bot
Moderators-
Jumlah Konten
130.245 -
Bergabung
-
Kunjungan terakhir
Never
Content Type
Profiles
Forums
ARTIKEL
Store
Downloads
Calendar
Blogs
Galeri
Classifieds
Videos
Applications
Iklan
Collections
Direktori Bisnis
Photo Competition
Everything posted by bot
-
BPH Migas menilai usaha LNG dan CNG belum ada pengaturan dan pengawasan == BANDUNG -- BPH Migas mengundang Direktorat Jenderal Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan masukan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja/Omnibus Law. "Ada 3 (tiga) poin utama yang menjadi masukan atau usulan BPH Migas dalam RUU Cipta Kerja/Omnibus Law yaitu mengenai pengaturan LNG dan CNG, penyelesaian sengketa hilir migas serta kantor perwakilan BPH Migas" ungkap Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo dan Ahmad Rizal di Hotel Best Western, Bandung, Jumat (3/7). Menurut Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo, hal utama yang mendasari usulan pengaturan kegiatan usaha LNG dan CNG karena selama ini bisnis LNG dan CNG masih dilakukan business to business (B To B), belum ada pengaturan dan pengawasan terkait tata niaganya. Hal ini berpotensi terjadinya monopoli alamiah dalam penetapan harga jual dan toll fee (tarif) regasifikasi dan tidak adanya aturan apabila terjadi perselisihan usaha baik antar Badan Usaha maupun dengan konsumen. Sedangkan terkait perselisihan kegiatan hilir migas, Komite BPH Migas Ahmad Rizal menyampaikan bahwa BPH Migas mengusulkan agar penyelesaian tersebut diutamakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebelum melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase. Diharapkan kedepan ada Lembaga khusus dibawah BPH Migas yang menangani perselisihan kegiatan hilir migas. Sementara untuk usulan pembentukan kantor perwakilan BPH Migas di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Tiga 3 (tiga) poin utama usulan BPH Migas tersebut menjadi hal penting yang harus dimasukan dalam RUU Cipta Kerja/Omnibus Law untuk mengantisipasi tantangan ke depan dalam perkembangan usaha dan agar dapat bersaing secara global serta sesuai tujuan dari RUU Cipta Kerja/Omnibus Law yaitu meningkatkan kegiatan investasi di bidang hilir migas serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Sumber
-
Jakarta - Kemampuan untuk mengedit cuitan merupakan salah satu fitur yang paling sering diminta pengguna Twitter. Kini perusahaan media sosial tersebut mengatakan akan menghadirkan fitur edit tapi dengan satu syarat. Twitter sebelumnya selalu menolak untuk menghadirkan fitur tersebut meski sudah diminta oleh banyak pengguna. Tapi mereka sepertinya berubah pikiran dan mengatakan akan menghadirkan fitur edit jika semua orang mau mengenakan masker. [Gambas:Twitter] "Kalian akan mendapatkan tombol edit jika semua orang mengenakan masker," tulis Twitter dalam cuitannya. Dikutip detikINET dari NDTV, Sabtu (4/7/2020) dalam cuitan terpisah Twitter menegaskan bahwa mereka akan menghadirkan fitur ini jika semua orang sudah menggunakan masker. "Semua orang artinya SEMUA ORANG," tulisnya dalam cuitan selanjutnya. Cuitan Twitter ini langsung disambut dengan kehebohan oleh penggunanya. Ada beberapa yang membalas cuitan ini dengan cuitan penuh typo, yang menegaskan perlunya tombol edit untuk memperbaiki cuitan. Ada juga yang langsung semangat mengajak pengguna lainnya untuk menggunakan masker karena sudah sangat menanti-nanti fitur edit di Twitter. [Gambas:Twitter] Tapi ada juga yang menganggap Twitter menjadi politis karena mengambil sikap dalam perdebatan soal penggunaan masker yang memang masih ramai di Amerika Serikat. Menggunakan masker memang menjadi isu panas di AS karena ada beberapa kelompok yang enggan menggunakan masker karena berbagai alasan. [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] [Gambas:Twitter] Fitur edit memang selalu dinanti-nanti oleh pengguna Twitter. Tapi CEO Twitter Jack Dorsey dalam wawancara dengan WIRED pada awal tahun ini mengatakan ia mungkin tidak akan menghadirkan fitur tersebut karena bisa disalahgunakan dan membantu penyebaran misinformasi. Simak Video "Cegah Pelecehan, Twitter Hadirkan Fitur Batasi Tweet Balasan" [==] (vmp/afr) Sumber
-
Jakarta - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 sempat tertunda karena pandemi virus Corona (COVID-19). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria mengungkapkan SKB CPNS 2019 akan digelar pada akhir Agustus 2020. Hal ini disampaikan Bima saat melaksanakan rapat kerja bersama Komisi II DPR, Selasa (23/6/2020) lalu. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas BKN Paryono saat ini pihaknya sedang mengkaji pelaksanaan SKB nanti. Selain itu, BKN juga sedang mengelaborasi model pelaksanaan SKB yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan dan keselamatan saat digelar dalam situasi pandemi ini. "Ini masih terus koordinasi dengan BNPB dan Kemenkes demi keamanan dan untuk menjaga agar jangan sampai menimbulkan cluster baru saat pelaksanaan SKB," ungkap Paryono kepada detikcom, Sabtu (4/7/2020). Terkait protokol kesehatan yang akan diterapkan saat SKB CPNS, pihaknya telah menyiapkan 4 skema utama sebagai berikut: 1. Jarak peserta minimal 1 meter pada saat tes dan dikondisikan sesuai protokol kesehatan. 2. Untuk menghindari penumpukan, sesi per hari hanya ada 3 sesi. 3. Peserta dan petugas diwajibkan memakai masker selama tes berlangsung. 4. Disediakan tempat cuci tangan. Paryono pun memastikan, SKB CPNS 2019 diupayakan akan segera berlangsung sebab sudah mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI. "Pada intinya SKB akan tetap dilaksanakan dan Komisi II DPR RI juga telah mendukung hal tersebut," pungkasnya. Untuk diketahui, seleksi CPNS formasi tahun 2019 seharusnya selesai pada Mei kemarin. Namun, karena pandemi COVID-19, Panselnas memutuskan SKB CPNS ditunda sementara sampai kondisi memungkinkan. Sementara ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah dimulai 27 Januari dan berakhir 10 Maret 2020 lalu. Simak Video "Awasi Seleksi CPNS, Komisi II DPR Akan Bentuk Panja ASN" [==] (ara/ara) Sumber
-
Jakarta - Siapa tidak kenal dengan waralaba Pizza Hut? Pemegang waralaba terbesarnya di Amerika Serikat (AS), NPC International Inc, mengajukan perlindungan kebangkrutan pekan ini. Mengutip Forbes, hal ini dikonfirmasi oleh NPC International di Kansas yang mengatakan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dukungan restrukturisasi melalui pemberi pinjaman secara substansial untuk mengurangi utang jangka panjang NPC dan memperkuat struktur modal perusahaan. Berikut fakta di balik rencana pengajuan perlindungan kebangkrutan tersebut. 1. Punya Utang Rp 13 Triliun Perusahaan kini memiliki utang US$ 903 juta dan telah melakukan pra-negosiasi perjanjian restrukturisasi yang sekitar 90%-nya berasal dari pinjaman lien pertama dan 17% dari pemberi pinjaman kedua. 2. Gerai Tutup Hal ini diperparah oleh penutupan sejumlah gerai lantaran penyebaran COVID-19 di AS yang tak kunjung henti. NPC sendiri memiliki 1.225 lokasi Pizza Hut dan 385 restoran Wendy's yang dikelola oleh 7.500 karyawan penuh waktu, sekitar 28.500 pekerja paruh waktu, dan beroperasi di 30 negara bagian dan Distrik Columbia. Perusahaan sendiri ingin tetap menjaga gerainya terbuka dan membayar pekerjanya. 3. Saham PZZA Anjlok Hal ini ternyata memberi sentimen negatif bagi Pizza Hut di Indonesia. Saham PT Sarimelati Kencana Tbk selaku pemegang waralaba Pizza Hut di Indonesia terpantau turun Menilik data perdagangan RTI, Kamis (2/7/2020), saham Sarimelati Kencana yang diperdagangkan dengan kode PZZA ditutup negatif 6,88% ke level Rp 745/saham. Penurunan tersebut sekaligus membuat saham perusahaan otomatis terhenti perdagangannya atau auto reject. 4. Dampaknya ke Pizza Hut Indonesia Sekretaris Perusahaan PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) Kurniadi Sulistyomo mengatakan, pihaknya tak mengetahui proses kepailitan tersebut. Dia menjelaskan, Sarimelati Kencana merupakan pemegang hak lisensi waralaba tunggal di Indonesia. Pihaknya tak ada hubungan dengan perusahaan yang mengajukan pailit tersebut, sehingga apapun keputusannya tidak berpengaruh pada Pizza Hut Indonesia. "Permasalahan kepailitan yang terjadi di Amerika Serikat, dapat kami sampaikan bahwa perkara tersebut bersifat terpisah. Kami tidak mengetahui bagaimana proses kepailitan yang terjadi di sana," ujarnya kepada detikcom, Kamis (2/7/2020). "Dapat kami sampaikan, bahwa PT Sarimelati Kencana Tbk, merupakan pemegang hak lisensi waralaba tunggal di Indonesia, dan kami tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pizza Hut Amerika Serikat tersebut. Apapun nanti putusan pengadilan di Amerika Serikat, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha kami, Pizza Hut di Indonesia," paparnya. Simak Video "5 Cara Dapatkan Token Listrik Gratis" [==] (ang/ara) Sumber
-
Tekanan ekonomi akibat pandemi tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga semua negara == JAKARTA -- Ekonom Muhammad Chatib Basri mengingatkan pentingnya jaring pengaman sosial selama wabah Covid-19. Hal ini diperlukan agar masyarakat tetap tinggal dan beraktivitas di rumah sebagai upaya memutus mata rantai penularan. "Bagi mereka yang berkecukupan, imbauan pemerintah untuk beraktivitas dari rumah akan dipatuhi, berbeda dengan kalangan menengah ke bawah begitu tabungannya habis terpaksa harus keluar untuk mencari penghasilan," kata Chatib yang pernah menjabat Menteri Keuangan periode 2013-2014 dalam seminar webinar bertajuk "Dampak Covid-19 terhadap Kondisi Perekonominan dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia" di Jakarta, kemarin. Dengan demikian, kataChatib, perlu kompensasi dalam bentuk jaring pengaman sosial seperti bansos yang sampai saat ini terus digulirkan dengan tujuan agar masyarakat tetap tinggal di rumah. Chatib yang berbicara dalam seminar yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School(STIE IBS) mengatakan di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti sekarang aktivitas ekonomi tidak berjalan normal. "Akibat dari wabah ini kita disuruh untuk menjaga jarak, sedangkan aktivitas ekonomi bisa terjadi kalau pembeli dan penjual bertemu. Meskipun saat ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran namun ekonomi belum berjalan normal," kata Chatib. Perdagangan saat ini, kata Chatib yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BKPM, hanya sektor e-commerce saja yang mengalami kenaikan. Sedangkan untuk perdagangan tradisional praktis terhenti. Chatib mengatakan tekanan ekonomi akibat wabah Covid-19 tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga semua negara. Berbeda dengan krisis global tahun 2008, kondisi di 2020 karena semua negara terpaksa menghentikan aktivitas ekonominya. Menghadapi wabah, kata Chatib, membutuhkan dukungan anggaran ekstra sampai akhir tahun. Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah anggaran perjalan dinas yang nilainya sekitar Rp43 triliun. "Selama PSBB ini instansi pemerintah juga tidak bisa berpergian baik di dalam maupun luar negeri, maka anggaran itu yang dialihkan salah satunya untuk biaya kesehatan atau jaring pengaman sosial," ujar Chatib. Ketua IBS Dr Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, SH, LLM menjelaskan, dampak dari penyebaran virus corona terjadi di berbagai bidang, baik sektor riil, dunia usaha mikro, kecil dan menengah, sektor jasa keuangan dan sebagainya. Menurut dia, kondisi saat ini telah memaksa setiap pihak melakukan penyesuaian meliputi sektor transportasi, industri manufaktur, pariwisata, perbankan sertaperguruan tinggi. Kusumaningtuti mengatakan perubahan juga dilaksanakan IBS dalam menghadapi "new normal. Salah satunya kegiatan kampus selama ini memanfaatkan layanan daring. Selama wabah juga disediakan program beasiswa diantaranya keringanan uang pangkal bekerjasama dengan Bank BNI untuk membantu siswa kurang mampu terdampak wabah Covid-19. sumber : Antara Sumber
-
Jakarta - Seorang remaja dari Kharar, Punjab, India dilaporkan telah menghabiskan uang tabungan orang tuanya sebesar 16 lakh atau sekitar Rp 311 juta. Uang yang sejatinya untuk pengobatan sang ayah untuk PUBG Mobile. Remaja yang berusia 17 tahun ini melakukan pembelian item dalam aplikasi guna meningkatkan akun PUBG-nya. Tak hanya itu dia pun melakukan pembelian untuk teman satu timnya. Aksi tidak terpuji sang anak akhirnya terungkap setelah membaca laporan dari bank. Berdasarkan pengakuan sang orang tua, dana yang habiskan putranya itu berasal dari tiga rekening. Selama ini sang ibu tidak menaruh curiga ponselnya selalu dipinjam. Sebab si anak selalu beralasan untuk digunakan belajar online. Dia pun selalu punya cara menghilangkan jejak transaksi hingga tidak diketahui oleh kedua orang tuannya. "Dia menggunakan ponselnya untuk melakukan semua transaksi dan akan menghapus pesan mengenai jumlah yang didebit dari akun," kata sang ayah seperti dilansir dari Tribune India . Setelah kejadian itu, remaja tersebut dipaksa bekerja di bengkel, untuk menghindarkan dirinya menghabiskan lebih banyak waktu di PUBG Mobile. "Aku hanya tidak bisa membiarkannya duduk diam di rumah dan tidak bisa memberinya ponsel bahkan untuk belajar," kata si ayah. "Dia bekerja di bengkel skuter agar dia menyadari betapa sulitnya untuk mendapatkan uang. Aku sekarang putus asa karena uang ditabung juga untuk masa depan anak saya," pungkasnya. Simak Video "Makin Eksis, PUBG Raup Pendapatan Terbesar Dunia" [==] (afr/afr) pubg pubg mobile Sumber
-
Jakarta - Pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Peringatan itu pun langsung direspons para menteri, mulai dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan merencanakan pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) pertama yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Sementara itu, menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, ancaman krisis pangan dunia itu tidak benar. Ia membeberkan, produksi pangan dunia khususnya kelompok serealia (biji-bijian sumber karbohidrat seperti padi, gandum, dan lain-lain) pada tahun 2019 justru meningkat. Sedangkan, salah satu penyebab utama krisis pangan adalah penurunan produksi komoditas pangan dari tahun sebelumnya. "Produksi serealia dunia tahun 2019 yang lalu itu mencapai rekor tertingginya 3.000 juta ton serealia. Memang padi sedikit menurun, tapi penurunannya hanya 0,5% dari 499 juta ton ke 496 juta ton. Jadi itu yang terkait produksi. Sehingga produksi pangan dunia tidak terganggu. Karena tahun 2019 ini surplusnya cukup besar, surplus itu mengimbas ke 2020," kata Dwi ketika dihubungi detikcom, Sabtu (4/7/2020). Lalu, Dwi mengatakan krisis itu juga disebabkan oleh melonjaknya harga pangan dunia. Faktanya, harga pangan dunia turun. "Di bulan Januari itu indeks harga pangan, food price index FAO itu 183, lalu di bulan Mei turun jadi 162. Ketika terjadi krisis pangan dunia tahun 2007-2008, itu indeks harga pangan dunia menyentuh 220. Yang krisis pangan tahun 2011 itu 240. Yang sekarang ini malah turun," terang dia. Dengan tidak terpenuhinya dua faktor tersebut, maka ia menilai prediksi krisis pangan dunia tidak benar. "Dua faktor itu sama sekali tidak terpenuhi. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dasar bahwa dunia akan mengalami krisis pangan," tegas Dwi. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Siap Terapkan Protokol Kesehatan, Pekerja Seks di Bolivia Minta Pembatasan Dicabut " [==] krisis pangan ancaman krisis pangan Sumber
-
Menurut Jokowi banyak negara terjebak dalam status negara berpendapatan menengah. == JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan beberapa upaya agar Indonesia bisa kembali naik status menjadi negara berpendapatan tinggi, dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (4/7). Presiden Jokowi mengungkapkan banyak negara di dunia yang menghabiskan puluhan tahun, bahkan hampir ratusan tahun terjebak dalam status negara berpendapatan menengah. “Itulah yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya apakah kita punya peluang untuk keluar dari middle income trap. Saya jawab tegas, kita punya peluang besar, kita punya potensi besar,” ujarnya. Pada 1 Juli 2020 lalu Bank Dunia baru saja menaikan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income country) dari negara berpendapatan menengah bawah. Hal itu karena Indonesia telah memiliki pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) sebesar 4.050 dolar AS pada 2019, atau naik dari 3.840 dolar AS. GNI adalah pendapatan yang diterima negara dari penduduk, pengusaha, termasuk dari barang dan jasa yang diproduksi serta dijual ke luar negeri dan investasi luar negeri. Meski naik status, Indonesia masih berada di level negara berpendapatan menengah. Presiden Jokowi mengingatkan Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali naik status menjadi negara berpendapatan tinggi dengan beberapa syarat. Pertama, Indonesia harus memiliki infrastruktur yang efisien. Kemudian, Indonesia juga perlu memiliki sistem kerja yang kompetitif, cepat, dan berorientasi pada hasil. “Ini sudah mulai kita bangun. Kita butuh kerja cepat kompetitif, yang berorientasi pada hasil. ini yg terus kita upayakan,” ujar Presiden Jokowi. Selain itu Indonesia juga perlu Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, produktif, inovatif, dan kompetitif. “Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak generasi muda yang kompetitif, yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan RI,” ungkap Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Presiden menekankan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tidak bisa dilakukan dengan cara-cara normatif. Indonesia memerlukan strategi dan terobosan baru untuk melompat lebih jauh. “Kita harus berubah, cari cara baru, mengembangkan strategi baru, yang smart shortcut, yang out of the box,” ujar Presiden Jokowi. Presiden mengajak para rektor dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk memanfaatkan puncak bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia,dengan mencetak generasi muda yang unggul untuk membangun Indonesia Maju. “Satu abad Republik Indonesia sudah dekat di 2045 nanti, tinggal 25 tahun, mari cetak sejarah mari buktikan kita tidak terjebak middle income trap, mari kita buktikan 2045, Indonesia mampu jadi negara berpenghasilan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Jokowi. sumber : Antara Sumber
-
Jakarta - Selain pesan berupa tulisan, emoji telah menjadi sarana komunikasi populer. Namun ada sebagian arti emoji yang kadang maknanya tidak seperti yang dipikirkan oleh para netizen. Memangnya emoji apa saja? Berikut beberapa di antaranya yang dihimpun detikINET dari berbagai sumber: Japanese Ogre Emoji Foto: istimewa Emoji yang cukup menyeramkan ini bukanlah lambang topeng ataupun setan seperti diartikan sebagian pengguna. Akan tetapi ini adalah wujud karakter raksasa Jepang, yang umum ditemukan di seni atau karya sastra Jepang. "Disappointed But Relieved" Face Emoji Foto: istimewa Dalam pandangan pertama, emohi ini seperti lambang orang yang sedang menangis. Tapi lihat lebih seksama, air mengalir di sisi wajah sehingga bukan air mata melainkan keringat. Jadi ini lebih untuk menggambarkan situasi kekecewaaan yang berujung pada kelegaan. "Shocked" Face Emoji Foto: istimewa Emoji ini punya dua tanda silang di bagian matanya sehingga kadang diartikan sebagai pertanda mati. Padahal tujuannya adalah untuk mewakili perasaan keheranan atau takjub. "Kissy" Face Emoji Foto: istimewa Wajah emoji yang ditampilkan seperti sedang bersiul, terlihat dari mulutnya. Tapi sebenarnya ini adalah tanda ciuman, sedikit 'lebih rendah' kastanya dibandingkan emoji ciuman yang ada tanda hatinya. Mungkin cocok untuk kencan pertama yang sukses. "Savoring Delicious Food" Face Emoji Foto: istimewa Dengan lidah melet di samping, sebagian orang menggunakannya untuk menggambarkan sedang menggoda, bercanda atau mungkin jahil. Arti sebenarnya cukup jauh, emoji ini adalah untuk melambangkan pengguna menikmati makanan. emoji arti emoji Sumber
-
Jakarta - Jadwal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 yang dinanti para peserta akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Sebagaimana diketahui, lantaran ada pandemi COVID-19, jadwal SKB CPNS 2019 yang seharusnya dilaksanakan Maret lalu hingga kini masih ditunda. Penundaan SKB CPNS 2019 guna menghindari penularan COVID-19. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, proses tes tersebut akan dimulai pada akhir Agustus mendatang. "Jadwal SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) rencana dilakukan pada akhir Agustus 2020 hingga awal Oktober, atau setelah ujian seleksi sekolah kedinasan selesai," ujar Bima dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020) lalu. Meski begitu, Bima memastikan proses seleksi CPNS 2019 ini akan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jadwal itu masih memungkinkan berubah dengan tetap menyesuaikan status kedaruratan virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Selain itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) juga akan berkonsultasi dengan Gugus Tugas COVID-19 pusat dan daerah terkait diadakannya penyelenggaraan SKB tersebut. "Panselnas akan tetapkan lokasi ujian yang meminimalisir pergerakan peserta, karena potensi pergerakan peserta kemungkinan bisa lintas kabupaten/kota, provinsi, atau bahkan harus ke Jakarta," katanya. BKN juga tengah membuat Surat Edaran baru terkait mekanisme lanjutan seleksi CPNS berdasarkan aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan. "BKN sedang siapkan Surat Edaran Kepala BKN terkait mekanisme seleksi dengan computer assisted test (CAT) yang kedepankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID sesuai keputusan Menkes tentang panduan pencegahan di tempat kerja perkantoran," tandasnya. Untuk diketahui, seleksi CPNS formasi tahun 2019 seharusnya selesai pada Mei kemarin. Namun, karena pandemi COVID-19, Panselnas memutuskan SKB CPNS ditunda sementara sampai kondisi memungkinkan. Sementara ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah dimulai 27 Januari dan berakhir 10 Maret 2020 lalu. Simak Video "Awasi Seleksi CPNS, Komisi II DPR Akan Bentuk Panja ASN" [==] (ara/ara) Sumber
-
lanjut usia berusia 80 tahun yang terkenal dengan kemampuan menggambarnya. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Bukan menggunakan pensil, pulpen ataupun paint melainkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel! (Foto: Tatsuo Horiuchi) Sekitar 20 tahun yang lalu sebelum ia pensiun, ia menginginkan hal baru yang menantang dalam hidupnya. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Tantangan itu berupa menggambar namun karena ia tak ingin menghabiskan banyak uang untuk alat-aalt menggambar ia pun menggunakan PC komputer. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Dan juga meski di komputer ia tak membeli software digital untuk melukis maka itu ia menjatuhkan pilihannya menggunakan Ms Excel. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Alasan ia memilih Excel lantaran bisa menggabungkan worksheetnya dari beberapa halaman. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Ia mengatakan cukup mahal untuk membeli software Graphics. Sebelum menggunakan Excel ia sudah mencoba di aplikasi Word namun karena kerbtasan ukuran kertas maka ia beralih ke Excel. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Ia membuat gambar landscape dengan pemandangan kota Tokyo di komputernya. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Begini proses gambarnya, terlihat sangat rumit ya. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Aksinya saat menggambar di komputer menggunakan Ms Excel. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Horiuchi mulai mempelajari bagaimana menggambar setelah ia pensiun di tahun 2000. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Mahakaryanya yang menakjubkan hasil dari Ms Excel. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Bagi yang berminat ia juga menjual karyanya tersebut melalui websitenya di sini. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Pada tahun 2006, ia mendapatkan penghargaan atas karyanya dengan memenangkan lomba Excel Autoshape Art. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Karyanya ini juga dipajang di Museum Gunma. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Foto: Tatsuo Horiuchi Foto: Tatsuo Horiuchi Foto: Tatsuo Horiuchi Sumber
-
Jakarta - Sejak dirilisnya video pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, isu reshuffle semakin liar. Jokowi dalam video memang jelas melontarkan ancaman reshuffle lantaran tidak puas dengan kinerja para menterinya. Isu reshuffle semakin panas seiring banyaknya beredar daftar nama menteri baru. Nama-nama dalam daftar tersebut cukup menarik perhatian. detikcom sempat melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak Istana, di antaranya juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, dan Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian. Ketiganya hingga saat ini belum memberikan respons soal nama menteri hasil reshuffle ini. Namun, simak dulu 3 fakta terkini mengenai isu reshuffle ini: 1. Ada Nama Ahok dan AHY Berdasarkan daftar nama yang beredar, kursi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masih diisi oleh Airlangga Hartarto, lalu kursi Menteri Keuangan masih diisi Sri Mulyani Indrawati. Sementara Erick Thohir berdasarkan daftar nama itu digeser ke Menteri Perdagangan. Sedangkan nama Agus Suparmanto tidak ada dalam daftar tersebut. Sedangkan posisi Menteri BUMN kabarnya diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kemudian Menteri Pertanian diisi oleh nama Rachmat Gobel dan Syahrul Yasin Limpo pun tak ada dalam daftar nama tersebut. Menariknya lagi dalam daftar tersebut ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang menduduki kursi Menteri Koperasi dan UKM. Sementara sisanya masih sama. 2. Siapa Pantas Diganti? Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai hampir semua kementerian di sektor ekonomi patut dirombak, kecuali Kementerian Keuangan. "Hampir semua. Kemarahan Pak Jokowi adalah cerminan kemarahan kita semua, dan itu tidak hanya pada satu kementerian, hampir semua. Kecuali Kemenkeu yang saya tahu persis Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan jajarannya kerja keras luar biasa menangani COVID-19," katanya. Menurutnya, dalam kondisi pandemi dan dibayangi resesi memang sosok menteri yang berani mengambil tindakan diperlukan perombakan. Oleh karena itu Piter menilai reshuffle dibutuhkan saat ini. Pengamat ekonomi Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga menilai hal yang sama. Seluruh menteri di sektor ekonomi layak untuk di-reshuffle terutama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketuanya. "Kerja Menko masih standar karena belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis di bawahnya kerja ekstra. Perlu sosok yang tegas agar eksekusi stimulus dipercepat," katanya. 3. Respons Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi salah satu nama dalam isu liar yang menyebutkan bakal ada reshuffle dalam kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle sendiri mengemuka setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan reshuffle dalam rapat terbatas di Istana beberapa waktu lalu. Saat ditanyakan mengenai hal tersebut, Erick merespons-nya santai dengan tersenyum sambil menaikkan alis matanya sebanyak tiga kali. Namun tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya yang tertutup masker medis tersebut. Simak Video "Jangan Datar-datar dalam Penanganan Corona, Jokowi Minta Terobosan" [==] (eds/ara) Sumber
-
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil kembali membagikan sertifikat tanah secara virtual. Kali ini buat warga di dua kabupaten di Maluku. Selama acara penyerahan sertifikat berlangsung, Sofyan secara tegas mewanti-wanti kepada para warga penerima sertifikat tanah agar bisa lebih bijak menggunakan sertifikat yang diberikan. Lantaran, bila tidak berhati-hati, bisa saja kemudian hari terjadi sengketa lahan atau bahkan sampai kehilangan tanah yang sudah dimiliki. "Kepada masyarakat penerima sertifikat saya ucapkan selamat. Gunakan sertifikat ini secara bijaksana, kalau tidak untuk pinjaman, disimpan baik-baik supaya tidak ada sengketa tanah di masa yang akan datang," kata Sofyan dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah secara Virtual, Jumat (3/7/2020). Sofyan mengimbau masyarakat penerima sertifikat tanah untuk bisa menghitung kemampuannya membayar bila memang ingin menggunakan sertifikat tanah ini sebagai jaminan. Ia juga berpesan agar tidak menggadaikan sertifikat tanah kepada para rentenir. "Hati-hati tolong dihitung benar apakah bisa dikembalikan kreditnya, apakah usahanya memang prospektif punya harapan, punya potensi jangan sampai kemudian karena ada sertifikat, sertifikat ini digadaikan dan uangnya digunakan untuk konsumtif, apalagi kalau sertifikat ini digadaikan ke rentenir, wah bahaya sekali," sambungnya. Sebab, menurut Sofyan, tujuan pemerintah membagi-bagikan sertifikat tanah ini ialah untuk menjauhkan masyarakat dari jeratan utang ke rentenir. Untuk itu, Sofyan memberi opsi, bila terpaksa ingin mendapatkan pinjaman dari sertifikat tanah, gadai untuk kredit usaha rakyat (KUR). Sebab bunganya jauh lebih kecil dari bunga yang dipatok rentenir. "Pinjam dari rentenir bunganya sangat tinggi bisa 20% sebulan, sedangkan pinjaman KUR cuma 6% satu tahun. Oleh sebab itu, pemerintah menginginkan sertifikat ini membantu masyarakat yang memerlukan modal untuk meminjam dengan bunga yang murah," pungkasnya. Simak Video "Politisi PSI Surya Tjandra Jadi Wakil Menteri ATR" [==] (ara/ara) Sumber
-
Jakarta - Setelah sebelumnya membocorkan kehadiran X Series di Indonesia, kini Vivo mengonfirmasi smartphone yang dimaksud adalah Vivo X50 Series. Vivo juga mengungkap keunggulan yang dibawanya. Seperti apa? Mengadopsi teknologi kamera mutakhir dari Vivo Apex 2020, X50 Series akan menjadi smartphone pertama dengan teknologi stabilisasi gimbal dari Vivo Indonesia. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Product Manager Vivo Indonesia Hadie Mandala. "Kehadiran Vivo X50 Series akan menjadi pembaruan bagi pengembangan teknologi Vivo di Indonesia. Gimbal Stabilization menjadi teknologi utama yang kami unggulkan yang diciptakan melalui proses desain yang presisi serta struktur yang kompleks," ungkap Hadie dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2020). Teknologi stabilisasi gimbal tentunya bakal menjadi batu loncatan dari Vivo Indonesia yang melampaui batas optical image stabilization (OIS) yang sudah ada. Teknologi ini juga telah diintegrasikan dengan material, proses manufaktur, dan tingkat kepresisian. Dilansir dari berbagai sumber, mekanisme micro gimbal ini memungkinkan sudut kemiringan sumbu-X dan sumbu-Y masing-masing hingga 3 derajat. Ini diklaim tiga kali lipat stabilnya dari OIS tradisional. Dengan adanya teknologi ini, pengguna Vivo X50 Series bakal mendapatkan stabilitas dalam pengambilan gambar melalui lensa smartphone dan membawanya ke tingkat yang setara fotografi profesional. Sebelumnya kehadiran teknologi gimbal pada kamera smartphone Vivo terungkap dalam poster iklan yang ditujukan untuk gelaran MWC pada Februari lalu. Diketahui kalau perangkat prototipe, Apex 2020, akan memiliki gimbal kamera sebagai penstabil gambar. Poster dalam tiang pondasi tersebut menampilkan bagian belakang Apex 2020, sehingga bagian kamera utamanya terlihat jelas memiliki gimbal. Kira-kira seperti apa spesifikasi yang bakal dibawa oleh ponsel flagship dari Vivo kali ini, patut untuk ditunggu! Simak Video "Resmi Mendarat, Vivo V19 Dibanderol Mulai Rp 4,299 Juta" [==] (mul/ega) Sumber
-
Jakarta - PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dapat sanksi dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Kedua perusahaan itu dianggap melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Grab terkena denda Rp 30 miliar dan TPI sebesar 19 miliar. (ara/ara) Sumber
-
Kuliah virtual tentang transportasi di Eropa mengundang taruna sekolah Kemenhub == JAKARTA -- Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) bekerja sama dengan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei menyelenggarakan Kuliah Umum virtual. Kuliah umum virtual ini dalam rangka memberikan wawasan tentang penyelenggaraan transportasi di Uni Eropa kepada taruna di sekolah-sekolah Kementerian Perhubungan. BPSDM mengundang Head of International Relations Unit DG MOVE European Commission, Harvey Rouse sebagai pembicara utama yang didampingi moderator Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Kapten Sahattua Simatupang. Kuliah umum bertajuk “Current Transportation Condition in the European Union and Its Challenges” diikuti oleh 955 peserta yang terdiri dari para taruna, dosen, serta pegawai ini dibuka oleh Sekretaris BPSDMP, M Popik Montanasyah dan sebagai joint host Head of Economic and Trade Section European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Raffaele Quarto. Dalam sambutannya, Popik memberikan apresiasi kepada European Commission dan European Union Delegation for Indonesia and Brunei Darusalam, atas kerja sama dan kesediaannya hingga kuliah umum ini dapat terlaksana dengan baik.“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara-negara Eropa memiliki teknologi dan sistem manajemen transportasi yang maju, dengan kuliah umum ini kami harap para pembicara dapat membuka wawasan para taruna terkait teknologi, sistem managemen transportasi, kondisi transportasi di Uni Eropa saat ini melalui sharing information and knowledge”, ucap Popik. Popik menggunakan kesempatan kuliah umum ini untuk memperkenalkan BPSDMP. Ia mengatakan bahwa BPSDMP mengelola 26 sekolah dan lembaga diklat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah taruna sekitar 16 ribu orang. Ia juga menjelaskan tentang strategi BPSDMP dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusannya agar mampu bersaing di industri transportasi nasional maupun internasional, yang salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan berbagai stake holder dalam dan luar negeri. ”Sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan dan Kepala BPSDMP, untuk mewujudkan salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan SDM, BPSDMP fokus agar selain memenuhi standar nasional dan internasional, lulusan BPSDMP juga dibekali dengan soft skill seperti kemampuan berbahasa asing, disiplin dan mempunyai karakter tangguh”, ungkap Popik. Melalui kegiatan semacam ini menurut Popik, secara tidak langsung mengasah kemampuan berbahasa asing taruna saat menyerap informasi dan menumbuhkan rasa percaya diri saat ikut aktif berdiskusi. “Saya menyampaikan pesan Kepala BPSDMP, agar para taruna serius mengikuti kuliah umum. Ini adalah merupakan kesempatan yang baik, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang kondisi transportasi saat ini”, ucap Popik. Pada kesempatan yang sama, Head of Economic and Trade Section European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Raffaele Quarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan SDM merupakan hal yang penting bagi setiap negara. Selain itu, ia berharap melalui kuliah umum ini dapat menjadi kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak untuk belajar terkait kondisi transportasi saat ini. “Pengembangan SDM merupakan prioritas bagi hampir seluruh negara di dunia, melalui kuliah umum ini semoga dapat menjadi salah satu kesempatan untuk mengembangkan wawasan dengan saling bertukar pengetahuan terkait kondisi transportasi saat ini”, ucap Quarto. Hadir bersama Popik, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Soeharto dan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Heri Sudarmadji yang juga menyampaikan apresiasi dan ikut aktif berdiskusi tentang bagaimana pengelolaan sistem transportasi di masa Pandemi Covid-19 dalam mendukung kelancaran distribusi logistik di negara-negara Uni Eropa. Sumber
-
Jakarta - Siapa yang tak kenal dengan pajak, apalagi bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan pasti mengenalnya. Namun barangkali tak banyak orang yang mengetahui tentang sejarah pajak di Indonesia dan dunia. Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitulah kira-kira arti dari kata pajak. Pajak saat ini menjadi sumber penerimaan suatu negara, dana yang berhasil dikumpulkan itu akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, seperti di Indonesia akan dialokasikan ke beberapa program pembangunan ekonomi. Semua itu tujuannya demi kemakmuran rakyat. Sejarah Pajak di Dunia Bagi yang masih belum mengenal pajak, tidak ada salahnya untuk mengetahui sejarah pajak di Indonesia juga dunia. Sebab, untuk saat ini hidup di belahan dunia manapun pasti akan menemui aturan pajak, dan suka tidak suka negara mengambil uang pajak secara paksa dari dompet kita lantaran sudah ada payung hukumnya. Sejarah mencatat kehadiran pajak berawal dari peradaban masyarakat maju (Frecknall-Hughes, 2015). Awalnya dari ditemukannya beberapa dokumen berupa tulisan kuno berbentuk baji di Mesopotamia, sekarang lokasi itu dikenal sebagai negara Irak. Dalam dokumen kuno itu menunjukkan pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum masehi (SM). Pada saat itu objek pajaknya dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria (Smith, 2015). Hal itu diceritakan oleh Darussalam selaku Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Cerita sejarah kehadiran pajak ini pun hasil dari risetnya yang berasal dari banyak sumber. Beberapa sumber tersebut Jane Frecknall-Hughes, The Theory, Principles and Management of Taxation: An Introduction (New York: Routledge, 2015). Stephen Smith, Taxation: A Very Short Introduction (United Kingdom: Oxford University Press, 2015). Samuel Blankson, A Brief History of Taxation (New York: Lulu Inc., 2007). Ferdinand H.M Grapperhaus, Taxes through the Ages (The Netherlands: IBFD, 2009). Anthony Arlidge dan Igor Judge, Magna Carta Uncovered (United States: Hart Publishing, 2014). Menurut dia, penemuan dokumen sejarah tertulis di Mesopotamia telah membuktikan bahwa pajak merupakan suatu subjek yang memiliki sejarah besar dan sangat panjang, yang praktiknya telah dilakukan sejak ribuan tahun lamanya. "Sejarah pemungutan pajak pun tidak berhenti di Mesopotamia, tetapi juga merambah ke berbagai belahan dunia dengan bentuk pemungutan yang semakin berkembang," seperti dikutip dari riset Darussalam. Bentuk awal pemungutan pajak juga ditemukan di Mesir Kuno sejak 3000 SM atau pada saat sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan seperti sekarang ini. Pembayaran pajak di Mesir Kuno dalam bentuk barang. Secara umum pemungutan di sana tidak jauh berbeda dengan di Mesopotamia, pembayar juga dilakukan dalam bentuk bagi hasil barang produksi dan pertanian serta pemberian pelayanan atau tenaga kerja. Pada kala itu, Mesir Kuno pun sudah menetapkan beberapa barang atau produk yang dikenakan pajak, Ada beberapa objek pajak seperti gandum, minyak goreng, peternakan, bir, hasil pertanian lainnya, penggunaan sungai Nil untuk pengangkutan barang, serta perdagangan dengan pihak asing (Blankson, 2017). Seiring waktu berjalan, pemungutan pajak dengan cara lebih modern mulai dipraktekkan oleh bangsa Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Pemungutannya pada saat ini masih dalam bentuk barang, dan untuk beberapa transaksi tertentu seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai. Sejarah Pajak di Indonesia Pemungutan pajak pun terus berkembang dan diterapkan oleh banyak negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sejarah pajak di Indonesia sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa dan Jepang ke Nusantara. Ketika itu rakyat Indonesia mengenalnya dengan istilah upeti, pemungutan jenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja, dan sebagai imbal baliknya maka masyarakat mendapat jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Pada saat itu, raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Meski begitu ada beberapa kerajaan seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram mengenal sistem pembebasan pajak. Terutama pajak atas kepemilikan tanah yang biasa disebut tanah perdikan. Namun demikian memasuki era kolonialisasi mulai diberlakukan kembali. Selama terjajah, pengenaan pajak dirasa sangat berat dan membebani. Selain monopoli aturan pengenaan pajak juga karena terjadi banyaknya penyelewengan oleh pemerintah kolonial sehingga kata pajak meninggalkan kesan negatif. Berlanjut ke halaman berikutnya. Sumber
-
Jakarta - Siapa yang tak kenal dengan pajak, apalagi bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan pasti mengenalnya. Namun barangkali tak banyak orang yang mengetahui tentang sejarah pajak di Indonesia dan dunia. Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitulah kira-kira arti dari kata pajak. Pajak saat ini menjadi sumber penerimaan suatu negara, dana yang berhasil dikumpulkan itu akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, seperti di Indonesia akan dialokasikan ke beberapa program pembangunan ekonomi. Semua itu tujuannya demi kemakmuran rakyat. Sejarah Pajak di Dunia Bagi yang masih belum mengenal pajak, tidak ada salahnya untuk mengetahui sejarah pajak di Indonesia juga dunia. Sebab, untuk saat ini hidup di belahan dunia manapun pasti akan menemui aturan pajak, dan suka tidak suka negara mengambil uang pajak secara paksa dari dompet kita lantaran sudah ada payung hukumnya. Sejarah mencatat kehadiran pajak berawal dari peradaban masyarakat maju (Frecknall-Hughes, 2015). Awalnya dari ditemukannya beberapa dokumen berupa tulisan kuno berbentuk baji di Mesopotamia, sekarang lokasi itu dikenal sebagai negara Irak. Dalam dokumen kuno itu menunjukkan pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum masehi (SM). Pada saat itu objek pajaknya dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria (Smith, 2015). Hal itu diceritakan oleh Darussalam selaku Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Cerita sejarah kehadiran pajak ini pun hasil dari risetnya yang berasal dari banyak sumber. Beberapa sumber tersebut Jane Frecknall-Hughes, The Theory, Principles and Management of Taxation: An Introduction (New York: Routledge, 2015). Stephen Smith, Taxation: A Very Short Introduction (United Kingdom: Oxford University Press, 2015). Samuel Blankson, A Brief History of Taxation (New York: Lulu Inc., 2007). Ferdinand H.M Grapperhaus, Taxes through the Ages (The Netherlands: IBFD, 2009). Anthony Arlidge dan Igor Judge, Magna Carta Uncovered (United States: Hart Publishing, 2014). Menurut dia, penemuan dokumen sejarah tertulis di Mesopotamia telah membuktikan bahwa pajak merupakan suatu subjek yang memiliki sejarah besar dan sangat panjang, yang praktiknya telah dilakukan sejak ribuan tahun lamanya. "Sejarah pemungutan pajak pun tidak berhenti di Mesopotamia, tetapi juga merambah ke berbagai belahan dunia dengan bentuk pemungutan yang semakin berkembang," seperti dikutip dari riset Darussalam. Bentuk awal pemungutan pajak juga ditemukan di Mesir Kuno sejak 3000 SM atau pada saat sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan seperti sekarang ini. Pembayaran pajak di Mesir Kuno dalam bentuk barang. Secara umum pemungutan di sana tidak jauh berbeda dengan di Mesopotamia, pembayar juga dilakukan dalam bentuk bagi hasil barang produksi dan pertanian serta pemberian pelayanan atau tenaga kerja. Pada kala itu, Mesir Kuno pun sudah menetapkan beberapa barang atau produk yang dikenakan pajak, Ada beberapa objek pajak seperti gandum, minyak goreng, peternakan, bir, hasil pertanian lainnya, penggunaan sungai Nil untuk pengangkutan barang, serta perdagangan dengan pihak asing (Blankson, 2017). Seiring waktu berjalan, pemungutan pajak dengan cara lebih modern mulai dipraktekkan oleh bangsa Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Pemungutannya pada saat ini masih dalam bentuk barang, dan untuk beberapa transaksi tertentu seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai. Sejarah Pajak di Indonesia Pemungutan pajak pun terus berkembang dan diterapkan oleh banyak negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sejarah pajak di Indonesia sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa dan Jepang ke Nusantara. Ketika itu rakyat Indonesia mengenalnya dengan istilah upeti, pemungutan jenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja, dan sebagai imbal baliknya maka masyarakat mendapat jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Pada saat itu, raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Meski begitu ada beberapa kerajaan seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram mengenal sistem pembebasan pajak. Terutama pajak atas kepemilikan tanah yang biasa disebut tanah perdikan. Namun demikian memasuki era kolonialisasi mulai diberlakukan kembali. Selama terjajah, pengenaan pajak dirasa sangat berat dan membebani. Selain monopoli aturan pengenaan pajak juga karena terjadi banyaknya penyelewengan oleh pemerintah kolonial sehingga kata pajak meninggalkan kesan negatif. Berlanjut ke halaman berikutnya. Sumber
-
Jakarta - Meski Indonesia telah memasuki masa new normal, namun sejatinya pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan grafik kasus COVID-19 di Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan, terutama sejak diberlakukannya masa PSBB. Bahkan episentrum COVID-19 yang tadinya hanya ada di Jakarta saja kini telah meluas ke Jawa Timur hingga Sulawesi Selatan. Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk. Bila masyarakat tak mematuhi protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, bukan tidak mungkin gelombang kedua Corona dapat terjadi yang tentunya akan berdampak pada kesehatan dan berimbas pada sektor ekonomi. Indonesia masih beruntung karena di kuartal I pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan grafik yang positif meskipun pada kuartal II dan III terjadi penurunan dan lebih buruknya lagi bisa menghadapi resesi. Saat nilai ekonomi tumbuh positif saja banyak pekerja yang mengalami PHK, lantas bagaimana jika ekonomi Indonesia turun? Tercatat sebanyak 1,8 juta pekerja yang terverifikasi di Kemnaker terdampak pandemi sehingga harus menerima imbas terkena PHK. Selain itu, masih ada 1,2 juta pekerja yang belum terverifikasi ditambah dengan angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7 juta orang. Hal ini juga turut berpengaruh dengan daya beli atau konsumsi masyarakat bila pemerintah ingin meningkatkan ekonomi sektor riil. Untuk mengantisipasinya, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus termasuk alokasi anggaran mencapai Rp 695,2 triliun khusus untuk penanganan COVID-19. Dana tersebut digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), exit strategy, atau pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan normal baru dan reset transformasi ekonomi untuk mendorong percepatan ekonomi. Kebijakan ini, terutama sejak new normal turut berpengaruh yang terlihat melalui indikator dini beberapa sektor ekonomi yang mulai merangkak naik. Meski demikian, bukan berarti pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa tenang karena masih banyak ancaman dari pandemi mulai dari resesi hingga ancaman gelombang kedua Corona yang bisa muncul kapan saja. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan detikcom menggelar Webinar Class Session bertajuk 'Strategi Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang Kedua COVID-19'. Tujuan dari diadakannya webinar ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat Indonesia melalui platform digital secara virtual untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah untuk membangkitkan perekonomian dan upaya menghindari gelombang kedua virus Corona. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menjadi pembicara utama. Selain itu, Rektor Universitas Paramadina sekaligus Guru Besar FEB UI Prof. Firmanzah, Ph.D juga akan turut ambil bagian dalam webinar ini. Dibantu oleh Aline Wiratmaja, Anda akan mendapat penjelasan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Punya pertanyaan seputar topik di atas? Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar mulai hari ini (4/6/2020) hanya di detikcom. Nantinya akan ada 5 hadiah menarik untuk 5 pertanyaan terpilih yang ditulis pada kolom komentar pada tanggal 4-6 Juli 2020. Jangan lupa ikuti Webinar Class Session-nya bertajuk 'Strategi Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang Kedua COVID-19' yang disiarkan langsung di detikcom pada Rabu, 8 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, ya! Simak Video "Cetak APD 17 Juta Per Tahun, Airlangga: Indonesia Bisa Ekspor" [==] (mul/ega) Sumber
-
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut adanya new normal memberi harapan baru buat ekonomi Indonesia. Dia optimistis ekonomi Indonesia bakal cepat pulih dan bisa berada di jalur positif pada tahun depan. "Kalau kita lihat berbagai survei atau proyeksi di berbagai lembaga untuk di tahun depan Indonesia rata-rata sudah di jalur positif dan tentu kita berharap jalur positif dari berbagai lembaga mulai dari IMF, World Bank dan juga berbagai perusahaan investasi kita berharap di 2021 kita sudah masuk jalur positif," kata Airlangga dalam webinar, Jumat (3/7/2020) malam. "Jadi sektor yang awalnya turunnya dalam itu sudah mulai ada kenaikan, sehingga ini yang mendorong bahwa kita melihat ada cahaya di ujung, there is a light at the end of the tunnel," tambahnya. Dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 diprediksi minus 3%. Namun pemerintah mendorong agar pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV-2020 meningkat. "Kuncinya adalah di kuartal III nanti, kalau kuartal II diperkirakan sudah akan masuk ke zona minus, minus 3% misalnya. Tapi di kuartal III dan IV diharapkan meningkat," ujarnya. Airlangga membeberkan pasar keuangan di Juni 2020 perlahan bergerak naik. Dia mengatakan, dari segi kinerja pasar uang dan saham relatif mengalami penguatan atau masuk di zona Rp 14.400 dan IHSG hampir menyentuh 5.000. Peningkatan itu artinya sektor keuangan dan saham mendapatkan outlook positif dari pelaku pasar. Di samping itu, capital outflow juga perlahan mulai menurun. Sementara, dana asing yang masuk atau capital inflow kembali mengalir masuk ke Indonesia baik dalam bentuk obligasi maupun bentuk saham. "Dan pemerintah kemarin mengeluarkan Sukuk maupun green bond yang dua-duanya disambut positif seluruhnya," ucapnya. Simak Video " Ini Aturan New Normal bagi Karyawan" [==] Sumber
-
Jakarta - Ada hal menarik yang akan terjadi pada hari ini, Sabtu (4/7/2020), di mana Bumi akan berada di titik terjauh dengan Matahari. Adapun fenomena long distance relationship (LDR) Bumi dan Matahari ini disebut aphelion. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengungkapkan terjadinya aphelion itu, karena orbit Bumi kepada Matahari tidak sepenuhnya lingkaran sempurna, melainkan berbentuk elips dengan kelonjongan sekitar 1/6. "Sehingga, setiap tahunnya Bumi berada pada jarak terdekat dengan Matahari (yang disebut perihelion) yang terjadi setiap Januari, dan berada pada jarak terjauh dari Matahari (yang disebut sebagai aphelion) terjadi setiap bulan Juli," kata Lapan dalam postingan di akun Instagram miliknya. Lapan menyebutkan aphelion tahun terjadi tepat pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 18.34 WIB. Ketika itu jarak antara Bumi dan Matahari ini mencapai 152.095.295 kilometer. Lalu, bagaimana dampaknya kepada Bumi saat LDR dengan Matahari? Terkait hal itu, Lapan menjelaskan secara umum tidak ada dampak signifikan yang terjadi pada Bumi. Suhu dingin ketika pagi hari yang terjadi belakangan ini dan nanti sampai dengan Agustus merupakan hal yang biasa terjadi pada musim kemarau. "Mengingat posisi Matahari saat ini berada di belahan Utara. Dampaknya adalah efek penurunan suhu, khususnya di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang terletak di selatan khatulistiwa, yang saat ini sedang terjadi," paparnya. Selain itu, diameter tampak Matahari akan terlihat sedikit lebih kecil dibandingkan rata-ratanya yakni sekitar 15,73 menit busur atau berkurang 1,68%. [Gambas:Instagram] Simak Video "Matahari di Fase Lockdown, Bumi Disebut Terancam Berbahaya " [==] (agt/afr) Sumber
-
Jakarta - Pada 28 Juni 2020, akun Youtube Sekretariat Presiden menayangkan video sidang kabinet yang sudah berlangsung 10 hari sebelumnya. Video tersebut cukup menarik atensi publik karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan amarah kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju perihal kinerja pada periode pandemi COVID-19. Sejak rilisnya video tersebut, isu reshuffle kemudian berkembang. Dalam video itu, Jokowi memang jelas melontarkan ancaman reshuffle kepada para menteri dan kepala lembaga. Jokowi geram dengan kinerja para menteri yang dinilai belum 'extraordinary'. Isu itu semakin panas, bahkan sampai beredar daftar nama-nama menteri yang baru. Dari daftar tersebut beberapa menteri di bidang ekonomi juga ikut terkena perombakan. Dengarkan episode terbaru podcast Tolak Miskin detikFinance: 'Reshuffle Menteri, Yes or No?' di Spotify atau langsung dengarkan di widget di bawah ini. Simak Video "Isu Reshuffle, Sekjen PPP: Komunikasi dengan Media-Koordinasi" [==] (eds/ara) Sumber
-
Jakarta - Pada 28 Juni 2020, akun Youtube Sekretariat Presiden menayangkan video sidang kabinet yang sudah berlangsung 10 hari sebelumnya. Video tersebut cukup menarik atensi publik karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan amarah kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju perihal kinerja pada periode pandemi COVID-19. Sejak rilisnya video tersebut, isu reshuffle kemudian berkembang. Dalam video itu, Jokowi memang jelas melontarkan ancaman reshuffle kepada para menteri dan kepala lembaga. Jokowi geram dengan kinerja para menteri yang dinilai belum 'extraordinary'. Isu itu semakin panas, bahkan sampai beredar daftar nama-nama menteri yang baru. Dari daftar tersebut beberapa menteri di bidang ekonomi juga ikut terkena perombakan. Dengarkan episode terbaru podcast Tolak Miskin detikFinance: 'Reshuffle Menteri, Yes or No?' di Spotify atau langsung dengarkan di widget di bawah ini. Simak Video "Isu Reshuffle, Sekjen PPP: Komunikasi dengan Media-Koordinasi" [==] (eds/ara) Sumber
-
Jakarta - Kalung 'antivirus' Corona buatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan akan diproduksi massal pada bulan Agustus mendatang. Produk yang berbasis tanaman atsiri (eucalyptus) ini diklaim sebagai 'antivirus' Corona dan telah dipatenkan oleh Balitbangtan. "Ini antivirus hasil Balitbangtan, eucalyptus, pohon kayu putih. Dari 700 jenis, 1 yang bisa mematikan Corona hasil lab kita dan hasil lab ini untuk antivirus, dan kita yakin. Bulan depan ini sudah dicetak, diperbanyak," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Syahrul mengungkapkan, pemakaian kalung 'antivirus' ini selama 15 menit bisa membunuh 42% virus Corona. Sementara, jika pemakaiannya 30 menit maka dapat membunuh 80% virus Corona. Selain kalung tersebut, Kementan juga telah membuat minyak eucalyptus yang dikemas dalam bentuk roll on. "Ini sudah dicoba. Jadi ini bisa membunuh, kalau kontak 15 menit dia bisa membunuh 42% dari Corona. Kalau dia 30 menit maka dia bisa 80%. Ini ada roll-nya. Kalau kita kena iris pisau, berdarah, kasih ini bisa tertutup lukanya," terang Syahrul. Syahrul pun telah menggunakan kalung 'antivirus' tersebut dalam aktivitasnya. Hal itu terlihat ketika Syahrul mengunjungi kantor Kementerian PUPR kemarin (3/7). Ia bersama seluruh jajaran eselon I yang mendampinginya antara lain Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono, Dirjen Tanaman Pangan Suwandi, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dan sebagainya terlihat mengenakan kalung 'antivirus' tersebut. Simak Video "Favilavir, Antivirus Pertama yang Disetujui Lawan Virus Corona Baru" [==] (ara/ara) Sumber
-
Jakarta - Kalung 'antivirus' Corona buatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan akan diproduksi massal pada bulan Agustus mendatang. Produk yang berbasis tanaman atsiri (eucalyptus) ini diklaim sebagai 'antivirus' Corona dan telah dipatenkan oleh Balitbangtan. "Ini antivirus hasil Balitbangtan, eucalyptus, pohon kayu putih. Dari 700 jenis, 1 yang bisa mematikan Corona hasil lab kita dan hasil lab ini untuk antivirus, dan kita yakin. Bulan depan ini sudah dicetak, diperbanyak," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Syahrul mengungkapkan, pemakaian kalung 'antivirus' ini selama 15 menit bisa membunuh 42% virus Corona. Sementara, jika pemakaiannya 30 menit maka dapat membunuh 80% virus Corona. Selain kalung tersebut, Kementan juga telah membuat minyak eucalyptus yang dikemas dalam bentuk roll on. "Ini sudah dicoba. Jadi ini bisa membunuh, kalau kontak 15 menit dia bisa membunuh 42% dari Corona. Kalau dia 30 menit maka dia bisa 80%. Ini ada roll-nya. Kalau kita kena iris pisau, berdarah, kasih ini bisa tertutup lukanya," terang Syahrul. Syahrul pun telah menggunakan kalung 'antivirus' tersebut dalam aktivitasnya. Hal itu terlihat ketika Syahrul mengunjungi kantor Kementerian PUPR kemarin (3/7). Ia bersama seluruh jajaran eselon I yang mendampinginya antara lain Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono, Dirjen Tanaman Pangan Suwandi, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dan sebagainya terlihat mengenakan kalung 'antivirus' tersebut. Simak Video "Favilavir, Antivirus Pertama yang Disetujui Lawan Virus Corona Baru" [==] (ara/ara) Sumber