bot

Jakarta - Pemerintah saat ini sedang menyiapkan kredit modal kerja senilai Rp 100 triliun untuk korporasi atau pengusaha besar. Hal itu menyusul program serupa yang sudah lebih dulu menyasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini diperluas karena kredit modal kerja untum UMKM yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) disambut baik oleh pelaku usaha. Perluasan program untuk sektor korporasi ini rencananya akan diluncurkan pada pekan depan. "Kalau jilid pertama untuk UMKM, ini akan untuk korporasi. Ini kreditnya mulai dari Rp 10 miliar ke atas. Targetnya apa? ini sekitar Rp 100 triliun nanti harapannya kredit modal kerja tercipta selama 18 bulan ke depan sampai akhir 2021," sebutnya. Tapi pemerintah akan mendorong agar kredit tersebut dapat dioptimalkan di tahun ini guna mendorong ekonomi di 2020 yang tersisa 5 bulan lagi. Untuk mempercepat realisasi penyaluran kredit modal kerja ini, bisa saja pemerintah memberikan insentif kepada perbankan, misalnya dengan memberikan penjaminan yang lebih besar terhadap risiko perbankan. "Jadi kita akan berikan sedikit insentif supaya mereka lebih cepat memanfaatkannya di 2020, jangan nunggu sampai ke 2021. Mungkin nanti kita akan tetapkan batas waktunya di mana kalau mereka menggunakannya lebih cepat mereka akan dapat manfaat lebih besar dalam konteks bagian yang dijamin," tambahnya. Simak Video "Mau Kartu Kreditmu Tak Dibobol Orang? Simak Tips Berikut Ini" [==] (toy/dna) kredit modal kerja kredit Sumber

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat anggaran kesehatan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 baru terserap 7,22%. Total anggarannya sendiri sebesar Rp 87,55 triliun. Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu Pande Putu Oka, realisasi penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk kesehatan baru 7,22% per 17 Juli 2020. "Terkait dengan penerapan program dukungan COVID-19 pemulihan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah sebetulnya memang sudah secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi program dari waktu ke waktu," kata dia dalam sebuah webinar, Jumat (24/7/2020). Lalu realisasi anggaran untuk perlindungan sosial adalah 37,96%, sektoral dan pemda 6,03%, UMKM 24,42%, pembiayaan korporasi 0%, dan insentif usaha 11,22%. Serapan anggaran kesehatan untuk penanganan virus Corona yang masih minim sempat membuat geram Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam video yang diunggah beberapa waktu lalu, Jokowi marah dan sempat melontarkan ancaman reshuffle. Kembali ke Oka, dia memaparkan bahwa pemerintah akan lebih mengefektifkan penyerapan anggaran untuk program terkait pandemi COVID-19. "Nah ini (data realisasi) ditampilkan selaras dengan apa yang sudah disampaikan Pak Febrio (Kepala BKF) tadi, beberapa realisasi dari program yang sudah ada. Memang ada contohnya untuk yang insentif usaha ada ruang untuk meningkatkan efektivitasnya ke depannya," lanjut dia. Terkait serapan anggaran kesehatan, Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan bahwa sektor tersebut memang harus diperbaiki. "Untuk ke depan pembelajaran penting untuk reformasi fiskal terutama tentu saja kita harus memperkuat sektor-sektor yang lemah, yang masih belum kuat basisnya, khususnya kalau kita lihat sektor kesehatan ini jelas harus diperbaiki supaya ke depan siap untuk mengantisipasi guncangan yang akan terjadi kapanpun," tambahnya. Simak Video "Kasus Corona Naik, Jokowi Minta 3T Diprioritaskan di 8 Provinsi" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Ekonomi Korea Selatan (Korsel) dalam keadaan darurat. Negeri Gingseng telah menyusul Singapura yang jatuh dalam jurang resesi. Kondisi ini ditandai dengan menyusutnya perekonomian Korsel di kuartal II-2020. Penyebab utamanya penurunan paling dalam selama dua dekade dari sisi ekspor. Sementara ekspor merupakan motor utama ekonomi Korsel. Anjloknya ekspor disebabkan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus. Hal itu membuat kinerja pabrik lumpuh. Bank of Korea mengatakan, ekonomi Korsel menyusut -3,3%. Itu adalah kontraksi paling tajam sejak kuartal pertama 1998. Angka itu juga lebih dalam dari perkiraan jajak pendapat yang digelar Reuters di angka -2,3%. "Sementara pengeluaran konsumen harus secara bertahap pulih, ancaman dari virus tidak mungkin memudar sepenuhnya dan pembatasan jarak sosial mungkin harus tetap dilakukan," kata Ekonom Capital Economics Asia Alex Holmes. "Sementara itu, permintaan global hanya akan pulih perlahan yang akan membebani pemulihan ekspor," tambahnya. Simak Video "Bahu Membahu Selebriti-Petani di Korsel Hadapi Krisis Ekonomi" [==] (das/eds) Sumber

Jakarta - CEO Twitter Jack Dorsey kembali angkat suara soal pembobolan akun milik pesohor dunia yang terjadi pada minggu lalu. Dalam panggilan telepon dengan analis Wall Street, Dorsey meminta maaf atas insiden ini. "Minggu lalu adalah pekan yang berat untuk kita semua di Twitter. Kami merasa tidak enak tentang insiden keamanan yang berdampak negatif pada orang-orang yang kami layani dan kepercayaan mereka kepada kami," kata Dorsey, dikutip detikINET dari Cnet, Jumat (24/7/2020). "Kami ketinggalan dalam tugas perlindungan dan pembatasan pada alat internal kami, dan untuk itu saya minta maaf," sambungnya. Dorsey dan Chief Financial Officer Twitter Ned Segal tidak memberikan update terbaru soal insiden ini selagi membicarakan pendapatan Twitter di kuartal kedua tahun ini. Insiden pembobolan ini terjadi dua minggu setelah kuartal kedua berakhir, sehingga belum diketahui dampak langsung insiden ini terhadap bisnis Twitter. Dalam laporan keuangan di kuartal kedua yang berakhir pada 30 Juni, Twitter meraup pendapatan sebanyak USD 683 juta. Angka ini meleset dari USD 707 juta yang diperkirakan Thomson Reuter dan turun 19% year on year. Bisnis iklan yang menjadi sumber pendapatan utama Twitter menyumbang USD 562 juta di kuartal kedua, turun 23% year on year. Twitter mengatakan bisnis ini mulai pulih di tiga minggu terakhir kuartal ini. Selain karena pandemi virus Corona, Twitter mengatakan pengiklan enggan mengeluarkan uang karena protes besar-besaran di Amerika Serikat pada bulan Juni setelah kematian George Floyd di tangan polisi. Tapi, setidaknya perusahaan berlogo burung ini berhasil mendulang lebih banyak pengguna baru. Twitter melaporkan saat ini mereka memiliki 186 juta pengguna aktif harian, naik 34% dari periode yang sama di tahun lalu. Lonjakan pengguna ini berhasil mendongkrak nilai saham Twitter hingga 4,95% menjadi USD 38.69 per lembar. Seperti diketahui, pekan lalu 130 akun Twitter menjadi sasaran hacker untuk mempromosikan penipuan bitcoin. Sejumlah tokoh ternama ikut terlibat dalam insiden ini, termasuk Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos dan masih banyak lagi. Hacker juga mengunduh data milik delapan pengguna yang mungkin mencakup data pribadi dan DM. Twitter juga baru-baru ini mengungkap bahwa hacker mengakses DM milik 46 pengguna, termasuk politisi asal Belanda. Saat ini Twitter masih terus melanjutkan investigasinya dan menggandeng penegak hukum seperti FBI. "Kami masih mengerjakan semua detil tentang masalah keamanan. Dan kami akan terus memberikan update seperti yang telah kita lakukan di Twitter dalam beberapa minggu terakhir selagi ada perkembangan baru," kata Segal dalam kesempatan yang sama. Simak Video "Twitter Janji Pasang Fitur Edit asal Patuhi Syarat Ini Dulu!" [==] (vmp/fay) Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengaku baru akan memulai pelaksanaan penilaian sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia. Pasalnya, SDA menjadi salah satu sumber kekayaan yang dikuasai negara. Direktur Penilaian DJKN, Kurniawan Nizar mengatakan kekayaan negara saat ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kekayaan yang dimiliki yaitu berupa barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, kekayaan yang dikuasai berupa SDA. "Penilai pemerintah akan mulai melaksanakan penilaian SDA untuk menyusun neraca SDA," kata Nizar dalam acara media briefing via virtual, Jakarta, Jumat (24/7/2020). Nizar mengatakan, penilaian akan dilakukan secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Pusat Statistik (BPS). "Ini di lead BPS, kami sedang menyusun. Kalau katakanlah muncul neraca SDA, neraca BMN, neraca kekayaan yang dipisahkan maka itulah akan menjawab berapa kekayaan negara," jelasnya. Selain SDA, Nizar mengaku pemerintah juga bisa menghitung potensi harta karun yang berada di bawah laut Indonesia. Hanya saja penilaian tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut Nizar, penilaian juga akan melibatkan para ahli atau kurator. "Objek tersebut diangkat dulu ke atas kita cek dimensinya baru kita nilai pasarnya berapa. Dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu kita dapat nilai harta karun dalam bentuk batangan emas," ujarnya. "Bagaimana dalam bentuk seperti porselen, seperti tadi prosesnya nanti kita juga akan mencari pasaran terhadap porselen itu, dan mungkin sejarah dari porselen itu, apakah keramik China yang tahun berapa itu kita akan berkomunikasi dengan kawan-kawan yang memang kurator ahli terhadap bidang tersebut, yang memperkaya khasanah kita untuk menjadikan opini nilai tersebut," tambahnya. Para penilai pemerintah menjadi sosok yang paling penting terhadap peningkatan nilai aset tetap yang dimiliki negara. Dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019, aset tetap pemerintah meningkat 308% menjadi Rp 5.949,59 triliun dari sebelumnya Rp 1.931,05 triliun. Nizar mengungkapkan, penilai pemerintah saat ini berjumlah 1.167 orang yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dari total itu, baru 143 orang yang mengemban jabatan fungsional pemerintah. Di mana terdapat 108 orang mengemban jabatan fungsional penilai pemerintah pertama, 22 orang mengemban jabatan fungsional penilai pemerintah muda, 13 orang mengemban jabatan fungsional penilai pemerintah madya. Simak Video "Ngabalin: Pemerintah Jamin Keamanan-Fasilitasi Nelayan di Natuna" [==] (hek/eds) Sumber

Jakarta - Kejaksaaan Agung menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan MoU dilakukan di Sasana Pradana, Kejaksaan Agung. Acara ini dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Direktur Utama BNI Herry Sidharta. Penandatanganan MoU kemudian diikuti penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNI dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Badan Diklat Kejaksaan RI. Perjanjian kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Jampidum dengan BNI dalam penanganan tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum terkait perbankan. Perjanjian ini juga berlaku sejak tahap prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi, serta pembayaran denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem online. "Dengan adanya perjanjian kerja sama ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dan BNI dalam proses penanganan tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum lain terkait perbankan dapat berjalan optimal," bunyi keterangan Kejaksaan Agung dikutip Jumat (24/7/2020). Dengan adanya perjanjian ini diharapkan masyarakat dapat terlayani secara maksimal khususnya dalam pembayaran biaya perkara pelanggaran lalu lintas. Direktur Utama BNI Herry Sidharta dalam keterangan terpisah mengungkapkan BNI memberikan dukungan pelayanan perbankan terbaik yang didukung teknologi andal. Salah satu fokus dalam kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi personel kedua institusi, yang ditandai dengan perjanjian kerja sama pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan output kualitas sumber daya manusia yang andal dan mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Herry menambahkan BNI juga memberikan dukungan pengelolaan keuangan bagi Kejaksaan Agung, antara lain dalam penggunaan teknologi cash management akan memberikan kemudahan serta transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kejaksaan. BNI juga turut memaksimalkan fungsi pelayanan Kejaksaan pada masyarakat yaitu dengan menyediakan proyek digitalisasi Kejaksaan yang juga dapat mendukung proses penegakan hukum di bidang lalu lintas. Masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Menurut dia proses pembayaran denda pelanggaran serta pengembalian atas titipan denda dapat dilakukan secara online. Hal ini tentu akan sangat membantu masyarakat apabila diterapkan di masa pandemi COVID-19 dimana pembayaran denda pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan melalui berbagai channel elektronik BNI. "Hal ini tentunya dapat mengurangi kontak fisik antar masyarakat, sehingga potensi penyebaran virus akibat kerumunan atau kontak fisik dapat berkurang," ungkap Herry. Simak Video "Kejaksaan Agung Tahan 3 Pejabat Bea Cukai Batam" [==] (kil/ara) Sumber

Kemenkeu masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN selaku pemegang saham Jiwasraya. == JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan masih belum diputuskan opsi penyuntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada APBN 2021. Saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan masalah yang menimpa Jiwasraya. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan saat ini pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas Jiwasraya. "Kita tunggu saja, apakah dianggarkan apa tidak. Alokasi APBN 2021 tetap masih Agustus pastinya," ujarnya saat konferensi pers virtual, Jumat (24/7). Menurutnya pemerintah bisa saja menyelamatkan Jiwasraya tidak melalui PMN melainkan skema baru. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan secara detil mengenai skema baru yang akan dipertimbangkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut. "Jelas pemerintah akan lakukan mekanisme tidak investasi langsung ke Jiwasraya. Detilnya nanti akan satu pintu, agar jelas semuanya lewat Kementerian BUMN. Kita lihat Agustus ada alternatif lain atau tidak, kita selesaikan Jiwasraya," ungkapnya. Sebelumnya pemerintah sedang mengusulkan sejumlah skema untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Adapun skema tersebut, salah satu usulan pemerintah penyertaan modal negara (PMN). Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menjelaskan penyelematan perusahaan mesti direstrukturisasi. Ada perbaikan bisnis harus dilakukan dan permodalan juga diperkuat. Sumber

Saham sektor konsumsi dan aneka industri menjadi penekan IHSG hingga akhir perdaganga == JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (24/7). Indeks saham turun cukup dalam sebesar 1,21 persen atau terkoreksi 62,02 poin ke level 5082.99. Analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi mengatakan pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi sentimen luar. "IHSG terdampak kekhawatiran perluasan konflik Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas," kata Lanjar. Saham-saham pada sektor konsumsi dan aneka industri menjadi penekan IHSG hingga akhir sesi perdagangan. Keduanya masing-masing melemah ,1,86 persen 1,76 persen. Selain itu, saham PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP) juga turun 2,39 persen dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) anjlok 3,72 persen sehingga menjadi penekan pada sektor konsumer. Pelemahan IHSG ini sejalan dengan pergerakan mayoritas indeks saham Asia yang berakhir di zona merah. Indeks Hangseng turun 2,34 persen dan CSI300 anjlok 4,39 persen. Indeks saham Asia turun signifikan ditengah kekhwatiran atas meningkatnya ketegangan AS-China. Ekuitas di China turun lebih dari 4 persen karena China memerintahkan AS untuk menutup konsulat dalam aksi balas dendamnya. Langkah terbaru China ini semakin mempererat hubungan yang dulunya sempat keruh dengan AS. Kedua negara adikuasa juga baru-baru ini berselisih mengenai perdagangan dan penanganan awal Covid-19, meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang berkepanjangan. Sumber

Jakarta - Pada 6 Januari 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah mendapatkan peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas yang akan tertuang dalam laporan keuangan tahun 2019. Merespons peringatan itu, Luhut justru meminta aturan perjalanan dinas diperbaiki karena kecilnya alokasi anggaran perjalanan dinas. Bahkan, ia harus mengeluarkan uang pribadi untuk menginap di hotel yang enak menurutnya. Persoalan perjalanan dinas kembali disinggung Luhut ketika menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK atas laporan keuangan Kemenko Marves tahun anggaran 2019. Menurutnya, anggaran perjalanan dinas sangat penting, khususnya di bawah koordinasi Kemenko Marves sendiri untuk memajukan industri pariwisata Indonesia. "Ada yang mengkritik terkait perjalanan dinas sekarang, namun bila tidak dilakukan itu, pariwisata tidak akan jalan," kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2020). Dari hasil LHP BPK yang baru ia terima itu, Luhut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. LHP itu diserahkan langsung oleh Anggota IV BPK Isma Yatun kepada Luhut. "Kami bersyukur atas predikat ini, yang menurut laporan hasil pemeriksaan, kami mendapatkan opini WTP. Hasil ini sejatinya menuntut kita harus bekerja keras lagi, dan kepada seluruh pegawai Kemenko Marves untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik, dengan berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Saya minta kalian jangan main-main, saya mau kita semua betul-betul tertib," jelas Luhut. Sebagai informasi, dalam pembukaan Entry Meeting awal Januari lalu itu, Isma Yatun menyatakan, berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BPK bakal menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas yang akan tertuang dalam laporan keuangan tahun 2019. "Untuk Kemenko Kemaritiman kami akan perhatikan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas," tutur Isma dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di AKN IV, di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020). Simak Video "Luhut: Laju Penyebaran Covid-19 Menurun 7 Hari Terakhir" [==] (fdl/fdl) Sumber

Jakarta - Parlemen Taiwan telah menyetujui proporsal untuk mengubah citra dan nama maskapai terbesar di Taiwan, China Airlines pada Rabu, (22/7/2020). Rencana ini telah melalui diskusi panjang antara parlemen dan maskapai. Proposal itu menekankan bahwa Kementerian Transportasi Taiwan harus menemukan cara untuk mengubah citra yang tidak melibatkan negosiasi ulang atau modifikasi kebebasan penerbangan internasional China Airlines. Kementerian Transportasi Taiwan dituntut menyusun kebijakan untuk membantu memperkuat China Airlines sebagai merek internasional milik Taiwan sehingga tidak akan keliru dengan maskapai Air China. "Kementerian Perhubungan dan Komunikasi akan mempelajari dan mengusulkan rencana yang layak untuk penggantian nama China Airlines secara bertahap," kata proposal yang disetujui dalam bahasa China, dikutip dari CNN, Jumat (24/7/2020). Rebranding ini semakin menguat dalam beberapa bulan terakhir karena serangkaian penerbangan kargo China Airlines, yang digunakan untuk mengirimkan pasokan medis virus Corona ke seluruh dunia, secara keliru dianggap berasal dari China. Warga Taiwan pun meradang dan membuat sebuah petisi di Change.org yang meminta perubahan nama China Airlines Petisi itu telah mengumpulkan 50 ribu tandatangan. Sebagai informasi, China Airlines didirikan di Taiwan pada tahun 1959. Maskapai telah melayani 160 tujuan di 29 negara. Pemegang saham mayoritas adalah Yayasan Pengembangan Penerbangan China, yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Taiwan. Simak Video "Sederet Maskapai Dunia yang Bangkrut Gara-gara Corona" [==] (fdl/fdl) Sumber

LPS memiliki ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menempatkan dana di bank. == JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum menerima permintaan penempatan dana untuk bank yang masuk kategori Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) maupun Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). Meski demikian, LPS mengaku siap apabila ada permintaan yang masuk. "Kami selalu siap kalau misalnya ada yang meminta, sudah ada tanda-tanda dari perbankan yang akan melakukan permintaan penempatan dana," kata Kepala LPS, Halim Alamsyah, dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/7). Dalam konteks penempatan dana, Halim menjelaskan, inisiatifnya bukan berasal dari LPS melainkan berasal dari pihak bank dan harus melalui rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai saat ini, LPS masih menunggu permintaan penempatan dana. Adapun penempatan dana LPS ini bertujuan untuk mengantisipasi dan melakukan penanganan stabilitas sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank. LPS dapat melakukan penempatan dana selama pemulihan ekonomi akibat pandemi. Namun demikian, penempatan dana LPS tidak berlaku bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas karena disebabkan oleh suatu tindakan yang dilakukan internal perusahaan. "Yang eligible itu permasalahan likuiditasnya bukan disebabkan kasus pidana," tutur Halim. Halim memastikan LPS memiliki ketersediaan likuiditas yang sangat memadai untuk melakukan penempatan dana bagi bank bermasalah. Sampai saat ini, jumlah nilai aset LPS mencapai Rp 128 triliun. Sekitar Rp120 trilium diantaranya tersimpan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). "Sehingga kami belum merasa perlu menerbitkan surat utang," kata Halim. Sumber

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengeluarkan Peraturan LPS No.3/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan aturan teknis itu, kini bank bisa mengajukan bantuan dana likuiditas ke LPS dalam rangka pemulihan ekonomi akibat wabah COVID-19. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menerangkan, dalam peraturan ini, penempatan dana LPS hanya berdasarkan inisiatif dari bank itu sendiri. Sebab tujuannya untuk membantu bank yang 'sakit' alias kesulitan likuiditas selama masa pandemi COVID-19 dan mencegah terjadinya guncangan di sistem keuangan. "Penempatan dana ini sifatnya sementara tidak untuk menyelamatkan bank, sekali lagi jangan sampai disalah artikan ini untuk menyelamatkan bank. Tidak, ini hanya sementara," tegasnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/7/2020). Halim menjelaskan untuk prosedurnya bank mengajukan dengan tahapan awal mengajukan permohonan dan menyatakan ke OJK bahwa bank tersebut kesulitan likuiditas. Lalu pemegang saham pengendali (PSP) telah menyatakan tidak bisa membantu permasalahan likuiditas tersebut. "Pada intinya penempatan dana itu harus didahului inisiatif dari bank. Bank itu menyampaikan ke OJK, lalu OJK akan meneliti kelayakan bank," ujarnya. Bank yang mengajukan bantuan dana ini harus dipastikan permasalahan likuiditasnya bukan disebabkan oleh tindakan yang dialkukan oleh pegawai, pengurus atau pemegang saham secara tidak wajar atau fraud. Setelah OJK melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap bank itu, lalu OJK akan melakukan pemberitahuan tertulis kepada LPS terkait analisis kelayakan permohonan bank tersebut. Pemberitahuan itu juga diberikan kepada Bank Indonesia. Kemudian LPS melakukan analisis berdasarkan permohonan dana dari OJK ditambah data dari BI. Jika disetujui, maka bank dan PSP akan diminta untuk menyerahkan jaminan. Tujuannya untuk meminimalisir risiko dari bantuan tersebut. LPS juga lebih condong untuk mengambil agunan berupa aset dari pemilik bank, bukan aset banknya. "Agunannya kami mementingkan aset-aset yang dimiliki pemegang sahamnya, bukan banknya. Karena kalau bank ini jadi bank gagal, aset-aset yang ada di bank itu akan dikuasai oleh LPS. Jadi untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab kami akan minta agunannya lebih banyak dari pemilik bank," kata Halim. LPS juga akan berkoordinasi dengan OJK untuk memantau bank yang mengajukan bantuan dana likuiditas dari perbankan tersebut. Untuk besaran penempatan dananya diatur dalam PLPS tersebut maksimal 30% dari jumlah kekayaan LPS untuk total penempatan dana ke seluruh bank nilainya sekitar Rp 35,17 triliun. Sementara untuk per banknya maksimal diberikan 2,5% atau Rp 3,01 triliun. Untuk periode penempatannya juga bersifat sementara. Dalam aturannya tertulis 1 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 5 kali, atau maksimal 6 bulan. Simak Video "Merugi Rp 6,4 Triliun Saat Corona, Zara Akan Tutup 1.200 Tokonya" [==] (das/eds) Sumber

Jakarta - Jouska Indonesia tengah menjadi sorotan. Baru-baru ini, muncul lagi keluhan klien Jouska Indonesia yang mengaku dirugikan hingga puluhan juta. Kali ini, dituangkan dalam thread Twittter akun Terperdaya Branding (@terperdaya). Di sana diceritakan ada seorang klien yang tidak diketahui namanya bergabung dengan Jouska sejak 2018. Saat itu, sang klien memilih manajemen investasi karena biayanya lebih terjangkau ketimbang produk komprehensif. Jouska disebut memang menawarkan mengelola dana di Rekening Dana Investor (RDI) dan membantu proses transaksi. Hal ini tertuang pada poin perjanjian kerja sama di titik 4. Jadi klien hanya perlu menyetor uang saja ke RDI perusahaan, dan selanjutnya mereka yang akan melakukan transaksi. "Ya udah dong, sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, ini terlihat sangat menggoda, ya gobloknya gue sih nggak cari tahu dulu. Ya akhirnya tiap bulan gue setor tuh gaji gue yang tidak banyak ke rekening RDI gue, terus ya keliatan tiap mereka ngelakuin transaksi di akun Philips via POEM," tulis klien di thread tersebut dikutip detikcom, Jumat (24/7/2020). Sebelumnya, sang klien ini sempat merasa curiga dengan isi kontrak kesepakatan di mana ada perbedaan hitungan profit. Setelah ditegur, pihak Jouska segera meralat kesalahan tersebut. "Oh ya by the way, pas gue mau tanda tangan itu tiba-tiba kontrak yang dikasih gue itu beda isinya. Jadi di kontrak yang dikirim email gue itu mereka ambil profit 15%, terus pas gue mau tanda tangan, berubah dong 30%. Gue protes terus diganti jadi 15%. Ini saja udah lampu merah sebenernya. Tapi gue halu," tuturnya. Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Milenial Investasi Emas, Siapa Takut?" [==] Sumber

Jakarta - Assure, sister company dari ADVAN yang bergerak di bidang alat kesehatan, meluncurkan Portable Disinfectant Maker, produk berbentuk botol spray yang berfungsi untuk membuat hand sanitizer dari larutan air dan garam. Secara singkat, mekanisme kerja dari Assure Portable Disinfectant Maker, yakni dengan menjalankan proses elektrolisis terhadap campuran air garam. "Assure Disinfectant Maker dan Thermo Gun pintar menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan masyarakatnya guna mencegah penyebaran virus Corona," ujar Marketing Communication Manager Assure Putra Darmawan dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020). "Dengan ukuran yang kecil, Assure Disinfectant Maker amat praktis untuk dibawa ke mana saja serta dapat digunakan sebagai pengganti hand sanitizer. Sementara Thermo Gun pintar bisa diandalkan untuk mengukur suhu secara akurat dengan presisi yang tinggi," imbuh Putra. Putra menjelaskan air elektrolisis tersebut ampuh membunuh mikrobakteri maupun virus di permukaan kulit atau benda-benda di sekitar. Secara ilmiah, garam telah teruji dapat mereduksi kelembapan di area-area tempat bakteri dan virus berkembang biak. Untuk membuat hand sanitizer dengan Assure Portable Disinfectant Maker, cukup masukkan air dan garam ke dalam botol lalu tekan tombol yang terletak di bagian bawah botol. Setelah proses elektrolisis selama lebih kurang tiga menit, larutan air garam sudah dapat digunakan menjadi hand sanitizer. "Assure mendesain produk pembuat disinfektan tersebut agar mudah dibawa bepergian. Bisa dimasukkan ke dalam tas atau dibawa di saku celana tidak ada masalah. Pengisian daya dapat dilakukan lewat USB charging," kata Putra. "Menyoal keamanan, assure Portable Disinfectant Maker telah mengantongi sertifikasi Conformite Europene (CE) dan Restriction of Hazardous Substance Directive (RoHS) yang menjadi jaminan produk aman untuk digunakan. Untuk kenyamanan konsumen, tersedia garansi selama tiga bulan," sambungnya. Putra mengatakan Assure juga memastikan produknya tersebut tidak menimbulkan efek samping, seperti iritasi pada kulit. Selain Portable Disinfectant Maker, tersedia juga termometer Assure. Pengukuran suhu dengan Assure thermometer dilakukan dengan mengarahkan perangkat ke telinga dan dalam waktu satu detik, data suhu badan akan muncul di layar perangkat. Dijelaskan Putra, Termometer assure SK T008 menangkap suhu tubuh secara akurat, dengan margin of error hanya 0,2 derajat celcius. Pengguna dapat memilih mode pengukuran dengan satuan celcius dan fahrenheit. Keistimewaan lain pada thermo gun tersebut, yaitu dapat menyimpan hingga 32 hasil pengukuran. Thermo Gun Assure Foto: ADVAN "Assure Thermometer menjadi salah satu produk yang direkomendasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Produk tersebut juga telah mengantongi sertifikat CE dan RoHS sebagai standar keamanannya," pungkas Putra. Assure Portable Disinfectant Maker dijual seharga Rp 297 ribu dan termometer Assure dibanderol Rp 550 ribu. Produk tersebut bisa didapatkan di Tokopedia dan Shopee. Simak Video "Jubir Covid-19 Bantah Thermo Gun Berbahaya Bagi Otak" [==] (akn/fay) Sumber

Jakarta - Dua negara di Asia yakni Singapura dan Korea Selatan sudah mengumumkan resesi ekonomi. Hal ini karena tekanan pandemi COVID-19 yang sangat besar di dunia. Paling terbaru adalah negara KPop yang ekonominya merosot hingga ke titik -3,3% pada kuartal II dan -1,3% pada kuartal I 2020. Indonesia juga disebut berpotensi masuk jurang resesi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang rendah dan pertumbuhan ekonomi kuartal II yang diproyeksi minus. Bayang-bayang resesi memang semakin nyata. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad memproyeksi pada kuartal II perekonomian Indonesia akan minus 3,26% hingga minus 3,88%. Kemudian pada kuartal III sudah mulai mengalami perbaikan meski masih negatif yakni di kisaran minus 1,3% hingga minus 1,75%. "(Indonesia) sudah masuk wilayah resesi di triwulan III-2020 karena persoalan ekonomi domestik kita berat di dalam negerinya ketimbang faktor luarnya. Kalau kuartal ke kuartal memang akan ada perbaikan dari kondisi triwulan ke II," ucapnya kepada detikcom. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Indonesia diyakini bakal masuk ke jurang resesi tetapi kontraksinya tidak akan sedalam Singapura dan Korea Selatan (Korsel). "Dua negara tersebut memang dia lebih bergantung pada perekonomian internasional sehingga begitu sekarang dunia sedang mengalami tekanan hebat mereka dengan gampang mengalami kontraksi. Indonesia agak sedikit berbeda karena ketergantungan kita terhadap perdagangan dunia tidak sebesar mereka sehingga dampak dari global ke ekonomi kita tidak sedalam Korsel maupun Singapura," ucapnya. Langsung klik halaman selanjutnya. Sumber

Lonjakan nilai aset berasal dari pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara. == JAKARTA -- Penilai Pemerintah yang berada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat Peningkatan Nilai Aset Tetap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari sebelumnya Rp1.931,05 triliun pada 2018 menjadi Rp 5.949,59 triliun pada LKPP 2019. Nilai aset tetap LKPP ini meningkat 308 persen. Lonjakan nilai aset yang signifikan dalam satu tahun ini berasal dari pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) oleh Penilai Pemerintah. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya berupaya menjaga akuntabilitas LKPP melalui kegiatan penilaian kembali BMN. "Penilai Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam menyajikan nilai wajar untuk mendukung proses bisnis penerimaan negara bukan pajak/penerimaan daerah, pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), pengelolaan kekayaan negara dikuasai berupa Sumber Daya Alam (SDA), penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum, kegiatan optimalisasi penggunaan aset, serta pembentukan basis data pasar properti dan bisnis," ujarnya saat konferensi pers virtual, Jumat (24/7). Selanjutnya, Penilai Pemerintah akan mulai melaksanakan penilaian SDA untuk penyusunan Neraca SDA/LH Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, Penilai Pemerintah berfungsi sebagai supporting unit bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyusunan neraca aset dalam satuan mata uang (monetasi). "Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan nomor 45 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pasal 7 ayat 3 bahwa Neraca Aset dalam satuan mata uang disajikan setelah berkoordinasi dengan instansi yang memilki tugas pemerintahan di bidang keuangan," ucapnya. Selain itu, pihaknya dalam upaya mendorong eksistensi kekayaan intelektual melalui penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (SNKI), Penilai Pemerintah juga akan mulai melaksanakan penilaian terhadap BMN berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Aset Tidak Berwujud (ATB). "Dengan diketahuinya nilai wajar BMN berupa HKI/ATB, pemerintah dapat mengelola aset tersebut secara lebih optimal," ucapnya. Sumber

Pemerintah membebaskan pajak gaji karyawan yang pendapatannya di bawah Rp 200 juta. == JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengakui, insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masih mengalami kendala. Dampaknya, insentif yang ditujukan untuk meringankan beban pekerja di tengah tekanan pandemi Covid-19 masih belum terealisasi penuh. Febrio menyebutkan, permasalahan teknis, administrasi dan pendataan menjadi hambatan utama dari program ini. "Pemantauan stimulus PPh (Pasal) 21 ditanggung pemerintah ini mengalami kendala karena masalah teknis, masalah data," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (24/7). Sebagai informasi, pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran pajak gaji bagi karyawan yang memiliki pendapatan di bawah Rp 200 juta dalam kurun waktu satu tahun. Beberapa sektor yang mendapat fasilitas ini adalah manufaktur, pariwisata, kehutanan, makanan hingga perdagangan. Untuk mengatasi kendala yang ada, Febrio menyebutkan, pemerintah akan menyederhanakan proses pembebasan PPh Pasal 21. Langkah ini diharapkan mampu membantu para Wajib Pajak (WP) kelas menengah yang menjadi target insentif. "Ini akan di-simplify segera supaya dana yang disiapkan, sekitar Rp 25 triliun itu, harapannya bisa sampai ke kantong masyarakat," tuturnya. Pembebasan PPh Pasal 21 atau kerap disebut PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ini mendapatkan alokasi anggaran Rp 39,66 triliun. Fasilitas ini merupakan bagian dari anggaran insentif usaha yang mencapai Rp 120,61 triliun. Semula, pemerintah memberikan fasilitas ini selama enam bulan, yakni April sampai dengan September 2020. Tapi, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, pemerintah memperpanjang masa berlaku pemberian insentif sampai dengan Desember 2020. Sumber

Jakarta - Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas kini bisa mengajukan bantuan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kebijakan itu diatur dalam Peraturan LPS No.3/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. PLPS tersebut merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No.33/2020 dan telah ditetapkan serta diundangkan pada 20 Juli 2020. "Dalam konteks penempatan dana, bahwa tujuan penempatan dana oleh LPS itu sebenarnya dalam rangka antisipasi dan atau menangani gangguan stabilitas sistem keuangan yang bisa mengakibatkan bank gagal. Jadi tidak langsung kepada bank per bank, kami melihatnya dalam konteks emergency," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dalam konferensi pers virtual Jumat (24/7/2020). Halim menegaskan, peraturan itu sifatnya darurat selama masa pandemi COVID-19. Lalu mekanisme penempatannya juga berbeda dengan penempatan dana bank yang memang dalam keadaan sakit. Melalui peraturan ini penempatan dana LPS harus berdasarkan inisiatif dari bank. "Dan penempatan dana ini sifatnya sementara, tidak untuk menyelamatkan bank. Sekali lagi jangan sampai disalahartikan ini untuk selamatkan bank, tidak. Ini hanya sementara, dalam konteks mengatasi gangguan ketidakstabilan dalam sistem keuangan," ujarnya. Dia melanjutkan, bantuan dana LPS untuk perbankan dalam program ini juga waktunya hanya terbatas selama enam bulan. Sebab tujuannya hanya untuk membantu bank-bank yang kesulitan likuiditas selama masa pandemi COVID-19. Untuk menanggulangi risiko, bantuan dana LPS ini juga tidak cuma-cuma. Ada syarat agunan untuk mendapatkan bantuan dana ini. LPS juga lebih condong untuk mengambil agunan berupa aset dari pemilik bank, bukan aset banknya. "Agunannya kami mementingkan aset-aset yang dimiliki pemegang sahamnya, bukan banknya. Karena kalau bank ini jadi bank gagal, aset-aset yang ada di bank itu akan dikuasai oleh LPS. Jadi untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab kami akan minta agunannya lebih banyak dari pemilik bank," ujarnya. Selain itu, bantuan dana ini juga dikenakan bunga berdasarkan LPS rate. LPS juga akan berkoordinasi dengan OJK untuk memantau bank yang mengajukan bantuan dana likuiditas dari perbankan tersebut. Simak Video "Kasus Pidana Jenderal Pembantu Djoko Tjandra Naik ke Penyidikan" [==] (das/eds) Sumber

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan opsi penyuntikan modal melalui penanaman modal negara (PMN) kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diputuskan masuk pada APBN 2021 atau tidak. Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata mengatakan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memutuskan opsi apa yang akan diambil pemerintah untuk menyelamatkan Jiwasraya. "Kita tunggu saja, apakah dianggarkan apa nggak," kata Isa dalam acara media briefing via virtual, Jakarta, Jumat (24/7/2020). "Alokasi di APBN 2021, Agustus ya pastinya," tambahnya. Isa menyebut, pemerintah sampai saat ini tetap akan menyelesaikan masalah yang menimpa Jiwasraya. Menurut Isa, pemerintah bisa saja menyelamatkan Jiwasraya tidak melalui PMN melainkan skema baru. Meski begitu, Isa mengaku belum bisa menjelaskan secara detail mengenai skema baru yang akan dipertimbangkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. "Tapi yang jelas pemerintah akan lakukan mekanisme tidak investasi langsung ke Jiwasraya. Detailnya nanti akan satu pintu, agar ceritanya jelas lewat Kementerian BUMN. Kita lihat Agustus ada apa nggak, ada alternatif lain kita selesaikan Jiwasraya," ungkapnya. Sumber

Jakarta - Dampak Corona membuat arus barang PT Pelindo II (Persero) atau IPC menjadi terhambat. Hal itu juga berdampak pada perawatan atau maintenance peralatan-peralatan pelabuhan. Belajar dari hal tersebut, Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono mengatakan, pihaknya akan menggeser penggunaan peralatan ke produk-produk dari dalam negeri. "Belajar dari itu saya akan membuat proram mendomestikan semua spare part yang ada di peralatan-peralatan pelabuhan. Kami harapkan mungkin 80-90% kita shifting ke domestik," katanya dalam diskusi vistual, Jumat (24/7/2020). Dia mencontohkan, salah satu peralatan yang dimaksud seperti ban. Dia bilang, beberapa produsen peralatan menyatakan kesanggupan untuk mendukung produksi tersebut. "Ini beberapa contoh yang sudah kita bicara maker lokal dan mereka sanggup untuk mensupport industri pelabuhan," katanya. Dia mengatakan, dengan menggeser ke produk lokal maka bisa menciptakan lapangan kerja, membantu neraca pembayaran, hingga menurunkan biaya dari Pelindo II. "Yang menarik costnya bisa turun, bisa membantu rakyat membantu negara juga ini kami lakuakn di Pelindo II," ujarnya. Simak Video "Pelindo II: Aktivitas Kargo Turun 6,5% Terimbas Virus Corona" [==] (acd/dna) pelindo ii produk lokal Sumber

Jakarta - Kookmin Bank telah mendapatkan restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi pemegang saham mayoritas PT Bank Bukopin Tbk. Bank asal Korea Selatan ini akan menyerap seluruh saham yang diterbitkan Bukopin. Hal ini justru memancing protes dari para pengurus induk koperasi di Indonesia. Mereka menolak Kookmin Bank mengakusisi Bank Bukopin, untuk itu siang ini mereka akan melakukan aksi damai di depan Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. "Bank Bukopin ini aset bangsa kita. Kita nggak mau aset bangsa digerogoti oleh asing. Hidup rakyat Indonesia! Tapi tak hidup ke perampok aset bangsa," kata orator aksi, di depan Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2020). "Kami mendesak Menteri Keuangan bisa bantu ambil alih lagi aset Bukopin dari asing," tegasnya. Orator mengatakan bahwa induk koperasi maupun nasabahnya banyak yang memiliki saham ataupun tabungan di Bukopin. Mereka tidak ingin bank Bukopin dikuasai asing. "Akuisisi Bukopin sangat mengkhawatirkan. Tidak menutup kemungkinan saham Bukopin benar-benar hilang dan diambil seluruhnya oleh asing. Kita menolak akuisisi bank Bukopin," ujarnya. Langsung klik halaman selanjutnya. Simak Video "Soal Lobster, Susi Pudjiastuti: Tangkap Emaknya, Jangan Bibitnya" [==] Sumber

Bank Dunia menyebutkan Indonesia tetap dapat tumbuh di level nol persen pada 2020. == JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyebutkan, peluang Indonesia untuk masuk ke jurang resesi ekonomi tahun ini terlampau kecil. Keyakinan ini seiring dengan ekonomi Indonesia yang dinilai masih ressilient atau mampu beradaptasi dengan tekanan saat ini. Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan, kalaupun terpaksa mengalami resesi, penyusutan ekonomi yang dialami Indonesia tidak akan terlampau dalam. "Mungkin (pertumbuhannya) sekitar nol persen atau kalau lebih kecil dari itu, sedikit di bawah nol persen," tuturnya dalam doorstop secara virtual, Jumat (24/7). Resiliensi ekonomi Indonesia tergambarkan dari prediksi lembaga multilateral seperti Bank Dunia yang menyebutkan, Indonesia tetap dapat tumbuh di level nol persen pada 2020. Febrio mengatakan, proyeksi ini lebih baik dibandingkan negara maju dan berkembang lain yang diperkirakan bisa kontraksi hingga double digit. Kuartal ketiga disebutkan Febrio menjadi momentum kunci yang menentukan nasib Indonesia, mengingat ekonomi pada kuartal kedua sudah hampir dipastikan akan mengalami kontraksi. Ia memprediksi, penyusutan pada periode Maret sampai Juni dapat mencapai 4,3 persen, meskipun sudah ada tanda-tanda perbaikan dari sisi penerimaan pajak pada bulan lalu. Untuk mencegah masuk ke jurang resesi, Febrio menekankan, pemerintah telah memberikan berbagai stimulus dari sisi permintaan maupun suplai. Misalnya, bantuan sosial hingga relaksasi pajak yang diharapkan mampu membuat ekonomi Indonesia lebih stabil dan solid. Akselerasi program PEN juga akan terus dilakukan sembari terus meningkatkan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. "Kalau ini berhasil, kuartal ketiga bisa tidak negatif, mudah-mudahan bisa sedikit di atas nol," kata Febrio. Pemulihan diharapkan mampu berlangsung sampai kuartal keempat. Febrio memprediksi, apabila momentum perbaikan ekonomi sudah berjalan sejak kuartal ketiga, pertumbuhan pada periode Oktober hingga Desember dapat mencapai dua sampai tiga persen. Kunci realisasi pertumbuhan positif tersebut adalah tidak terjadi second wave yang mengharuskan pemerintah kembali meningkatkan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. "Disiplin, social distancing diberlakukan, aktivitas ekonomi juga dilonggarkan tapi secara terbatas. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari 2020 ini dengan relatif baik," ujar Febrio. Pada 2021, Febrio memproyeksikan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas empat persen jika proses pemulihan berjalan dengan baik sejak tahun ini. Pertumbuhan yang relatif baik tersebut akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi lebih cepat dibandingkan negara lain. Sumber

Jakarta - Pandemi COVID-19 membuat pemerintah memutar otak untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Salah satunya dengan cara penarikan utang. Apalagi saat ini defisit anggaran diproyeksi akan melebar. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengungkapkan untuk menambal defisit itu pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) dengan nilai Rp 900,4 triliun. "Bagaimana memenuhi kebutuhan di sisa semester II tahun ini? Pertama kita lihat, setelah menerbitkan kurang lebih Rp 630 triliun, jadi sisa semester II masih harus Rp 900,4 triliun," kata dia dalam diskusi online, Jumat (24/7/2020). Dia mengatakan penerbitan SBN tersebut salah satunya dilakukan dengan skema private placement yang akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI). Untuk itu, pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan BI. Dalam perjanjian ini disepakati bawah BI akan membantu pembiayaan BI yang disebut dengan burden sharing. Nantinya, BI akan menanggung bunga 100% untuk kebutuhan pembiayaan public goods yang tercatat sebesar Rp 397,6 triliun. Penerbitan SBN yang langsung dibeli BI tersebut tidak akan dilakukan secara langsung tapi bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Namun, ia tidak menyebutkan berapa nilai penerbitan untuk tahap awal ini. "Khusus melalui private placement tidak melalui lelang biasa atau mekanisme market. Jadi, nanti mekanismenya adalah pemerintah ada kebutuhannya. Jadi Rp 397 triliun itu kan nggak sekaligus, sesuai dengan kebutuhan. Nanti BI akan membeli SBN sesuai kebutuhan," kata dia. Selain itu, Kemenkeu juga akan menerbitkan SBN ritel dengan nilai sebesar Rp 35 triliun hingga Rp 40 triliun. Kemenkeu juga mengeluarkan Samurai Bond, atau obligasi pemerintah dengan denominasi yen Jepang, yang telah dieksekusi pada periode Juli ini dengan nilai mencapai Rp 13,5 triliun atau 1 juta yen Jepang. Sisanya, pemerintah juga akan menerbitkan SBN di pasar dengan rata-rata nilai penerbitan sebesar Rp 35 triliun hingga Rp 40 triliun. "Penerapan SKB dengan BI masih berlangsung, SKB I BI sebagai standby buyer, SKB II untuk public goods," jelas dia. Pemerintah juga bekerjasama dengan organisasi multilateral dengan jumlah dana yang saat ini berada dalam pipeline sekitar US$ 5,5 miliar dari keseluruhan rencana penarikan pinjaman program sebesar US$ 7,3 miliar di tahun 2020. "Selain itu juga rencana pinjaman luar negeri atau proyek yang sementara ini ditunda, semester II direncanakan akan sebesar Rp 24,2 triliun," jelas Luky. Simak Video "7 Utang Pemerintah ke BUMN, Totalnya Capai Rp 108,48 Triliun" [==] (kil/dna) Sumber

Jakarta - Puluhan kandidat vaksin Corona saat ini tengah dikembangkan oleh berbagai pihak di seluruh dunia, baik dari perusahaan maupun universitas. Kandidat vaksin tersebut telah memasuki tahap uji coba yang berbeda-beda. Nah, badan kesehatan dunia WHO baru saja merilis daftar pemantauan kandidat vaksin Corona yang cukup lengkap datanya. Dari dokumen yang diperoleh detikINET, Jumat (24/7/20200) daftar tersebut berisi platform apa yang digunakan, tipe kandidat vaksin, siapa pihak yang mengembangkannya serta dalam tahap apa saat ini vaksin tersebut berada. Sebanyak 24 vaksin tercatat telah masuk dalam tahap uji atau evaluasi klinis. Artinya, kandidat vaksin tersebut telah memasuki proses uji coba pada manusia di mana umumnya terdiri dari tiga proses yaitu Fase I, Fase II dan Fase III. Secara singkat, pada Fase I sejumlah kecil orang menerima kandidat vaksin Corona, sekitar 20 hingga 100 relawan sehat. Kemudian di Fase II, studi klinis diperluas, kandidat vaksin diinjeksi untuk sekelompok dengan karakteristik, contohnya rentang usia diperbesar dan jumlah partisipan sudah ratusan. Adapun tujuan pengujian Tahap II dalam rangka meneliti keamanan, imunogenitas kandidat vaksin, serta jumlah dosis yang bakal dipakai. Sementara Fase III adalah untuk menilai keamanan vaksin pada sekelompok besar orang. Dalam tahap ini, vaksin diuji kepada ribuan orang dan diamati kemanjuran serta keamanannya. Di daftar WHO, kandidat vaksin yang masuk fase III adalah buatan Sinovac -- yang akan diuji di Indonesia --, buatan Wuhan Institute of Biological Product/Sinopharm, Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm serta garapan University of Oxford/AstraZeneca. WHO juga memuat daftar 142 vaksin Corona lain yang masih dalam tahap evaluasi pra klinis, yakni pengujian kultur jaringan atau sistem kultur sel menggunakan pengujian hewan seperti tikus atau monyet untuk meneliti keamanan vaksin dan kemampuan memicu respons imun. Berikut adalah daftar 24 calon vaksin Corona yang telah memasuki tahap evaluasi klinis: Vaksin Corona. Foto: WHO Simak Video "Kabar Baik, Uji Klinis Vaksin Corona Moderna Fase I Berhasil" [==] (fyk/fay) Sumber

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansury (kiri) bersama Direktur BTN Nixon L. P. Napitupulu memberikan paparannya dalam Media Briefing & Lunch di Kantor Wilayah Bank BTN Cawang, Jakarta, Senin (17/2). Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto Penyaluran terbesar kredit BTN masih didominasi kredit ke sektor non UMKM. == JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan penyaluran kredit dari penempatan dana negara sebesar Rp 3 triliun. Angka ini terhitung sejak satu bulan penempatan dana atau terhitung pada 25 Juni hingga 23 Juli 2020. Direktur Finance, Planning, and Treasury Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan perseroan mengandalkan jaringan dan infrastruktur pada sektor perumahan untuk memacu penyerapan penempatan dana negara. “Selama satu bulan ini, kami telah mencatatkan penyaluran kredit sekitar Rp 3 triliun,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Jumat (24/7). Nixon merinci penyaluran terbesar masih didominasi kredit ke sektor non Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Segmen nonUMKM tersebut menempati porsi sebesar 96 persen dari total ekspansi atau setara Rp 2,8 triliun. Kemudian porsi sisanya sebesar empat persen ditempati segmen UMKM atau setara Rp 122,03 miliar. "Upaya lain yang juga telah dilakukan perseroan yakni dengan memberikan layanan restrukturisasi bagi para debitur yang terdampak pandemi," ucapnya. Nixon menyebut pengajuan restrukturisasi kredit memang mengalami puncak tertinggi pada April dan Mei 2020. Namun, memasuki Juni 2020, permintaan restrukturisasi kredit di perseroan mulai menunjukkan penurunan. Hingga Juni 2020, lanjut Nixon, BTN telah merestrukturisasi kredit dari 230 ribu debitur dengan total baki debet sekitar Rp 36,4 triliun. "Kami proyeksikan angka restrukturisasi kredit tersebut akan terus mengecil hingga Desember 2020 sejalan dengan mulai bergeraknya roda ekonomi. Perhitungan kami posisi restrukturisasi pada Desember 2020 nanti sekitar Rp 30 triliun,” ucapnya. Sumber