bot

Foto udara perumahan di Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad (6/10). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 2020 mendatang. Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi Peserta yang memenuhi kriteria yaitu berpenghasilan maksimal Rp 8 juta. == JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) segera beroperasi setelah diterbitkannya Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan terdapat ketentuan tertentu bagi peserta Tapera untuk mendapatkan pembiayaan. "Peserta yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu berpenghasilan maksimal Rp 8 juta dan belum memiliki rumah berhak mengajukan manfaat pembiayaan perumahan," kata Adi dalam pernyataan tertulis, Rabu (3/6) malam. Adi menjelaskan peserta Tapeta dapat menerima pembiayaan dengan bunga murah untuk membeli rumah menggunakan skema kredit pemilikan rumah (KPR). Hal tersebut dilakukan berdasarkan prioritas yang akan ditetapkan oleh BP Tapera sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam PP Penyelenggaraan Tapera. "Pembiayaan juga bisa digunakan peserta untuk membangun rumah di lahan milik sendiri atau melakukan renovasi," ujar Adi. Dia memastikan, manfaat pembiayaan tersebut dapat diajukan oleh peserta yang memenuhi kriteria setelah satu tahun masa kepesertaan. Pengajuan dapat dilakukan melalui berbagai pilihan bank dan lembaga pembiayaan lainnya. "Tapera memberikan fleksibilitas pembiayaan dengan prinsip plafon kredit yang ditetapkan sesuai standar minimum rumah layak huni," tutur Adi. Dengan diterbitnya PP Penyelenggaraan Tapera, Adi mengatakan dana peserta eks Taperum-PNS akan dikembalikan kepada PNS pensiun atau ahli warisnya dan diperhitungkan sebagai saldo awal bagi Peserta PNS aktif. Saldo awal Peserta tersebut selanjutnya akan dikelola menggunakan model kontrak investasi dan sebagian dialokasikan untuk pelaksanaan initial project pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera. Adi menegaskan, penghimpunan simpanan peserta direncanakan akan dilaksanakan pada Januari 2021. "Pada tahun yang sama, pemerintah juga akan melakukan pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke dalam dana Tapera sesuai dengan amanat PP Penyelenggaraan Tapera," jelas Adi. Sumber

Jakarta - Kehadiran smartphone mempermudah berbagai aktivitas mobile sehari-hari. Berkomunikasi, bekerja, hingga mencari hiburan bisa dilakukan dengan mudah melalui gawai pintar tersebut. Apalagi dengan dukungan baterai berkapasitas besar, smartphone semakin dapat diandalkan untuk digunakan seharian. Aktivitas mobile pengguna pun tidak terhambat karena tak harus mengisi daya berkali-kali. Seperti yang dimiliki smartphone terbaru OPPO, yakni A92. Smartphone dengan kapasitas baterai 5.000 mAh ini mampu menyuplai daya dalam waktu panjang, sehingga bisa dipakai berlama-lama. Di atas kertas, baterai 5.000 mAh OPPO A92 memiliki durasi waktu bicara 34 jam, serta dapat memainkan audio selama 50 jam, dan memutar video selama 7 jam tanpa henti. Kapasitas baterai yang besar itu memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa diinterupsi kehabisan daya. Keawetan dayanya juga membuat main game online dan streaming video semakin leluasa tanpa khawatir akan sering mengisi daya. OPPO A92 Foto: Dok. OPPO Indonesia Guna mendukung keperkasaan baterainya, OPPO turut melengkapi A92 dengan teknologi Fast Charging 18W. Pengisian daya pun berlangsung cepat, sehingga pengguna dapat kembali menggunakan smartphone untuk aktivitasnya. Sementara itu, performa OPPO A92 ditunjang CPU Octacore 64-bit dengan chipset Qualcomm Snapdragon 665 dan diperkuat RAM 8GB serta memori penyimpanan internal berkapasitas 128GB. Berbagai keunggulan fitur dan desain yang stylish menjadikan OPPO A92 sebagai rekomendasi smartphone di 2020. Nikmati beragam promo dan informasi lebih lengkap mengenai keunggulan OPPO A92 di sini. (prf/ega) Sumber

BP Tapera bekerja sama dengan KSEI, Bank Kustodian, dan MI untuk pengelolaan simpanan == JAKARTA -- Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi landasan BP Tapera untuk segera beroperasi. Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan simpanan BP Tapera akan dikelola dan diinvestasikan secara transparan. "BP Tapera bekerja sama dengan KSEI, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi," kata Adi dalam pernyataan tertulis, Rabu (3/6). Adi menjelaskan, peserta dapat memantau hasil pengelolaan simpanannya setiap saat melalui berbagai kanal informasi yang disediakan oleh BP Tapera dan KSEI. Pada akhir masa kepesertaan, kata dia, setiap peserta dapat mengambil simpanan berikut hasil pemupukannya. Dia memastikan, PP Penyelenggaraan Tapera mengatur proses pengelolaan dana yang mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan untuk pembiayaan perumahan bagi pdserta. "Besaran simpanan Tapera ditetapkan sebesar tiga persen dari gaji atau upah dan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen," jelas Adi. Dia menambahkan, dasar perhitungan untuk menentukan gaji atau upah ditetapkan sama dengan program jaminan sosial lainnya, yaitu maksimal sebesar Rp 12 Juta. Adi mengharapkan pengelolaan Tapera dapat dilakukan dengan tata kelola yang lebih transparan dengan manfaat bagi peserta yang lebih luas. Adi menegaskan, penyelenggaraan Program Tapera diperuntukkan bagi seluruh segmen pekerja dengan azas gotong royong. "Dalam pelaksanaannya, pelayanan program Tapera pada tahap awal akan difokuskan pada PNS eks peserta Taperum-PNS maupun PNS baru," ungkap Adi. Selanjutnya, kata dia, perluasan kepesertaan akan dilakukan secara bertahap untuk segmen Pekerja penerima upah di BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri, pekerja swasta, hingga pekerja mandiri dan pekerja sektor informal. Dia memastikam akan memberikan kesempatan bagi pemberi kerja sektor swasta untuk mendaftarkan karyawannya paling lambat tujuh tahun setelah ditetapkannya PP Penyelenggaraan Tapera. Sumber

Jakarta - Huawei memastikan akan segera menjual P40 dan P40 Pro+ di pasar Indonesia, di mana sebelumnya telah lebih dulu P40 Pro. Lo Khing Seng, Deputy Country Head Huawei Consumer Business Groups mengatakan, setelah mendapat respon positif dari P40 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia, Huawei kini mendatangkan seri P lainnya. Adapun, kehadiran P40 dan P40 Pro+ guna melengkapi keseharian pengguna dengan mendatangkan produk yang terintegrasi. Jajaran produk seri P ini dilengkapi dengan EMUI 10.1. Huawei mengonfirmasi mendatangkan P40 dan P40 Pro+ di pasar Indonesia, di mana sebelumnya telah lebih dulu mendatangkan P40 Pro. Foto: Huawei "Oleh karena itu, kami semakin bersemangat untuk memperkenalkan Huawei P40 dan P40 Pro+ di pasar Indonesia yang dapat melengkapi berbagai perangkat ekosistem Huawei lainnya yang sudah tersedia, seperti smartwatch, tablet, PC dan perangkat terbaru Huawei Eyewear," tuturnya seperti dalam siaran persnya, Kamis (4/6/2020). Melengkapi P40 Pro yang sebelumnya sudah tersedia untuk pasar Indonesia, P40 dan P40 Pro+ dibekali Chipset Kirin990 5G SOC yang mendukung kinerja dari perangkat jadi lebih maksimal dan Largest Ultra Vision Sensor untuk 24Hr All Day Super Definition Photography. Pembeda P40 Pro+ adalah dimensi tampilan layar utamanya dengan jenis OLED seluas 6.58 inci, sedangkan P40 lebih kecil dengan ukuran 6.1 inci yang menyesuaikan juga dengan dimensi keseluruhan ponsel ini. Huawei mengonfirmasi mendatangkan P40 dan P40 Pro+ di pasar Indonesia, di mana sebelumnya telah lebih dulu mendatangkan P40 Pro. Foto: Huawei Huawei menyebutkan seri P ini didedikasikan untuk para konten kreator yang mementingkan kualitas desain dan fotografi. Berkolaborasi dengan Leica, kamera seri P dihargai skor 128 poin oleh DxOMark. Perusahaan penguji kamera itu memberi nilai skor foto 140 dan video 105 poin juga menciptakan rekor baru dalam kamera smartphone. Skor kamera selfie depannya pun menduduki puncak tertinggi, 103 poin. Namun sayangnya, perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu tidak memberikan bocoran tanggal berapa P40 dan P40 Pro+akan dilempar ke pasar ponsel Indonesia. "Dalam upaya meningkatkan produktivitas serta mengedepankan inovasi terbaik dengan perangkat layanan kami, Huawei P40 dan P40 Pro+ akan segera hadir di Indonesia dengan berbagai hadiah dan penawaran menarik," tutup Khing Seng. Simak Video "Android Tanpa Google, Huawei Seri P40 Bisa Ngapain Aja?" [==] (agt/afr) Sumber

Jakarta - Para peneliti dari Northwest University, China, menemukan parasit yang sejauh ini diketahui merupakan parasit generasi paling awal. Parasit tersebut masih menempel pada inangnya dan diperkirakan berusia sekitar 510 juta tahun lalu. Tim ilmuwan ini termasuk beruntung karena kecil kemungkinan parasit terfosilkan. Pasalnya, peluang mendapatkan fosil cukup rendah. Makhluk hidup harus mati di tempat yang 'tepat', dikuburkan sebelum membusuk, dan kontak dengan jenis kimiawi yang tepat di bawah tanah yang akan membentuk batu fosil. Temuan ini ada di Yunnan, China, tepatnya di wilayah yang lapisan batuan sedimen bernama Wulongqing Formation-nya penuh dengan fosil kecil brachiopoda dari spesies bernama Neobolus wulongqingensis. Menengok periode zaman Kambrium, tak lama setelah kehidupan hewan multisel berkembang menjadi varietas yang luar biasa, makhluk-makhluk ini hidup di dasar laut. Tim yang dipimpin Zhifei Zhang dari Northwest University, China, menemukan bahwa Neobolus wulongqingensis tidak sendirian hidup di batu-batu yang banyak dihiasi makhluk-makhluk berbentuk tabung berwarna keputihan di bagian luar kerang mereka. Tidak ada yang benar-benar terpelihara dari barang-barang ini di luar bentuknya yang seperti tabung. Tetapi pola yang konsisten pada brachiopoda menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk itu sendiri, bukan 'jejak fosil' seperti lubang atau sesuatu yang murni berasal dari proses geologis. Dikutip dari Ars Technica, makhluk-makhluk ini, seperti dijelaskan tim ilmuwan, meregang hingga ke luar cangkang brachiopod, memanjang sedikit melewati tepi cangkang. Salah satu contoh brachiopod dengan makhluk berbentuk tabung yang menempel di cangkangnya. Foto: Zhifei Zhang/Northwest University Bagi para peneliti, makhluk ini benar-benar tampak seperti parasit. Namun identifikasi parasit yang jelas dalam catatan fosil saat ini sudah sangat jarang. "Bahkan, jika kedua organisme tersebut dipertahankan dengan cukup baik untuk ditemukan bersama-sama, peneliti harus membuktikan hubungan keduanya adalah inang dan parasit," kata Zhang. Ini disebut zero-sum relationship, yaitu satu organisme mengekstrak makanan untuk merugikan yang lain. Namun ada juga hubungan timbal balik (keduanya menguntungkan) dan komensalis (satu bermanfaat dan lainnya tidak peduli) yang bisa terlihat sama ketika menjadi fosil. Pada temuan ini, makhluk tabung parasit tertua teridentifikasi dalam catatan fosil. Keberadaan mereka tidak benar-benar mengejutkan, karena penelitian lain telah menemukan hal-hal terkait seperti kerusakan cangkang sebagai ciri khas dari parasit dalam fosil lain di zaman ini. Studi yang meneliti cabang-cabang kehidupan juga memperkirakan bahwa parasit pasti memiliki akar evolusioner di zaman Kambrium. Jadi, temuan ini dinilai sungguh luar biasa. Para peneliti mencatat bahwa parasitisme dianggap sebagai kekuatan evolusi yang kuat dan bahkan mungkin merupakan pendorong penting dalam kebangkitan reproduksi seksual. Dari sudut pandang tersebut, sangat menarik mengulik parasitisme beraksi selama periode yang sangat penting dalam sejarah evolusi ini. Simak Video "Batu Fosil yang Bernilai Tinggi, Lebak" [==] (rns/afr) Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona (COVID-19) tidak membuat harga sekolah menjadi turun. Meskipun selama pandemi ini ada perubahan sistem belajar, dari awalnya tatap muka menjadi virtual atau online. detikcom mencoba mendaftar sekolah untuk mencari tahu biaya sekolah di tengah pandemi. Salah satu SMA swasta di Jakarta Selatan mematok uang formulir SMA untuk pendaftaran murid baru sebesar Rp 300.000. "Untuk sekarang tahun ajaran 2020-2021 uang formulir Rp 300.000," kata Ika, pekerja sekolah tersebut di bidang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2020). Setelah peserta didik baru mengisi formulir dan diwawancara dinyatakan lulus oleh pihak sekolah, maka orang tua harus melunasi biaya sebesar Rp 22.220.000. Uang tersebut terdiri dari uang pangkal, uang SPP, hingga termasuk seragam dan buku. "Uang perawatan atau pengembangan Rp 11.740.000, uang pangkal atau uang pendidikan Rp 8.880.000, uang SPP Rp 1,3 juta. Semuanya jadi Rp 22.220.000. Itu nanti sudah termasuk seragam sama buku," sebutnya. Sekolah ber-akreditasi A ini melaksanakan kegiatannya melalui virtual Zoom selama pandemi. Meski begitu tidak ada penurunan biaya karena murid dinilai tetap belajar biasa seperti saat bertatap muka. "Tetap saja (biaya sekolah) karena tetap belajar seperti biasa," ucapnya. Simak Video "Tekan Corona, Anies Tutup Sekolah Selama 2 Minggu" [==] Sumber

Lingkup kepesertaan Tapera diperluas secara bertahap ke BUMN dan TNI/Polri. == JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mengungkapkan pelayanan Program Tapera pada tahap awal akan difokuskan pada PNS eks peserta Taperum-PNS maupun PNS baru. Setelahnya, lingkup kepesertaan Tapera diperluas secara bertahap. "Dalam pelaksanaannya, pelayanan Program Tapera pada tahap awal akan difokuskan pada PNS eks peserta Taperum-PNS maupun PNS baru," ujar Deputi Komisioner BPTapera Eko Ariantoro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (3/6). Menurut dia, perluasan kepesertaan nantinya akan dilakukan secara bertahap untuk segmen Pekerja Penerima Upah di BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri, pekerja swasta, hingga pekerja mandiri dan pekerja sektor informal. "Pemerintah memberikan kesempatan bagi Pemberi Kerja sektor swasta untuk mendaftarkan Pekerjanya paling lambat tujuh tahun setelah ditetapkannya PP Penyelenggaraan Tapera," katanya. Penyelenggaraan Program Tapera diperuntukkan bagi seluruh segmen Pekerja dengan asas gotong royong. Pengelolaan Tapera diharapkan dapat dilakukan dengan tata kelola yang lebih transparan dengan manfaat bagi Peserta yang lebih luas. PP Penyelenggaraan Tapera mengatur proses pengelolaan Dana Tapera yang mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Besaran simpanan Tapera ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji/upah dan ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5 persen dan Pekerja sebesar 2,5 persen. Dasar perhitungan untuk menentukan gaji/upah ditetapkan sama dengan program jaminan sosial lainnya, yaitu maksimal sebesar Rp 12 Juta. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 PP No.25 Tahun 2020, Pengerahan Dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari Peserta. Peserta sebagaimana dimaksud terdiri atas Pekerja dan Pekerja Mandiri. sumber : Antara Sumber

Ada 8,33 juta UMKM debitur KUR dengan outstanding Rp165 triliun diberi keringanan. == JAKARTA -- Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 4,967 triliun subsidi bunga untuk memberikan stimulus dan merelaksasi pinjaman UMKM. Sebanyak 8,33 juta UMKM debitur KUR dengan outstanding Rp165 triliun diberi keringanan. Mereka merupakan para pelaku UMKM terdampak Covid-19. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan pemerintah telah memutuskan melalui sejumlah regulasi khusus terkait pelaksanaan stimulus relaksasi bagi debitur terdampak Covid-19. Sehingga diberikan relaksasi kepada para pelaku koperasi dan UMKM terdampak Covid-19. Kebijakan KUR bagi calon penerima KUR terdampak Covid-19 terdiri dari beberapa bentuk, yakni relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi, seperti surat keterangan usaha, NPWP atau dokumen lainnya, dan/atau relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi. "Ini sampai berakhirnya pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Hanung dalam keterangannya, Rabu (3/6). Selain itu, kebijakan KUR bagi para penerima KUR terdampak Covid-19 juga termasuk pemberian tambahan berupa subsidi bunga/margin KUR sebesar 6 persen selama 3 bulan pertama. Kemudian, 3 persen selama 3 bulan kedua, selama enam bulan, paling lama hingga 31 Desember 2020. Sementara, relaksasi ketentuan khusus KUR bagi para penerima KUR terdampak Covid-19 berupa penundaan pembayaran angsuran pokok paling lama 6 bulan. Ini berlaku mulai 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Terdapat pula restrukturisasi kredit berupa perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi, sampai dengan berakhirnya pandemi Covid-19. “Ada sejumlah persyaratan untuk bisa mendapatkan perlakuan khusus bagi para penerima KUR terdampak pandemi Covid-19,” katanya. Sejumlah persyaratan yang ditetapkan adalah dari sisi kualitas kredit per 29 Februari 2020, dengan kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2), dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi atau kolektibilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2), serta dalam masa restrukturisasi. “Jika itu terpenuhi, maka dapat diberikan stimulus, dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK restrukturisasi, serta tidak memiiki tunggakan bunga dana atau pokok,” katanya. Para debitur KUR juga diharapkan untuk selalu bersikap kooperatif, atau memiliki itikad baik. Mereka juga bisa membuktikan mengalami gangguan usaha karena penurunan pendapatan atau omzet terkait Covid-19, atau mengalami gangguan terhadap proses produksi sebagai dampak Covid-19. sumber : Antara Sumber

Beijing - Dua astronaut NASA menumpang kapsul Crew Dragon besutan SpaceX telah merapat di International Space Station (ISS). Nah, Crew Dragon rupanya berlabuh di ISS tepat di atas wilayah China sehingga menimbulkan kecurigaan. Crew Dragon merapat di ISS saat stasiun antariksa itu berada di atas perbatasan China dan Mongolia. Netizen China cukup ramai melontarkan kecurigaan di media sosial bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja oleh Amerika Serikat untuk menunjukkan keunggulannya. Apalagi China sekarang juga giat mengembangkan program antariksa walau secara teknologi belum secanggih Negeri Paman Sam. Menanggapi kecurigaan itu, pakar antariksa China menepisnya. Crew Dragon merapat ke ISS di atas China menurutnya murni karena alasan teknologi, bukan politis. Pakar yang enggan diungkap namanya itu menyebut tidak ada bukti bahwa AS melakukannya dengan sengaja. Seperti dikutip detikINET dari Global Times, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk melabuhkan Crew Dragon ke ISS dan kebetulan saja terjadi di atas wilayah China. Faktor penting misalnya meminimalisir waktu penerbangan agar hemat energi dan posisi Matahari. "Berlabuhnya Crew Dragon terjadi saat kondisi sinar Matahari bagus di atas sana," kata pakar tersebut. Beberapa netizen ada yang beranggapan kejadian ini adalah sinyal persahabatan dari AS untuk China dan niat bekerja sama. Namun karena kedua negara sedang bersitegang, tampaknya alasan itupun bisa dikesampingkan. "Hal itu sangat tidak mungkin. Kerja sama antariksa antara China dan Amerika Serikat sangat dibatasi oleh beberapa hukum Amerika," ujar Song Zhongping, pakar militer China. Simak Video "NASA Tunda Peluncuran Roket SpaceX Elon Musk" [==] (fyk/afr) Sumber

Jakarta - Pengelola pusat perbelanjaan mau membuka lagi mal jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir. Namun, belum ada kejelasan apakah PSBB jilid III akan diperpanjang Pemprov DKI Jakarta atau tidak. Bahkan, rencana pembukaan mal secara penuh di Jakarta pada 5 dan 8 Juni 2020 mungkin belum bisa dilakukan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait status PSBB. "Jadi belum tentu buka, tergantung gubernurnya saja ya. Mungkin memang ada (pembukaan), tapi kalau PSBB nggak diperpanjang dan ada izinnya Gubernur," kata Stefanus kepada detikcom, Rabu (3/6/2020). Stefanus mengatakan hanya izin dari Anies yang bisa memutuskan mal dibuka kapan. Hingga kini pihaknya masih menunggu pengumuman Anies soal PSBB akan diperpanjang atau tidak. "Izin Gubernur itu yang penting. Kami masih tunggu tanggal 4 kan PSBB mau diperpanjang apa nggak," tegas Stefanus. Sebelumnya, pihak APBBI DKI Jakarta pernah merilis daftar mal yang akan dibuka. Mereka mengatakan mal akan dibuka per tanggal 5 dan 8 Juni. Tanggal itu dipilih sesuai dengan asumsi selesainya PSBB jilid III pada 4 Juni. Simak Video " Anies: 60% Warga DKI di Rumah, Ada Keseriusan Menangkis Corona" [==] Sumber

Program serupa Tapera sudah dilaksanakan di Singapura, Malaysia dan India. == JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mengungkapkan program seperti Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). "Program serupa Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan," ujar Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (3/6). Selain itu Eko juga menambahkan bahwa hadirnya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 merupakan upaya Pemerintah untuk melengkapi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera oleh Presiden Joko Widodo (20/05) menjadi landasan BP Tapera untuk segera beroperasi dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta," katanya. Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP menyebut aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) dapat menjadi "big data" bagi Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurut Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin, pihaknya berharap juga pengembang-pengembang mendapatkan bantuan PSU yang perumahannya terdaftar dalam aplikasi Sikumbang dan Sikasep. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah banyak berbicara dengan teman-teman Ditjen Perumahan agar semua pembangunan perumahan di Indonesia, termasuk rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya semuanya didaftarkan ke dalam aplikasi Sikasep agar nanti dapat terlihat petanya. Direktur Utama PPDPP itu juga menyampaikan bahwa sangat mudah untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Ditjen Perumahan Kementerian PUPR terkait mengintegrasikan data-data perumahan ke dalam kedua aplikasi tersebut karena datanya tersedia, dan aplikasi ini nanti sudah berbasis teknologi GPS. sumber : Antara Sumber

Bantuan tersebut berasal dari pemotongan gaji bulanan pegawai OJK selama 9 bulan == BANJARMASIN -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 9 Kalimantan dan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Kalimantan Selatan (FK-LJK Kalsel) memberikan bantuan sebanyak 1.500 paket sembako untuk mendukung penanganan Covid-19 di Kalsel. Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim di Banjarmasin, Rabu (3/6), mengatakan bantuan tersebut disalurkan melalui Pemerintah Provinsi yang diserahkan secara simbolis kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. "Semoga paket sembako tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat selama masa wabah Covid-19. Diperlukan kerja sama dan perhatian berbagai pihak, terutama terkait dampak ekonomi yang dialami bukan saja masyarakat tetapi juga pelaku usaha riil dan jasa keuangan," katanya. Riza berharap, seluruh pihak terkait, bisa segera menangani kondisi saat ini, sehingga kehidupan bisa berjalan normal sebagaimana sebelumnya. Bantuan tersebut berasal dari pemotongan gaji bulanan pegawai OJK selama 9 bulan mulai dari April Desember 2020 dan pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai perwujudan dari “Program OJK Peduli COVID-19". Selain itu, juga berasal dari partisipasi FK-LJ K Kalsel berasal dari sumbangan sukarela Industri Jasa Keuangan di Kalimantan Selatan. "Seluruh bantuan tersebut akan didistribusikan bagi masyarakat yang berhak di seluruh kabupaten dan kota," katanya. Program dengan tema "melawan dampak virus corona merupakan sebuah perjuangan bersama", sebagai wujud nyata partisipasi OJK dan LK-LJK Kalsel, dalam melawan virus corona agar kondisi perekonomian daerah kembali berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari program FK~LJ K Kalsel yang sebelumnya juga telah memberikan donasi Alat Pelindung Diri (APD) dan bantuan dana tunai sebesar Rp 150 juta kepada tenaga medis di RSUD Ulin Banjarmasin pada April 2020. Di samping itu, OJK dan beberapa Industri Keuangan menyediakan pula tempat cuci tangan di beberapa tempat strategis di Banjarmasin dalam rangka menciptakan budaya bersih masyarakat Banjarmasin. Pada bulan Ramadhan, Ikatan Pegawai OJK juga telah memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Al-Hijrah Cindai Alus Martapura dan Panti Asuhan Nor Hidayah Banjarmasin masing-masing dana tunai sebesar Rp 25 juta. Dalam kesempatan hari ini, Kepala OJ K Regional 9 Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim menyerahkan secara simbolis paket bantuan sembako kepada Gubemur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin. Turut hadir dalam pemberian bantuan tersebut, Direktur Utama BPD Kalimantan Selatan, Agus Syabarrudin selaku Ketua FK-LJK Kalsel serta Pemimpin Wilayah, Cabang, dan Asosiasi Industri J asa Keuangan di Kalimantan Selatan. sumber : antara Sumber

Penyaluran bansos Covid-19 masih mengalami beberapa kendala. == JAKARTA -- Tingkat inflasi bukanlah indikator utama dari efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam kondisi pandemi ini. Indikator yang lebih tepat yakni terjaganya kebutuhan pokok dari kelompok rentan dan miskin. "Perlu dipahami, tujuan utama bansos bukan meningkatkan daya beli, karena apabila untuk meningkatkan daya beli dari keadaan normal maka baru akan terjadi inflasi. Hanya saja bansos lebih diarahkan menjaga daya beli terutama bagi kelompok yang rentan dan terdampak paling besar dari sisi pendapatan akibat dampak Covid-19," jelas Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky kepada Republika.co.id, Rabu (3/6). Melihat lebih jauh, kata dia, justru tanpa adanya bansos angkanya bisa jadi deflasi atau terjadi pertumbuhan harga secara negatif. "Ini merupakan kemungkinan skenario yang lebih buruk," ujarnya. Ia tak memungkiri bansos masih mengalami beberapa kendala, di antaranya tidak tepat sasaran, karena orang mampu masih menerima bansos. Hanya saja menurutnya, sejauh ini kelompok berpendapatan rentan dapat resilient menghadapi Covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan dasar berkat adanya bansos. "Memang dalam kondisi ideal, bansos yang lebih besar akan membuat lebih banyak masyarakat rentan yang tertolong, baik dari jumlah maupun besaran bantuan. Namun dengan kondisi fiscal space yang terbatas saya rasa alokasi bansos ini sudah cukup tepat sasaran," ujar Riefky. Kemudian, sambungnya, efek bansos ini sudah mulai dirasakan. Ke depannya pun masih akan terus terasa seiring berlanjutnya program bansos. "Jadi inflasi yang rendah ini saya rasa perlu dilihat dari sudut pandang lain, angka inflasi saat ini mencerminkan daya beli walaupun rendah. Bisa dibilang juga terbantu oleh bansos karena tanpa adanya bansos saya rasa daya beli masyarakat akan terpukul lebih dalam lagi dan kemungkinan adanya risiko deflasi," tuturnya. Sehingga, kata Riefky, selama kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga, baginya program bansos sudah berjalan efektif. Kendati terdapat kendala dan kekurangannya. "Kendala dan kekurangannya itu, saya harap dapat dibenahi pemerintah. Dengan begitu ke depannya program bansos ini lebih tepat sasaran selama masa pandemi Covid-19," ujarnya. Sumber

Jakarta - Penyelenggaraan Program Tapera diperuntukkan bagi seluruh segmen Pekerja dengan azas gotong royong. Dalam pelaksanaannya, pelayanan Program Tapera pada tahap awal akan difokuskan pada PNS eks peserta Taperum-PNS maupun PNS baru. Pengelolaan Tapera diharapkan dapat dilakukan dengan tata kelola yang lebih transparan dengan manfaat bagi Peserta yang lebih luas. Selanjutnya, perluasan kepesertaan akan dilakukan secara bertahap untuk segmen Pekerja Penerima Upah di BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri, pekerja swasta, hingga pekerja mandiri dan pekerja sektor informal. "Pemerintah memberikan kesempatan bagi pemberi kerja sektor swasta untuk mendaftarkan pekerjanya paling lambat tujuh tahun setelah ditetapkannya PP Penyelenggaraan Tapera," dikutip dari keterangan tertulis Badan Pengelola (BP) Tabungan Pengelola Perumahan Rakyat (Tapera), Rabu (3/6/2020). Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. PP ini diteken dan diundangkan pada Rabu (20/5/2020). Tapera ini bakal diterapkan secara bertahap mulai 2021 mendatang. Tahap pertama di tahun 2021, kewajiban iuran Tapera akan berlaku untuk PNS, polisi dan tentara. Tahap kedua, kewajiban iuran berlaku untuk pegawai BUMN dan terakhir adalah perusahaan swasta dan peserta mandiri. PP Penyelenggaraan Tapera mengatur proses pengelolaan Dana Tapera yang mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Besaran simpanan Tapera ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji/upah dan ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5 persen dan Pekerja sebesar 2,5 persen. Dasar perhitungan untuk menentukan gaji/upah ditetapkan sama dengan program jaminan sosial lainnya, yaitu maksimal sebesar Rp 12 Juta. "Simpanan Peserta akan dikelola dan diinvestasikan oleh BP Tapera secara transparan bekerjasama dengan KSEI, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi. Peserta dapat memantau hasil pengelolaan simpanannya setiap saat melalui berbagai kanal informasi yang disediakan oleh BP Tapera dan KSEI. Pada akhir masa kepesertaan, setiap Peserta dapat mengambil simpanan berikut hasil pemupukannya," sebut keterangan tertulis BP Tapera. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan sejumlah alasan Indonesia perlu menerapkan tatanan normal baru atau era new normal. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah terkait dampak pandemi ini terhadap ekonomi yang dianggap sudah begitu mengkhawatirkan. Sehingga bila tak segera diterapkan akan ada lebih banyak pekerja yang menjadi korban. "Kenapa kita butuh ini segara? Melihat angka indikator ekonomi kita sudah separah itu. Dan perlu diketahui pekerja di Indonesia itu 55-70 juta dari 133 juta itu adalah pekerja informal sehingga mereka ini yang paling terdampak di dalam COVID-19," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso dalam diskusi online Pactoc Connect, Rabu (3/6/2020). Tak hanya itu, meningkatnya pengangguran sekaligus berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri. Bila dibiarkan konsumsi yang biasanya menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa anjlok dan efeknya bisa memicu konflik sosial. "Kemudian kita lihat kondisi ada sekian juta yang sudah di PHK dirumahkan, pendapatan turun, daya beli turun, tabungan mulai habis dan kemudian konsumsi kita juga harus menyesuaikan mulai turun. Jangan sampai nanti menimbulkan permasalahan sosial," sambungnya. Lalu, akibat selanjutnya, dikhawatirkan banyak masyarakat kelas menengah yang mendekati garis kemiskinan malah jatuh ke garis kemiskinan tersebut. Diprediksi angka kemiskinan bisa bertambah hingga menjadi 4,86 juta. "Juga mulai perpindahan kelas sosial yang tadinya di middle kemudian turun," imbuhnya. Bila situasi ini dibiarkan, Susiwijono mengaku negara tak akan sanggup terus-terusan memberikan bantuan sosial ke masyarakatnya mengingat kemampuan keuangan negara yang juga terbatas. Untuk itu, beberapa aktivitas ekonomi harus segera digenjot kembali demi mencegah ekonomi jatuh lebih dalam lagi. "kita tau masyarakat kita tabungan akumulasi kekayaan asetnya untuk survive tergolong sangat kecil dan yang paling penting kemampuan negara sangat terbatas. Pemerintah mungkin tidak sanggup kalau harus dalam jangka waktu lama terus menerus membantu dalam bentuk bansos dan lain sebagainya. Karena itu pilihannya kita harus membuka beberapa aktivitas ekonomi secara bertahap," pungkasnya. Buka halaman selanjutnya>>> Simak Video "Bagaimana Penerapan Skema New Normal di KRL?" [==] Sumber

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alexander Stefanus Ridwan memperkirakan mal tidak akan ramai pasca dibuka saat era normal baru (new normal) berjalan. Sebab orang-orang masih merasa takut dengan virus Corona (COVID-19). Hal itu berdasarkan pengalaman mal-mal di negara lain yang dia pelajari. Misalnya di China, pengunjung mal hanya 10% dari setelah kembali dibuka dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19. "Diperkirakan bahwa pada saat mau dibuka nanti, diizinkan dibuka, pengunjung tidak akan terlalu ramai. Ini lihat pengalaman-pengalaman di luar negeri. Di China, teman-teman kita di shopping center sana mengatakan, telepon ke saya, di sana datangnya cuma 10% ternyata. Orang masih takut datang," kata dia dalam diskusi online melalui saluran YouTube Media Artha Sentosa, Rabu (3/6/2020). Di sisi lain, menurut dia daya beli masyarakat juga sedang turun sehingga tidak akan berbondong-bondong datang ke mal untuk berbelanja. Lain cerita jika pusat belanja dibuka jelang Lebaran. "Tapi sekarang ini saya kira sudah lewat pas Lebarannya. Ini juga satu keberuntungan buat kita bahwa pembukaan pusat-pusat perbelanjaan dilakukan setelah Lebaran sehingga orang tidak berdesak-desakan lagi ke sana," ujarnya. Menurutnya masyarakat akan lebih selektif datang ke mal hanya ketika memang diperlukan. "Kenapa (pengunjung mal) tidak terlalu banyak? sebab mereka datang ke sana hanya untuk membeli keperluan yang mereka sudah pikirkan dari rumah. Jadi mereka dari rumah datang ke sana untuk beli barang-barang yang dia sudah rencanakan. Setelah itu balik pulang. Jadi nggak ada lagi orang yang namanya hangout ke sana atau jalan-jalan. Itu sedikit sekali, hampir tidak ada," jelasnya. Simak Video "Saat Pemkot Bicara Soal Kunjungan Jokowi ke Mal Bekasi" [==] (toy/hns) Sumber

Jakarta - Riset mengenai vaksin di China termasuk yang paling top di dunia. Demikian diklaim oleh pakar pernapasan negara itu, Zhong Nanshan. "Sejauh ini, kita memiliki 5 vaksin (COVID-19) yang masuk dalam fase II trial klinis. Kita tidak tertinggal dari negara lain," klaim Zhong, dikutip detikINET dari CGTN. China memang termasuk negara yang giat mengembangkan kandidat vaksin COVID-19. Terlebih virus Corona ini mewabah pertama di negara itu. Selain penelitian vaksin, ilmuwan China juga giat menulis di jurnal ilmiah tentangnya. Sampai 10 Mei, total 2.151 artikel tentang COVID-19 telah dipublikasikan di jurnal terkemuka dan ilmuwan China disebut banyak berkontribusi. "China berkontribusi 650 di antaranya, sekitar sepertiga, banyak yang dipublikasikan di jurnal top. Artikel itu menyediakan panduan untuk mengendalikan pandemi," kata Zhong. "Tulisan ilmiah kita tidak hanya ditujukan buat China, tapi juga seluruh dunia," imbuhnya. Studi antara lain dilakukan untuk mencari asal muasal virus COVID-19. Soal vaksin, salah satu perusahaan di negeri Tirai Bambu itu, perusahaan Fourth Construction Co yang adalah bagian China Electronics System Engineering, baru-baru ini mengklaim telah membangun pabrik vaksin Corona terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 100 juta dosis per tahun. Adapun salah satu kandidat paling menjanjikan di negara itu adalah buatan Sinovac Biotech yang berbasis di Beijing. Ilmuwan perusahaan itu mengklaim sudah berhasil uji vaksin Corona pada monyet dan berlanjut ke manusia. Simak Video "Kabar Baik, Uji Klinis Vaksin Corona Moderna Fase I Berhasil" [==] (fyk/fay) Sumber

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alexander Stefanus Ridwan memperkirakan mal di Jakarta batal dibuka pada 5 Juni. Sebelumnya pengusaha berencana membuka mal pada 5 Juni, mengacu pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta yang berakhir pada 4 Juni. Namun semua itu kembali lagi kepada keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Saya kira bersabarlah, saya kira nggak lama lagi ya (mal buka). Tapi bukan tanggal 5 saya kira," kata dia dalam diskusi online melalui saluran YouTube Media Artha Sentosa, Rabu (3/6/2020). Terkait kabar mal akan dibuka pada 5 Juni, dia meluruskan bahwa yang dimaksud adalah pengelola mal siap jika memang Anies akan mengizinkan pusat perbelanjaan kembali beroperasi pada tanggal tersebut. "Saya kira kalau Jakarta sampai saat ini kita belum ada tanggal kapan mal dibuka di Jakarta. Saya pernah bantah ini, bahwa tanggal 5 Juni ini kita sudah siap, paling lambat tanggal 5 kita sudah siap, begitu PSBB selesai kita sudah siap," jelasnya. Meski saat ini para pengelola mal di Jakarta sudah siap kembali membuka kegiatan perbelanjaan, dia memastikan akan menunggu keputusan Anies. "Tapi sekarang ternyata teman-teman sudah siap buka dari sekarang, tapi kapan bukanya, saya kira tunggulah kapan Pak Gubernur DKI Jakarta akan memberitahukan mal bisa buka kapan," tambahnya. Simak Video " Anies: 60% Warga DKI di Rumah, Ada Keseriusan Menangkis Corona" [==] (toy/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta Gubernur se-Indonesia untuk mendorong pimpinan perusahaan atau dunia usaha ikut mengantisipasi dampak COVID-19 dengan menyusun perencanaan keberlangsungan usaha, serta menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19. Adapun hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan. "Para pengusaha atau kalangan dunia usaha perlu mengambil langkah-langkah segera, sistematis dan efektif sebagai tindakan kesiapsiagaan dengan menyusun perencanaan keberlangsungan usaha menghadapi pandemi COVID-19," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020). Penerbitan SE ini bertujuan guna melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi COVID-19 yaitu dengan mempertahankan semua sumber utama usaha yang ada. Hal ini diharap dapat mendukung kegiatan esensial dalam lembaga usaha agar tetap berjalan dengan baik selama masa pandemi dan juga mencegah penularan COVID-19 di perusahaan. Guna menjaga keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi, para pengusaha diharuskan untuk mengikuti berapa tahapan kegiatan. Para pengusaha diharuskan mengenali prioritas usaha, mengidentifikasi risiko pandemi, merencanakan mitigasi risiko, mengidentifikasi respon dampak pandemi, merancang dan mengimplementasikan perencanaan keberlangsungan usaha, mengkomunikasikan perencanaan keberlangsungan usaha, dan melakukan pengujian perencanaan keberlangsungan usaha. "Sejak WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret lalu, penyebaran di beberapa wilayah Indonesia terus meningkat. Karena itu, para pengusaha antisipasi secara serius dan meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi tersebut," katanya. Ida lebih lanjut menjelaskan, untuk penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja perlu dilakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat dan penerapan sanitasi perusahaan. Perusahaan harus memastikan para pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD), melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk perusahaan, mengamati kondisi umum pekerja dan tamu, membatasi kontak antara pekerja, dan memastikan imbauan pencegahan penularan COVID-19 ke dalam safety induction. "Apabila ditemukan pekerja pekerja yang memenuhi kriteria sebagai orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP), atau kasus konfirmasi positif COVID-19, petugas kesehatan atau ahli K3 di tempat kerja harus melaporkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan sosialisasi tentang protokol isolasi diri sendiri (self isolation)," tegasnya. Selain itu, sosialisasi dan edukasi dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19 juga perlu diberikan kepada seluruh pekerja/buruh. Yaitu hal yang terkait dengan pengaturan pola kerja dan pengelompokkan pekerja/buruh berdasarkan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan keputusan pemerintah perihal tingkat bencana. "Terkait hal tersebut, kami minta Gubernur untuk melaksanakan dan menyampaikan SE ini kepada Bupati/Wali Kota dan pimpinan perusahaan di wilayah kerja saudara," pungkasnya. Simak Video "Kasus Positif Corona di 5 Provinsi Ini Masih Tinggi" [==] (ega/hns) Sumber

Jakarta - Google harus menghadapi gugatan class action di Amerika Serikat (AS) atas tuduhan menyerang privasi pengguna. Sang raksasa internet dituding telah secara ilegal melacak riwayat browsing pengguna, bahkan ketika mereka sudah dalam mode 'incognito'. Lewat class action ini, Google digugat membayar USD 5 miliar (sekitar Rp 70 triliun). Data yang dikumpulkan Google antara lain adalah informasi yang dicari pengguna, serta lokasi mereka melakukan pencarian. Berdasarkan dokumen gugatan yang diajukan ke pengadilan federal San Jose, California, AS, tertulis bahwa Google telah mengumpulkan data melalui Google Analytics, Google Ad Manager, dan sejumlah aplikasi di smartphone. Lewat tool tersebut, Google bisa tahu teman-teman si pengguna, hobinya, makanan kesukaan, kebiasaan berbelanja, dan hal personal lainnya. "Google tidak boleh terus terlibat dalam pengumpulan data rahasia dan ilegal dari setiap pengguna komputer atau smartphone," demikian bunyi gugatan tersebut seperti dikutip dari Reuters. Merespons hal ini, Jose Castaneda selaku juru bicara Google mengatakan, pihaknya akan melakukan pembelaan terhadap gugatan yang dilayangkan. "Kami dengan jelas menyatakan bahwa setiap kali Anda membuka tab incognito, website masih mungkin bisa mengumpulkan informasi tentang aktivitas penjelajahan internet Anda," sebutnya. Namun nyatanya, pengguna menganggap mode incognite sebagai mode pencarian yang bersifat pribadi dan aman dari pengawasan. Sementara itu, para peneliti keamanan komputer telah lama menyuarakan keprihatinan bahwa Google dan layanan sejenisnya bisa melacak identitas pengguna dalam berbagai mode pencarian internet. Lalu bagaimana kasus ini akan berjalan? Kita masih menantikan kelanjutannya. Gugatan class action ini menyuarakan keluhan miliaran pengguna yang sejak 1 Juni 2016 melakukan pencarian dengan mode incognito di Google Chrome. Gugatan juga meminta agar Google membayarkan USD 5.000 per pengguna atas pelanggaran privasi yang diatur hukum California. Untuk diketahui, ini bukan gugatan pertama yang diterima Google terkait isu privasi. Simak Video "Rating TikTok Anjlok Gegara Ulah Kreator India" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Pengelola pusat perbelanjaan atau mal sudah mempersiapkan protokol kesehatan di era normal baru (new normal) untuk beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Toilet hingga area parkiran mal pun dipastikan ikut mematuhi jaga jarak fisik (physical distancing). Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alexander Stefanus Ridwan menjelaskan urinoir atau tempat buang air kecil bakal dibuat berjarak. Sebagai gambaran, jika ada tiga baris urinoir maka yang berada di posisi tengah tidak difungsikan agar jarak antar pengguna tidak berdekatan. "Nah untuk itu juga kita membantu bahwa di urinoir tidak semua urinoir kita buka. Kenapa kita buka selang-seling? supaya ya tidak ada yang berdekatan. Kita tetap yang namanya social distancing tetap kita jaga," kata dia dalam diskusi online melalui saluran YouTube Media Artha Santosa, Rabu (3/6/2020). Demikian pula di parkiran motor. Jarak antar kendaraan akan dibuat berjauhan. Sama halnya dengan skema di area urinoir, parkiran motor akan dibuat selang-seling. Bagian kanan dan kiri kendaraan yang semestinya bisa diisi kendaraan lain akan dibuat kosong. "Parkir motor pun kita sudah mulai selang-seling seperti yang di gambar ini, sudah kita siapkan," jelasnya. Aturan di dalam lift juga akan mematuhi physical distancing. Jadi dia tidak akan difungsikan dengan kapasitas penuh. Para pengguna lift pun harus saling membelakangi. Mereka masing-masing harus menghadap ke dinding. "Nah arahnya pun kalau kita lihat itu di lift pun kita arahnya sudah tentukan ke mana, arahnya dia menghadapnya ke tembok, ke dinding dari lift itu," sebutnya. Dia memastikan pengelola mal sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan di era new normal ketika sudah diperbolehkan beroperasi. "Kalau begitu kita buka nanti mungkin di pertengahan Juni kita sudah ready untuk ini," tambahnya. Tugas cleaning service Setiap sudut mal akan dibersihkan dengan disinfektan secara rutin, tak hanya pagi dan malam tapi setiap kali diperlukan. "Nah kalau kita lihat dari awal yang namanya cleaning service itu adalah 1 melakukan disinfektan sebelum orang-orang datang. Jadi pagi pagi dan malam hari setelah kerja mereka melakukan itu disinfektan. Apalagi di tengah-tengahnya kadang-kadang mereka juga harus," kata Stefanus Ridwan. Pihaknya juga akan memastikan seluruh hand sanitizer di mal selalu dalam keadaan terisi. "Dia (cleaning service) harus mengontrol juga sanitizer yang ada di situ isi atau kosong. Kalau kosong dia harus isi sehingga akhirnya kalau di awal pembukaan mal itu mulai orang datang ke mal, kita lihat mulai dari pintu masuk semua sudah bersih dan sudah tertata rapi semua peralatan yang ada," jelasnya. Pihaknya pun bakal menjamin apapun yang berpotensi disentuh oleh pengunjung mal akan selalu dibersihkan dengan disinfektan. "Jadi tugasnya (cleaning service) bertambah sekarang, bukan hanya lantai dan kaca dilap, bukan. Semuanya yang akan disentuh dan akan tersentuh itu juga sudah harus dibersihkan," jelasnya. Lift pun secara berkala akan terus dibersihkan. Bahkan kata dia di beberapa pusat belanja ada petugas khusus yang menekan tombol lift sehingga konsumen tidak perlu lagi melakukan itu. Toilet untuk buang air besar pun harus selalu dibersihkan tiap kali digunakan orang. Jadi seseorang tidak boleh masuk sebelum dibersihkan pasca digunakan orang lain. "Tugas pembersihan di sini harus benar-benar serius. Kenapa harus serius? sebab kita harus yakin 100% bahwa pengunjung yang datang ke pusat belanja itu aman dari COVID-19," tambahnya. Simak Video "Bagaimana Penerapan Skema New Normal di KRL?" [==] (dna/dna) Sumber

Peneliti CIPS menilai perlu ada evaluasi pengurusan izin impor gula == JAKARTA -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menginginkan agar proses impor gula dapat lebih sederhana dalam rangka sebagai upaya menstabilkan harga komoditas tersebut di Tanah Air. "Kalau prosesnya lebih sederhana, realisasi impor gula tentu akan lebih cepat dan harga akan tetap stabil," kata Felippa Ann Amanta di Jakarta, Rabu (3/6). Menurut dia, dengan harga gula yang masih relatif tinggi di pasaran, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pengurusan izin impor untuk gula. Ia berpendapat bahwa masih banyak prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan izin impor. Untuk dapat impor, secara umum importir dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) harus mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk mendapat SPI, importir wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian setelah memenuhi berbagai persyaratan, seperti bukti kepemilikan gudang berpendingin (cold storage) atau fasilitas lainnya. Sementara untuk gula, prosedur impor berbeda untuk gula rafinasi, gula mentah dan gula kristal putih berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 14 Tahun 2020. "Gula kristal putih hanya bisa diimpor oleh oleh BUMN setelah mendapat penugasan dan kuota dari Kemenko Perekonomian. Proses ini dapat berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar karena proses impor yang dilakukan oleh BUMN membutuhkan persetujuan lewat rapat terbatas atau rapat koordinasi," ucapnya. Sementara itu, gula rafinasi, hanya bisa diimpor industri untuk bahan baku sendiri berdasarkan surat rekomendasi dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Rekomendasi ini didapat setelah importir menyerahkan beberapa persyaratan, seperti laporan rencana produksi, laporan realisasi dan laporan pemakaian. Terakhir, importir umum hanya dapat mengimpor gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih oleh pabrik gula di Indonesia. Penentuan jumlah gula mentah yang dapat diimpor juga disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga. Setelah transaksi, lanjut Felippa, importir harus mendapatkan Laporan Surveyor (LS) mengenai komoditas yang diimpornya sebagai dokumen kelengkapan kepabeanan. Setelah komoditas yang diimpor masuk ke Indonesia, ia masih harus melewati pemeriksaan dari BPOM dan bea cukai. Semua proses ini dapat berlangsung dalam waktu yang tidak singkat, antara satu hingga tiga bulan. "Panjangnya proses ini tidak jarang dapat membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk mengimpor saat harga internasional sedang murah. Kalau dikaitkan dengan pandemi COVID-19, Indonesia tentu tidak menyangka negara-negara sumber impor gula, misalnya saja India, sudah membatasi bahkan melarang adanya kegiatan ekspor akibat adanya kebijakan penguncian," paparnya. Sebagaimana diwartakan, Holding Perkebunan Nusantara optimistis menargetkan 1 juta ton produksi gula selama musim giling tebu tahun ini yang dilaksanakan oleh anak perusahaan yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) gula. Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Muhammad Abdul Ghani menjelaskan pelaksanaan giling tebu tersebut dilaksanakan sesuai jadwal guna mendukung program pemenuhan bahan pokok gula sekaligus menjaga stabilitas harga di masyarakat yang saat ini melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat persediaan stok gula yang kian menipis di tengah kondisi pandemi COVID-19. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan stabilisasi harga bahan pokok beras dan gula melalui operasi pasar yang dilaksanakan di seluruh Indonesia terus berjalan lancar, meskipun izin impor gula sempat mengalami keterlambatan. "Berdasarkan pantauan kami, harga beras sudah kembali normal sejak awal kemunculan wabah ini pada awal Maret lalu, sedangkan harga gula mulai terasa normal sejak Bulog melakukan operasi pasar khusus gula secara serentak sejak awal Mei 2020," kata Budi Waseso atau akrab disapa Buwas melalui keterangan di Jakarta, Kamis (21/5). sumber : Antara Sumber

Jakarta - Berita terpopuler detikFinance Rabu (3/6/2020) tentang Pemerintah Amerika Serikat bereaksi keras terhadap negara-negara yang mengenakan pajak layanan digital terhadap Netflix cs. Salah satu negara yang itu adalah Indonesia. Selain itu, berita terpopuler lainnya adalah soal penantiaan pembukaan mal di Jakarta. Seperti diketahui bersama, Kamis (4/6/2020) adalah hari terakhir masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta. Pengin tahu informasi selengkapnya? Baca berita-berita detikFinance berikut ini: Klik halaman selanjutnya Sumber

Jakarta - Anggota Komisi VI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade merespons anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia merespons positif karena sebagian besar alokasi digunakan untuk sektor UMKM dan memperkuat BUMN. "Bila dilihat dari komposisi alokasinya, saya melihat pemerintah cukup komprehensif memperhatikan sektor-sektor yang perlu diberikan stimulus. Dalam catatan saya, lebih dari 65% alokasi anggaran digunakan untuk stimulus ke masyarakat miskin dan UMKM. Angka ini sekitar Rp 420 triliun dari Rp 640 triliun alokasi yang disiapkan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020). Rincian alokasi dana untuk masyarakat miskin dan sektor UMKM diantaranya adalah dukungan konsumsi bagi rumah tangga miskin, rentan dan terdampak COVID-19 sebesar Rp 172,1 triliun. Lalu, subsidi bunga untuk UMKM Rp 34,15 triliun, insentif perpajakan untuk UMKM sebesar Rp 123,01 triliun, alokasi untuk penjaminan kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp 6 triliun, serta penempatan dana pemerintah dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp 87,59 triliun. "Sektor UMKM harus diprioritaskan karena sektor ini menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Selain UMKM, pemerintah juga perlu untuk menstimulus BUMN. BUMN itu seperti lokomotif, membawa gerbong ekonomi untuk pembangunan nasional. BUMN yang perlu distimulus terutama BUMN yang menjalankan penugasan dan proyek strategis nasional," katanya. Khusus untuk stimulus ke BUMN, Andre menjelaskan stimulus ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat luas dapat terus berlangsung dengan baik seperti penyediaan listrik dan BBM. Termasuk juga untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit ultra mikro dapat berjalan dengan baik. Andre memaparkan bentuk stimulus ke BUMN terdiri dari beberapa dukungan, antara lain pertama, percepatan pembayaran utang subsidi/kompensasi pemerintah ke BUMN yang menjalankan fungsi penugasan seperti PLN dan Pertamina. Kedua, penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional. Ketiga, pemberian dana talangan sementara kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas akibat COVID-19. "Saya mengkritisi teman-teman yang terlalu naif mempolitisir keadaan krisis yang sedang berusaha kita atasi bersama, ada yang mengatakan bahwa alokasi ini untuk memuluskan salah satu menteri menjadi capres di 2024 misalnya," katanya. "Saya rasa pemerintah yang dinahkodai oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan sudah cukup komprehensif dalam menentukan alokasi dana Program Ekonomi Nasional. DPR berperan dalam fungsi pengawasan, untuk itu evaluasi harus dilakukan berkala dalam rangka melihat apakah kebijakan alokasi ini efektif atau tidak," tutupnya. Simak Video "Jangan Tunggu Bangkrut! Jokowi Minta Bantuan UMKM Segera Cair" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menerbitkan stimulus lanjutan untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan melalui relaksasi ketentuan di sektor perbankan. Hal ini dilakukan agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan dengan adanya kebijakan tersebut, OJK dapat mengukur dan memitigasi risiko likuiditas dan kecukupan permodalan industri jasa keuangan akibat pandemi COVID-19. Adapun, untuk paket kebijakan stimulus lanjutan di sektor perbankan berupa relaksasi untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah, antara lain: Peningkatan Kapasitas Permodalan Perbankan Dalam hal ini, kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer dalam komponen modal sebesar 2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 untuk sementara ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2021. Selain itu, penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan juga dapat dihentikan sementara sampai waktu yang sama. "Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa memperhitungkan periode relaksasi," ungkap Anto dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020). Pemberian Kelonggaran Likuiditas Permodalan Perbankan Dalam hal ini, kewajiban pemenuhan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) bagi bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing harus dipelihara serendah-rendahnya sebesar 85% sampai dengan 31 Maret 2021. Selain itu, bank juga wajib untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100% paling lambat 30 April 2021. Adapun untuk implementasi standar Basel III Reforms di Indonesia antara lain mencakup perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional, perhitungan ATMR untuk risiko kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan credit valuation adjustment (CVA) ditunda menjadi 1 Januari 2023. "Perhitungan Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sampai dengan periode data Desember 2022, bank masih mengacu pada ketentuan mengenai ATMR yang saat ini berlaku," tutur Anto. Selain menerbitkan kebijakan relaksasi untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan melonggarkan likuiditas perbankan, OJK juga melakukan penyesuaian kebijakan terkait pelaporan, perlakuan dan governance atas Kredit atau Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020. OJK meminta perbankan agar dalam pelaporan kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK Stimulus Covid-19 dilaporkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan tambahan informasi yaitu kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi serta ditambahkan keterangan "Covid-19". "Perlakuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah atau Loan at Risk (LAR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank," tutur Anto. Sementara itu, untuk Governance Persetujuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi harus sesuai dengan POJK Stimulus COVID-19. Untuk mempercepat proses tersebut dan menghindari penumpukan maka harus ada yang yang dilakukan oleh perbankan tersebut. "Apabila mekanisme persetujuan harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka perbankan dapat melakukan persetujuan restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif governance dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran," pungkas Anto. (prf/hns) Sumber