bot

Jakarta - Jadwal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 yang dinanti para peserta akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Sebagaimana diketahui, lantaran ada pandemi COVID-19, jadwal SKB CPNS 2019 yang seharusnya dilaksanakan Maret lalu hingga kini masih ditunda. Penundaan SKB CPNS 2019 guna menghindari penularan COVID-19. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, proses tes tersebut akan dimulai pada akhir Agustus mendatang. "Jadwal SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) rencana dilakukan pada akhir Agustus 2020 hingga awal Oktober, atau setelah ujian seleksi sekolah kedinasan selesai," ujar Bima dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020) lalu. Meski begitu, Bima memastikan proses seleksi CPNS 2019 ini akan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jadwal itu masih memungkinkan berubah dengan tetap menyesuaikan status kedaruratan virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Selain itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) juga akan berkonsultasi dengan Gugus Tugas COVID-19 pusat dan daerah terkait diadakannya penyelenggaraan SKB tersebut. "Panselnas akan tetapkan lokasi ujian yang meminimalisir pergerakan peserta, karena potensi pergerakan peserta kemungkinan bisa lintas kabupaten/kota, provinsi, atau bahkan harus ke Jakarta," katanya. BKN juga tengah membuat Surat Edaran baru terkait mekanisme lanjutan seleksi CPNS berdasarkan aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan. "BKN sedang siapkan Surat Edaran Kepala BKN terkait mekanisme seleksi dengan computer assisted test (CAT) yang kedepankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID sesuai keputusan Menkes tentang panduan pencegahan di tempat kerja perkantoran," tandasnya. Untuk diketahui, seleksi CPNS formasi tahun 2019 seharusnya selesai pada Mei kemarin. Namun, karena pandemi COVID-19, Panselnas memutuskan SKB CPNS ditunda sementara sampai kondisi memungkinkan. Sementara ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah dimulai 27 Januari dan berakhir 10 Maret 2020 lalu. Simak Video "Awasi Seleksi CPNS, Komisi II DPR Akan Bentuk Panja ASN" [==] (ara/ara) Sumber

lanjut usia berusia 80 tahun yang terkenal dengan kemampuan menggambarnya. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Bukan menggunakan pensil, pulpen ataupun paint melainkan menggunakan aplikasi Microsoft Excel! (Foto: Tatsuo Horiuchi) Sekitar 20 tahun yang lalu sebelum ia pensiun, ia menginginkan hal baru yang menantang dalam hidupnya. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Tantangan itu berupa menggambar namun karena ia tak ingin menghabiskan banyak uang untuk alat-aalt menggambar ia pun menggunakan PC komputer. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Dan juga meski di komputer ia tak membeli software digital untuk melukis maka itu ia menjatuhkan pilihannya menggunakan Ms Excel. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Alasan ia memilih Excel lantaran bisa menggabungkan worksheetnya dari beberapa halaman. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Ia mengatakan cukup mahal untuk membeli software Graphics. Sebelum menggunakan Excel ia sudah mencoba di aplikasi Word namun karena kerbtasan ukuran kertas maka ia beralih ke Excel. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Ia membuat gambar landscape dengan pemandangan kota Tokyo di komputernya. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Begini proses gambarnya, terlihat sangat rumit ya. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Aksinya saat menggambar di komputer menggunakan Ms Excel. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Horiuchi mulai mempelajari bagaimana menggambar setelah ia pensiun di tahun 2000. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Mahakaryanya yang menakjubkan hasil dari Ms Excel. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Bagi yang berminat ia juga menjual karyanya tersebut melalui websitenya di sini. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Pada tahun 2006, ia mendapatkan penghargaan atas karyanya dengan memenangkan lomba Excel Autoshape Art. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Karyanya ini juga dipajang di Museum Gunma. (Foto: Tatsuo Horiuchi) Foto: Tatsuo Horiuchi Foto: Tatsuo Horiuchi Foto: Tatsuo Horiuchi Sumber

Jakarta - Sejak dirilisnya video pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, isu reshuffle semakin liar. Jokowi dalam video memang jelas melontarkan ancaman reshuffle lantaran tidak puas dengan kinerja para menterinya. Isu reshuffle semakin panas seiring banyaknya beredar daftar nama menteri baru. Nama-nama dalam daftar tersebut cukup menarik perhatian. detikcom sempat melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak Istana, di antaranya juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, dan Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian. Ketiganya hingga saat ini belum memberikan respons soal nama menteri hasil reshuffle ini. Namun, simak dulu 3 fakta terkini mengenai isu reshuffle ini: 1. Ada Nama Ahok dan AHY Berdasarkan daftar nama yang beredar, kursi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masih diisi oleh Airlangga Hartarto, lalu kursi Menteri Keuangan masih diisi Sri Mulyani Indrawati. Sementara Erick Thohir berdasarkan daftar nama itu digeser ke Menteri Perdagangan. Sedangkan nama Agus Suparmanto tidak ada dalam daftar tersebut. Sedangkan posisi Menteri BUMN kabarnya diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kemudian Menteri Pertanian diisi oleh nama Rachmat Gobel dan Syahrul Yasin Limpo pun tak ada dalam daftar nama tersebut. Menariknya lagi dalam daftar tersebut ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang menduduki kursi Menteri Koperasi dan UKM. Sementara sisanya masih sama. 2. Siapa Pantas Diganti? Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai hampir semua kementerian di sektor ekonomi patut dirombak, kecuali Kementerian Keuangan. "Hampir semua. Kemarahan Pak Jokowi adalah cerminan kemarahan kita semua, dan itu tidak hanya pada satu kementerian, hampir semua. Kecuali Kemenkeu yang saya tahu persis Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan jajarannya kerja keras luar biasa menangani COVID-19," katanya. Menurutnya, dalam kondisi pandemi dan dibayangi resesi memang sosok menteri yang berani mengambil tindakan diperlukan perombakan. Oleh karena itu Piter menilai reshuffle dibutuhkan saat ini. Pengamat ekonomi Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga menilai hal yang sama. Seluruh menteri di sektor ekonomi layak untuk di-reshuffle terutama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketuanya. "Kerja Menko masih standar karena belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis di bawahnya kerja ekstra. Perlu sosok yang tegas agar eksekusi stimulus dipercepat," katanya. 3. Respons Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi salah satu nama dalam isu liar yang menyebutkan bakal ada reshuffle dalam kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle sendiri mengemuka setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan reshuffle dalam rapat terbatas di Istana beberapa waktu lalu. Saat ditanyakan mengenai hal tersebut, Erick merespons-nya santai dengan tersenyum sambil menaikkan alis matanya sebanyak tiga kali. Namun tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya yang tertutup masker medis tersebut. Simak Video "Jangan Datar-datar dalam Penanganan Corona, Jokowi Minta Terobosan" [==] (eds/ara) Sumber

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil kembali membagikan sertifikat tanah secara virtual. Kali ini buat warga di dua kabupaten di Maluku. Selama acara penyerahan sertifikat berlangsung, Sofyan secara tegas mewanti-wanti kepada para warga penerima sertifikat tanah agar bisa lebih bijak menggunakan sertifikat yang diberikan. Lantaran, bila tidak berhati-hati, bisa saja kemudian hari terjadi sengketa lahan atau bahkan sampai kehilangan tanah yang sudah dimiliki. "Kepada masyarakat penerima sertifikat saya ucapkan selamat. Gunakan sertifikat ini secara bijaksana, kalau tidak untuk pinjaman, disimpan baik-baik supaya tidak ada sengketa tanah di masa yang akan datang," kata Sofyan dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah secara Virtual, Jumat (3/7/2020). Sofyan mengimbau masyarakat penerima sertifikat tanah untuk bisa menghitung kemampuannya membayar bila memang ingin menggunakan sertifikat tanah ini sebagai jaminan. Ia juga berpesan agar tidak menggadaikan sertifikat tanah kepada para rentenir. "Hati-hati tolong dihitung benar apakah bisa dikembalikan kreditnya, apakah usahanya memang prospektif punya harapan, punya potensi jangan sampai kemudian karena ada sertifikat, sertifikat ini digadaikan dan uangnya digunakan untuk konsumtif, apalagi kalau sertifikat ini digadaikan ke rentenir, wah bahaya sekali," sambungnya. Sebab, menurut Sofyan, tujuan pemerintah membagi-bagikan sertifikat tanah ini ialah untuk menjauhkan masyarakat dari jeratan utang ke rentenir. Untuk itu, Sofyan memberi opsi, bila terpaksa ingin mendapatkan pinjaman dari sertifikat tanah, gadai untuk kredit usaha rakyat (KUR). Sebab bunganya jauh lebih kecil dari bunga yang dipatok rentenir. "Pinjam dari rentenir bunganya sangat tinggi bisa 20% sebulan, sedangkan pinjaman KUR cuma 6% satu tahun. Oleh sebab itu, pemerintah menginginkan sertifikat ini membantu masyarakat yang memerlukan modal untuk meminjam dengan bunga yang murah," pungkasnya. Simak Video "Politisi PSI Surya Tjandra Jadi Wakil Menteri ATR" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Setelah sebelumnya membocorkan kehadiran X Series di Indonesia, kini Vivo mengonfirmasi smartphone yang dimaksud adalah Vivo X50 Series. Vivo juga mengungkap keunggulan yang dibawanya. Seperti apa? Mengadopsi teknologi kamera mutakhir dari Vivo Apex 2020, X50 Series akan menjadi smartphone pertama dengan teknologi stabilisasi gimbal dari Vivo Indonesia. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Product Manager Vivo Indonesia Hadie Mandala. "Kehadiran Vivo X50 Series akan menjadi pembaruan bagi pengembangan teknologi Vivo di Indonesia. Gimbal Stabilization menjadi teknologi utama yang kami unggulkan yang diciptakan melalui proses desain yang presisi serta struktur yang kompleks," ungkap Hadie dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2020). Teknologi stabilisasi gimbal tentunya bakal menjadi batu loncatan dari Vivo Indonesia yang melampaui batas optical image stabilization (OIS) yang sudah ada. Teknologi ini juga telah diintegrasikan dengan material, proses manufaktur, dan tingkat kepresisian. Dilansir dari berbagai sumber, mekanisme micro gimbal ini memungkinkan sudut kemiringan sumbu-X dan sumbu-Y masing-masing hingga 3 derajat. Ini diklaim tiga kali lipat stabilnya dari OIS tradisional. Dengan adanya teknologi ini, pengguna Vivo X50 Series bakal mendapatkan stabilitas dalam pengambilan gambar melalui lensa smartphone dan membawanya ke tingkat yang setara fotografi profesional. Sebelumnya kehadiran teknologi gimbal pada kamera smartphone Vivo terungkap dalam poster iklan yang ditujukan untuk gelaran MWC pada Februari lalu. Diketahui kalau perangkat prototipe, Apex 2020, akan memiliki gimbal kamera sebagai penstabil gambar. Poster dalam tiang pondasi tersebut menampilkan bagian belakang Apex 2020, sehingga bagian kamera utamanya terlihat jelas memiliki gimbal. Kira-kira seperti apa spesifikasi yang bakal dibawa oleh ponsel flagship dari Vivo kali ini, patut untuk ditunggu! Simak Video "Resmi Mendarat, Vivo V19 Dibanderol Mulai Rp 4,299 Juta" [==] (mul/ega) Sumber

Jakarta - PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dapat sanksi dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Kedua perusahaan itu dianggap melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Grab terkena denda Rp 30 miliar dan TPI sebesar 19 miliar. (ara/ara) Sumber

Kuliah virtual tentang transportasi di Eropa mengundang taruna sekolah Kemenhub == JAKARTA -- Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) bekerja sama dengan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei menyelenggarakan Kuliah Umum virtual. Kuliah umum virtual ini dalam rangka memberikan wawasan tentang penyelenggaraan transportasi di Uni Eropa kepada taruna di sekolah-sekolah Kementerian Perhubungan. BPSDM mengundang Head of International Relations Unit DG MOVE European Commission, Harvey Rouse sebagai pembicara utama yang didampingi moderator Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Kapten Sahattua Simatupang. Kuliah umum bertajuk “Current Transportation Condition in the European Union and Its Challenges” diikuti oleh 955 peserta yang terdiri dari para taruna, dosen, serta pegawai ini dibuka oleh Sekretaris BPSDMP, M Popik Montanasyah dan sebagai joint host Head of Economic and Trade Section European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Raffaele Quarto. Dalam sambutannya, Popik memberikan apresiasi kepada European Commission dan European Union Delegation for Indonesia and Brunei Darusalam, atas kerja sama dan kesediaannya hingga kuliah umum ini dapat terlaksana dengan baik.“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara-negara Eropa memiliki teknologi dan sistem manajemen transportasi yang maju, dengan kuliah umum ini kami harap para pembicara dapat membuka wawasan para taruna terkait teknologi, sistem managemen transportasi, kondisi transportasi di Uni Eropa saat ini melalui sharing information and knowledge”, ucap Popik. Popik menggunakan kesempatan kuliah umum ini untuk memperkenalkan BPSDMP. Ia mengatakan bahwa BPSDMP mengelola 26 sekolah dan lembaga diklat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah taruna sekitar 16 ribu orang. Ia juga menjelaskan tentang strategi BPSDMP dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusannya agar mampu bersaing di industri transportasi nasional maupun internasional, yang salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan berbagai stake holder dalam dan luar negeri. ”Sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan dan Kepala BPSDMP, untuk mewujudkan salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan SDM, BPSDMP fokus agar selain memenuhi standar nasional dan internasional, lulusan BPSDMP juga dibekali dengan soft skill seperti kemampuan berbahasa asing, disiplin dan mempunyai karakter tangguh”, ungkap Popik. Melalui kegiatan semacam ini menurut Popik, secara tidak langsung mengasah kemampuan berbahasa asing taruna saat menyerap informasi dan menumbuhkan rasa percaya diri saat ikut aktif berdiskusi. “Saya menyampaikan pesan Kepala BPSDMP, agar para taruna serius mengikuti kuliah umum. Ini adalah merupakan kesempatan yang baik, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang kondisi transportasi saat ini”, ucap Popik. Pada kesempatan yang sama, Head of Economic and Trade Section European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Raffaele Quarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan SDM merupakan hal yang penting bagi setiap negara. Selain itu, ia berharap melalui kuliah umum ini dapat menjadi kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak untuk belajar terkait kondisi transportasi saat ini. “Pengembangan SDM merupakan prioritas bagi hampir seluruh negara di dunia, melalui kuliah umum ini semoga dapat menjadi salah satu kesempatan untuk mengembangkan wawasan dengan saling bertukar pengetahuan terkait kondisi transportasi saat ini”, ucap Quarto. Hadir bersama Popik, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Soeharto dan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Heri Sudarmadji yang juga menyampaikan apresiasi dan ikut aktif berdiskusi tentang bagaimana pengelolaan sistem transportasi di masa Pandemi Covid-19 dalam mendukung kelancaran distribusi logistik di negara-negara Uni Eropa. Sumber

Jakarta - Siapa yang tak kenal dengan pajak, apalagi bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan pasti mengenalnya. Namun barangkali tak banyak orang yang mengetahui tentang sejarah pajak di Indonesia dan dunia. Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitulah kira-kira arti dari kata pajak. Pajak saat ini menjadi sumber penerimaan suatu negara, dana yang berhasil dikumpulkan itu akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, seperti di Indonesia akan dialokasikan ke beberapa program pembangunan ekonomi. Semua itu tujuannya demi kemakmuran rakyat. Sejarah Pajak di Dunia Bagi yang masih belum mengenal pajak, tidak ada salahnya untuk mengetahui sejarah pajak di Indonesia juga dunia. Sebab, untuk saat ini hidup di belahan dunia manapun pasti akan menemui aturan pajak, dan suka tidak suka negara mengambil uang pajak secara paksa dari dompet kita lantaran sudah ada payung hukumnya. Sejarah mencatat kehadiran pajak berawal dari peradaban masyarakat maju (Frecknall-Hughes, 2015). Awalnya dari ditemukannya beberapa dokumen berupa tulisan kuno berbentuk baji di Mesopotamia, sekarang lokasi itu dikenal sebagai negara Irak. Dalam dokumen kuno itu menunjukkan pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum masehi (SM). Pada saat itu objek pajaknya dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria (Smith, 2015). Hal itu diceritakan oleh Darussalam selaku Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Cerita sejarah kehadiran pajak ini pun hasil dari risetnya yang berasal dari banyak sumber. Beberapa sumber tersebut Jane Frecknall-Hughes, The Theory, Principles and Management of Taxation: An Introduction (New York: Routledge, 2015). Stephen Smith, Taxation: A Very Short Introduction (United Kingdom: Oxford University Press, 2015). Samuel Blankson, A Brief History of Taxation (New York: Lulu Inc., 2007). Ferdinand H.M Grapperhaus, Taxes through the Ages (The Netherlands: IBFD, 2009). Anthony Arlidge dan Igor Judge, Magna Carta Uncovered (United States: Hart Publishing, 2014). Menurut dia, penemuan dokumen sejarah tertulis di Mesopotamia telah membuktikan bahwa pajak merupakan suatu subjek yang memiliki sejarah besar dan sangat panjang, yang praktiknya telah dilakukan sejak ribuan tahun lamanya. "Sejarah pemungutan pajak pun tidak berhenti di Mesopotamia, tetapi juga merambah ke berbagai belahan dunia dengan bentuk pemungutan yang semakin berkembang," seperti dikutip dari riset Darussalam. Bentuk awal pemungutan pajak juga ditemukan di Mesir Kuno sejak 3000 SM atau pada saat sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan seperti sekarang ini. Pembayaran pajak di Mesir Kuno dalam bentuk barang. Secara umum pemungutan di sana tidak jauh berbeda dengan di Mesopotamia, pembayar juga dilakukan dalam bentuk bagi hasil barang produksi dan pertanian serta pemberian pelayanan atau tenaga kerja. Pada kala itu, Mesir Kuno pun sudah menetapkan beberapa barang atau produk yang dikenakan pajak, Ada beberapa objek pajak seperti gandum, minyak goreng, peternakan, bir, hasil pertanian lainnya, penggunaan sungai Nil untuk pengangkutan barang, serta perdagangan dengan pihak asing (Blankson, 2017). Seiring waktu berjalan, pemungutan pajak dengan cara lebih modern mulai dipraktekkan oleh bangsa Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Pemungutannya pada saat ini masih dalam bentuk barang, dan untuk beberapa transaksi tertentu seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai. Sejarah Pajak di Indonesia Pemungutan pajak pun terus berkembang dan diterapkan oleh banyak negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sejarah pajak di Indonesia sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa dan Jepang ke Nusantara. Ketika itu rakyat Indonesia mengenalnya dengan istilah upeti, pemungutan jenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja, dan sebagai imbal baliknya maka masyarakat mendapat jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Pada saat itu, raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Meski begitu ada beberapa kerajaan seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram mengenal sistem pembebasan pajak. Terutama pajak atas kepemilikan tanah yang biasa disebut tanah perdikan. Namun demikian memasuki era kolonialisasi mulai diberlakukan kembali. Selama terjajah, pengenaan pajak dirasa sangat berat dan membebani. Selain monopoli aturan pengenaan pajak juga karena terjadi banyaknya penyelewengan oleh pemerintah kolonial sehingga kata pajak meninggalkan kesan negatif. Berlanjut ke halaman berikutnya. Sumber

Jakarta - Siapa yang tak kenal dengan pajak, apalagi bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan pasti mengenalnya. Namun barangkali tak banyak orang yang mengetahui tentang sejarah pajak di Indonesia dan dunia. Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitulah kira-kira arti dari kata pajak. Pajak saat ini menjadi sumber penerimaan suatu negara, dana yang berhasil dikumpulkan itu akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, seperti di Indonesia akan dialokasikan ke beberapa program pembangunan ekonomi. Semua itu tujuannya demi kemakmuran rakyat. Sejarah Pajak di Dunia Bagi yang masih belum mengenal pajak, tidak ada salahnya untuk mengetahui sejarah pajak di Indonesia juga dunia. Sebab, untuk saat ini hidup di belahan dunia manapun pasti akan menemui aturan pajak, dan suka tidak suka negara mengambil uang pajak secara paksa dari dompet kita lantaran sudah ada payung hukumnya. Sejarah mencatat kehadiran pajak berawal dari peradaban masyarakat maju (Frecknall-Hughes, 2015). Awalnya dari ditemukannya beberapa dokumen berupa tulisan kuno berbentuk baji di Mesopotamia, sekarang lokasi itu dikenal sebagai negara Irak. Dalam dokumen kuno itu menunjukkan pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum masehi (SM). Pada saat itu objek pajaknya dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria (Smith, 2015). Hal itu diceritakan oleh Darussalam selaku Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Cerita sejarah kehadiran pajak ini pun hasil dari risetnya yang berasal dari banyak sumber. Beberapa sumber tersebut Jane Frecknall-Hughes, The Theory, Principles and Management of Taxation: An Introduction (New York: Routledge, 2015). Stephen Smith, Taxation: A Very Short Introduction (United Kingdom: Oxford University Press, 2015). Samuel Blankson, A Brief History of Taxation (New York: Lulu Inc., 2007). Ferdinand H.M Grapperhaus, Taxes through the Ages (The Netherlands: IBFD, 2009). Anthony Arlidge dan Igor Judge, Magna Carta Uncovered (United States: Hart Publishing, 2014). Menurut dia, penemuan dokumen sejarah tertulis di Mesopotamia telah membuktikan bahwa pajak merupakan suatu subjek yang memiliki sejarah besar dan sangat panjang, yang praktiknya telah dilakukan sejak ribuan tahun lamanya. "Sejarah pemungutan pajak pun tidak berhenti di Mesopotamia, tetapi juga merambah ke berbagai belahan dunia dengan bentuk pemungutan yang semakin berkembang," seperti dikutip dari riset Darussalam. Bentuk awal pemungutan pajak juga ditemukan di Mesir Kuno sejak 3000 SM atau pada saat sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan seperti sekarang ini. Pembayaran pajak di Mesir Kuno dalam bentuk barang. Secara umum pemungutan di sana tidak jauh berbeda dengan di Mesopotamia, pembayar juga dilakukan dalam bentuk bagi hasil barang produksi dan pertanian serta pemberian pelayanan atau tenaga kerja. Pada kala itu, Mesir Kuno pun sudah menetapkan beberapa barang atau produk yang dikenakan pajak, Ada beberapa objek pajak seperti gandum, minyak goreng, peternakan, bir, hasil pertanian lainnya, penggunaan sungai Nil untuk pengangkutan barang, serta perdagangan dengan pihak asing (Blankson, 2017). Seiring waktu berjalan, pemungutan pajak dengan cara lebih modern mulai dipraktekkan oleh bangsa Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Pemungutannya pada saat ini masih dalam bentuk barang, dan untuk beberapa transaksi tertentu seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai. Sejarah Pajak di Indonesia Pemungutan pajak pun terus berkembang dan diterapkan oleh banyak negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sejarah pajak di Indonesia sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa dan Jepang ke Nusantara. Ketika itu rakyat Indonesia mengenalnya dengan istilah upeti, pemungutan jenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja, dan sebagai imbal baliknya maka masyarakat mendapat jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Pada saat itu, raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Meski begitu ada beberapa kerajaan seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram mengenal sistem pembebasan pajak. Terutama pajak atas kepemilikan tanah yang biasa disebut tanah perdikan. Namun demikian memasuki era kolonialisasi mulai diberlakukan kembali. Selama terjajah, pengenaan pajak dirasa sangat berat dan membebani. Selain monopoli aturan pengenaan pajak juga karena terjadi banyaknya penyelewengan oleh pemerintah kolonial sehingga kata pajak meninggalkan kesan negatif. Berlanjut ke halaman berikutnya. Sumber

Jakarta - Meski Indonesia telah memasuki masa new normal, namun sejatinya pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan grafik kasus COVID-19 di Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan, terutama sejak diberlakukannya masa PSBB. Bahkan episentrum COVID-19 yang tadinya hanya ada di Jakarta saja kini telah meluas ke Jawa Timur hingga Sulawesi Selatan. Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk. Bila masyarakat tak mematuhi protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, bukan tidak mungkin gelombang kedua Corona dapat terjadi yang tentunya akan berdampak pada kesehatan dan berimbas pada sektor ekonomi. Indonesia masih beruntung karena di kuartal I pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan grafik yang positif meskipun pada kuartal II dan III terjadi penurunan dan lebih buruknya lagi bisa menghadapi resesi. Saat nilai ekonomi tumbuh positif saja banyak pekerja yang mengalami PHK, lantas bagaimana jika ekonomi Indonesia turun? Tercatat sebanyak 1,8 juta pekerja yang terverifikasi di Kemnaker terdampak pandemi sehingga harus menerima imbas terkena PHK. Selain itu, masih ada 1,2 juta pekerja yang belum terverifikasi ditambah dengan angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7 juta orang. Hal ini juga turut berpengaruh dengan daya beli atau konsumsi masyarakat bila pemerintah ingin meningkatkan ekonomi sektor riil. Untuk mengantisipasinya, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus termasuk alokasi anggaran mencapai Rp 695,2 triliun khusus untuk penanganan COVID-19. Dana tersebut digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), exit strategy, atau pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan normal baru dan reset transformasi ekonomi untuk mendorong percepatan ekonomi. Kebijakan ini, terutama sejak new normal turut berpengaruh yang terlihat melalui indikator dini beberapa sektor ekonomi yang mulai merangkak naik. Meski demikian, bukan berarti pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa tenang karena masih banyak ancaman dari pandemi mulai dari resesi hingga ancaman gelombang kedua Corona yang bisa muncul kapan saja. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan detikcom menggelar Webinar Class Session bertajuk 'Strategi Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang Kedua COVID-19'. Tujuan dari diadakannya webinar ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat Indonesia melalui platform digital secara virtual untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah untuk membangkitkan perekonomian dan upaya menghindari gelombang kedua virus Corona. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menjadi pembicara utama. Selain itu, Rektor Universitas Paramadina sekaligus Guru Besar FEB UI Prof. Firmanzah, Ph.D juga akan turut ambil bagian dalam webinar ini. Dibantu oleh Aline Wiratmaja, Anda akan mendapat penjelasan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Punya pertanyaan seputar topik di atas? Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar mulai hari ini (4/6/2020) hanya di detikcom. Nantinya akan ada 5 hadiah menarik untuk 5 pertanyaan terpilih yang ditulis pada kolom komentar pada tanggal 4-6 Juli 2020. Jangan lupa ikuti Webinar Class Session-nya bertajuk 'Strategi Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang Kedua COVID-19' yang disiarkan langsung di detikcom pada Rabu, 8 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, ya! Simak Video "Cetak APD 17 Juta Per Tahun, Airlangga: Indonesia Bisa Ekspor" [==] (mul/ega) Sumber

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut adanya new normal memberi harapan baru buat ekonomi Indonesia. Dia optimistis ekonomi Indonesia bakal cepat pulih dan bisa berada di jalur positif pada tahun depan. "Kalau kita lihat berbagai survei atau proyeksi di berbagai lembaga untuk di tahun depan Indonesia rata-rata sudah di jalur positif dan tentu kita berharap jalur positif dari berbagai lembaga mulai dari IMF, World Bank dan juga berbagai perusahaan investasi kita berharap di 2021 kita sudah masuk jalur positif," kata Airlangga dalam webinar, Jumat (3/7/2020) malam. "Jadi sektor yang awalnya turunnya dalam itu sudah mulai ada kenaikan, sehingga ini yang mendorong bahwa kita melihat ada cahaya di ujung, there is a light at the end of the tunnel," tambahnya. Dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 diprediksi minus 3%. Namun pemerintah mendorong agar pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV-2020 meningkat. "Kuncinya adalah di kuartal III nanti, kalau kuartal II diperkirakan sudah akan masuk ke zona minus, minus 3% misalnya. Tapi di kuartal III dan IV diharapkan meningkat," ujarnya. Airlangga membeberkan pasar keuangan di Juni 2020 perlahan bergerak naik. Dia mengatakan, dari segi kinerja pasar uang dan saham relatif mengalami penguatan atau masuk di zona Rp 14.400 dan IHSG hampir menyentuh 5.000. Peningkatan itu artinya sektor keuangan dan saham mendapatkan outlook positif dari pelaku pasar. Di samping itu, capital outflow juga perlahan mulai menurun. Sementara, dana asing yang masuk atau capital inflow kembali mengalir masuk ke Indonesia baik dalam bentuk obligasi maupun bentuk saham. "Dan pemerintah kemarin mengeluarkan Sukuk maupun green bond yang dua-duanya disambut positif seluruhnya," ucapnya. Simak Video " Ini Aturan New Normal bagi Karyawan" [==] Sumber

Jakarta - Ada hal menarik yang akan terjadi pada hari ini, Sabtu (4/7/2020), di mana Bumi akan berada di titik terjauh dengan Matahari. Adapun fenomena long distance relationship (LDR) Bumi dan Matahari ini disebut aphelion. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengungkapkan terjadinya aphelion itu, karena orbit Bumi kepada Matahari tidak sepenuhnya lingkaran sempurna, melainkan berbentuk elips dengan kelonjongan sekitar 1/6. "Sehingga, setiap tahunnya Bumi berada pada jarak terdekat dengan Matahari (yang disebut perihelion) yang terjadi setiap Januari, dan berada pada jarak terjauh dari Matahari (yang disebut sebagai aphelion) terjadi setiap bulan Juli," kata Lapan dalam postingan di akun Instagram miliknya. Lapan menyebutkan aphelion tahun terjadi tepat pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 18.34 WIB. Ketika itu jarak antara Bumi dan Matahari ini mencapai 152.095.295 kilometer. Lalu, bagaimana dampaknya kepada Bumi saat LDR dengan Matahari? Terkait hal itu, Lapan menjelaskan secara umum tidak ada dampak signifikan yang terjadi pada Bumi. Suhu dingin ketika pagi hari yang terjadi belakangan ini dan nanti sampai dengan Agustus merupakan hal yang biasa terjadi pada musim kemarau. "Mengingat posisi Matahari saat ini berada di belahan Utara. Dampaknya adalah efek penurunan suhu, khususnya di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang terletak di selatan khatulistiwa, yang saat ini sedang terjadi," paparnya. Selain itu, diameter tampak Matahari akan terlihat sedikit lebih kecil dibandingkan rata-ratanya yakni sekitar 15,73 menit busur atau berkurang 1,68%. [Gambas:Instagram] Simak Video "Matahari di Fase Lockdown, Bumi Disebut Terancam Berbahaya " [==] (agt/afr) Sumber

Jakarta - Pada 28 Juni 2020, akun Youtube Sekretariat Presiden menayangkan video sidang kabinet yang sudah berlangsung 10 hari sebelumnya. Video tersebut cukup menarik atensi publik karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan amarah kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju perihal kinerja pada periode pandemi COVID-19. Sejak rilisnya video tersebut, isu reshuffle kemudian berkembang. Dalam video itu, Jokowi memang jelas melontarkan ancaman reshuffle kepada para menteri dan kepala lembaga. Jokowi geram dengan kinerja para menteri yang dinilai belum 'extraordinary'. Isu itu semakin panas, bahkan sampai beredar daftar nama-nama menteri yang baru. Dari daftar tersebut beberapa menteri di bidang ekonomi juga ikut terkena perombakan. Dengarkan episode terbaru podcast Tolak Miskin detikFinance: 'Reshuffle Menteri, Yes or No?' di Spotify atau langsung dengarkan di widget di bawah ini. Simak Video "Isu Reshuffle, Sekjen PPP: Komunikasi dengan Media-Koordinasi" [==] (eds/ara) Sumber

Jakarta - Pada 28 Juni 2020, akun Youtube Sekretariat Presiden menayangkan video sidang kabinet yang sudah berlangsung 10 hari sebelumnya. Video tersebut cukup menarik atensi publik karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan amarah kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju perihal kinerja pada periode pandemi COVID-19. Sejak rilisnya video tersebut, isu reshuffle kemudian berkembang. Dalam video itu, Jokowi memang jelas melontarkan ancaman reshuffle kepada para menteri dan kepala lembaga. Jokowi geram dengan kinerja para menteri yang dinilai belum 'extraordinary'. Isu itu semakin panas, bahkan sampai beredar daftar nama-nama menteri yang baru. Dari daftar tersebut beberapa menteri di bidang ekonomi juga ikut terkena perombakan. Dengarkan episode terbaru podcast Tolak Miskin detikFinance: 'Reshuffle Menteri, Yes or No?' di Spotify atau langsung dengarkan di widget di bawah ini. Simak Video "Isu Reshuffle, Sekjen PPP: Komunikasi dengan Media-Koordinasi" [==] (eds/ara) Sumber

Jakarta - Kalung 'antivirus' Corona buatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan akan diproduksi massal pada bulan Agustus mendatang. Produk yang berbasis tanaman atsiri (eucalyptus) ini diklaim sebagai 'antivirus' Corona dan telah dipatenkan oleh Balitbangtan. "Ini antivirus hasil Balitbangtan, eucalyptus, pohon kayu putih. Dari 700 jenis, 1 yang bisa mematikan Corona hasil lab kita dan hasil lab ini untuk antivirus, dan kita yakin. Bulan depan ini sudah dicetak, diperbanyak," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Syahrul mengungkapkan, pemakaian kalung 'antivirus' ini selama 15 menit bisa membunuh 42% virus Corona. Sementara, jika pemakaiannya 30 menit maka dapat membunuh 80% virus Corona. Selain kalung tersebut, Kementan juga telah membuat minyak eucalyptus yang dikemas dalam bentuk roll on. "Ini sudah dicoba. Jadi ini bisa membunuh, kalau kontak 15 menit dia bisa membunuh 42% dari Corona. Kalau dia 30 menit maka dia bisa 80%. Ini ada roll-nya. Kalau kita kena iris pisau, berdarah, kasih ini bisa tertutup lukanya," terang Syahrul. Syahrul pun telah menggunakan kalung 'antivirus' tersebut dalam aktivitasnya. Hal itu terlihat ketika Syahrul mengunjungi kantor Kementerian PUPR kemarin (3/7). Ia bersama seluruh jajaran eselon I yang mendampinginya antara lain Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono, Dirjen Tanaman Pangan Suwandi, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dan sebagainya terlihat mengenakan kalung 'antivirus' tersebut. Simak Video "Favilavir, Antivirus Pertama yang Disetujui Lawan Virus Corona Baru" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Kalung 'antivirus' Corona buatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan akan diproduksi massal pada bulan Agustus mendatang. Produk yang berbasis tanaman atsiri (eucalyptus) ini diklaim sebagai 'antivirus' Corona dan telah dipatenkan oleh Balitbangtan. "Ini antivirus hasil Balitbangtan, eucalyptus, pohon kayu putih. Dari 700 jenis, 1 yang bisa mematikan Corona hasil lab kita dan hasil lab ini untuk antivirus, dan kita yakin. Bulan depan ini sudah dicetak, diperbanyak," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Syahrul mengungkapkan, pemakaian kalung 'antivirus' ini selama 15 menit bisa membunuh 42% virus Corona. Sementara, jika pemakaiannya 30 menit maka dapat membunuh 80% virus Corona. Selain kalung tersebut, Kementan juga telah membuat minyak eucalyptus yang dikemas dalam bentuk roll on. "Ini sudah dicoba. Jadi ini bisa membunuh, kalau kontak 15 menit dia bisa membunuh 42% dari Corona. Kalau dia 30 menit maka dia bisa 80%. Ini ada roll-nya. Kalau kita kena iris pisau, berdarah, kasih ini bisa tertutup lukanya," terang Syahrul. Syahrul pun telah menggunakan kalung 'antivirus' tersebut dalam aktivitasnya. Hal itu terlihat ketika Syahrul mengunjungi kantor Kementerian PUPR kemarin (3/7). Ia bersama seluruh jajaran eselon I yang mendampinginya antara lain Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono, Dirjen Tanaman Pangan Suwandi, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dan sebagainya terlihat mengenakan kalung 'antivirus' tersebut. Simak Video "Favilavir, Antivirus Pertama yang Disetujui Lawan Virus Corona Baru" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Pemerintah bakal membangun lumbung pangan nasional (food estate) pertama di Kalimantan Tengah (Kalteng). Lumbung pangan itu akan dibangun di atas lahan seluas 148.000 hektare (Ha). Sejumlah Menteri dari Kabinet Indonesia Maju turun tangan menggarap proyek ini, antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Syahrul mengemban tugas untuk pengembangan dan proses tanam sejumlah komoditas pangan di atas 148.000 Ha lahan persawahan di lumbung pangan tersebut. Syahrul mengatakan, di lumbung pangan ini pihaknya tak hanya mengembangkan tanaman padi, tapi juga produk hortikultura, sayur-sayuran, dan sebagainya. "Food estate terdiri atas 1 hamparan, uji coba hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran, selain padi, bahkan peternakan akan coba seperti apa. Tahun ini uji coba 28 ribu," papar Syahrul usai bertemu Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Untuk mewujudkan hal tersebut, Basuki turun tangan untuk merehabilitasi saluran irigasi yang dibutuhkan untuk 148.000 Ha lahan tersebut. Rehabilitasi keseluruhan saluran irigasi ini ditargetkan rampung 2022. "Kami programkan dua tahun selesai. Jadi 2021-2022 semua sudah selesai. Jadi, beliau (Mentan) bisa masuk selanjutnya, seterusnya. Jadi mudah-mudahan proyek ini dua tahun selesai, bisa kita lihat hasilnya," jelas Basuki. Lalu, Basuki menuturkan Prabowo akan berperan sebagai penyedia tenaga kerja yang menggarap lumbung pangan tersebut. "Menteri Pertahanan itu, ternyata ada dua konsep pertahanan. Bisa militer dan non-militer. Ini adalah pertahanan negara non-militer. Beliau terlibat untuk menyiapkan tenaga kerja. Jadi untuk Kementerian Pertahanan itu tenaga kerjanya yang terlatih dan ikut menyiapkan," jelas Basuki. Lalu, Syahrul mengatakan diperlukan pekerja dengan keahlian yang cukup untuk bisa menggarap lumbung pangan ini. Pasalnya, lumbung pangan ini akan dibangun di jenis tanah yang berbeda dengan sawah lainnya. Di situlah Prabowo berperan menyediakan pekerja dengan keahlian itu. "Kita jangan berpikir lahan aluvial di sana itu sama dengan lahan yang ada di Jawa. Ini membutuhkan keterampilan khusus, oleh karena itu di situlah keterlibatan Menhan untuk menyiapkan itu," imbuh Syahrul. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Hadapi Corona, Stok Beras RI Selama Ramadhan Lebih dari Cukup" [==] Sumber

Jakarta - Pemakaian masker kini sedang digalakkan di Amerika Serikat karena disinyalir masih banyak warga yang bandel. Melinda Gates, istri Bill Gates, ikut mengkampanyekannya dengan menjelaskan pentingnya menggunakan masker. "Menurut periset, up to 40% orang yang terinfeksi virus yang menyebabkan COVID-19 mungkin tidak menunjukkan gejala," tulisnya di Instagram sambil memajang foto diri memakai masker. "Secara konsisten memakai masker di publik adalah cara penting bagi kita semua untuk membantu menghentikan penyebarannya, bahkan jikalau kita tidak tahu kita sudah terpapar," lanjut dia. "Saya menggunakan masker untuk melindungi diri saya dan komunitas saya. Saya akan tetap memakainya sampai sains mengatakan hal lain," tambah Melinda. Masker berbagai jenis memang dipandang efektif mencegah droplet berhamburan yang berpotensi menularkan virus. Namun demikian di Negeri Paman Sam, masker belum dianggap sebagai hal yang umum. Bill Gates belum lama ini menyebut kurangnya kesadaran memakai masker membuat pandemi Corona di AS belum dapat dikendalikan. Cukup banyak yang tidak patuh dan malah merasa aneh jika ada yang menggunakannya. "Teman saya, gubernur North Dakota, bahkan harus mengatakan please jangan ejek orang yang memakai masker," kata sang pendiri Microsoft. Simak Video "Mahasiswa UMI Makassar Bikin Masker 3D dari Sari Pati Jagung" [==] (fyk/afr) Sumber

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah untuk memulihkan ekonomi setelah hantaman virus Corona (COVID-19). Dia menyebut akan ada beberapa kawasan industri yang saling terhubung untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. "Kita sebut sebagai superkoridor. Ini yang diharapkan menjadi pengungkit untuk perekonomian post-COVID. Jadi kita akan menghubungkan (kawasan industri)," kata Airlangga dalam webinar, Jumat (3/7/2020) malam. Selain Kawasan Industri di Batang, Jawa Tengah yang sudah disiapkan lahannya seluas 4.000 hektare (Ha), ada lokasi lain yang bisa dijadikan pilihan bagi investor. Airlangga menyebutkan kawasan industri di Cilegon hingga Kendal juga bisa menjadi alternatif investor merelokasi pabriknya. "Mulai dari kawasan industri dari Cilegon, Serang, kemudian Tangerang, kemudian ke Bekasi, Karawang, Purwakarta, kemudian Subang, Cirebon Palimanan, kemudian yang kemarin Bapak Presiden ke sana adalah Batang. Kemudian Kendal Semarang, Demak, kemudian Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik. Kalau seluruh koridor ini dihubungkan dan diselesaikan seperti Trans Sumatera, maka ini akan jadi pengungkit ekonomi Indonesia," ucapnya. Setelah belajar dari negara lain, cara ini dinilai cocok untuk menghadapi perekonomian yang sedang depresi berat (great depression). "Indonesia adalah menyelesaikan berbagai proyek di dalam negeri sambil untuk meningkatkan demand, sambil menunggu negara lain akan recovery," imbuhnya. Simak Video "Jokowi Senang Ada 7 Investor Masuk ke Indonesia" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah untuk memulihkan ekonomi setelah hantaman virus Corona (COVID-19). Dia menyebut akan ada beberapa kawasan industri yang saling terhubung untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. "Kita sebut sebagai superkoridor. Ini yang diharapkan menjadi pengungkit untuk perekonomian post-COVID. Jadi kita akan menghubungkan (kawasan industri)," kata Airlangga dalam webinar, Jumat (3/7/2020) malam. Selain Kawasan Industri di Batang, Jawa Tengah yang sudah disiapkan lahannya seluas 4.000 hektare (Ha), ada lokasi lain yang bisa dijadikan pilihan bagi investor. Airlangga menyebutkan kawasan industri di Cilegon hingga Kendal juga bisa menjadi alternatif investor merelokasi pabriknya. "Mulai dari kawasan industri dari Cilegon, Serang, kemudian Tangerang, kemudian ke Bekasi, Karawang, Purwakarta, kemudian Subang, Cirebon Palimanan, kemudian yang kemarin Bapak Presiden ke sana adalah Batang. Kemudian Kendal Semarang, Demak, kemudian Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik. Kalau seluruh koridor ini dihubungkan dan diselesaikan seperti Trans Sumatera, maka ini akan jadi pengungkit ekonomi Indonesia," ucapnya. Setelah belajar dari negara lain, cara ini dinilai cocok untuk menghadapi perekonomian yang sedang depresi berat (great depression). "Indonesia adalah menyelesaikan berbagai proyek di dalam negeri sambil untuk meningkatkan demand, sambil menunggu negara lain akan recovery," imbuhnya. Simak Video "Jokowi Senang Ada 7 Investor Masuk ke Indonesia" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Teknologi kamera smartphone saat ini makin memanjakan penggunanya, terutama untuk mengabadikan momen spesial sehari-hari. Tidak hanya itu, kini kamera smartphone juga sudah digunakan oleh para pembuat film amatir hingga profesional. Penggunaan smartphone dapat menyederhanakan membuat suatu video atau film di mana tidak ada batasan antara sutradara dengan cerita yang ingin disampaikan. Tren inilah yang diprediksi akan semakin meningkat dan menarik untuk dinantikan. Dari sejumlah smartphone yang ada di pasaran saat ini, Huawei seri P40 menawarkan sebuah fitur kamera dengan fitur andalannya yang dapat mendukung pengambilan video dengan kualitas yang tinggi. Seri flagship terbaru dari Huawei ini memberikan pengambilan video layaknya film dengan format yang dapat diputar di berbagai perangkat. Seperti Huawei P40 Pro dan Pro+ yang dipasangi Ultra Wide Cine Camera yang bekerja seperti kamera film mini yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Dirancang untuk menambahkan efek sinematik dalam momen sehari-hari, kamera serbaguna ini mampu menambahkan rangkaian fungsi baru dalam sistem kamera Ultra Vision Leica dari Huawei P40 Series sehingga memudahkan penggunanya dalam menuangkan kreativitas dalam pengambilan video. Tak hanya itu saja, ada lagi fitur-fitur lainnya dari kamera Huawei Seri P40, berikut daftarnya. Video Low-Light Terbaik Tak ada yang lebih menantang dibandingkan mengambil gambar dalam keadaan cahaya yang minim, bahkan ketika menggunakan peralatan profesional. Hal ini dikarenakan saat pengambilan gambar dalam cahaya minim harus menggunakan cahaya tambahan agar hasilnya lebih maksimal. Namun tidak bagi Huawei yang memiliki Ultra Wide Cine Camera yang memanfaatkan sensitivitas cahaya dari ISO 512000 untuk mendukung pengambilan gambar minim cahaya. Selain itu dengan adanya teknologi Sedecim Pixel Fusion yang semakin meningkatkan performa perekaman. Video HDR Pengambilan gambar dengan kualitas HDR bukan lagi menjadi masalah bila menggunakan Huawei P40 Series. Aplikasi pada kamera P40 Series mendukung proses ini sehingga video yang dihasilkan memiliki tingkat kontras yang tinggi sehingga data dapat terlihat jelas baik dalam kondisi terang maupun gelap. Huawei P40 Foto: Dok. Huawei Peningkatan dalam bidang warna pun menjadikan video yang diambil memiliki efek yang lebih sinematik. Kemampuan untuk merekam video dengan kualitas 4K juga semakin memperkuat hasil akhir dan menjadikan video dapat diputar dengan nyaman di berbagi perangkat. Tidak hanya dengan kamera belakang, rekaman video 4K pun dapat dilakukan dengan kamera depan bagi perangkat P40 Pro dan P40 Pro+. Ultra Slow Motion Hadirnya Ultra Wide Cine Camera juga memungkinkan pengguna dapat merekam gerakan lambat dengan Ultra Slow-motion, sebuah pengambilan video yang mempunyai hasil yang memuaskan. Dengan mode rekaman di 7680 fps akan menghasilkan rekaman 1/256 dari kecepatan asli sehingga kita dapat lebih mengapresiasi setiap detil. Buat yang ingin mencobanya, ada beberapa subjek rekaman untuk video slow motion, seperti tetesan air yang bisa ditangkap pada 960 fps, aktivitas olahraga seperti tenis dan lari dengan 1920 fps, dan memecahkan balon pada 7680 fps. Zoom Audio Terarah Salah satu fitur yang akan sangat menguntungkan para pembuat film smartphone adalah zoom audio terarah yang dimiliki Huawei P40 Pro+ dan Huawei P40 Pro. Fitur ini memudahkan untuk merekam dan juga melakukan zoom pada sebuah sumber suara sehingga dapat dengan jelas terdengar. Lokalisasi suara dapat ditentukan dengan mengukur perbedaan intensitas input dari 3 mikrofon yang terletak di atas, bawah, dan belakang perangkat, sehingga dapat dengan efektif mengurangi kebisingan suara dari lingkungan sekitar. Tidak hanya merevolusi fotografi, Huawei Seri P40 juga membawa peningkatan signifikan untuk rekaman video. Mulai dari kamera hingga teknologi pendukungnya menjadi alat yang tepat bagi para sinematografer pemula maupun profesional dalam mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan dalam merekam sebuah video. (prf/ega) Sumber

Jakarta - OJK proaktif mendukung Pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan menerbitkan kebijakan restrukturisasi sesuai kewenangannya sebagai regulator sektor jasa keuangan. Kebijakan restrukturisasi tersebut, diterbitkan pada 26 Februari 2020 yang dituangkan dalam POJK 11/2020 pada 16 Maret 2020. "OJK mengharapkan seluruh pegawainya fokus dengan pelaksanaan UU dan berkonsentrasi menjadi bagian penanganan COVID-19 yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo, dalam keterangannya, Jumat (3/7/2020). Hal itu disampaikan olehnya dalam menanggapi berita dari sumber yang sebenarnya juga tidak jelas. Restrukturisasi ini menjadi acuan dalam penjabaran Perppu 1/2020 melalui Penerbitan PP 23/2020 yang antara lain berupa Subsidi Bunga (PMK 65/2020), penempatan untuk Kebutuhan Likuiditas (PMK 64/2020) dan untuk menggerakkan sektor riil melalui penempatan uang negara (PMK 70/2020). "Nilai insentif selama 3 bulan realisasi stimulus relaksasi restrukturisasi kredit mencapai lebih Rp 97 triliun," ujar Anto Prabowo. OJK berharap kebijakan restrukturisasi mampu menggerakkan sektor riil. Karena tanpa bergeraknya sektor riil segala yang disiapkan pemerintah seperti penempatan uang negara dan subsidi bunga itu akan mengalami hambatan. "OJK fokus pada upaya membantu Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan OJK dan tidak fokus pada hal lainnya," ungkap Anto Prabowo. Sebagai catatan, selama bulan Maret - Juni 2020, berbagai stimulus sektor jasa keuangan diterbitkan OJK dalam memitigasi dampak COVID-19. Pada industri perbankan, OJK menerbitkan 2 POJK antara lain POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 19 dan POJK Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank. OJK juga mengeluarkan Panduan perlakuan akuntansi terutama dalam penerapan PSAK 71-Instrumen Keuangan dan PSAK 68-Pengukuran Nilai Wajar. Pada Industri Pasar Modal, OJK menerbitkan 3 POJK dan 1 SEOJK untuk penanganan dampak COVID-19 antara lain POJK Nomor Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, POJK Nomor Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan SEOJK tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Pada Industri Keuangan Non-Bank, OJK menerbitkan 1 POJK yaitu POJK Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yang mengatur batas waktu penyampaian laporan berkala, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. (ega/hns) ojk covid-19 Sumber

Jakarta - OJK proaktif mendukung Pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan menerbitkan kebijakan restrukturisasi sesuai kewenangannya sebagai regulator sektor jasa keuangan. Kebijakan restrukturisasi tersebut, diterbitkan pada 26 Februari 2020 yang dituangkan dalam POJK 11/2020 pada 16 Maret 2020. "OJK mengharapkan seluruh pegawainya fokus dengan pelaksanaan UU dan berkonsentrasi menjadi bagian penanganan COVID-19 yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo, dalam keterangannya, Jumat (3/7/2020). Hal itu disampaikan olehnya dalam menanggapi berita dari sumber yang sebenarnya juga tidak jelas. Restrukturisasi ini menjadi acuan dalam penjabaran Perppu 1/2020 melalui Penerbitan PP 23/2020 yang antara lain berupa Subsidi Bunga (PMK 65/2020), penempatan untuk Kebutuhan Likuiditas (PMK 64/2020) dan untuk menggerakkan sektor riil melalui penempatan uang negara (PMK 70/2020). "Nilai insentif selama 3 bulan realisasi stimulus relaksasi restrukturisasi kredit mencapai lebih Rp 97 triliun," ujar Anto Prabowo. OJK berharap kebijakan restrukturisasi mampu menggerakkan sektor riil. Karena tanpa bergeraknya sektor riil segala yang disiapkan pemerintah seperti penempatan uang negara dan subsidi bunga itu akan mengalami hambatan. "OJK fokus pada upaya membantu Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan OJK dan tidak fokus pada hal lainnya," ungkap Anto Prabowo. Sebagai catatan, selama bulan Maret - Juni 2020, berbagai stimulus sektor jasa keuangan diterbitkan OJK dalam memitigasi dampak COVID-19. Pada industri perbankan, OJK menerbitkan 2 POJK antara lain POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 19 dan POJK Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank. OJK juga mengeluarkan Panduan perlakuan akuntansi terutama dalam penerapan PSAK 71-Instrumen Keuangan dan PSAK 68-Pengukuran Nilai Wajar. Pada Industri Pasar Modal, OJK menerbitkan 3 POJK dan 1 SEOJK untuk penanganan dampak COVID-19 antara lain POJK Nomor Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, POJK Nomor Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan SEOJK tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Pada Industri Keuangan Non-Bank, OJK menerbitkan 1 POJK yaitu POJK Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yang mengatur batas waktu penyampaian laporan berkala, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. (ega/hns) ojk covid-19 Sumber

[unable to retrieve full-text content] Saat pandemi COVID-19 fintech pinjaman online (pinjol) ilegal alias abal-abal masih merajalela.Sumber