bot

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten sawit milik Haji Isam PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) terpantau mengalami penurunan tajam usai dibuka dari suspensi pada hari ini, Senin, (20/10/2025). Harga saham JARR menukik tajam mencapai Auto Reject Bawah (ARB). Berdasarkan pantauan, saham JARR telah turun 14,88% ke level Rp3.660 per saham sejak pembukaan hingga penutupan perdagangan sesi dua hari ini. Adapun kapitalisasi pasarnya sebesar Rp33,78 triliun. Sebelumnya JARR sempat reli panjang. Dalam sebulan terakhir JARR telah naik 34,56%. Emiten milik salah satu Crazy Rich asal Kalimantan ini telah naik 905,49% selama enam bulan. Senior Market Analyst PT Mirae Asset Sekuritas menilai, pergerakan saham JARR hari ini terjadi seiring investor mengamati dinamika pasar usai pembukaan suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). "JARR ini kan sebelumnya terjadi ARA dan kena supsensi BEI untuk cooling down. Dari ARA itu terjadi UMA lalu suspensi, setelah itu arah sahamnya mengalami penurunan," kata Nafan ketika dihubungi CNBC Indonesia, Senin, (20/10/2025). Dari segi teknikal, Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, pergerakan JARR sejak 14 Oktober 2025 sudah menunjukkan adanya pola awal downtrend. "Hal ini diperkuat dengan MACD yang deadcross pada perdagangan 16/10/2025. Sehingga posisi support dan resistance saham JARR masing-masing di level Rp3.130 dan Rp3.730," kata Herditya. Sebelumnya, BEI telah melakukan pembukaan suspensi pada saham JARR pada 3 Oktober 2025. Sebelumnya, saham JARR digembok pada 24 September 2025 setelah terjadi volatilitas harga. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Emiten Haji Isam (JARR) Bagi-bagi Dividen Rp 52,14 M, Catat Tanggalnya [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Emiten Haji Isam (JARR) Bagi-bagi Dividen Rp 52,14 M, Catat Tanggalnya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 2% lebih pada perdagangan hari ini, Senin (20/10/2025). Indeks berhasil rebound setelah sepanjang pekan lalu merosot 4,14%, meninggalkan level 8.000 Pada penutupan perdagangan hari ini, IHSG menguat 2,19% ke 8.088,98. Hal ini seiring dengan lonjakan saham-saham bank jumbo, khususnya yang tergabung dalam himpunan bank negara (himbara). Sebanyak 510 saham menguat, 183 melemah dan 117 stagnan. Adapun total transaksi bursa hari ini tergolong ramai atau mencapai Rp 22,53 triliun yang melibatkan 34,68 miliar saham dalam 2,36 juta kali transaksi. Mengutip Refinitiv, sektor finansial, energi dan industri memimpin penguatan hari ini. Sejumlah saham bank jumbo tercatat naik 5% lebih hari ini. BBRI naik 5,14%, BBCA 5%, BMRI 6,17%, BBTN 8,33%, dan BBNI 6,32%. Kenaikan saham-saham bank jumbo tersebut menjadi pendongkrak indeks pagi ini. BBRI menyumbang 36,41 indeks poin, BBRI 34,05 indeks poin, BMRI 22,85 indeks poin, dan BBNI 10,37 indeks poin. Kendati demikian investor masih harus memasang sabuk pengaman erat-erat memasuki perdagangan pekan ini. Akhir pekan lalu ditutup dengan drama geopolitik tingkat tinggi yang saling bertentangan dan berpotensi menciptakan volatilitas ekstrem di pasar keuangan global. Sebagai informasi, IHSG sepanjang pekan lalu mengalami volatilitas tinggi. Indeks sempat anjlok lebih 3% pada perdagangan intraday. Sementara itu, hari ini juga menjadi momentum penting setahun pemerintahan Prabowo -Gibran. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun pada hari ini, 20 Oktober 2025. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan besar telah diluncurkan-mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga reformasi struktural BUMN-yang menjadi penanda arah baru pembangunan ekonomi nasional. Diluncurkan sejak Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis menjadi simbol utama politik kerakyatan Prabowo. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas gizi generasi muda dan menekan angka stunting nasional. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Infrastruktur dapur, rantai pasok bahan pangan, dan mekanisme distribusi di daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Sejumlah evaluasi tengah dilakukan untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Selain MBG, Sekolah Rakyat menjadi program unggulan lain yang berfokus pada pemerataan pendidikan. Pemerintah telah meresmikan 165 Sekolah Rakyat Rintisan yang memanfaatkan gedung-gedung revitalisasi. Sementara pembangunan gedung permanen akan dimulai Oktober 2025 di 108 titik lokasi, dengan target rampung Juli 2026. Di sisi korporasi negara, Prabowo melanjutkan langkah efisiensi dengan memangkas jumlah BUMN dan membentuk Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai lembaga baru pengelola investasi strategis. Tujuannya memperkuat kinerja BUMN dan menarik investasi swasta dalam proyek nasional. Untuk menopang daya beli dan menggerakkan ekonomi, pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi 2025. Program ini mencakup subsidi listrik, bantuan sembako, Bantuan Subsidi Upah (BSU), diskon transportasi, hingga program magang bagi tenaga kerja muda. Stimulus tersebut diharapkan mampu mengimbangi tekanan perlambatan ekonomi global dan menjaga momentum pertumbuhan domestik. Meski ambisius, tahun pertama pemerintahan Prabowo tidak lepas dari ujian politik. Gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa sebagian kebijakan pemerintah masih menuai resistensi di publik. Isu transparansi anggaran, efektivitas pelaksanaan program, dan kebijakan keamanan menjadi perhatian utama berbagai kelompok masyarakat. Memasuki tahun kedua, tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, bukan hanya ambisius di atas kertas. Dengan kombinasi program sosial besar, reformasi kelembagaan, dan stimulus ekonomi berkelanjutan, pemerintahan ini berupaya menyeimbangkan antara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Dibuka Naik 0,21%, Kembali Uji Level 7.200 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Dibuka Naik 0,21%, Kembali Uji Level 7.200 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa mengungkap masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang[2] dalam jumlah besar di perbankan[3] meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025. Ia menyebut hingga akhir September 2025, total dana pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya. "Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Hingga kuartal III-2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu. Artinya, menurut Purbaya, dana untuk pembangunan di daerah sudah tersedia dan siap digunakan. "Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya. Meski demikian, rendahnya penyerapan anggaran membuat uang daerah justru mengendap di rekening bank, alih-alih menggerakkan ekonomi lokal. Purbaya menyoroti praktik sebagian daerah yang menempatkan dana kasnya di bank pusat di Jakarta, bukan di wilayah masing-masing. "Itu kan daerahnya uangnya enggak ada uang jadinya. Barangnya enggak bisa muter tuh, enggak bisa minjemkan di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah," ucapnya. Purbaya juga menyinggung adanya selisih data sebesar Rp18 triliun antara catatan kas daerah dengan laporan Bank Indonesia (BI). Ia meminta agar perbedaan tersebut ditelusuri dengan cermat. "Kalau di pemda kurang Rp18 triliun, mungkin pemda kurang teliti itu yang nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya, jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," kata Purbaya. Lebih lanjut, ia mengingatkan agar dana pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak dikelola untuk mencari keuntungan bunga dari deposito. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan seluruh anggaran bekerja bagi perekonomian. Purbaya pun menitipkan pesan kepada kepala daerah agar lebih bijak dalam mengelola kas daerah dan mempercepat realisasi belanja produktif. "Kelola dana pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah," katanya. Berdasarkan data BI per 15 Oktober 2025, berikut 15 pemda dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025: Provinsi DKI Jakarta - Rp14,68 triliunProvinsi Jawa Timur - Rp6,84 triliunKota Banjarbaru - Rp5,17 triliunProvinsi Kalimantan Utara - Rp4,71 triliunProvinsi Jawa Barat - Rp4,17 triliunKabupaten Bojonegoro - Rp3,61 triliunKabupaten Kutai Barat - Rp3,21 triliunProvinsi Sumatera Utara - Rp3,11 triliunKabupaten Kepulauan Talaud - Rp2,62 triliunKabupaten Mimika - Rp2,49 triliunKabupaten Badung - Rp2,27 triliunKabupaten Tanah Bumbu - Rp2,11 triliunProvinsi Bangka Belitung - Rp2,10 triliunProvinsi Jawa Tengah - Rp1,99 triliun15. Kabupaten Balangan - Rp1,86 triliun====[4] (del/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ uang (www.cnnindonesia.com)^ perbankan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengurangi jumlah perusahaan BUMN dari total saat ini sebanyak 1.044 perusahaan menjadi 230 hingga 240 perusahaan. Artinya akan ada 804 perusahaan atau sekitar 77% BUMN beserta anak, cucu dan cicit usaha yang akan dipangkas oleh Danantara. "Sekarang tau gak BUMN ada berapa banyak yang ada di Indonesia? Pertama ada yang bilang 800, sekarang sudah lebih dari 1.044. Kita pikir awalnya juga 800 tapi ternyata dalam kenyataannya ini berkembang terus di 12 sektor mencapai hampir 1.044 pada saat ini," Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani di Ballroom Kempinski Jakarta, Senin (20/10). Rosan mengatakan, dari ribuan perusahaan tersebut merupakan hasil pembentukan anak usaha BUMN yang tersebar di 12 sektor usaha. "Nah, oleh sebab itu, kita pun ingin membuat ini efektif, efisien dari seribu. Kita sudah review, mungkin arahnya hanya sampai 230-24040 BUMN nantinya, 5 tahun ke depan. Itu memang target dari kami," ungkapnya. Namun, konsolidasi perusahaan BUMN yang telah dilakukan pada kepemimpinan Erick Thohir ternyata belum cukup. Sehingga Danantara akan kembali melakukan efisiensi. "Buat kita yang paling penting adalah kita konsolidasikan, kita optimalisasi aset, kita create more value, itu kan salah satu tugasnya," tuturnya. Selain itu, Danantara juga akan mengoptimalkan aset perusahaan BUMN secara maksimal. Sebab, saat ini pendanaan Danantara berasa dari dividen BUMN. "Pendanaan kita adalah dari seluruh dividen yang kita terima dari BUMN-BUMN ini. Kalau dulu dikontribusikan kepada Kementerian Keuangan, sekarang bisa reinvest langsung oleh Danantara," jelasnya. Adapun target BUMN pada 5 tahun ke depan sebesar Rp 750 triliun. Perhitungan tersebut berasal dari proyeksi dividen per tahun yang mencapai Rp 140-150 triliun. "Dividen kita kurang lebih itu pada tahun ini kita terima, walaupun kita terima secara bertahap, itu kurang lebih mencapai 140 triliun. 140 triliun. Nah kalau kita bicara kali 5 untuk perhitungan gampang mungkin ya, jadi 150 triliun. Kalau kita kali 5 berarti nilainya berapa? 750 triliun. Itu dalam 5 tahun depan yang kita bisa investasikan," pungkasnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Terungkap, Bakal Ada 2 Perusahaan Ini di Bawah Danantara! [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Terungkap, Bakal Ada 2 Perusahaan Ini di Bawah Danantara! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] ditutup di posisi Rp16.575 per dolar AS[2] di perdagangan pasar spot pada Senin (20/10). Mata uang [3]Garuda naik 14 poin atau plus 0,09 persen. Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan posisi rupiah Rp16.585 per dolar AS. Mata uang Asia bervariasi. Dolar Hong Kong naik 0,02 persen, peso Filipina naik 0,05 persen, dan yen Jepang turun 0,10 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kemudian ringgit Malaysia naik 0,25 persen, dolar Singapura plus 0,05 persen, won Korea Selatan plus 0,03 persen, dan baht Thailand naik 0,25 persen. Senada, mata uang utama negara maju bervariasi. Euro Eropa plus 0,06 persen, dolar Australia turun 0,05 persen, dan dolar Kanada turun 0,08 persen. Analis Doo Financial Futures mengatakan rupiah menguat terhadap dolar AS di tengah sentimen risk on di pasar ekuitas domestik dan regional. "Data ekonomi China yang dirilis pagi ini lebih kuat dari perkiraan juga ikut mendukung sentimen regional," katanya pada CNNIndonesia.com. ====[4] (fby/pta) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ Mata uang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan melakukan koreksi terhadap beberapa laporan keuangan perusahaan BUMN termasuk perusahaan yang beraset besar. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan karena ada sejumlah laporan keuangan perusahaan pelat merah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. "Tahun depan saya akan melakukan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar," ujarnya dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10). Rosan menegaskan, seluruh perusahaan negara yang berada di bawah Danantara dilarang mempercantik laporan keuangan demi terlihat untung. "Saya bilang, di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya, tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede, tapi bagi dividennya harus pinjam duit dulu ke bank dulu," ungkapnya. Rosan menyebut, dalam kepemimpinanya tidak mentoleransi perilaku yang merugikan seperti korupsi. "Kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan semaksimal mungkin," ucapnya. Rosan menjabarkan, salah satu tindakan tegas yang dilakukan adalah memangkas sejumlah komisaris dan menghapus tantiem atau bonus komisaris. "Karena kalau kita lihat, di dunia lainnya, normalnya, di negara-negara lain, itu tidak ada komisaris atau misalnya non-executive director itu dapat bonus, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan fixed salary yang baik," sebutnya. Rosan menambahkan, peran komisaris terkadang ikut mendorong dalam mempercantik laporan keuangan agar terlihat bagus. "Karena kan fungsinya pengawasan. Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya itu mempercantik buku. Mempercantik buku, misalnya laporan keuangannya dibedakan, supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud," pungkasnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama BPJS Kesehatan[1] Ali Ghufron Mukti[2] menyebut 23 juta peserta masih menunggak iuran [3]dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun. Ali Ghufron mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan agar peserta yang tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa terbebani utang lama. "Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," ujar Ali di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10) seperti dikutip dari Antara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut dia, peserta yang benar-benar tidak mampu tidak akan sanggup melunasi tunggakan sekalipun terus ditagih. "Bagi yang tidak mampu ini, meskipun ditagih-tagih dengan peraturan perundangan yang sekarang enggak akan keluar, memang enggak mampu, uangnya enggak ada," ujar Ali Ghufron. Karena itu, ia mengapresiasi rencana pemerintah terkait pemutihan itu sebagai langkah realistis untuk memberikan kesempatan baru bagi peserta. "Lebih baik 'fresh' ya, diulangi lagi nanti mulai dari nol. Yang sudah dia punya utang-utang itu dibebaskan," kata dia. Ali menambahkan keputusan mengenai rencana pemutihan bakal disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) setelah pembahasan di tingkat pemerintah. "Kalau enggak Presiden, ya Pak Menko PM, tetapi intinya saya kira itu bagus," ucap Ali Ghufron. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan penghitungan dan verifikasi terkait rencana pemutihan tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Sedang kita hitung semua ya, baik kriteria, kemudian jumlah, karena misalnya ada data yang harus kita verifikasi karena ternyata perubahan dari kelas tertentu ke kelas tertentu tapi masih ada tunggakan di kelas yang lama," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (17/10). Prasetyo berharap kebijakan ini dapat direalisasikan tahun ini setelah seluruh proses verifikasi dan penghitungan selesai. ====[4] (agt/pta) References^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ Ali Ghufron Mukti (www.cnnindonesia.com)^ iuran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Program Magang Nasional 2025 yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker[1]) menarik perhatian besar dari lulusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari ribuan pendaftar, sebagian besar memilih posisi magang[2] di bidang sales, administrasi, dan operasional perusahaan. Menurut data yang dipaparkan dalam pembukaan resmi Program Magang Nasional, Senin (20/10), posisi tersebut menjadi yang paling banyak ditawarkan sekaligus paling diminati oleh peserta magang gelombang pertama. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan industri terhadap tenaga kerja entry level di bidang-bidang tersebut masih sangat tinggi. Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa posisi administrasi menjadi pintu masuk utama bagi banyak perusahaan yang berpartisipasi. "Total posisi magang yang tersedia sangat beragam, namun sebagian besar terkonsentrasi pada posisi staf administrasi dan operasional. Sektor ini masih menjadi tulang punggung perusahaan di berbagai industri," ujarnya dalam sesi konferensi pers yang disiarkan ke perusahaan yang mengikuti Program Magang Nasional, Senin (20/10), salah satunya Transmedia. Selain itu, bidang sales dan marketing juga mencatat minat tinggi, terutama di perusahaan ritel, jasa, dan teknologi digital. Anwar menyebut bahwa tren ini mencerminkan kebutuhan dunia industri terhadap tenaga muda yang adaptif dan komunikatif. "Bidang asisten dan marketing mulai menonjol, meski masih kalah kuantitas dibanding pekerjaan administrasi tradisional," tambahnya. Program Magang Nasional 2025 sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat koneksi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Seluruh prosesnya dilakukan secara terintegrasi dalam ekosistem digital "Siap Kerja", mulai dari pendaftaran, validasi, seleksi, pelaksanaan, hingga penyelesaian program selama enam bulan. Peserta magang akan mendapatkan bimbingan dari mentor profesional, terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, serta memperoleh sertifikat resmi setelah menyelesaikan masa magang. Program Magang Nasional tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membuka peluang kerja nyata bagi peserta. Kemnaker menargetkan sebanyak 80 ribu peserta dapat mengikuti program magang hingga pertengahan November 2025, dan akan dilanjutkan dengan 100 ribu peserta tambahan pada tahun depan. Dengan meningkatnya minat di sektor administrasi, sales, dan operasional, pemerintah berharap program ini mampu memperluas kesempatan kerja dan mendukung percepatan transformasi tenaga kerja Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. (avd/fef) ==== [3] References^ Kemnaker (www.cnnindonesia.com)^ magang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menjelang akhir tahun, terutama di September 2025 menjadi masa penuh dinamika. Sejumlah peristiwa besar, mulai dari reshuffle kabinet, program stimulus fiskal baru, penerbitan obligasi inovatif, hingga kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI) dan The Federal Reserve Amerika Serikat (The Fed), memberikan sinyal kuat bagi pertumbuhan perekonomian dalam negeri ke arah yang lebih baik. Dalam laporan terbarunya, Henan Asset mengungkapkan dampak dari kehadiran kabinet yang telah berumur setahun, serta pergeseran arah kebijakan. Dinamika politik Indonesia langsung dihadapi dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk reshuffle kabinet pada pekan pertama September. Henan menyebutkan salah satu keputusan yang paling menarik perhatian masyarakat adalah penggantian Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru. Pergantian ini dinilai sebagai langkah politik untuk memperkuat arah pro-growth, berbeda dari pendekatan disiplin fiskal ketat yang menjadi khas era Sri Mulyani. Awalnya, pasar menanggapi dengan hati-hati. Kekhawatiran muncul terkait potensi volatilitas jangka pendek, mengingat rekam jejak Purbaya yang relatif terbatas dalam kebijakan fiskal. Sentimen tersebut tercermin langsung di pasar keuangan, di mana nilai tukar rupiah sempat melemah dan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik sekitar 15 bps pada pekan pertama setelah reshuffle. Henan Asset menilai seiring waktu, pandangan pasar mulai bergeser. Sebagian pelaku pasar melihat peluang dari kemungkinan kebijakan fiskal yang ekspansif, terutama latar belakang Purbaya sebagai ekonom yang dekat dengan lembaga investasi negara dan dinilai dapat memperkuat koordinasi fiskal-moneter dengan mempercepat realisasi belanja pemerintah. Optimisme semakin kuat ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menembus angka psikologis 8.000, didorong oleh ekspektasi terhadap arah kebijakan fiskal yang lebih longgar serta komitmen pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stimulus Jumbo: Arah Pro-Growth yang Lebih Agresif Tidak butuh waktu lama, Menteri Keuangan Purbaya langsung meluncurkan paket stimulus ekonomi dengan total Rp200 triliun yang disalurkan ke Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) melalui mekanisme Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Tujuannya untuk memperkuat likuiditas perbankan dan memperluas penyaluran kredit ke sektor produktif. Sekitar 4% dari total dana tersebut diarahkan untuk mendukung pinjaman ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan bunga rendah melalui skema Deposit on Call pemerintah di bank milik negara. Program ini diproyeksikan menurunkan biaya dana dan mempercepat transmisi likuiditas ke masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan berbagai program insentif, yakni 20.000 program magang untuk fresh graduates, keringanan pajak bagi 552.000 rumah tangga berpenghasilan menengah, dan program subsidi kredit kendaraan roda dua bagi 731.361 pekerja informal. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendongkrak permintaan domestik, khususnya di tengah kondisi penjualan ritel yang melemah ke level 117,2 pada Agustus 2025, yang merupakan level terendah sejak 2022. RAPBN 2026: Arah Fiskal Semakin Ekspansif Pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun dalam RAPBN 2026, naik 6,1% dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Angka ini menjadi fondasi bagi penguatan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sambil menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global. Dengan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp692,99 triliun, kebijakan fiskal 2026 menegaskan komitmen pada ekspansi terukur. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun terhadap serapan anggaran, guna memastikan dana terserap maksimal tanpa penyimpangan serta memberi hasil nyata bagi masyarakat. Patriot Bonds: Nasionalisme Investor di Pasar Obligasi Dari sisi pendanaan, pasar obligasi domestik mencatat tonggak penting dengan penerbitan "Patriot Bonds" senilai Rp50 triliun oleh Danantara. Instrumen ini berhasil menarik minat besar dari investor institusi domestik, dengan kupon rendah 2% dan tenor menengah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk mendukung proyek energi bersih dan infrastruktur strategis nasional, sejalan dengan agenda pemerintah menuju transisi energi dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Sejalan dengan itu, dana hasil penerbitan Patriot Bonds akan mulai disalurkan pada akhir Oktober 2025 demi mendukung peluncuran sedikitnya delapan proyek waste to power yang dikelola Danantara. Proyek tahap awal akan berfokus di Jakarta dengan 4-5 lokasi prioritas sebelum diperluas ke kota-kota lain di Jawa dan Bali. Inisiatif ini tidak hanya menjadi langkah konkret dalam pembiayaan hijau, tetapi juga mencerminkan kolaborasi strategis antara pemerintah dan investor domestik dalam mendorong ketahanan energi dan Pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Kebijakan Moneter Serempak: BI dan The Fed Seirama Turunkan Suku Bunga Foto: Pergerakan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Menambah momentum kebijakan pro-growth, Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin ke 4,75%. Keputusan ini mengejutkan pasar karena diumumkan lebih cepat dari The Fed, yang beberapa hari kemudian memangkas suku bunga ke 4,00-4,25%. Sinergi pelonggaran moneter ini memberikan dua efek utama: meningkatkan likuiditas domestik yang diharapkan dapat mempercepat transmisi penurunan suku bunga kredit, sekaligus mendorong aktivitas pembiayaan dan konsumsi. Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menambah tekanan jangka pendek terhadap rupiah, seiring melemahnya daya tarik aset berdenominasi rupiah pasca kebijakan dovish The Fed. Outlook Oktober 2025: Momentum Implementasi dan Uji Kredibilitas Kebijakan Oktober akan menjadi periode krusial bagi pasar domestik. Berbagai kebijakan agresif dan inovatif perlu diimbangi dengan eksekusi yang efisien dan efektif. Patriot Bond Danantara yang menjadi sorotan saat pelaku pasar mengamati eksekusi tender infrastruktur waste-to-energy senilai Rp50 triliun oleh Danantara akan menjadi ujian awal bagi efektivitas Patriot Bond sekaligus menjadi komitmen menuju net-zero 2060. Injeksi likuiditas Rp200 triliun dan penurunan suku bunga BI diharapkan mulai terasa pada penurunan bunga pinjaman dan percepatan pertumbuhan kredit. Sementara itu, arah kebijakan fiskal di bawah Menteri Keuangan baru akan menjadi penentu stabilitas sentimen, arus modal, dan premi risiko Indonesia. Henan Asset menyebut jika ketiganya bergerak serempak ke arah positif serta ditopang kombinasi kebijakan yang akomodatif dan perbaikan fundamental ekonomi, pasar berpotensi melanjutkan penguatan hingga akhir tahun. Kemudian memberikan berbagai kesempatan bagi investor untuk mengambil peluang. Menavigasi Arah Baru Kebijakan dengan Strategi yang Tepat "Di tengah perubahan besar ini, kami memahami bahwa setiap fase pasar menghadirkan dinamika dan peluangnya sendiri. Peran kami tidak berhenti pada mengejar peluang, tetapi memastikan setiap langkah investasi Anda terarah dengan presisi dan ketahanan," tulis Henan Asset, dikutip Senin (20/10/2025). Lebih dari sekadar mengelola portofolio, Henan Asset merancang solusi investasi yang berakar pada riset mendalam, disiplin strategi, dan wawasan makroekonomi yang komprehensif. Portofolio Henan Asset dirancang untuk selalu adaptif terhadap perubahan, tanpa kehilangan tujuan jangka panjangnya. "Bagi kami, investasi bukan hanya tentang meraih imbal hasil ketika pasar menguat, tetapi juga menjaga ketenangan ketika volatilitas meningkat. Dalam setiap kondisi, Henan Asset hadir untuk memastikan Anda tetap ternavigasi, terarah, dan senantiasa selangkah di depan," tutup Henan Asset. (rah/rah) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Sinyal Ekonomi Bangkit, 4 Hal Ini Jadi "Pemantik" Pasar Modal RI [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Sinyal Ekonomi Bangkit, 4 Hal Ini Jadi "Pemantik" Pasar Modal RI (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara[1]) Rosan Roeslani mengatakan ada komisaris BUMN [2]yang mendorong manajemen untuk memoles laporan keuangan[3] perusahaan. Menurut Rosan, manipulasi laporan keuangan itu dilakukan supaya perusahaan terlihat untung sehingga para komisaris bisa mendapatkan bonus. Padahal di negara lain, tidak ada komisaris BUMN yang mendapatkan bonus. "Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya mempercantik buku. Mempercantik buku, istilahnya laporan keuangannya dibedaki supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud," kata Rosan dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Awalnya, Rosan mengingatkan tidak boleh ada lagi BUMN yang memoles laporan keuangan agar perusahaan terlihat untung. Ia akan rutin memeriksa laporan keuangan BUMN mulai tahun depan. "Di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya, tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede, tapi begitu bagi dividen mesti pinjam duit dulu," ujarnya. Setelah memberi peringatan itu Rosan pun menyinggung soal ada komisaris BUMN yang malah mendorong memoles laporan keuangan agar tampak untung. Berkaca dari kasus tersebut, maka Danantara menghapus tantiem atau bonus komisaris BUMN. "Kalau kita lihat, di dunia lainnya, normalnya, di negara-negara lain, itu tidak ada komisaris atau istilahnya non-executive director itu dapat bonus, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan fixed salary yang baik, karena kan fungsinya pengawasan," kata Rosan. Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan alasan kuat pemerintah menghapus tantiem komisaris BUMN. Ia menegaskan Danantara patuh terhadap aturan main di tingkat internasional. Akan tetapi, fasilitas keuangan yang selama ini diberikan bagi komisaris BUMN ternyata jauh lebih tinggi dari implementasi global. "Ada mind shift yang sangat besar sedang terjadi di Danantara. Perubahan dari sisi komisaris yang kita lakukan, karena kita com (comply), komisaris-komisaris kita dibandingkan secara dunia, sorry to say memang terlalu mahal," ungkapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10). "Itu yang harus kita ubah secara tantiem dan segala. Kurang lebih di Danantara kita save Rp8,2 triliun yang sekarang uangnya bisa digunakan untuk investasi, dari (penghapusan) tantiem komisaris," tegas Pandu. Penghapusan tantiem bagi komisaris perusahaan pelat merah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025. Surat tertanggal 30 Juli 2025 itu ditujukan kepada seluruh direksi dan dewan komisaris BUMN serta anak usaha. Ke depan hanya direksi BUMN yang masih berhak mengantongi tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya. Pemberian hak keuangan itu harus sesuai kinerja perusahaan, tanpa adanya manipulasi. "Kalau direksi berbeda, karena direksi harus bekerja dan kita harus com (comply) dengan global standard. Itu yang kita lakukan," bebernya soal alasan tantiem masih diberikan untuk jajaran direksi BUMN. ====[4] (fby/pta) References^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ komisaris BUMN (www.cnnindonesia.com)^ laporan keuangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah ditutup menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan ini, Senin (20/10/2025). Merujuk data Refinitiv, rupiah ditutup terapresiasi 0,03% ke posisi Rp16.570/US$. Sejak awal perdagangan, rupiah berhasil menguat hingga disepanjang sesi perdagangan bergerak cukup stabil di kisaran Rp16.550 - Rp16.590/US$. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) pada pukul 15.00 WIB terpantau tengah mengalami penguatan walau hanya tipis 0,07% di level 98,504. Pergerakan rupiah yang menguat tipis pada perdagangan hari ini, Senin (20/10/2025), terjadi seiring dengan mulai meredanya tensi dagang antara Amerika Serikat dan China. Setelah kedua negara menunjukkan sinyal positif untuk menurunkan tarif impor yang sempat memicu ketegangan global. Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump sempat mengancam akan menerapkan tarif hingga 100% terhadap seluruh barang impor dari China. Langkah itu disebut sebagai bentuk tekanan terhadap Beijing yang dianggap menghambat ekspor logam tanah jarang ke pasar global. Namun, pernyataan lanjutan dari kedua pihak yang menunjukkan keinginan untuk melanjutkan dialog dagang membuat kekhawatiran pasar mulai mereda pada awal pekan ini. Selain itu, pelaku pasar juga memilih bersikap wait and see menjelang hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang akan berlangsung pada Selasa-Rabu, 21-22 Oktober 2025. Keputusan BI menjadi perhatian utama, mengingat sepanjang tahun ini Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan sebesar total 125 basis poin atau sebanyak lima kali, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global dan perlambatan inflasi domestik. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Breaking! Rupiah Perkasa, Dolar AS Turun ke Rp16.640 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Breaking! Rupiah Perkasa, Dolar AS Turun ke Rp16.640 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] sempat berguyon kala menyapa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[2] Yudhi Sadewa saat penyerahan uang korupsi kasus persetujuan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO[3]). Prabowo menyapa setiap pejabat negara satu persatu, lengkap dengan gelar akademik. Saat giliran Purbaya, Prabowo bertanya-tanya kenapa tidak ada gelar profesor. "Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudhi Sadewa," ucap Prabowo pada acara yang digelar di Jakarta, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "You ada (gelar) profesornya enggak?" lanjut Prabowo sembari bercanda. Pertanyaan Prabowo itu pun memicu gelak tawa hadirin. "Belum? Belum. Sebentar lagi lah," ucap Prabowo lagi, kembali mengundang tawa. Candaan serupa ia lontarkan saat menyapa Menteri Sekretaris Negara Presetyo Hadi. Ia kembali bertanya apakah anak buahnya itu punya gelar akademik. "Sudah doktor? Belum doktor? Saya juga belum," kata Prabowo tertawa. Dalam kesempatan itu, Kejaksaan Agung menyerahkan uang kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun hasil sitaan kasus korupsi persetujuan ekspor CPO periode 2021-2022. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan langsung uang tersebut ke Menteri Keuangan Purbaya. Prabowo pun menyaksikan pengembalian uang negara tersebut. "Kebetulan ini pas satu tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik, di hari satu tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia," ucap Prabowo. ====[4] (dhf/pta) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ CPO (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) resmi menunjuk delapan tenaga profesional medis sebagai Medical Advisory Board (MAB). Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengatakan, keberadaan MAB berfungsi sebagai penasihat dalam aspek medis, terutama terkait kepatuhan medis dalam proses evaluasi klaim, underwriting, dan deteksi potensi fraud. MAB juga berperan memberikan rekomendasi atas risiko kesehatan calon tertanggung, hingga pengembangan produk asuransi. "Terdapat empat dasar pentingnya MAB bagi industri asuransi jiwa; Pertama adalah kompleksitas Industri Asuransi Kesehatan, yakni tingginya variasi kondisi medis pemegang polis dan risiko kesehatan membutuhkan pertimbangan profesional medis; Kedua, peran strategis MAB dalam manajemen risiko, dimana MAB dapat membantu perusahaan meminimalisasi risiko klaim tidak valid, fraud, serta memastikan fairness dalam penentuan manfaat," ucap Aris tertulis pada Senin, (20/10/2025). Ia melanjutkan, fungsi ketiga yaitu pemenuhan kewajiban dari regulator agar perusahaan asuransi memiliki standar medis yang kuat, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, MAB BRI Life akan meningkatkan kepercayaan customer dan memperkuat kredibilitas perusahaan dalam memberikan layanan kesehatan yang transparan & akurat. Hal lain yang melatarbelakangi terbentuknya Medical Advisory Board di BRI Life adalah melonjaknya klaim asuransi selama dua tahun terakhir. Diketahui, pembayaran klaim dan manfaat BRI Life di tahun 2024 sebesar Rp6,0 triliun, tumbuh sebesar 8.4% dibandingkan dengan periode yang samadi tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,6 triliun. Salah satu dokter spesialis saraf yang tergabung MAB BRI Life, Dr. Nizar Yamanie, dr., Sp.S(K), menjelaskan, MAB yang terdiri dari para dokter spesialis dan profesional medis, akan berperan memberikan arahan, rekomendasi, serta dukungan strategis kepada Manajemen BRI Life guna membantu proses pengambilan keputusan, memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik, serta menjaga standar kualitas layanan BRI Life. "Artinya, Medical Advisory Board akan mendukung operasional perusahaan asuransi lebih profesional,khususnya aspek medis yang sering menjadi dasar penentuan manfaat, penilaian risiko, serta validasi klaim dan biaya," kata Nizar. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan asuransi untuk membentuk Medical Advisory Board sebagai bagian dariimplementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Belakangan, SEOJK tersebut direncanakan untuk ditingkatkan menjadi POJK. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, RPOJK ini telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 3 September 2025. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Siap-siap! Polis Asuransi, SPAJ, hingga Formulir Klaim Bakal Berubah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Siap-siap! Polis Asuransi, SPAJ, hingga Formulir Klaim Bakal Berubah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan berhasil menutup perdagangan Seis I, Senin, 20 Oktober 2025 dengan penguatan 1,97% ke level 8.071. meski Rupiah masih melemah di level Rp 16.580 per Dolar AS. Seperti apa analisa pergerakan pasar modal RI? Selengkapnya simak ulasan Dina Gurning dengan FX Analyst CNBC Indonesia, Elvan Chandra Widyatama dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 20/10/2025) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berupaya mempermudah proses sekaligus memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca serta mengoptimalkan pasar karbon nasional. Langkah itu diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, terbitnya Perpres itu memperjelas dan menyederhanakan kebijakan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Ia menjelaskan, kebijakan baru tersebut juga membuka peluang lebih luas bagi berbagai sektor untuk ikut berpartisipasi, termasuk kehutanan, lingkungan, pertanian, hingga pemerintah daerah. Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan taman nasional yang membutuhkan dukungan dana, pembinaan, serta pendidikan. Zulkifli yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah) mengatakan, struktur koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon akan melibatkan 2 Menko dan 17 menteri serta kepala lembaga. Komrah akan didukung oleh Unit Kerja Presiden (UKP) Perubahan Iklim dan Energi, UKP Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, serta dukungan dari DPR dan MPR. "Karena ini dibuka peluangnya, Kementerian Kehutanan bisa, [Kementerian] Lingkungan Hidup bisa, Kementerian Pertanian bisa, pemerintah daerah bisa. Semua dipermudah," katanya saat Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025). Lebih lanjut, Zulhas menyebut Perpres ini membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC). Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," jelasnya. Zulkifli menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Amazonia tahun depan, di mana Indonesia akan mempresentasikan kemajuan sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional di forum global tersebut. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Perdagangan Bursa Karbon Tembus 1,6 Juta Ton Per Juli 2025 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Perdagangan Bursa Karbon Tembus 1,6 Juta Ton Per Juli 2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara[1]) Rosan Roeslani buka suara soal aturan yang memperbolehkan ekspatriat atau warga negara asing (WNA[2]) memimpin BUMN[3], seperti yang disebut Presiden Prabowo Subianto. Ia tak menjawab secara pasti aturan mana yang telah diubah Prabowo sehingga ekspatriat bisa menjadi bos BUMN. "Ya nanti dilihat saja undang-undangnya kan ada di situ," katanya ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rosan juga tak menjawab pasti ketika ditanya syarat direksi BUMN yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yang mewajibkan syarat warga negara Indonesia (WNI) bagi direksi perseroan maupun perum BUMN. Ia hanya meminta aturan itu dipahami lebih mendalam. "Dibaca yang lebih mendalam, jangan dipotong-potong," katanya. Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) menjadi pimpinan di BUMN. Ia mengaku telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat memimpin perusahaan pelat merah. "Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam. Sementara itu, Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai belum ada aturan jelas yang menyebut ekspatriat bisa menjadi pemimpin BUMN. Syarat direksi BUMN yang diatur dalam UU 16/2025 atau UU BUMN terbaru menyebut direksi BUMN harus merupakan WNI bagi perseroan maupun perum BUMN. "Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi persero, calon anggota direksi persero harus memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia," bunyi Pasal 15A ayat (1) UU BUMN yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 6 Oktober lalu. Syarat lainnya sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris. Lalu, memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola persero atau perseroan paling singkat 5 tahun; memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero; serta dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu. Namun, pada Pasal 15 ayat (3) UU BUMN terbaru disebut syarat direksi BUMN dapat diatur lagi oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN. Pasal ini sebelumnya tak ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. "Pasal 15 ayat (3) bisa jadi jalan keluarnya. Harus segera keluar aturan lanjutan mengatur soal ini," kata Toto pada CNNIndonesia.com, Jumat (17/10). "Artinya BP BUMN harus segera bikin regulasi yang memungkinkan WNA atau ekspatriat bisa bekerja di BUMN," sambungnya. ====[4] (fby/pta) References^ BPI Danantara (www.cnnindonesia.com)^ WNA (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Program Magang Nasional Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker[1]) gelombang pertama resmi dibuka secara hybrid, Senin (20/10). Program ini merupakan bagian dari paket insentif ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2025. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan bahwa program magang[2] ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi dunia kerja yang dinamis. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Program ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan yang berbasis teori dengan dunia industri yang berorientasi pada praktik," ujar Anwar dalam konferensi pers yang disiarkan ke perusahaan-perusahaan yang menerima program magang, Senin (20/10). Dari hasil seleksi tahap pertama, tercatat 15.876 peserta ditetapkan sebagai peserta magang nasional gelombang I, dengan 14.913 orang mengikuti pembukaan secara hybrid, baik di Aula Kemnaker maupun melalui kanal YouTube resmi. Anwar juga menyoroti sebaran peserta dan perusahaan yang terkonsentrasi di wilayah Jawa. "Tiga provinsi dengan jumlah perusahaan dan posisi magang terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Artinya, sebagian besar peluang magang masih terpusat di titik-titik kota besar," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa total posisi magang yang tersedia sangat beragam, tetapi sebagian besar masih terkonsentrasi pada posisi staf administrasi dan level operasional. Bidang digital mulai menarik perhatian, sementara sektor asisten dan marketing menjadi yang paling menonjol di luar pekerjaan tradisional. Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa seluruh proses Program Magang Nasional dilaksanakan secara terintegrasi melalui ekosistem "Siap Kerja", mencakup tahap pendaftaran, validasi, seleksi, pelaksanaan, hingga penyelesaian program selama enam bulan. Setiap peserta akan didampingi mentor profesional yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan akan memperoleh sertifikat resmi setelah program selesai. Ia juga menambahkan bahwa Kemnaker terus melakukan evaluasi agar sistem dan tata kelola program berjalan lebih baik pada gelombang berikutnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menambahkan bahwa pemerintah terus memperluas jangkauan program ini hingga akhir tahun. "Pemerintah hadir memberikan peluang kepada adik-adik semua. Ada sekitar 120.000 pendaftar, dan yang sudah ditetapkan 15.000. Menyusul 5.000 lagi akan kami tetapkan pada hari Rabu," ujarnya. "Kesempatan dua hari ke depan menargetkan sebanyak 80 ribu peserta, dan kami berharap pertengahan November sudah mulai berjalan untuk batch 2. Tahun depan, kami menargetkan tambahan 100.000 lagi," lanjutnya. Yassrieli menjelaskan bahwa program magang ini sebenarnya telah berjalan sejak lama dalam bentuk kegiatan pelatihan yang dikoordinasikan oleh balai-balai pelatihan kerja di daerah. "Bedanya, kali ini programnya dikelola secara nasional dan terintegrasi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," kata Yassriel. Dengan semangat gotong royong dan dukungan lintas lembaga, pemerintah berharap program magang nasional mampu mencetak tenaga kerja muda yang kompeten serta mempercepat penyerapan tenaga kerja menuju Indonesia Emas 2045. (avd/fef) ==== [3] References^ Kemnaker (www.cnnindonesia.com)^ magang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Rugi PT Onix Capital Tbk (OCAP) bengkak 424,82% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2025. Merujuk pada laporan keuangan terbaru dikutip dari keterbukaan informasi BEI, rugi tahun berjalan emiten ini per September 2025 tercatat sebesar Rp 22,41 miliar, sedangkan pada 2024 rugi perseroan Rp 4,27 miliar. Dari sisi top line, perusahaan ini tidak mencatat pendapatan usaha maupun beban pokok pendapatan. Sementara itu, total beban usaha sebesar Rp5,83 miliar. Capaian ini naik dari tahun lalu sebesar Rp4,59 miliar. Beban usaha tersebut dikontribusi oleh beban bunga Rp2,03 miliar, gaji dan kesejahteraan karyawan Rp1,75 miliar, jasa profesional Rp1,67 miliar, administrasi dan umum Rp133,51 juta, sewa kantor Rp90 juta, komunikasi dan informasi Rp48,85 juta, perjalanan dan jamuan Rp31,26 juta, penyusutan Rp5,3 juta, dan lain-lain Rp64,75 juta. Kendati hal tersebut, laba OCAP juga tertekan oleh kerugian selisih kurs sebesar Rp16,81 miliar. Pada periode yang sama tahun lalu, pos ini masih mencatat surplus Rp201,47 juta. Dari segi permodalan, per September 2025, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp11,58 miliar. Hal ini naik dari posisi 31 Desember 2024 dengan perolehan Rp3,26 miliar. Adapun liabilitas dan defisiensi modal OCAP tercatat masing-masing sebesar Rp282,15 miliar dan Rp270,57 miliar. Sebagai informasi, emiten jasa konsultasi bidang bisnis, administrasi dan manajemen tersebut memiliki rencana menghapus sahamnya dari Bursa EFek Indonesia karena mengaku sudah tidak lagi memiliki kegiatan usaha dan sejauh ini belum memiliki rencana baru. OCAP menunjukk PT Yulie Sekuritas Indonesia dalam aksi transaksi crossing tersebut. Saham OCAP termasuk saham tidak aktif diperdagangkan di BEI karena disuspensi sejak tahun 2020. Pada 2021, Onix Capital membubarkan anak usaha Onix Sekuritas setelah izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)> Dicabutnya izin Onix Sekuritas lantaran perusahaan telah mengalami kerugian yang terakumulatif dan mempengaruhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), sehingga nilai MKBD Onix Sekuritas kurang dari MKBD yang disyaratkan oleh Peraturan Bapepam -LK nomor VD5 Nomor KEP 566/BL/2011, yaitu ketentuan minimal nilai MKBD sebesar Rp 25 miliar. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Ditutup Merah, Tertekan Kinerja Saham TPIA-GOTO-DCII [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Ditutup Merah, Tertekan Kinerja Saham TPIA-GOTO-DCII (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menyambut capaian transaksi pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang mencatatkan angka US$22,80 miliar. Hal itu disampaikan Busan pada penutupan TEI 2025 pada Minggu (19/10). Pada sekitar pukul 13.00 WIB, pameran ekspor terbesar di Indonesia ini mencatatkan capaian membanggakan dengan nilai transaksi total mencapai setara Rp376,20 triliun, melampaui target awal sebesar US$16,5 miliar. "Capaian ini menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi primadona di pasar global. TEI ke-40 membuktikan kekuatan sumber daya alam dan manusia Indonesia dalam menghasilkan produk ekspor unggul dan berkelanjutan," ujar Busan di ICE BSD, Tangerang pada Minggu (19/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Busan turut menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi seluruh pihak, termasuk perwakilan perdagangan di luar negeri, baik Atase Perdagangan(Atdag), Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), Konsul Perdagangan, serta para Duta Besar di negara mitra. Apresiasi juga diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait seperti PT Bank Mandiri (Persero), PT Debindo Multi Adhiswasti sebagai penyelenggara, serta PT Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai mitra utama. "Keberhasilan TEI ke-40 ini merupakan hasil kerja sama solid antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mitra strategis lainnya. Mari kita lanjutkan semangat ini untuk mendorong ekspor nonmigas yang semakin berkualitas dan berdaya saing," ujar Busan. Selama lima hari penyelenggaraan, TEI 2025 dikunjungi 34.550 orang dari 131 negara, melampaui target 30.000 pengunjung. Khusus pembeli luar negeri, hadir 8.045 orang dari 130 negara dengan jumlah terbanyak berasal Malaysia dengan 769 pembeli, China 605 pembeli, India 594 pembeli, Nigeria 509 pembeli, dan Mesir 406 pembeli. Sementara, jumlah peserta pameran mencapai 1.619 perusahaan, lebih tinggi dari target 1.500 peserta. Adapun rincian peserta untuk Zona Makanan, Minuman & Produk Pertanian, Perizinan dan Waralaba sebanyak 623 perusahaan; Zona Fesyen Gaya Hidup sebanyak 603 perusahaan, serta Zona Manufaktur dan Jasa sebanyak 393 perusahaan. Dari sisi transaksi, perdagangan barang mencatat US$17,90 miliar, perdagangan jasa US$443,70 juta, dan investasi US$4,37 miliar. Transaksi ini terdiri atas nota kesepakatan (MoU) senilai US$22,70 miliar, transaksi di area pameran (fairground) sebesar US$71,60 juta, dan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) senilai US$63,40 juta atau naik 88 persen dibandingkan 2024. Khusus produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), gelaran ini mencatatkan transaksi sebesar US$474,70 juta atau sekitar Rp 7,80 triliun. Di TEI ke-40, negara dengan transaksi tertinggi adalah India dengan nilai US$4,30 miliar, Belanda (US$3,90 miliar), Vietnam (US$3,30 miliar), Filipina (US$3,10 miliar), dan China (US$2,40 miliar). Adapun produk paling diminati meliputi produk pertambangan senilai US$5,50 miliar, logam mulia (US$2,70 miliar), minyak kelapa sawit dan turunannya (US$2,30 miliar), arang dan briket (US$1,60 miliar), serta suku cadang (US$1,40 miliar). Selain pameran utama, kegiatan Pangan Nusa Expo 2025 juga mencatat keberhasilan dengan potensi kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri senilai US$7,30 juta, serta potensi transaksi business matching Rp37,60 miliar dan transaksi langsung (on the spot) mencapai Rp2,40 miliar. Kegiatan ini turut membuka akses pasar bagi 12 UMKM kuliner, termasuk pemenang UKM Pangan Award, ke jaringan ritel modern dan transportasi publik nasional seperti PT KAI. Lebih lanjut, Busan menyampaikan bahwa TEI ke-41 akan digelar pada 14-18 Oktober 2026. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, dan menjaga praktik bisnis yang berkelanjutan. "Teruslah berinovasi, tingkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi digital. Teruslah bersemangat, karena dunia menunggu produk-produk terbaik dari Indonesia," tutup Busan. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung[1] (Kejagung) telah mengembalikan kerugian negara Rp13,25 triliun dari kasus korupsi persetujuan ekspor[2] minyak sawit mentah (CPO[3]) yang melibatkan sejumlah perusahaan, termasuk Wilmar Group. Pengembalian kerugian negara itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berterima kasih atas kiprah penegak hukum berusaha mengembalikan kerugian negara. "Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat," kata Prabowo pada acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara di Jakarta, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kasus korupsi persetujuan ekspor CPO terjadi pada periode 2021-2022. Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan inkrah terhadap lima terdakwa. Lalu, Kejagung menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka pada Juni 2023. Kasus ini melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Saat proses persidangan, jaksa penuntut umum (KPU) menilai lima orang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. JPU meminta majelis hakim menjatuhkan sanksi denda Rp1 miliar. Mereka juga menuntut pidana tambahan pembayaran utang Rp11,8 triliun ke terdakwa dari Wilmar Group. Jaksa juga menuntut pembayaran utang Rp4,89 triliun kepada Musim Mas Group dan Rp937,5 miliar kepada Permata Hijau Group. Meski demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) PN Jakarta Pusat memvonis bebas pada terdakwa pada 19 Maret 2025. Mahkamah menyebut korporasi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tapi tidak menganggap perbuatan itu sebagai tindak pidana. Pada 13 April 2025, Kejagung menyatakan PN Jakarta Selatan M. Arif Nuryanta menerima suap Rp60 miliar. Kejagung mengendus dugaan suap terkait vonis bebas tersebut. Kejagung lalu menahan empat tersangka. Mereka adalah mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat yang kemudian menjadi Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta; Pengacara Marcella Santoso; Pengacara Ariyanto Bakri; dan Panitera Muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan. Ada 3 tersangka lain selaku hakim pemberi putusan lepas, yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan ada pemufakatan jahat antara pengacara tiga korporasi. Mereka melobi Panitera Muda PN Jakpus Wahyu Gunawan untuk memberi vonis bebas. Awalnya, mereka menawarkan uang Rp20 miliar. Namun, akhirnya tawaran dinaikkan menjadi Rp60 miliar dan majelis hakim membuat vonis bebas tersebut. Wahyu mendistribusikan uang suap itu ke tiga hakim. Ia memberikan Rp4,5 miliar kepada Agam Syarif Baharuddin alias ASB beserta uang untuk dua hakim lainnya. "Setelah menerima uang Rp4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag. Dan setelah keluar ruangan dibagi kepada 3 orang, yaitu ASB sendiri, AL (Ali Muhtarom), dan DJU (Djuyamto)," ungkap Abdul Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (14/4). ====[4] (dhf/agt) References^ Kejaksaan Agung (www.cnnindonesia.com)^ ekspor (www.cnnindonesia.com)^ CPO (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menargetkan dividen perusahaan BUMN dalam lima tahun kedepan mencapai Rp 750 triliun. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan, rasa optimisme tersebut seiring dengan perekonomian Indonesia. Rosan mengungkapkan, total dividen yang diperoleh dari perusahaan pelat merah tahun ini mencapai Rp 140 triliun hingga Rp 150 triliun. "Nah kalau kita bicara kali 5 untuk perhitungan gampang mungkin ya, jadi Rp 150 triliun. Kalau kita kali 5 berarti nilainya berapa? Rp 750 triliun. Itu dalam 5 tahun depan yang kita bisa investasikan," ujarnya dalam acara HIPMI- Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10). Menurutnya, capaian dividen tersebut murni dari dana ekuitas saja. "Itu semuanya kalau saya bilang itu dana equity ya, saya belum leverage atau kita cari pinjaman. Kalau cari pinjaman saya bisa kalian 5. Kalau bisa kalian 5 nilainya cukup signifikan," imbuhnya. Rosan berharap, dengan kehadiran Danantara dalam mengelola aset perusahaan negara dapat berkontribusi pada perekonomian. Apalagi, total Produk Domestik Bruto (GDP) saat ini terus bertambah sekitar US$ 1,5-1,6 triliun. Namun, Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya, Danantara dan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan butuh kerja sama dari sektor swasta untuk menggenjot roda perekonomian nasional. "Keberadaan Danantara ini perannya itu tidak akan jadi optimal, tidak akan jadi maksimal kalau bekerja sendiri. Justru keberadaan antara ini kami ingin mengajak dunia usaha, private sector untuk sama-sama berkembang dengan kami," pungkasnya. Sebagai informasi, dari hasil laba tahun lalu, Danantara diperkirakan akan mendapatkan dividen sekitar Rp114 triliun. Dari hasil ini, sekitar Rp105 triliun sudah didapatkan dari 12 emiten yang kami kumpulkan di atas. Kalau melihat target tiap tahun, Danantara diprediksi bisa mengelola dividen BUMN sekitar Rp170 triliun. Nilai ini lebih tinggi dari yang diperkirakan bisa didapat pada tahun ini, artinya tahun depan alokasi laba BUMN yang akan dibagikan sebagai dividen kemungkinan besar bisa naik. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos OJK Buka Suara Soal Aliran Dividen BUMN ke Danantara [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos OJK Buka Suara Soal Aliran Dividen BUMN ke Danantara (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten transportasi dan logistik milik konglomerat Tommy Soeharto kompak melesat padan perdagangan hari ini, Senin (20/10/2025). Saham GTS Internasional (GTSI) dan Humpuss Maritim Internasional (HUMI) milik Tommy tercatat menjadi top movers pada perdagangan hari ini. Saham GTSI tercatat menguat 29,13% ke Rp 133 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp 2,1 triliun. Saham GTSI tercatat telah menguat 202% sejak awal tahun ini. Hari ini saham GTSI juga masuk dalam 10 saham paling ramai ditransaksikan atau mencapai Rp 285 miliar. Sementara itu, saham HUMI hari ini menguat 22,15% ke Rp 138 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp 2,47 triliun. Saham HUMI tercatat telah menguat 176% sejak awal tahun ini. Hari ini saham HUMI juga masuk dalam 15 saham paling ramai ditransaksikan atau mencapai Rp 202 miliar. Sebelumnya, diketahui GTSI menyiapkan investasi hingga US$508 juta alias sekitar Rp7,5 triliun sampai 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (17/10/2025), anggaran jumbo itu untuk mempercepat ekspansi armada dan layanan rantai pasok gas. Langkah itu, sejalan dengan dorongan pemerintah terhadap energi lebih bersih, peningkatan kebutuhan infrastruktur LNG domestik, dan regional. Di luar penambahan armada, GTSI mematok penyelesaian proyek regasifikasi US$175 juta yang diproyeksi akan beroperasi pada Juni 2026. Fasilitas itu, diposisikan sebagai penghubung penting antara pasokan LNG dan pengguna akhir. Dengan begitu, meningkatkan keandalan distribusi sekaligus menekan biaya logistik energi. Sebagai bagian dari peta jalan ekspansi, GTSI menjadwalkan kedatangan satu kapal LNG baru pada akhir bulan ini. Berdasar informasi yang dihimpun, unit tersebut sebelumnya dimiliki oleh GasLog Partners dan pernah dikenal dengan nama Methane Jane Elizabeth, salah satu kapal LNG berkapasitas besar pada pasar global. Nilai estimasi transaksi pembelian kapal itu, diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Kapal baru itu, melengkapi rencana GTSI yang menarget penambahan satu kapal pada 2025, dan dua kapal tambahan pada 2026 untuk menangkap lonjakan permintaan jasa transportasi LNG di pasar dalam negeri maupun kawasan. Hingga saat ini, GTSI telah memiliki beberapa kapal, salah satunya Ekaputra 1, dengan kapasitas tangki LNG terbesar Indonesia. Ini bukan sekadar menambah kapal, tetapi langkah taktis perseroan untuk menangkap peluang bisnis baru sektor LNG domestik, dan regional. Permintaan energi bersih sendiri terus meningkat, dan GTSI ingin memperkuat positioning-nya di rantai pasok energi bersih Asia Tenggara. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Merah! Pasar Cemas Deflasi dan Data Ekonomi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Merah! Pasar Cemas Deflasi dan Data Ekonomi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat menyoroti rendahnya penyerapan anggaran[1] pemerintah daerah (pemda) yang menyebabkan dana ratusan triliun rupiah[2] masih mengendap di perbankan[3]. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hasil pengecekan kas daerah menunjukkan simpanan pemda mencapai Rp215 triliun, lebih rendah dari data Bank Indonesia (BI) yang sebelumnya mencatat Rp233 triliun. "Data melalui kasnya langsung ke rekeningnya itu sudah Rp215 triliun. Jadi bukan Rp233 triliun, itu data BI. Ada perbedaan Rp18 triliun yang sedang kami cek," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dari total dana itu, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. Tito merinci simpanan terbesar berada di DKI Jakarta sebesar Rp19 triliun lebih, disusul Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara di tingkat kabupaten, Bojonegoro menjadi daerah dengan saldo kas tertinggi, yakni sekitar Rp3,6 triliun. Menurut Tito, ada berbagai faktor yang menyebabkan dana pemda belum terserap optimal. Di antaranya, proses lelang yang terlambat, sistem e-katalog yang belum efisien, hingga kebijakan kepala daerah yang menunda pencairan anggaran. "Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu," paparnya. Tito menilai perbedaan kecepatan antara pendapatan dan belanja membuat pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah tertahan. Daerah dengan pendapatan tinggi tetapi belanja rendah, kata dia, cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi yang lemah. "Kalau pendapatan tinggi, belanja tinggi, biasanya pertumbuhan ekonominya juga tinggi," ujarnya. Ia menambahkan pemerintah terus mendorong agar kepala daerah mempercepat realisasi belanja agar ekonomi nasional dapat tumbuh mendekati target 6 persen. Saat ini, inflasi masih terkendali di kisaran 2,65 persen. Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar pemda segera menggerakkan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Ia mencatat realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun, turun 13,1 persen dibanding tahun sebelumnya. "Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," kata Purbaya. Ia menjelaskan belanja modal turun lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa berkurang 10,5 persen dan belanja lainnya anjlok 27,5 persen. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan perlambatan eksekusi anggaran yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun 10,86 persen menjadi Rp253,36 triliun, terutama akibat penurunan pajak daerah dan dividen BUMD. "Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan, dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik efisien," ujarnya. Purbaya juga menyoroti praktik sejumlah pemda yang menempatkan dananya di bank-bank pusat, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, hal ini menyebabkan peredaran uang di daerah terhambat. "Daerahnya jadi kering, barangnya enggak bisa muter. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biarkan uangnya di daerah," ucapnya. Ia mendorong perbaikan kinerja BPD agar bisa menjadi penyalur likuiditas dan kredit bagi pelaku usaha lokal. "Kalau uangnya di pusat terus, ya bank daerah juga enggak bisa napas," tutur Purbaya. Pemerintah, katanya, akan terus memperbaiki sistem penyaluran dana agar uang publik benar-benar bekerja untuk rakyat. "Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat. Sekali lagi, pemerintah memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," tandas Purbaya. ====[4] (del/agt) References^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ perbankan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Group, holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, resmi menjadi Official Experience Partner ajang wondr Jakarta Running Festival (JRF) 2025. Kolaborasi ini menghadirkan beragam aktivitas dan promo menarik yang memperkaya pengalaman para pelari, mulai dari kawasan ikonik Sarinah Thamrin hingga bandara. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen InJourney Group dalam menghadirkan pengalaman menyeluruh bagi masyarakat untuk menikmati layanan dan produk dari berbagai entitas InJourney Group, mulai dari hospitality, lifestyle, hingga layanan aviasi dan kebandarudaraan. Sebagai pemanasan menuju JRF 2025 yang akan digelar pada 25-26 Oktober 2025, InJourney bersama JRF menggelar Sunday Group Run di Sarinah, Thamrin pada Minggu (19/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Acara ini menjadi ajang latihan long run sekaligus ruang interaksi bagi komunitas pelari. Peserta juga dapat menikmati aktivasi tenant Sarinah serta hadiah menarik dari InJourney Group. Foto: InJourneyUsai latihan long run, InJourney Group juga menghadirkan program "Medal Monday", yang mengajak para finisher untuk terus merayakan momen kemenangan mereka dengan cara yang seru dan bermakna. Cukup menunjukkan medali JRF 2025, pelari bisa menikmati berbagai promo menarik di tenant pilihan Sarinah. Para pelari bisa menikmati diskon 10% dan promo buy 1 get 1 di Sarinah store dan diskon 10% di berbagai tenant pilihan di Sarinah, antara lain Suasana Kopi, Societe, Sour Sally, Ramen Sanpachi, Di Ubud, dan Five Monkeys. Lebih dari sekadar promo, "Medal Monday" juga menghadirkan pengalaman otentik khas Jakarta yang hanya bisa ditemukan di Sarinah. Para pelari dapat bersantai menikmati secangkir kopi lokal di Suasana Kopi dan Diubud serta mencicipi hidangan kuliner modern di Societe dan Five Monkeys. Selain itu, Sarinah juga berpartisipasi di Race Village wondr JRF 2025 pada 23-25 Oktober 2025 di Istora Senayan melalui booth yang menampilkan berbagai produk apparel karya anak bangsa dan exclusive merchandise untuk aktivasi Sarinah Club. Kehadiran booth ini menjadi wujud dukungan Sarinah terhadap semangat sportivitas dan gaya hidup sehat yang kian berkembang di kalangan masyarakat urban. Dengan nuansa khas yang memadukan heritage dan modernitas, Sarinah menjadi destinasi ideal untuk merayakan pencapaian sekaligus menikmati pengalaman sosial yang hangat bersama komunitas pelari lainnya. Promo "Medal Monday" berlaku mulai 27 Oktober hingga 2 November 2025, memberikan kesempatan bagi para pelari untuk menjadikan momen finish sebagai bagian dari perjalanan pengalaman yang lebih luas. Tidak hanya di Sarinah, pengalaman istimewa juga dihadirkan oleh anak perusahaan InJourney yang bergerak di sektor aviasi dan layanan kebandarudaraan, InJourney Aviation Services. Para peserta JRF dapat menikmati berbagai penawaran eksklusif dengan menunjukkan BIB, medali, atau kode pemesanan JRF: - Diskon 20% untuk akses Saphire & Concordia Lounges di seluruh bandara (kecuali Saphire Lounge Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta), berlaku pada 16 Oktober-1 November 2025. - Diskon spesial untuk layanan Joumpa Airport VIP Service, berupa VIP Airport Assistance seperti layanan meet & greet dan transfer assistance bagi penumpang penerbangan domestik maupun internasional, berlaku pada periode 13 Oktober-2 November 2025. Melalui layanan ini, InJourney Group ingin memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan berkelas bagi para pelari mulai dari keberangkatan hingga kembali dari ajang JRF 2025. Foto: Arsip InJourneyKolaborasi antara InJourney Group dan wondr JRF 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen InJourney dalam menghadirkan seamless journey experience, pengalaman yang terintegrasi dan berkesinambungan yang berkesan bagi masyarakat. SVP Marketing & Activation InJourney, Retna Murti Asmoro mengatakan, melalui kolaborasi ini, InJourney ingin menghadirkan pengalaman yang menyeluruh bagi para pelari. "Mulai dari menikmati semangat kebersamaan di Sarinah, merayakan pencapaian di tenant-tenant mitra, hingga merasakan kenyamanan layanan aviasi dan hospitality InJourney," ujarnya. Dia menambahkan, InJourney berkomitmen menjadi bagian dari perjalanan masyarakat dalam menikmati pengalaman terbaik di setiap langkah. "Kami dengan bangga mengucapkan terima kasih kepada InJourney Group atas dukungan luar biasa sebagai Official Experience Partner Wondr JRF 2025," kata dia. Perwakilan dari wondr Jakarta Running Festival 2025, Fransiskus Kesuma menambahkan, kolaborasi ini lahir dari satu visi, yaitu untuk memberikan experience terbaik, sejak kaki para runners menyentuh Jakarta. "Dukungan dari InJourney Group ini membuat kami semakin yakin untuk menciptakan sejarah festival lari terbaik di wondr JRF 2025," ujarnya. Melalui kolaborasi ini, InJourney Group ingin menghadirkan seamless journey experience bagi masyarakat yang terhubung secara menyeluruh dari menikmati gaya hidup di salah satu ikon kota Jakarta, Sarinah hingga merasakan kenyamanan layanan aviasi dan hospitality di bandara dalam satu ekosistem InJourney yang saling melengkapi. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat perannya sebagai penyalur utama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dalam mendukung program Asta Cita. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus menjaga kualitas portofolio kredit secara berkelanjutan. Tercatat, hingga akhir Agustus 2025, BRI telah menyalurkan KPR Subsidi kepada 107.244 penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan total outstanding sebesar Rp14,65 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dari jumlah tersebut, sekitar 97% berasal dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang turut berkontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah guna menyediakan akses pembiayaan perumahan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa dalam penyaluran KPR Subsidi, BRI selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Setiap pengajuan kredit melalui proses assessment yang ketat untuk memastikan calon debitur memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. "Dalam bank memberikan kredit kan, tentunya ada assessment dan ketentuan yang ada harus dipenuhi. Nah, atas dasar itu kita juga melihat realitanya seperti apa, dan kita tahu bahwa mana yang memang bisa, mana yang belum atau tidak bisa," ujarnya. Pendekatan ini pun menjadi kunci dalam menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) KPR Subsidi BRI yang tetap terjaga dengan baik. Adapun dari sisi pendanaan, BRI memastikan kesiapan penuh untuk menopang pembiayaan perumahan rakyat, di mana pada triwulan II 2025, likuiditas BRI berada dalam kondisi kuat dan memadai dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) di level 84,97%. Kondisi ini menunjukkan ruang likuiditas yang sangat memadai untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, tambahan likuiditas sebesar Rp55 triliun dari pemerintah juga semakin memperkuat kemampuan BRI dalam menyalurkan pembiayaan hunian bersubsidi. Kendati demikian, Hery mengakui, tantangan dalam pembiayaan perumahan masih cukup besar, terutama karena backlog perumahan di segmen masyarakat menengah ke bawah yang mencapai sekitar 10 juta unit. Adapun, salah satu hambatan yang masih sering dijumpai adalah minimnya pemahaman calon nasabah mengenai prosedur pengajuan dan akses pembiayaan. "Kuncinya adalah sosialisasi dan kemudahan calon nasabah untuk melakukan pengajuan serta mendapatkan pembiayaan," ujar Hery. Hery menyebut dengan dukungan lebih dari 7.000 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, BRI pun memiliki kemampuan untuk mengakselerasi perluasan akses layanan pembiayaan hingga ke pelosok. Jaringan yang luas ini memudahkan masyarakat dan calon nasabah untuk memperoleh informasi, mengajukan pembiayaan, serta menikmati layanan perbankan secara optimal. "Keunggulan tersebut menjadikan BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat dan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat", pungkas Hery Gunardi. (inh) Sumber