bot

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan bakal mencopot pejabat eselon I dan II Kementerian Pertanian (Kementan) yang coba bermain-main dalam menjalankan tugasnya. "Saya nggak main-main. Di saat COVID-19 ini kalau masih ada yang main kita habisi sajalah. Dan saya masih berharap saya punya Dirjen ini masih ikut saya, Kepala Badan saya, eselon II saya seperti apa yang saya mau," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (22/6/2020). Dalam kesempatan ini, Syahrul menjawab kritik dari Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari fraksi PDIP terkait kinerja eselon I yang sudah menjabat sebagai pejabat di Kementan sejak periode lalu. Di beberapa rapat terdahulu dengan Kementan, Sudin memang kerap kali mengkritik kinerja eselon I Kementan. "Yang dulu banyak omong tapi nggak ada kerjanya, nah ini eselon I-nya masih ada di sini semua. Ini eselon I-nya masih ada di sini semua," ujar Sudin dalam kesempatan yang sama. Menanggapi Sudin, Syahrul meyakinkan bahwa ia akan menindaklanjuti pejabat Kementan jika nantinya terbukti bermain-main dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. "Terkait kelembagaan-kelembagaan ya memang harus menjadi sesuatu yang kami perhatikan ke depan," ujar Syahrul. Namun, Syahrul meminta kepada Komisi IV DPR RI memberikan waktu. Sementara itu, ia akan melihat perkembangan kinerja para pejabat Kementan ini. "Kasih saya waktu. Saya kan baru 5 bulan. Yang nggak bisa ikut sama saya insyaallah saya habisi, insyaallah. Saya tidak bermaksud apa-apa. Keinginan Komisi IV itu saya yakin benar. Harus saya jalani. Tapi kan tidak bisa seperti membalikkan tangan, berikan kami waktu," tutup Syahrul. Simak Video "Mentan Jamin Stok 11 Komoditas Pangan Dasar selama Ramadhan" [==] (zlf/zlf) Sumber

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menanggapi kabar adanya kebocoran data hasil test COVID-19 warga Indonesia. Dia memastikan semua data aman. "Dari sisi data center dan cloud computing, serta interoperabilitas yang ada di Kominfo hingga saat ini aman," ujarnya saat berbicara di Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (22/6/2020). Menkominfo lanjut menuturkan dirinya mendapat informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memiliki wewenang akan keamanan data dan secara khusus cleansing terakhir terkait data COVID-19 sebelum disampaikan ke dashboard Kominfo, Kemenkes dan Gugus Tugas juga berstatus aman. Pun begitu perlu dilakukan koordinasi dan evaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Karenanya diperlukan audit forensik yang berguna untuk meningkatkan keamanan sistem dan kualitas sumber daya manusia. Sehingga bisa mendukung keamanan data-data di berbagai aplikasi di Indonesia. Di kesempatan ini Menkominfo menjawab pertanyaan soal tanggung jawab terkait kebocoran data. Dia menegaskan kewenangan keamanan data dan cleansing terakhir seperti data hasil tes COVID-19 ada di BSSN sebagai pintu terakhir. Sementara Kominfo punya tugas pokok melakukan penerapan aturan. "Keamanan data, security data dari sisi cyber ada di BSSN," tegas Johnny. "Di Kominfo dilakukan interoperabilitas dan cleansing data sebelum data diserahkan kepada BSSN, untuk dilakukan cleansing terakhir dan diserahkan kepada dashboard Kementerian Kesehatan atau Gugus Tugas Covid-19," pungkasnya. Simak Video "Kominfo Gelar Pelatihan Digital Selama PSBB Corona" [==] (afr/fay) Sumber

Jakarta - Jumlah setoran dividen BUMN 2021 bakal merosot jauh dari setoran dividen 2020 yang mencapai Rp 49 triliun. Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan hal itu terjadi karena BUMN akan lebih difokuskan untuk kembali menggerakkan perekonomian nasional. "Perkiraan tahun depan masih dalam pembahasan tapi tidak sebesar Rp 49 triliun tahun ini. (Nilai) turunnya belum bisa disampaikan tapi status ada penurunan penerimaan dividen," kata Aria ditemui di Komisi VI DPR RI usai rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Senin (22/6/2020). Aria menyebut penyetoran dividen tidak menjadi fokus di tahun depan karena perusahaan swasta saat ini mengalami tekanan berat sehingga BUMN mau tak mau harus menjadi motor penggerak agar ekonomi membaik pasca Corona (COVID-19). "Kita tidak terlalu berharap dari dividen, yang kami minta supporting terjadinya pertumbuhan mulai bagaimana lebih, bukan benefit korporasi tapi benefit kepentingan bangsa, negara, rakyat lebih besar," ucapnya. "Kalau dikejar dividen justru terjadi yang lebih korporatif ya ini meleset tujuan kita karena sektor private berat. Jadi BUMN harus proaktif dan ekspansif makanya kita berikan dukungan," tambahnya. Simak Video "Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tagihan Listrik Membengkak" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Dr Anthony Fauci, pejabat dari gugus tugas Corona di Amerika Serikat mengekspresikan perhatiannya pada isu yang ia sebut 'bias anti-sains' di negeri Paman Sam. Dr Fauci menjelaskan hal itu dalam podcast US Department of Health and Human Services, Learning Curve. "Satu dari masalah yang kita hadapi di Amerika Serikat, sayangnya, adanya kombinasi dari bias anti-sains orang-orang untuk alasan yang kadang-kadang, ya, tak terbayangkan dan tidak bisa dimengerti. Mereka hanya tidak percaya sains dan mereka tidak percaya otoritas," ujar pakar di bidang penyakit menular itu. Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ini mendukung langkah-langkah yang telah ia rekomendasikan untuk membatasi penyebaran virus Corona termasuk pesan untuk tetap di rumah yang menurutnya bisa membantu menyelamatkan jutaan nyawa. Ketika AS dibuka kembali, Dr Fauci telah memperingatkan tentang munculnya lagi kasus-kasus baru dan pentingnya pengujian serta pelacakan kontak untuk mencegah lebih banyak infeksi dan kematian. Dia menyarankan orang untuk menghindari daerah yang ramai dan memakai masker di tempat umum untuk menghindari penyebaran virus. Di podcast, ia mengatakan alasan untuk secara sengaja mengabaikan ilmu pengetahuan meskipun risiko yang jelas terhadap kesehatan adalah hal yang tak terbayangkan. "Ketika mereka melihat seseorang di Gedung Putih, yang memiliki wewenang untuk itu, yang berbicara tentang sains, bahwa ada beberapa orang yang tidak percaya itu -- dan itu disayangkan karena, Anda tahu, sains adalah kebenaran," tuturnya yang nampaknya merujuk dirinya sendiri. Ia pun sempat curhat dengan mengatakan adanya penolakan yang dilakukan segelintir orang sekalipun banyak ahli yang menyuguhkan data dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. "Itu adalah hal yang sama dengan orang yang antivaksin, yang tidak ingin orang divaksinasi, meskipun data jelas menunjukkan keamanan vaksin. Itu benar-benar masalah," pungkasnya. Demikian seperti ditulis oleh Science Alert. Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!" [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini merespons cecaran anggota Komisi VI DPR RI soal kenaikan tagihan listrik pelanggan di masa pandemi COVID-19. Hal itu terjadi saat berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) membahas Penyertaan Modal Negara (PMN), dana talangan, atau utang yang dicairkan pemerintah ke BUMN untuk tahun anggaran 2020. "Kami akan merespon terhadap hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan pada kesempatan ini, khusus untuk PLN kami ingin menyampaikan pada kesempatan baik ini bahwa kami sungguh bersimpati terhadap semua pelanggan kami yang saat ini mengalami kenaikan dari tagihan," kata dia dalam RDP, Senin (22/6/2020). Dia mengatakan sudah berupaya meringankan beban masyarakat dengan memperbolehkan membayar tagihan listrik dengan dicicil. "Kami sudah menyampaikan solusi terkait dengan kenaikan tagihan itu dengan misalnya memberikan kesempatan untuk mencicil hal yang terkait dengan kenaikan tagihan itu. Sekalian Bapak Ibu sekalian terima kasih perhatian terhadap PLN. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu cinta kepada PLN. Terima kasih," jelas Zulkifli. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat mengeluhkan naiknya tagihan listrik. "Mereka harus merasakan kenaikan listrik yang sangat signifikan. Bahkan karyawan kami dari daerah tiba-tiba restoran tutup selama 2 bulan ini tapi tagihannya tetap sama ketika normal. Ini banyak terjadi oleh restoran milik kawan-kawan kami di daerah. Hati rakyat kami terluka," ujarnya. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga menyampaikan hal senada. Di tengah pandemi COVID-19 masyarakat harus membayar tagihan listrik lebih besar dari biasanya. "Di kala terjadi COVID, justru tagihan PLN naik. Bahkan ada kawan saya tarifnya naik 300%. Lalu nanti apa dampaknya pada masyarakat kalau nanti (PLN) kita berikan bantuan (penyertaan modal negara/PMN)?," tambah dia. Simak Video "Tagihan Listrik Naik, PLN: Bayar Bisa Dicicil" [==] (toy/zlf) Sumber

Jakarta - Pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan merupakan insentif yang diberikan pemerintah untuk karyawan yang terdampak wabah COVID-19. Ratusan ribu perusahaan pun sudah menjalankan insentif tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga saat ini sudah ada 103 ribuan perusahaan menikmati insentif tersebut. "Untuk insentif usaha 6,8% sudah berjalan ini artinya jumlah perusahaan lebih dari 103.152 perusahan sudah bisa menikmati insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah," terangnya dalam rapat dengan Komisi XI yang membahas Asumsi dasar Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN tahun anggaran 2021 di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020). Insentif tersebut akan membuat gaji yang diterima pekerja menjadi utuh. Namun hanya pekerja di 1.062 industri sesuai klasifikasi lapangan usaha (KLU). Sebanyak 1.062 sektor industri ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Aturan ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 27 April 2020 dan berlaku selama enam bulan hingga September 2020. Sri Mulyani menambahkan, untuk insentif PPh final UMKM juga sudah dimanfaatkan oleh 192443 pelaku usaha. Sedangkan untuk insentif pajak korporasi sudah dimanfaatkan oleh 47.885 perusahaan. "Kami minta terus Ditjen Pajak melakukan kampanye agar jumlah perusahaan yang masuk dalam insentif lebih banyak," tutupnya. Simak Video "Polisi di Sultra Rela Sisihkan Gaji untuk Warga Terdampak Covid-19" [==] (das/dna) Sumber

Jakarta - Di masa sulit sekarang ini tentu banyak masyarakat yang mencoba mencari pemasukan tambahan dengan menjalankan usaha. Namun dengan kondisi yang sulit, modal usaha menjadi permasalahannya. Pakar marketing Hermawan Kartajaya mengatakan jangan bermimpi jika ingin memiliki usaha dengan modal dengkul. Semua bisnis pasti membutuhkan modal. Untuk kondisi saat ini dia menyarankan untuk menjadi penjual lepas atau sales. "Kalau modal dengkul ya mendingan jangan buka bisnis, lebih baik jadi sales aja. Itu kan juga entrepreneur juga, jual asuransi misalnya. Itu kan sistemnya sudah ada. Kalau buka bisnis baru itu susah, lah wong orang yang punya jiwa pengusaha saja belum tentu berhasil kok," tuturnya kepada detikcom. Menjalani profesi sales di kondisi saat ini ada 2 jenis yang dia nilai sangat tepat, sales asuransi dan ikut anggota MLM. Kedua profesi itu bisa dijalani dengan modal yang sangat minim. "Itu pun nggak gampang, sering ditolak-tolak ya jangan gampang sakit hati," tambahnya. Intinya, untuk menjadi sales harus memiliki mental baja dan tidak mudah menyerah. Selain itu harus memiliki jaringan yang luas. Untuk asuransi, Hermawan menyarankan jadi sales asuransi jiwa yang tengah digandrungi di masa pandemi. Sedangkan untuk MLM, dia menyarankan untuk memilih MLM yang memang memiliki produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. "Banyak yang maksa-maksa MLM itu. Tapi tidak semua MLM jelek, yang penting produknya jangan uang. Tapi kalau memang produknya benar-benar bagus seperti vitamin itu tidak apa-apa, itu pasti laku. Apalagi yang meningkatkan imunitas," tuturnya. Simak Video "WHO Ingatkan Kelonggaran Menuju New Normal Harus Dilakukan Hati-hati" [==] Sumber

Jakarta - Harga bawang putih sempat meroket di Februari 2020 lalu. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur saja tembus Rp 70.000/kg. Begitu juga harga daging sapi yang tembus Rp 130.000/kg di akhir Mei 2020, salah satunya di wilayah Jakarta dan Bekasi. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya yang memiliki tugas utama meningkatkan produktivitas pangan harus turun tangan melakukan stabilisasi harga, meski hal tersebut merupakan tugas kementerian lain. Oleh sebab itu, dia mendirikan Pasar Mitra Tani di berbagai wilayah yang menjual pangan pokok dengan harga terjangkau. "Keberhasilan kemarin dalam menyediakan pangan untuk kebutuhan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri itu pekerjaan besar. Kalau kami biarkan itu kemungkinan akan terjadi kontaminasi pada stabilisasi harga, pasti. Tugas utama Kementan adalah produktivitas. Tapi kalau saya tidak sampai ke hulu, ini akan menjadi persoalan," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (22/6/2020). Ia pun membeberkan mengapa harga bawang putih dan daging sapi sempat naik. "Sama dengan orang yang impor, pada saat kami bilang bawang putih masih cukup 80.000 ton.Oleh karena itu daya tahan sampai 3 bulan masih cukup. Kemudian daging. Tiba-tiba di pasar hilang, hilang," ungkap Syahrul. Tidak ditemukannya stok 2 komoditas pokok tersebut menyebabkan kelangkaan yang akhirnya membuat harga melonjak tinggi. "Tidak tahu impor yang harusnya masuk di pasar 30-40 ton sehari, dikasih cuma 12 ton per hari. Oleh karena itu harga naik. Nah ini kendala-kendala di lapangan yang terkadang orang nggak bisa menghitungnya," terang dia. Meski terus dikritik dalam mengadakan program Pasar Mitra Tani, menurutnya sarana ini harus hadir demi menyeimbangkan harga di pasaran yang sangat tinggi. "Oleh karena itu Toko Tani juga menjadi solusi untuk melakukan penyeimbangan. Bukan membuat toko-toko tani untuk menjadi pasar untuk kita, tidak hanya itu. Tapi harus menjadi input sistem kepada pasar, informasi komoditas harus ada. Sehingga apa yang menjadi komoditas yang ada pada suatu daerah, informasi dari Pasar Tani bisa masuk sehingga bisa jadi patokan untuk stabilisasi harga," pungkasnya. Simak Video "Mentan Jamin Stok 11 Komoditas Pangan Dasar selama Ramadhan" [==] (zlf/zlf) Sumber

Jakarta - Usai Gerhana Matahari Cincin pada 21 Juni kemarin, fenomena alam di langit bakal kembali terjadi. Masyarakat di Indonesia termasuk di Bandung Raya bisa melihat Komet Lemmon pada Senin (22/6/2020) petang. Staf Peneliti Observatorium Bosscha Yatni Yulianti mengatakan Komet Lemmon saat ini sedang bergerak mendekati matahari atau closest approach lantaran memiliki lintasan orbit sangat elips. "Betul akan ada komet yang melintasi langit Indonesia. Saat ini komet itu sedang mendekat matahari. Karena panas matahari, nanti komet bisa menghasilkan gas dan debu yang bercahaya. Jadi kalau beruntung bisa terlihat dari bumi," kata Yatni saat dihubungi. Komet Lemmon mulai melintas sejak pukul 09.00 WIB pagi ini dan berakhir pada 21.00 WIB, jadi masih cukup banyak waktu untuk melihatnya. Jika beruntung, fenomena langka ini bisa diamati dengan mata telanjang karena memiliki magnitudo 6 atau ambang batas mata bisa melihat suatu benda bercahaya di langit. "Kebetulan magnitudonya 6 atau ambang batas mata bisa melihat terangnya suatu benda langit. Kalau memang posisinya pas, langitnya gelap tidak ada polusi cahaya, tidak ada awan, maka masih bisa dilihat menggunakan mata," bebernya. Namun jika ingin melihat penampakan komet lebih jelas, Yatni menyarankan agar masyarakat menggunakan alat bantu seperti teleskop kecil atau binokular. "Jadi kita bisa mengamati mulai sore hari saat matahari terbenam. Tapi makin baik menggunakan alat bantu seperti binokular atau teleskop kecil jadi komet bisa terlihat jelas," jelasnya. Posisi Komet Lemmon saat ini berada di Konstelasi Hydra. Saat ini komet bisa dilihat ke arah barat, namun posisinya masih cukup tinggi. Kondisi awan yang agak mendung dibarengi hujan cukup mempengaruhi penampakan Komet Lemmon sendiri. Nama Komet Lemmon sendiri merujuk tempat ditemukan pertama tahun 2019 di pegunungan Lemmon, Amerika. Komet tersebut sebetulnya tidak bercahaya saat jauh dari matahari. "Karena komponen utama komet adalah batuan, debu, dan es kalau lokasinya jauh dari tatasurya jadi redup sekali jadi saat dekat matahari sinarnya langsung memanaskan gas dan molekul-molekul yang ada di komet sehingga menghasilkan gas terionisasi yang bercahaya dan akhirnya bisa dilihat di bumi," jelasnya. Observatorium Bosscha sendiri akan melakukan kegiatan pengamatan oleh astronom. Namun hal tersebut mempertimbangkan kondisi cuaca. "Kita amati komponen komet, karena komet itu bisa dibilang salah satu artefak pembentukan tata Surya. Teorinya apakah air di bumi ini datang dari komet. Jadi pengamatan komet biasanya tentang komponennya atau seberapa besar kandungan air di dalam komet dan bagaimana molekul komet berubah saat mendekat matahari," pungkasnya. Jangan lewatkan ya! Simak Video "China Luncurkan Pesawat Ruang Angkasa Tanpa Awak" [==] (rns/fay) Sumber

Sri Mulyani memprediksi ekonomi Indonesia akan kontraksi 3,1 persen pada kuartal II. == JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, fokus pemerintah sekarang adalah menjaga agar terjadi pemulihan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat. Hal ini mengingat ekonomi hampir dipastikan mengalami kontraksi pada kuartal kedua seiring restriksi aktivitas ekonomi dan sosial untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Sri memprediksi, pada kuartal kedua, akan terjadi kontraksi 3,1 persen. Dengan begitu, sepanjang tahun, pemerintah memprediksi ekonomi tumbuh pada kisaran minus 0,4 persen sampai satu persen. Batas atas proyeksi mengalami penurunan dari prediksi semula, 2,3 persen, seiring kontraksi periode April hingga Juni. Sri juga berharap, kondisi April dan Mei yang mengalami tekanan akan menjadi kondisi terburuk sehingga sudah ada perbaikan pada Juni dan Juli. "Momentumnya jadi bisa terjaga di kuartal ketiga dan keempat. Ini fokus langkah pemerintah dalam menggunakan instrumen kebijakan saat ini," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (22/6). Tidak hanya pemerintah, Sri memastikan akan melibatkan bank sentral untuk mengawal momentum pemulihan pada kuartal ketiga dan keempat. Keterlibatan Bank Indonesia (BI) dari sisi moneter diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan. Dampaknya, timbul kepercayaan diri untuk mencapai pertumbuhan 4,5 persen hingga 5,5 persen pada tahun depan. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menilai, indikator-indikator ekonomi yang sudah terjadi hingga Mei menunjukkan kontraksi pada kuartal kedua adalah hal pasti. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama yang hanya 2,97 persen, di bawah perkiraan pemerintah. Suhariyanto mengatakan, pertanyaannya saat ini adalah seberapa dalam kontraksi tersebut. Merujuk pada Trading Economics, kontraksi dapat menyentuh hingga minus 4,8 persen. "Bahkan ada yang prediksi minus tujuh persen," tuturnya. Indikator lain yang disebutkan Suhariyanto adalah penurunan penjualan mobil. Pada April hingga Mei 2020 saja, penjualannya sudah turun 93,21 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Penurunan ini dalam dibandingkan kuartal pertama yang mengalami kontraksi 6,88 persen dibandingkan kuartal pertama 2019. Begitupun dengan penjualan motor yang dinilai Suhariyanto lebih merepresentasikan pengeluaran golongan menengah ke bawah. Pada April, penjualannya turun hingga 79,31 persen dibandingkan April 2019. "Jadi, memang dalam sekali," katanya. Demikian juga dengan impor bahan baku. Pada April-Mei 2020, terjadi penurunan 30,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019. PMI Manufaktur pun masih berada pada level 27,5 pada April dan 28,6 pada Mei, jauh dari batasan ekspansi yang ditetapkan berada pada tingkat 50,0. Suhariyanto mengatakan, gambaran buram juga terlihat dari sisi pengeluaran dengan seluruh komponen mengalami penurunan cukup dalam pada kuartal pertama. Khusus konsumsi rumah tangga, terjadi penurunan signifikan, dari 5,02 persen pada kuartal pertama 2019 (yoy) menjadi 2,84 persen pada kuartal pertama 2020 (yoy). Suhariyanto menjelaskan, penyebabnya adalah terjadi penurunan permintaan yang dalam untuk konsumsi non makanan. Pertumbuhan konsumsinya drop dari 4,7 persen ke 1,38 persen pada kuartal pertama tahun ini. "Karena penurunan konsumsi pakaian, alas kaki, transportasi, komunikasi, penjualan motor dan mobil dan sebagainya," ujarnya. Nilai transaksi elektronik seperti kartu kredit dan debit juga mengalami kontraksi lebih dalam. Dari semula kontraksi 1,07 persen pada kuartal pertama menjadi kontraksi 18,96 persen pada periode April hingga Mei. Situasi yang tidak kalah buruk terlihat dari jumlah penumpang angkutan udara. Pada kuartal pertama, indikator ini kontraksi 13,62 persen yang kini sudah mencapai negatif 87,91 persen. "Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, kita bisa perkirakan akan cukup dalam kontraksi pada kuartal kedua," tutur Suhariyanto. Sumber

Karena sejak awal tahun 2020 sudah cukup banyak masalah, Thor pun kesal. Huft yang sabar, semoga di akhir tahun ada kado indah untuk semua orang. Foto: via 9Gag Cocoklogi yang lumayan epic. Foto: via 9Gag Wait, what?! Foto: via 9Gag Apapun yang terjadi tahun ini, tetap harus tenang untuk mencari solusinya. Foto: via 9Gag Kalau ada time traveler berarti kehidupan bakal terus berjalan, 2020 bisa kita lewati! Foto: via 9Gag Rasanya sulit untuk optimis di tahun berat ini, jangan mau bersimpuh ke pesimis! Foto: Sarah Andersen via 9Gag Kalau bisa dirangkum, sejarah yang terukir tahun ini banyak banget. Btw bakal ada berapa volume? Foto: via 9Gag Ekspektasi punya kulit hasil tanning yang kece eh kelupaan copot masker. Sabar ya, berjemur lagi musim panas tahun depan! Foto: via 9Gag Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Foto: via 9Gag Hidup pasti penuh dengan lika-liku, kita yang berjuang adalah sang pemenang sejati. Semangat untuk kalian semua, detikers! Foto: via 9Gag Sumber

Proyeksi tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya. == JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar tujuh hingga sembilan persen pada 2021. Adapun proyeksi ini secara tahunan persentasenya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, proyeksi tersebut setara dengan penyaluran sebesar Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun. “Kami bersama perbankan serta para pengusaha akan melihat sektor-sektor yang membutuhkan penyaluran kredit,” ujarnya saat paparan kinerja bersama Komisi XI DPR, Senin (22/6). Menurutnya, saat ini perbankan sudah melihat secara individu nasabah yang bergerak sektor UMMK dan non-UMKM. “Kami masih bicarakan dengan perbankan angka total (penyaluran kredit) berapa dan apakah sesuai dengan harapan kami dalam mendorong perekonomian,” ucapnya. Dari laporan stabilitas sistem keuangan OJK Mei 2020, kinerja intermediasi perbankan pada April 2020 tumbuh sejalan dengan perlambatan ekonomi. Kredit perbankan tumbuh sebesar 5,73 persen secara year on year (yoy). Pada bulan sebelumnya, Maret 2020, OJK mencatat pertumbuhan sebesar 7,95 persen yoy, ditopang oleh kenaikan kredit valas sebesar 16,84 persen secara yoy. “Sebelum aktivitas perekonomian kembali normal, pertumbuhan kinerja intermediasi perbankan akan sulit terjadi. Saat ini sektor usaha masih belum berproduksi secara normal dan menunggu aba-aba,” jelasnya. Sumber

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap anggarannya tidak dipotong lagi dari yang sudah ditetapkan dalam pagu indikatif 2021. Terutama untuk proyek-proyek yang membuka banyak lapangan kerja. "Mengenai pagu indikatif, saya sudah beri tahu Bu Ani (Sri Mulyani) juga jangan dipotong-potonginlah kalau proyek-proyek yang punya lapangan kerja. Karena ekonomi kita ini kan 75% dari domestic consumption. Jadi kalau tidak cepat turun ke bawah, saya kira akan repot," ujar Luhut dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2021, Senin (22/6/2020). Luhut memaparkan, pagu alokasi anggaran awal 2020 adalah sebesar Rp 271,54 miliar dan mendapat pemotongan menjadi Rp 259,59 miliar. Untuk pagu indikatif 2021, menjadi Rp 264,59 miliar, turun sebanyak Rp 6,946 miliar atau 2,56% dari pagu alokasi anggaran awal 2020. Penurunan anggaran itu terdapat pada program utama Kemenko Marves untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 6 Kedeputiannya. Selain itu, Luhut juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 68,4 juta untuk pagu indikatif 2021. Sebab, tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Internasional Archipelagic Island States (AIS) Forum 2021. "AIS akan dilakukan di Bali. Event international ini penting menunjukkan Indonesia ada untuk mereka. Kita ajak mereka ke mari, kita train, kita sekolahkan mereka. Anggarannya kita minta, menteri datang hotel kita ongkosin. Jadi pulang pergi kami urus," paparnya. Rincinya tambahan untuk pagu indikatif 2021 itu terbagi untuk penyelenggaraan AIS Forum sebesar Rp 62,4 juta dan untuk koordinasi peningkatan transparansi penerimaan negara dari migas dan pertambangan sebesar Rp 7 juta. Simak Video "Luhut: Laju Penyebaran Covid-19 Menurun 7 Hari Terakhir" [==] (ara/ara) Sumber

Harga gula lokal jatuh akibat impor saat musim giling tebu == JAKARTA -- Para petani gula yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyurati Presiden Joko Widodo lantaran produksi gula lokal yang tak laku dan murah akibat importasi gula yang dibuka pemerintah. Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen dalam surat tertanggal 22 Juni 2020 menyampaikan, musim giling atau panen tebu 2020 sudah berjalan di semua pabrik gula. Namun, harapan petani tebu untuk memperoleh pendapatan yang layak seiring tingginya harga gula sebelum musim giling kandas. "Harga gula di tingkat petani pada awal musim giling bulan Juni mengalami penurunan tajam, hanya laku Rp 10.800 per kg. Padahal, akhir bulan puasa masih laku Rp 12.500 hingga Rp 13 ribu per kg," kata Soemitro dalam suratnya, dikutip Republika.co.id, Senin (22/6). Ia mengatakan, bahkan saat ini harga gula petani sudah turun lagi menjadi Rp 10.300 per kg, jauh di bawah biaya produksi rata-rata 2020 sebesar Rp 12.772 per kg. Menurutnya, situasi itu diakibatkan masuknya gula impor bersamaan dengan musim giling tebu. Stok gula impor yang terus berdatangan ditambah produksi lokal membuat pasokan berlimpah. Pedagang dinilai enggan membeli gula petani karena masih memilki stok impor. "Kami menilai penurunan harga gula musim giling tahun ini jauh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Importir menikmati kenaikan harga gula sangat tinggi, petani gigit jari. Ini sungguh tidak adil," katanya. Dengan kondisi itu, diprediksi harga gula akan terus turun hingga ke batas acuan pemerintah yang berlaku yakni Rp 9.100 per kg. Sebab, masa musim giling masih berlangsung empat hingga lima bulan ke depan. Acuan batas harga itu pun dinilai petani sudah tidak relevan dengan situasi riil. Sementara, untuk harga di hilir yang berlaku saat ini sebesar Rp 12.500 per kg. "Patokan harga itu tetap berlaku dan tidak berubah selama empat tahun terakhir. Tahun 2020 ini menginjak tahun kelima. Ini tidak sesuai dengan kondisi biaya riil yang konsisten naik setiap tahun, termasuk juga inflasi yang naik tiap tahun," katanya. Oleh karena itu, APTRI meminta Presiden Joko Widodo untuk bisa menyelamatkan harga gula petani yang cenderung tidak laku. Menurutnya, langkah itu bisa dilakukan dengan menaikkan besaran harga acuan pembelian gula petani sesuai dengan yang pernah disampaikan petani sejak tahun lalu. "Kami mengusulkan gula di tingkat petani Rp 14.000 per kg, kami mohon maaf mengirim surat ke Bapak Presiden karena surat kami kepada Bapak Menteri Perdagangan sampai saat ini belum ada tanggapan," katanya. Selain menyurati Presiden Joko Widodo, APTRI juga menyurati Komisi VI DPR RI. APTRI meminta agar dewan dapat menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, perusahaan yang memperoleh izin imopr gula, serta pedagang gula guna mencari solusi penyelamatan gula petani. Sumber

Jakarta - Kasus pembacokan di Duri Kosambi berujung dengan penangkapan kelompok John Kei oleh polisi. Kejadian ini jadi buah mulut di media sosial Twitter. Apalagi, pembacokan pada Minggu (21/6) pukul 11.30 itu cukup menghebohkan karena di jalan raya. Tak lama berselang, ada kejadian penembakan di perumahan Green Lake City. Polisi lalu membekuk John Kei dan kelompoknya pada Minggu malam. Hal itu lalu diikuti dengan konferensi pers polisi kepada publik menjelaskan kasus persaingan kelompok John Kei dan Nus Kei. Drama bagai film-film polisi ini jadi perbincangan netizen. Nama John Kei menjadi trending topic di Twitter, Senin (22/6/2020). Ada 6.696 tweet soal John Kei. Ada pengguna Twitter yang belum kenal dan penasaran, ada yang yang menyangka John Kei masih dipenjara karena kasus sebelumnya, banyak juga yang mengingat-ingat soal kasus-kasus lain yang melibatkan John Kei. [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Simak Video "Video Penggerebekan Markas Kelompok John Kei di Bekasi" [==] (fay/fay) Sumber

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md mengajukan tambahan anggaran tahun 2021 sekitar Rp 69,6 miliar. Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2021. Dalam paparannya, Mahfud menjelaskan bahwa pagu indikatif yang diterima Kemenko Polhukam tahun 2021 hanya sebesar Rp 267,7 miliar. Pagu tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.80/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020. Padahal, usulan awalnya adalah sebesar Rp 337,3 miliar. "Bahwa pagu indikatif Kemenko Polhukam pada tahun 2021 sebesar Rp 267 miliar. Untuk pengusulannya di 2021 Rp 337,3 miliar, tetapi pagu indikatif Rp 267 miliar," ujar Mahfud, Senin (22/6/20). Dari selisih tersebut, Kemenko Polhukam ingin ada tambahan sebesar Rp 69,6 miliar. Tambahan itu dibutuhkan salah satunya untuk pengembangan teknologi pemilu pungut-hitung suara dalam varian rekapitulasi elektronik atau e-recap atau e-voting. "Nah kami ingin mengajukan tambahan. Tambahan dari pagu itu terbagi dalam 13 kebutuhan. Mulai pengembangan teknologi pemilu, revitalisasi penggunaan sarana prasarana berbasis elektronik dan sebagainya," paparnya. Adapun 13 kebutuhan yang dimaksud Mahfud terdiri dari pengembangan teknologi e-voting sebesar Rp 4,876 miliar, optimalisasi penggunaan sarana prasarana berbasis elektronik dalam proses penanganan perkara dalam sistem peradilan sebesar Rp 5,187 miliar, koordinasi peningkatan penanganan krisis nasional sebesar Rp 4,654 miliar, dan koordinasi percepatan PLBN sebesar Rp 2,4 miliar. Kemudian ada pemantapan ideologi pancasila sebesar Rp 2,312 miliar, optimalisasi pembinaan kesadaran bela negara di wilayah otonomi khusus sebesar Rp 2,312 miliar, koordinasi penguatan pelayanan publik Rp 5,271 miliar, hingga optimalisasi peran tim Satgas Saber Pungli sebesar Rp 9,937 miliar. Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana Kemenko Polhukam, Kompolnas, dan Komjak sebesar Rp 24,667 miliar, pembangunan data center sebesar Rp 5,133 miliar, peningkatan pengawasan kinerja dan akuntabilitas Kemenko Polhukam sebesar Rp 1,265 miliar, pembangunan pelayanan publik terpadu dan keterbukaan informasi Kemenko Polhukam sebesar Rp 1,113 miliar, dan peningkatan reformasi birokrasi sebesar Rp 514 juta. "Sehingga kalau Banggar ini memahami untuk kemudian menyetujui tentu nanti kami akan berterima kasih dan akan mem-follow up di internal pemerintah. Kami berjanji untuk menjaga sebaik baiknya anggaran yang diberikan kepada kami, artinya kami akan mengelola dengan baik," tandasnya. Simak Video "Mahfud Md: Ada Covid-19, Salat Id Bersifat Masif di Lapangan Dilarang" [==] (ara/ara) Sumber

Jerman merupakan negara yang menggelontorkan stimulus paling tinggi di dunia. == JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan upaya pemerintah untuk menangani dampak dan wabah Covid-19 melalui program stimulus ekonomi yang mencapai Rp 695,2 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 4,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Indonesia kalau diukur dari paket revisi Perpres 54/2020 yang kami sampaikan dengan defisit di 6,4 persen, maka kita memberikan stimulus 4,2 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (22/6). Total anggaran penanganan Covid-19 Rp 695,2 triliun terdiri atas kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp 106,11 triliun. Sri Mulyani menyatakan, stimulus dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan agar perekonomian yang sudah melemah tidak jatuh lebih dalam, sehingga dilakukan melalui kebijakan baik dari sisi moneter maupun fiskal. Ia menuturkan, tak hanya Indonesia yang menggelontorkan stimulus untuk memulihkan ekonomi, melainkan juga negara-negara G-20 lainnya seperti Jerman, Jepang, Italia, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Perancis, Kanada, hingga Rusia. “Dengan kontraksi yang sangat dalam maka semua negara melakukan program stimulus untuk menolong ekonominya,” ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebutkan Jerman merupakan negara yang menggelontorkan stimulus paling tinggi yaitu mencapai 19,3 persen dari PDB, disusul Jepang dan Italia masing-masing 14,3 persen, Inggris (13,7 persen), AS (13,6 persen), Australia (9,9 persen), dan Perancis (9,5 persen). Kemudian Kanada 8,6 persen dari PDB, Korea (7,9 persen), Afrika Selatan dan Turki (6 persen), China (5,6 persen), India (5,2 persen), Arab Saudi (4,9 persen), Brasil (4,6 persen), Argentina (3,8 persen), Meksiko (3,3 persen), dan Rusia (1,8 persen). Sementara itu Sri Mulyani menyatakan pemerintah masih akan terus mewaspadai perkembangan wabah Covid-19, mengingat jumlah kasusnya meningkat setiap hari terutama di kota-kota yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. “Kita harus meningkatkan kewaspadaan karena jumlah kasus Covid-19 meningkat seiring dengan langkah pemerintah untuk melakukan pengujian dengan rapid test yang semakin meluas,” ujarnya. Ia menuturkan, terdapat enam daerah yang memiliki kasus Covid-19 tinggi yaitu DKI Jakarta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 18 persen, Jawa Timur 14,9 persen, Jawa Barat 13,4 persen, Jawa Tengah 8,6 persen, Sulawesi Selatan 3,2 persen, dan Kalimantan Selatan 1,1 persen. “Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada masyarakat, namun juga pada ekonomi karena daerah-daerah yang kasusnya tinggi merupakan kontributor ekonomi terbesar di Indonesia,” ujarnya. sumber : Antara Sumber

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan pandemi virus Corona berpotensi menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Bahkan, potensi itu bisa mengembalikannya ke level dobel digit. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, angka kemiskinan Indonesia akibat pandemi COVID-19 berpotensi menjadi 10,63% atau kembali ke level dobel digit. "Tanpa intervensi, tingkat kemiskinan bisa mencapai 10,63%, naik 4 juta orang dari 24 juta menjadi 28 juta," kata Suharso di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan berada di level 9,22% per September 2019. Angka itu menurun sebesar 0,19% dari posisi Maret 2019 dan 0,44% dari kondisi September 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, pada September 2019 masih terdapat 24,79 juta orang miskin di Indonesia. Menurut Suharso, pandemi Corona berpotensi menambah angka kemiskinan di Indenesia sebanyaj 4 juta orang. Dengan begitu, totalnya akan menjadi 28,7 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berharap dapat menahan peningkatan jumlah orang miskin di Indonesia, salah satunya melalui program perlindungan sosial alias bansos. Suharso berharap, melalui program tersebut bisa menekan jumlah orang miskin baru menjadi sekitar 1,2 juta hingga 2,7 juta orang, sehingga angka kemiskinan masih berada di level single digit. "Dan mudah-mudahan secara rasio masih bisa satu digit," kata dia. Perlu diketahui, anggaran program PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Jika dirinci, anggaran tersebut terdiri untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun, insentif bagi UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun. Simak Video "Data Penerima Bansos Tidak Sinkron Bikin Tambah Beban APBN" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Kiamat adalah rahasia Tuhan dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Meski secara saintifik dapat dibuktikan Bumi akan hancur suatu saat nanti, tidak mungkin memprediksi kapan hal tersebut terjadi. Dirangkum detikINET, Senin (22/6/2020) berikut ini deretan ramalan kiamat yang pernah viral dan bikin geger: 1. 'Kiamat di 1999' Michel de Nostradame alias Nostradamus, peramal asal Prancis sempat bikin heboh karena meramalkan kehancuran karena 'Raja Teror dari Langit'. Ia mengatakan kiamat akan terjadi pada bulan ke-7 di tahun 1999. Melansir Washington Post, ternyata apa yang ia bicarakan adalah hasil menerka-nerka tulisan terdahulu. Dari data yang ia dapatkan, ia menyimpulkan hal tersebut. 2. 'Hari Penghakiman' tahun 2011 Harold Egbert Camping merupakan seorang tokoh keagamaan sekaligus penyiar radio terkemuka di California. Ia juga punya pengikut yang terbilang besar di dunia. Saat itu ia mengatakan 21 Mei 2011 akan datang Hari Penghakiman. Setelah berlalu, Camping mengatakan bahwa Hari Penghakiman sudah datang namun hanya bisa dirasakan secara spiritual. Camping pun meninggal dunia pada 15 Desember 2013. 3. '2012' Ini dia yang kayaknya paling heboh ya, detikers. Kekacauan soal ramalan kiamat di tahun 2012 sempat bikin takut banyak orang hingga menginspirasi Roland Emmerich menyutradarai film '2012' yang bertemakan kehancuran dunia. Kebetulan pada 21 Desember 2012 bertepatan dengan akhir B'aktun 13 kalender hitung panjang Suku Maya sehingga membuat orang menyimpulkan sendiri inilah ramalan Suku Maya tentang kiamat. Padahal tidak pernah dikatakan secara gamblang jika perhitungan B'aktun 13 berakhir maka dunia akan hancur. 4. 'Nibiru Tabrak Bumi' Bukan cuma kesimpangsiuran ada tidaknya planet ini, isu kiamat akibat tabrakan Planet Nibiru dengan Bumi juga dipercaya oleh penganut Teori Planet X. Teori ini mengatakan Planet Nibiru akan menghantam Bumi pada 2017 atau 2018 dan beruntung... kita berhasil melewati 'kiamat' lagi. Simak Video "Warga Ponorogo Tampik 'Hijrah' ke Malang Gara-gara Kiamat" [==] (ask/fay) Sumber

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo membeberkan kekurangan PNS tenaga pendidik hingga kesehatan. Termasuk juga tenaga penyuluh pertanian, pengairan, maupun kehutanan. Totalnya, menurut Tjahjo, mencapai ratusan ribu orang. "Kita masih kurang 700.000 tenaga pendidik, masih kurang 270.000 tenaga kesehatan dari dokter, bidan, perawat. dan masih kurang 100.000 lebih tenaga penyuluh, penyuluh pertanian, penyuluh pengairan, penyuluh Kehutanan dan sebagainya," ujar Tjahjo dalam Webinar di saluran YouTube Kementerian PANRB, Senin (22/6/2020). Oleh sebab itu, pemerintah bertahap mengurangi perekrutan CPNS yang bergerak di bidang administrasi. Tjahjo menjelaskan dari total 4,3 juta PNS, sekitar 70% tersebar di daerah, dan cukup banyak yang bergerak dalam bidang administrasi. "Penerimaan CPNS tahun kemarin sudah kita arahkan tidak menerima pegawai administrasi. Kembali harus kita catat bahwa 4,3 juta ASN kita, yang 70% berada di daerah itu, 1,6 juta lebih itu adalah pegawai dalam standar administrasi," tutur Tjahjo. Dia menambahkan, sebelumnya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memberikan arahan untuk peningkatan kinerja PNS. Selain itu, Tjahjo juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas terkait pengadaan PNS sesuai dengan peningkatan kinerja. "saya sudah bertemu dengan Bapak Mendiknas misalnya hampir 3 jam lebih kami mendengarkan hampir 2 jam arahan ibu Menteri Keuangan, dan Bappenas juga. arahan bapak presiden, arahan bapak wakil presiden bagaimana untuk bisa membuat sistem ini baik," kata Tjahjo. Simak Video "Guru di Mamasa Tembus Medan Berat untuk Mengajar" [==] (toy/hns) Sumber

Jakarta - ASN atau PNS pemerintah pusat bakal hijrah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024. Namun Indonesia yang saat ini dilanda pandemi COVID-19, akankah membuat rencana tersebut tertunda? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya optimis bahwa PNS pemerintah pusat akan pindah ke IKN pada 2024. "Saya cukup optimis tahun 2024 akan juga sudah bisa terlaksana dengan berbagai tantangan dan permasalahan dari beberapa langkah-langkah menghadapi pandemi COVID ini," kata Tjahjo dalam Webinar di saluran YouTube Kementerian PANRB, Senin (22/6/2020). Dia menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan peta jalan alias roadmap dalam rangka memindahkan ASN pemerintah pusat ke ibu kota baru. "Kami juga sudah mempersiapkan sebuah roadmap untuk rencana perpindahan ASN di tingkat kementerian/lembaga di rencana ibu kota baru nanti," sebutnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari lalu, sebelum virus Corona merebak, memastikan bahwa seluruh abdi negara khususnya yang bekerja di pemerintah pusat akan hijrah ke ibu kota negara baru di tahun 2024. Jokowi bilang, seluruh PNS pusat akan pindah ke Kaltim karena empat tahun ke depan pembangunan kluster pemerintah sudah selesai. "Pindah semuanya langsung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020). Simak Video " ASN di Ibu Kota Baru Harus Mempunyai Kompetensi Digital" [==] (toy/fdl) Sumber

Jakarta - DKI Jakarta hari ini sedang berulang tahun yang ke 493. Di usianya yang hampir 500 tahun, Jakarta masih memiliki tugas berat yang harus diselesaikan. Misalnya masalah kemiskinan sampai kesenjangan. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DKI Jakarta tahun anggaran 2019 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tercatat 362,3 ribu orang atau sekitar 3,42%. Kepala ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto mengungkapkan kemiskinan dan kesenjangan di negara berkembang ini pasti masih ada seiring dengan pertumbuhan ekonomi. "Tipikal negara berkembang, di Ibu Kota Negaranya pasti ada kelompok miskin atau marjinal yang dia berada di piramida paling bawah. Indonesia sama seperti Brasil, India, Argentina soal kelompok marjinal ini," kata Ryan saat dihubungi detikcom, Senin (22/6/2020). Dia mengungkapkan, dibutuhkan fiskal dari negara untuk mencapai ke jalur terbawah tersebut. Menurut Ryan di kota seperti Jakarta ketimpangan ini harus semakin kecil. Hal ini agar jarak antara si kaya dan si miskin tidak semakin jauh dan melebar. "Indeks gini rasio itu harus makin kecil agar si kaya dan si miskin gap nya semakin dekat. Jangan semakin lebar, alat kontrolnya itu saja," jelas dia. Kemudian, Jakarta juga harus menghitung indeks pembangunan manusia dan bisa mencatatkan kesejahteraan. Simak Video "2,4 Juta Petani Dijanjikan BLT Sebesar Rp 600 Ribu" [==] Sumber

Jakarta - Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para Direktur Utama (Dirut) BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), dana talangan, atau utang yang dicairkan pemerintah ke BUMN untuk tahun anggaran 2020. Hadir dalam rapat ini Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Didiek Hartantyo, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra dan jajaran perseroan lainnya yang mendapat dana dari pemerintah. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima. Rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Aria ingin masing-masing BUMN menjelaskan secara umum terkait PMN, dana talangan, dan pencairan utang pemerintah yang diterimanya. Dikarenakan uang yang dianggarkan pemerintah untuk BUMN tidak kecil, yaitu senilai Rp 143,63 triliun. "Ini bukan jumlah yang kecil jadi kita harus tahu secara detil. Pencairan utang pemerintah Rp 108,48 triliun, PMN Rp 15,5 triliun, dana talangan Rp 19,65 triliun," ucapnya. Uang tersebut akan diberikan melalui skenario PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp 6 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 1,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar. Selanjutnya, rincian dana talangan yakni untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp 8,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI (Persero) Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun. Terakhir, untuk pencairan utang pemerintah ke BUMN kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 48,46 triliun, ke PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 40 triliun, ke BUMN Karya sebesar Rp 12,16 triliun, ke PT KAI (Persero) Rp 30 miliar, ke PT Pupuk Indonesia Rp 6 triliun, ke PT Kimia Farma Rp 1 triliun, dan ke Perum Bulog Rp 56 miliar. Simak Video "Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tagihan Listrik Membengkak" [==] (eds/eds) Sumber

Wakatobi - Sebagai destinasi wisata, Wakatobi perlu ditunjang jaringan telekomunikasi yang ciamik. Telkomsel akhirnya memboyong 4G ke Desa Usuku, Kecamatan Tomia Timur. Telkomsel menghadirkan new combat 4G di Desa Usuku, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sultra, Senin (22/6/2020). Manager Network Service Telkomsel Kendari, Teksan Ismail mengatakan kehadiran Telkomsel di salah satu desa di Wakatobi sebagai wujud nyata dari komitmen mereka. "Hadirnya Telkomsel di Desa Usuku merupakan komitmen Telkomsel dalam membuka isolasi telekomunikasi di berbagai pelosok daerah," kata dia, Senin (22/6/2020) Combat setinggi 15 meter ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. "Selain untuk berkomunikasi juga nantinya dimanfaatkan untuk menunjang potensi desa," kata Teksan. Selain pergelaran jaringan, Telkomsel juga telah melakukan layanan purna jual berupa penjualan perdana, voucher isi ulang untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Hadirnya Telkomsel di daerah pelosok diharapkan mampu memberi dampak perkembangan ekonomi dan pariwisata. "Selain itu, masyarakat juga dapat membuka usaha baru seperti outlet layanan produk Telkomsel, lapangan kerja, usaha online hingga promosi wisata di daerah sehingga menjadi daya investasi dan mendatangkan wisatawan," katanya. Sementara itu, Camat Tomia Timur, La Ode Usra mengatakan kehadiran Telkomsel di Desa Usuku sangat membantu masyarakat setempat khususnya di masa pandemi. "Karena saat ini semua serba online termasuk kebutuhan pelajar/mahasiswa dalam proses belajar secara online. Daerah ini merupakan bagian dari pulau ke-2 di Wakatobi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, jadi pembangunannya sangat tepat. Semoga Telkomsel selanjutnya dapat menjangkau desa-desa lain di Wakatobi," harapnya. Simak Video "2 Nelayan di Kapal KM Dua Putri yang Tenggelam Berhasil Ditemukan" [==] (fay/fay) Sumber

Jakarta - Pandemi virus Corona atau wabah COVID-19 telah membuat ekonomi berantakan. Tapi ternyata dampaknya paling parah dirasakan hanya masyarakat berpenghasilan rendah ketimbang masyarakat kelas atas. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, wabah COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar dan menurunkan pendapatan masyarakat. "Survei BPS, pendapatan turun hampir di semua lapisan masyarakat, dari bawah sampai atas," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI yang membahas Asumsi dasar Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN tahun anggaran 2021 di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020). Meski berdampak terhadap pendapatan seluruh lapisan masyarakat, namun dampak terdalam dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Survei BPS menunjukkan 7 dari 10 orang masyarakat berpenghasilan rendah pendapatannya menurun. Sementara untuk masyarakat kelas atas dampaknya hanya kecil. Pendapatan masyarakat kelas atas yang mengalami penurunan hanya 3 dari 10 orang. "Artinya dampak COVID-19 ke pendapatan lebih dalam ke masyarakat berpendapatan rendah," tutupnya. Simak Video "Terkait PSBB, BPS: 72% Responden Jalankan Imbauan di Rumah Saja" [==] (das/dna) Sumber