bot

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN[1]) telah menyalurkan kredit[2] dari dana yang ditempatkan pemerintah sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen dari total Rp25 triliun hingga pekan kedua Oktober 2025. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang dijadwalkan. "Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan," jelas Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (13/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Nixon menjelaskan dari total Rp10,5 triliun dana yang telah disalurkan, yang baru direimburse hanya sebesar Rp4,5 triliun. "Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini," katanya. Nixon menjelaskan bahwa penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, kata Nixon, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit. Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, sambungnya, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur. Nixon menambahkan bahwa BTN juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. BTN juga berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah seperti yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Nixon optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100 persen pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN. ====[3] (fby/sfr) References^ BTN (www.cnnindonesia.com)^ kredit (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat perannya dalam mendukung layanan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kerja sama strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui optimalisasi platform BNIdirect cash, solusi digital cash management yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan transaksi bagi perusahaan serta peserta BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan telah memanfaatkan layanan BNIdirect cash sebagai bagian dari ekosistem BNIdirect untuk memperluas fleksibilitas pembayaran iuran peserta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dengan BNIdirect cash, kami menghadirkan solusi pengelolaan kas yang efisien dan terintegrasi bagi BPJS Ketenagakerjaan," ujar Agung. Kerja sama ini meliputi dukungan layanan keuangan menyeluruh, mulai dari penerimaan iuran, pembayaran manfaat, hingga pengelolaan dana BPJS dan DJS. Melalui sistem yang terintegrasi, BNI membantu memperkuat tata kelola keuangan lembaga sekaligus memastikan setiap transaksi berjalan aman dan akurat. Agung menjelaskan, BNIdirect cash menerapkan sistem otorisasi berlapis dengan mekanisme multi-level approval, mulai dari maker, approver, hingga releaser. Fitur ini tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan maupun potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, BNIdirect cash memudahkan badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pembayaran iuran secara otomatis dan terjadwal, sehingga risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan. "Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi risiko keterlambatan pembayaran yang dapat berdampak pada perlindungan pekerja, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi," kata Agung. Dia menambahkan, perusahaan kini dapat melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui fitur billing payment di BNIdirect cash. "Kami berharap efisiensi dalam pembayaran iuran ini dapat memperkuat peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelindung utama bagi para pekerja. Fitur ini menjadi bentuk nyata dukungan kami di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang," ujarnya. Hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 324 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan layanan terbaik bagi pekerja, baik dalam proses pendaftaran maupun pelayanan manfaat. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyampaikan apresiasi atas dukungan BNI melalui layanan digital ini. Dia menjelaskan, layanan yang diberikan BNIdirect cash telah sejalan dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan optimal bagi peserta, khususnya dalam kemudahan pembayaran iuran. "Ini menjadi sinergi yang sangat positif dalam peningkatan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan," ucap Asep. Kerja sama ini juga memperkuat langkah BNI sebagai mitra strategis pemerintah dalam digitalisasi layanan publik dan pengelolaan keuangan nasional. Melalui BNIdirect cash, BNI berkomitmen mendukung sistem pembayaran yang efisien, transparan, dan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai BNIdirect, kunjungi https://www.bni.co.id[1]. (ory/ory) ==== [2] References^ https://www.bni.co.id (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengaku tak mendengar rencana evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE[2]) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di rumah Presiden Prabowo Subianto[3] pada Minggu (12/10) malam. "Saya enggak tahu (rencana evaluasi DHE). Ikut (ratas di rumah Prabowo), tapi kayaknya enggak dengar," ujar Purbaya usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10). "Mereka akan diskusikan lagi, tapi saya gak ini (mendengar). Biar saja nanti Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang ngumumin, saya enggak ngerti itu (revisi aturan DHE)," tegasnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya mengaku memang tidak terlalu detail menyimak inti obrolan kebijakan parkir dolar tersebut. Ia hanya menegaskan pemerintah menganggap hasil dari aturan DHE tidak terlalu berdampak. "Kelihatannya, hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Mungkin Bank Indonesia (BI) akan melihat lagi," beber sang Bendahara Negara. Ia juga tidak menjawab tegas terkait rencana pemberian stimulus baru bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mewajibkan devisa hasil ekspor diparkir di bank-bank dalam negeri. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. Sang Kepala Negara ingin manfaat ekspor dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat. Prabowo bahkan memprediksi hasil dari kebijakan devisa hasil ekspor bisa tembus US$100 miliar per tahun. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa penerapan DHE memang belum maksimal. Ia menyebut Presiden Prabowo meminta anak buahnya untuk mempelajari kembali kebijakan tersebut. "Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," kata Prasetyo selepas Ratas di Kertanegara, Jakarta Selatan. ====[4] (skt/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ DHE (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) bersiap menggelar Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 pada 15-16 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara ini direncanakan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Minerba Convex 2025 dirancang sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat. (Foto: arsip Kementerian ESDM)Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno mengatakan, salah satu fokus utama dalam Minerba Convex 2025 adalah pengelolaan pertambangan berkelanjutan yang menitikberatkan pada aspek ekonomi, juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Tri menyatakan, pertambangan berkelanjutan tidak hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini dipastikan sebagai agian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam. Karena itu, dalam Minerba Convex 2025 akan ada sesi khusus seperti coaching clinic untuk pelaku usaha, agar mereka memahami pentingnya penerapan praktik tambang yang ramah lingkungan, termasuk pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) yang sedang ramai diperbincangkan," ujar Tri di Jakarta, Senin (13/10). Adapun pengembangan material maju (advanced materials) juga menjadi salah satu isu dalam ajang tersebut. Menurut Tri, material ini berperan besar mendukung pertumbuhan industri masa depan yang berbasis teknologi tinggi. "Material maju ini memang digunakan untuk industri yang canggih, makanya disebut advanced materials. Di dalamnya termasuk mineral kritis-strategis. Di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan eksplorasi terhadap mineral strategis dan kritis, termasuk logam tanah jarang (rare earth elements)," papar Tri. Ia menyebut, upaya penggunaan advanced materials terus digalakkan, karena datanya yang masih terbatas dan belum selengkap mineral logam lainnya. Saat ini, pendataan dan eksplorasi masih berlangsung, yang dilakukan oleh Badan Geologi. Lewat tema "Driving Sustainable Growth: Through Innovation and Collaboration", Minerba Convex 2025 menyoroti arah pembangunan industri pertambangan yang menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya, melalui program hilirisasi. Ketua Panitia Pelaksana, Resvani mengatakan, program hilirisasi yang dijalankan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Jumlah smelter yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan hilirisasi berjalan di jalur yang tepat. Resvani menambahkan, pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi agar hilirisasi ini tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi berlanjut hingga ke tahap industrialisasi dan pengembangan material maju. Tujuannya, untuk mendukung industri pertahanan dan teknologi tinggi di dalam negeri. "Tanpa bahan baku dari sektor minerba, industri strategis seperti pertahanan tidak akan bisa tumbuh. Karena itu, penguatan industri dasar adalah keharusan," kata Resvani. Gelaran Minerba Convex 2025 juga selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya memperkuat sistem pertahanan negara melalui kemandirian energi, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan teknologi, serta mendorong industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain forum diskusi, Minerba Convex 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat lintas usia. Kegiatan itu mencakup lomba mewarnai bertema pertambangan untuk anak TK, lomba gambar bercerita untuk siswa SD, lomba konten media sosial bagi pelajar SMP-SMA, hingga lomba poster ilmiah untuk mahasiswa. Sementara untuk masyarakat umum, tersedia lomba fotografi pertambangan, sementara bagi insan pers diselenggarakan lomba artikel dan karya jurnalistik. Seluruh rangkaian acara Minerba Convex 2025 diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, asosiasi, dan masyarakat luas dalam mendorong transformasi sektor pertambangan menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan. Tahun ini, Minerba Convex melibatkan 11 asosiasi pertambangan, antara lain Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), dan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO). Kemudian, juga hadir Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), dan Society of Renewable Energy (SRE). Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui laman resmi https://minerbaexpo.com/. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional [1](BGN) membantah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjar Martapura Tungkaran, Kalimantan Selatan[2] kembali beroperasi usai terjadi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis[3]. Kabar kembali beroperasinya dapur MBG tersebut viral di media sosial. "Perlu kami luruskan, dapur SPPG Banjar Martapura Tungkaran sudah berhenti beroperasi sejak 10 Oktober, dan sampai hari ini belum ada aktivitas distribusi MBG dari lokasi tersebut," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati dalam keterangan tertulis, Senin (13/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hida menjelaskan video viral tersebut sebenarnya menampilkan kegiatan dari SPPG Mutiara Kota Banjar, Jawa Barat, yang kebetulan memiliki nama hampir serupa dengan dapur SPPG Banjar Martapura Tungkaran di Kalimantan Selatan. Kesamaan nama ini lah yang kemudian memicu kesalahpahaman publik. "SPPG Mutiara yang berlokasi di Kota Banjar, Jawa Barat, tidak memiliki hubungan operasional dengan SPPG Banjar Martapura Tungkaran di Kalimantan Selatan. Jadi, informasi bahwa dapur Martapura masih beroperasi dan mendistribusikan makanan adalah tidak benar," tegas Hida. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BGN terus melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap insiden di Martapura bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Ia juga menegaskan bahwa program nasional MBG tetap berjalan, dengan pengalihan sementara distribusi dari dapur lain yang telah memenuhi standar keamanan pangan. "Kami memastikan setiap dapur MBG beroperasi sesuai standar higienitas dan kelayakan. Evaluasi yang dilakukan saat ini bertujuan agar kejadian di Martapura tidak terulang dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," tutup Hida. BGN menutup 40 SPPG buntut maraknya kasus keracunan usai menyantap menu MBG. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan 40 SPPG itu ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan, hingga seluruh investigasi rampung. "40 dapur kami tutup untuk batas waktu yang tidak kami tentukan sampai semua penyelidikan, baik investigasi ataupun perbaikan perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9). Nanik menyampaikan 40 SPPG itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, beberapa di antaranya di Cipongkor, Cihampelas, Sukabumi, hingga Mamuju. Nanik menyatakan bahwa setidaknya ada 45 dapur SPPG yang tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab insiden keracunan. "Hari ini kami mencatat, ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan," ujar dia. ====[4] (fby/agt) References^ Badan Gizi Nasional (www.cnnindonesia.com)^ Kalimantan Selatan (www.cnnindonesia.com)^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespon sorotan Menteri Keuangan Purbaya terkait saham gorengan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, terkait perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek peningkatan likuiditas pasar modal hingga likuiditas emiten yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. "Kalau saya melihatnya ya ini kan memang suatu perkembangan yang memang harus kita lakukan secara menyeluruh. Yang di satu sisi adalah aspek terhadap peningkatan likuiditas dari pasar modal secara menyeluruh maupun juga likuiditas dari perusahaan-perusahaan emiten yang besar dengan cap yang besar, market cap yang besar," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (13/10). Menurutnya, likuiditas di pasar modal dapat menjadi daya tarik para investor asing untuk berinvestasi di bursa Tanah Air. "Kalau tidak ada perusahaan-perusahaan dengan market cap yang besar maka investor besar juga memiliki keterbatasan untuk bisa menempatkan investasinya," sebutnya. Mahendra melanjutkan lebih jauh, untuk meningkatkan likuiditas di pasar perlu meningkatkan jumlah saham yang dijual ke publik. "Floating share, itu diharapkan bisa dapat meningkat baik. Dengan begitu juga maka publik bisa punya akses kepada kepemilikan perusahaan Tbk yang lebih besar lagi," imbuhnya. Dengan demikian, kata Mahendra, juga akan berdampak pada kualitas investasi di pasar modal mulai dari tata kelola hingga kinerja emiten. "Dengan begitu aspek transparansi, aspek governance, aspek integritas terhadap kinerja dari masing-masing emiten akan semakin kredibel," ungkapnya. Mahendra menyebut, penyelesaian tidak dapat dilakukan hanya pada bagian dari aspek harga saham saja, karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kredibilitas dan integritas dari pasar modal. "Jadi ini satu kesatuan dalam proses untuk kita terus melakukan perbaikan dan sekaligus pendalaman pasar modal," pungkasnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Video: Purbaya Tebar Rp200 Triliun, Sektor Mana Yang Kecipratan Cuan? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Video: Purbaya Tebar Rp200 Triliun, Sektor Mana Yang Kecipratan Cuan? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Serikat Pekerja [1]Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyampaikan pandangan terkait rencana pemerintah meluncurkan Program Magang Nasional[2] agak tak menjadi celah bagi pengusaha[3] nakal mengakali kewajiban ketenagakerjaan. Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan penghargaan terhadap kontribusi peserta magang melalui pemberian upah setara upah minimum provinsi (UMP). "Ini merupakan sinyal positif dalam mengakui hak-hak dasar pekerja magang dan memberikan insentif yang layak bagi generasi muda untuk meningkatkan keahlian mereka," kata Mirah dalam keterangan tertulis, Senin (13/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Namun, Mirah memberikan empat catatan agar program magang tidak menjadi celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Catatan pertama, program magang harus memiliki batas waktu magang yang jelas. Kedua, struktur pelatihan dan pembinaan yang nyata. Ketiga, larangan penggunaan peserta magang sebagai pengganti pekerja tetap. Terakhir, pengawasan yang kuat dari pemerintah serta pelibatan serikat pekerja. "ASPIRASI mendukung langkah pemerintah selama pelaksanaannya transparan, adil, dan melindungi hak-hak pekerja. Magang harus menjadi jembatan menuju pekerjaan layak, bukan alat eksploitasi. Dengan pengawasan yang baik, program magang nasional dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat dan berkeadilan," kata Mirah. Pemerintah akan menyelenggarakan Program Magang Nasional pada 20 Oktober mendatang dengan diikuti 20 ribu peserta. Program ini diperuntukkan bagi para lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun, baik sarjana maupun diploma. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan para peserta akan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan UMP di tempat magang. "Jadi contohnya berapa? Misalnya di Jakarta, ya berarti upah minimum di sini Rp5,4 juta-Rp5,5 juta. Tiap bulannya para sarjana yang bekerja, yang magang, ya dapat segitu, dan tentunya nanti di daerah lain, sesuai dengan upah minimum dari kota dan daerah tersebut," ujarnya. ====[4] (fby/pta) References^ Serikat Pekerja (www.cnnindonesia.com)^ Magang Nasional (www.cnnindonesia.com)^ pengusaha (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman[1] membeberkan tugas khusus yang diberikan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya resmi ditunjuk menggantikan Arief Prasetyo Adi[2]. Amran mengatakan Prabowo menugaskannya untuk mempercepat swasembada pangan nasional agar bisa segera terwujud dan memberikan manfaat bagi petani serta konsumen. "Tugas dari Bapak Presiden (Prabowo) jelas: swasembada secepat-cepatnya, menguntungkan petani, konsumen tersenyum," ujar Amran usai memimpin rapat perdana bersama jajaran Bapanas di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam rapat tersebut, Amran langsung meminta jajarannya memantau harga pangan strategis secara realtime setiap hari. Ia meminta agar pengawasan terhadap seluruh komoditas pangan yang mendapat subsidi pemerintah senilai Rp150 triliun dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. "Kami minta dipantau terus-menerus, diawasi, khususnya pangan yang disubsidi pemerintah Rp150 triliun subsidi pemerintah. Itu kita wajib intervensi. Karena kita harus jaga petani dengan HPP, jaga konsumen dengan HET, mutlak. Semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi, diawasi," ujarnya. Amran menambahkan dirinya optimistis dapat memperkuat kinerja Bapanas karena sudah lama bekerja dengan sebagian besar tim di lembaga tersebut. "Mereka ini bukan tim baru, ini dari dulu saya sama-sama semua. Dia sudah ngerti cara kerja kita. Jadi insya Allah kami yakin ke depan lebih baik," ujarnya. Selain swasembada, Amran menyebut stabilisasi harga bahan pangan pokok juga menjadi target utama. Ia mengakui masih ada empat komoditas utama yang bergantung pada impor, yakni kopi, daging, gula, dan satu komoditas lain yang masih dalam pendataan, namun pemerintah telah menyiapkan langkah percepatan produksi dalam negeri. "Sekarang gula, kita sudah mulai penanaman. Gula ini kita di seluruh Indonesia, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur khususnya, Sulawesi. Semua yang ada gula, Sumatra Utara, kita bongkar raton, rencana tiga tahun. Dan insya Allah white sugar, doakan paling lambat tahun depan sudah tidak impor," ujarnya. Amran menjelaskan tahapan swasembada akan dimulai dari pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat sebelum berlanjut ke kebutuhan industri. "Jadi yang pertama kita penuhi adalah kebutuhan pokok. Katakanlah gula, gula konsumsi dulu. White sugar yang sekarang, kemudian gula industri. Jadi ada tahapannya. Sekarang gula white sugar sudah oke, on track, on the right track. Kemudian kita ke industri," ujarnya. Ia juga mendorong pemerataan produksi pangan di berbagai wilayah agar setiap pulau dapat mencapai swasembada. "Sekarang ini kita swasembada kan. Dari enam provinsi kalau tidak salah, empat sudah swasembada di Pulau Kalimantan, sehingga inflasi alhamdulillah posisi mungkin lima besar terbaik dunia," ujarnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi menunjuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas menggantikan Arief Prasetyo Adi. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional yang ditandatangani pada 9 Oktober 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan Amran dilakukan karena fungsi Bapanas sebelumnya memang berada di bawah Kementerian Pertanian. Adapun Arief Prasetyo Adi disebut akan segera menerima penugasan baru dari Prabowo. ====[3] (del/sfr) References^ Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ Arief Prasetyo Adi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Sebanyak 2,67 miliar saham PT Capital Finance Indonesia Tbk (CASA) berpindah tangan pada perdagangan hari ini, Senin (13/10/2025). Nilai transaksi yang terjadi di pasar negosiasi tersebut tercatat sebesar Rp 2,86 triliun dengan rata-rata harga transaksi dilakukan pada Rp 1.070. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga tujuan aksi korporasi. Seiring dengan transaksi jumbo tersebut, pada hari ini saham CASA koreksi 0,92% ke level 1.075. Sepanjang hari saham CASA bergerak pada rentang 1.065–1.085. Akan tetapi sepanjang tahun berjalan (ytd) saham CASA telah naik 90,27%. Sebagai informasi, pemegang manfaat akhir saham CASA adalah Danny Nogroho. Dia menguasai CASA melalui PT Capital Strategic Invesco yang menggenggam 36,53 miliar saham atau 67,06% per 30 September 2025. CASA tercatat sebagai perusahaan jasa keuangan dan induk dari sejumlah perusahaan finansial. Satu di antaranya adalah PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA). Melalui PT Capital Global Investama, CASA mengendalikan 64,7% saham BACA per 30 September 2025. Per 30 Juni 2025, CASA melaporkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 13,63 miliar, naik 27,07% secara tahunan (yoy). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Ada Transaksi Jumbo di Saham Prajogo Pangestu [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Ada Transaksi Jumbo di Saham Prajogo Pangestu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan rencana pembentukan Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Tim ini nantinya akan diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tim ini nantinya akan banyak menangani masalah yang ditemui oleh pelaku usaha serta investor di Tanah Air. Dengan adanya tim ini, Purbaya berharap masalah iklim investasi di Tanah Air yang banyak dipengaruhi oleh masalah perizinan dapat diselesaikan. "Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian," kata Purbaya selepas acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025). Adapun, Purbaya mengundang direktur utama dan ekonom bank BUMN, swasta hingga sekuritas ke acara investor meeting sore ini. Dalam pertemuan dengan para investor pemegang surat utang pemerintah ini, mereka ternyata menyoroti perihal iklim investasi di Indonesia. Mereka bertanya kenapa belum juga membaik. Purbaya pun mengaku permasalahan terkait dengan iklim investasi ini ada pada masalah perizinan. Ini sudah terjadi lama dan pihaknya tidak berwenang untuk memperbaiki. "Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu. Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi, itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan, kita nggak bisa betulin," kata Purbaya. Oleh karena itu, dengan adanya Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan, Purbaya yakin dirinya bisa membantu menangani masalah para investor dan pelaku usaha. "Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis," tambahnya. Dia pun berjanji pihaknya akan mengelar perkara untuk aduan pelaku bisnis tersebut setiap minggunya. "Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," paparnya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia resmi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif bagi ekspor[1] udang[2] ke Amerika Serikat [3](AS) sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). Sertifikasi ini akan diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan biaya pengujian laboratorium akan ditanggung oleh eksportir. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan sertifikat tersebut menggunakan mekanisme sertifikasi mutu hasil perikanan yang sudah berlaku, dengan tambahan keterangan bahwa produk bebas radioaktif. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Untuk sertifikasi itu menggunakan sertifikasi yang sudah ada, yaitu SMHKP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan). Kami hanya menambahkan penjelasan di dalam sertifikasi itu berupa bebas radioaktif," ujar Ishartini dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (13/10). Ia menjelaskan proses sertifikasi akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) KKP di daerah, dengan syarat eksportir telah melampirkan hasil uji dari laboratorium yang ditunjuk. "Tidak bayar untuk sertifikasinya, hanya pelaku usaha nanti mungkin terkena beban untuk biaya uji di lab-nya," ujarnya. Pengujian akan dilakukan di laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan biayanya sepenuhnya menjadi tanggungan eksportir. "Biaya uji lab ditanggung swasta, eksportirnya," kata Ishartini. Ia memastikan beban tersebut tidak akan ditanggung petambak. "Kalau dari petambak tidak menanggung biaya. Nanti biaya ini yang menanggung adalah eksportir, jadi unit pengolahan ikan. Mereka sudah biasa melakukan uji, seperti antibiotik atau salmonela, hanya sekarang tambah uji Cesium-137," tuturnya. Menurutnya, aturan sertifikasi berlaku untuk perusahaan di kategori yellow list, yakni unit pengolahan ikan di Jawa dan Lampung yang tetap diizinkan mengekspor produk ke AS dengan syarat memenuhi ketentuan baru. Adapun perusahaan yang masuk kategori red list hanya satu, yaitu PT Bahari Makmur Sejati (BMS), yang produknya pernah terdeteksi mengandung radioaktif di AS. Dalam kesempatan sama, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan menjelaskan bahwa FDA telah menyetujui KKP sebagai lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat untuk ekspor udang dari wilayah yellow list. "Untuk yellow list, badan yang melakukan sertifikasi itu adalah badan pemerintah yang disetujui oleh FDA. Kami di satgas sudah sepakat bahwa yang akan melakukan itu badan di bawah pimpinan Ibu Ishartini di KKP, dan FDA juga sudah setuju," ujarnya. Bara menambahkan KKP tengah memfinalisasi nota kesepahaman (MoU) dengan FDA agar prosedur sertifikasi memiliki kejelasan teknis. "Ibu Ishartini sudah menyiapkan MoU dengan FDA agar SOP-nya itu jelas di sana, kriterianya dan segala macam," kata Bara. Sementara untuk perusahaan yang masuk red list, sertifikasi dilakukan oleh lembaga independen non pemerintah yang mendapat akreditasi dari FDA. "Red list itu hanya satu saja, yaitu PT BMS. Dan itu nanti melakukan sertifikasi oleh third party yang diberikan akreditasi oleh FDA," ujarnya. Bara memastikan pasar AS tidak ditutup bagi udang dan cengkeh dari Indonesia. Pembatasan hanya berlaku bagi produk dari Jawa dan Lampung yang wajib disertifikasi sebelum masuk ke AS. "Import alert ini bukan pelarangan total terhadap seluruh produk udang dan bukan penghentian perdagangan. Pasar AS tetap terbuka bagi udang dan cengkeh asal memenuhi ketentuan tersebut," katanya. Ia juga menyebut Satgas bersama KKP sedang melakukan negosiasi dengan FDA agar kontainer udang yang sudah dalam perjalanan sebelum pemberlakuan aturan baru pada 3 Oktober lalu dapat dikecualikan dari kewajiban sertifikasi. Kewajiban sertifikat bebas radioaktif ini muncul setelah FDA mengeluarkan Import Alert pada 3 Oktober 2025, yang memberlakukan sertifikasi wajib untuk udang dan rempah dari Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025. Kebijakan ini didasarkan pada hasil temuan FDA dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) yang mendeteksi keberadaan isotop radioaktif Cesium-137 pada beberapa sampel udang dan cengkeh asal Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa sumber paparan Cs-137 bukan berasal dari tambak atau perkebunan, melainkan dari aktivitas industri logam di kawasan Cikande, Banten. Kontaminasi tersebut telah terlokalisasi dan ditangani melalui langkah dekontaminasi serta pengawasan lintas kementerian. ====[4] (del/sfr) References^ ekspor (www.cnnindonesia.com)^ udang (www.cnnindonesia.com)^ Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap masih perlunya penambahan penempatan dana menganggur pemerintah di lima bank milik negara, dari yang telah disalurkan per 12 September 2025 senilai Rp 200 triliun. Ia menjelaskan, ini karena laju pertumbuhan likuiditas perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) masih sekitar 13% saat ini, dari bulan sebelumnya di kisaran 0%. Menurutnya, pertumbuhan uang primer yang ideal adalah sebesar 20%. "Idealnya 20% lebih sedikit. Saya juga masih punya uang Rp 250 triliun lagi di bank sentral," kata Purbaya di usai menggelar investor meeting di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025). Purbaya menegaskan, meski membuka ruang untuk menambah penempatan dana menganggur pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun ia tak akan lagi mengumumkan ke publik terkait waktu dan besarannya ke depan. "Kalau mau nambah pun kita nggak akan kasih tahu Anda lagi sekarang. Karena operasi uang biasa lagi. Karena nanti orang banyak yang protes, si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan," tegasnya. "Karena mereka enggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang. Enggak ada urusan dengan perubahan anggaran. Saya enggak mengubah anggaran sama sekali. Juga tidak melakukan ekspansi fiskal," ucap Purbaya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Transfer Rp200 T, Menkeu Purbaya: Dirut Bank Pasti Pusing [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Transfer Rp200 T, Menkeu Purbaya: Dirut Bank Pasti Pusing (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan[1]) Andi Amran Sulaiman[2], yang kini merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas[3]), menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah menggabungkan dua posisi strategis tersebut. Amran menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi, sekaligus mengikuti arahan langsung dari pimpinan. "Ini pertanyaan agak berat ya. Karena kita ini hanya ikut perintah, ikut perintah dari atasan. Tetapi ini kita tahu antara Badan Pangan, dulu kan Badan Pangan di bawah Kementerian Pertanian termasuk (Badan) Karantina. Mungkin, mungkin salah satu adalah efisiensi," ujar Amran dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Bapanas di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam kesempatan sama, Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Arief Prasetyo Adi atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat sebagai kepala Bapanas. Ia menyebut Arief sebagai sosok pekerja keras dan berintegritas tinggi yang turut berkontribusi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. "Terima kasih kepada Pak Arief. Beliau adalah sahabat saya sejak 10 tahun yang lalu waktu beliau masih dirut Food Station. Kami kenal beliau pekerja keras, berintegritas, cerdas, luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih Pak Arief atas kinerja terbaiknya selama ini," ujar Amran. Amran menambahkan capaian menuju swasembada pangan nasional yang diharapkan tercapai dalam waktu dekat juga merupakan hasil kerja bersama, termasuk kontribusi dari Arief. "Perlu juga kami sampaikan insyaallah mudah-mudahan tahun ini Indonesia swasembada pangan bila tidak ada aral melintang dua-tiga bulan ke depan. Dan itu adalah kerja keras kita semua termasuk Pak Arief," ujarnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai kepala Bapanas menggantikan Arief Prasetyo Adi melalui Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan itu dilakukan karena fungsi Bapanas sebelumnya memang berada di bawah Kementerian Pertanian. "Bahwa sebenarnya fungsi dari tugas Badan Pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian," ujar Prasetyo. Ia juga menyebut Arief segera mendapat penugasan baru dari Prabowo. ====[4] (del/sfr) References^ Mentan (www.cnnindonesia.com)^ Amran Sulaiman (www.cnnindonesia.com)^ Bapanas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengundang direktur utama dan ekonom bank BUMN, swasta hingga sekuritas ke acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025). Purbaya mengatakan ini adalah momen pertama dirinya bertemu dengan investor para pemegang surat utang pemerintah. Mereka memang umumnya banyak dari perbankan dan pasar modal. Menurutnya, pertemuan ini diinisiasi oleh mereka. "Sebenarnya mereka yang pengen tahu, saya sih kayak gimana saya orangnya. Benar-benar nggak? bisa deliver segala macam landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," kata Purbaya, saat ditemui selesai acara investor meeting di kantor DJP, Senin (13/10/2025). Menurut Purbaya, setelah pertemuan ini, investor menyoroti perihal iklim investasi di Indonesia. Mereka bertanya kenapa belum juga membaik. Purbaya pun mengaku permasalahan terkait dengan iklim investasi ini ada pada masalah perizinan. Ini sudah terjadi lama dan pihaknya tidak berwenang untuk memperbaiki. "Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu. Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi, itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan, kita nggak bisa betulin," kata Purbaya. Di atas kertas, kata Purbaya, semua sudah dilakukan yaitu one stop service atau layanan PTSP dan Online Single Submission (OSS). Namun masalahnya tidak juga hilang. Dia menegaskan hal ini akan diperbaiki melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Ini akan dibentuk oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Jika ini sudah terbentuk, Purbaya yakin dirinya bisa mendedikasikan diri untuk memecahkan masalah dari pelaku bisnis dan investor. "Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," paparnya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos LPS Bangun Optimisme Ekonomi RI Bisa Tumbuh Lebih Tinggi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos LPS Bangun Optimisme Ekonomi RI Bisa Tumbuh Lebih Tinggi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan sumber paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk cengkeh[1] Indonesia yang terdeteksi di Amerika Serikat[2] (AS) berasal dari wilayah Lampung, bukan dari pabrik pengolahan di Surabaya. Hal ini disampaikan Ketua Divisi Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Cs-137 Bara Hasibuan setelah tim gabungan melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi terkait. "Begitu mendapatkan laporan resmi dari US FDA mengenai produk cengkeh Indonesia yang terkontaminasi Cs-137 yang ditemukan di AS, Satgas Penanganan Cs-137 melalui BAPETEN langsung mengirim tim untuk meninjau tiga lokasi, yaitu Surabaya sebagai lokasi pengolahan cengkeh, serta dua sumber pasokan dari perkebunan di Pati, Jawa Tengah, dan Lampung," ujar Bara dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (13/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dari hasil penelusuran, ditemukan adanya kontaminasi di salah satu perkebunan di Lampung. Bara menjelaskan bahwa paparan tersebut bersifat terbatas dan tidak menyebar ke wilayah atau komoditas lain. "Kami bisa memberikan konfirmasi bahwa ditemukan kontaminasi di perkebunan di Lampung. Kontaminasi tersebut ditemukan dalam jumlah terbatas dan tidak meluas ke wilayah atau komoditas lainnya," katanya. Sebagai langkah kehati-hatian, Satgas bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merekomendasikan agar produk cengkeh yang terindikasi terkontaminasi tidak diperjualbelikan sementara waktu hingga hasil uji laboratorium lanjutan selesai dilakukan. Tim juga terus menelusuri sumber paparan Cs-137 yang ditemukan di Lampung untuk memastikan tidak terjadi perluasan dampak. "Pemerintah sedang bergerak cepat melokalisir kontaminasi ini agar tidak meluas ke wilayah lain. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil uji laboratorium resmi. Pemerintah akan terus memberikan informasi terkini secara terbuka kepada publik secara terus menerus," ujar Bara. Ia menambahkan saat ini tim dari BAPETEN masih melakukan investigasi untuk mengidentifikasi sumber pasti kontaminasi tersebut. Hasil sementara menunjukkan belum ada indikasi keterkaitan dengan aktivitas industri logam seperti kasus sebelumnya di Banten. Kasus dugaan paparan radioaktif Cs-137 di Indonesia pertama kali mencuat setelah otoritas Amerika Serikat menolak masuknya produk udang beku asal Indonesia pada Agustus 2025 karena terdeteksi mengandung unsur radioaktif. Investigasi lanjutan di dalam negeri menemukan material logam bekas yang mengandung Cs-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Paparan di kawasan tersebut telah dinyatakan sebagai kejadian khusus cemaran radiasi, dengan pemerintah menutup akses ke lokasi dan melakukan proses dekontaminasi. Sementara di Surabaya, pemeriksaan terhadap pabrik pengolahan cengkeh menunjukkan tingkat radiasi dalam batas normal dan tidak ditemukan adanya paparan aktif. ====[3] (del/sfr) References^ cengkeh (www.cnnindonesia.com)^ Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menghitung mengenai tambahan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) ke bank pelat merah. Purbaya mengatakan dia perlu membicarakan lebih lanjut ke masing-masing bank untuk mengetahui kemampuan penyaluran kredit. "Belum, saya nggak tahu mereka sanggup berapa. Kan kalau ketemu orang kan seperti itu, kami sanggup, kami sanggup. Begitu dikasih bingung," katanya usai acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025). Purbaya mengatakan selama ini ada salah persepsi bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terbebani dengan penempatan dana pemerintah. Menurut dia seharusnya dengan tambahan likuiditas, bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak dan pada akhirnya ekonomi akan tumbuh lebih kencang. Saat ekonomi tumbuh lebih kencang, lanjut Purbaya, seharusnya kualitas kredit juga akan meningkat. "{erusahaannya kemungkinan gagalnya sedikit yang pinjam ke bank," katanya. Adapun Purbaya juga mengatakan bahwa dia masih mempertimbangkan untuk melanjutkan kebijakan penempatan dana pemerintah di bank. Pasalnya laju pertumbuhan uang saat ini baru sekitar 13%. "Saya pikir seharusnya ideanya 20% lebih sedikit," katanya. Pun selanjutnya bila ada tambahan penempatan uang pemerintah ke perbankan, Purbaya mengatakan tidak akan lagi mengumumkan ke publik. Menurutnya karena hal tersebut hanya merupakan operasi uang biasa. Selain itu, belajar dari sebelumnya ada banyak yang protes. "Si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan. Karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang. Nggak ada urusan dengan perubahan anggaran. Saya nggak mengubah anggaran sama sekali," katanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya Purbaya menarik dana SAL sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia. Sebanyak Rp 165 triliun di antaranya dibagi rata ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sisanya, Rp 25 triliun ditaruh di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Rp 15 triliun ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Purbaya Larang Bank Pakai Uang Rp 200 T Buat Beli SBN & SRBI [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Purbaya Larang Bank Pakai Uang Rp 200 T Buat Beli SBN & SRBI (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto buka suara terkait dicoretnya Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, pemerintah memberikan status PSN kepada pengembangan program pariwisatanya, bukan propertinya. Dia pun menegaskan pencabutan ini sudah didahului oleh kajian. "Itu memang sudah kita cabut, yang dikasih sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya," ujar Airlangga saat bertemu wartawan di Selasar kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin (13/10/2025). "Sudah ada kajian," lanjutnya. Adapun, investasi PIK 2 ini dipastikan Airlangga akan terus berjalan. " Investasi sih jalan terus, nggak ada pengaruhnya," tegas Airlangga. Sebelumnya, proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang dikembangkan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, dihapus oleh pemerintah dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Penghapusan proyek tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Aturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025. Dalam peraturan Kemenko terbaru, proyek PIK 2 Tropical Coastland sudah tidak lagi masuk daftar PSN. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos BI 'Pede' Ekonomi RI Bisa Tumbuh Lebih dari 5,1% Tahun Ini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos BI 'Pede' Ekonomi RI Bisa Tumbuh Lebih dari 5,1% Tahun Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PiX Creative Mindworks kembali unjuk kreativitas lewat sentuhan teknologi berupa inovasi visual CGI yang menggemaskan. Dalam rangkaian acara Lactogrow Playworld 2025, brand susu Lactogrow mempercayai PiX membuat CGI untuk content invitation di Instagram, yang digelar di Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Visual ini bukan sekadar animasi, tetapi undangan bagi para keluarga dan anak-anak untuk masuk ke dunia bermain penuh warna dan keceriaan. Dengan gaya visual yang playful, CGI dari PiX Creative Mindworks berhasil menggambarkan esensi Lactogrow Playworld, tempat di mana anak-anak bebas berimajinasi, bereksplorasi, dan tumbuh bersama tawa dan kreativitas. (Foto: dok PiX Creative Mindworks)Hal itu disampaikan oleh Head of PiX Creative Mindworks, Hari Nurafandi, yang melihat setiap proyek sebagai sarana untuk menyalakan imajinasi anak-anak, selain sebagai pekerjaan visual. Menurut Hari, kolaborasi Lactogrow membuktikan bahwa perpaduan ide kreatif dan teknologi bisa menciptakan pengalaman visual yang membawa pesan positif bagi anak-anak. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami ingin setiap CGI kami terasa seperti dunia bermain yang penuh warna, rasa ingin tahu, dan tawa anak-anak. Karena dari situlah imajinasi tumbuh. Kami ingin setiap visual CGI dari PiX bukan sekadar animasi, tapi sebuah pengalaman yang mengajak anak-anak dan keluarga masuk ke dunia imajinasi yang hangat dan penuh makna." ujar Hari. Lebih dari visual memukau, CGI karya PiX Creative Mindworks juga memperkuat pesan utama Lactogrow, yakni imajinasi, permainan, dan proses tumbuh kembang anak. Melalui storytelling visual yang menggemaskan, PiX menghadirkan CGI yang menarik, juga selaras dengan misi brand. Tim brand pun mengaku puas dengan hasil CGI buatan PiX. Account Executive, VML Indonesia, Ketut Ajeng Sespiani menilai, PiX telah mengalami perkembangan pesat dan menunjukkan kemajuan yang baik, dengan tetap terbuka menerima masukan. "PiX juga bersedia menyempurnakan pekerjaan mereka serta mengeksplorasi ide-ide baru, yang membuat keseluruhan proses menjadi lebih lancar dan kolaboratif. Tim PiX juga sangat mudah diajak berkomunikasi, selalu terbuka untuk berdiskusi, dan fleksibel selama proses negosiasi, bahkan saat menghadapi masukan yang menantang dari tim brand atau tenggat waktu yang ketat," tutur Ketut Ajeng. "Good work, PIX! Kami sangat menghargai keterbukaan dan dedikasi kalian dan kami menantikan hasil yang lebih baik lagi di proyek-proyek berikutnya." pungkasnya. Melalui sentuhan CGI dari PiX Creative Mindworks, Lactogrow Playworld 2025 berhasil menarik audiens yang tepat untuk mempromosikan event menjadi lebih seru. PiX Creative Mindworks bisa dihubungi melalui WhatsApp +62 811-1306-888. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan[1] menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Arief Prasetyo Adi[2] dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas[3]) dan menunjuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai penggantinya. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya menyatukan langkah dan pola pikir dalam kebijakan pangan nasional. "Selamat untuk Pak Amran dan terima kasih banyak untuk Mas Arief yang telah bekerja keras selama ini sebagai Kepala Bapanas," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Bapanas di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pak Presiden (Prabowo) itu pikirannya besar, luas. Oleh karena itu, sungguh memang tidak mudah misalnya swasembada pangan, walaupun perintahnya tiga tahun, tapi setahun ini kita bersyukur sudah bisa tercapai," tambahnya. Zulhas menilai langkah Prabowo sejalan dengan tantangan baru yang dihadapi pemerintah, terutama seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tahun depan. Adapun program tersebut melibatkan 82,9 juta penerima yang membutuhkan pasokan telur, ayam, dan beras secara berkelanjutan. "Oleh karena itu, harus segera cepat juga kita respons untuk membuka lahan-lahan baru, pangan dalam artian luas, tentu tantangannya juga tidak mudah," ujarnya. "Tetapi menurut pengalaman kita satu tahun ini kan sudah surplus beras. Oleh karena itu yang lain-lain tentu akan bisa kita lakukan juga," imbuh dia lebih lanjut. Zulhas menekankan pergantian kepemimpinan di Bapanas harus diikuti dengan kesamaan visi dan cara pandang antarinstansi. Ia menyebut perubahan struktur dan sistem kerja tidak mudah, terutama dalam menyatukan mindset di seluruh jajaran pemerintah. "Beban kita karena merubah dari yang lama dengan yang baru, termasuk mindset itu tidak mudah. Oleh karena itu segera kerja sama, soliditas, satu visi, satu misi," ujar Zulhas. "Karena yang berdaulat itu presiden, kita itu pembantu presiden. Jadi harus satu arah, satu garis perjuangan untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan," tuturnya. Pencopotan Arief tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional yang ditandatangani Prabowo pada 9 Oktober 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Arief akan diberikan tugas baru di posisi lain. Arief Prasetyo Adi menjabat Kepala Bapanas sejak 21 Februari 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. ====[4] (del/sfr) References^ Zulkifli Hasan (www.cnnindonesia.com)^ Arief Prasetyo Adi (www.cnnindonesia.com)^ Bapanas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyurati sebanyak 19 perusahaan tercatat (emiten) sawit perihal penggunaan kawasan hutan sebagai lahan sawit. Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, seperti dikutip CNBC Indonesia Senin (13/10/2025), setidaknya ada 10 emiten sawit yang memiliki hak guna usaha lahan sawit di kawasan hutan milik. Meski begitu, semua emiten tersebut mengaku belum menerima surat penagihan denda dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Selain itu, mereka juga mengaku akan kooperatif dan menyelesaikan semua kewajiban yang ada, jika memang diharuskan. Mereka juga mengungkapkan, denda yang akan dikenakan sifatnya tidak material dan berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Adapun daftar emiten sawit yang mendapatkan surat dari BEI adalah sebagai berikut: 1. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk - Perseroan tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit di hutan. 2. PT Teladan Prima AgroTbk - Perseroan tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit di hutan. 3. PT Pinago Utama Tbk - Perseroan tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit di hutan. 4. PT Mahkota Group Tbk - Ada dan sudah diserah-terimakan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Penegakan Hukum Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada tanggal 4 Agustus 2025. 5. PT Triputra Agro Persada ТВК - Perusahaan tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan tanpa perizinan yang sah. 6. PT FAP Agri Tbk - Perseroan tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit di hutan. 7. PT Palma Serasih Tbk - Perseroan tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit di hutan. 8. PT Sumber Tani Agung Resources Tbk - Perseroan tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit di hutan. 9. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk - Memiliki perizinan untuk kegiatan operasionalnya dan mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 10. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk - Ya, Luas lahan masih dalam proses verifikasi dan terletak di provinsi Kalimantan Tengah. Hingga saat ini Perseroan belum mendapat surat lebih lanjut mengenai pengenaan. 11. PT PP London Sumatera Plantation Tbk - Punya dan belum terima tagihan denda apapun. 12. PT Salim Ivomas Pratama Tbk - Ya, dan akan menyelesaikan denda jika ada dan belum menerima tagihan. 13. PT J.A.Wattie Tbk - Perseroan tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit di hutan. 14. PT Sampoerna Agro Tbk - Ada dan akan kooperatif jika memang ada ketentuan baru. 15. PT Pradiksi Gunatama Tbk - Ada, dan akan kooperatif jika memang ada ketentuan baru. 16. PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk - Ada, dan akan kooperatif jika memang ada ketentuan baru. 17. PT Menthobi Karyatama Raya Tbk - ada, dan akan kooperatif jika memang ada ketentuan baru. 18. PT Salim Ivomas Pratama Tbk - Ada, dan akan kooperatif jika memang ada ketentuan baru. 19. PT Dharma Satya Nusantara Tbk - Perseroan tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit di hutan. Seperti diketahui, sebelumnya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) segera menagih denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit tanpa izin atau ilegal. Dendanya bisa mencapai Rp 25 juta per hektare per tahun. Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah, menyebut hal itu sesuai dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administraf dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Perubahan PP 24 sudah turun, kita sudah mau memulai ya untuk tagihan yang pertama,yang penertiban kawasan hutan terhadap sawit dan tanaman lain," kata Febrie kepada wartawan di Kota Pangkalpinang, Senin (6/10/2025). Meski begitu Febrie tak menjelaskan pasti korporasi mana yang akan ditagih lebih dulu. Begitupula tentang berapa total besaran nilai yang akan ditagih. Febrie mengatakan pihaknya juga bakal melakukan hal yang sama terkait perkara pertambangan ilegal. Namun, pada kasus tambang besarannya masih akan dihitung berdasarkan peraturan yang sudah ada. Sebagai informasi, Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025. Hingga kini Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali 3.404.522,67 hektare lahan yang merupakan kawasan hutan. Jumlah itu telah jauh melebihi target yang sudah ditetapkan, yakni hanya 1 juta hektare lahan sawit. Dari total luasan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai tersebut, Satgas PKH telah melakukan penyerahan dan penitipan kebun sawit kawasan hutan seluas 1.507.591,9 ha kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang telah terbagi menjadi 4 (empat) tahapan. Dari jumlah tersebut, sisa penguasaan yang belum diserahkan seluas 1.814.632,64 ha, sedang dalam proses verifikasi untuk diserahkan pada tahap berikutnya kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Perdagangan Saham RI Bakal Jadi 3 Sesi, Bos BEI Buka Suara [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Perdagangan Saham RI Bakal Jadi 3 Sesi, Bos BEI Buka Suara (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliiun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan capaian ini setelah menghadiri investor meeting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, di Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025). Dari total tersebut, Nixon menegaskan total realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. "Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disburse Rp 4,5 triliun," kata Nixon. Angka ini, kata Nixon, sudah dilaporkan ke Menteri Keuangan. Nixon pun mengungkapkan BTN akan merapihkan data debiturnya terlebih dahulu, baru akan mencairkan komitmennya yang sudah tercatat. Nixon menargetkan dana ini akan habis terserap pada November. Menurut Nixon, penempatan ini disalurkan ke Kredit Perumahan Rakyat (KPR), baik subsidi dan non-subsidi. "Konsumer lah, KPR. Ada subsidi, ada non-subsidi, ada macam-macam," paparnya. Terkait serapan BTN yang lebih rendah jika dibandingkan BRI, Bank Mandiri dan BNI, Nixon mengatakan segmen korporasi dalam debitur BTN tidak sebanyak bank BUMN lain yang menerima penempatan dana pemerintah. Selain itu, Nixon mengungkapkan rata-rata serapan kredit BTN memang sekitar Rp 10 triliun. Namun, dia yakin jelang akhir tahun serapan akan tumbuh kencang. "Emang BTN rata-rata segitu sebulan, Rp 10 triliun tapi jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya gak kemana-mana," kata Nixon. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos BTN: Kontribusi KPR RI ke PDB Paling Rendah di Asean [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos BTN: Kontribusi KPR RI ke PDB Paling Rendah di Asean (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melaporkan sudah menyalurkan 90,4% dari total penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah senilai Rp 55 triliun. "Kita udah realisasi 90,4%. Ya hampir selesai," kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi usai investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025). Hery mengatakan bahwa saat ini BRI belum mengetahui apakah akan ada tambahan penempatan dana SAL. "Nanti akan dikasih kalau ada alokasinya," katanya. Sebelumnya Hery mengatakan bahwa dana SAL dari pemerintah diperkirakan habis pada akhir bulan ini. Dia menjelaskan bahwa saat ini banyak nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga industri yang membutuhkan. Permintaan kredit dari sektor UMKM yang mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), mencapai Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,5 triliun per hari. Selain itu, BRI memiliki segmen lain, yaitu corporate dan commercial. "Jadi itu, tapi kan kita juga punya segmen yang lain, corporate, commercial, tapi yang tentunya ada hubungan dengan sektor-sektor riil yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat," pungkasnya. Adapun diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menarik lagi SAL senilai Rp 70 triliun dari Bank Indonesia (BI). Hal ini diungkapkan Purbaya saat ditemui media di kantornya, Selasa (7/10/2025). Dengan demikian Kementerian Keuangan telah menarik dana Rp 270 triliun yang sebelumnya parkir di Bank Sentral. Dana Rp 200 triliun sebelumnya telah disebar kepada bank-bank pelat merah. BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing mendapatkan Rp 55 triliun. Lalu BTN mendapatkan Rp 20 triliun dan BSI Rp 15 triliun. Purbaya mengatakan bahwa uang Rp 70 triliun itu rencananya akan digunakan untuk memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia dengan skema serupa seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini dia hendak menempatkan dana di bank pembangunan daerah (BPD). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Fundamental Terpercaya, Analis Kompak Rekomendasikan Saham BBRI [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Fundamental Terpercaya, Analis Kompak Rekomendasikan Saham BBRI (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT J Resources Asia Pasific Tbk (PSAB) meminta persetujuan atas penjualan seluruh saham milik anak usahanya, PT Arafura Surya Alam kepada PT Danusa Tambang Nusantara. Rencana tersebut akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebagai informasi, saham PT Arafura Surya Alam berada pada entitas anak usahanya yaitu PT J Resources Nusantara, sedangkan PT Danusa Tambang Nusantara merupakan entitas usaha PT United Tractors Tbk (UNTR). Adapun saham yang akan dilepas kepada PT Danusa Tambang Nusantara sebanyak 2.331.139 lembar saham. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), agenda RUPSLB tersebut akan diselenggarakan pada Rabu, 5 November 2025, pukul 14.00 WIB di South Gallery, Lantai 3, Discovery SCBD, Jakarta Selatan. Manajemen menyebut, hal itu untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan keterbukaan informasi yang Perseroan lakukan pada tanggal 26 September 2025. Berdasarkan laporan keuangan perseroan periode 30 Juni 2025, total nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar US$ 431.712.481 dan nilai perusahaan/enterprise value ASA untuk rencana transaksi adalah sebesar US$540.000.000 atau Rp 8,95 triliun (kurs Rp 16.580), sehingga nilai rencana transaksi akan melebihi 50% dari nilai ekuitas Perseroan. Oleh karena itu, rencana transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan mewajibkan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum melaksanakan transaksi. Perlu dicatat, perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.jresources.com, website BEI dan aplikasi eASY.KSEI. Bahan-bahan terkait agenda rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan pada tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan rapat diselenggarakan. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 10 Oktober 2025. Sebelumnya, manajemen PSAB menjelaskan bahwa saat ini ASA masih dalam tahap konstruksi pembangunan tambang emas dan belum berproduksi. Sementara itu, MBP dan MBS bahkan belum memiliki izin pertambangan. "Sehingga pelepasan ASA tidak berdampak terhadap operasional Perseroan. Dengan pelepasan ASA, Perseroan akan fokus kepada tambang-tambang Perseroan yang sudah berproduksi, namun Perseroan selalu terbuka untuk setiap peluang usaha yang baru," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin, (22/9/2025). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli[1] memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan atau arahan baru terkait program Bantuan Subsidi Upah [2](BSU) tahap II. Menurutnya, bahkan pembahasan untuk BSU Rp600 ribu tahap II juga belum ada. "Sampai sekarang belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II," ujar Yassierli dalam keterangannya, Minggu (12/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai pengecekan BSU untuk Oktober tidak benar. Ia menyebutkan program ini kemungkinan hanya akan berlangsung sekali di tahun ini. "Saya lihat juga ada yang posting 'cek BSU bulan Oktober', itu sampai sekarang belum ada. Jadi bisa diasumsikan memang tidak ada," katanya. Menurut Yassierli, BSU hanya diberikan satu kali pada pertengahan tahun ini, tepatnya pada Juni dan Juli 2025. Hingga kini, tidak ada informasi resmi mengenai rencana penyaluran lanjutan. "Belum ada arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU," tambahnya. Program BSU merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah bagi pekerja WNI yang bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Di mana, penerimanya adalah peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU). ====[3] (ldy/agt) References^ Yassierli (www.cnnindonesia.com)^ Subsidi Upah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Rudy Suparman melaporkan aksi penjualan dan pembelian saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT). Rudy merupakan wakil direktur utama emiten milik Prajogo Pangestu tersebut. Pada 7, 9-10 Oktober 2025, Rudy tercatat membeli 200.000 saham pada harga Rp 4.000 dan menjual 540.000 saham pada harga rata-rata Rp 4.155. Dengan demikian Rudy mengantongi Rp 1,44 miliar dari transaksi tersebut. "Keperluan pribadi," demikian Direktur dan Sekretaris Perusahaan BRPT David Kosasih memberikan keterangan mengenai tujuan transaksi, mengutip keterbukaan informasi, Senin (13/10/2025). Setelah transaki tersebut, jumlah saham BRPT milik Rudy berkurang dari 964.100 lembar menjadi 624.100 lembar. Adapun pada 7, 9–10 Oktober 2025, saham BRPT masing-masing naik 3,5%, 0,24%, dan 3,88%. Sementara itu, sepanjang tahun berjalan BRPT telah naik 347,87% ke level 4.210. Akan tetapi pada perdagangan hari ini, Senin (13/10/2025), saham BRPT turun 1,64%. Sebagai informasi, per 30 September 2025, Prajogo Pangestu merupakan penerima manfaat terakhir. Dia mengendalikan Barito Pacific secara langsung dengan kepemilikan 66.898.030.165 atau 71,36%. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Menguat Dalam Perdagangan Volatil, Digendong Saham BRPT-BBRI [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Menguat Dalam Perdagangan Volatil, Digendong Saham BRPT-BBRI (www.cnbcindonesia.com)Sumber