bot

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menjelaskan pentingnya transformasi atau reformasi birokrasi mengikuti perkembangan zaman. Tjahjo kemudian mengingatkan tentang resesi di tahun 2007 lalu yang akhirnya memaksa redormasi birokrasi swasta dengan begitu cepat. Saat ini, Indonesia kembali diuji dengan krisis lainnya yakni melalui pandemi COVID-19, sehingga banyak pekerjaan fisik yang harus bisa dikerjakan secara digital. Untuk itu, sudah saatnya birokrasi pemerintah mulai melakukan perubahan serupa. "Mungkin bapak ibu ingat, masa resesi kita di tahun 2007 itu kan birokrasi di swasta kan juga berubah dengan cepat," kata Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Salah satu aspek yang bakal membantu transformasi dan peningkatan kinerja ASN, sebut Tjahjo, yakni pemanfaatan teknologi. Terkait hal tersebut, dia mencontohkan pemanfaatan teknologi oleh sebuah perusahaan transportasi. Pemanfaatan teknologi dalam perusahaan teknologi otomatis meningkatkan kinerja karyawan perusahaan tersebut dalam hal ini sopir. Para sopir, terbantu kerjanya lewat pemanfaatan teknologi. Teknologi juga membuat para sopir lebih jujur dan segala tindakan yang merugikan konsumen dapat berkurang dengan sendirinya. "Kami kemarin mengundang CEO Taksi Blue Bird, supir itu kan tidak ahli lho, paling-paling (tamatan) SMP atau SMA lah, tapi dengan teknologi yang diterapkan oleh Blue Bird beres kok, barang hilang, barang ketinggalan di Blue Bird dalam tempo satu jam bisa kembali. Tidak bisa bohong mereka," paparnya. Hal ini seharusnya bisa diterapkan di level PNS dengan harapan pelayanan PNS kepada publik juga bisa terus ditingkatkan. "Jadi di tingkat supir aja bisa, masa ASN nggak bisa," sindirnya. Simak Video "Honorer Mau Dihapus, Instansi Bisa Rekrut Tenaga Outsourcing" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Apple resmi meluncurkan iOS 14 dalam Worldwide Developer Conference (WWDC) 2020. Para Apple Fanboy, bahkan pengguna setia Android ramai mengomentarinya. Dalam perhelatan online WWDC 2020, Apple langsung mengenalkan iOS 14. Ada sejumlah fitur baru yang langsung dibeberkan. iOS 14 memboyong App Library, Widget, Picture in Picture, Siri, Translate, Messages, Maps, CarPlay dan App Clips. Tak ayal fitur-fitur baru ini pun disambut gegap gempita di jagat maya. Dilihat detikINET, Selasa (23/6/2020) iOS 14 menjadi trending topic Twitter dunia. Ada sampai 376 ribu tweet yang membahasnya. Dari netizen Indonesia sampai dunia, semua membicarakannya. Banyak yang senang dengan fitur-fitur baru ini, terutama Picture in Picture. Mereka bisa menikmati aplikasi tanpa terganggu telepon masuk. Tapi ada juga yang sedih. Perangkat iPhone mereka terlalu jadul dan tidak mendukung untuk iOS 14. Sisanya adalah para pengguna Android. Mereka meledek kalau fitur-fitur iOS 14 sudah ada duluan di Android. Tapi tidak sedikit juga pengguna Android yang iri. Kebanyakan mereka saling berbagi meme lucu dan komentar-komentar kocak. Yuk kita lihat kicauan mereka di Twitter: [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Simak Video "Yang Terbaru dari iOS 14" [==] (fay/fyk) Sumber

Pinjaman ini digunakan untuk memperkuat bantuan ekonomi untuk UMKM di Indonesia == JAKARTA – Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) telah menyetujui total pinjaman 1 miliar dolar AS untuk dua proyek di Indonesia terkait penanganan pandemi Covid-19. Khususnya untuk memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan respons kesehatan, dan membendung tren perlambatan ekonomi akibat krisis kesehatan. Wakil Presiden Operasi Investasi AIIB DJ Pandian menjelaskan, pandemi Covid-19 telah memaksa banyak negara berkembang membuat keputusan yang sulit guna memenuhi kebutuhan mendesak warganya. "Dukungan AIIB untuk Indonesia akan berkontribusi pada upaya pemerintah untuk menavigasi tantangan ini selama masa yang sangat tidak menentu," katanya, seperti dilansir di laman resmi AIIB, Selasa (23/6). Lebih detail, pinjaman pertama AIIB berjumlah 750 juta dolar AS yang dibiayai bersama oleh Bank Pengembangan Asia (ADB). Pinjaman ini digunakan untuk memperkuat bantuan ekonomi untuk bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah, serta dukungan kepada rumah tangga miskin dan rentan. Terakhir, guna memperkuat sistem kesehatan Indonesia. Selain itu, AIIB dalam kemitraan dengan Bank Dunia, juga telah menyetujui tambahan pinjaman senilai 250 juta dolar AS. Pinjaman ini ditujukan lebih pada memperkuat respons kesehatan langsung pemerintah yang mencakup kesiapan untuk pengujian, pengawasan, pencegahan dan pengobatan Covid019 serta kesiapan rumah sakit. Dalam kesempatan yang sama, Pandian menilai, Indonesia telah menunjukkan manajemen ekonomi makro yang baik sebelum adanya pandemi. Indonesia juga dianggap memiliki komitmen kuat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). "Kami akan terus responsif terhadap kebutuhan negara untuk menghadapi krisis," ujarnya. Pandemi diperkirakan semakin membebani sistem kesehatan Indonesia. Terutama untuk mengejar ketertinggalan dengan negara regional lainnya dalam hal indikator kesehatan utama. Di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 memperkirakan adanya penurunan tajam dari lima persen pada masa pra-Covid-19 menjadi 2,3 persen, menurut pemerintah. Pemerintah juga memperkirakan, kehilangan pekerjaan akibat pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi bisa berada pada kisaran satu juta hingga tujuh juta. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penghargaannya terhadap AIIB untuk respons cepat dan fleksibilitasnya terhadap kebutuhan mendesak negara-negara anggota selama krisis kesehatan serta ekonomi. Suahasil juga berterima kasih kepada AIIB atas pinjaman yang dinilainya sangat penting untuk mendukung sektor kesehatan dan bantuan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat. "Serta memperluas program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari Covid-19," katanya. Sumber

Dia adalah Thomas Romain seorang seniman anime terkenal asal Prancis namun tinggal di Tokyo, Jepang. Foto: Instagram/thomasintokyo Ia terkenal lewat serial populer seperti Space Dandy, Basquash dan Aria. Foto: Instagram/thomasintokyo Namun yang bikin namanya melejit adalah mengubah gambar biasa menjadi luar biasa. Foto: Instagram/thomasintokyo Lewat akun Instagramnya @thomasintokyo, ia membagikan hasil karya dirinya dan juga anaknya. Foto: Instagram/thomasintokyo Konsep gambarnya sederhana, Romain akan menggamar ulang apapun yang dibuat oleh anaknya. Foto: Instagram/thomasintokyo Romain pun menamai karya mereka dengan 'Father and sons Design Workshop' Foto: Instagram/thomasintokyo Saat menggambar, si anak diberikan kebebasan berimajinasi apa yang ingin digambarnya. Foto: Instagram/thomasintokyo "Mereka bebas untuk menggambar apapun yang mereka mau dan saya bebas memutuskan gambar mana yang akan saya kerjakan" ujarnya seperti dilansir detiINET dari Boredpanda. Foto: Instagram/thomasintokyo Namun Romain melarang anaknya menggambar dalam warna hitam. Foto: Instagram/thomasintokyo "Saya tidak menerima gambar hitam dan putih karena saya yakin mereka perlu memikirkan palet warna sendiri" ujarnya. Foto: Instagram/thomasintokyo Dari gambar anaknya, ia pun mengambil tema gambar anime. Foto: Instagram/thomasintokyo Untuk melihat gambar-gambar keren lainnya kamu bisa kunjungin akun Instagramnya yang suadah memiliki lebih dari 400 ribu followers. Foto: Instagram/thomasintokyo Tentunya banyak yang memuji dan terkesan dengan karya tangan Thomas. Foto: Instagram/thomasintokyo Adapun bagi yang menginginkan tutorialnya, Ia memiliki akun YouTube bagi yang ingin belajar gambar anime. Foto: Instagram/thomasintokyo Dalam akun YouTube bernama Thomas Romain, ia membagikan video bagaimana proses pembuatan gambarnya. Foto: Instagram/thomasintokyo Gambar anime ini memang diidolakan di Jepang. Dengan sentuhan tangannya, gambar yang dibuat oleh anaknya bisa disulap menjadi gambar porfesional. Foto: Instagram/thomasintokyo Sumber

Pagu indikatif Kemenperin pada 2021 sebesar Rp 2,59 triliun. == JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 3,42 triliun. Penambahan nggaran tersebut diperlukan demi memberikan porsi memadai bagi program peningkatan daya saing dan nilai tambah industri, terutama dalam pemulihan kondisi industri akibat pandemi Covid-19. Sementara, pagu indikatif Kemenperin pada 2021 sebesar Rp 2,59 triliun. Angka itu turun 12 persen dibanding anggaran 2020 yang sebesar Rp 2,95 triliun. “Perlu inisiatif dari pemerintah untuk mengembalikan utilitas dan mempertahankan kinerja industri. Termasuk menjaga suplai dalam waktu dekat di tengah gempuran produk impor yang masuk ke dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6). Agus mengatakan, sasaran itu bisa tercapai bila pemerintah melaksanakan program terintegrasi yang mengarah pada peningkatan daya saing sektor industri. Langkah strategis yang perlu ditempuh, kata dia, di antaranya komersialisasi teknologi, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) industri, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan penyiapan infrastruktur digital. “Selain itu, perlu kebijakan perlindungan dan pengamanan industri dalam negeri, yang diproyeksi akan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun,” ujar Agus. Program ini, lanjutnya, sebagai upaya menjaga utilisasi industri tetap tinggi sehingga kualitas barang yang bisa bersaing dengan produk impor. Program berikutnya yakni penumbuhan industri substitusi impor. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 500 miliar. Program tersebut merupakan langkah upaya penurunan impor yang ditargetkan mencapai 35 persen pada tahun akhir 2022, antara lain melalui instrumen P3DN. “Jadi, ada pengoptimalan kebijakan untuk menerapkan pembelian produk dalam negeri terutama belanja pemerintah serta fasilitasi pembangunan infrastruktur dalam kawasan industri,” jelas Agus. Menperin menambahkan, pihaknya juga fokus pada pelaksanaan program penyiapan SDM industri. Anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut sebesar Rp 1,01 triliun. Termasuk di dalamnya kegiatan re-skilling dan up skilling bagi pekerja yang terkena PHK akibat dampak pandemi Covid-19 serta penyiapan lembaga pendidikan dalam wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) atau kawasan industri yang terbangun. Kemenperin juga mengusulkan anggaran bagi program pengembangan infrastruktur digital sektor industri yang diproyeksikan mencapai Rp 410 miliar. Program ini bertujuan menyiapkan sarana prasarana infrastruktur digital di sektor industri dalam mendukung penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0 dan pembangunan sistem digital yang terintegrasi untuk perlindungan dan pengamanan industri nasional. “Target pemulihan sektor industri juga akan dilakukan melalui penurunan impor bahan baku dan penolong sebesar 35 persen pada tahun 2022. Ditambah penguatan infrastruktur data, serta peningkatan utilisasi industri manufaktur dan share-nya terhadap PDB,” tuturnya. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kemudian menyatakan dukungan sekaligus memperjuangkan usulan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2021 sebesar Rp 3,42 triliun itu. Komisi VI pun mengusulkan khusus tambahan anggaran program penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) industri sebesar Rp 1 triliun, ini harus secara mandatori diambilkan dari dana fungsi pendidikan. Sumber

Jakarta - Salah satu pengumuman penting dalam pembukaan WWDC 2020 semalam adalah Apple bakal membuat Mac dengan prosesor ARM yang diberi nama Apple Silicon. Salah satu dampak dari peralihan prosesor itu adalah nantinya perangkat Mac bisa menjalankan aplikasi untuk iPhone dan iPad. Hal ini dimungkinkan karena arsitektur system on a chip (SoC) yang dipakai baik di iPhone, iPad maupun Mac serupa. Alhasil aplikasinya pun bakal kompatibel, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Selasa (23/6/2020). Dalam pembukaan WWDC 2020 pun Apple menunjukkan mereka bisa menjalankan Monument Valley 2, Calm, dan Fender Play untuk iOS di perangkat Mac. Aplikasi dari iOS tersebut bakal dihadirkan di Mac App Store, bersama dengan jajaran aplikasi macOS lainnya. Fitur ini bakal dihadirkan saat mereka merilis perangkat Mac baru yang menggunakan chip Apple Silicon, paling cepat pada akhir 2020 ini. Aplikasi iOS yang kompatibel dengan macOS itu akan ditampikan secara default, dan jika itu adalah aplikasi berbayar, maka pengguna yang sudah pernah membelinya di iOS tak perlu membeli ulang jika ingin menggunakannya di macOS. Namun developer juga bisa memilih untuk tak menampilkan aplikasi iOS buatannya di Mac App Store jika mereka tak menginginkannya. Pada 2019 lalu Apple sebenarnya sudah merilis aplikasi Catalyst, bersamaan dengan macOS 10.15 Catalina. Aplikasi ini membuat developer bisa mulai untuk 'membangun jembatan' antara aplikasi iOS dan macOS, alias developer tak perlu menulis ulang kode dari aplikasi iOS buatannya untuk bisa dihadirkan di macOS. Simak Video "Yang Terbaru dari iOS 14" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp 509 miliar. Sejumlah Rp 120 miliar di antaranya untuk memfasilitasi 40 perusahaan yang akan cabut atau relokasi dari China ke Indonesia. "Kami telah membuat surat kepada Bappenas dan Menteri Keuangan usulan tambahan kami itu tidak banyak. Untuk meng-cover 6 program tadi itu kami minta tambah Rp 509 miliar. Kecil saja," kata dia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI yang ditayangkan di situs web DPR RI, Selasa (23/6/2020). Usulan tambahan anggaran yang pertama untuk kegiatan pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 20 miliar rupiah. "Jadi ada Perpres 42 yang memerintahkan kepada BKPM untuk memberikan penilaian kepada kementerian/lembaga serta bupati, walikota dan gubernur dalam hal perizinan usaha. Di dalam perpres tersebut pada pasal 19 menyatakan bahwa BKPM dengan tim bisa memberikan penilaian dengan memberikan sanksi kalau yang tidak bagus. Karena itu anggarannya Rp 20 miliar," jelasnya. Yang kedua adalah pembuatan dan distribusi aplikasi OSS yang berbasis pada Undang-undang Cipta Kerja untuk pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk penyediaan sarana dan pendampingan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 150 miliar, masing-masing daerah Rp 200 juta. Ketiga, usulan peta potensi investasi pada 17 provinsi prioritas dalam bentuk pra-FS dengan kebutuhan anggaran Rp 112 miliar, per daerah Rp 6 miliar. "Keempat peningkatan EoDB kita dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 40 miliar. Ini untuk kemudian kita lakukan sosialisasikan. Kemudian eksekusi realisasi investasi kemitraan perusahaan dengan UMKM dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 27 miliar," jelasnya. Berikut adalah eksekusi realisasi investasi proyek-proyek investasi besar pada wilayah barat dan wilayah timur sebesar Rp 40 miliar, masing-masing wilayah Rp 20 miliar. Terakhir adalah memfasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan yang akan keluar dari China ke Indonesia dengan kebutuhan anggaran per perusahaan Rp 3 miliar atau totalnya Rp 120 miliar. "Ini yang kita hunting nanti bukan 40 perusahaan dan mungkin lebih dari itu bisa sampai dengan 300 perusahaan. Tapi biasanya yang di-hunting itu akan dilakukan komunikasi dan biasanya maksimal itu di sekitar 40 (perusahaan)," tambahnya. Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'" [==] (toy/zlf) Sumber

Jakarta - Perusahaan ride-hailing raksasa Asia Tenggara, Gojek berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Rencana itu akan diumumkan minggu ini. Demikian dilaporkan Reuters, Selasa (23/6/2020), berdasarkan sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Belum diketahui berapa jumlah karyawan yang mau di PHK. Padahal Gojek sedang menyelesaikan putaran investasi lebih dari US$ 3 miliar dengan valuasi US$ 10 miliar, bergabung dengan Facebook serta investor sebelumnya Tencent dan Google. Dihubungi detikcom, pihak Gojek belum berkomentar perihal PHK tersebut. Gojek saat ini memiliki sekitar 4.000 karyawan dengan 2 juta mitra go-ride dan sekitar 500.000 mitra go-food. Simak Video "GoRide Instan Kini Hadir di Empat Stasiun Terpadu di Jakarta" [==] (dna/dna) Sumber

Pekerja memperbaiki jaringan listrik untuk rumah tangga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jodipan, Malang, Jawa Timur, Rabu (17/6/). Menteri ESDM, Arifin Tasrif pun juga tak punya solusi banyak terkait membengkaknya tagihan listrik warga. Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto Pemerintah dan PLN hanya bisa memberikan solusi dengan mencicil pembayaran. == JAKARTA -- Masyarakat saat ini hanya punya satu opsi untuk mengatasi tagihan listrik yang membengkak, yaitu dengan cara mencicil pembayaran kepada PLN. Padahal, di tengah pandemi tak sedikit masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Tak sedikit masyarakat yang mengeluh tagihan listrik yang membengkak menambah kesulitan ekonomi. Hanya saja, saat ini pemerintah dan PLN hanya bisa memberikan solusi dengan mencicil pembayaran. Menteri ESDM, Arifin Tasrif pun juga tak punya solusi banyak terkait hal ini. Saat ditanya apakah pemerintah ada solusi misalnya dengan menalangi dengan uang pemerintah, Arifin tidak bisa memastikan. "Kalau ada duitnya," ujar Arifin saat ditemui di DPR usai rapat dengan Komisi VII, Selasa (23/6). Arifin pun menilai, sebenarnya mekanisme pencatatan dan juga skema rerata tiga bulan merupakan murni kebijakan PLN. Ia menjelaskan, keputusan PLN untuk membuat mekanisme pembayaran rerata tiga bulan selama pandemi karena tidak ada pencatatan meteran murni karena kebijakan korporasi. "Itu kebijakan korporasi dan bisnis. Kan sudah ada aturannya, ikut itu saja," ujar Arifi. Selain persoalan tagihan listrik membengkak, para pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi juga banyak yang terdampak secara ekonomi. Meski masa PSBB sudah berakhir, namun pemerintah belum punya keputusan apakah insentif bagi pelanggan listrik ini akan dilanjutkan atau tidak. "Kemarin kan sudah dikasih relaksasi tiga bulan, nanti bagaimana ke depan dibahas lagi. Nanti lihat situasi," ujar Arifin. Sumber

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menunda pencairan tunjangan kinerja (tukin) PNS yang instansinya belum menyederhanakan birokrasi. Tjahjo menegaskan usulannya itu tidak ada maksud mengancam pemerintah daerah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi tersebut. "Jadi ini untuk merangsang aja bukan mengancam. Karena mereka sudah terima beberapa provinsi," kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senayan, Selasa (23/6/2020). Lebih jauh, Tjahjo menjelaskan alasan ia ingin Kemenkeu menunda pencairan tukin PNS. Menurutnya, selama ini banyak pemerintah daerah yang berkali-kali mengajukan kenaikan tukin. Padahal, tugas penyederhanaan birokrasi yang diamanahkan tidak kunjung dilaporkan ke pemerintah pusat. Lalu, hingga pertengahan Juni ini baru 60% instansi pemerintah yang menyederhanakan birokrasi dengan memangkas struktur organisasi dan pengalihan jabatan. Artinya masih ada 40% instansi yang belum menyelesaikan penyederhanaan birokrasi. "Jadi sebenarnya begini sekarang ini semakin banyak kementerian lembaga mengajukan peningkatan tukin. Karena tukin ini pak ada yang baru 50% ada yang 60%,70% inginnya maksimal sampai bisa 90%. Kami bilang silahkan tetapi akuntabilitas pemerintahannya juga harus clear dulu, tolong untuk progress reportnya," paparnya. Lalu, terkait penyederhanaan birokrasi, Tjahjo menjelaskan bahwa yang ia minta bukan memangkas eselon melainkan kepada pemanfaatan jabatan eselon menjadi jabatan fungsional. "Menurut arahan presiden, penyederhanaan birokrasi itu tidak memangkas. Jadi memang pola pikir dari eselon menjadi pola pikir fungsional, jadi tetap malah meningkat. Justru nanti dari eselon 3 mungkin bisa meningkat. Ini yang sedang kita siapkan dengan ibu Menteri Keuangan dengan detail," pungkasnya. Simak Video "Ini 12 Kategori PNS yang Nggak Dapat THR" [==] (fdl/fdl) Sumber

Ada enam produk reksadana Minna Padi yang harus dilikuidasi. == JAKARTA-- PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) melanjutkan proses pembubaran dan likuidasi enam produk reksadana mereka, sebagaimana perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keenam produk reksadana MPAM adalah Minna Padi Keraton II, Property Plus, Pasopasti Saham, Pringgondani Saham, Amanah Saham Syariah dan Hastinapura Saham. Direktur MPAM Budi Wihartanto mengatakan dalam pemenuhan kewajibannya, perusahaan telah melayangkan surat bernomor 075/CM-DIR/MPAM/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 kepada OJK. Surat ini berisi tentang kemungkinan MPAM menjalani proses pembagian hasil likuidasi tahap kedua kepada seluruh nasabah pemegang unit penyertaan dengan menyampingkan terlebih dulu kendala atas penyerapan sisa saham yang belum terjual. "Sebagai bentuk upaya mencari solusi atas kendala yang dihadapi dalam proses pembubaran dan Iikuidasi reksa dana, kami tengah meminta persetujuan OJK untuk menjalankan proses lelang terbuka di luar mekanisme bursa efek, yaitu penjualan saham melalui balai lelang independen yang ditunjuk," ujarnya dalam keterangan tulis, Selasa (23/6). Budi menjelaskan nantinya para nasabah in cash akan menerima pembagian tunai dengan membagi seluruh net cash yang ada dalam reksadana secara proporsional. Adapun nasabah in kind akan menerima pembagian hasil likuidasi dalam bentuk saham. "Namun hingga saat ini, OJK belum membalas surat kami untuk memberikan tanggapan maupun arahan terkait skema yang diusulkan tersebut," ucapnya. Pada 11 Juni 2020, manajemen MPAM kembali melayangkan surat bernomor 079/CM-DIR/MPAM/VI/2020 kepada OJK perihal permohonan persetujuan pelaksanaan lelang terbuka sisa saham hasil likuidasi. Sebagai upaya mencari solusi atas kendala dalam proses pembubaran dan likuidasi reksadana, MPAM sedang meminta persetujuan OJK untuk menjalankan proses lelang terbuka di luar mekanisme bursa efek, yakni penjualan saham melalui balai lelang independen yang ditunjuk. "Hal ini dilakukan untuk mencapai harga penjualan terbaik atas sisa saham dalam portofolio reksadana," ucapnya. Apalagi, menurut MPAM, upaya penjualan melalui mekanisme bursa efek terkendala oleh minimnya atau tidak adanya penawaran beli (bid) di pasar reguler maupun pasar negosiasi. Dari sisi lain, penyerapan sisa saham oleh MPAM, pihak terafiliasi dan pemegang saham dengan menggunakan kemampuan finansial yang dimiliki saat ini, tidak mendapatkan persetujuan OJK. Menurut MPAM, proses lelang terbuka kepada publik akan mengikuti seluruh syarat dan tata cara yang berlaku umum dalam proses lelang, sehingga tercipta keterbukaan informasi kepada para pihak yang berkepentingan demi tercapainya asas transparansi dan akuntabilitas. "Langkah ini sebagai ikhtiar mereka untuk mempercepat penyelesaian proses pembubaran dan likuidasi reksadana, sehingga hak nasabah pemegang unit penyertaan dapat segera dibagikan, baik untuk nasabah yang memilih in kind (dalam bentuk saham) maupun nasabah yang memilih opsi tunai (in cash)," jelasnya. Sumber

Jakarta - Di tengah pandemi COVID-19, XL Axiata terus melanjutkan proyek fiberisasi jaringan. Pertengahan tahun 2020 ini, sekitar 53% Base Transceiver Station (BTS) dari total target telah terhubung dengan jaringan fiber. Adapun fiberisasi jaringan ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar, di mana pengerjaan proyek fisiknya terus dilakukan di berbagai daerah. "Fiberisasi adalah salah satu program utama perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas jaringan data, termasuk sebagai bagian dari persiapan menuju implementasi 5G di masa mendatang," ujar Plt Chief Technology Officer XL Axiata I Gede Darmayusa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2020). "Karena itu, proyek ini harus tetap jalan, karena hasil dari fiberisasi juga bisa langsung meningkatkan kualitas jaringan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Semaksimal mungkin kami terapkan protokol kesehatan pada semua pekerja di lapangan," sambungnya. Hingga saat ini, fiberisasi jaringan XL Axiata telah terlaksana di semua ibu kota provinsi dan kota-kota besar, terutama di kota atau area yang memang secara pertumbuhan data sudah memerlukan upgrade ke jaringan fiber. Perusahaan mengatakan hingga pertengahan 2020 ini, jaringan di total 200 kota dan kabupaten telah terfiberisasi, baik kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Bandung, Palembang, Makassar, hingga Balikpapan. Selain kota besar, fiberisasi juga telah diselesaikan di kota-kota lainnya seperti Denpasar, Manado, Cirebon, Bekasi, Banjarmasin, hingga Malang. Bahkan fiberisasi juga sudah terlaksana hingga kabupaten seperti Deli Serdang, Aceh Besar, Lebak, Berau, Indramayu, Kendal, Jembrana, hingga Lombok Timur. Di tengah pandemi COVID-19, XL Axiata terus melanjutkan proyek fiberisasi jaringan. Pertengahan tahun 2020 ini, sekitar 53% Base Transceiver Station (BTS) dari total target telah terhubung dengan jaringan fiber. Foto: XL Axiata Target XL Axiata secara nasional, hingga akhir tahun 2020 nanti 60-70% BTS akan terhubung dengan jaringan fiber. Saat ini, fiberisasi telah mencapai sekitar 53% dari total target di tahun 2020, dengan sebagian besar mencakup wilayah Jawa. Percepatan fiberisasi kini sedang dilakukan di wilayah padat penduduk guna mendukung aktifitas di era new normal saat ini. "Fiberisasi juga menjadi semakin perlu untuk terus kami lakukan sesuai target mengingat kebutuhan layanan data yang meningkat setelah ada pandemi. Secara umum, kebutuhan pelanggan dan masyarakat atas data meningkat karena imbas dari COVID-19 yang memaksa mereka untuk bisa selalu mobile dan terkoneksi dengan internet dalam menjalankan aktivitas produktif," lanjut I Gede Darmayusa. Fiberisasi yang terus berlangsung, dikatakan telah terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan data 4G. Di masa new normal ini, di mana terjadi migrasi pola pemanfaatan layanan data yang cukup besar di tengah masyarakat, fiberisasi jaringan XL Axiata dipercaya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang prima. Lebih jauh, fiberisasi ini merupakan pintu gerbang masuknya layanan 5G yang tentunya membutuhkan kualitas yang lebih baik lagi. Secara teknis, fiberisasi merupakan upaya modernisasi jaringan dengan cara menghubungkan BTS melalui jalur fiber, termasuk sekaligus melakukan regenerasi perangkat-perangkat BTS, seperti mengganti perangkat yang selama ini memakai microwave menjadi perangkat fiber. Program fiberisasi jaringan merupakan salah satu langkah dalam mempersiapkan jaringan 5G. Sebagai teknologi jaringan tercanggih di masa ini, 5G mampu menghadirkan kecepatan data yang tinggi, jumlah pemakai yang lebih banyak, dan delay atau latency yang rendah. Pemanfaatannya pun dipercaya mampu mendorong berbagai sektor ekonomi di Indonesia untuk bergerak lebih cepat. Keunggulan teknologi ini hanya bisa didapatkan jika site atau BTS terkoneksi dengan fiber. Simak Video "XL Axiata Getol Bangun Jaringan di Daerah Pelosok" [==] (agt/fay) Sumber

Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) membeberkan sulitnya memperoleh pasokan gula kristal putih (GKP) untuk operasi pasar. Apalagi ketika harga gula melonjak tinggi karena kelangkaan stok. "Penyaluran GKP impor tahap pertama kita sudah selesai dan sudah diedarkan ke seluruh Indonesia. Sesuai janji saya gula itu Rp 12.500/kg dari Bulog kepada konsumen. Teman-teman bisa cek, bahkan di Wamena gula itu paling tinggi Rp 12.500. Yang lalu saya sudah komitmen ke Presiden, saya juga jual ke konsumen di beberapa daerah Rp 10.500/kg. Itu terbukti, tapi itu hanya sebentar karena kita punya barang sedikit," kata Buwas di kantornya, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Perlu diketahui, Bulog memang memperoleh kuota impor GKP sebanyak 50.000 ton yang disalurkan secara bertahap. Tahap pertama GKP dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 21.800 ton pada pada 5 Mei 2020 lalu, dan sisanya 28.200 ton dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada awal Juni lalu. Meski begitu, menurut Buwas pihaknya kesulitan memperoleh kuota impor. Selain itu, ia menilai pasar gula ini masih didominasi pemasok swasta yang mengakibatkan harga tinggi ketika dibeli konsumen. "Kita salurkan gula ke seluruh Indonesia dengan harga paling tinggi Rp 12.500/kg kepada konsumen. Karena Bulog keberpihakannya kepada konsumen. Memang belum ada keberpihakan pada Bulog, masih ada persaingan-persaingan dari swasta dan Bulog tidak dominan. Dan seharusnya sembilan bahan pokok (sembako) dikuasai oleh negara," jelas dia. Menurut Buwas, GKP yang diimpor seharusnya sangatlah murah ketika dijual ke konsumen. Ia mengatakan, permainan para oknumlah yang menyebabkan harga melonjak hingga Rp 20.000/kg. "Kenapa mahal? Ya itu harganya dimainkan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga cost mahal ini dibebankan ke konsumen, siapa konsumen? Masyarakat. Nah itu sistemnya sekarang. Kalau gula itu diserahkan ke bulog saya jamin GKP sangat murah. Kalau kita bilang Rp 11.000/kg sampai ke konsumen saja kemahalan. Apalagi Rp 17.000-20.000 ini keterlaluan," terangnya. Selain itu, menurutnya pabrik gula (PG) yang menyerap tebu petani rakyat ini terancam mati dengan pabrik lain yang menyerap gula kristal mentah (raw sugar) impor yang digiling untuk menjadi gula konsumsi. "Banyak pabrik yang tidak menyerap tebu dari rakyat. Terus giling dari mana? Dari raw sugar, dari gula impor. Apakah itu akan semua jadi GKP? Tidak juga, banyak rembesannya. Nah ini mereka tidak mau menyerap dari petani, lama-lama petani mati. Nah yang menyerap dari petani itu menjadi terancam dengan yang menyerap raw sugar," imbuh dia. Untuk itu, ia menyarankan agar tata niaga distribusi gula ini diperbaiki. Sehingga, penyebaran stok dalam negeri bisa merata dan harga terjangkau untuk masyarakat. "Saya tahu persis impor sampai ke Indonesia berapa perak sih? Saya tahu persis karena saya mantan Kabareskrim. Sayangnya sekarang lebih kuat permainnya, karena saya sudah pensiun. Tapi saya tahu persis. Maka sebaiknya ini diperbaiki tata niaganya," tutup Buwas. Simak Video "Beras Bulog Terancam Busuk, Buwas Akan Jadikan Ethanol" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sore ini ditutup di zona merah. IHSG turun 39 poin (0,8%) dan parkir di 4.879. Sementara nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah sore ini ada di level Rp 14.166. Pada Selasa (23/6) pukul 09.00 waktu JATS, IHSG dibuka turun tipis 14,54 poin (0,29%) ke level 4.904. Selama 5 menit, laju IHSG memantul ke atas. Meski belum menyentuh area hijau, namun laju itu berhasil mempersempit rentang pelemahan yang dialami IHSG. Pukul 09.05 waktu JATS, IHSG melemah 2,2 poin (0,04%) ke 4.916,535. Hingga sesi I berakhir, IHSG terus bergerak ke bawah hingga turun 11,9 poin (0,2%) ke 4.906. Menutup sesi II, IHSG turun 39 poin (0,8%) dan parkir di 4.879. Perdagangan saham ditransaksikan 550.649 kali dengan nilai Rp 6,4 triliun. Sebanyak 147 saham menguat, 249 saham turun, dan 171 saham tak bergerak. Saham-saham teknologi jadi sasaran aksi beli investor asing pagi ini. Sementara itu, bursa saham Wall Street di awal pekan ini (22/06) kompak ditutup menguat, dimana Nasdaq memimpin penguatan sebesar 1,11% disusul S&P 500 dan Dow Jones yang masing-masing naik sebesar 0,65% dan 0,59%. Penguatan tersebut seiring dengan munculnya harapan stimulus baru setelah anggota DPR dari partai Demokrat mengatakan rencana anggaran dana hingga US$ 1,5 triliun untuk pemilihan Infrastruktur. Selain itu, presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga mengungkapkan akan mendukung langkah untuk memberikan bantuan kedua bagi warga AS. Mayoritas bursa Asia sore ini bergerak positif. Berikut pergerakannya: Indeks Nikkei 225 naik 111 poin ke 22.549 Indeks Hang Seng menguat 370 poin ke 24.882 Indeks Shanghai menanjak 5 poin ke 2.970 Indeks Strait Times bertambah 6 poin ke 2.636 Simak Video "Dolar Tembus Rp 14.200 " [==] (eds/eds) Sumber

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappena Suharso Monoarfa (kanan), Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto (kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Foto: Antara/Puspa Perwitasari Pembatasan aktivitas ekonomi berisiko menurunkan pertumbuhan lebih besar. == JAKARTA -- Kontraksi perekonomian global berlanjut, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan menurun. Meskipun, masih ada optimisme akan membaiknya kondisi perekonomian nasional pada separuh kedua tahun ini. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan, pertumbuhan ekonomi akan turun pada kuartal II dan kembali meningkat di kuartal III dan IV. "BI memperkirakan perekonomian yang menurun pada 2020 akan kembali membaik pada 2021, pada 2020 pada kisaran 0,9-1,9 persen dan 5-6 persen pada 2021," kata Perry dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin. Perry menyampaikan, BI terus mencermati perkembangan ekonomi global untuk merumuskan berbagai bauran kebijakan dalam memitigasi risiko dampak Covid-19 terhadap perekonomian domestik. BI juga bersinergi erat mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan KSSK. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan berada pada -2,2 persen dan kembali naik di 5,2 persen didorong dampak stimulus kebijakan berbagai negara dan faktor statistik yakni based effect. Kontraksi perekonomian global saat ini terus berlanjut, sementara ketidakpastian pasar keuangan global menurun seiring penyebaran Covid-19 yang melandai. Pembatasan aktivitas ekonomi sebagai langkah penanganan Covid-19 berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi global 2020 lebih besar dari prakiraan awal. Namun, kontraksi volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas tidak sedalam prakiraan sebelumnya. Respons kebijakan dan relaksasi pembatasan kegiatan ekonomi mulai mendorong kegiatan ekonomi di beberapa negara. Seiring dengan itu, risiko ketidakpastian global menurun dan mendorong aliran modal ke negara berkembang serta mengurangi tekanan nilai tukarnya, termasuk Indonesia. Pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan menurun meskipun tekanan mulai berkurang. Ekspor menurun sejalan dengan kontraksi perekonomian global. Sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dengan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sumber

Sistem penganggaran negara akan menerapkan konsep money follow program. == JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas akan melakukan reformasi sistem penganggaran. Redesain akan diterapkan pemerintah pada tahun anggaran 2021 untuk merealisasikan belanja yang lebih optimal dan efektif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, redesain sistem penganggaran akan menerapkan konsep money follow program. "Jadi, programnya jelas, sehingga uangnya jelas, dia kenapa dianggarkan sekian," ucapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (23/6). Salah satu program yang kerap mengalami tantangan dalam penganggaran adalah stunting. Sri menjelaskan, program ini sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Hanya saja, dalam pengentasannya, pemerintah tidak hanya menyentuh isu makanan, juga gizi, air bersih, bahan pangan, ketersediaan puskesmas dan banyak hal. Besarnya dimensi untuk isu stunting menyebabkan banyak kementerian/ lembaga (K/L) yang harus terlibat. Sri mengatakan, setidaknya terdapat 18 K/L dan pemerintah daerah yang turun tangan dan mempunyai program dengan tujuan pengentasan stunting. Anggarannya pun tersebar di banyak tempat, sehingga koordinasi menjadi poin krusial. "Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengalokasikan money follow program menjadi sangat penting," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Redesain sistem penganggaran juga akan menerapkan anggaran berbasis kinerja yang semakin baik. Sejauh ini, Sri menilai, desain output dan outcome program K/L masih sangat normatif sehingga sulit untuk di-tracking. Poin ketiga, konvergensi antara program dengan kegiatan antara K/L. Saat ini, anggaran beberapa K/L lebih banyak terserap untuk kegiatan birokrasi dibandingkan program untuk mencapai tujuan. "Ini sering kita lihat. Ini yang perlu kita lakukan adjustment," tutur Sri. Sistem penganggaran dengan desain baru juga mengutamakan keselarasan program kegiatan antara perencanaan dengan penganggaran. Peranan Kementerian PPN/ Bappenas sebagai tempat mengelola, mensinergikan dan mengoordinasikannya menjadi sangat penting. Informasi kinerja yang dapat dipahami publik sehingga akuntabilitas lebih baik juga menjadi poin dalam redesain sistem penganggaran. Tidak kalah penting, menyinkronkan rumusan program belanja K/L dengan daerah. Sri mengakui, ini akan menjadi tantangan luar biasa mengingat pemerintah daerah memiliki dua pos pendanaan. Pertama, APBD yang sudah melalui proses pembahasan dengan tiap DPRD. Kedua, alokasi anggaran dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Untuk sinkronkan aliran-aliran ini akan jadi tantangan luar biasa," ujar Sri. Sistem penganggaran baru juga akan menyelaraskan visi misi presiden terpilih, fokus dan tujuh agenda pembangunan dengan masing-masing K/L maupun daerah. Terakhir, rumusan nomenklatur program, kegiatan, keluaran (output) dan outcome yang mencerminkan real work atau bersifat konkret. Rencana pemerintah untuk redesain sistem penganggaran sudah mendapat persetujuan dari Komisi XI DPR yang merupakan mitra Kemenkeu dan Bappenas. Hanya saja, ada beberapa catatan dari anggota. Salah satunya dari Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Andreas Dwi Susetyo yang meminta pemerintah melakukan klasifikasi belanja berdasarkan dampak ke masyarakat. Tujuannya, agar bisa lebih mudah terlihat seberapa persen anggaran negara yang ditujukan pelayanan rakyat dan non pelayanan rakyat. "Jangan sampai, yang dilayani mendapatkan porsi lebih kecil dari yang melayani. Supporting cost jangan lebih tinggi dari goalsnya," katanya. Sumber

Jakarta - Film Frozen 2 memiliki alur cerita yang tak kalah menarik dari yang pertama. Film ini bisa ditonton streaming online di situs yang legal dengan sub title Indonesia. Caranya cukup mudah, pertama buka Google Play dan cari film Frozen 2. Kemudian, pilih opsi menonton dengan membeli atau menyewa film. Jika membeli, kamu diharuskan membayar sebesar Rp 84.000 untuk kualitas SD dan Rp 109.000 kualitas HD. Sedangkan, dengan menyewa kamu cukup mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000 kualitas SD dan Rp 29.000 kualitas HD dengan batas waktu satu bulan. Setelah menentukan pilihan, kamu bisa pilih metode pembayaran apakah menggunakan kartu kredit dan debit atau menggunakan kode voucher. Jika selesai, kamu bisa download video Frozen 2 full movie dan menikmatinya lewat ponsel. Frozen 2 Foto: Istimewa Elsa berusaha mencari tahu mengapa ia lahir dengan kekuatan magis. Ia pun terus menerus mendengar suara misterius yang memanggilnya dari hutan yang tak dikenal. Untuk menjaga kerajaan serta rakyatnya, Elsa memutuskan untuk pergi ke hutan itu dan mencari tahu kebenaran. Ia berangkat bersama dengan Anna, Kristoff, Olaf, dan Sven. Di dalam hutan tersebut, ia menemukan berbagai hal yang luar biasa, mulai dari ancaman hingga kenangan. Ia pun mulai mendapatkan titik terang mengenai suara dan kekuatan magisnya. Nah, bagaimana kelanjutan film Frozen 2 Sub Indo? Jangan lupa tonton ya! Simak Video "'Frozen 2' Pecahkan Rekor Box Office saat Thanksgiving" [==] (pay/erd) Sumber

Follow detikFinance Selasa, 23 Jun 2020 14:47 WIB Foto Bisnis Rifkianto Nugroho - detikFinance Jakarta - Protokol new normal kreatif hadir di gerai fast food KFC Indonesia. KFC menghadirkan maskot Colonel Sanders di kursi untuk menemani pengunjung. Foto 1 dari 10 Protokol kesehatan wajib dilakukan oleh setiap gerai yang menyediakan fasilitas makan di tempat. Salah satunya KFC. Baca Juga detikNews Pakar Epidemiologi Sarankan Surabaya Raya Perpanjang Transisi New Normal detikNews Era New Normal, Tahanan Baru ke Rutan Bandung Diisolasi 14 Hari detikNews Songsong New Normal, Sultan Dengungkan Peradaban Baru Yogyakarta detikNews Tempat Wisata di Jombang Mulai Terapkan New Normal detikNews Berdamai dengan Covid dan Inovasi Layanan Rumah Sakit detikNews Menjajal Trek Unik Sepeda di Cirorek Garut yang Dikelilingi Hutan Pinus detikNews Potret Aku Badut Indonesia Siap Hibur Anak-anak Gratis detikHealth Gara-gara Corona Bikin Warga Hidup Sehat Sumber

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas anggaran beberapa proyek infrastruktur energi publik sebagai langkah refocusing anggaran di tengah pandemi virus Corona. Namun, refocusing ini dikeluhkan sederet anggota Komisi VII DPR RI. Mereka menganggap pemangkasan ini dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi, terlebih lagi kebanyakan infrastruktur yang dipangkas anggarannya ini sudah berjalan dan ditunggu masyarakat. "Anggaran yang dipangkas, dari Rp 3 triliun. 70% adalah program yang ada di masyarakat. Sebagian besar itu sudah dijalankan dan dikomunikasikan ke masyarakat," ujar anggota komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Maman Abdurrahman, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2020). "Kementerian juga kurang menghargai kami karena nggak mengkomunikasikan hal ini ke kami," lanjutnya. Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar lainnya, Haeny Relawati menyatakan sebaiknya belanja infrastruktur publik tidak dipotong. Lebih baik refocusing yang dilakukan berfokus pada anggaran aparatur Kementerian ESDM. "Alangkah baiknya belanja infrastruktur publik maupun non publik sepenuhnya tidak dipotong. Teknisnya bergantung di departemen yang bapak pimpin. Mohon anggaran untuk infrastruktur kesemuanya tidak ada yg dipotong kan bisa diambil dari anggaran aparatur," ujar Haeny. Berlanjut di halaman berikutnya. Simak Video "Harga Elpiji 3 Kg Bakal Naik Jadi Rp 35.000" [==] Sumber

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo sebelumnya sempat melempar wacana mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) alias di masa mendatang. Ia menegaskan maksud dari rencananya tersebut bukan serta merta memecat PNS yang tidak produktif melainkan hanya memangkas jabatan tertentu yang dirasa tidak begitu fleksibel dengan berbagai beban kerja yang ada. "Ini bukan dipecat lho! Tidak mungkin dipecat, tidak mungkin pensiun dipercepat, tidak mungkin diberhentikan. Kita bertahap tunggu pensiun atau kecuali dia minta pensiun dini gitu aja," kata Tjahjo ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senayan, Selasa (23/6/2020). Tjahjo menjelaskan saat ini dari total 4,27 juta PNS yang ada, 1,6 juta di antaranya menjabat posisi administrasi. Menurutnya jumlah itu terlalu banyak dan tidak bisa dialihfungsikan ke jabatan atau fungsi jabatan lainnya sehingga perlu adanya evaluasi jabatan PNS secara menyeluruh. "Begini 4,27 juta ASN kita 70% ada di daerah dari 4,27 juta itu 1,6 jutanya tenaga administrasi kan tidak bisa tenaga administrasi tau-tau jadi reporter atau penyiar kan tidak akan mungkin, kan ada spesifikasi, ada kompetensi," terangnya. Untuk itu, seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke depan akan meniadakan lowongan jabatan administrasi. "Jadi nanti pemetaan ASN disesuaikan dengan kebutuhan, kalau di swasta ada HRD yang menyiapkan, kita pun nanti demikian. Maka tahun ini kami tidak menerima pegawai administrasi, kita fokus cari pegawai yang dibutuhkan yang ahli IT dan lain-lain," ungkapnya. Simak Video "Ini 12 Kategori PNS yang Nggak Dapat THR" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Dalam istilah sederhananya, pemrosesan 'edge' merupakan 'analisa lokal di perangkat.' Ini artinya data ditangani secara lokal tanpa perlu mengunggah ke layanan cloud untuk pemrosesan lebih lanjut. Proses ini menghemat bandwidth antara perangkat edge dan layanan Cloud. Selain itu dimungkinkan menyembunyikan latensi sehingga mengurangi masalah hilangnya packet selama transmisi sekaligus meningkatkan keamanan data. Belakangan ini edge AI semakin menjadi pilihan untuk Internet-of-Things (IoT), terutama di perangkat smart home dan kendaraan otonom. Dengan kemampuan pemprosesan edge AI terus menerus untuk kemampuan pemrosesan edge AI membuat penggunaan baru semakin berkembang di industri smartphone. Membeli langsung dari sebuah foto Salah satu kegunaan AI dalam smartphone adalah dukungan untuk pengenalan obyek secara real-time. Jika ada gambar produk di salam sebuah foto, sistem bisa secara otomatis mengidentifikasi dan menganalisa merek, warna dan ukuran produk. Sistem juga bahkan bisa menyediakan gaya, harga atau juga hasil ulasan produk oleh konsumen. Ini menyingkat banyak waktu dari tahap "wah terlihat bagus" hingga pembelian. Hal ini merupakan salah satu aplikasi praktis dari edge AI yang sangat meningkatkan pengalaman pengguna. Data memperlihatkan bahwa untuk perangkat terminal dengan edge AI aktif, kinerja pemrosesan edge meyediakan kinerja 200 gambar per detik dan akurasinya meningkat dari 50% menjadi 99%. Jika gambar awal mungkin diambil dari internet, faktor pengenalan cerdas diproses seluruhnya di dalam perangkat. Nyalakan televisi cukup dengan melihatnya Selain di smartphone, aplikasi edge AI juga berguna di rumah cerdas dan mobil. Sebagai contoh, MediaTek memiliki platform visi AI yang bisa digunakan di televisi cerdas, kamera cerdas, sistem hiburan dalam kendaraan, dan lain-lain, menghadirkan pengalaman AI dari smartphone ke perangkat-perangkat lain dengan layar cerdas. Mungkin sebentar lagi televisi cerdas tidak akan memerlukan remote control, dan cukup dengan pengenalan wajah dan kendali suara. Kita bisa mengendalikan televisi dengan "berbicara" dengannya untuk mengubah kanal atau dengan gestur seperti melambaikan tangan ke kiri dan kanan untuk mengatur volume suara. Selain itu, deteksi tampilan cerdas bisa menyesuaikan parameter kualitas gambar dengan konten yang sedang ditonton. Misalnya, televisi hanya akan menyala sesuai kehendak ibu atau ayah, bukan anak-anak. Atau acara favorit akan secara otomatis diputar ketika makan malam, berita ketika makan pagi, dan sebagainya. Ada banyak potensi untuk menjadikannya seperti keinginan penghuni rumah. Edge AI generasi berikut di Pengeras Suara Cerdas Asisten suara cerdas sekarang sudah memiliki kemampuan edge AI, tapi kita masih berada di tahap awal. MediaTek memiliki SoC yang berkemampuan edge AI canggih dengan fitur-fitur lebih maju yang dirancang khusus untuk perangkat-perangkat asisten suara, yang, misalnya, mendukung pengaktifan lewat suara dengan daya ultra-rendah, perintah far-field berdaya rendah baru, pengenalan suara yang diproses secara lokal, dan lain-lain. Sederhananya, produk-produk berkemampuan suara akan mampu membedakan suara pemilik dan tamu, secara otomatis menghilangkan suara di latar belakang, menyediakan pengenalan kondisi suara, dan tingkat-tingkat penyesuaian alih-alih sepenuhnya mengandalkan layanan Cloud. AIoT memberikan kita 'Masa Depan yang Seluruhnya AI' MediaTek mendorong IoT lebih dari sekadar perangkat, menambahkan kecerdasan dan kekuatan pemrosesan yang sebelumnya tidak ada. Application IoT (AIoT) menggabungkan edge AI dan IoT. Sebagai contoh, tidak perlu memasang perangkat asisten suara di tiap ruangan di masa depan, karena fungsinya bisa ada di produk-produk rumah cerdas seperti bohlam lampu, televisi, jam di tempat tidur, dan lain-lain. Di dalam dunia aplikasi perangkat IoT, tidak ada sakelar lampu. Cukup katakan "matikan lampu", dan sebuah cip kecil akselerator AI yang ada di bohlam lampu akan menjalankan perintah tersebut. Cip ini akan memiliki kemampuan untuk 20 hingga 30 kata yang bisa diresponnya. Saat ini, komputasi edge telah mengubah pemrosesan data dari cloud tradisional ke perangkat terminal, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Namun, jika big data dan AI digabungkan ke dalam proses ini, upaya-upaya komputasi akan sangat meningkat dengan hasil langsung dalam efisiensi. MediaTek edge AI telah diaplikasikan di luar pasar smartphone, misalnya untuk elektronika otomotif dan rumah cerdas. *) Penulis adalah General Manager, Computing and Artificial Intelligence Technology Group, MediaTek Simak Video "Google Cloud Akan Luncurkan Pusat Data di Indonesia" [==] (afr/fay) Sumber

Sri Mulyani melihat adanya ketidaksinkronan antara belanja pusat dan daerah. == JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat masih banyak evaluasi yang harus dilakukan dalam sistem penganggaran. Oleh karena itu, ia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengajukan redesain sistem penganggaran melalui Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (23/6). Sri menyebutkan, redesain sebenarnya sudah dimulai pada 2020. Seiring muncul pandemi Covid-19 yang menyebabkan disrupsi luar biasa terhadap penganggaran, pemerintah harus sedikit menundanya. "Tapi, kita ingin siapkan terus untuk bisa dilaksanakan 2021," katanya. Salah satu hasil evaluasi penganggaran yang disebutkan Sri adalah ketidaksinkronan antara belanja pusat dengan daerah, terutama dari sisi koordinasi. Dampaknya, capaian kinerja menjadi tidak optimal seperti yang sudah direncanakan. Misalnya saja, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik mengenai jalan. Sri mengatakan, pemerintah pusat dan daerah kerap tidak sejalan untuk menentukan prioritas antara jalan nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Evaluasi kedua, program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sering berbeda sehingga sulit untuk dikonsolidasikan. Di antaranya tentang pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. "Ini sering perlu dilakukan sinkronisasi lagi dari dokumen anggaran di Bappenas dan perencanaan di K/L masing-masing dengan program DIPA-nya (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)," tutur Sri. Evaluasi berikutnya, rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program kerap tidak terukur atau hanya bersifat normatif. Sri memberikan contoh, Nilai Tukar Petani (NTP) yang baru saja dimasukkan dalam kerangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) mulai tahun depan. Meski NTP sudah disertakan dalam kerangka beserta range angka, program-program yang disiapkan K/L terkait masih bersifat normatif. Contohnya, bagaimana menyejahterakan petani dan program lainnya yang tidak terukur. "Sehingga sulit menghubungkan output, outcome dengan penganggarannya," ucap Sri. Hasil evaluasi terakhir, Sri menambahkan, rumitnya informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran. Publik sulit memahaminya, sehingga kerap muncul kritikan mengenai dokumen anggaran yang isinya sangat normatif dan terlalu banyak deskrispi. Ini akan memunculkan kesulitan untuk akuntabilitas, terutama dalam tracking efisiensi. Empat hasil evaluasi ini yang akan digunakan sebagai dasar dalam redesain sistem penganggaran. Sri menjelaskan, tujuan redesain adalah untuk mengakselerasi inisiatif selama ini, yakni membangun money follow program. "Jadi, programnya jelas, sehingga uangnya jelas," ujarnya. Sumber

Jakarta - Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Perum Bulog saat ini sebanyak 1,4 juta ton. Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, saat ini Bulog masih terus menyerap hasil panen petani rakyat, sehingga ia yakin stok beras cukup sampai akhir Desember 2020 dan tak perlu impor. "Hitungan saya dengan Menteri Pertanian, lalu data Badan Pusat Statistik (BPS), dan asumsi Bank Indonesia (BI), insyaallah sampai Desember kita cukup dan tidak perlu impor. Prediksi cuaca, warning tentang pangan sudah kita sikapi. Maka sekarang kita menyerap sebanyak mungkin. Cadangan di Bulog sekarang 1,4 juta ton," ungkap Buwas. Menurut prediksinya, di bulan Oktober-November masih ada potensi panen beras. Oleh sebab itu, Buwas siap menyerap untuk mempertahankan ketersediaan CBP. "Oktober-November yang diperkirakan ada panen kembali, kita akan serap lagi sebanyak-banyaknya. Karena itu merupakan cadangan kita, dan kita berusaha untuk tetap mengutamakan produksi dalam negeri. Kalau toh harus impor itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangan saja," jelas dia. Ia mengatakan, saat ini Bulog sedang menyerap panen di Provinsi Lampung. Nantinya, hasil panen itu akan didistribusikan ke DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai wilayah yang paling mudah dijangkau dari Lampung. "Sekarang di Lampung sedang panen, kita serap," ujar dia. Selain itu, Merauke sebagai daerah paling timur di Indonesia juga kini sudah berhasil produksi beras. Untuk mendukung produksi beras di Merauke, saat ini Bulog sedang membangun gudang untuk menyimpan hasil panen. "Sekarang target saya Merauke. Ini produksinya luar biasa, baik jumlah dan kualitas. Tapi kemampuan kita terbatas karena gudang masih dibangun. Nanti kita akan serap sebanyak mungkin untuk menyalurkan ke sekitaran Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT). Nah kalau sekarang daya tampung kita terbatas," ungkapnya. Simak Video "Beras Bulog Terancam Busuk, Buwas Akan Jadikan Ethanol" [==] (eds/eds) Sumber

Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta anggaran kementeriannya ditambah Rp 3,4 triliun pada 2021. Berdasarkan pagu indikatif, anggaran yang diberikan untuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) adalah Rp 2,596 triliun. Sehingga total anggaran yang diajukan Rp 5,996 triliun. Dia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran tersebut untuk 4 program di Kemenperin. "Usulan yang kami tadi sampaikan, 4 usulan ini sudah kami hitung, pimpinan dan segenap anggota Komisi VI untuk program perlindungan dan pengamanan industri dalam negeri membutuhkan tambahan sebesar Rp 1,5 triliun," kata dia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI yang ditayangkan di situs web DPR RI, Selasa (23/6/2020). Berikutnya adalah program untuk penumbuhan industri substitusi impor sebesar Rp 500 miliar. "Program penumbuhan industri substitusi impor ini tentu dalam upaya untuk penurunan impor yang tadi kami sebutkan 35% pada tahun 2022 melalui substitusi impor. Kita punya banyak instrumen yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan target kita 35% substitusi impor," jelasnya. Usulan ketiga adalah program penyiapan SDM industri. Kemudian usulan yang terakhir adalah program pengembangan infrastruktur digital sektor industri. Program ini diupayakan untuk penguatan sarana dan prasarana infrastruktur digital sektor industri dalam mendukung industri 4.0 dan juga pembangunan sistem digital terintegrasi. "Untuk program penguatan SDM industri kami membutuhkan tambahan sebesar Rp 1 triliun, dan untuk program pengembangan infrastruktur digital sektor industri kami memerlukan tambahan sebesar Rp 410 miliar," tambahnya. Simak Video "Relaksasi Impor Bahan Baku, Menperin: Jangan Ada Free Rider!" [==] (toy/zlf) Sumber

Tambahan syarat dilakukan karena banyak penolakan barang dari K/L di daerah. == JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan syarat tambahan pencairan anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) yang ingin menyerahkan barang kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Syarat tersebut adalah surat persetujuan dari calon penerima. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, persyaratan tambahan tersebut mengingat banyak daerah ataupun masyarakat yang menolak barang dari K/L. Beberapa alasannya adalah mereka memang tidak membutuhkan barang tersebut, belum menjadi prioritas saat ini, atau tidak memiliki biaya tambahan untuk pemeliharaan barang. Dampaknya, anggaran yang sudah dibelanjakan K/L itu tidak efektif. "Jumlahnya sampai triliunan untuk anggaran yang sudah dibelanjakan, tapi ternyata masyarakat atau daerah tidak bisa menerimanya," kata Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR mengenai Reformasi Penganggaran, Rabu (23/6). Kondisi tersebut sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melihat besaran dampak yang ditimbulkan, Sri menekankan, Kemenkeu bersama Bappenas akan tegas untuk menambah persyaratan belanja K/L yang ditujukan bagi masyarakat atau pemda. Menurut Sri, mismatching ini terjadi karena K/L memiliki tekanan besar dari Presiden maupun masyarakat untuk mengimplementasikan visi misi Presiden. Tapi, pada akhirnya, ketika K/L ingin mencapai ke tujuan tersebut, mereka belum melakukan sinkronisasi dengan preferensi dan prioritas daerah. Sri mengakui, sistem politik Indonesia dari sisi otonomi daerah membuat proses koordinasi K/L dengan masyarakat dan pemda menjadi tantangan berat. "Seringkali dalam proses penganggaran sudah selesai, tapi koordinasi belum settle. Makanya kami sampaikan harus ada (surat persetujuan masyarakat atau pemda sebagai calon penerima)," tuturnya. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Jon Erizal menjelaskan, pemerintah pusat harus memastikan keberadaan alat kontrol terhadap rencana pembangunan di daerah. Apabila isu mismatch terus dibiarkan, dampaknya bisa besar terhadap anggaran maupun pembangunan secara nasional. Jon menjelaskan, pihaknya sempat bertanya ke Mantan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengenai hal serupa. Saat itu, Bambang menyebutkan, satu-satunya alat kontrol pemerintah pusat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). "Tapi, menurut saya, Bappeda tunduknya ke Gubernur, bukan pusat. Ini memang harus diatasi," ucapnya. Sumber