebut menyebutkan bahwa pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas. Sumber pinjamannya, untuk jangka menengah-panjang bisa berasal dari pemerintah pusat. Pendanaannya bisa dari APBN dan/atau pengadaan pinjaman pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pandemi Covid-19 memang berdampak luas terhadap perekonomian daerah. Menkeu sempat menyampaikan, PAD sejumlah provinsi juga akan ikut terpangkas akibat pandemi yang terjadi. Yang paling parah, menurutnya, adalah daerah di Pulau Jawa sebagai episentrum penyebaran Covid-19. DKI Jakarta bahkan diprediksi bakal mengalami penurunan PAD sampai 50 persen. Selain mempermudah akses pinjaman, pemerintah juga akan merevisi dana insentif daerah (DID) menjadi Rp 5 triliun. Dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk program padat karya juga akan dinaikkan menjadi Rp 8,7 triliun. Sementara program padat karya yang dijalankan kementerian mencapai Rp 18,44 triliun. Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan uang triliunan rupiah untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan. Namun hingga kini sebagian besar uang itu belum tersalurkan, ada apa? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan disiapkan dua saluran. Pertama pemerintah mengalokasikan dana Rp 3,7 triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran itu untuk insentif tenaga kesehatan di daerah. Namun anggaran itu masih menunggu Kemenkes sedang menyusun rekomendasi untuk alokasi tiap daerah. Sebanyak 56 RSUD/Dinas Kesehatan telah menyampaikan usulan untuk diverifikasi Kemenkes agar penyalurannya ke nakes yang memang menjadi pejuang medis di garis depan. "Kami masih menunggu rincian berapa masing-masing darah tenaga kerjanya berapa, kesehatan dan alokasinya berapa. Jadi kita sudah berikan gelondongan untuk yang daerah. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemda akan melakukan verifikasi tadi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (3/6/2020). Sri Mulyani menambahkan, saat ini 56 RSUD dan dinas kesehatan sudah menyampaikan usulannya. Lalu usulan itu tengah dalam proses verifikasi oleh Kementerian Kesehatan. "Pokoknya begitu semuanya sudah free dan clear oleh Kemenkes maka transfer bisa dilakukan kepada tenaga kesehatan. Tentu kita akan mendorong terus agar Kemenkes dan daerah untuk segera menyelesaikan identifikasi dan tentu itu diperlukan bantuan dari berbagai rumah sakit-rumah sakit yang melaksanakan penanganan COVID-19 ini," tambahnya. Simak Video "Aksi Kreatif 'Power Isorangers' Corona dari RSUD Sidoarjo" [==] Sumber

Jakarta - Perihal tenaga kerja asing (TKA) China yang bekerja di Indonesia tak lepas jadi perbincangan. Pemerintah China pun blak-blakan soal tenaga kerjanya yang bekerja di beberapa proyek kerja sama, salah satunya soal upah pekerja China. Minister Counselor Kedutaan Besar China di Indonesia Wang Liping menjelaskan jumlah gaji para pekerja China di Indonesia memang cukup besar. Upah pekerja China umumnya US$ 30.000 atau sekitar Rp 450 juta per tahun (kurs Rp 15.000). Upah sebesar itu sudah ditambah biaya penerbangan dan akomodasi yang dibebankan kepada perusahaan. Sedangkan bagi seorang pekerja lokal di Indonesia, menurut Wang digaji lebih murah. Jumlahnya hanya sekitar 10% dari total gaji pekerja China. "Seorang pekerja terampil Tiongkok pada umumnya dibayar US$ 30.000 per tahun ditambah biaya penerbangan internasional dan akomodasi yang wajib ditanggung oleh perusahaan," ungkap Wang dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020). "Sementara itu seorang pekerja lokal Indonesia dibayar 10% dari total biaya pekerja Tiongkok," tambahnya. Wang mengatakan karena mahalnya tenaga kerja China, sebetulnya perusahaan pada proyek kerja sama akan mencari pekerja lokal karena gajinya lebih murah. "Oleh karena itu, demi mengendalikan biaya, investor Tiongkok tak mempunyai alasan untuk tidak mempekerjakan pekerja lokal," kata Wang. Hanya saja, masalah yang terjadi adalah daerah sekitar proyek biasanya tak mampu menyediakan cukup tenaga kerja yang terampil. Maka dari itu beberapa pekerja China didatangkan. "Bagi beberapa proyek yang diinvestasikan oleh pelaku usaha Tiongkok, memang Indonesia tak mampu menyediakan cukup tenaga teknis dan pekerja terampil, makanya perusahaan Tiongkok harus menggunakan pekerja Tiongkok meskipun biayanya tinggi," papar Wang. Simak Video "Uang Rp 10 Juta di Balik Dugaan KTP Palsu TKA China di Kendari" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Ratusan pegawai Facebook melakukan mogok kerja virtual, mereka protes terhadap kebijakan perusahaan yang membiarkan postingan kontroversial Presiden Donald Trump. Mark Zuckerberg selaku pendiri dan CEO Facebook pun angkat bicara. Mogok kerja terjadi setelah sejumlah pegawai Facebook mengkritik perusahaannya secara terbuka karena tidak memoderasi postingan kontroversial milik Trump setelah kematian George Floyd. Salah satunya adalah postingan yang terlihat seperti mengancam demonstran, "Ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai." Ucapan yang sama juga dipasang di Twitter, tapi perusahaan berlogo burung itu langsung memastikan cuitan Trump melanggar aturan karena glorifikasi kekerasan. Dikutip detikINET dari Reuters, Zuckerberg telah berbicara pada karyawan Facebook dan menyatakan dia tetap teguh pada keputusannya tetap menayangkan postingan Trump. Melalui chat video, Zuck mengakui bahwa keputusan itu memang mengecewakan sebagian karyawan. Akan tetapi perusahaan telah melakukan review menyeluruh dan memutuskan tidak akan menghapusnya. Salah satu pegawai Facebook yang ikut dalam rapat online itu mengutarakan kekecewaan. "Sangat jelas hari ini bahwa pimpinan menolak untuk berdiri bersama kami," tulis Brandon Dail, Interface Engineer di Facebook. Sebelumnya, Zuckerberg tidak setuju dengan keputusan Twitter yang mengecek fakta di balik cuitan yang dibuat politisi. Pria berusia 36 tahun ini mengatakan ia ingin pengguna tetap bisa melihat unggahan ini dan memutuskan sendiri apa yang ingin mereka percayai. Simak Video "Cuitan Donald Trump Dapat Label Peringatan dari Twitter" [==] (fyk/fay) Sumber

Jakarta - Pemerintah sudah menyusun program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak virus Corona alias COVID-19 kepada perekonomian nasional. Dengan program tersebut, pemerintah berharap laju pertumbuhan ekonomi bisa di atas 0%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memasang target pertumbuhan -0,4% sampai 2,3% atau sesuai dengan skenario sangat berat menuju berat selama tahun 2020. "Pemerintah tetap menggunakan baseline antara 2,3% sampai -0,4%" kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Sri Mulyani bilang, laju perekonomian pada kuartal berikutnya akan lebih berat. Oleh karena itu, melalui program PEN yang dialokasikan sekitar Rp 677,2 triliun bisa menggairahkan ekonomi nasional kembali. "Kita lihat kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan masuk dalam skenario yang lebih rendah dari skenario berat. Artinya lebih rendah dari 2,3% namun dengan stimulus ini kita berharap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 0%" ujarnya. "Artinya mendekati bahkan 1 atau di 2,3%, meskipun di 2,3% menjadi lebih berat karena kuartal kedua akan sangat turun karena PSBB yang meluas," tambahnya. Simak Video "Dampak Covid-19, Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2020 Sangat Berat" [==] Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 diwarnai dengan berbagai isu termasuk konspirasi kontroversial yang menyebutnya sebagai senjata biologis. Faktanya, apakah pernah ada penggunaan bioweapon di kehidupan nyata? Senjata biologi atau biological weapon merupakan senjata yang menggunakan patogen (bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya) sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, bioweapon bukan hanya berupa virus atau bakteri melainkan juga toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Bioweapon tidak hanya dilakukan pada zaman sekarang, ini sudah dikenal sejak dulu di mana perang menggunakan panah yang dicelupkan ke racun. Contoh lain, mengutip Emedicine Health, di Pertempuran Eurymedon pada tahun 190 SM, Hannibal memenangkan kemenangan angkatan laut atas Raja Eumenes II dari Pergamon dengan menembakkan ular berbisa ke kapal-kapal musuh. Di era modern, Perang Dunia II (WWII) beberapa negara memiliki program aktif untuk pengembangan senjata biologis untuk peperangan. Di antaranya ada Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Namun, di tahun 1969, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Richard Nixon memutuskan untuk menghentikan ini setelah menyetujui The Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC). Melansir laman Nuclear Threat Initiative, Konvensi Senjata Biologis dan Toksin atau BTWC adalah perjanjian multilateral pertama yang secara tegas melarang kelas senjata tertentu. Perjanjian itu melarang pengembangan, penimbunan, produksi, atau transfer agen biologis dan racun dari jenis dan jumlah yang tidak memiliki pembenaran untuk penggunaan perlindungan. Lebih jauh, perjanjian itu melarang pengembangan senjata, peralatan, atau sistem pengiriman untuk menyebarluaskan agen (zat) atau racun tersebut. Konvensi ini ditandatangani di London, Moscow, dan Washington oleh lebih dari 100 negara yang berpartisipasi pada 10 April 1972. Untuk membaca lebih detail mengenai isi konvensi tersebut Anda bisa mengklik di SINI. Kesimpulannya, senjata biologis secara historis pernah ada dan dilakukan dalam peperangan. Namun di era modern, senjata biologis sudah dilarang dalam sebuah kesepakatan perjanjian internasional. Simak Video "Momen Tadarus Al-Qur'an Raksasa di Banyuwangi di Tengah Pandemi" [==] (ask/fay) Sumber

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan komponen penerimaan yang paling tertekan, == JAKARTA -- Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebutkan secara nasional dari 530 daerah di Indonesia terjadi penurunan pendapatan yang cukup besar yaitu 15,81 persen. Penurunan pendapatan daerah tersebut akibat pandemi Covid-19. Astera mengatakan rata-rata pendapatan dari 530 daerah tersebut sebelum ada Covid-19 sebesar Rp 1.238,51 triliun. Sedangkan saat ini rata-rata pendapatan daerah hanya Rp 1.042,69 triliun sehingga terdapat selisih Rp 195,82 triliun. “Jadi koreksi untuk pendapatan di average memang cukup dalam yaitu secara nasional pendapatan daerah turun 15,81 persen,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (3/6). Astera menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan komponen penerimaan yang paling tertekan yaitu turun 27,73 persen akibat adanya perlambatan aktivitas ekonomi sehingga berdampak langsung terhadap pajak dan retribusi daerah. Ia menuturkan secara spasial region Jawa merupakan wilayah yang mengalami tekanan penurunan PAD paling berat yaitu 32,04 persen karena memiliki tingkat kasus Covid-19 tertinggi. Astera merinci PAD secara rata-rata nasional dari 530 daerah sebelum Covid-19 adalah Rp 330,45 triliun sedangkan saat ini hanya Rp 235,52 triliun sehingga terdapat selisih Rp 94,93 triliun. “Kalau PAD turunnya bisa sampai 28 persen bahkan DKI Jakarta turunnya lebih dari 50 persen atau 56 persen,” ujarnya. Selanjutnya untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebelum ada Covid-19 sebesar Rp 769,12 triliun sementara saat ini Rp 684,55 triliun sehingga turun 10,99 persen atau Rp 84,56 triliun. Sementara untuk aspek pendukung pendapatan daerah yang lainnya sebelum ada Covid-19 sebesar Rp 138,94 triliun sedangkan saat ini Rp 122,62 triliun yaitu turun 11,75 persen atau Rp 16,32 triliun. Astera melanjutkan, daerah sendiri memiliki tantangan yaitu harus mampu melakukan realokasi dan refocusing pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menangani Covid-19. “Mereka sudah terpola dengan belanja sedemikian besar kemudian tiba-tiba harus dihemat belanjanya sehingga ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk melakukan adjustment itu,” katanya. Di sisi lain, ia menyatakan pemerintah daerah akan mendapat dukungan sekitar Rp 14,7 triliun yang terdiri dari cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 8,7 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp 5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman Rp 1 triliun. “Sebenarnya kita juga ada dukungan lain untuk pemerintah daerah kalau ditotal ada tambahan lagi sekitar Rp 14,7 triliun,” ujarnya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 677,2 triliun hingga akhir 2020. Besaran angka itu juga sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna. Dengan disetujui anggaran tersebut, Sri Mulyani bilang pemerintah akan merevisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 yang sudah diterbitkan dan dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Karena dalam Perpres awal lebih fokus pada krisis bidang kesehatan dan bansos kepada masyarakat, serta bagian ketiga mengenai ekonomi dan keuangan serta pemulihannya akan tertuang dalam revisi perpres ini," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Anggaran PEN kali ini juga lebih besar dibandingkan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, yaitu sekitar Rp 641,17 triliun. Dalam program PEN, Sri Mulyani mengatakan ada empat modalitas berbentuk belanja dalam menanggulangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Modalitas pertama berbentuk penanaman modal negara (PMN) kepada 12 BUMN, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, serta penjaminan pemerintah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku, anggaran PEN yang mencapai Rp 677,2 triliun ditujukan kepada sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Dana tersebut untuk insentif tenaga medis, santunan kematian, dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN), serta pembiayaan gugus tugas. Kedua, untuk perlindungan sosial alias bansos sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik, bansos tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, dan Kartu Pra Kerja. Pemberian bansos ini ada yang diperpanjang hingga Desember 2020. Ketiga, dukungan kepada UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Sri Mulyani bilang dukungan di sini dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya di bawah Rp 10 miliar. Keempat, dukungan kepada dunia usaha sebesar Rp 120,61 triliun. Dukungan disini bentuknya insentif perpajakan. Kelima, dukungan bidang pembiayaan dan korporasi sebesar Rp 44,57 triliun. Pada bagian ini pemerintah memberikan PMN, penalangan kredit modal kerja untuk non UMKM, padat karya yang pinjamannya dari Rp 10 miliar hingga 1 triliun. Sedangkan yang keenam, sebesar Rp 97,11 triliun yang dimanfaatkan sebagai dukungan untuk sektoral maupun kementerian/lembaga (K/L), serta pemerintah daerah dalam menanggulangi COVID-19. Simak Video "Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi Terjaga, Jangan Sampai Minus" [==] (hek/fdl) Sumber

Sepanjang hari ini, IHSG bergerak di zona hijau. == JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona positif pada perdagangan Rabu (3/6). Indeks saham menguat 1,93 persen atau naik 93 poin ke level 4.941. Sepanjang hari ini, IHSG bergerak di zona hijau dengan level tertinggi berada di posisi 4.960. Nilai transaksi yang terjadi saat ini perdagangan sesi kedua yaitu sebesar Rp 12,9 triliun. Investor asing melakukan pembelian bersih di semua pasar sebesar Rp 1,5 triliun. Penguatan IHSG sejalan dengan indeks pasar saham Asia hari ini yang bergerak menguat. Menurut riset Pilarmas Investindo sekuritas, rencana akan diberlakukannya pelonggaran lockdown masih menopang menguatnya lajunya indeks saham di kawasan Asia. "Pelaku pasar terus memantau perkembangan pembukaan ekonomi dan rencana tersebut sebagai tanda awal pemulihan ekonomi yang sebelumnya terdampak akibat pandemic Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian global," kata Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, Rabu (3/6). Pelaku pasar menyambut positif pembukaan ekonomi di tengah ancaman aksi demontrasi di Amerika Serikat (AS) dan ketegangan yang terjadi antara AS dan China. Meski demikian, menurut Nico, pelaku pasar sebaiknya juga mempertimbangkan kerusuhan yang terjadi di AS. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk jika demontrasi berlangsung lama. Dari dalam negeri, pasar tampaknya menyambut positif tahapan new normal. Pasar melihat kebijakan kelonggaraan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di sejumlah daerah dapat membangkitkan perekonomian. Sebelumnya, Morgan Stanley mengungkapkan pemulihan ekonomi Indonesia di semester II 2020 akan tergantung dari laporan harian penanganan Covid-19 di kuartal II tahun ini. Morgan Stanley juga menyebut selain pentingnya indikator penanganan kesehatan untuk penanggulangan Covid-19, stabilitas ekonomi baik dari sisi supply dan demand perlu diperhatikan. Sumber

Follow detikFinance Rabu, 03 Jun 2020 15:52 WIB Foto Bisnis Pradita Utama - detikFinance Jakarta - PMI melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Pasar Mobil Kemayoran. Kegiatan itu dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Foto 1 dari 8 Petugas PMI melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Baca Juga detikNews Pemerintah: Belum Semua Kasus Positif Corona Bisa Dikonfirmasi detikHealth Tembus 28 Ribu, Ini Sebaran 684 Kasus Baru Corona di Indonesia 3 Juni detikNews Ada 471 Pasien Sembuh Corona pada 3 Juni, Ini Sebarannya detikNews Ini Sebaran 28.233 Kasus Positif Corona di 34 Provinsi Per 3 Juni detikNews 11 Provinsi Dilaporkan Tak Ada Penambahan Kasus Corona pada 3 Juni detikHealth Tembus 8.000! Pasien Virus Corona RI yang Sembuh Mencapai 8.406 detikNews Kopi Sedetik Siap Songsong New Normal detikNews Terdakwa Kasus Jiwasraya Pakai Face Shield Saat Sidang Sumber

BUMN pertama yang mendapat modal tambahan adalah PLN sebesar Rp 45,4 triliun. == JAKARTA -- Program pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah juga menyasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, ada 12 BUMN yang akan mendapat suntikan dana tambahan, baik berupa penyertaan modal negara (PMN), dana talangan, atau pembayaran kompensasi piutang oleh pemerintah. BUMN pertama yang mendapat dana tambahan adalah PT PLN (Persero), dengan suntikan dana Rp 45,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk subsidi diskon listrik yang diperpanjang sampai enam bulan, PMN, dan pembayaran kompensasi piutang pemerintah. Selanjutnya ada PT Hutama Karya yang akan mendapat PMN Rp 11 triliun. Angka ini naik dari rencana awal, yakni Rp 3,5 triliun. Kenaikan PMN ini, menurut Sri, akan digunakan untuk menguatkan kemampuan PT Hutama Karya dalam merampungkan proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan tol dan jalan di Sumatra. BUMN ketiga adalah PT KAI (perser), yang akan mendapatkan dana talangan sebesar Rp 3,5 triliun. KAI dianggap layak mendapat suntikan dana karena operasionalnya terpukul akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah. Keempat, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dengan PMN Rp 6 triliun dan PMN nontunai Rp 268 miliar. Bahana berperan menjamin kredit yang disalurkan PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Seperti diketahui, pemerintah menugaskan Jamkrindo dan Askrindo untuk memberikan jaminan bagi kredit modal kerja yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan kepada UMKM di bawah Rp 10 miliar. BUMN kelima yang mendapat suntikan dana adalah PT Perkebunan Nusantara. Angkanya belum diungkap oleh Sri Mulyani. Keenam, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan nilai PMN Rp 2,5 triliun. Angka ini naik dari rencana awal, yakni Rp 1 triliun. PNM sendiri mendapat penugasan pemerintah untuk menambah kapasitas penyaluran kredit ultra mikro di bawah Rp 10 juta. BUMN ketujuh dan kedelapan adalah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Krakatau Steel (KRAS). Sri tidak menyebutkan berapa jumlah suntikan dana yang akan diberikan kepada dua BUMN tersebut. Namun ia menyebut bahwa Menteri BUMN Erick Thohir sedang menyusun skema terbaik untuk memberi dukungan kepada Garuda dan Krakatau Steel. BUMN kedelapan adalah Perum Perumnas yang akan mendapat tambahan dana Rp 650 miliar. "Untuk perumahan seperti yang kami sampaikan untuk mendukung demand side-nya, maupun kapasitas untuk menyerap rumah yang dibangun bagi masyarakat berpendapatan rendah," jelas Sri usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (3/6). Selanjutnya ada PT Pertamina (persero) yang akan mendapat pembayaran biaya kompensasi. Menkeu sendiri tidak menyebutkan angkanya. Kendati begitu, Sri meminta Menteri BUMN melihat seluruh struktur neraca untuk memastikan perusahana juga melakukan efisiensi. "Sehingga tetap terjaga neracanya sambil mereka terus melakukan tugas yang memang dimintakan pemerintah. Seperti menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh Indonesia," jelas Sri. Dua BUMN terakhir yang mendapat suntikan modal adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC dengan tambahan dana sebesar Rp 500 miliar dan Perum BUlog sebesar Rp 10,5 triliun. Menkeu menjelaskan, ITDC mendapat suntikan dana karena sektor pariwisata memang menjadi fokus pemerintah dalam pemulihan ekonomi ke depan. Sementara Bulog sendiri ikut terlibat dalam penyaluran bantuan sosial. Menkeu menjelaskan, kedua belas BUMN tersebut diprioritaskan karena operasionalnya terdampak Covid-19 dan memiliki peran sentral dalam program pemulihan ekonomi ke depan. "Dianggap memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat, peranan dari sisi sovereign statusnya, memiliki exposure yang besar terhadap sistem keuangan, dan dimiliki pemerintah dengan aset total yang besar," ujar Menkeu. Sumber

Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan protokol atau Standar Operasional Prosedur (SOP) di SPBU dalam rangka menghadapi era new normal. Protokol new normal ini berlaku untuk pekerja, pelanggan, pemasok maupun mitra selama operasional di SPBU. VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, protokol new normal di SPBU ini adalah penyempurnaan dari protokol antisipasi COVID-19 yang selama ini telah dijalankan di seluruh SPBU Pertamina. Protokol tersebut diantaranya diterapkan kepada petugas SPBU seperti kewajiban penggunaan masker dan sarung tangan serta pengecekan suhu badan. Selain itu, juga dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara rutin mulai dari dispenser BBM hingga fasilitas toilet dan mushola yang ada di SPBU. "Kami juga menerapkan kewajiban untuk menjaga jarak aman baik antara petugas SPBU dengan pelanggan maupun antar pelanggan. Selain itu, kami juga memberikan tambahan vitamin kepada petugas SPBU untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatannya," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/5/2020). Khusus untuk pelayanan pengisian BBM selama new normal, katanya, dilakukan sejumlah pembaharuan di antaranya terkait dengan jarak aman. Khusus untuk pelanggan kendaraan roda dua, nantinya diwajibkan turun dari motor dan berdiri di samping motor yang berseberangan dengan posisi operator. Sedangkan untuk pelanggan roda empat, akan direkomendasikan untuk tetap berada di dalam mobil atau apabila diperlukan keluar dari mobil maka diwajibkan berdiri di sisi mobil sambil menjaga jarak aman minimal 1 meter dengan petugas SPBU. Pelanggan juga dianjurkan untuk tetap menggunakan masker sesuai dengan ketentuan pemerintah. Untuk mempermudah transaksi pembayaran dan mengurangi risiko terpapar virus COVID-19 melalui perpindahan uang antara pelanggan dengan petugas SPBU, Pertamina akan merekomendasikan pembayaran secara cashless melalui aplikasi MyPertamina. "Untuk transaksi pembayaran secara tunai, maka dianjurkan menggunakan uang pas sesuai nilai transaksi dan petugas SPBU maupun pelanggan harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter atau sesuai dengan tanda yang akan disiapkan," kata Fajriyah. Seluruh protokol tersebut akan terus disosialisasikan secara masif kepada lebih dari 7.000 SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Simak Video " Ini Aturan New Normal bagi Karyawan" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - PT KAI (Persero) telah menyiapkan pedoman new normal untuk layanan angkutan penumpang. Pedoman tersebut akan diterapkan ketika kereta api jarak jauh reguler kembali beroperasi. "Tunggu jika penerapan new normal diberlakukan," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus kepada detikcom saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2020). Dalam pedoman itu, ia mengatakan, penumpang diharuskan menggunakan masker dan pelindung wajah atau face shield selama perjalanan. Face shield tersebut wajib digunakan penumpang hingga keluar dari area stasiun kedatangan. Lebih lanjut, face shield ini disediakan KAI dan diberikan penumpang secara gratis. "Diberikan kepada penumpang secara gratis," ujarnya. Selain itu, pedoman new normal lainnya di antaranya ialah nantinya pemesanan tiket hanya dapat dilakukan secara online yaitu aplikasi KAI Access, web KAI, dan mitra penjualan tiket resmi KAI lainnya. Sedangkan loket hanya difungsikan untuk pembelian go show (tiga jam sebelum jadwal keberangkatan ). Saat memasuki area stasiun masyarakat diwajibkan untuk memakai masker dan bersuhu tubuh kurang dari 37,3 derajat Celsius. Pada proses boarding, penumpang harus menunjukkan tiket dan identitas penumpang kepada petugas boarding. Jika sudah diperiksa, maka penumpang melakukan scan tiket secara mandiri. Guna memastikan kesehatan penumpang, petugas akan mengukur suhu badan penumpang di atas kereta tiap 3 jam sekali. Jika ada penumpang yang kedapatan bersuhu badan 37,3 derajat Celsius atau lebih dan mengalami gejala COVID-19 maka penumpang tersebut akan dipindah ke ruang isolasi yang ada di kereta. Simak Video "Lucu, Masker Bermotif Karakter Ramai Diburu Warga Purwakarta" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 turut menghantam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Akibat merebaknya virus Corona di Indonesia, 70% pelaku UMKM berhenti produksi alias 'mati suri'. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia bersama para konstituen dan mitra pelaksana, terhadap 571 perusahaan pada April 2020. "Hasilnya mengejutkan bahwa walau (merebaknya virus Corona) waktunya hanya dua atau tiga bulan, 70% UMKM menyatakan setop produksi dan 90% dari mereka, hampir semuanya bilang bahwa cash flow mereka terdampak," kata Manajer Proyek SCORE-ILO Januar Rustandie dalam diskusi online yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Rabu (3/6/2020). Belum dapat dipastikan apakah mereka yang saat ini setop produksi hanya bersifat sementara atau permanen. "Saya ingin menyampaikan bahwa komposisi 70% atau 2/3 dari mereka yang setop produksi, itu sangat mengkhawatirkan. Entah itu dia setop produksi sementara atau dia setop produksi untuk jangka seterusnya," jelasnya. Mereka yang memilih untuk menyetop produksi disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya. Sementara itu hanya sekitar 27,8% UMKM yang masih mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 "Yang masih bisa bertahan hanya berjumlah 27,8% dari semua responder. Kebanyakan dari mereka temporary setop karena mengalami pengurangan order yang mereka terima," tambahnya. Simak Video "Blibli: Hikmah di Balik Corona, Penjualan UKM Naik 6 Kali Lipat" [==] (toy/eds) Sumber

Defisit APBN tahun ini melebar hingga Rp 1.039,2 triliun. == JAKARTA -- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 disebut melebar hingga Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi ketimbang perhitungan pemerintah yang dituangkan dalam Perpres 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam aturan itu disebut bahwa defisit anggaran tahun ini sebesar 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB. "Kenaikan defisit ini akan tetap kita jaga dengan hati-hati seperti tadi instruksi presiden, dari sisi sustainibility dan pembiayaannya. Kami akan gunakan berbagai sumber pendanaan dengan risiko terkecil dan biaya paling rendah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (3/6). Melebarnya defisit tahun ini disebabkan oleh bengkaknya biaya penanganan Covid-19 yang didalamnya juga ada alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi. Total anggaran yang disiapkan pemerintah khusus untuk pemulihan ekonomi mencapai Rp 589,65 triliun. Bila ditambah dengan anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, maka keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 677,2 triliun. Perubahan postur pun terjadi terhadap APBN 2020. Pendapatan negara akan dikoreksi dari Rp 1.760,9 triliun, menurun menjadi Rp 1.699,1 triliun. Penerimaan perpajakan juga dikoreksi dari Rp 1.462,6 triliun menjadi Rp 1.404,5 triliun. Belanja negara secara menyeluruh juga dikoreksi, naik menjadi Rp 2.738,4 triliun dari sebelumnya Rp 2.613,8 triliun. Kenaikan ini, ujar Sri, mencakup berbagai belanja pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 baik di daerah atau sektoral oleh pusat. "Dengan demikian Perpres 54 tahun 2020 akan direvisi dengan defisit meningkat dari Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari GDP meningkat menjadi Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari GDP," ujar Sri. Demi menutup defisit ini, pemerintah akan menggunakan sumber pembiayaan yang memungkinkan. Termasuk salah satunya adalah sumber internal pemerintah seperti saldo anggaran lebih, dana abadi, dan penarikan pinjaman program dengan bunga rendah. Selain itu, pemerintah juga akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik dan global. "BI juga mendukung dengan penurunan giro wajib minumum. BI juga bertindak sebagai standby buyer dalam pasar perdana. Serta dari sisi dukungan BI untuk berbagai program yang melibatkan pembiayaan below the line," papar Menkeu. Sumber

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) buka suara soal pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Alde Maulana yang ditugaskan di BPK Perwakilan Sumatera Barat. Dalam keterangan resmi BPK, dikutip Rabu (3/6/2020), pihaknya diduga melakukan diskriminasi terhadap CPNS disabilitas bernama Alde Maulana. Namun pihaknya membantah. "Dalam hal ini BPK menyatakan bahwa BPK telah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BPK juga sudah menyampaikan penjelasan kepada LBH Padang tanggal 16 April 2020 atas surat permintaan penjelasan dari LBH Padang tertanggal 13 Maret 2020, tentang pemberhentian dengan hormat CPNS atas nama Alde Maulana," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti. BPK menjelaskan pada penerimaan CPNS 2018 memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dengan membuka 11 Formasi Disabilitas untuk mengisi pemeriksa yaitu Jabatan Pemeriksa Ahli Pertama. Dari hasil seleksi CPNS tersebut, BPK menerima 11 orang CPNS Formasi Disabilitas. Salah satu diantaranya adalah Alde Maulana. Dalam proses pengangkatan untuk menjadi PNS, dari 11 orang CPNS penyandang disabilitas, 10 orang memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS. Alde Maulana dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS berdasarkan hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh RSPAD Gatot Subroto yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan kesehatan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, CPNS harus menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Selanjutnya untuk dapat diangkat sebagai PNS, para CPNS harus memenuhi serangkaian persyaratan, diantaranya adalah lulus diklat dasar dan lulus uji kesehatan. Alde Maulana sudah mengikuti diklat dasar, lalu dilanjutkan dengan diklat fungsional Pemeriksa Ahli Pertama. "Artinya seluruh peserta CPNS mengikuti diklat yang sama, baik peserta CPNS disabilitas maupun non disabilitas," jelasnya. Diklat yang diikuti oleh para CPNS untuk Jabatan Pemeriksa Muda antara lain meliputi Diklat Dasar yang merupakan persyaratan pengangkatan menjadi PNS, serta Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP) yang merupakan persyaratan pengangkatan pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama. Setelah menyelesaikan Diklat Dasar, Alde Maulana melanjutkan Diklat Jabatan Fungsional Ahli Pertama namun tidak menyelesaikan diklat JFPAP sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional pemeriksa. Penyebabnya pada Agustus 2019 Alde Maulana mengalami sakit berupa kejang-kejang. Hasil pemeriksaan Head CT Scan di RSUP Adam Malik Medan dan konsultasi dengan Dokter Spesialis Syaraf di RS tersebut menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Alde Maulana bermasalah. Simak Video " BPK Ungkap Praktik Kongkalikong di Kasus Jiwasraya" [==] Sumber

Jakarta - Sejumlah mal bersiap beroperasi lagi jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir. Namun, berakhirnya PSBB di Jakarta misalnya menunggu keputusan Pemprov DKI Jakarta. Ada masyarakat yang mengaku sudah rindu nge-mal. Paulina misalnya, wanita yang ditemui detikcom sedang berbelanja kebutuhan bulanan di mal Neo Soho, Jakarta mengaku sangat merindukan hang out di mal. Seperti diketahui, di tengah pemberlakuan PSBB, mal tidak boleh dibuka sepenuhnya. Hanya beberapa toko tertentu saja yang masih diperbolehkan buka, misalnya toko kebutuhan sehari-hari dan beberapa gerai makanan. "Duh kangen banget saya sih ke mal, ini masih dibuka cuma supermarket doang. Mau beli makanan juga harus dibawa ke rumah, mending masak sendiri kalau di rumah," tutur Paulina ketika ditemui detikcom, Rabu (3/6/2020). Paulina mengatakan nonton film di bioskop menjadi hal yang paling dirindukannya. Pengalaman nonton di bioskop, katanya, tak bisa ditawar-tawar. Menurutnya saat ini semua hal harus disiapkan menjadi new normal, termasuk nge-mal. "Nonton bioskop sih. Ya kalau nonton streaming kurang aja menurut saya experience-nya. Nggak bisa kita di rumah terus, pemerintah juga bilang new normal kan, pasti kan pengelolanya juga bakal bikin skema ketat," kata Paulina. "Kan ekonomi mesti jalan juga, toko-toko ini apa nggak butuh income," lanjutnya. Berlanjut di halaman berikutnya. Sumber

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menkominfo melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Kebijakan itu dilakukan saat terjadi demonstrasi di Papua beberapa waktu lalu. "Mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II, adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan atau badan pemerintahan," ujar majelis hakim sebagaimana dilihat di Youtube akun SAFEnet Voices, Rabu (3/6/2020). Tergugat I dalam perkara ini adalah Presiden sedangkan tergugat II adalah Menkominfo. Menkominfo pada Agustus 2019 Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019, posisi Menkominfo diisi oleh Johnny G Plate. Majelis menilai perlambatan akses internet itu dilakukan dalam kondisi negara belum dinyatakan bahaya. Selain itu, perlambatan akses internet itu juga membuat aktivitas warga lain banyak yang terganggu. "Menghukum para tergugat membayar biaya perkara Rp 457 ribu," ujar majelis. Berikut amar putusan yang dibacakan majelis dalam persidangan itu: Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan para penggugat 2. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berupa: -. tindakan pemerintahan perlambatan akses bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT -. tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT -. tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses secara di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB atau 20.00 WIT adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya sebesar Rp 457.000 Sementara itu sebelumnya gugatan pemutusan akses internet di Papua saat kerusuhan Agustus-September 2019 itu dilayangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam. Mereka menggugat langkah pemerintah Presiden Joko Widodo yang memutus atau melambatkan akses internet. Tindakan pemerintah yang digugat yaitu pada 19-20 Agustus 2019, dilanjutkan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan perpanjangan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019. AJI dan SAFEnet mengajukan tuntutan bahwa Jokowi dan Menkominfo bersalah karena tidak mematuhi hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik. Tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Redaksi telah meminta tanggapan Istana mengenai vonis PTUN ini. Namun hingga berita ini diturunkan, Istana belum merespons. Simak Video "Internet di Papua Dibatasi, KSP: Demi Keamanan Nasional" [==] (asp/fyk) Sumber

Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera resmi berlaku. Artinya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bisa beroperasi secepatnya. BP Tapera disiapkan untuk mempercepat pemenuhan perumahan rakyat. Mekanismenya dengan memotong gaji karyawan dan dimasukkan ke dalam iuran simpanan rumah subsidi tersebut. Besaran simpanan ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta yang mana 0,5% diantaranya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan baru sisanya oleh pekerja sebesar 2,5%. Lalu, bagaimana pengusaha merespons kebijakan tersebut? Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Herman Juwono mengaku keberatan dengan adanya aturan tersebut. Apalagi, bila diterapkan saat situasi pandemi Corona belum dapat diatasi secara maksimal. "COVID-19 kan meruntuhkan atau membawa dampak yang sangat masif terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, sendi kehidupan bisnis, pemerintah, dan semua terkena, oleh karena itu jangankan untuk Tapera, untuk yang sekarang saja yang BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua sudah tersendat-sendat, apalagi mengenai Tapera itu," kata Herman kepada detikcom, Rabu (3/6/2020). Meski mulai berlaku bertahap mulai 2021 mendatang, dampak Corona terhadap perusahaan belum tentu pulih seutuhnya apalagi kalau virus pandemi ini belum juga ditemukan. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Tapera ini bakal diterapkan secara bertahap mulai 2021 mendatang. Tahap pertama di tahun 2021, kewajiban iuran Tapera akan berlaku untuk PNS, polisi dan tentara. Tahap kedua, kewajiban iuran berlaku untuk pegawai BUMN dan terakhir adalah perusahaan swasta dan peserta mandiri. "Pengaruh dampak COVID-19 ini bisa 3 tahun maksimal, itu kan sudah memasuki 2021, pada saat itu yang jelas sebagian besar belum mampu (bayar tabungan Tapera)," sambungnya. Untuk itu, Herman berharap pemerintah dapat menunda terlebih dahulu penerapan dari PP Tapera tersebut sampai ekonomi benar-benar pulih. "Harapannya yang jelas itu ditunda setorannya, iurannya sampai keadaan normal kembali," tandasnya. Simak Video "Balas Dendam! Rupiah 'Ngegas' Terus Jelang New Normal" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada ratusan karyawannya. Perusahaan mengaku bila bisnisnya terganggu oleh pandemi COVID-19. Dikutip dari keterbukaan informasi yang dirilis di portal Bursa Efek Indonesia, Rabu (3/6/2020), department store alias toko serba ada yang menjual produk gaya hidup tersebut mem-PHK 421. Saat ini pihaknya mempekerjakan 5.475 karyawan. Dalam keterangan yang dimuat, operasional toserba Ramayana terbatas akibat pandemi virus Corona. Hal itu terjadi dalam periode April hingga Mei. "Pembatasan operasional hampir di seluruh bisnis department store selama bulan April-Mei," demikian keterangan emiten berkode RALS. Sementara itu ada 2.700 pegawai yang terdampak dengan status seperti pemotongan gaji hingga 50%. Imbas pandemi COVID-19, pihak Ramayana memperkirakan terjadi penurunan pendapatan 25-50% pada periode yang berakhir 31 Maret-30 April 2020. Sementara dari sisi laba perusahaan, diperkirakan akan terpangkas sebesar 75%. Untuk mengatasi dampak virus Corona, pihaknya meningkatkan penjualan secara online melalui berbagai platform yang tersedia. "Mendorong penjualan secara online (melalui website, WA (WhatsApp), dan partner e-commerce). Fokus pada penjualan supermarket," tambahnya. Simak Video "30 Juta Karyawan Properti Diprediksi Terancam PHK Gegara Corona" [==] (toy/eds) Sumber

Jakarta - Para calon jemaah haji terutama calon jemaah haji khusus bisa membatalkan pendaftaran hajinya sejalan dengan keputusan pemerintah yang membatalkan haji tahun ini. Namun, calon jemaah sebaiknya tidak buru-buru membatalkan lantaran ada risikonya. Calon nasabah yang membatalkan hajinya bisa kehilangan kesempatan atau tidak mendapat prioritas untuk keberangkatan haji pada tahun depan. "Pada dasarnya bahwa apabila memang jemaah ingin membatalkan diri secara total artinya mereka tidak punya kesempatan di tahun yang akan datang atau memasuki prioritas di tahun berikutnya," kata Ketua Umum Asosiasi Serikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi kepada detikcom, Rabu (3/6/2020). Ia pun mengimbau agar calon jemaah lebih baik menunda saja, tidak membatalkan. Itu juga untuk menghindari biaya administrasi atau biaya yang ditimbulkan karena pembatalan tersebut. "Kami mohon kepada jemaah untuk tidak membatalkan tapi menunda saja untuk tahun depan supaya tidak terkena administrasi atau biaya-biaya yang timbul dari pembatalan," ungkapnya. Selanjutnya, ia menuturkan, pemotongan dari pembatalan sendiri tergantung dari masing-masing Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). "Pemotongan tergantung berapa besar biaya yang sudah dikeluarkan oleh PIHK masing, paling rendah US$ 300/orang," ujarnya. Simak Video "Haji Dibatalkan, Gabungan Asosiasi Minta Ketemu Kemenag dan BPKH" [==] (acd/dna) Sumber