bot

Jakarta - Sejak terjadi pandemi COVID-19, berbagai produk pencahayaan sinar ultraviolet (UV) bersinar dan menjadi sorotan. Sinar UV memang efektif menjadi disinfektan digital, tapi ahli memberikan peringatan. Kenapa? Penggunaan sinar UV untuk disinfeksi tidak bisa sembarangan. Perlu kehati-hatian menggunakan sinar UV agar jangan sampai mengenai kulit karena bisa menyebabkan kanker kulit. Jika terpaksa mengenai bagian tubuh pun, sinar UV tersebut harus dipastikan memang yang sudah dikembangkan sedemikian rupa aman digunakan untuk manusia. Organisasi kesehatan dunia WHO memperingatkan bahwa sinar UV tidak boleh digunakan untuk membersihkan tangan atau area kulit mana pun karena radiasi UV bisa mengakibatkan iritasi kulit. Karenanya, disinfeksi menggunakan sinar UV memang harus dilakukan di ruangan tertutup dan dioperasikan dari luar ruangan. Ahli kesehatan Paul Tambyah yang merupakan President of Asia Pacific Society of Clinical Microbiology and Infection menyebutkan, sinar UV tidak bisa digunakan untuk disinfeksi area publik, namun bisa sangat efektif jika dilakukan dengan benar. "Disinfeksi sinar UV mulai digunakan luas di rumah sakit di berbagai negara untuk membersihkan kamar-kamar yang sudah ditinggalkan oleh pasien. Cara ini digunakan untuk membunuh patogen yang resisten terhadap antimikroba, TBC dan agen infeksi lain," ujarnya. Belum Ada Regulasi yang Mengatur Di sisi lain, para peneliti juga mendesak perlunya kehati-hatian atas klaim yang dibuat oleh beberapa produk sinar UV yang sekarang ramai memasuki pasar di industri yang sebagian besar tidak diatur ini. Salah satu contohnya adalah Healthe, perusahaan asal Florida, AS yang baru-baru ini merilis perangkat seharga USD 20 ribu bernama Cleanse Portal. Perangkat ini berwujud seperti gerbang metal detector di bandara yang memancarkan sinar UV yang diklaim bisa mematikan patogen yang menempel pada orang yang lewat di gerbang tersebut. Sumber

Perbankan mengalami perlambatan kredit dan laba karena berbagai relaksasi. == PALANGKA RAYA -- Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah Otto Fitriandy menegaskan, secara umum situasi perbankan baik nasional maupun di Kalteng dalam kondisi yang relatif stabil. Sempat beredar hoaks atau informasi yang keliru belum lama ini yang menyebutkan sejumlah bank sedang bermasalah. Hal itu telah ditindaklanjuti di tingkat pusat dan oknum penyebar hoaks agar ditindak oleh pihak berwenang. Dampak Covid-19 terhadap industri keuangan, kata Otto, sebenarnya tidak secara signifikan memengaruhi kinerja kesehatan perbankan. Tetapi jika disebut berdampak terhadap sejumlah hal yakni kinerja keuangan memang benar, hanya saja hal itu dialami oleh semua sektor. "Berdampak terhadap kinerja keuangan itu mungkin iya, tetapi dalam artian tidak hanya terjadi pada industri jasa keuangan, tapi juga sektor lainnya akibat adanya pandemi Covid-19," kata Otto di Palangka Raya, Jumat (3/7). Ia menjelaskan, industri jasa keuangan seperti perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit maupun menurunnya laba. Sebab situasi saat ini dipengaruhi ragam kebijakan pemerintah di antaranya pemberian relaksasi guna mendukung pemulihan perekonomian nasional. Untuk itu, OJK menyatakan secara umum kondisi industri jasa keuangan masih relatif stabil sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan berhati-hati dalam menerima informasi yang berpotensi hoaks. Otto mengatakan, OJK baru saja melaksanakan pertemuan dengan para awak media di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pemberian informasi pada sektor industri jasa keuangan kepada publik. "Kami mengharapkan melalui pertemuan tersebut, kami mendapat banyak masukan maupun kritik membangun, hingga membahas berbagai isu strategis guna mendukung kemajuan pada sektor perekonomian di Kalimantan Tengah," kata Otto. sumber : ANTARA Sumber

Jakarta - Pandemi wabah COVID-19 telah memberikan ujian besar bagi dunia usaha. Bagi pengusaha muda, pandemi ini menjadi ujian bagi mereka untuk bisa bertahan. Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming mengatakan, akan membuat langkah strategis sebagai solusi bagi pelaku usaha HIPMI yang terdampak pandemi COVID-19, sekaligus membuat tim sebagai PIC menuntaskan misi atau program tersebut. Sehingga, pengusaha yang sedang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi COVID-19 tersebut tidak berakhir gagal bersaing di dalam dunia usaha. "Harapannya HIPMI ini bisa saling berkolaborasi menciptakan peluang hingga melahirkan pengusaha baru yang berkualitas. Meski di tengah pandemi, networking bisa terjalin, meningkatkan kelas para pengusaha dan membuka atau melahirkan para generasi muda menjadi pengusaha yang ke depannya akan melahirkan konglomerat baru Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020). Menurutnya di tengah pandemi COVID-19 perlu lahirkan terobosan yang baru untuk para pengusaha muda agar bisa bertahan dan jumlah pengusaha muda harus terus meningkat. Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu menambahkan, jika tidak ada penambahan kualitas pada para pengusaha akan sulit untuk bisa naik kelas. Menurutnya, hal tersebut karena berdasarkan pengalamannya dalam dunia usaha. "Dalam meningkatkan kualitas para pengusaha yang pasti kita akan melakukan pelatihan serta pendampingan untuk memastikan dan menyiapkan usaha yang sedang dijalankan bisa bersaing di era bonus demografi. Saya berharap, HIPMI ke depan bukan hanya menjadi wadah untuk berkumpul tapi memberikan manfaat yang bisa dirasakan secara nasional. Pemerintah harus mensupport agar para pengusaha muda, UMKM bisa naik kelas. Kebijakan yang dilahirkan harus mendukung kita untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional," ucapnya. Simak Video "Berdendang di Khitanan, Rhoma Irama Akan Diperiksa Polisi" [==] Sumber

Jakarta - Tol Depok Antasari (Desari) Seksi II Brigif-Sawangan resmi dibuka. Tol yang memiliki panjang 6,3 km ini masih gratis selama 2 minggu. Pihak operator, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) belum akan mengenakan tarif kepada pengguna. "Ini waktu sosialisasi kita 2 minggu, kita kasih gratis 2 minggu. Ini lah waktu sosialisasi kita," kata Direktur Utama PT Citra Waspphutowa Jusuf Hamka di Gerbang Tol Sawangan, Depok, Jumat (3/7/2020). Dia menjelaskan pemerintah yang akan menentukan tarif tol ini. Dia berharap SK mengenai penetapan tarif bisa secepatnya keluar. "Sebenarnya saya maunya secepat mungkin karena kita kan ada kewajiban kepada perbankan yang harus kita penuhin. Jadi kalau lama ya kita tekor. Ya sudahlah kita serahkan kepada pemerintah. Pemerintah lebih bisa mengatur yang terbaik," ujarnya. Namun dia memperkirakan bahwa tarif tol ruas Brigif-Sawangan ini sekitar Rp 10 ribu untuk kendaraan golongan I. "Mungkin sekitar Rp 10 ribu dari Brigif ke sini (Sawangan), kalau di Krukut keluar lain kali (tarifnya). Jadi nanti kalau memang sudah nyambung semua nanti sistem terbuka kali kayak (tol) Jagorawi," tambahnya. Sementara Tol Desari Seksi I Antasari-Brigif yang sudah beroperasi lebih dulu, dengan panjang 5,8 km memberlakukan tarif untuk kendaraan golongan I Rp 7.500. Sementara golongan II dan III tarifnya sama yakni Rp 11.500. Lalu tarif tol untuk kendaraan golongan IV dan V tarifnya sama yakni Rp 15.000. Pemberlakuan tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 895/KPTD/M/2018. Simak Video "Struktur Terowongan Tol Desari Ambruk, 5 Pekerja Terluka" [==] (toy/zlf) Sumber

Jakarta - Dicoding kembali dipercaya menjadi mitra Baparekraf Developer Day (BDD) 2020--sebelumnya bernama BEKRAF Developer Day. Sejak dimulai pada 2016, platform pengembangan ekosistem developer lokal ini berpartisipasi aktif menyukseskan program yang telah dihadiri lebih dari 20 ribu developer di 19 kota se-Indonesia ini. Di 2020, BDD hadir dengan semangat mengaktifkan kembali ekonomi pasca-pandemi. BDD 2020 bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi developer selaku pelaku ekonomi kreatif di subsektor pengembangan aplikasi, permainan digital, web dan teknologi, secara khusus bagi para pelaku kreatif di bidang pengembangan aplikasi dan game. Mengingat situasi pembatasan sosial di sebagian besar wilayah Indonesia masih berlangsung, BDD tahun ini hadir dalam format online. Meski euforianya mungkin tidak seperti ketika menggelar acara offline, sisi positif dari BDD yang dilaksanakan online tahun ini adalah bisa menjangkau lebih banyak peserta di seluruh Indonesia. CEO Dicoding Narenda Wicaksono menyebutkan, BDD 2020 yang diadakan secara online ini merupakan upaya yang berbeda dan monumental dibandingkan BDD di tahun-tahun sebelumnya. "Empat tahun ke belakang setiap perhelatan Developer Day secara offline selalu menjadi magnet bagi ribuan peserta. BDD selalu jadi salah satu acara highlight yang dinanti semua developer," ujarnya lewat keterangan resmi yang diterima detikINET, Jumat (3/7/2020). "Kini, di tengah keterbatasan dalam penyelenggaran kegiatan berskala besar, BDD online hadir membawa semangat dan angin segar untuk pengembangan talenta terdampak COVID-19. Lewat talenta digital yang terus berinovasi, kita harus optimis Indonesia bisa pulih,," sambungnya. Senada dengan semangat di atas, Muhammad Neil El Himam selaku Direktur Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf menyampaikan bahwa BDD 2020 adalah ajang bagi talenta digital untuk berkumpul, berjejaring, berbagi ilmu dan pengalaman, serta bertukar ide dan gagasan. "Melalui BDD 2020, Dicoding bersama Baparekraf ingin menjangkau lebih banyak developer (dan startup) yang secara nyata dibutuhkan sebagai tulang punggung industri digital Indonesia," ujarnya. Belajar Topik Kekinian, Gratis! Program BDD 2020 online bersifat gratis. Para peserta berkesempatan untuk belajar online dan langsung (live) pada Sabtu, 18 dan Minggu, 19 Juli. Mereka akan mendapatkan pemaparan dan dapat bertanya langsung terkait 4 topik kekinian yang sangat dibutuhkan industri masa kini, yakni Track Teknologi, Track Android, Track Permainan digital, dan Track Web. Keempatnya berlangsung dari pukul 08.00-17.00 WIB dalam dua hari. Deretan narasumber yang menjadi pemateri tentunya adalah para pakar di keempat bidang yang telah dikurasi. Mereka adalah para engineer dan praktisi tersertifikasi dari berbagai unicorn, perusahaan teknologi, perusahaan multinasional, komunitas, dan usaha rintisan. Lebih dari 5.000 peserta dan pelaku kreatif dapat bergabung pada dua hari penyelenggaraan event online BDD 2020. Fasilitas Belajar Acara ini merupakan program pengembangan talenta digital kreatif yang ditujukan pada seluas-luasnya Warga Negara Indonesia tanpa sekat usia, latar belakang pendidikan, dan pekerjaan. Ada dua pilihan track yang tersedia yakni Pengembangan Front End Web dan Pengembangan Aplikasi Android. Dicoding akan memberikan fasilitasi hingga 12 ribu individu yang dimulai dari tingkat pemula sebagai prasyarat. Kompetisi Peserta akan ditantang berlomba menghasilkan solusi digital terbaik guna memecahkan persoalan sehari-hari. Ini merupakan rangkaian terakhir program BDD yang akan terbuka dari tanggal 1 September-1 Desember 2020. Cara Ikutan Pendaftaran event dan fasilitasi belajar BDD 2020 telah dibuka melalui alamat website bdd.kemenparekraf.go.id. Perlu diingat, seluruh kegiatan bersifat gratis. Adapun pengumuman dan informasi lebih lanjut mengenai program ini akan disampaikan melalui kanal sosial media Dicoding yakni Instagram: @dicoding, Facebook: Dicoding, Twitter: @dicoding, dan YouTube: Dicoding Indonesia. Program tahunan ini diharapkan bisa menjadi jembatan para peserta untuk dapat mengembangkan diri dan maju membawa Indonesia sebagai bangsa pemenang di era digital. "Meski dihantam pandemi, sebagai salah satu rumah ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tetap punya potensi dan sumber daya yang konkrit untuk maju jadi pemenang," tutup Narenda. Simak Video "Ngeri! Ini Dia Beragam Teori tentang Kemusnahan Hidup di Muka Bumi" [==] (rns/rns) Sumber

Jakarta - Pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) seluas 148.000 hektare (Ha) di Kalimantan Tengah (Kalteng) ditargetkan rampung di tahun 2022. Dari 148.000 Ha lahan tersebut, di tahun 2020 ini pemerintah akan memulai uji coba penggarapan atas 28.000 Ha sebagai percontohan. Namun, secara keseluruhan pembangunan lumbung pangan ini akan dimulai di tahun 2021, di mana Kementerian PUPR turun tangan untuk merehabilitasi saluran irigasinya. "Kami programkan 2 tahun selesai. Jadi 2021-2022 semua sudah selesai," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Setelah rehabilitasi saluran irigasi selesai, maka Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sudah bisa mulai penanaman berbagai komoditas pangan sehingga nantinya berlanjut ke produksi. "Beliau (Mentan) bisa masuk selanjutnya, seterusnya. Jadi mudah-mudahan proyek ini 2 tahun selesai, bisa kita lihat hasilnya," jelas Basuki. Lumbung pangan tersebut terletak di antara Sungai Barito dan Sungai Kapuas, yang memiliki jenis tanah aluvial. Nantinya, lumbung pangan ini akan bekerja dengan mekanisasi secara keseluruhan. Sehingga, Kementan akan menggenjot penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) di lumbung pangan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Syahrul menjelaskan dengan mekanisasi secara keseluruhan, maka harapannya 1 Ha lahan sawah bisa digarap oleh 1 orang petani. "Karena ini full mekanisasi, tapi paling tidak 2 Ha itu 1 orang. Tapi dengan mekanisasi yang lebih baik maka 1 orang bisa menangani 4 Ha, dari sana saja," terang Syahrul. Lumbung pangan ini pun ditargetkan bisa memproduksi padi, hortikultura, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta memfasilitasi ternak. Harapannya, untuk setiap komoditas yang ditanam bisa bisa menghasilkan 5-6 ton per Ha. Simak Video "Pemerintah Akan Beri Bantuan ke 2,7 Juta Petani Miskin" [==] Sumber

Jakarta - Sejak dirilisnya video pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, isu reshuffle semakin liar. Jokowi dalam video memang jelas melontarkan ancaman reshuffle lantaran tidak puas dengan kinerja para menterinya. Isu reshuffle semakin panas seiring banyaknya beredar daftar nama menteri baru hasil reshuffle. Nama-nama dalam daftar tersebut cukup menarik perhatian. Berdasarkan daftar nama yang beredar, kursi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masih diisi oleh Airlangga Hartarto, lalu kursi Menteri Keuangan masih diisi Sri Mulyani Indrawati. Sementara Erick Thohir berdasarkan daftar nama itu digeser ke Menteri Perdagangan. Sedangkan nama Agus Suparmanto tidak ada dalam daftar tersebut. Sedangkan posisi Menteri BUMN kabarnya diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kemudian Menteri Pertanian diisi oleh nama Rachmat Gobel dan Syahrul Yasin Limpo pun tak ada dalam daftar nama tersebut. Menariknya lagi dalam daftar tersebut ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang menduduki kursi Menteri Koperasi dan UKM. Sementara sisanya masih sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. detikcom sempat melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak Istana, di antaranya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dan Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian. Ketiganya hingga saat ini belum memberikan respons. Simak Video "Isu Reshuffle, Sekjen PPP: Komunikasi dengan Media-Koordinasi" [==] (das/fdl) Sumber

Penguatan IHSG didorong sentimen membaiknya data ketenagakerjaan di AS. == JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan di zona positif pada Jumat (3/7). Indeks saham menguat 0,14 persen atau naik 7,01 poin ke level 4.973,79. Penguatan IHSG ini sejalan dengan pergerakan indeks bursa kawasan Asia. Direktur Riset Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, menguatnya pasar saham di topang oleh rilis data kementerian tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan perbaikan. Departemen Tenaga Kerja AS menyampaikan data nonfarm payroll melonjak sebesar 4,8 juta di Juni lalu. Selain itu, tingkat pengangguran juga turun menjadi 11,1 persen dari 13,3 pada Mei. "Tampaknya pelaku pasar bereaksi menyusul laporan ketenagakerjaan AS yang lebih baik dari perkiraan ketika ekonomi berupaya untuk pulih kembali dari pandemi," kata Nico, Jumat (3/7). Sementara dari China, indeks PMI melonjak menjadi 58,4 pada Juni 2020 dari 55,0 pada bulan sebelumnya. Sektor jasa China menunjukkan pertumbuhan yang positif setelah dilonggarkannya lockdown. Menurut Nico, data-data tersebut setidak memberikan harapan setelah munculnya lonjakan kasus baru Covid-19 yang mengancam pemulihan ekonomi. Dari dalam negeri, lanjut Nico, menguatnya indeks global dan regional turut mendorong penguatan IHSG hari ini. Di sisi lain, inisiatif Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UMKM mendapat respons positif dari pasar. "Percepatan pemulihan ekonomi di era new normal harus dimulai dari sektor UMKM dan ini sejalan dengan fokus pemerintah saat ini," kata Nico. Sumber

[unable to retrieve full-text content] Tol Depok-Antasari (Desari) Seksi II Brigif-Sawangan resmi dibuka sore ini, dan masih gratis.Sumber

Jakarta - PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) memperkuat posisinya sebagai super app di Asia Tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan rencana pengintegrasian nama aplikasi di empat negara seperti Indonesia, Singapura, Vietnam hingga Thailand yang akan dilakukan pada Agustus 2020 mendatang. Co-CEO Gojek Andre Soelistyo mengatakan saat ini Gojek beroperasi di Indonesia dan Singapura dengan nama aplikasi Gojek, lalu nama GoViet di Vietnam dan GET di Thailand. Ke depan nama Gojek akan berlaku di empat negara tersebut, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna. "Integrasi aplikasi Gojek di empat negara ini sejalan dengan misi kami mempermudah kehidupan sehari-hari bagi seluruh pengguna, termasuk pada salah satu periode tersulit dalam sejarah ini," ujar Andre dalam keterangannya, Jumat (3/7/2020). Pengguna Gojek di Indonesia nantinya dapat langsung menggunakan aplikasi Gojek di Singapura, Vietnam maupun Thailand, begitu juga sebaliknya. Andre menuturkan perkembangan tersebut mencerminkan komitmen yang mendalam terhadap inovasi pelanggan. "Selain itu, integrasi ini merupakan bagian dari strategi bisnis Gojek untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada semua orang di ekosistem kami, hari ini dan di tahun-tahun mendatang," jelasnya. Sementara itu, Co-CEO Gojek Kevin Aluwi menambahkan pihaknya sangat menantikan peluncuran platform integrasi ini. Ia pun berharap dengan menyatukan teknologi ini, Gojek dapat mengubah pengalaman pelanggan ke arah yang lebih baik melalui berbagai fitur dan produk yang lebih cepat. "Kami sangat bersemangat untuk meluncurkan platform teknologi baru kami, dan untuk meresmikan kolaborasi erat yang kami miliki dengan tim GET dan GoViet selama bertahun-tahun. Dengan menyatukan teknologi kami, Gojek akan dapat mengubah pengalaman pelanggan, menghadirkan fitur dan produk baru ke pasar lebih cepat, mempercepat skala pelayanan di banyak negara, dan meningkatkan peluang penghasilan bagi mitra kami. Kami terus menerapkan visi kami sembari fokus pada perkembangan Gojek dalam sepuluh tahun ke depan. Kami optimis dengan masa depan Gojek," pungkasnya. Sebagai informasi, sejak pertama diluncurkan tahun 2015, Gojek telah bertumbuh secara eksponensial menjadi super app dengan lebih dari 170 juta pengguna di seluruh pasarnya. Ke depan Gojek memastikan berbagai layanannya akan kembali dikembangkan lebih cepat baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Simak Video "Tantangan Gojek Kibarkan Startup di Tengah Pandemi Corona" [==] (akn/fay) Sumber

Jakarta - Industri penerbangan menjadi salah satu industri yang paling terdampak virus Corona, begitu juga maskapai BUMN. Namun, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tak mungkin tutup. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Garuda ialah perusahaan yang unik. Menurutnya, jika Garuda tutup maka akan terjadi monopoli. "Sama juga yang selalu diomongin Garuda, Garuda ini unik karena kalau kita tutup sekarang monopoli. Saya bukan anti Lion Air, mohon maaf, tapi kalau ini cuma satu-satunya akhirnya jadi monopoli," katanya dalam sebuah webinar, Kamis malam (2/7/2020). Dia bilang, BUMN juga berperan untuk mencegah persaingan tidak sehat. BUMN mesti masuk walaupun kadang rugi. "Kemarin saja sebelum saya jadi menteri udah ribut-ribut harga tiket yang mahal karena oligopoli. Hal-hal ini juga menjadi daya tarik BUMN sendiri ketika ada persaingan tidak sehat di situlah BUMN mesti masuk, kadang-kadang mesti rugi," ujarnya. Selain maskapai, Erick Thohir mengatakan, kinerja bandara juga anjlok karena adanya Corona. "Airport kita itu ya sama penurunan flow daripada passenger sangat drop, sangat jauh tapi tetap kita juga nggak mungkin airport ditutup, tidak mungkin kereta api ditutup," terangnya. Simak Video "Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tagihan Listrik Membengkak" [==] (acd/ara) Sumber

Jakarta - Sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir pada 2013 lalu, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Namun setelah OJK lahir, BI praktis hanya memiliki kewenangan sebagai pembuat kebijakan moneter. Namun, muncul kabar kewenangan regulator dan pengawasan perbankan akan dikembalikan dari OJK ke BI. Kabarnya ide itu sudah dipikirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi dikabarkan tengah mempertimbangkan mengembalikan peran itu ke BI karena ketidakpuasan akan kinerja OJK selama pandemi. Hal tersebut disampaikan oleh dua orang sumber yang diberi pengarahan tentang masalah ini, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/7/2020). OJK didirikan berdasarkan undang-undang tahun 2011 untuk mengawasi lembaga keuangan. OJK dibentuk dengan best practice dari struktur regulasi jasa keuangan Inggris saat itu. Sumber menyebutkan, Indonesia saat ini tengah melihat Prancis, yang memiliki otoritas administratif independen di bawah bank sentral yang mengawasi perbankan. "BI sangat senang tentang ini. Tetapi akan ada tambahan untuk KPI (key performance indicator), akan diberitahu untuk tidak hanya menjaga mata uang dan inflasi, tetapi juga pengangguran," kata sumber. Baik BI maupun juru bicara Presiden tidak menanggapi mengenai hal ini. Seorang juru bicara OJK menolak berkomentar pada saat ini tentang kemungkinan transfer otoritas pengaturan. Juru bicara OJK mengatakan OJK mulai mendesak bank untuk merestrukturisasi pinjaman pada 26 Februari, dan memperkenalkan insentif pada akhir 16 Maret, sehingga mencegah perlunya bank untuk menyiapkan ketentuan yang cukup besar untuk kredit macet. Perkembangan terjadi ketika pemerintah menegosiasikan bantuan bank sentral untuk mendanai defisit fiskal yang membengkak karena dampak COVID-19. Pada rapat kabinet 18 Juni, Presiden Jokowi mengatakan dia akan merombak kabinetnya atau membubarkan badan-badan pemerintah jika dia merasa mereka tidak berbuat cukup mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi. Simak Video "Terdampak Corona, 25 Ribuan Debitur di Sultra Dapat Keringanan Cicilan" [==] Sumber

Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengaku pemerintah akan meluncurkan aturan penjaminan kredit modal kerja pada Senin (6/7). Dana program kredit modal kerja ini bersumber dari uang pemerintah yang dititipkan ke empat bank BUMN. Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan aturan penjaminan itu masih dalam tahap finalisasi dan akan dirampungkan pada akhir pekan ini. "Dalam waktu bersamaan program penjaminan kredit modal kerja semoga Senin bisa di-launch," kata Febrio dalam acara Tanya BKF via virtual, Jumat (3/7/2020). "Weekend ini pegawai Kementerian Keuangan terkait menyelesaikan segala kontraknya dengan Jamkrindo, Askrindo dan sebagainya, sehingga Senin bisa di-launch ada kredit modal kerja," tambahnya. Uang negara yang dititip kepada empat bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN diharapkan dapat menggeliatkan kembali perekonomian Indonesia yang terdampak virus Corona. Pemerintah, kata Febrio,berharap dana sebesar Rp 30 triliun itu bisa ditingkatkan tiga kali lipat. "Bank yang akan menyalurkan kredit modal kerja ini kan janjinya Rp 30 triliun dikalikan tiga, di-leverage menjadi Rp 90 triliun, ini memang akan sangat menunggu launch program penjaminan ini," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta empat bank BUMN menyalurkan kredit tiga kali lipat lebih besar dari dana yang dititipkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penempatan uang negara di bank umum itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan PEN. Anggaran yang ditempatkan sebesar Rp 30 triliun. "Kita harapkan untuk setiap satu rupiah yang ditempatkan, bisa salurkan 3 kali lipat atau 3 rupiah," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/6/2020). Uang negara itu dititipkan melalui mekanisme penempatan deposito. Namun pemerintah memberikan keringanan dengan menetapkan bunga hanya 80% dari suku bunga acuan saat ini. Adapun saat ini suku bunga acuan BI 7 days reverse repo berada di level 4,25%. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga bilang dana penempatan pemerintah yang sebesar Rp 30 triliun tidak boleh dimanfaatkan untuk pembelian surat berharga negara (SBN) dan valuta asing (valas). Simak Video "Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi Terjaga, Jangan Sampai Minus" [==] (hek/ara) Sumber

Dewi memanfaatkan teknologi dengan melakukan edukasi melalui status media sosial == JAKARTA -- Jalan yang terjal dan curam, naik dan turun gunung, ternyata tidak menghentikan langkah kaki Dewi Hajar Pinuji (30 tahun), seorang Mantri BRI Unit Jatinom, Kantor Cabang Klaten untuk mendatangi rumah-rumah nasabah yang berada di pelosok. Medan yang cukup berat yang ditempuh seperti jalan setepak tidak membuat Dewi gentar. Dewi menjalankan aktivitas dengan melakukan berbagai cara untuk tetap dapat berkomunikasi dengan nasabah maupun calon nasabah di tengah merebaknya penyebaran virus corona (Covid -19). Ia tetap rutin melakukan edukasi kepada nasabah untuk lebih mengenal produk dan layanan keuangan, terutama terkait restrukturisasi pinjaman. Salah satunya, Dewi memanfaatkan teknologi dengan melakukan edukasi melalui status media sosial seperti status cara pengambilan uang di ATM, atau misalnya ada produk tabel KUR atau tabel asuransi. "Awalnya, sempat bingung pada awal-awal mewabahnya virus corona, bagaimana nanti bisa menyalurkan kredit dan bertemu calon nasabah, kemudian yang saya lakukan adalah menghubungi nasabah melalui telepon, misalnya WA dulu atau telepon dulu,” katanya Dewi ketika dihubungi, Jumat (3/7). Saat menemui nasabah, Dewi kerap mendapati beberapa desa melakukan karantina mandiri dan tidak diperkenankan untuk masuk, otomatis harus mengikuti prosedur dengan minta izin ke perangkat daerah dengan menjelaskan tujuannya. “Misalnya menawarkan restrukturisasi, istilahnya kita bantu buat agar catatan reputasi nasabah itu tetap bagus. Kalau kita tidak bisa masuk kan otomatis kita tidak bisa menyampaikan itu. Jadi kita istilahnya bertemu perangkatnya, RT/RW seperti itu agar bisa masuk. Yang tadinya tinggal masuk saja, kita jadi harus ke sana ke sini dulu,” kata Dewi. Ia juga menambahkan setiap bertugas turun ke lapangan tetap dengan menjalankan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan jaga jarak (physical distancing). “Kita juga aktif melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Jadi misalnya kita ke nasabah A, nasabah A itu punya relasi B C D E. Nanti yang B C D E kita beri sosialisasi pinjaman. Kenal si A atau B gak? Kerjaannya apa,” Dewi mencotohkan. Sebagai seorang Mantri BRI, Dewi mengakui dalam penyaluran KUR sangat membantu masyarakat. “Bunganya rendah berkat disubsidi oleh pemerintah, sehingga meringankan masyarakat atas angsurannya selain itu tidak ada biaya apapun, biaya administrasi itu tidak ada,” imbuhnya. Dewi yang menjadi Mantri BRI sejak Januari lalu mengakui pengalamannya sebagai customer service selama 3 tahun dan teller 2 tahun, menjadi bekal dirinya menekuni profesinya saat ini. Pengalaman itu membuat Dewi sudah terlatih menghadapi nasabah, banyak tantangan yang dihadapi saat melakukan penyaluran kredit. Seperti kondisi lokasi tempat tinggal nasabah yang jauh, dari desa ke desa. “Kalau kesulitannya karena lokasinya lumayan luas, jadi kita masuk desa-desa. Jadi hambatannya hanya wilayah, terus kalau untuk penyaluran sendiri kebanyakan para calon nasabah lebih berminat ke KUR,” jelasnya. Selain itu, menurut Dewi, sebagai Mantri BRI dirinya juga didukung dengan digitalisasi melalui aplikasi BRISPOT. “Biasanya kita gunakan untuk melihat BI checking nasabah, nanti melihat pinjaman nasabah ada di mana. Terus pinjamannya berapa, itu kan kalau dari bank-bank yang masuk ke OJK itu keliatan. Jadi kita lebih selektif,” tukasnya. Sebagai Mantri, Dewi juga membantu restrukturisasi kredit para debitur dari berbagai sektor usaha yang terdampak Covid-19. “Kalau saya sendiri itu merestrukturisasi sekitar 200 lebih debitur. Banyak karena yang terdampak, karena kita deket pasar yang otomatis omzet mereka turun. Namun dengan adanya program restrukturisasi ini sangat membantu menjaga para pedagang untuk tetap bertahan di tengah pandemi,” tutup Dewi. Sumber

Perumnas lewat PKBL mendukung pemberdayaan 2.331 UMKM == JAKARTA -- Perum Perumnas menyalurkan bantuan pinjaman kepada para pelaku UMKM di berbagai daerah guna pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan Perumnas melalui melalui Unit Khusus Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah mendukung pemberdayaan kepada 2.331 UMKM secara kumulatif hingga 2020. "Perum Perumnas terus berupaya menyalurkan dana program kemitraan dan dana pembinaan kemitraan kepada UMKM di berbagai daerah di Indonesia," ujar Budi dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Jumat (3/7). Kata Budi, hal ini sesuai dengan arahan Kementerian BUMN tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai bentuk partisipasi sebagai BUMN dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia. Budi menjelaskan Dana Program Kemitraan ini merupakan modal yang berasal dari penyisihan sebagian laba bersih dan atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada Perum Perumnas. Sedangkan, Dana Pinjaman Program Kemitraan adalah sejumlah dana yang berasal dari dana Program Kemitraan untuk dipinjamkan kepada mitra binaan dengan pengembalian angsuran pokok dan jasa administrasi dengan waktu tertentu. "Perumnas telah menggulirkan dana Program Kemitraan kepada berbagai pelaku Usaha Kecil yang terdiri dari sektor infrastruktur, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Perdagangan, Industri, Jasa dan sektor lainnya (koperasi)," lanjut Budi. Budi menambahkan, salah satu jenis UMKM yang diberdayakan selaras dengan core bisnis korporasi Perum Perumnas sebagai BUMN Infrastuktur perumahan adalah pembuatan batu bata. PKBL perumnas telah membina Mitra Binaan Kelompok Batu Bata terdiri dari 25 pengrajin batu bata di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Garut, Jawa Barat. Desa tersebut merupakan daerah yang memang mayoritas warganya menjadi pengrajin batu bata. Penggunaan batu bata pada umumnya digunakan untuk perumahan, gedung, pagar, saluran dan pondasi. Budi menyampaikan pesatnya pembangunan di sektor perumahan dan properti menjadikan kebutuhan batu bata semakin meningkat dan menjadikan peluang dalam pengadaan batu bata untuk mendukung pembangunan di sektor perumahan dan properti. "Hasil dari batu bata ini pun telah kita gunakan untuk pembangunan hunian kami yang berada di Jawa Barat," ungkap Budi. Budi mengatakan sektor UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Apalagi dengan jumlah UMKM yang kini mencapai 64,2 juta unit, sendi utama perekonomian nasional itu mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja dan 99 persen dari total lapangan kerja. "Kami berharap program pemberdayaan UMKM seperti ini terus berjalan dan berkelanjutan dalam mendukung sendi perekonomian nasional," kata Budi. Salah satu pengrajin batu bata merah di Wanaraja, Wakhidah, mengaku usahanya semakin berkembang sejak dilakukan program pemberdayaan UMKM oleh Perumnas. "Kami sangat terbantu karena pinjaman dana dari Perum Perumnas kami gunakan untuk menyewa dan membeli lahan serta menambah alat produksi. Selain itu kita mendapatkan pembinaan dan pelatihan," ucap Wakhidah. Sumber

Penyerapan tak maksimal karena kesenjangan antara realisasi keuangan dan fisik. == JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, penyerapan anggaran bidang kesehatan masih rendah. Baru sebesar 4,68 persen dari total alokasi sebesar Rp 87,55 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa menuturkan, penyerapan anggaran kesehatan yang belum maksimal terjadi karena adanya kesenjangan antara realisasi keuangan dan fisik. Dengan begitu, perlu percepatan proses administrasi dan penagihan. Ia merinci, untuk klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19, sudah terealisasi sebanyak 62,5 persen dari total klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit (RS). Sementara sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen. “Insentif tenaga medis mencapai 21.080 nakes atau 11,82 persen, terutama di RS yang khusus menangani Covid-19,” jelas Kunta dalam diskusi virtual pada Jumat, (3/7). Kunta menjelaskan, penentuan anggaran kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun telah berdasarkan skenario sampai Desember 2020. "Jumlah yang positif (Covid-19) memang semakin tinggi, karena tes juga dilakukan semakin banyak, tapi rasionya sama, tidak melonjak tajam. Lalu apa kita akan tambah (anggaran kesehatan)? Yang kita anggarkan sudah modeling sampai Desember," kata dia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, sebagai koordinator program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemenkeu dalam pembuatan program berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kemudian menyiapkan anggarannya. "Disiapkan pagu terkait pelaksanaan teknis di lapangan. Realisasi di lapangan tergantung efektivitas kementerian/lembaga bersangkutan. Kemenkeu stand ready dengan budget dan permintaan DIPA," kata Febrio. Supaya penyerapan anggaran PEN bisa maksimal, Kemenkeu memberikan saran kepada kementerian/lembaga. Di antaranya agar kementerian menyederhanakan proses penyaluran anggaran, namun tetap bertata kelola baik. Sumber

Jakarta - Pemerintah mensubsidi Rp 3 triliun untuk peserta kelas III mandiri BPJS Kesehatan. Anggaran subsidi ini masuk dalam dana cadangan pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya pada klaster kesehatan. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan anggaran tersebut untuk meringankan iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas 3 mandiri. "Ini di luar PBI, subsidi bagi PBPU kelas III itu sekitar Rp 3 triliun, kelas III PBPU dan BP mandiri, ini program baru yang ada di Perpres 64 dan di Perpres 72," kata Kunta dalam acara Tanya BKF via virtual, Jumat (3/7/2020). Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II resmi naik pada awal Juli tahun ini. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sedangkan untuk kelas III mandiri baru naik tahun depan. Para peserta kelas III mandiri BPJS Kesehatan yang berasal dari kelompok PBPU dan BP saat ini hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 per bulan per jiwa atau mendapat subsidi Rp 16.500 dari pemerintah. Jika tidak disubsidi maka iurannya sebesar Rp 42.000 per bulan per jiwa. Pada tahun depan, pemerintah kembali memberikan subsidi iuran kepada peserta kelas III mandiri hanya saja besarannya Rp 7.000 sehingga masing-masing peserta membayar Rp 35.000 per bulan per jiwa. Berikut rincian iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Juli 2020: - kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp 150.000 per orang per bulan, naik 85,18% - kelas II menjadi Rp 100.000 per orang per bulan atau naik 96,07%. - kelas III tetap Rp 25.500 per orang per bulan (tahun depan jadi Rp 35.000) Perlu diketahui, pada program PEN pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Total anggaran tersebut disalurkan lagi untuk belanja penanganan COVID-19 sebesar Rp 65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,90 triliun, santunan kematian Rp 0,30 triliun, bantuan iuran JKN Rp 3,00 triliun, gugus tugas COVID-19 Rp 3,50 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun. Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi salah satu nama dalam isu liar yang menyebutkan bakal ada reshuffle dalam kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle sendiri mengemuka setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan reshuffle dalam rapat terbatas di Istana beberapa waktu lalu. Saat ditanyakan mengenai hal tersebut, Erick merespons-nya santai dengan tersenyum sambil menaikkan alis matanya sebanyak tiga kali. Namun tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya yang tertutup masker medis tersebut. Erick sendiri ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Dia datang untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Seperti diketahui, adanya isu reshuffle semakin liar saat beredar daftar nama-nama menteri yang baru. Berdasarkan daftar nama yang beredar, Erick akan digeser menjadi Menteri Perdagangan. Sedangkan nama Agus Suparmanto tidak ada dalam daftar tersebut. Posisi Menteri BUMN kabarnya akan diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. detikcom sempat melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak Istana, di antaranya juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, dan Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian. Ketiganya hingga saat ini belum memberikan respons soal beredarnya nama-nama tersebut. Simak Video "Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tagihan Listrik Membengkak" [==] (eds/eds) Sumber

BTN menargetkan kredit tahun ini tumbuh 4-5 persen == JAKARTA-- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berupaya mendorong program pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun dalam bentuk pemberian kredit. Perseroan berencana melakukan ekspansi kredit sebesar Rp 30,3 triliun dalam enam bulan ke depan. Direktur Utama BTN Pahala Mansury mengatakan komposisi kredit perumahan sekitar 70 persen akan difokuskan pada Kredit Perumahan Rakyat (KPR). “Kami yakin demand-nya masih tumbuh. Estimasi kredit Insyaallah bisa tumbuh 4-5 persen,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/7). Menurutnya penyaluran KPR subsidi BTN juga masih berlanjut di tengah pandemi, terlebih dengan adanya pelonggaran PSBB. Setelah PSBB dilonggarkan terjadi peningkatan permintaan KPR subsidi. "Demand bulan Juni sudah lebih tinggi 30-40 persen dibandingkan Mei lalu. Pelonggaran PSBB berpengaruh positif terhadap kredit perumahan," ucapnya. Himbara merevisi target pertumbuhan kredit tahun ini dari enam persen-13 persen menjadi satu persen - lima persen (yoy). Angka itu lebih tinggi dari target pertumbuhan kredit industri perbankan yang telah direvisi OJK sebesar nol persen - dua persen dibanding target awal 10 persen - 12 persen pada akhir tahun ini. “BTN menargetkan kredit tahun ini tumbuh 4-5 persen, turun dari target awal 6-8 persen (yoy),” ucapnya. Sumber

Pada bulan Juni Satgas Waspada Investasi temukan 105 fintech ilegal == JAKARTA -- Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan sebanyak 105 fintech peer to peer lending ilegal selama Juni 2020 yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam. Jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani satgas sejak 2018 sampai Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan 105 fintech ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending. Menurut Tongam, maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. "Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek, dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan,” ujar Tongam saat jumpa pers virtual di Jakarta, Jumat (3/7). Jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani satgas sejak 2018 sampai Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas. Satgas Waspada Investasi dalam tugasnya melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, juga terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya Kepolisian RI guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal yang ditemukan oleh satgas. "Pihak kepolisian sudah tergabung dalam SWI. Semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat," kata Tongam. Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 99 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Tongam mengatakan penawaran usaha ilegal tersebut sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi situs web entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah situs tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin. Dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan antara lain 87 perdagangan berjangka/forex ilegal, dua penjualan langsung (direct selling) ilegal, tiga investasi cryptocurrency ilegal, tiga investasi uang, empat lainnya. Selanjutnya satgas mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Terakhir, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Sumber

Jakarta - Orang yang diduga sebagai karyawan Ovo dilaporkan berkomunikasi dengan pelanggan langsung melalui WhatsApp secara pribadi. Peristiwa ini viral di media sosial karena dianggap sebagai pelanggaran privasi. Awalnya, seorang user Twitter di akun @prayogoafang membagikan screenshot yang berisi obrolan antara adiknya dengan seorang karyawan dari Ovo. Karyawan tersebut menanggapi permintaan sang adik untuk upgrade akun Ovo, tapi tidak dengan cara yang semestinya. "Halo @ovo_id ini adek saya mau upgrade akun kemudian dapet chat seperti ini. Apakah memang prosedurnya seperti ini? Jika tidak, kenapa bisa ada chat ke nomer pribadi yang pada dasarnya privasi pengguna jasa ya?," tulis Prayogo. Dalam percakapan itu, sang oknum karyawan menyapa untuk berkenalan dengan bahasa candaan dan bahkan mengirimkan KTP sang pengguna. Hal tersebut tentu dianggap kurang pantas dan mengganggu privasi. Postingan itu pun viral dan banyak netizen menyayangkan tindakan sang karyawan. "Data pribadi aman darimana? Itu aja udah di wa segala dengan data2 ktp," cetus seorang netizen. Beberapa saat kemudian, Prayogo melaporkan bahwa pihak Ovo telah menghubunginya dan meminta maaf. Pihak Ovo berjanji melakukan investigasi dan hasilnya kemudian, sang karyawan telah diberhentikan karena perbuatan itu. ovo netizen Sumber

Jakarta - Setelah beberapa waktu belakangan ini tampil menunjukkan kekesalan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini terlihat sedikit kalem. Itu karena adanya laporan bahwa Indonesia telah naik kelas. Jokowi hari ini tampil memberikan sambutan dalam acara sidang terbuka ITB peringatan 100 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Dia memberikan sambutan secara virtual. Di tengah-tengah pidatonya Jokowi mengumumkan adanya laporan dari Bank Dunia yang menyebut Indonesia telah naik peringkat dari sisi pendapatan perkapita. RI yang tadinya berstatus lower middle income country menjadi upper middle income country. "Perlu saya sampaikan. Dalam laporan Bank Dunia tanggal 1 Juli 2020 kemarin. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Gross national income per kapita Indonesia naik menjadi US$ 4.050, dari posisi sebelumnya US$ 3.840," ujarnya dilansir dari akun Youtube ITB, Jumat (3/7/2020). Jokowi menyambut baik laporan tersebut. Menurutnya laporan itu bisa menjadi penyemangat Indonesia agar bisa terus naik kelas dan keluar dari jebakan negara kelas menengah. "Kenaikan status ini harus kita syukuri. Dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara kita Indonesia bisa terus maju melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap," kata jo. Simak Video "Ekonomi RI Minus, Jokowi Bandingkan dengan Negara Lain" [==] (das/fdl) Sumber

Penyaluran stimulus perlindungan sosial lebih baik dibanding semua insentif yang ada. == JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penyerapan anggaran perlindungan sosial sudah mencapai 34,06 persen dari pagu atau sebesar Rp 69,4 triliun. Total pagu anggaran perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 203,9 triliun. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa mengatakan, penyaluran stimulus perlindungan sosial lebih baik dibandingkan semua insentif yang ada. Sebab, sebelum Covid-19, sudah ada beberapa program sosial seperti kartu sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). "Memang ada beberapa program yang sudah existing jadi ada di APBN. Maka lebih gampang dibandingkan program baru," jelas Kunta dalam diskusi virtual pada Jumat, (3/7). Meski begitu, kata dia, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yakni penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BLT Dana Desa. Ia melanjutkan, Pemerintah Daerah harus melakukan beberapa perbaikan dari sisi regulasi penyalurannya. Berdasarkan data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Transmigrasi dan Tertinggal BLT dana desa yang sudah tersalurkan mencapai Rp 4,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah 71.065 desa atau setara 95 persen dari 74.835 desa yang telah menyalurkan BLT Dana Desa. Pada kesempatan serupa, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyampaikan proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 per Juni. Proyeksi itu sejalan dengan lembaga lainnya seperti IMF, World Bank, OECD, ADB, dan Bloomberg. Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu, Ubaidi S Hamidi mengatakan, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 berada di angka -0,3 persen. Sementara, World Bank di angka nol persen, OECD yang paling rendah -3,9 sampai -2,8 persen. "Kemenkeu memproyeksikan di angka -0,4 sampai 1 persen. ADB -1 persen dan Bloomberg memproyeksikan di angka 0,5 persen," ujar Ubai. Dirinya menjelaskan, dampak perekonomian ini, ke depannya akan memengaruhi penyesuaian di sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setidaknya ada dua hal utama dalam penyesuaian di APBN. "Pertama, dampak terhadap tekanan di sisi tanggungan negara. Kemudian yang kedua adalah adanya tambahan beberapa belanja negara yang ekonomi itu tetap dalam koridor," kata dia. Sumber

Jakarta - Meningkatnya penggunaan barang elektronik berdampak pada semakin banyaknya jumlah limbah elektronik yang dihasilkan, dan pada 2019 lalu jumlahnya memecahkan rekor terbanyak pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut Global E-waste Statistics Partnership (GESP), jumlah limbah elektronik selama 2019 lalu mencapai 53,6 juta ton. Jika dibagi dengan jumlah penduduk di bumi, maka setiap orang menghasilkan limbah elektronik sebanyak 7,3kg. Limbah elektronik ini terdiri dari ponsel, komputer, perangkat elektronik rumah, dan bermacam perangkat elektronik lain. Hanya 17% dari total limbah elektronik itu yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya dibuang ke tempat pembuangan akhir limbah, dibakar, atau dihilangkan dengan berbagai cara. Padahal, sudah banyak kampanye dan langkah dari perusahaan-perusahaan untuk mengurangi limbah elektronik ini, baik dengan mendaur ulang atau cara lainnya. Namun tetap saja jumlah limbah elektronik tetap meningkat, tepatnya sebesar 21% selama lima tahun terakhir. "Lonjakan ini adalah permulaan yang terjadi karena peningkatan elektrifikasi yang bisa kita lihat di mana-mana," ujar Ruediger Kuehr, salah satu penulis laporan tersebut, yang juga Sustainable Cycles Programme di United Nations University. "Semuanya dimulai dari mainan, jika anda lihat apa yang terjadi saat natal, semua datang dengan baterai atau colokan listrik. Hal yang sama juga terjadi di ponsel, televisi, dan komputer," tambahnya. Tak cuma banyak, limbah-limbah elektronik ini pun mengandung banyak bahan berbahaya. Salah satunya adalah merkuri, yang tergolong sebuah neurotoksin yang menyerang otak dan bisa merusak perkembangan kognitif anak-anak. Salah satu limbah yang mengandung merkuri adalah jutaan ton monitor datar yang dikirimkan oleh perusahaan pengolah limbah elektronik asal AS bernama Total Reclaim ke Hong Kong. Limbah tersebut membahayakan para pekerja yang bertugas membongkar panel layar tanpa pelatihan dan alat pelindung khusus. Total Reclaim kemudian diputus bersalah dalam sebuah investigasi federal di AS. Daerah yang paling banyak menghasilkan limbah elektronik, menurut laporan GESP tersebut, adalah Asia dengan jumlah limbah elektronik mencapai 24,9 juta ton. Lalu di posisi ke-2 adalah Amerika dengan 13,1 juta ton, dan Eropa dengan 12 juta ton. Ke depannya masalah limbah elektronik ini diperkirakan belum akan membaik, dan malah akan semakin buruk. Jumlah sampai elektronik pada 2030 diperkirakan mencapai 74 juta ton. Terus meningkatnya jumlah limbah elektronik ini disebabkan oleh tingkat konsumsi perangkat elektronik yang terus meningkat dan juga siklus hidup produk elektronik yang semakin singkat, serta opsi perbaikan perangkat elektronik yang semakin kecil, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Jumat (3/7/2020). Simak Video "Duh.. Thailand Diserbu Puluhan Ton Limbah Elektronik" [==] (asj/asj) limbah elektronik Sumber

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal keluar dari pasar keuangan Indonesia. Dana asing 'kabur' Rp 144,22 triliun dari pasar keuangan RI sejak awal 2020. "Berdasarkan data settlement selama 2020 (ytd), nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp 144,22 triliun," demikian keterangan BI dikutip dari situs web resminya, Jumat (3/7/2020). Lebih lanjut, berdasarkan data transaksi 29 Juni-2 Juli 2020, nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp 7,81 triliun, dengan jual neto di pasar SBN sebesar Rp 6,13 triliun, dan jual neto di pasar saham sebesar Rp 1,68 triliun. BI juga menyampaikan pergerakan nilai tukar rupiah, dibuka pada level Rp 14.305 per dolar AS pada Jumat pagi. Bank Sentral pun melakukan Survei Pemantauan Harga pada minggu pertama Juli 2020. Inflasi Juli 2020 diperkirakan sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Juli 2020 secara tahun kalender sebesar 1,13% (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,69% (yoy). "Penyumbang utama inflasi pada periode laporan antara lain berasal dari komoditas telur ayam ras sebesar 0,06% (mtm), daging ayam ras sebesar 0,03% (mtm), emas perhiasan sebesar 0,02% (mtm), dan rokok kretek filter sebesar 0,01% (mtm)," jelas BI. Sementara itu, komoditas utama yang menyumbang deflasi yaitu bawang merah sebesar -0,06% (mtm), bawang putih dan jeruk masing-masing sebesar -0,02% (mtm), serta cabai merah, minyak goreng, cabai rawit, gula pasir dan angkutan udara masing-masing sebesar -0,01% (mtm). "Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan," BI menambahkan. Simak Video " Bima Arya Bantah Ada Intervensi di Bursa Caketum PAN" [==] (toy/zlf) Sumber