bot

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa saat dibuka kapasitas pasar dan pusat belanja hanya boleh 50%. Dia menjelaskan akan ada skema ganjil genap yang diterapkan di toko-toko yang ada. Toko bernomor ganjil akan buka di tanggal ganjil, begitu juga pada toko bernomor genap. "Sebagai contoh, pasar dibuka kapasitas 50% artinya apa? Artinya kios dan toko di dalamnya dibuka berdasar hari, toko nomor ganjil dibuka di tanggal ganjil, toko genap dibuka di tanggal genap," jelas Anies dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/6/2020). Dalam bahan paparannya, Anies menjelaskan bahwa pada pasar rakyat penyediaan barang yang dijual adalah sarana dan prasarana untuk mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Anies juga mendorong kegiatan pembayaran dengan metode cashless. Kemudian jam operasionalnya diatur mulai pukul 06.00 hingga 14.00 WIB. Pintu masuk dan keluar pasar harus dibedakan, satu pintu khusus untuk masuk dan satu lagi khusus untuk keluar. Sebelumnya, Anies menjelaskan mulai tanggal 15 Juni mendatang, pasar-pasar dan pusat perbelanjaan non pangan boleh kembali beroperasi. "15 Juni itu baru pusat pertokoan dan pasar-pasar mulai buka dan berkegiatan," kata Anies. Simak Video "Rumah Ibadah di DKI Boleh Dibuka Mulai 5 Juni, Cuma Untuk Ibadah Rutin" [==] (ara/ara) Sumber

IHSG terus berada di zona hijau beberapa minggu terakhir. == OJK: Transaksi Net Buy Investor Asing di Pasar Saham RI Capai Rp 8 Triliun JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat transaksi aksi bersih atau net buy yang dilakukan investor asing senilai Rp 8 triliun sepanjang Mei 2020. Hal ini menandakan pasar saham Indonesia berangsung membaik di tengah pandemi Covid-19. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melaju stabil sejak Mei 2020 sampai perdagangan hari ini. "Bulan Mei sudah ada net buying sebesar Rp 8 triliun. Di pasar SBN juga ada net buying sebesar Rp 7,07 triliun per Mei kemarin. Kondisi di pasar saham sudah cukup positif, kami lihat levelnya, indeksnya 4.996 tadi pagi sudah menembus 5.000. Mudah-mudahan ini akan recover dan normal," ujarnya saat video conference, Kamis (4/6). Atas dasar tersebut, Wimboh menyampaikan situasi pasar modal semakin membaik dan kondusif setelah sebelumnya sempat mengalami tekanan hingga ke angka 4.500. Menurut Wimboh membaiknya pasar modal tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan di pasar modal, seperti memperpendek rentang auto rejection, dan memperbolehkan aksi buyback tanpa melakukan RUPS. "Alhamdulilah, sentimen positif sudah mulai hadir. Beberapa minggu terakhir sudah mulai banyak hijaunya. Terakhir indeks sudah mulai 4.900. ini direspons positif, artinya ada skenario agar sektor riil dampaknya minimal," ucapnya. Sementara Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menambahkan pihaknya berupaya meningkatkan fasilitas pelayanan teknologi dan informasi di tengah pandemi Covid-19. Sebab keadaan yang mengharuskan pembatasan sosial dan pembatasan fisik maka pelayanan teknologi telah menjadi sesuatu hal yang sangat penting. “Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh OJK antara lain memberikan akses SLIK (Sestem Layanan Informasi Keuangan) kepada pemerintah. Ini dilakukan dalam rangka agar pemberian subsidi bunga dapat dilakukan tepat sasaran,” ucapnya. Selain itu OJK juga akan mempermudah perizinan untuk WPPE (Wakil Perantara Perdagangan Efek) WPEE (Wakil Penjamin Emisi Efek) melalui Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). "Tentu ini akan terus kita tingkatkan untuk perizinan lainnya juga. Fit and proper test juga akan senantiasa kami tingkatkan," ucapnya. Nurhaida juga menegaskan otoritas telah menerapkan untuk penggunaan tanda tangan elektronik. Hal ini digunakan untuk memperlancar tugas atas penandatanganan dokumen yang harus segera dilakukan dengan keterbatasan kerja di rumah. "Kalau tanda tangan basah membutuhkan waktu dan ini jadi semakin cepat," ucapnya. Sumber

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa pusat perbelanjaan alias mal akan kembali dibuka pada 15 Juni 2020. Hal ini sesuai dengan penerapan transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama bulan Juni. "Adapun mal dan pasar yang nonpangan, baru bisa dimulai pada hari Senin 15 Juni. Kan kalau yang pangan selama ini boleh dibuka," jelas Anies dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/6/2020). Dia menyatakan mulai 15 Juni semua pusat pertokoan dan pasar boleh kembali berkegiatan dengan protokol yang ketat. "15 Juni itu baru pusat pertokoan dan pasar-pasar mulai buka dan berkegiatan," kata Anies. Dalam paparannya, Anies menegaskan bahwa pembukaan mal dan pasar ini hanya diperbolehkan untuk 50% dari kapasitas pengunjung yang ada. Lalu wajib menerapkan prinsip physical distancing dengan jarak 1,5 meter per orang. Pengelola juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh kepada para pengunjung. Simak Video "Rumah Ibadah di DKI Boleh Dibuka Mulai 5 Juni, Cuma Untuk Ibadah Rutin" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pengkritik utang untuk menemui dirinya. Ia pun meminta agar hal itu tidak hanya dibicarakan di media sosial saja. "Jadi kalau ada yang mengkritik kita, kita juga pengin ketemu jadi jangan media sosial aja," katanya dalam webinar Selasa lalu (2/6/2020). Dia menuturkan defisit anggaran pada tahun ini akan melebar karena dampak virus Corona. Namun, defisit itu kembali menyempit pada tahun 2023. Defisit anggaran diperkirakan akan menjadi 6,3%. "Saya koreksi defisit APBN kita biasanya di bawah 3%. Nah dengan ini, dengan Perppu tadi kita 2020 bisa sampai 6,3% tapi itu secara bertahap akan turun ke 2,8% di 2023 secara gradual itu akan membaik," ungkapnya. Kemudian, rasio utang juga akan melebar menjadi 32% terhadap PDB. Tapi, kata Luhut, angka itu masih lebih rendah dibanding negara lain. "Debt to GDP kita memang itu kemarin sempat 29%, sekarang mungkin akan naik, untuk tahun ini mungkin 32%. Tapi angka ini masih jauh lebih rendah daripada negara lain," ujarnya. Simak Video "Demi Keselamatan Bersama, Luhut Ajak Masyarakat Jangan Mudik" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona membuat semua orang harus mempraktekkan gaya hidup sehat dan higienis, salah satunya dengan sering mencuci tangan. Untuk mengingatkan penggunanya agar rajin mencuci tangan, Samsung meluncurkan aplikasi untuk Galaxy Watch. Aplikasi bernama Hand Wash ini sebenarnya telah tersedia sejak bulan April. Dikutip detikINET dari Cnet, Kamis (4/6/2020) aplikasi ini akan membunyikan alarm untuk mengingatkan pengguna jam tangan pintar Samsung untuk mencuci tangan dengan interval yang rutin. Alarm ini akan berbunyi tiap dua jam sekali, tapi jarak waktu antar cuci tangan bisa diatur lewat tombol pengingat yang ada di menu pengaturan aplikasi. Begitu alarm berbunyi dan kalian sudah siap mencuci tangan, menggeser menu ke atas akan memicu timer berdurasi 25 detik - lima detik untuk meratakan sabun di tangan dan 20 detik untuk mencuci tangan sesuai panduan WHO. Aplikasi ini juga akan menampilkan data dan fungsi tracking, jadi pengguna bisa melihat aktivitas cuci tangan mereka sehari-hari sekaligus mendapatkan rata-rata mingguan. Samsung mendorong penggunanya untuk rajin mencuci tangan dengan mengutip studi dari University College London yang mengatakan cuci tangan enam hingga 10 kali sehari merupakan level optimal untuk mengurangi risiko infeksi. Untuk mengunduh aplikasi Hand Wash pengguna diharuskan untuk mengupdate software Galaxy Watch mereka terlebih dahulu. Aplikasi ini bisa diunduh di Galaxy Store untuk pengguna jam tangan pintar Gear S3, Gear Sports, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active dan Galaxy Watch Active 2. Simak Video "Samsung Akan Rilis S20+ Edisi Spesial BTS" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Pemerintah menambah subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 4,967 triliun untuk merelaksasi pinjaman bagi 8,33 juta debitur UMKM. Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman, bantuan ini digelontorkan setelah menimbang sejumlah regulasi khusus terkait pelaksanaan stimulus relaksasi bagi debitur terdampak COVID-19. "Kebijakan KUR bagi calon penerima KUR terdampak COVID-19 terdiri dari beberapa bentuk yakni relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi, seperti surat keterangan usaha, NPWP atau dokumen lainnya, dan/atau relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi, sampai berakhirnya pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Hanung dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (4/6/2020). Kebijakan KUR bagi para UMKM terdampak COVID-19 ini juga termasuk pemberian tambahan subsidi bunga atau margin KUR sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua dan selama 6 bulan atau paling lama hingga 31 Desember 2020. Sementara, relaksasi ketentuan khusus KUR bagi para penerima KUR terdampak COVID-19 berupa penundaan pembayaran angsuran pokok paling lama 6 bulan, berlaku mulai 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Terdapat pula restrukturisasi kredit berupa perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi, sampai dengan berakhirnya pandemi COVID-19. "Ada sejumlah persyaratan untuk bisa mendapatkan perlakuan khusus bagi para penerima KUR terdampak pandemi COVID-19," katanya. Sejumlah persyaratan yang ditetapkan adalah dari sisi kualitas kredit per 29 Februari 2020, dengan kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2), dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi atau kolektibilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2), serta dalam masa restrukturisasi. "Jika itu terpenuhi, maka dapat diberikan stimulus, dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK restrukturisasi, serta tidak memiiki tunggakan bunga dana atau pokok," imbuhnya. Para debitur KUR pun diminta selalu bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik dan bisa membuktikan bahwa mereka memang mengalami gangguan usaha dikarenakan penurunan pendapatan/omzet terkait COVID-19 atau mengalami gangguan terhadap proses produksi sebagai dampak COVID-19. Simak Video "Hore! Bunga KUR Turun Menjadi 6% di 2020" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan mencoret Perum Bulog sebagai prioritas penerima bantuan dana talangan untuk modal kerja pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sekarang pemerintah hanya memberikan kepada 11 BUMN dari yang sebelumnya berjumlah 12. Dari 12 BUMN yang mendapat bantuan pemerintah, ada sekitar 6 yang mendapat dana talangan. Awalnya Perum Bulog masuk didaftar perusahaan yang mendapat dana talangan, kini Kementerian Keuangan hanya memberikannya kepada lima BUMN saja dengan anggaran Rp 19,65 triliun. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan anggaran dana talangan yang sebelumnya didapat Perum Bulog kini masuk dalam program bantuan sosial (bansos) di bawah Kementerian Sosial. "Iya masuk melalui Kemensos," kata Askolani kepada wartawan, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Awalnya, Perum Bulog mendapat dana talangan sebesar Rp 13 triliun. Selanjutnya, perusahaan yang dipimpin Budi Waseso ini mendapat Rp 10,56 triliun yang masuk dalam bantuan sosial yang masuk ke Kementerian Sosial. Sementara Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan lima BUMN yang mendapat dana talangan pada program PEN yaitu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PT Perkebunan Nusantara (Persero), serta PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas. "Dana talangan ini working capital jangka pendek, talangan investasi adalah sesuatu yang akan kembali. Ini bukan PMN, bukan penambahan modal secara permanen. Pemerintah talangi investasinya secara periode ini saja, harapannya BUMN bersangkutan bisa bergerak," kata Febrio. Dari total dana talangan yang sebesar Rp 19,65 triliun, PT Garuda Indonesia mendapat Rp 8,5 triliun, PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebesar Rp 4 triliun, PT Krakatau Steel sebesar Rp 3 triliun, dan Perum Perumnas sebesar Rp 650 miliar. Febrio menjelaskan pemberian bantuan dana talangan ini karena BUMN ini memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Namun selama pandemi Corona terdampak dan tidak bisa melayani masyarakat. Simak Video "Hadapi Pandemi Covid-19 Kemendag Jamin Pasokan Beras" [==] (hek/fdl) Sumber

Ketidakpastian akibat Covid-19 berpeluang membuat ekonomi Indonesia masuk fase kritis == JAKARTA -- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kembali merevisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Sebelumnya, APBN dalam Perpres 54/2020 disebut mengalami pelebaran hingga Rp1.093,2 triliun atau sebesar 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kepala BKF Febrio N. Kacaribu mengatakan revisi APBN perlu dilakukan untuk menghindari penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih tajam. "Ini kenapa pemerintah mengubah postur untuk memastika jangan sampai pertumbukan ekonomi negatif," kata Febrio dalam konferensi video, Kamis (4/6). Febrio mengakui, ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 ini berpeluang membuat perekonomian Indonesia memasuki fase krisis. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi, Febrio menambahkan, angka kemiskinan dan pengangguran akan meningkat. Febrio merinci, pada postur APBN yang baru, pendapatan negara akan turun sebesar Rp61,7 triliun dari Rp 1.760,9 triliun, menurun menjadi Rp 1.699,1 triliun. Penerimaan perpajakan juga direvisi dari Rp 1.462,6 triliun menjadi Rp 1.404,5 triliun. Sementara APBN untuk belanja negara mengalami kenaikan sebesar Rp124,5 triliun dari sebelumnya Rp 2.613,8 triliun menjadi Rp 2.738,4 triliun. Menurut Febrio, revisi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini. Sebelumnya, defisit APBN diperkirakan sebesar 5,07 persen dari PDB. Febrio mengatakan revisi APBN kedua ini akan segera diterbitkan dalam waktu satu hingga dua minggu mendatang. "Ini memang berat karena yang dihadapi di lapangan semakin berat. Kita harus gerak cepat," tutur Febrio. Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perusahaan pembiayaan atau leasing telah menyetujui restrukturisasi alias 'libur bayar cicilan' sebanyak 2,6 juta kontrak pembiayaan. Dari data OJK sejauh ini ada sebanyak 3,27 juta jumlah pemohon kontrak restrukturisasi. Sedangkan yang sedang dalam proses 485,8 ribu kontrak. Artinya ada sekitar 80% pengajuan restrukturisasi yang telah disetujui hingga saat ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan nilai kontrak pembiayaan ini mencapai Rp 80,55 triliun. OJK sebagai regulator terus mendukung kebijakan pemerintah agar likuiditas perbankan maupun perusahaan pembiayaan tetap terjaga dan mengalir ke sektor usaha. "Dengan 2,6 juta kontrak pembiayaan yang telah disetujui dan masih ada 485.000 kontrak yang masih dalam proses persetujuan," kata Wimboh melalui dalam video conference, Kamis (4/6/2020). Sedangkan di sektor perbankan, OJK mencatat ada 5,33 juta debitur yang melakukan restrukturisasi kreditnya yang terdampak Pandemi COVID-19. Dari angka tersebut, outstanding restrukturisasi kredit telah mencapai Rp517,2 triliun. Menurut dia debitur UMKM yang telah mendapat restrukturisasi sebanyak 4,55 juta debitur dengan nilai outstanding senilai Rp250,6 triliun. Semetara untuk non-UMKM sebanyak 780.000 debitur dengan nilai kredit Rp266,5 triliun. Dia mengaku likuiditas perbankan masih akan stabil dan kuat dengan kebijakan Quantitative Easing Bank Indonesia (BI) yang telah menyuntikan likuiditas sebesar Rp583,8 triliun. Tak hanya itu, Pemerintah juga telah menempatkan dana ke bank jangkar sebagai penyangga likuiditas perbankan bila diperlukan. Hal tersebut telah tertuang dalam tindak lanjut PP No.23/2020 yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Seperti diketahui, keringanan berupa 'libur' bayar cicilan ini diberikan dalam bentuk perpanjangan waktu, penundaan sebagian pembayaran dan/atau jenis restrukturisasi lainnya yang bersifat sementara. Jadi, bukan berarti libur nyicil ini berlaku selamanya karena kewajiban tetap harus dilunasi alias diselesaikan. Untuk sementara boleh libur nyicil, tapi nanti tetap harus bereskan cicilan. Simak Video "Ini Perusahaan Leasing yang Kasih Keringanan Pembayaran" [==] (kil/eds) Sumber

Jakarta - Snapchat memutuskan tak lagi mempromosikan akun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di platformnya. Keputusan ini merupakan sikap Snapchat terkait dengan komentar kontroversial Trump di tengah gelombang protes anti-rasisme yang sedang terjadi di AS, terkait kematian George Floyd. Sebelumnya, akun Trump rutin ditampilkan pada fitur 'Discover' di Snapchat. Fitur ini memang mempromosikan konten dari para tokoh terkenal, selebriti, atau lembaga berita. "Saat ini kami tidak mempromosikan konten Presiden (Donald Trump) di Discover Snapchat. Kami tidak ingin memperkuat suara-suara yang menghasut terjadinya kekerasan rasial dan ketidakadilan dengan memberi mereka promosi gratis di Discover," kata Rachel Racusen, juru bicara Snap, perusahaan induk Snapchat, dikutip dari CNN. "Kekerasan rasial dan ketidakadilan tak punya tempat di masyarakat kita. Dan kita berdiri bersama dengan semua orang yang berjuang atas nama perdamaian, cinta, kesetaraan, dan keadilan di Amerika," tambah Racusen. Meski tak lagi dipromosikan, akun Snapchat Trump masih tetap ada di patform tersebut. Menanggapi hal ini, Brad Parscale selaku Campaign Manager Trump mengecam langkah tersebut serta menuduh Snapchat berusaha mencurangi dan menekan Trump. Hal serupa dilakukan juga oleh Twitter. Cuitan kontroversial Trump disembunyikan Twitter disertai label peringatan karena dianggap mengglorifikasi kekerasan. Cuitan tersebut tetap bisa dilihat, tapi pengguna harus mengklik 'View' untuk melihatnya. Twitter juga mencegah pengguna untuk menandai like atau me-retweet cuitan tersebut. "Cuitan ini melanggar kebijakan kami mengenai glorifikasi kekerasan berdasarkan konteks sejarah dari baris terakhir, hubungannya dengan kekerasan dan risiko ini bisa menginsipirasi tindakan serupa," jelas Twitter lewat akun @TwitterComms. Sikap Snapchat dan Twitter berbeda dengan yang diambil Facebook yang memutuskan untuk membiarkan ucapan Trump di platform-nya. CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan, unggahan tersebut tidak melanggar kebijakan perusahaannya dan akan tetap online. Meski demikian, dia pun menentang sikap Trump. Dalam postingannya, Zuckerberg mengatakan posisi perusahaannya adalah untuk memungkinkan kebebasan berekspresi sebesar mungkin, kecuali menyebabkan risiko bahaya atau menyebabkan bahaya yang spesifik seperti yang dijelaskan dalam kebijakan. "Saya sangat tidak setuju dengan bagaimana Presiden berbicara tentang hal ini, tapi saya percaya orang-orang harus bisa melihat ini secara langsung, karena pada dasarnya akuntabilitas untuk mereka yang berkuasa hanya bisa terjadi jika ucapan mereka dicermati secara terbuka," tulis Zuckerberg. Simak Video "Ancam Tembak Penjarah, Cuitan Trump Dilabeli 'Mengagungkan Kekerasan'" [==] (rns/rns) Sumber

Jakarta - Hingga saat ini sudah ada 200 ribu karyawan hotel yang dirumahkan imbas pandemi COVID-19. Lalu apakah mereka akan langsung kembali dipekerjakan setelah Indonesia memasuki era normal baru (new normal)? Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menjelaskan para pekerja yang kini dirumahkan tidak akan langsung dipekerjakan semuanya. Sebab pemulihan industri perhotelan pun bertahap. "Karyawannya juga mesti bertahap dulu, mengikuti dari kebutuhan daripada operation-nya nanti," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (4/6/2020). Jadi semuanya tergantung dari pemulihan pasar perhotelan. Sementara dirinya memperkirakan market tidak akan pulih dengan cepat. Bahkan sekalipun Indonesia nantinya memasuki normal baru. "Nah contohnya begini kita mengatakan kondisi new normal. Nah kemudian dalam new normal itu apakah serta merta market itu akan kembali? ya nggak juga, kenapa? karena pergerakan orang itu sekarang untuk bergerak itu menjadi sesuatu yang mahal kan," jelasnya. Namun bisa saja ada pengusaha hotel yang memutuskan untuk melakukan PHK terhadap karyawan hotel yang saat ini statusnya dirumahan. "Mereka kan belum status PHK, kecuali ya memang perusahaan yang langsung mem-PHK karyawannya karena dia mungkin sudah lihat nggak akan berpotensi untuk berkembang dalam waktu dekat. Bisa saja itu terjadi," jelasnya. Namun dirinya tidak memiliki data jumlah karyawan hotel yang statusnya sudah di-PHK. "Saya nggak punya data yang di-PHK. Ada yang di-PHK tapi saya nggak punya data yang di-PHK," tambahnya. Simak Video " Ini Aturan New Normal bagi Karyawan" [==] (toy/dna) Sumber

Dari sektor perbankan, OJK mencatat restrukturisasi kredit senilai Rp 517,2 triliun == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding restrukturisasi perusahaan pembiayaan senilai Rp 80,55 triliun per 2 Juni 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi pada 31 Mei 2020, nilai ini meningkat Rp 5,47 triliun dari Rp 75,08 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan total outstanding restrukturisasi senilai Rp 80,55 triliun berasal dari 2,6 juta kontrak yang telah disetujui. “Saat ini terdapat sebanyak 485 ribu kontrak yang masih dalam proses persetujuan,” ujarnya saat video conference, Kamis (4/6). Dari sektor perbankan, OJK mencatat restrukturisasi kredit senilai Rp 517,2 triliun yang berasal dari 5,3 juta per 26 Mei 2020. Ke depan, OJK meminta industri jasa keuangan dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan insentif yang telah disediakn melalui POJK No 11/POJK.02/2020. “Kami juga telah merilis kebijakan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan hanya satu pilar yaitu ketepatan membayar dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan perbankan dan perusahaan pembiaayan langsung ditetapkan kualitas lancar,” jelasnya. Lebih lanjut Wimboh mengatakan untuk klaster BUMN telah ditangani secara khusus oleh Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan sehingga OJK berharap tidak ada BUMN yang gagal dalam memenuhi kewajiban mereka baik di perbankan maupun pasar modal. “Seharusnya tidak ada lagi BUMN yang akan default. Tidak ada lagi BUMN yang tidak akan membayar kewajibannya di pasar modal,” tegasnya. Wimboh optimistis likuiditas perbankan akan tetap stabil seiring dengan kebijakan Quantitative Easing oleh Bank Indonesia (BI) yang telah menyuntikkan likuiditas sebesar Rp 583,8 triliun. “Ini yang banyak menikmati bank-bank besar sebagai player atau supplier di pasar uang antarbank sehingga menurut kami dari amunisi secara market tidak ada masalah,” katanya. Tak hanya itu ia menyatakan pemerintah juga telah menempatkan dana ke bank jangkar sebagai penyangga likuiditas perbankan jika diperlukan seiring dengan penandatanganan PP Nomor 23/2020 oleh Menteri Keuangan. Sumber

Jakarta - Mungkin di antara kalian ada yang memiliki cita-cita sebagai astronaut. Penasaran seperti apa rasanya ketika berada di ruang angkasa dan seperti apa efeknya? Kira-kira begini jadinya. Mengutip dari FAQ National Aeronautics and Space Administration (NASA), keadaan di ruang angkasa tentunya sangat berbeda dengan di Bumi. Hal mendasar adalah ketidakadaan gaya tarik Bumi atau gravitasi. "Tubuh yang 'normal' akan beradaptasi di lingkungan 'abnormal' ruang angkasa dalam banyak hal. Secara cepat memasuki zero gravity, cairan di kaki dan bagian tubuh lainnya akan naik ke kepala," sebagaimana mengutip situs resmi NASA. Selanjutnya, wajah akan terasa dan terlihat membengkak walau biasanya astronaut tidak akan merasa terganggu dengan perpindahan cairan ini. Hanya saja, ada kemungkinan astronaut merasa pusing atau sakit perut. "Biasanya ini akan menghilang setelah tiga atau empat hari. Setelah beberapa hari, hampir semua orang akan terbiasa dengan zero gravity dan merasa baik-baik saja. Jika kamu tidak rajin olahraga, tulang dan otot akan menjadi lemah," jelasnya. Begitu kembali ke Bumi, astronaut juga harus melewati masa adaptasi dengan gravitasi. Terkadang ini membuat kepala menjadi pusing atau mual. Apabila seorang astronaut kembali dari perjalanan dua minggu, kembali terbiasa dengan Bumi butuh sehari atau dua hari. Berbeda dengan misi yang lebih lama dengan enam bulan penerbangan, maka akan butuh waktu lebih lama juga yakni sekian minggu untuk kembali merasa 'normal'. Kira-kira begitu rasanya, detikers. Ada yang waktu kecilnya ingin jadi astronaut? Simak Video "Kisah Calon Astronaut Wanita Pertama Indonesia" [==] (ask/ask) Sumber

Jakarta - Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid III di DKI Jakarta akan berakhir hari ini. Kapan ojol bisa angkut penumpang lagi? Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan kalangan ojek online (ojol) siap menyambut new normal jika PSBB berakhir. Pihaknya telah menyiapkan berbagai protokol kesehatan untuk diperbolehkan lagi mengangkut penumpang di tengah pandemi. "Persiapan sudah kami siapkan semua. Tujuannya agar ojol bisa membawa penumpang dengan kondisi aman, nyaman dan memenuhi standar protokol kesehatan," kata Igun kepada detikcom, Kamis (4/6/2020). Meskipun sempat mengancam akan geruduk istana jika ojol terus dilarang angkut penumpang, Igun memastikan ojol tidak akan angkut penumpang sebelum dapat restu dari pemerintah. Namun jika pemerintah tidak merestui ojol angkut penumpang, pihaknya tidak akan tinggal diam. "Harapan kami ojol bisa diperbolehkan membawa penumpang kembali. Namun kami tetap ikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Fitur penumpang kan belum aktif juga sampai saat ini. (Jika tidak dibolehkan) kemungkinan kita akan ambil langkah lebih lanjut setelah nanti PSBB diperpanjang atau tidaknya. Untuk saat ini saya belum ada keputusan apapun namun pastinya ojol akan ambil langkah setelah melihat perkembangan PSBB nanti," tegasnya. Jika ojol diperbolehkan angkut penumpang, Igun mengajak penumpang menerapkan protokol new normal yang telah disiapkan seperti membawa helm sendiri. Pihaknya juga sudah membuat protokol basic personal hygiene bagi para driver ojol, hingga penyediaan sekat berupa partisi portable antara penumpang dan driver. "Untuk menyambut new normal kami sudah menyiapkan standar protokol bagi ojek online seperti protokol kesehatan, protokol basic personal hygiene dan protokol bahwa penumpang membawa helm sendiri. Kita juga sedang siapkan partisi portable untuk sekat antara penumpang dengan pengemudi ojek online yang akan disediakan di setiap ojol nantinya," ucapnya. Simak Video "Curhat Ojol di Tengah PSBB Jakarta: Orderan Sepi" [==] (ang/ang) Sumber

Jakarta - Free Fire baru saja menyelesaikan maintenance terbarunya dan membawa update berupa fitur dan item-item anyar. Sebelum download update terbaru Free Fire, simak dulu deretan fitur barunya. Fitur pertama adalah update untuk mode Clash Squad Rank yang akan memasuki musim pertama pada hari Kamis ini. Mode tersebut memungkinkan pemain untuk memainkan semua map di Free Fire secara acak. Dikutip detikINET dari Sportskeeda, Kamis (4/6/2020) mode ini akan mendapat fitur seperti leaderboard baru untuk kill dan win, halaman performa di profil pemain, pencekalan sementara untuk pemain yang sering meninggalkan pertandingan dan reward musiman. Pemain Free Fire, atau yang biasa disebut Survivor, yang mencapai Gold III akan diberikan reward eksklusif untuk Clash Squad Rank musim pertama yaitu Golden Eagle. Garena juga mengenalkan karakter baru dalam update Free Fire kali ini. Karakter tersebut bernama Wolfrahh yang dideskripsikan sebagai streamer video game dan atlet eSport berusia 19 tahun asal Swedia yang skill-nya, Limelight, ditenagai oleh penontonnnya. Setiap ada penonton baru yang menonton atau melakukan kill tambahan, Wolfrahh bisa menyebabkan damage ke musuh hingga 25% dan mengurangi damage headshot hingga 25%. Pemain juga bisa menjajal pet anyar bernama Falco. Falco adalah pet burung elang yang memiliki skill Skyline Spree. Free Fire juga mendapatkan senjata baru yang cocok untuk sniper yaitu M82B. Ada juga penyesuaian status untuk beberapa senjata seperti M1887, SKS dan SVD. Update terbaru ini juga menghadirkan kembali mode Purgatory di mode klasik, Bomb Squad versi baru dan Active Skill Exchange antar karakter. Garena juga menambahkan slot emoticon menjadi delapan per Survivor. Untuk menjaga game agar tetap adil dan seimbang, Garena juga mengenalkan sistem anti-hack baru untuk Free Fire. Sistem ini diterapkan untuk memastikan tidak ada pemain yang mendapat keuntungan lebih karena menggunakan program pihak ketiga yang tidak diizinkan. Garena juga tidak segan untuk mencekal pemain secara permanen dari Free Fire jika mereka ketahuan berbuat curang. Simak Video "Joe Taslim Bangga Jadi Karakter di Game 'Free Fire'" [==] (vmp/fyk) Sumber

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menghemat seluruh belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 50 triliun. Hal itu menyusul adanya perubahan kedua pada APBN tahun anggaran 2020. Kementerian Keuangan sudah menyusun revisi APBN versi Perpres 54 Tahun 2020. Dalam revisi yang teranyar, outlook belanja negara naik Rp 124,5 triliun menjadi Rp 2.738,4 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.613,8 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, untuk anggaran belanja pemerintah pusat naik Rp 123,3 triliun menjadi Rp 1.974,4 triliun. "Di sini belanja K/L turun, tetapi belanja non K/L malah naik, begitu juga ke daerahnya naik sedikit karena ini menjadi frontline untuk ekonomi bergerak," kata Febrio dalam paparannya via video conference, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Perlu diketahui, anggaran belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Khusus belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L dan non K/L. Febrio merinci untuk belanja K/L terjadi penurunan sebesar Rp 50 triliun menjadi Rp 786,5 triliun dari yang sebelumnya Rp 836.5 triliun. Penurunan ini akan diambil melalui penghematan belanja. Sementara untuk belanja non K/L mengalami kenaikan Rp 173,3 triliun menjadi Rp 1.187,9 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.014,6 triliun. Peningkatan anggaran ini salah satunya dikarenakan mengakomodir tambahan pembiayaan akibat pelebaran defisit fiskal ke level 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, rincian anggaran belanja non K/L terdiri dari pembiayaan bunga utang sebesar Rp 338,8 triliun atau naik Rp 3,6 triliun, subsidi sebesar Rp 187,3 triliun atau naik Rp 30 triliun, serta belanja lainnya Rp 504,3 triliun atau naik Rp 144,2 triliun. Simak Video "Rincian Rp 1,24 T, Anggaran Tambahan yang Diminta Edhy Prabowo" [==] (hek/fdl) Sumber

Jakarta - Pemerintah dipastikan masih melakukan gali lubang tutup lubang dalam melaksanakan APBN tahun anggaran 2020, meskipun sudah direvisi sebanyak dua kali. Dalam revisi yang terakhir, anggarannya gali lubang tutup lubang justru meningkat menjadi Rp 700,4 triliun. "Anggaran keseimbangan primer naik dari Rp 517,8 triliun menjadi Rp 700,4 triliun," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam paparannya via video conference, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Keseimbangan primer dalam APBN merupakan penerimaan dikurangi belanja negara, namun tidak memasukkan komponen pembayaran bunga utang. Artinya, bila keseimbangan primer bisa surplus, pemerintah tidak memerlukan utang baru untuk membayar pokok cicilan utang yang lama. Sebaliknya, jika keseimbangan primer negatif maka pemerintah perlu menerbitkan utang baru untuk membayar pokok cicilan utang yang lama alias gali lubang tutup lubang. Keseimbangan primer yang melonjak drastis dikarenakan pendapatan negara seret. Pada revisi postur yang paling anyar, pemerintah memasang outlook pendapatan negara menjadi Rp 1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Total pendapatan negara itu berasal dari dalam negeri sebesar Rp 1.698,6 triliun dan hibah Rp 0,5 triliun. Pendapatan dalam negeri terdiri dari perpajakan sebesar Rp 1.404,5 triliun dan PNBP sebesar Rp 294,1 triliun. Sedangkan outlook belanja negara semakin naik menjadi Rp 2.738,4 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.974,4 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 763,9 triliun. Dengan perombakan tersebut maka defisit anggaran sampai per 31 Desember 2020 mencapai Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara anggaran keseimbangan primernya menjadi Rp 700,4 triliun. "Itu pasti membuat utang menjadi naik," ungkapnya. Simak Video "Jokowi Sebut Penanganan Corona Bikin Defisit APBN Bertambah" [==] (hek/fdl) Sumber

Jakarta - Vivo menawarkan promo menggoda untuk konsumennya di Indonesia. Konsumen akan diberikan cashback sehingga mendapatkan harga khusus senilai Rp 3.499.000, dari harga normal Rp 3.699.000 untuk pembelian Vivo Y50. Senior Brand Director vivo Indonesia Edy Kusuma mengungkapkan Vivo Y50 mendapatkan sambutan hangat dari konsumen di Indonesia. Promo yang diberikan merupakan salah satu bentuk apresiasi Vivo untuk konsumennya di Tanah Air. "Vivo selalu mendukung kegiatan produktif konsumen yang beragam. Dengan menghadirkan program cashback untuk Vivo Y50, kami harap semakin banyak masyarakat Indonesia yang terdukung dengan memaksimalkan fungsi smartphone kami," kata Edy dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020). Promo tersebut berlaku untuk pembelian di kanal offline maupun online, berlaku mulai hari ini, Kamis (4/6/2020). Selain cashback, Vivo memberikan tambahan bundling kuota 36 GB dan paket streaming YouTube gratis dari Indosat Ooredoo. Vivo Y50 ditenagai chipset Snapdragon 665 dengan CPU Octa-core, dan dikombinasikan RAM 8 GB serta memori penyimpanan internal 128 GB. Smartphone anyar ini hadir dengan layar berukuran 6,53 inch FHD+ berdesain Ultra O Screen dengan kamera depan model punch hole kecil. Desain layar tersebut diklaim memberikan visual yang lebih luas dan jelas tanpa interupsi dari lubang kamera. Untuk kebutuhan fotografi, terpasang AI Quad Camera dengan empat lensa di punggung perangkat. Kamera utamanya 13 MP, disandingkan dengan kamera 8 MP super-wide angle, 2 MP makro dan 2 MP depth. Untuk kamera depan, tertanam lensa 16 MP dengan fitur Super Night Camera untuk mendukung pemotretan dalam kondisi minim cahaya. Baterai berukuran 5.000 mAh pada Vivo Y50 memungkinkan pengoperasian perangkat dalam durasi pemakaian panjang. Terpasang port USB type-c untuk pengisian daya dan pemindahan data dari ponsel ke perangkat lain. Konsumen juga dapat menggunakan Layanan Antar ke Rumah untuk pembelian Vivo Y50, sehingga tidak perlu datang ke Vivo Store. Caranya, yaitu dengan menghubungi gerai representatif resmi Vivo. Adapun daftar gerai representatif dapat dilihat di website www.vivo.com/id, atau menghubungi call center Vivo Indonesia di nomor 08001567800 Perangkat akan diantarkan ke alamat konsumen setelah dilakukan pembayaran. Dalam layanan pesan antar tersebut, Vivo menerapkan prosedur kebersihan dan kesehatan sejak proses pengemasan hingga sampai ke konsumen. Simak Video "Resmi Mendarat, Vivo V19 Dibanderol Mulai Rp 4,299 Juta" [==] (akn/fay) Sumber

Jakarta - Hari ini menjadi hari terakhir penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) bagi Provinsi DKI Jakarta. Namun, belum ada kepastian PSBB diperpanjang atau dihentikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga berita ini diturunkan. Ketidakpastian kebijakan ini tampaknya tak mempengaruhi intensitas kunjungan pembeli ke pasar tradisional. Berdasarkan pantauan detikcom di PD Pasar Jaya Tomang, Jakarta Barat, Kamis (4/6/2020), pembeli tampak memadati pasar ini. Setiap menit ada saja pembeli baru yang masuk ke pasar dan berbelanja, Di pasar ini, tampak petugas sudah siap sedia berjaga di depan pintu masuk untuk mengecek suhu dan kelengkapan penggunaan masker. Meski dijalankan secara ketat, ada saja pengunjung yang sudah diizinkan masuk ke dalam pasar namun malah melepas maskernya saat berbelanja. Lalu, di depan gerbang jalanan pasar pun tampak cukup padat. Bahkan, kemacetan sempat terjadi yang mengakibatkan untuk masuk ke pasar tersebut perlu waktu 2-5 menit sendiri. Parkiran pun cukup penuh sehingga banyak kendaraan-kendaraan yang sengaja diparkir di luar gedung pasar. Meski begitu, saat melakukan transaksi jual beli, tak tampak adanya antrean pengunjung. Hanya saja memang agak susah melewati kerumunan pembeli. Pembeli paling ramai berada di outlet-outlet yang menjual sembako dan sayuran. Sedangkan di lorong penjualan daging, ayam, dan ikan segar tak begitu padat pembeli. Di pasar ini belum terlihat adanya marka pembatas antar pembeli dan belum dilengkapi sekat plastik antara penjual dan pembeli. Padahal sebentar lagi Jakarta bakal bersiap menerapkan aturan new normal, di mana salah satu anjurannya adalah penyediaan sekat plastik antar penjual dan pembeli. Serta, memberi jarak antar pembeli minimal 1 meter. Simak Video "Pagi Ini, Tol Halim Menuju Tebet Macet!" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) selama masa pandemi COVID-19. Penyesuaian yang dimaksud adalah pemasaran PAYDI secara digital (melalui video conference atau video call) bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. "Kebijakan ini ditetapkan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen serta pelaksanaannya tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan menghindari moral hazard," ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020). Anto menyebut pihaknya meminta seluruh proses pemasaran dan penutupan polis asuransi digital harus memenuhi ketentuan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta memenuhi kewajiban perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Ketentuan perundangan yang dimaksud seperti mengganti tanda tangan basah menjadi tanda tangan elektronik atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, serta risiko produk asuransi yang ditawarkan sesuai ketentuan perundangan ITE. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dengan memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, tidak dapat diingkari, data yang disajikan dapat diandalkan, keamanan, pemeliharaan jejak audit, konsistensi, hingga akurasi. Kemudian, perusahaan asuransi juga perlu memiliki surat pernyataan dari Vendor Teknologi Informasi yang digunakan perusahaan dan direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko yang menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur memadai serta Standar Operasi dan Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan pemasaran digital/elektronik dan memiliki pernyataan persetujuan dari pemegang polis. Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, ikhtisar polis tetap disampaikan dalam bentuk hardcopy. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video serta audio dan memiliki infrastruktur yang mendukung proses otentikasi tanda tangan digital. Penyesuaian-penyesuaian teknis tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta prinsip perlindungan konsumen yang baik. Penerapan tenis pemasaran baru ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan alasan menolak klaim pemegang polis, khususnya untuk pengajuan klaim yang telah memenuhi persyaratan dalam polis dan telah sesuai dengan persyaratan pengajuan klaim.Penerapan penyesuaian ini bersifat sementara, berlaku sejak 27 Mei 2020 hingga wabah COVID-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah. OJK juga memberikan kebijakan relaksasi bagi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan debitur LKM.Kebijakan yang diterapkan bagi LKM antara lain perpanjangan 10 hari kerja dari batas waktu kewajiban penyampaian laporan keuangan 4 bulanan dan bukti pengumuman laporan keuangan untuk periode April 2020, pemberian restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak COVID-19, kualitas pinjaman atau pembiayaan bagi debitur terdampak yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi, serta penerapan restrukturisasi untuk para debitur terdampak berlaku hingga 6 bulan. "Kebijakan relaksasi ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah dan usaha skala mikro dalam pembayaran kewajiban kepada LKM serta menjaga keberlangsungan kinerja LKM," terang Anto. OJK juga menerapkan beberapa kebijakan lain meliputi restrukturisasi pinjaman/pembiayaan debitur LKM yang dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya permohonan restrukturisasi dari debitur terdampak, penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari LKM, dan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. Bagi LKM Syariah, penerapannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. "OJK mengharapkan kebijakan ini bisa menjaga kinerja LKM dapat terus bertahan dan bertumbuh dalam melayani usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah dalam kondisi pandemi COVID-19," pungkas Anto. Simak Video " Blak-blakan Bos OJK: Reformasi Industri Asuransi" [==] (akn/ara) Sumber

Follow detikFinance Kamis, 04 Jun 2020 11:35 WIB Foto Bisnis Ari Saputra - detikFinance Jakarta - Permintaan alat pelindung diri berupa face shield melonjak dalam beberapa hari belakangan. Seperti yang terlihat di Pasar Pramuka, Jakarta. Foto 1 dari 5 Pedagang alat kesehatan beraktivitas di Pasar Pramuka, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Baca Juga detikNews New Normal Pemkab Klaten, Rekam e-KTP Tetap Harus Kantongi Surat Sehat detikHealth Lagi, Studi Baru Temukan Virus Corona Dapat 'Merusak' Testis detikNews RS Dadi Minta Bantuan Aparat Usai Jenazah PDP Corona Dibawa Kabur Keluarga detikNews Target 10 ribu Uji Spesimen Terlampaui, Jokowi: Berikutnya 20 Ribu/Hari detikHealth Pasca Autopsi, Tim Medis Temukan George Floyd Positif Virus Corona Sejak April Wolipop Unik, Klinik Kecantikan di Thailand Bikin Masker Mini untuk Rawat Wajah Klien detikNews Jalan Juanda Arah Jakarta Mulai Macet Wolipop Potret Pejuang Virus Corona Jadi Model Vogue, Dari Bidan Sampai Masinis Sumber

Jakarta - Honor merilis ponsel terbarunya, yaitu Play 4 Pro, yang punya fitur unik, yaitu sensor temperatur alias termometer infra merah. Dalam video promosi yang dipamerkan Honor di Weibo, terlihat ponsel tersebut bisa mengukur suhu orang saat diarahkan ke dahi ataupun pergelangan tangan, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Kamis (4/6/2020). Honor Play 4 Pro Foto: Dok. Honor Sensor suhu mungkin terbilang fitur yang aneh untuk ada di sebuah ponsel. Namun dalam kondisi pandemi Corona seperti ini, sensor semacam ini mungkin akan menjadi fitur yang berguna untuk pengguna ponsel di era New Normal. Pasalnya, suhu tubuh tinggi adalah salah satu gejala dari orang yang terkena COVID-19. Meski tentu saja tingkat akurasi pengukuran suhu yang tinggi juga diperlukan agar fitur ini bisa berguna. Menurut Honor, sensornya ini bisa mengukur suhu dengan rentang antara -20 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, dengan akurasi sampai sepersepuluh derajat. Akurasi ini, jika benar, tentu sudah memadai untuk mengukur suhu tubuh manusia. Sebenarnya Honor bukan pembuat ponsel pertama yang menyertakan fitur termometer di ponselnya. Ada juga ponsel lain yang mempunyai kamera thermal imaging seperti Cat S60, ataupun aksesoris yang membuat ponsel punya kemampuan kamera thermal imaging, seperti yang dibuat oleh Flir One. Di luar fitur termometer, Play 4 Pro bisa dibilang layaknya ponsel menengah pada umumnya. Versi termurah, yaitu Play 4, menggunakan MediaTek Dimensity 800, RAM 6GB dan empat kamera belakang. Sementara Play 4 Pro yang merupakan versi termahal menggunakan Kirin 990, RAM 8GB, dan dua kamera belakang. Ponsel ini mendukung koneksi 5G dan memakai layar 1080p. Honor Play 4 Pro yang mempunyai termometer dijual di China dengan harga sekitar USD 421, sementara Play 4 Pro tanpa termometer harganya sekitar USD 407. Untuk Honor 4 Play harganya lebih murah lagi, yaitu USD 253. Belum diketahui apakah ponsel Honor ini bakal dirilis di luar China. Simak Video "Viral Dokter Ragukan Termometer Tembak, Banyak yang Alami Serupa" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut pemerintah kembali merombak APBN tahun 2020 sebagai respon cepat menahan dampak Corona terhadap ekonomi nasional. Perubahan yang terjadi terlihat dari melebarnya defisit fiskal ke level 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kepala BKF, Febrio Kacaribu mengatakan landasan hukum perombakan APBN adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan sebagai UU Nomor 2 Tahun 2020. "Dengan begitu kita punya 3 postur, ini sekadar mencerminkan kalau kita hidup dalam tidak normal, membutuhkan kecepatan memberikan landasan hukum," kata Febrio dalam paparannya via video conference, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Ketiga postur ini, pertama APBN yang dijalankan sebelum ada COVID-19, kedua postur sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2020, dan ketiga adalah postur pengubahan atau revisi Perpres 54/2020. Menurut Febrio, sejatinya pengubahan postur APBN di masa pandemi COVID-19 pemerintah tidak perlu meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada di Senayan saat merevisi postur APBN. "Pemerintah terus memantau, konsultasi dengan banyak pihak, baik pemerintah maupun di kalangan usaha, maupun masyarakat. Dalam Perppu tidak mewajibkan ke DPR, tetapi kita tetap melibatkan banyak pihak. Ini tentang perubahan postur yang ditetapkan," jelasnya. Bukti pemerintah masih melibatkan DPR dalam keputusan revisi postur APBN adalah dengan adanya rapat konsultasi antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. "Dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam, kita dengarkan aspirasi teman DPR, lalu kemudian kita bicarakan sampai detil dan kita dapat dukungan kuat dari DPR, ini yang kita butuhkan, karena satu sisi butuh gerak cepat, di satu sisi sesuai apa yang kita butuhkan," tegasnya. Simak Video "Jokowi Sebut Penanganan Corona Bikin Defisit APBN Bertambah" [==] (hek/fdl) Sumber

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait ditangkapnya pelaku kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Sekuritas kepada 2 debitur, yaitu PT Aditya Tirta Renata dan PT Evio Sekuritas pada 2015. Empat tersangka yang ditahan di antaranya ada mantan Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Marciano Herdondrie Herman dan Mantan Direktur Operasional Finance PT Danareksa Sekuritas Erizal. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan mendukung dan menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). "Kita mendukung semua proses-proses hukum yang terjadi dan menghormatinya," kata Arya kepada detikcom, Kamis (4/6/2020). Ia pun menyerahkan semua keputusan kepada Kejagung jika harus dilakukan penyitaan terhadap aset tersangka. "Aset tersangka kan urusan hukum," ucapnya. Berdasarkan keterangan tertulis Kejagung, ada empat tersangka yang ditahan yakni Mantan Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Marciano Herdondrie Herman, Mantan Direktur Operasional Finance PT Danareksa Sekuritas Erizal, Komisaris PT Aditya Tirta Renata sekaligus pemilik modal PT Evio Sekuritas Renniew AR Latief, dan Direktur PT Aditya Tirta Renata Zakie Mubarak. Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak Rabu (3/6). Tersangka Rennier dan Zakie ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan kedua tersangka lainnya, yakni Marciano dan Erizal ditahan di Rutan Cipinang Cabang KPK. Simak Video "Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Danareksa" [==] (ang/ang) Sumber

Jakarta - Penyebaran virus Corona alias COVID-19 telah berdampak besar terhadap ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Corona berhasil membuat pemerintah melebarkan defisit APBN ke level 6,34% dari yang sebelumnya 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan pelebaran defisit ini, maka pemerintah merevisi kembali target penerimaan dan belanja negara. "Postur APBN kita berubah, pertama kali ini 6 April 2020 dengan Perpres 54/2020 dengan defisit 5,07%. Pendapatan negara terkoreksi cukup dalam," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam paparannya via video conference, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Febrio bilang pemerintah kembali merevisi defisit ke level 6,34% atau setara 1.039,2 triliun terhadap PDB. Dari angka itu, maka outlook pendapatan negara turun lagi menjadi Rp 1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Dari penyesuaian ini, dikatakan Febrio, target pendapatan dari sektor perpajakan baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) turun lagi menjadi Rp 1.404,5 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.462,6 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi Rp 294,1 triliun. Dengan begitu total pendapatan dalam negeri menjadi Rp 1.698,6 triliun dan hibah Rp 0,5 triliun. Sementara untuk anggaran belanja negara, Febrio menyebut mengalami kenaikan menjadi Rp 2.738,4 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.613,8 triliun. "Belanja pemerintah pusat naik Rp 120 triliun, tapi belanja kementerian/lembaga (K/L) turun, tetapi belanja non K/L naik," jelasnya. Sementara untuk anggaran transfer daerah dan dana desa (TKDD), lanjut Febrio mengalami peningkatan tipis menjadi Rp 763,9 triliun dari yang sebelumnya Rp 762,7 triliun. Perlu diketahui, perubahan postur ini menjadi kedua kalinya yang dilakukan pemerintah setelah sebelumnya tertuang pada Perpres 54 Tahun 2020 pada 6 April 2020. "Ini yang ingin kita jadikan dasar, kenapa kita merasa perlu mengubah postur dari Perpres 54/2020 dengan postur yang lebih baru, yang terbitnya April atau 2 bulan lalu, kemarin ditetapkan defisitnya 6,34%, sementara sebelumnya defisitnya 5,07% ini adalah bagian dari kenyataan yang kita hadapi dan pemerintah respon dengan cepat apa yang terjadi di ekonomi kita," ungkapnya. Simak Video "Jokowi Sebut Penanganan Corona Bikin Defisit APBN Bertambah" [==] (hek/fdl) Sumber