bot

Jakarta - Apple Store di Amerika jadi sasaran penjarahan massa dalam aksi protes kematian George Floyd. Apple memberikan ancaman serius untuk para pelakunya. Salah satu yang dijarah adalah Apple Store di Walnut Street, Philadelpia. Habis sudah iPhone yang ada di toko digasak para penjarah. Namun Apple tidak bodoh. Diberitakan News.com Australia, Rabu (3/6/2020) Apple sudah melengkapi software keamanan khusus dan alat pelacak. Kalau dinyalakan, keluar tulisan ancaman dari Apple. "Kembalikan ke Apple Walnut Street. Perangkat ini sudah dimatikan dan dilacak. Aparat hukum sudah diberi tahu," begitu tulisan ancaman Apple pada setiap iPhone yang dicuri penjarah. Sementara itu New York Post memberitakan, Apple yang sudah berencana membuka 100 toko setelah tutup akibat pandemi Corona, kini berhati-hati. Banyak tokonya jadi sasaran penjarahan di New York, Los Angeles, Washington DC dan beberapa kota lain. Penjarahan ini dilakukan para oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan aksi protes terhadap kematian warga kulit hitam George Floyd oleh polisi kulit putih. Sementara terhadap gerakan #BlackLivesMatter ini, Apple memberikan dukungan penuh. "Saya sudah dengar dari kalian semua bahwa kalian takut, takut di komunitas, takut dalam hidup sehari-hari dan yang paling kejam takut karena warna kulit sendiri. Untuk kolega komunitas warga kulit hitam, kami memperhatikan Anda. Anda penting, nyawa Anda penting dan Anda dihargai di sini di Apple," kata CEO Apple Tim Cook. Simak Video "Dampak Demo George Floyd, Sebagian Toko Apple di AS Tutup" [==] (fay/fyk) Sumber

Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani letter of agreement (LoA) tahap kedua antara penjual dan pembeli gas bumi yang diselenggarakan secara virtual oleh SKK Migas. PGN Grup sebagai pembeli menjalin kesepakatan dengan Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai penjual. Kesepakatan tersebut merupakan implementasi Kepmen ESDM 89/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi di Bidang Industri dan Kepmen Kepmen ESDM 91.K/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik. Penandatanganan kesepakatan disaksikan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas, perwakilan KKKS, dan perwakilan Pembeli. PGN Grup-mencakup Pertamina Gas (Pertagas) dan Pertagas Niaga (PTGN)- menandatangani LoA bersama PHE pada empat kontrak. Pertama, LOA dari Wilayah Kerja Ogan Komering, dengan volume sesuai Kepmen 89.K/2020 sebesar 1,43 - 1,44 MMSCFD untuk pemanfatan pada industri Sumatera Selatan. Harga penyesuaian hulu dari harga awal USD 8,27/MMBTU menjadi USD 4,62/MMBTU. Kedua, LOA dari Wilayah Jambi Merang, dengan volume sesuai Kepmen ESDM 91.K/2020 sebesar 35 BBTUD untuk pemanfaatan pada sektor kelistrikan Jawa bagian barat dan Batam. Harga gas penyesuaian di hulu menjadi USD 4,00-4,06/MMBTU. Ketiga, yakni LOA dari Wilayah Kerja North Sumatra Offshore untuk Industri dan kelistrikan di Aceh dan Sumatra Utara. Volume yang disalurkan sesuai Kepmen ESDM 89.K/2020 sebesar 8,5 BBTUD. Harga penyesuaian hulu dari harga awal sebesar USD 6,25/MMBTU menjadi USD 4-4,5 /MMBTU. Keempat, yaitu LOA dari Wilayah Kerja West Madura Offshore, dengan volume sesuai Kepmen 89.K/20 sebesar 19 BBTUD untuk pemanfaatan pada sektor industri di Jawa Timur. Pada jangka waktu sampai Desember 2021, harga gas penyesuaian hulu sebesar USD 5,33 per MMBTU. Selanjutnya sampai 31 Desember 2022, harga gas penyesuaian hulu sebesar USD 4,5 per MMBTU. Selain penandatanganan LOA dengan PT PHE, PGN Grup melalui PT Pertagas juga melaksanakan penandatanganan LOA dengan PT Pertamina EP dari lapangan Pondok Tengah, Tambun dan Pondok Makmur dengan volume sebesar 0,9 BBTUD dengan penyesuaian harga gas hulu sebesar USD 4,5/MMBTU dari nilai semula USD 7,17/MMBTU. Harga gas bumi tersebut, berlaku sampai dengan berakhirnya waktu penyesuaian harga Gas Bumi dalam Kepmen ESDM 89K/ 2020. Jangka waktu penyesuaian harga gas bumi dapat diperpanjang, apabila terdapat keputusan lebih lanjut dari Menteri ESDM. "Sebagai pelaku usaha midstream yang menyalurkan gas dari hulu migas ke industri pengguna gas, dengan penandatanganan perjanjian LOA ini menjadi tanda bahwa kami telah membeli dengan harga gas yang lebih rendah sebagaimana ketentuan dalam Permen ESDM agar harga gas di industri berada pada harga US$ 6 per MMBTU. Kami menyakini dengan harga jual ke pengguna gas industri yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya akan berdampak positif pada peningkatan daya saing bagi industri nasional." ungkap Direktur Utama PGN Suko Hartono dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020). Suko menjelaskan PGN akan meningkatkan kapasitas dan jangkauan infrastruktur, sesuai dengan proyeksi peningkatan permintaan gas bumi. PGN juga telah menyiapkan berbagai ketentuan teknis untuk pelaksanaan Kepmen mengenai harga gas yang nantinya akan disepakati bersama pelanggan. "Dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, PGN juga memastikan kesiapan internal untuk pengoperasioan pengaliran gas, menganalisa dan menyusun mitigasi risiko pengimplementasiannya," terang Suko. "Pada dasarnya, PGN berupaya optimal dalam menjaga keandalan penyaluran gas dan pembangunan infrastruktur gas bumi. Di satu sisi, kami juga terus memperhitungkan skenario pelaksanaan dan evaluasi secara detail agar pelaksanaan kebijakan baru ini tidak mengganggu keberlangsungan bisnis PGN, baik pada sisi operasional maupun finansial," imbuhnya. Suko menambahkan, PGN akan melakukan efisiensi dengan menurunkan biaya operasi, salah satu caranya yaitu lewat integrasi dan optimalisasi aset PGN Pertagas. "Ini juga akan memacu PGN untuk fokus pada bisnis utama. Tapi nantinya juga akan melakukan inovasi agar memberi nilai tambah dari gas bumi untuk petumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya melalui pemanfaatan industri turunan gas seperti petrochemical dan methanol," ujar Suko. Simak Video "Jelang Lebaran, Pertamina Jamin Stok Elpiji di Sulsel Aman" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami penguatan beberapa hari terakhir. Dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) tercatat rupiah berada di level Rp 14.245 atau menguat dibandingkan hari sebelumnya di posisi Rp 14.502. Kemudian berdasarkan data Reuters, mata uang Paman Sam keok lawan rupiah dan berada di posisi Rp 14.143. Kepala ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto mengungkapkan penguatan yang terjadi pada rupiah hari ini karena beberapa faktor internal dan eksternal. "Penyebabnya kombinasi, dari internal kebijakan ekonomi pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 diterima baik dengan pasar sehingga memberikan respons positif," kata Ryan saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2020). Dia mengungkapkan sedangkan dari sisi eksternal, situasi domestik di Amerika Serikat (AS) setelah meninggalnya George Floyd yang menstimulasi kerusuhan sosial menciptakan sentimen negatif untuk pemulihan ekonomi AS. Hal ini menyebabkan sebagian hedge fund keluar dari aset dolar AS dan memburu aset bukan dolar AS, termasuk aset dalam rupiah. "Kondisi ini akan bertahan cukup lama karena sentimen negatif di AS masih akan berlanjut, lebih-lebih sengketa dagang dengan China malah menguat lagi akhir-akhir ini," jelasnya. Berlanjut di halaman berikutnya. Simak Video "Rupiah Keok Dihajar Dolar AS, Tembus Rp 14.500" [==] Sumber

Follow detikFinance Rabu, 03 Jun 2020 19:30 WIB Foto Bisnis Grandyos Zafna - detikFinance Banten - Selama masa pandemi Corona, PT Pegadaian (Persero) mencatat omzet yang kian meningkat. Kenaikan tersebut mencapai 18 persen. Foto 1 dari 6 Sejumlah warga terlihat antre saat melakukan aktivitas di kantor Pegadaian Kota Tanggerang, Banten. Baca Juga detikNews Jarang Olahraga, 37 Tahanan Polresta Banda Aceh Jalani Rapid Test Corona detikNews 8 Hari Berturut-turut Jambi Nihil Penambahan Kasus Corona detikSport Galon dan Sapu buat Olahraga? Bisa Kok! Simak Kata Maria Vania detikNews Kasus WA Ancaman ke Nakes Corona di Sragen Berakhir Damai detikNews Penumpang Abaikan Jaga Jarak di St Manggarai, Petugas: Kita Ingatkan Terus detikHealth Era New Normal, Persiapkan Tas Siaga COVID-19 Ini Sebelum Bepergian detikNews Pembatasan Sosial Dilonggarkan, Sekolah di Korut Dibuka Lagi detikNews PSBB Segera Berakhir, Jakarta Bersiap Terapkan PSBL Tingkat RW Sumber

Sejak Juli 2018 perbankan tidak mendapatkan jasa giro atas GWM yang ditempatkan di BI == JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bank sentral memberikan bunga 1,5 persen untuk jasa giro bagi penempatan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan. Perry Warjiyo mengatakan pemberian bunga jasa kepada bank itu sebagai bentuk berbagi beban atau sharing the pain kepada pelaku ekonomi lainnya di tengah situasi pandemi Covid-19. Tercatat sejak Juli 2018, perbankan sudah tidak mendapatkan jasa giro atas GWM yang ditempatkan perbankan di BI. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum, jasa giro masih ditetapkan dengan tingkat bunga sebesar nol persen. "Yang sebelumnya tidak ada suku bunga, terhadap GWM bank-bank di BI, kami akan berikan 1,5 persen atas jasa GWM-nya, kami berlakukan bagi semua bank," kata Perry usai telekonferensi rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6). Dia mengharapkan dukungan jasa giro tersebut dapat melengkapi stimulus pelonggaran likuiditas yang telah ditebar BI sebelumnya kepada industri perbankan. Perry juga mengingatkan perbankan dapat memanfaatkan fasilitas repo Surat Berharga Negara (SBN) ke bank sentral. Hal itu dapat dimanfaatkan, sebelum perbankan memerlukan bantuan likuiditas dari pemerintah melalui bank jangkar atau bank peserta dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Perbankan punya SBN sekitar Rp 886 triliun, dari nilai tersebut sekitar Rp 520 triliun bisa direpokan ke BI untuk pendanaan relaksasi dunia usaha,” ujarnya. Dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode 18-19 Mei 2020, Perry mengatakan BI akan terus memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Sejak awal 2020, Bank Indonesia telah menginjeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan hingga mencapai Rp 583,5 triliun, melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan melalui transaksi term-repo Surat Berharga Negara, barter dengan perjanjian (swap) valas serta pemangkasan GWM rupiah. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Seperti BUMN lainnya, PT PP Tbk juga menyatakan siap menerapkan skenario normal baru atau new normal. Perusahaan juga telah menyiapkan protokol agar tetap bisa beroperasi di tengah pandemi virus Corona. Penerapan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri BUMN dalam surat edaran yang tertuang Nomor S-336/MBU/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara. Untuk mendukung program Pemerintah tersebut, PTPP telah membentuk tim Task Force New Normal yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 83/SK/PP/DIR/2020 tanggal 18 Mei 2020. Skenario New Normal PTPP dibagi menjadi 4 protokol, yaitu Working From Office (WFO), Working From Home (WFH), Working From Project (WFP) dan Working From Site (WFS). Protokol tersebut dibuat dengan tujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasi perusahaan baik di kantor, rumah, proyek, dan anak perusahaan beserta afiliasi dapat berjalan dengan baik dan optimal. "Kami sangat optimistis dapat melaksanakan new normal di lingkungan kerja PTPP. Manajemen berharap dengan dilaksanakannya new normal ini dapat mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia di mana tahapan pemulihan ini rencana akan diterapkan oleh Pemerintah dalam beberapa fase," kata Direktur Utama PTPP Lukman Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2020). . "Saat ini, PTPP telah bersiap menghadapi kehidupan normal baru di lingkungan perusahaan dengan melakukan sosialisasi terhadap 4 protokol yang telah disiapkan tim Task Force kepada seluruh manajemen dan karyawan perusahaan. Selain itu, protokol tersebut juga akan disosialisasikan kepada pelanggan, pemasok, mitra dan stakeholders perusahaan lainnya," tambahnya. Dalam menghadapi new normal, PTPP juga mengembangkan teknologi digital melalui platform terbaru agar dapat mudah diakses oleh segenap insan perusahaan. Perusahaan meyakini dengan era new normal ini, perkembangan teknologi digital menjadi kebutuhan utama guna menjalankan aktivitas operasi. Simak Video " Ini Aturan New Normal bagi Karyawan" [==] (das/dna) Sumber

Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) secara bertahap akan menggeliatkan lagi perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Seperti halnya dengan mengizinkan pedagang di Malioboro untuk beroperasi kembali. "Ya secara bertahap toh (menggerakkan perekonomian di DIY), kan sing teko yo urung karuan ono (kan yang datang ke DIY juga belum tentu ada), wong semua masih merah (penularan COVID-19 masih terjadi), masih PSBB," ucap Sultan Hamengku Buwono X kepada wartawan saat di Kantor DPRD DIY, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Rabu (3/6/2020). Meski tidak melarang para pedagang untuk beraktivitas kembali di kawasan Malioboro, namun Sultan meminta para pedagang untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan. "Ya asal pakai jarak (yang berjualan) kan tidak ada masalah. Jadi ya silakan (berjualan) asal dia (pedagang) memenuhi persyaratan protokol kesehatan," ucapnya. Salah satu pedagang di Malioboro, Suradi mengaku telah berjualan di kawasan Malioboro sejak pekan lalu. Dia pun menyambut baik pernyataan Sultan yang mengizinkan para pedagang berjualan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. "Kalau diizinkan kembali ya senang, saya juga sudah pakai masker, handsanitizer dan jaga jarak kalau jualan," katanya. Dengan izin tersebut, Suradi berharap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengingat lebih dari satu bulan pemasukannya tidak menentu karena harus berada di rumah. "Tapi hari ini masih sepi, belum ada pembeli yang datang. Ya semoga ke depannya semua segera membaik sehingga banyak wisatawan yang ke sini (Malioboro)," ucapnya. Simak Video "Asiknya Wisata Belanja di Malioboro, Yogyakarta" [==] (hns/hns) Sumber

Stimulus Covid-19 hanya diberikan kepada perusahaan berkapital besar. == JAKARTA -- Stimulus ekonomi yang diluncurkan secara global tidak banyak menyentuh sektor riil. Vice Chairman and Board of Trustees RFI Foundation, Sayd Farook menekankan pada stimulus ekonomi dengan pencetakan uang dan insentif bagi perusahaan besar. "Sebanyak 15 triliun dolar AS uang dicetak dalam tiga bulan terakhir, stimulus hanya diberikan pada mereka yang punya capital besar," katanya dalam Webinar KNEKS bekerja sama dengan IAEI dan RFI Foundation, Rabu (3/6). Ia menyayangkan kurangnya stimulus bagi perusahaan-perusahaan kecil. Sebagian besar uang yang diberikan sebagai insentif hanya dinikmati oleh korporasi bermodal besar karena dianggap lebih berkontribusi signifikan untuk pemulihan ekonomi. Sementara kelompok dengan akses modal minimal tidak banyak menerima sokongan. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip ekonomi etis yang seharusnya mengedepankan kemanusiaan. Partner of Saudi Technology Ventures (STV), Ihsan Jawad menambahkan sistem ekonomi global yang ada saat ini tidak bisa diandalkan untuk mengembangkan ekonomi etis. Sistem ekonomi saat ini sangat menjunjung tinggi pihak yang punya kapital. "Kita hidup di masa saat semua fokus adalah harus memperbesar kapital, bukan pada manusianya," kata dia. Keberkahan dari kapital pun dikesampingkan. Sebagai pihak yang akrab dengan pemberian kapital, Ihsan mendirikan perusahaan modal ventura yang fokus pada pemberian modal usaha kecil. Ia menilai sistem ekonomi yang membantu basis pertumbuhan kapital usaha kecil perlu didukung apalagi di masa krisis. Sumber

Jakarta - Mulai lusa, tepatnya 5 Juni 2020, maskapai yang tergabung di Lion Air Group akan berhenti terbang. Mulai dari Lion Air (kode penerbangan JT), Wings Air (kode penerbangan IW), hingga Batik Air (kode penerbangan ID) akan berhenti melayani rute domestik dan internasional hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pemberhentian ini dilakukan Lion Air Group dengan pertimbangan evaluasi pada pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya. Hasil evaluasi menyatakan bahwa banyak calon penumpang yang tidak dapat melaksanakan perjalanan udara. Penyebabnya adalah kurang memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan selama masa kewaspadaan pandemi COVID-19. "Lion Air Group harus menjaga serta memastikan kondisi kesehatan fisik dan jiwa seluruh karyawan berada dalam keadaan baik, setelah pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya," ujar Danang Mandala Prihantoro Corporate Communications Strategic Lion Air Group kepada detikcom, Selasa (2/6/2020). Lion Air Group menyatakan akan memfasilitasi calon penumpang yang sudah memiliki atau membeli tiket (issued ticket) untuk melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan (full refund). Penumpang juga bisa melakukan perubahan jadwal keberangkatan tanpa tambahan biaya (reschedule). Hal tersebut bisa dilakukan penumpang melalui Kantor Pusat dan Kantor Cabang Penjualan Tiket (Ticketing Town Office) Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia. Ataupun lewat layanan kontak pelanggan (call center) 021-6379 8000 dan 0804-177-8899, bisa juga melalui e-mail refund.voucher@lionair.co.id . Lion Air Group akan memantau perkembangan situasi, mengumpulkan data dan informasi serta mengimplementasikan berbagai langkah antisipasi yang dibutuhkan guna mempersiapkan kembali layanan penerbangan. Hal ini dilakukan agar operasional penerbangan Lion Air Group tetap berjalan berdasarkan ketentuan berlaku yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan perjalanan udara (safety first), tetap melakukan protokol kesehatan sesuai ketentuan serta tidak menyebabkan penyebaran COVID-19. Simak Video "Lion Air Setop Penerbangan Mulai 5 Juni" [==] (ara/ara) Sumber

Florida - Peluncuran SpaceX yang membawa astronaut NASA beberapa waktu lalu terasa sangat spesial. Tak hanya jadi momen bersejarah, misi berawak itu juga memecahkan rekor dengan banyak ditonton secara online. Peluncuran yang merupakan bagian dari penerbangan uji coba Demo-2 itu dilakukan di Kennedy Space Center, Florida, AS, Sabtu (30/5) waktu setempat. Adapun dua astronaut NASA yang dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) adalah Bob Behnken dan Doug Hurley. Detik-detik peluncuran astronaut tersebut disiarkan secara online, seperti SpaceX dan NASA yang sama-sama menyediakan live streaming di channel YouTube dan situs mereka. Adanya misi ini menandakan berakhirnya ketergantungan NASA terhadap roket Soyuz buatan Rusia untuk mengantarkan astronautnya menuju ISS. Astronaut NASA memang selalu menumpang roket Rusia untuk terbang ke ISS sejak pesawat ulang alik dipensiunkan tahun 2011 lalu. SpaceX juga akan mencatat rekor baru sebagai perusahaan swasta pertama yang berhasil mengantarkan manusia menuju luar angkasa. Alhasil, peristiwa bersejarah tersebut menyita perhatian yang tidak datang dari warga negeri Paman Sam sendiri, melainkan dunia dan juga para pencinta dunia astronomi. Menurut Pejabat NASA orang yang menyetel online telah mencapai rekor. "Kami masih mengumpulkan data, tetapi beberapa metrik kami mengatakan bahwa pemirsa puncak untuk siaran peluncuran bersama NASA-SpaceX di semua platform kami setidaknya tembus total 10,3 juta pemirsa. Acara yang paling banyak ditonton yang pernah kami lacak," tutur Associate Administrator for Communications NASA, Bettina Inclán dikutip dari Space, Rabu (3/6/2020). Meski begitu, rekor online yang dipecahkan NASA-SpaceX ini masih jauh dari misi Apollo 11. Misi berawak pertama kali NASA ke Bulan pada tahun 1969 silam, diperkirakan ditonton lebih dari 600 juta pasang mata di layar TV. Di samping itu, SpaceX disebutkan memegang kontrak sebesar USD 2,6 miliar untuk melakukan enam penerbangan awak ke laboratorium yang mengorbit untuk NASA. Itu artinya, perusahaan Elon Musk ini punya kewajiban mengantarkan empat astronaut lainnya menuju ISS. Simak Video "NASA Tunda Peluncuran Roket SpaceX Elon Musk" [==] (agt/fay) Sumber

Seluruh PNS, karyawan BUMN dan swasta wajib mengikuti program Tapera. == JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam aturan itu, seluruh pekerja baik pegawai negeri sipil (PNS), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta, diwajibkan mengikuti program tersebut. Menanggapi itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keberatan. "Apindo konsisten dari awal kita keberatan dengan program itu, kita memandang PP Tapera tidak perlu ada, karena kita punya BPJS Ketenagakerjaan, di dalamnya ada program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun," jelas Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani kepada Republika.co.id, Rabu (3/6). Ia menuturkan, dana kelola dua program jaminan sosial itu bisa digunakan, terutama program Jaminan Hari Tua, sebab sudah ada ada PP Nomor 55 Tahun 2015. "Di PP itu disebutkan, untuk membantu program perumahan pekerja, bisa dialokasikan 30 persen dari dana kelola Jaminan Hari Tua untuk perumahan," tuturnya. Hariyadi menyebutkan, saat ini dana kelola Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan sudah Rp 300 triliun lebih. "Jadi cukup besar, kalau pemerintah mau, bisa langsung pakai dananya. Jadi buat apa membuat badan baru dan membebani pekerja kita? Kasihan," ujar dia. Dirinya menegaskan, melalui program Tapera, gaji pekerja harus dipotong 2,5 persen untuk iuran, sementara 0,5 persen dibayarkan oleh perusahaan. Hal itu dinilai memberatkan dunia usaha, khususnya para pekerja. "Jadi usulan saya, nggak perlu ada iuran baru nggak usah bebani lagi. Dananya pun sudah tersedia, kan poinnya bagaimana bisa sediakan perumahan untuk pekerja, jadi ngapain bikin lembaga baru?" tegas Hariyadi. Ia menambahkan, program Tapera juga tidak adil, sebab meski pekerja tersebut sudah punya rumah, tetap wajib membayar iuran. "Kalau di BPJS Ketenagakerjaan fair, karena yang sudah punya rumah tidak usah membayar," jelasnya. Sumber

Jakarta - AnTuTu kembali merilis daftar ponsel terkencang bulanan berdasarkan hasil benchmark lewat software mereka, dan Oppo Find X2 Pro jadi pemuncak daftar untuk bulan Mei 2020 tersebut. Ponsel jagoan Oppo itu mencatatkan skor 604.123 dalam uji sintetis AnTuTu, diikuti oleh saudaranya, yaitu Find X2 non Pro yang mendapat skor 600.884, demikian dikutip detikINET dari GSM Arena, Rabu (3/6/2020). Baik Find X2 Pro maupun Find X2 menggunakan Snapdragon 865 sebagai prosesor. Chip yang sama juga digunakan di semua ponsel yang ada dalam daftar ini, tanpa ada ponsel yang memakai Kirin 990 5G ataupun Exynos 990. Dari 10 ponsel yang ada dalam daftar tersebut, hanya Mi 10 Pro dan Redmi K30 Pro yang bukan berasal dari merek selain Oppo, Vivo, dan Realme. Mi 10 Pro ada di posisi ke-3 dengan skor 600.264, sementara Redmi K30 Pro ada di posisi ke-6 dengan skor 594.188. Ponsel Antutu terkencang Mei 2020 Foto: Dok. Antutu Kondisi berbeda terjadi di deretan ponsel kelas menengah terkencang, di mana daftarnya lebih bervariasi. Ponsel Oppo lagi-lagi ada di pemuncak daftar tersebut dengan Reno3 5G yang memakai chip Dimensity 1000L dari MediaTek, yang skornya mencapai 403.607. Di bawah Oppo ada jajaran ponsel Huawei dan Honor yang memakai chip Kirin 985 dan Kirin 820 yang mengisi posisi ke-2 sampai ke-6. Sementara Reno3 Pro 5G yang memakai Snapdragon 765G ada di posisi ke-7. Hal menarik dari daftar ini adalah skor yang didapat oleh chip Kirin 985 dan Kirin 820 ternyata tak terpaut jauh. Ponsel Antutu terkencang Mei 2020 Foto: Dok. Antutu Simak Video "Corona Bisa Buat Indonesia Krisis Ponsel!" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespons isu pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pilot Garuda Indonesia, khususnya yang berstatus kontrak. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada manajemen. Dia meminta maskapai pelat merah ini untuk menghitung dampak Corona, baik dari sisi bisnis maupun efisiensi yang dilakukan. Menurutnya, Garuda punya sejumlah pilihan, termasuk pilihan yang sulit untuk ditempuh manajemen. "Kita serahkan kepada manajemen Garuda untuk menghitung dampak dari Corona, konsekuensi terhadap binisnya termasuk efisiensi-efisiensi yang dilakukan supaya Garuda tetap bisa bertahan dan bisa operasi. Pasti mereka punya pilihan-pilihan, kita tahu pilihan-pilihan yang sulit," katanya dalam teleconference, Selasa kemarin (2/6/2020). Arya bilang, keputusan yang diambil Garuda pasti telah dihitung secara matang. "Sehingga bagi kita, keputusan yang diambil Garuda pasti yang dipikirkan secara matang, baik secara bisnis maupun manajemen," jelasnya. Berdasarkan sumber detikcom, ada sekitar 150 pilot berstatus kontrak yang menjadi korban efisiensi maskapai pelat merah ini. "Ini untuk Garuda saja yang sudah ini, dalam terikat dalam perjanjian kontrak sekitar 150, itu rata-rata captain semua," kata dia kepada detikcom. Menurut dia, sebanyak 150 pilot Garuda ini mulai tidak bekerja lagi per 1 Juni 2020. Keputusan ini, lanjutnya, dampak hantaman COVID-19 terhadap industri penerbangan tanah air. Pandemi Corona awalnya menghantam sektor pariwisata nasional, setelah itu baru merembet ke industri penerbangan. Dia pun memprediksi keputusan PHK kepada pilot garuda akan terus bertambah, setidaknya ada sekitar 700 pilot termasuk yang status pegawai tetap akan terkena. "Kita memprediksi kemungkinan di Garuda terjadi pengurangan sampai 700 pilot totalnya," ungkapnya. Simak Video "Blak-blakan Dirut Garuda: Corona & Strategi Selamatkan Garuda" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate angkat suara terkait hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Diketahui, dalam putusan pengadilan menyebutkan bahwa Presiden RI Joko Widodo dan Menkominfo divonis bersalah karena melakukan pelanggaran hukum atas pelambatan internet di Papua dan Papua Barat. Pada Agustus 2019, Kominfo melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di Bumi Cenderawasih. Pelambatan ini dilakukan untuk menangkal hoax yang memperparah aksi masyarakat di sana. Terkait kejadian tersebut, tergugat I, dalam perkara ini adalah Presiden, dan tergugat II, yakni Menkominfo, melanggar hukum. Menkominfo pada Agustus 2019 adalah Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019, Menkominfo dijabat oleh Johnny G Plate. "Mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan/atau badan pemerintahan," ujar majelis hakim sebagaimana dilihat di YouTube akun SAFEnet Voices, Rabu (3/6/2020). Putusan pengadilan ini pun ditanggapi Menkominfo Johnny. Menurut Johnny, dia belum membaca amar putusannya. Tentunya amar putusan Pengadilan TUN itulah yang akan menjadi acuan. "Kami menghargai putusan pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan jaksa pengacara negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," kata Menkominfo Johnny. Dia menjelaskan, sejauh ini dirinya belum menemukan adanya dokumen tentang putusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di wilayah Papua. Dia juga mengatakan tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di Kominfo terkait hal tersebut. Namun, menurutnya, bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang berdampak gangguan internet di wilayah tersebut. "Sebagaimana semua pemerintah, demikian hal Bapak Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan tentu terutama untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya rakyat Papua," ujarnya. Johnny mengatakan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok yang belum tentu sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara kita. Kebebasan berekspresi, menurut dia, tetap menjadi perhatian pemerintah. "Kami tentu sangat berharap bahwa selanjutnya kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi demokrasi melalui ruang siber dapat dilakukan dengan cara yang cerdas, lebih bertanggung jawab, dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi bangsa kita," pungkasnya. Simak Video "Menkominfo Selidiki Akun Peretas di Tokopedia" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Berdasarkan PP tersebut, Badan Pengelola (BP) Tapera akan segera beroperasi menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan serta memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau. Program ini menargetkan masyarakat yang terkendala keterbatasan dana dapat memiliki rumah. Direktur Pusat Studi Properti Indonesia Panangian Simanungkalit mengatakan langkah pemerintah membentuk BP Tapera bisa ikut menopang sendi-sendi perekonomian. Hal ini karena BP Tapera bisa mendongkrak pembiayaan perumahan. "Nantinya para peserta program Tapera juga bisa mengajukan pembiayaan perumahan lewat perbankan yang mengelola dana program ini, sehingga cepat atau lambat (BP Tapera) pasti bisa mendongkrak pembiayaan perumahan," kata Panangian, Rabu (3/6/2020). Menurut dia besaran iuran Tapera dari potongan gaji pekerja pun masih masuk akal. Pasalnya, para pekerja bakal menerima manfaat yang lebih besar yakni memiliki rumah. "Kita harus belajar dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (memberikan hunian bagi masyarakatnya), karena ini membangun keseimbangan sebenarnya, membangun masyarakat yang adil. Inikan untuk mensejajarkan Indonesia dengan berbagai negara," kata dia. Dia menambahkan untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari peserta, tentu BP Tapera akan menggandeng perbankan Tanah Air. Seluruh perbankan tersebut, lanjutnya, memiliki potensi untuk mengelola dana Tapera. Berlanjut di halaman berikutnya. Sumber

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ogah mengomentari pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) yang marah gara-gara layanan jasa digital asal negaranya bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). "Jadi pajak digital saya nggak mau jawab dulu. Nanti yang jadi headline malah pajak subsidi," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Pemerintah Amerika Serikat (AS) saat ini sedang mempelajari pemberlakuan pajak layanan digital oleh sejumlah negara untuk perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Mengutip Reuters dalam keterangan Federal Register, USTR menyebutkan pemerintah AS akan menyelidiki rencana-rencana tersebut. Saat ini ada beberapa negara yang sedang mempertimbangkan pajak layanan digital. Negara tersebut antara lain Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Indonesia, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Perwakilan dagang AS mengaku telah mengajukan permohonan konsultasi dengan pemerintah negara tersebut. Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer menjelaskan pemberlakuan pajak ini berpotensi meningkatkan ketegangan dagang antarnegara karena pemungutan pajak oleh pemerintah tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan negara. Misalnya pajak dari Alphabet Inc atau Google dan Facebook. "Presiden Trump khawatir akan banyak mitra dagang kami yang akan menggunakan skema pemungutan pajak yang tidak adil untuk perusahaan kami (asal AS)," kata dia, Rabu (3/6/2020). Dia mengungkapkan AS juga siap mengambil langkah dan melindungi perusahaan sampai pegawainya. "Kami siap ambil tindakan yang sesuai untuk membela bisnis dan pekerja kami jika diskriminasi tersebut dilakukan," jelasnya. Sumber

Jakarta - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terus keok melawan rupiah. Dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) dolar AS tercatat Rp 14.245 dibandingkan hari sebelumnya Rp 14.502. Kemudian berdasarkan data Reuters, dolar AS keok lawan rupiah dan berada di posisi Rp 14.143. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah menjelaskan penguatan rupiah yang signifikan hari ini ditopang oleh dinamika global dan domestik. Dia menjelaskan melemahnya nilai tukar dolar AS ini terjadi karena adanya optimisme terhadap pemulihan ekonomi menguat sejalan dengan dibukanya kembali kegiatan ekonomi di berbagai negara. Kedua, suku bunga simpanan dolar AS saat ini sangat rendah mendekati 0%, bahkan banyak imbal hasil obligasi negara di sejumlah negara maju sudah negatif. Ketiga, meluasnya demo di seluruh AS. Sedangkan dari dalam negeri dengan imbal simpanan atau imbal hasil dalam dolar AS dan sejumlah mata uang negara maju yang sangat rendah mulai mendorong investor global yang selama Maret 2020 keluar dari Indonesia pada saat mulai terjadi outbreak COVID-19, mencari lagi instrumen pasar dengan imbal hasil yang tinggi. "Tentunya dengan peringkat rating investment grade, yield SBN 10 tahun yang menawarkan imbal hasil 7,5% sangat menarik bagi investor global (yield hunting). Apalagi baru saja India salah satu negara yang juga menawarkan credit rating-nya di-downgrade. Oleh karenanya, sejak akhir April lalu mulai terjadi arus balik dana asing ke Indonesia," kata Nanang saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2020). Dia mengungkapkan pada lelang SBN Selasa lalu bahkan incoming bid mencapai Rp 105 triliun, bid tertinggi sejak 28 Februari. Sekitar 30% dari incoming bid tersebut berasal dari investor asing. "Investor asing yang tidak memperoleh dari lelang perdana, masuk ke pasar sekunder pada hari ini. Tidak heran bila yield SBN 10 tahun hari ini tembus di bawah 7% dan ditutup di 6,98%," jelasnya. Nanang menambahkan pasokan valas dari bank bank luar negeri yang terkait dengan inflow ke SBN tersebut mendorong rupiah menguat hari ini Rp 14.330 ke Rp 14.050. Simak Video "Rupiah Keok Dihajar Dolar AS, Tembus Rp 14.500" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera resmi diteken dan diundangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per 20 Mei 2020 lalu. Dengan begitu, maka Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bisa beroperasi secepatnya. BP Tapera disiapkan untuk membiayai rumah subsidi bagi aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil/PNS) dan karyawan dengan memotong gaji dan dimasukkan ke dalam iuran rumah subsidi tersebut. Lalu, apa saja manfaat yang bisa diraup para pegawai dan karyawan dengan terbitnya beleid tersebut? Salah satu manfaat yang bisa didapatkan lewat PP Tapera ini adalah mempermudah karyawan menyicil rumah dengan suku bunga terjangkau. Tak hanya untuk menyicil rumah, skema tabungan Tapera ini bisa juga dimanfaatkan untuk membangun rumah sendiri atau sekadar untuk perbaikan rumah. "Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta. Pembiayaan perumahan bagi peserta sebagaimana dimaksud meliputi pembiayaan untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah," demikian bunyi ayat 1 dan 1 pasal 37 PP tersebut dikutip detikcom, Rabu (3/6/2020). Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan tersebut, peserta harus mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan atau 1 tahun dan termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tak hanya itu, peserta juga tercatat belum memiliki rumah dan atau menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama. Peserta yang merupakan PNS aktif yang pokok tabungannya dialihkan menjadi saldo awal sebagai peserta yang jumlah melebihi jumlah simpanan wajib selama 12 bulan atau 1 tahun dapat dikategorikan sebagai peserta yang masa kepesertaannya lebih dari 12 bulan. Tak hanya itu, berdasarkan Pasal 39 PP tersebut dijelaskan Bank atau Perusahaan Pembiayaan juga berhak menilai kelayakan peserta penerima pembiayaan perumahan tersebut. Penilaian kelayakan ini diukur berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut : a. Lama masa kepesertaan b. Tingkat kelancaran membayar simpanan c. Tingkat kemendesakan kepemilikan rumah d. Ketersediaan dana pemanfaatan Simak Video "Polisi di Sultra Rela Sisihkan Gaji untuk Warga Terdampak Covid-19" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Di balik berbagai cobaan yang ditimbulkan pandemi virus Corona, ternyata ada hikmah di belakangnya. Masyarakat jadi semakin sadar atas pentingnya investasi. Presiden Direktur PT Indo Premier Sekuritas Moleonoto The merasa di era pandemi Corona minat minat masyarakat untuk menjadi investor pasar modal semakin tinggi. Terlihat dari semakin banyaknya peserta di setiap seminar tentang investasi pasar modal melalui virtual. "Tiba-tiba banyak sekali animo masyarakat ingin berpartisipasi pada program edukasi kami tentang investasi, saham reksadana dan sebagainya. Kami melihat tiba-tiba ada perubahan perilaku dan animo semakin meningkat," tuturnya dalam sebuah webinar, Rabu (3/6/2020). Moleonoto juga mengaku kaget dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal saat masa pandemi. Namun menurutnya hal itu disebabkan banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi ketika terjadi krisis dan pemasukannya berkurang. "Dengan banyak WFH dan masyarakat mulai sadar bahwa mungkin ada pekerjaannya terganggu, usahanya terganggu, sehingga mulai sadar investasi," tuturnya. Oleh karena itu Indo Premier Sekuritas justru yakin menargetkan pertumbuhan investor ritel tahun ini mencapai 40%. Sementara nilai transaksi ritel tahun ini ditaksir tumbuh 30%. Untuk mencapai target itu Indo Premier juga mengembangkan aplikasi super (super apps) IPOT untuk platform investasi dan trading saham. Aplikasi itu dibuat semudah mungkin agar dimengerti para investor ritel. Simak Video "Milenial Investasi Emas, Siapa Takut?" [==] (das/fdl) Sumber

Pemerintah menganggarkan Rp 5,6 triliun insentif bagi tenaga medis. == JAKARTA -- Sampai saat ini ternyata baru 1.205 personel tenaga medis yang telah mendapat pencairan insentif dari pemerintah pusat. Total insentif yang sudah cair sebesar Rp 10,45 miliar. Padahal, pemerintah menganggarkan Rp 5,6 triliun insentif bagi tenaga medis, dengan rincian Rp 1,9 triliun untuk tenaga medis di pusat dan Rp 3,7 triliun untuk daerah. "Ini (insentif yang sudah cair) terutama untuk yang di Wisma Atlet dan Pulau Galang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (3/6). Menkeu menjelaskan, pencairan insentif bagi tenaga medis bergantung pada proses verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sampai saat ini, Sri melanjutkan, Kemenkes masih melakukan verifikasi terhadap 19 rumah sakit dan unit pelaksana teknis di pusat yang melakukan penanganan pasien Covid-19. Sementara untuk tenaga medis daerah, masih dilakukan verifikasi menyeluruh untuk 110 rumah sakit dan unit pelaksana teknis. Kemenkeu, ujar Sri, mendorong Kemenkes dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan identifikasi tenaga kesehatan di pusat dan daerah agar insentif bisa segera cair. "Jadi masalah uang Rp 1,9 triliun plus Rp 3,7 triliun sudah dialokasikan. Pencairannya tergantung dari dokumen Kemenkes yang sedang verifikasi, baik kepada rumah sakitnya kalau di pusat, maupun daerah untuk masing-masing daerah," ujar Sri. Per hari ini, baru ada 56 rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan daerah yang telah mengajukan usulan tenaga medis yang berhak mendapat insentif. Data ini kemudian masih harus diidentifikasi oleh Kementerian Kesehatan. "Pokoknya begitu sudah clean and clear maka transfer bisa dilakukan kepada tenaga medis. Kami mendorong terus agar Kemenkes dan daerah segera menyelesaikan identifikasi dan ini diperlukan bantuan berbagai rumah yang melaksanakan penanganan covid-19," jelas Menkeu. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berjanji memberikan insentif bulanan bagi para tenaga kesehatan selama penanganan pandemi. Melalui kebijakan ini, dokter spesialis diberi insentif bulanan sebesar Rp 15 juta, dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta, tenaga keperawatan Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta. Sumber

Jakarta - Seekor anjing jenis German shepherd asal New York, Amerika Serikat (AS)menjadi kasus pertama anjing yang terinfeksi virus Corona di AS. Hal ini diumumkan badan kesehatan resmi setempat. National Veterinary Services Laboratories dari Department of Agriculture (USDA) menjelaskan, awalnya mereka mengambil sampel dari anjing German shepherd ini, yang menunjukkan tanda-tanda penyakit pernapasan. "Sampel dari anjing diambil setelah dia menunjukkan tanda-tanda penyakit pernapasan. Anjing ini kami perkirakan segera pulih sepenuhnya," tulis USDA seperti dikutip dari media setempat, The Hill. "Salah satu pemilik anjing dinyatakan positif COVID-19, dan yang lain menunjukkan gejala yang konsisten dengan virus sebelum anjingnya menunjukkan tanda-tanda," lanjut USDA. Keterangan USDA menambahkan, anjing lain yang berada di rumah yang sama tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit serupa. Namun, antibodi yang diidentifikasi pada anjing itu menunjukkan adanya paparan virus Corona. "Kami masih mempelajari SARS-CoV-2 di tubuh hewan. Namun sejauh ini belum ada bukti kalau hewan memerankan peran signifikan dalam penyebaran virus," kata juru bicara USDA. "Berdasarkan informasi yang masih terbatas, risiko hewan menyebarkan virus ke manusia masih dianggap rendah. Belum ada pembenaran untuk mengambil tindakan tertentu terhadap hewan peliharaan yang bisa membahayakan keselamatan tuannya," lanjut juru bicara tersebut. Adapun temuan virus Corona yang ditemukan pada sejumlah hewan yang terjadi di berbagai negara, kebanyakan hewan ini memiliki kontak dekat dengan seseorang yang terinfeksi virus tersebut. Di AS, hewan lain yang diketahui positif terkena virus Corona, selain anjing German shepperd ini, ada juga dua ekor kucing, singa dan harimau. Semua hewan ini hidup di New York yang menjadi pusat wabah virus di AS. USDA menekankan bahwa mereka masih meneliti dampak penyakit ini pada hewan. Badan tersebut sejauh ini tidak menganjurkan melakukan pengujian rutin terhadap hewan. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Pengusaha mengaku rencana pembukaan mal secara penuh di Jakarta pada tanggal 5 dan 8 Juni 2020 kemungkinan belum tentu bisa dilakukan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait status PSBB. "Jadi belum tentu buka, tergantung gubernurnya aja ya, kemungkinan memang ada kalau PSBB nggak diperpanjang dan ada izinnya gubernur," kata Stefanus kepada detikcom, Rabu (3/6/2020). Stefanus mengatakan hanya izin dari Anies saja yang bisa memutuskan mal dibuka kapan. Hingga kini pihaknya masih menunggu pengumuman Anies soal PSBB akan diperpanjang atau tidak. "Izin gubernur itu yang penting. Kami masih tunggu tanggal 4 kan PSBB mau diperpanjang apa nggak," tegas Stefanus. Sebelumnya, pihak APBBI DKI Jakarta sendiri pernah merilis daftar mal yang akan dibuka. Mereka mengatakan mal akan dibuka per tanggal 5 dan 8 Juni, tanggal itu dipilih sesuai dengan asumsi selesainya PSBB jilid III pada tanggal 4 Juni. Namun hingga kini sehari sebelum tanggal 4 Juni, Anies belum juga menyatakan apakah PSBB jilid III akan diperpanjang kembali atau tidak. Simak Video "Mal di Bekasi Sepi Imbas Corona, Penyewa Kios Ricuh!" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sedang berjuang bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Beberapa hal yang terpaksa dilakukan adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga meminta karyawan cuti tanpa dibayar. Manajer Proyek SCORE-ILO Januar Rustandie menjelaskan bahwa dari 571 pelaku UMKM yang disurvei, 90% mengaku arus kas keuangan (cash flow) amat terganggu, dan 52% UMKM kehilangan pendapatan hingga 50% dari yang mereka biasa peroleh. "Sekitar 63% UMKM yang kami survei terpaksa menghentikan karyawannya. Dan memohon mereka untuk mengambil cuti, ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Dan ada juga yang terkena PHK," kata dia dalam diskusi online yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Rabu (3/6/2020). Berdasarkan hasil survei yang juga dilakukan pihaknya, ada beberapa hal yang dilakukan UMKM untuk meredam dampak virus Corona. Hasil yang diperoleh bahwa mereka yang masih bisa bertahan mencoba untuk beralih ke usaha online. Sebab di masa pandemi COVID-19, pergerakan masyarakat amat terbatas. Lalu ada pula yang melakukan diversifikasi produk dengan membuat barang-barang yang saat ini sedang dibutuhkan. Namun tidak semua pelaku UMKM berhasil banting setir. "Hasil survei juga bilang hanya 1 dari 5 perusahaan berhasil melakukan diversifikasi produk sehingga perubahan produk yang dibuat oleh UMKM itu tidak mudah, sangat sulit, hanya 1 dari 5 perusahaan yang berhasil. Itu pun mereka merespon kebutuhan baru seperti kebutuhan masker, hand sanitizer, dan sebagainya," jelasnya. Dia juga menjelaskan bahwa ada beberapa aksi mitigasi yang akan dan sudah dilakukan pelaku UMKM dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19. "Di sini terlihat aksi mereka terbanyak sebesar 58% mengurangi produksi atau jasa, 40% negosiasi dengan karyawannya agar karyawannya dapat menerima bilamana ada pengurangan jam kerja, pengaturan aturan kerja yang baru dan sebagainya," tambahnya. Simak Video "Begini Perilaku 'New Normal' Pengguna Shopee Imbas COVID-19" [==] (toy/eds) Sumber

Presiden meminta Kemenkeu menaikkan fasilitas pinjaman ke daerah. == JAKARTA -- Pemerintah berencana melonggarkan syarat bagi pemerintah daerah yang ingin mengajukan pinjaman ke pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kemudahan akses pinjaman ini akan diprioritaskan bagi daerah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya merosot akibat pandemi Covid-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Presiden meminta agar kami menaikkan fasilitas pinjaman ke daerah. Saat ini yang tadi dibahas Rp 1 triliun, Presiden meminta kami membuat kajian mengenai kebutuhan pemda yang hadapi kondisi PAD-nya turun drastis akibat Covid dan penerapan PSBB, agar bisa dapat akses pinjaman," jelas Sri usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rbu (3/6). Menkeu menyebutkan, kemudahan akses pinjaman diharapkan memudahkan pemerintah daerah dalam melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonominya. Kendati begitu, Menkeu tidak menjelaskan berapa besaran pinjaman yang bisa diajukan pemda. Pinjaman yang dilakukan pemda diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjangan Daerah. Pasal 2 aturan tersebut menyebutkan bahwa pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas. Sumber pinjamannya, untuk jangka menengah-panjang bisa berasal dari pemerintah pusat. Pendanaannya bisa dari APBN dan/atau pengadaan pinjaman pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pandemi Covid-19 memang berdampak luas terhadap perekonomian daerah. Menkeu sempat menyampaikan, PAD sejumlah provinsi juga akan ikut terpangkas akibat pandemi yang terjadi. Yang paling parah, menurutnya, adalah daerah di Pulau Jawa sebagai episentrum penyebaran Covid-19. DKI Jakarta bahkan diprediksi bakal mengalami penurunan PAD sampai 50 persen. Selain mempermudah akses pinjaman, pemerintah juga akan merevisi dana insentif daerah (DID) menjadi Rp 5 triliun. Dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk program padat karya juga akan dinaikkan menjadi Rp 8,7 triliun. Sementara program padat karya yang dijalankan kementerian mencapai Rp 18,44 triliun. Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan uang triliunan rupiah untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan. Namun hingga kini sebagian besar uang itu belum tersalurkan, ada apa? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan disiapkan dua saluran. Pertama pemerintah mengalokasikan dana Rp 3,7 triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran itu untuk insentif tenaga kesehatan di daerah. Namun anggaran itu masih menunggu Kemenkes sedang menyusun rekomendasi untuk alokasi tiap daerah. Sebanyak 56 RSUD/Dinas Kesehatan telah menyampaikan usulan untuk diverifikasi Kemenkes agar penyalurannya ke nakes yang memang menjadi pejuang medis di garis depan. "Kami masih menunggu rincian berapa masing-masing darah tenaga kerjanya berapa, kesehatan dan alokasinya berapa. Jadi kita sudah berikan gelondongan untuk yang daerah. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemda akan melakukan verifikasi tadi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (3/6/2020). Sri Mulyani menambahkan, saat ini 56 RSUD dan dinas kesehatan sudah menyampaikan usulannya. Lalu usulan itu tengah dalam proses verifikasi oleh Kementerian Kesehatan. "Pokoknya begitu semuanya sudah free dan clear oleh Kemenkes maka transfer bisa dilakukan kepada tenaga kesehatan. Tentu kita akan mendorong terus agar Kemenkes dan daerah untuk segera menyelesaikan identifikasi dan tentu itu diperlukan bantuan dari berbagai rumah sakit-rumah sakit yang melaksanakan penanganan COVID-19 ini," tambahnya. Simak Video "Aksi Kreatif 'Power Isorangers' Corona dari RSUD Sidoarjo" [==] Sumber