bot

Jakarta, CNN Indonesia -- CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara[1]) Rosan Roeslani mengatakan ada komisaris BUMN [2]yang mendorong manajemen untuk memoles laporan keuangan[3] perusahaan. Menurut Rosan, manipulasi laporan keuangan itu dilakukan supaya perusahaan terlihat untung sehingga para komisaris bisa mendapatkan bonus. Padahal di negara lain, tidak ada komisaris BUMN yang mendapatkan bonus. "Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya mempercantik buku. Mempercantik buku, istilahnya laporan keuangannya dibedaki supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud," kata Rosan dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Awalnya, Rosan mengingatkan tidak boleh ada lagi BUMN yang memoles laporan keuangan agar perusahaan terlihat untung. Ia akan rutin memeriksa laporan keuangan BUMN mulai tahun depan. "Di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya, tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede, tapi begitu bagi dividen mesti pinjam duit dulu," ujarnya. Setelah memberi peringatan itu Rosan pun menyinggung soal ada komisaris BUMN yang malah mendorong memoles laporan keuangan agar tampak untung. Berkaca dari kasus tersebut, maka Danantara menghapus tantiem atau bonus komisaris BUMN. "Kalau kita lihat, di dunia lainnya, normalnya, di negara-negara lain, itu tidak ada komisaris atau istilahnya non-executive director itu dapat bonus, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan fixed salary yang baik, karena kan fungsinya pengawasan," kata Rosan. Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan alasan kuat pemerintah menghapus tantiem komisaris BUMN. Ia menegaskan Danantara patuh terhadap aturan main di tingkat internasional. Akan tetapi, fasilitas keuangan yang selama ini diberikan bagi komisaris BUMN ternyata jauh lebih tinggi dari implementasi global. "Ada mind shift yang sangat besar sedang terjadi di Danantara. Perubahan dari sisi komisaris yang kita lakukan, karena kita com (comply), komisaris-komisaris kita dibandingkan secara dunia, sorry to say memang terlalu mahal," ungkapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10). "Itu yang harus kita ubah secara tantiem dan segala. Kurang lebih di Danantara kita save Rp8,2 triliun yang sekarang uangnya bisa digunakan untuk investasi, dari (penghapusan) tantiem komisaris," tegas Pandu. Penghapusan tantiem bagi komisaris perusahaan pelat merah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025. Surat tertanggal 30 Juli 2025 itu ditujukan kepada seluruh direksi dan dewan komisaris BUMN serta anak usaha. Ke depan hanya direksi BUMN yang masih berhak mengantongi tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya. Pemberian hak keuangan itu harus sesuai kinerja perusahaan, tanpa adanya manipulasi. "Kalau direksi berbeda, karena direksi harus bekerja dan kita harus com (comply) dengan global standard. Itu yang kita lakukan," bebernya soal alasan tantiem masih diberikan untuk jajaran direksi BUMN. ====[4] (fby/pta) References^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ komisaris BUMN (www.cnnindonesia.com)^ laporan keuangan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah ditutup menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan ini, Senin (20/10/2025). Merujuk data Refinitiv, rupiah ditutup terapresiasi 0,03% ke posisi Rp16.570/US$. Sejak awal perdagangan, rupiah berhasil menguat hingga disepanjang sesi perdagangan bergerak cukup stabil di kisaran Rp16.550 - Rp16.590/US$. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) pada pukul 15.00 WIB terpantau tengah mengalami penguatan walau hanya tipis 0,07% di level 98,504. Pergerakan rupiah yang menguat tipis pada perdagangan hari ini, Senin (20/10/2025), terjadi seiring dengan mulai meredanya tensi dagang antara Amerika Serikat dan China. Setelah kedua negara menunjukkan sinyal positif untuk menurunkan tarif impor yang sempat memicu ketegangan global. Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump sempat mengancam akan menerapkan tarif hingga 100% terhadap seluruh barang impor dari China. Langkah itu disebut sebagai bentuk tekanan terhadap Beijing yang dianggap menghambat ekspor logam tanah jarang ke pasar global. Namun, pernyataan lanjutan dari kedua pihak yang menunjukkan keinginan untuk melanjutkan dialog dagang membuat kekhawatiran pasar mulai mereda pada awal pekan ini. Selain itu, pelaku pasar juga memilih bersikap wait and see menjelang hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang akan berlangsung pada Selasa-Rabu, 21-22 Oktober 2025. Keputusan BI menjadi perhatian utama, mengingat sepanjang tahun ini Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan sebesar total 125 basis poin atau sebanyak lima kali, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global dan perlambatan inflasi domestik. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Breaking! Rupiah Perkasa, Dolar AS Turun ke Rp16.640 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Breaking! Rupiah Perkasa, Dolar AS Turun ke Rp16.640 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] sempat berguyon kala menyapa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[2] Yudhi Sadewa saat penyerahan uang korupsi kasus persetujuan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO[3]). Prabowo menyapa setiap pejabat negara satu persatu, lengkap dengan gelar akademik. Saat giliran Purbaya, Prabowo bertanya-tanya kenapa tidak ada gelar profesor. "Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudhi Sadewa," ucap Prabowo pada acara yang digelar di Jakarta, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "You ada (gelar) profesornya enggak?" lanjut Prabowo sembari bercanda. Pertanyaan Prabowo itu pun memicu gelak tawa hadirin. "Belum? Belum. Sebentar lagi lah," ucap Prabowo lagi, kembali mengundang tawa. Candaan serupa ia lontarkan saat menyapa Menteri Sekretaris Negara Presetyo Hadi. Ia kembali bertanya apakah anak buahnya itu punya gelar akademik. "Sudah doktor? Belum doktor? Saya juga belum," kata Prabowo tertawa. Dalam kesempatan itu, Kejaksaan Agung menyerahkan uang kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun hasil sitaan kasus korupsi persetujuan ekspor CPO periode 2021-2022. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan langsung uang tersebut ke Menteri Keuangan Purbaya. Prabowo pun menyaksikan pengembalian uang negara tersebut. "Kebetulan ini pas satu tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik, di hari satu tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia," ucap Prabowo. ====[4] (dhf/pta) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ CPO (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) resmi menunjuk delapan tenaga profesional medis sebagai Medical Advisory Board (MAB). Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengatakan, keberadaan MAB berfungsi sebagai penasihat dalam aspek medis, terutama terkait kepatuhan medis dalam proses evaluasi klaim, underwriting, dan deteksi potensi fraud. MAB juga berperan memberikan rekomendasi atas risiko kesehatan calon tertanggung, hingga pengembangan produk asuransi. "Terdapat empat dasar pentingnya MAB bagi industri asuransi jiwa; Pertama adalah kompleksitas Industri Asuransi Kesehatan, yakni tingginya variasi kondisi medis pemegang polis dan risiko kesehatan membutuhkan pertimbangan profesional medis; Kedua, peran strategis MAB dalam manajemen risiko, dimana MAB dapat membantu perusahaan meminimalisasi risiko klaim tidak valid, fraud, serta memastikan fairness dalam penentuan manfaat," ucap Aris tertulis pada Senin, (20/10/2025). Ia melanjutkan, fungsi ketiga yaitu pemenuhan kewajiban dari regulator agar perusahaan asuransi memiliki standar medis yang kuat, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, MAB BRI Life akan meningkatkan kepercayaan customer dan memperkuat kredibilitas perusahaan dalam memberikan layanan kesehatan yang transparan & akurat. Hal lain yang melatarbelakangi terbentuknya Medical Advisory Board di BRI Life adalah melonjaknya klaim asuransi selama dua tahun terakhir. Diketahui, pembayaran klaim dan manfaat BRI Life di tahun 2024 sebesar Rp6,0 triliun, tumbuh sebesar 8.4% dibandingkan dengan periode yang samadi tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,6 triliun. Salah satu dokter spesialis saraf yang tergabung MAB BRI Life, Dr. Nizar Yamanie, dr., Sp.S(K), menjelaskan, MAB yang terdiri dari para dokter spesialis dan profesional medis, akan berperan memberikan arahan, rekomendasi, serta dukungan strategis kepada Manajemen BRI Life guna membantu proses pengambilan keputusan, memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik, serta menjaga standar kualitas layanan BRI Life. "Artinya, Medical Advisory Board akan mendukung operasional perusahaan asuransi lebih profesional,khususnya aspek medis yang sering menjadi dasar penentuan manfaat, penilaian risiko, serta validasi klaim dan biaya," kata Nizar. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan asuransi untuk membentuk Medical Advisory Board sebagai bagian dariimplementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Belakangan, SEOJK tersebut direncanakan untuk ditingkatkan menjadi POJK. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, RPOJK ini telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 3 September 2025. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Siap-siap! Polis Asuransi, SPAJ, hingga Formulir Klaim Bakal Berubah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Siap-siap! Polis Asuransi, SPAJ, hingga Formulir Klaim Bakal Berubah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan berhasil menutup perdagangan Seis I, Senin, 20 Oktober 2025 dengan penguatan 1,97% ke level 8.071. meski Rupiah masih melemah di level Rp 16.580 per Dolar AS. Seperti apa analisa pergerakan pasar modal RI? Selengkapnya simak ulasan Dina Gurning dengan FX Analyst CNBC Indonesia, Elvan Chandra Widyatama dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 20/10/2025) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berupaya mempermudah proses sekaligus memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca serta mengoptimalkan pasar karbon nasional. Langkah itu diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, terbitnya Perpres itu memperjelas dan menyederhanakan kebijakan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Ia menjelaskan, kebijakan baru tersebut juga membuka peluang lebih luas bagi berbagai sektor untuk ikut berpartisipasi, termasuk kehutanan, lingkungan, pertanian, hingga pemerintah daerah. Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan taman nasional yang membutuhkan dukungan dana, pembinaan, serta pendidikan. Zulkifli yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah) mengatakan, struktur koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon akan melibatkan 2 Menko dan 17 menteri serta kepala lembaga. Komrah akan didukung oleh Unit Kerja Presiden (UKP) Perubahan Iklim dan Energi, UKP Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, serta dukungan dari DPR dan MPR. "Karena ini dibuka peluangnya, Kementerian Kehutanan bisa, [Kementerian] Lingkungan Hidup bisa, Kementerian Pertanian bisa, pemerintah daerah bisa. Semua dipermudah," katanya saat Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025). Lebih lanjut, Zulhas menyebut Perpres ini membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC). Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," jelasnya. Zulkifli menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Amazonia tahun depan, di mana Indonesia akan mempresentasikan kemajuan sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional di forum global tersebut. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Perdagangan Bursa Karbon Tembus 1,6 Juta Ton Per Juli 2025 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Perdagangan Bursa Karbon Tembus 1,6 Juta Ton Per Juli 2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara[1]) Rosan Roeslani buka suara soal aturan yang memperbolehkan ekspatriat atau warga negara asing (WNA[2]) memimpin BUMN[3], seperti yang disebut Presiden Prabowo Subianto. Ia tak menjawab secara pasti aturan mana yang telah diubah Prabowo sehingga ekspatriat bisa menjadi bos BUMN. "Ya nanti dilihat saja undang-undangnya kan ada di situ," katanya ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rosan juga tak menjawab pasti ketika ditanya syarat direksi BUMN yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yang mewajibkan syarat warga negara Indonesia (WNI) bagi direksi perseroan maupun perum BUMN. Ia hanya meminta aturan itu dipahami lebih mendalam. "Dibaca yang lebih mendalam, jangan dipotong-potong," katanya. Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) menjadi pimpinan di BUMN. Ia mengaku telah mengubah aturan yang memperbolehkan ekspatriat memimpin perusahaan pelat merah. "Dan saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam. Sementara itu, Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai belum ada aturan jelas yang menyebut ekspatriat bisa menjadi pemimpin BUMN. Syarat direksi BUMN yang diatur dalam UU 16/2025 atau UU BUMN terbaru menyebut direksi BUMN harus merupakan WNI bagi perseroan maupun perum BUMN. "Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi persero, calon anggota direksi persero harus memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia," bunyi Pasal 15A ayat (1) UU BUMN yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 6 Oktober lalu. Syarat lainnya sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris. Lalu, memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola persero atau perseroan paling singkat 5 tahun; memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero; serta dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu. Namun, pada Pasal 15 ayat (3) UU BUMN terbaru disebut syarat direksi BUMN dapat diatur lagi oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN. Pasal ini sebelumnya tak ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. "Pasal 15 ayat (3) bisa jadi jalan keluarnya. Harus segera keluar aturan lanjutan mengatur soal ini," kata Toto pada CNNIndonesia.com, Jumat (17/10). "Artinya BP BUMN harus segera bikin regulasi yang memungkinkan WNA atau ekspatriat bisa bekerja di BUMN," sambungnya. ====[4] (fby/pta) References^ BPI Danantara (www.cnnindonesia.com)^ WNA (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Program Magang Nasional Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker[1]) gelombang pertama resmi dibuka secara hybrid, Senin (20/10). Program ini merupakan bagian dari paket insentif ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2025. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan bahwa program magang[2] ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi dunia kerja yang dinamis. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Program ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan yang berbasis teori dengan dunia industri yang berorientasi pada praktik," ujar Anwar dalam konferensi pers yang disiarkan ke perusahaan-perusahaan yang menerima program magang, Senin (20/10). Dari hasil seleksi tahap pertama, tercatat 15.876 peserta ditetapkan sebagai peserta magang nasional gelombang I, dengan 14.913 orang mengikuti pembukaan secara hybrid, baik di Aula Kemnaker maupun melalui kanal YouTube resmi. Anwar juga menyoroti sebaran peserta dan perusahaan yang terkonsentrasi di wilayah Jawa. "Tiga provinsi dengan jumlah perusahaan dan posisi magang terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Artinya, sebagian besar peluang magang masih terpusat di titik-titik kota besar," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa total posisi magang yang tersedia sangat beragam, tetapi sebagian besar masih terkonsentrasi pada posisi staf administrasi dan level operasional. Bidang digital mulai menarik perhatian, sementara sektor asisten dan marketing menjadi yang paling menonjol di luar pekerjaan tradisional. Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa seluruh proses Program Magang Nasional dilaksanakan secara terintegrasi melalui ekosistem "Siap Kerja", mencakup tahap pendaftaran, validasi, seleksi, pelaksanaan, hingga penyelesaian program selama enam bulan. Setiap peserta akan didampingi mentor profesional yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan akan memperoleh sertifikat resmi setelah program selesai. Ia juga menambahkan bahwa Kemnaker terus melakukan evaluasi agar sistem dan tata kelola program berjalan lebih baik pada gelombang berikutnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menambahkan bahwa pemerintah terus memperluas jangkauan program ini hingga akhir tahun. "Pemerintah hadir memberikan peluang kepada adik-adik semua. Ada sekitar 120.000 pendaftar, dan yang sudah ditetapkan 15.000. Menyusul 5.000 lagi akan kami tetapkan pada hari Rabu," ujarnya. "Kesempatan dua hari ke depan menargetkan sebanyak 80 ribu peserta, dan kami berharap pertengahan November sudah mulai berjalan untuk batch 2. Tahun depan, kami menargetkan tambahan 100.000 lagi," lanjutnya. Yassrieli menjelaskan bahwa program magang ini sebenarnya telah berjalan sejak lama dalam bentuk kegiatan pelatihan yang dikoordinasikan oleh balai-balai pelatihan kerja di daerah. "Bedanya, kali ini programnya dikelola secara nasional dan terintegrasi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," kata Yassriel. Dengan semangat gotong royong dan dukungan lintas lembaga, pemerintah berharap program magang nasional mampu mencetak tenaga kerja muda yang kompeten serta mempercepat penyerapan tenaga kerja menuju Indonesia Emas 2045. (avd/fef) ==== [3] References^ Kemnaker (www.cnnindonesia.com)^ magang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Rugi PT Onix Capital Tbk (OCAP) bengkak 424,82% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2025. Merujuk pada laporan keuangan terbaru dikutip dari keterbukaan informasi BEI, rugi tahun berjalan emiten ini per September 2025 tercatat sebesar Rp 22,41 miliar, sedangkan pada 2024 rugi perseroan Rp 4,27 miliar. Dari sisi top line, perusahaan ini tidak mencatat pendapatan usaha maupun beban pokok pendapatan. Sementara itu, total beban usaha sebesar Rp5,83 miliar. Capaian ini naik dari tahun lalu sebesar Rp4,59 miliar. Beban usaha tersebut dikontribusi oleh beban bunga Rp2,03 miliar, gaji dan kesejahteraan karyawan Rp1,75 miliar, jasa profesional Rp1,67 miliar, administrasi dan umum Rp133,51 juta, sewa kantor Rp90 juta, komunikasi dan informasi Rp48,85 juta, perjalanan dan jamuan Rp31,26 juta, penyusutan Rp5,3 juta, dan lain-lain Rp64,75 juta. Kendati hal tersebut, laba OCAP juga tertekan oleh kerugian selisih kurs sebesar Rp16,81 miliar. Pada periode yang sama tahun lalu, pos ini masih mencatat surplus Rp201,47 juta. Dari segi permodalan, per September 2025, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp11,58 miliar. Hal ini naik dari posisi 31 Desember 2024 dengan perolehan Rp3,26 miliar. Adapun liabilitas dan defisiensi modal OCAP tercatat masing-masing sebesar Rp282,15 miliar dan Rp270,57 miliar. Sebagai informasi, emiten jasa konsultasi bidang bisnis, administrasi dan manajemen tersebut memiliki rencana menghapus sahamnya dari Bursa EFek Indonesia karena mengaku sudah tidak lagi memiliki kegiatan usaha dan sejauh ini belum memiliki rencana baru. OCAP menunjukk PT Yulie Sekuritas Indonesia dalam aksi transaksi crossing tersebut. Saham OCAP termasuk saham tidak aktif diperdagangkan di BEI karena disuspensi sejak tahun 2020. Pada 2021, Onix Capital membubarkan anak usaha Onix Sekuritas setelah izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)> Dicabutnya izin Onix Sekuritas lantaran perusahaan telah mengalami kerugian yang terakumulatif dan mempengaruhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), sehingga nilai MKBD Onix Sekuritas kurang dari MKBD yang disyaratkan oleh Peraturan Bapepam -LK nomor VD5 Nomor KEP 566/BL/2011, yaitu ketentuan minimal nilai MKBD sebesar Rp 25 miliar. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Ditutup Merah, Tertekan Kinerja Saham TPIA-GOTO-DCII [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Ditutup Merah, Tertekan Kinerja Saham TPIA-GOTO-DCII (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menyambut capaian transaksi pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang mencatatkan angka US$22,80 miliar. Hal itu disampaikan Busan pada penutupan TEI 2025 pada Minggu (19/10). Pada sekitar pukul 13.00 WIB, pameran ekspor terbesar di Indonesia ini mencatatkan capaian membanggakan dengan nilai transaksi total mencapai setara Rp376,20 triliun, melampaui target awal sebesar US$16,5 miliar. "Capaian ini menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi primadona di pasar global. TEI ke-40 membuktikan kekuatan sumber daya alam dan manusia Indonesia dalam menghasilkan produk ekspor unggul dan berkelanjutan," ujar Busan di ICE BSD, Tangerang pada Minggu (19/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Busan turut menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi seluruh pihak, termasuk perwakilan perdagangan di luar negeri, baik Atase Perdagangan(Atdag), Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), Konsul Perdagangan, serta para Duta Besar di negara mitra. Apresiasi juga diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait seperti PT Bank Mandiri (Persero), PT Debindo Multi Adhiswasti sebagai penyelenggara, serta PT Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai mitra utama. "Keberhasilan TEI ke-40 ini merupakan hasil kerja sama solid antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mitra strategis lainnya. Mari kita lanjutkan semangat ini untuk mendorong ekspor nonmigas yang semakin berkualitas dan berdaya saing," ujar Busan. Selama lima hari penyelenggaraan, TEI 2025 dikunjungi 34.550 orang dari 131 negara, melampaui target 30.000 pengunjung. Khusus pembeli luar negeri, hadir 8.045 orang dari 130 negara dengan jumlah terbanyak berasal Malaysia dengan 769 pembeli, China 605 pembeli, India 594 pembeli, Nigeria 509 pembeli, dan Mesir 406 pembeli. Sementara, jumlah peserta pameran mencapai 1.619 perusahaan, lebih tinggi dari target 1.500 peserta. Adapun rincian peserta untuk Zona Makanan, Minuman & Produk Pertanian, Perizinan dan Waralaba sebanyak 623 perusahaan; Zona Fesyen Gaya Hidup sebanyak 603 perusahaan, serta Zona Manufaktur dan Jasa sebanyak 393 perusahaan. Dari sisi transaksi, perdagangan barang mencatat US$17,90 miliar, perdagangan jasa US$443,70 juta, dan investasi US$4,37 miliar. Transaksi ini terdiri atas nota kesepakatan (MoU) senilai US$22,70 miliar, transaksi di area pameran (fairground) sebesar US$71,60 juta, dan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) senilai US$63,40 juta atau naik 88 persen dibandingkan 2024. Khusus produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), gelaran ini mencatatkan transaksi sebesar US$474,70 juta atau sekitar Rp 7,80 triliun. Di TEI ke-40, negara dengan transaksi tertinggi adalah India dengan nilai US$4,30 miliar, Belanda (US$3,90 miliar), Vietnam (US$3,30 miliar), Filipina (US$3,10 miliar), dan China (US$2,40 miliar). Adapun produk paling diminati meliputi produk pertambangan senilai US$5,50 miliar, logam mulia (US$2,70 miliar), minyak kelapa sawit dan turunannya (US$2,30 miliar), arang dan briket (US$1,60 miliar), serta suku cadang (US$1,40 miliar). Selain pameran utama, kegiatan Pangan Nusa Expo 2025 juga mencatat keberhasilan dengan potensi kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri senilai US$7,30 juta, serta potensi transaksi business matching Rp37,60 miliar dan transaksi langsung (on the spot) mencapai Rp2,40 miliar. Kegiatan ini turut membuka akses pasar bagi 12 UMKM kuliner, termasuk pemenang UKM Pangan Award, ke jaringan ritel modern dan transportasi publik nasional seperti PT KAI. Lebih lanjut, Busan menyampaikan bahwa TEI ke-41 akan digelar pada 14-18 Oktober 2026. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, dan menjaga praktik bisnis yang berkelanjutan. "Teruslah berinovasi, tingkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi digital. Teruslah bersemangat, karena dunia menunggu produk-produk terbaik dari Indonesia," tutup Busan. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung[1] (Kejagung) telah mengembalikan kerugian negara Rp13,25 triliun dari kasus korupsi persetujuan ekspor[2] minyak sawit mentah (CPO[3]) yang melibatkan sejumlah perusahaan, termasuk Wilmar Group. Pengembalian kerugian negara itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berterima kasih atas kiprah penegak hukum berusaha mengembalikan kerugian negara. "Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat," kata Prabowo pada acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara di Jakarta, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kasus korupsi persetujuan ekspor CPO terjadi pada periode 2021-2022. Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan inkrah terhadap lima terdakwa. Lalu, Kejagung menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka pada Juni 2023. Kasus ini melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Saat proses persidangan, jaksa penuntut umum (KPU) menilai lima orang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. JPU meminta majelis hakim menjatuhkan sanksi denda Rp1 miliar. Mereka juga menuntut pidana tambahan pembayaran utang Rp11,8 triliun ke terdakwa dari Wilmar Group. Jaksa juga menuntut pembayaran utang Rp4,89 triliun kepada Musim Mas Group dan Rp937,5 miliar kepada Permata Hijau Group. Meski demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) PN Jakarta Pusat memvonis bebas pada terdakwa pada 19 Maret 2025. Mahkamah menyebut korporasi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tapi tidak menganggap perbuatan itu sebagai tindak pidana. Pada 13 April 2025, Kejagung menyatakan PN Jakarta Selatan M. Arif Nuryanta menerima suap Rp60 miliar. Kejagung mengendus dugaan suap terkait vonis bebas tersebut. Kejagung lalu menahan empat tersangka. Mereka adalah mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat yang kemudian menjadi Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta; Pengacara Marcella Santoso; Pengacara Ariyanto Bakri; dan Panitera Muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan. Ada 3 tersangka lain selaku hakim pemberi putusan lepas, yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan ada pemufakatan jahat antara pengacara tiga korporasi. Mereka melobi Panitera Muda PN Jakpus Wahyu Gunawan untuk memberi vonis bebas. Awalnya, mereka menawarkan uang Rp20 miliar. Namun, akhirnya tawaran dinaikkan menjadi Rp60 miliar dan majelis hakim membuat vonis bebas tersebut. Wahyu mendistribusikan uang suap itu ke tiga hakim. Ia memberikan Rp4,5 miliar kepada Agam Syarif Baharuddin alias ASB beserta uang untuk dua hakim lainnya. "Setelah menerima uang Rp4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag. Dan setelah keluar ruangan dibagi kepada 3 orang, yaitu ASB sendiri, AL (Ali Muhtarom), dan DJU (Djuyamto)," ungkap Abdul Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (14/4). ====[4] (dhf/agt) References^ Kejaksaan Agung (www.cnnindonesia.com)^ ekspor (www.cnnindonesia.com)^ CPO (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menargetkan dividen perusahaan BUMN dalam lima tahun kedepan mencapai Rp 750 triliun. Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan, rasa optimisme tersebut seiring dengan perekonomian Indonesia. Rosan mengungkapkan, total dividen yang diperoleh dari perusahaan pelat merah tahun ini mencapai Rp 140 triliun hingga Rp 150 triliun. "Nah kalau kita bicara kali 5 untuk perhitungan gampang mungkin ya, jadi Rp 150 triliun. Kalau kita kali 5 berarti nilainya berapa? Rp 750 triliun. Itu dalam 5 tahun depan yang kita bisa investasikan," ujarnya dalam acara HIPMI- Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10). Menurutnya, capaian dividen tersebut murni dari dana ekuitas saja. "Itu semuanya kalau saya bilang itu dana equity ya, saya belum leverage atau kita cari pinjaman. Kalau cari pinjaman saya bisa kalian 5. Kalau bisa kalian 5 nilainya cukup signifikan," imbuhnya. Rosan berharap, dengan kehadiran Danantara dalam mengelola aset perusahaan negara dapat berkontribusi pada perekonomian. Apalagi, total Produk Domestik Bruto (GDP) saat ini terus bertambah sekitar US$ 1,5-1,6 triliun. Namun, Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya, Danantara dan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan butuh kerja sama dari sektor swasta untuk menggenjot roda perekonomian nasional. "Keberadaan Danantara ini perannya itu tidak akan jadi optimal, tidak akan jadi maksimal kalau bekerja sendiri. Justru keberadaan antara ini kami ingin mengajak dunia usaha, private sector untuk sama-sama berkembang dengan kami," pungkasnya. Sebagai informasi, dari hasil laba tahun lalu, Danantara diperkirakan akan mendapatkan dividen sekitar Rp114 triliun. Dari hasil ini, sekitar Rp105 triliun sudah didapatkan dari 12 emiten yang kami kumpulkan di atas. Kalau melihat target tiap tahun, Danantara diprediksi bisa mengelola dividen BUMN sekitar Rp170 triliun. Nilai ini lebih tinggi dari yang diperkirakan bisa didapat pada tahun ini, artinya tahun depan alokasi laba BUMN yang akan dibagikan sebagai dividen kemungkinan besar bisa naik. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos OJK Buka Suara Soal Aliran Dividen BUMN ke Danantara [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos OJK Buka Suara Soal Aliran Dividen BUMN ke Danantara (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten transportasi dan logistik milik konglomerat Tommy Soeharto kompak melesat padan perdagangan hari ini, Senin (20/10/2025). Saham GTS Internasional (GTSI) dan Humpuss Maritim Internasional (HUMI) milik Tommy tercatat menjadi top movers pada perdagangan hari ini. Saham GTSI tercatat menguat 29,13% ke Rp 133 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp 2,1 triliun. Saham GTSI tercatat telah menguat 202% sejak awal tahun ini. Hari ini saham GTSI juga masuk dalam 10 saham paling ramai ditransaksikan atau mencapai Rp 285 miliar. Sementara itu, saham HUMI hari ini menguat 22,15% ke Rp 138 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp 2,47 triliun. Saham HUMI tercatat telah menguat 176% sejak awal tahun ini. Hari ini saham HUMI juga masuk dalam 15 saham paling ramai ditransaksikan atau mencapai Rp 202 miliar. Sebelumnya, diketahui GTSI menyiapkan investasi hingga US$508 juta alias sekitar Rp7,5 triliun sampai 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (17/10/2025), anggaran jumbo itu untuk mempercepat ekspansi armada dan layanan rantai pasok gas. Langkah itu, sejalan dengan dorongan pemerintah terhadap energi lebih bersih, peningkatan kebutuhan infrastruktur LNG domestik, dan regional. Di luar penambahan armada, GTSI mematok penyelesaian proyek regasifikasi US$175 juta yang diproyeksi akan beroperasi pada Juni 2026. Fasilitas itu, diposisikan sebagai penghubung penting antara pasokan LNG dan pengguna akhir. Dengan begitu, meningkatkan keandalan distribusi sekaligus menekan biaya logistik energi. Sebagai bagian dari peta jalan ekspansi, GTSI menjadwalkan kedatangan satu kapal LNG baru pada akhir bulan ini. Berdasar informasi yang dihimpun, unit tersebut sebelumnya dimiliki oleh GasLog Partners dan pernah dikenal dengan nama Methane Jane Elizabeth, salah satu kapal LNG berkapasitas besar pada pasar global. Nilai estimasi transaksi pembelian kapal itu, diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Kapal baru itu, melengkapi rencana GTSI yang menarget penambahan satu kapal pada 2025, dan dua kapal tambahan pada 2026 untuk menangkap lonjakan permintaan jasa transportasi LNG di pasar dalam negeri maupun kawasan. Hingga saat ini, GTSI telah memiliki beberapa kapal, salah satunya Ekaputra 1, dengan kapasitas tangki LNG terbesar Indonesia. Ini bukan sekadar menambah kapal, tetapi langkah taktis perseroan untuk menangkap peluang bisnis baru sektor LNG domestik, dan regional. Permintaan energi bersih sendiri terus meningkat, dan GTSI ingin memperkuat positioning-nya di rantai pasok energi bersih Asia Tenggara. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article IHSG Merah! Pasar Cemas Deflasi dan Data Ekonomi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article IHSG Merah! Pasar Cemas Deflasi dan Data Ekonomi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat menyoroti rendahnya penyerapan anggaran[1] pemerintah daerah (pemda) yang menyebabkan dana ratusan triliun rupiah[2] masih mengendap di perbankan[3]. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hasil pengecekan kas daerah menunjukkan simpanan pemda mencapai Rp215 triliun, lebih rendah dari data Bank Indonesia (BI) yang sebelumnya mencatat Rp233 triliun. "Data melalui kasnya langsung ke rekeningnya itu sudah Rp215 triliun. Jadi bukan Rp233 triliun, itu data BI. Ada perbedaan Rp18 triliun yang sedang kami cek," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dari total dana itu, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. Tito merinci simpanan terbesar berada di DKI Jakarta sebesar Rp19 triliun lebih, disusul Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara di tingkat kabupaten, Bojonegoro menjadi daerah dengan saldo kas tertinggi, yakni sekitar Rp3,6 triliun. Menurut Tito, ada berbagai faktor yang menyebabkan dana pemda belum terserap optimal. Di antaranya, proses lelang yang terlambat, sistem e-katalog yang belum efisien, hingga kebijakan kepala daerah yang menunda pencairan anggaran. "Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu," paparnya. Tito menilai perbedaan kecepatan antara pendapatan dan belanja membuat pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah tertahan. Daerah dengan pendapatan tinggi tetapi belanja rendah, kata dia, cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi yang lemah. "Kalau pendapatan tinggi, belanja tinggi, biasanya pertumbuhan ekonominya juga tinggi," ujarnya. Ia menambahkan pemerintah terus mendorong agar kepala daerah mempercepat realisasi belanja agar ekonomi nasional dapat tumbuh mendekati target 6 persen. Saat ini, inflasi masih terkendali di kisaran 2,65 persen. Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar pemda segera menggerakkan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Ia mencatat realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun, turun 13,1 persen dibanding tahun sebelumnya. "Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," kata Purbaya. Ia menjelaskan belanja modal turun lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa berkurang 10,5 persen dan belanja lainnya anjlok 27,5 persen. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan perlambatan eksekusi anggaran yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun 10,86 persen menjadi Rp253,36 triliun, terutama akibat penurunan pajak daerah dan dividen BUMD. "Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan, dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik efisien," ujarnya. Purbaya juga menyoroti praktik sejumlah pemda yang menempatkan dananya di bank-bank pusat, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, hal ini menyebabkan peredaran uang di daerah terhambat. "Daerahnya jadi kering, barangnya enggak bisa muter. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biarkan uangnya di daerah," ucapnya. Ia mendorong perbaikan kinerja BPD agar bisa menjadi penyalur likuiditas dan kredit bagi pelaku usaha lokal. "Kalau uangnya di pusat terus, ya bank daerah juga enggak bisa napas," tutur Purbaya. Pemerintah, katanya, akan terus memperbaiki sistem penyaluran dana agar uang publik benar-benar bekerja untuk rakyat. "Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat. Sekali lagi, pemerintah memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," tandas Purbaya. ====[4] (del/agt) References^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ perbankan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Group, holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, resmi menjadi Official Experience Partner ajang wondr Jakarta Running Festival (JRF) 2025. Kolaborasi ini menghadirkan beragam aktivitas dan promo menarik yang memperkaya pengalaman para pelari, mulai dari kawasan ikonik Sarinah Thamrin hingga bandara. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen InJourney Group dalam menghadirkan pengalaman menyeluruh bagi masyarakat untuk menikmati layanan dan produk dari berbagai entitas InJourney Group, mulai dari hospitality, lifestyle, hingga layanan aviasi dan kebandarudaraan. Sebagai pemanasan menuju JRF 2025 yang akan digelar pada 25-26 Oktober 2025, InJourney bersama JRF menggelar Sunday Group Run di Sarinah, Thamrin pada Minggu (19/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Acara ini menjadi ajang latihan long run sekaligus ruang interaksi bagi komunitas pelari. Peserta juga dapat menikmati aktivasi tenant Sarinah serta hadiah menarik dari InJourney Group. Foto: InJourneyUsai latihan long run, InJourney Group juga menghadirkan program "Medal Monday", yang mengajak para finisher untuk terus merayakan momen kemenangan mereka dengan cara yang seru dan bermakna. Cukup menunjukkan medali JRF 2025, pelari bisa menikmati berbagai promo menarik di tenant pilihan Sarinah. Para pelari bisa menikmati diskon 10% dan promo buy 1 get 1 di Sarinah store dan diskon 10% di berbagai tenant pilihan di Sarinah, antara lain Suasana Kopi, Societe, Sour Sally, Ramen Sanpachi, Di Ubud, dan Five Monkeys. Lebih dari sekadar promo, "Medal Monday" juga menghadirkan pengalaman otentik khas Jakarta yang hanya bisa ditemukan di Sarinah. Para pelari dapat bersantai menikmati secangkir kopi lokal di Suasana Kopi dan Diubud serta mencicipi hidangan kuliner modern di Societe dan Five Monkeys. Selain itu, Sarinah juga berpartisipasi di Race Village wondr JRF 2025 pada 23-25 Oktober 2025 di Istora Senayan melalui booth yang menampilkan berbagai produk apparel karya anak bangsa dan exclusive merchandise untuk aktivasi Sarinah Club. Kehadiran booth ini menjadi wujud dukungan Sarinah terhadap semangat sportivitas dan gaya hidup sehat yang kian berkembang di kalangan masyarakat urban. Dengan nuansa khas yang memadukan heritage dan modernitas, Sarinah menjadi destinasi ideal untuk merayakan pencapaian sekaligus menikmati pengalaman sosial yang hangat bersama komunitas pelari lainnya. Promo "Medal Monday" berlaku mulai 27 Oktober hingga 2 November 2025, memberikan kesempatan bagi para pelari untuk menjadikan momen finish sebagai bagian dari perjalanan pengalaman yang lebih luas. Tidak hanya di Sarinah, pengalaman istimewa juga dihadirkan oleh anak perusahaan InJourney yang bergerak di sektor aviasi dan layanan kebandarudaraan, InJourney Aviation Services. Para peserta JRF dapat menikmati berbagai penawaran eksklusif dengan menunjukkan BIB, medali, atau kode pemesanan JRF: - Diskon 20% untuk akses Saphire & Concordia Lounges di seluruh bandara (kecuali Saphire Lounge Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta), berlaku pada 16 Oktober-1 November 2025. - Diskon spesial untuk layanan Joumpa Airport VIP Service, berupa VIP Airport Assistance seperti layanan meet & greet dan transfer assistance bagi penumpang penerbangan domestik maupun internasional, berlaku pada periode 13 Oktober-2 November 2025. Melalui layanan ini, InJourney Group ingin memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan berkelas bagi para pelari mulai dari keberangkatan hingga kembali dari ajang JRF 2025. Foto: Arsip InJourneyKolaborasi antara InJourney Group dan wondr JRF 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen InJourney dalam menghadirkan seamless journey experience, pengalaman yang terintegrasi dan berkesinambungan yang berkesan bagi masyarakat. SVP Marketing & Activation InJourney, Retna Murti Asmoro mengatakan, melalui kolaborasi ini, InJourney ingin menghadirkan pengalaman yang menyeluruh bagi para pelari. "Mulai dari menikmati semangat kebersamaan di Sarinah, merayakan pencapaian di tenant-tenant mitra, hingga merasakan kenyamanan layanan aviasi dan hospitality InJourney," ujarnya. Dia menambahkan, InJourney berkomitmen menjadi bagian dari perjalanan masyarakat dalam menikmati pengalaman terbaik di setiap langkah. "Kami dengan bangga mengucapkan terima kasih kepada InJourney Group atas dukungan luar biasa sebagai Official Experience Partner Wondr JRF 2025," kata dia. Perwakilan dari wondr Jakarta Running Festival 2025, Fransiskus Kesuma menambahkan, kolaborasi ini lahir dari satu visi, yaitu untuk memberikan experience terbaik, sejak kaki para runners menyentuh Jakarta. "Dukungan dari InJourney Group ini membuat kami semakin yakin untuk menciptakan sejarah festival lari terbaik di wondr JRF 2025," ujarnya. Melalui kolaborasi ini, InJourney Group ingin menghadirkan seamless journey experience bagi masyarakat yang terhubung secara menyeluruh dari menikmati gaya hidup di salah satu ikon kota Jakarta, Sarinah hingga merasakan kenyamanan layanan aviasi dan hospitality di bandara dalam satu ekosistem InJourney yang saling melengkapi. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat perannya sebagai penyalur utama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dalam mendukung program Asta Cita. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus menjaga kualitas portofolio kredit secara berkelanjutan. Tercatat, hingga akhir Agustus 2025, BRI telah menyalurkan KPR Subsidi kepada 107.244 penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan total outstanding sebesar Rp14,65 triliun. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dari jumlah tersebut, sekitar 97% berasal dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang turut berkontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah guna menyediakan akses pembiayaan perumahan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa dalam penyaluran KPR Subsidi, BRI selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Setiap pengajuan kredit melalui proses assessment yang ketat untuk memastikan calon debitur memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. "Dalam bank memberikan kredit kan, tentunya ada assessment dan ketentuan yang ada harus dipenuhi. Nah, atas dasar itu kita juga melihat realitanya seperti apa, dan kita tahu bahwa mana yang memang bisa, mana yang belum atau tidak bisa," ujarnya. Pendekatan ini pun menjadi kunci dalam menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) KPR Subsidi BRI yang tetap terjaga dengan baik. Adapun dari sisi pendanaan, BRI memastikan kesiapan penuh untuk menopang pembiayaan perumahan rakyat, di mana pada triwulan II 2025, likuiditas BRI berada dalam kondisi kuat dan memadai dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) di level 84,97%. Kondisi ini menunjukkan ruang likuiditas yang sangat memadai untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, tambahan likuiditas sebesar Rp55 triliun dari pemerintah juga semakin memperkuat kemampuan BRI dalam menyalurkan pembiayaan hunian bersubsidi. Kendati demikian, Hery mengakui, tantangan dalam pembiayaan perumahan masih cukup besar, terutama karena backlog perumahan di segmen masyarakat menengah ke bawah yang mencapai sekitar 10 juta unit. Adapun, salah satu hambatan yang masih sering dijumpai adalah minimnya pemahaman calon nasabah mengenai prosedur pengajuan dan akses pembiayaan. "Kuncinya adalah sosialisasi dan kemudahan calon nasabah untuk melakukan pengajuan serta mendapatkan pembiayaan," ujar Hery. Hery menyebut dengan dukungan lebih dari 7.000 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, BRI pun memiliki kemampuan untuk mengakselerasi perluasan akses layanan pembiayaan hingga ke pelosok. Jaringan yang luas ini memudahkan masyarakat dan calon nasabah untuk memperoleh informasi, mengajukan pembiayaan, serta menikmati layanan perbankan secara optimal. "Keunggulan tersebut menjadikan BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat dan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat", pungkas Hery Gunardi. (inh) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa akan turun tangan membantu mengatasi masalah skor kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang disebut menghambat pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masalah ini pun ikut membuat serapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagaimana disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Purbaya. Purbaya memikirkan bagaimana menghapus syarat skor kredit di SLIK tersebut. "Kita deteksi bareng tadi, apa masalahnya? Ada beberapa pembatasan di SLIK, dan kita pikir-pikir nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demand-nya akan naik kencang," ujarnya di Kantor Kementerian PKP pada Selasa (14/10/2025) lalu. Masalah SLIK ini sebenarnya tidak baru, dan beberapa kali dikeluhkan karena alasan serupa. Pada Agustus 2024 lalu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengklaim sekitar 40% pengajuan KPR ditolak bank akibat nasabah yang memiliki tunggakan pinjaman online (pinjol). REI juga menyoroti jejak utang pinjol pada SLIK yang belum tentu langsung terhapus, ketika sudah dibersihkan. Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon Napitupulu mengungkapkan penyaluran KPR subsidi terhambat karena SLIK OJK kini meliputi kolektibilitas pinjol. Ia mengatakan, skor kolektibilitas tersebut tidak melihat nominal dari pinjaman, sekalipun jumlah pinjaman macet di pinjol hanya sebesar Rp100.000. Awal tahun ini, OJK menegaskan bahwa SLIK bersifat netral dan bukan daftar hitam atau blacklist. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga meluruskan bahwa pihaknya tidak melarang lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan kredit bagi para debitur dengan kualitas kredit tidak lancar. Pekan lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan informasi SLIK hanya merupakan salah satu pertimbangan dalam proses pemberian kredit/pembiayaan. Menurutnya, analisis kredit secara umum menggunakan prinsip 5C dan kemampuan calon debitur dapat disesuaikan dengan kebijakan dan risk appetite masing-masing pemberi pinjaman. Ditekankan pula bahwa SLIK berperan penting dalam menjaga agar pembiayaan nasional, termasuk program perumahan rakyat, berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Namun demikian, bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) nampaknya masih menggunakan SLIK sebagai acuan proses underwriting kredit dan belum berani untuk meniadakannya dari syarat. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menyatakan SLIK merupakan salah satu alat untuk melihat kondisi keuangan dan histori kewajiban nasabah. Namun, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa SLIK bukan satu-satunya alat dalam menentukan akseptasi pembiayaan dan terdapat pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk analisa kemampuan bayar, karakter nasabah, dan tujuan pembiayaan. "Tujuannya agar nasabah nyaman dalam mengangsur dan tidak memberatkan KPR Syariah yang sedang diambilnya. Di sisi lain hal ini juga memberikan performa bisnis yang baik bagi bank karena portfolio pembiayaan lancar sehingga memberikan kontribusi bisnis perusahaan," kata Anggoro dalam keterangannya, dikutip Senin (20/10/2025). Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang fokus pada pembiayaan rumah, menyatakan siap mengikuti regulator terkait syarat SLIK. "Kami mengikuti regulator," kata Direktur Risk Management BTN, Setiyo singkat saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Senin (20/10/2025). Ia mengatakan BTN masih mengacu pada SLIK OJK dalam proses underwriting credit. Ketika ditanya mengenai pernyataan OJK, dia kembali menyatakan siap mengikuti arahan regulator. Bahkan, menurut Setiyo seluruh bank juga masih mengacu pada SLIK. Tetapi, Presiden Direktur CIMB Niaga (BNGA) mengatakan bahwa sekarang bank bisa saja tidak mengacu pada SLIK. "Bank kan harus memastikan memberikan kredit kepada yang bisa bayar cicilan. Menjadi petaka apabila penyaluran kredit ke nasabah yang jelas-jelas punya masalah keuangan. NPL (non performing loan) untuk bank dan bagi nasabah akan dikejar tagih hutang," kata Lani saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Senin (20/10/2025). Namun, ia melanjutkan bahwa bank bisa menerapkan aturan kredit yang tidak menghitung posisi hutang di SLIK dalam jumlah tertentu, yang biasanya kecil atau apabila dianggap immaterial untuk keputusan kredit. Lani mengatakan, kebijakan itu tergantung masing-masing bank. Di bank swasta terbesar kedua RI itu sendiri, SLIK masih menjadi acuan penilaian kredit dan disebut banyak memilik manfaat. Menurut Lani, dengan SLIK, proses underwriting kredit bisa lebih tepat dan bisa meringankan persyaratan bagi calon debitur. "Karena bank bisa melihat credit record calon debitur tanpa semua dari dokumen yg dimintakan kepada nasabah. Tentunya setiap bank dapat membuat credit rules sendiri sesuai dengan risk dan credit appetite masing-masing bank," terang Lani. Ia mengatakan akan mengkaji lebih lanjut rencana Purbaya menghapus SLIK dari persyaratan kredit. Lani menyebut SLIK berperan seperti biro kredit positif dan negatif. Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengatakan akan mempelajari lebih dulu rencana penghapusan SLIK tersebut. Executive Vice President Consumer Loan BCA, Welly Yandoko menyebut SLIK bukan satu-satunya faktor penentu, dan pihaknya juga memperhatikan beberapa aspek lain seperti kemampuan membayar, prospek penghasilan di masa yang akan datang, serta analisa properti yang dijadikan sebagai jaminan. "Regulator dalam hal ini OJK juga mendukung program Pemerintah terkait penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya MBR. OJK memberikan ruang bagi bank untuk mengambil kebijakan pemberian kredit berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite dan pertimbangan bisnis. Penggunaan SLIK dalam proses pemberian KPR merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur," jelas Welly saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Senin (20/10/2025). (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Konsumen Curhat Soal Nasib SLIK OJK Gegara Cicilan Proyek Mangkrak [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Konsumen Curhat Soal Nasib SLIK OJK Gegara Cicilan Proyek Mangkrak (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat nyaris 2% pada perdagangan hari ini, Senin (20/10/2025). Indeks berhasil rebound setelah sepanjang pekan lalu merosot 4,14%, meninggalkan level 8.000 Pada penutupan perdagangan sesi pertama, IHSG menguat 1,97% ke 8.071,29. Hal ini seiring dengan lonjakan saham-saham bank jumbo. Mengutip Refinitiv, sektor finansial, properti dan konsumer primer memimpin penguatan hari ini. Sejumlah saham bank jumbo naik 6% lebih hari ini. BBRI naik 6,29%, BBCA 6,33%, BMRI 6,42%, BBTN 8,33%, dan BBNI 7,63%. Kenaikan saham-saham bank jumbo tersebut menjadi pendongkrak indeks pagi ini. BBRI menyumbang 36,41 indeks poin, BBRI 34,05 indeks poin, BMRI 22,85 indeks poin, dan BBNI 10,37 indeks poin. Kendati demikian investor masih harus memasang sabuk pengaman erat-erat memasuki perdagangan pekan ini. Akhir pekan lalu ditutup dengan drama geopolitik tingkat tinggi yang saling bertentangan dan berpotensi menciptakan volatilitas ekstrem di pasar keuangan global. Sebagai informasi, IHSG sepanjang pekan lalu mengalami volatilitas tinggi. Indeks sempat anjlok lebih 3% pada perdagangan intraday. Sementara itu, hari ini juga menjadi momentum penting setahun pemerintahan Prabowo -Gibran. Momentum ini diharapkan bisa menjadi angin positif di tengah masih banyaknya sentimen negatif dari luar negeri. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun pada hari ini, 20 Oktober 2025. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan besar telah diluncurkan-mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga reformasi struktural BUMN-yang menjadi penanda arah baru pembangunan ekonomi nasional. Diluncurkan sejak Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis menjadi simbol utama politik kerakyatan Prabowo. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas gizi generasi muda dan menekan angka stunting nasional. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Infrastruktur dapur, rantai pasok bahan pangan, dan mekanisme distribusi di daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Sejumlah evaluasi tengah dilakukan untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Selain MBG, Sekolah Rakyat menjadi program unggulan lain yang berfokus pada pemerataan pendidikan. Pemerintah telah meresmikan 165 Sekolah Rakyat Rintisan yang memanfaatkan gedung-gedung revitalisasi. Sementara pembangunan gedung permanen akan dimulai Oktober 2025 di 108 titik lokasi, dengan target rampung Juli 2026. Di sisi korporasi negara, Prabowo melanjutkan langkah efisiensi dengan memangkas jumlah BUMN dan membentuk Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai lembaga baru pengelola investasi strategis. Tujuannya memperkuat kinerja BUMN dan menarik investasi swasta dalam proyek nasional. Untuk menopang daya beli dan menggerakkan ekonomi, pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi 2025. Program ini mencakup subsidi listrik, bantuan sembako, Bantuan Subsidi Upah (BSU), diskon transportasi, hingga program magang bagi tenaga kerja muda. Stimulus tersebut diharapkan mampu mengimbangi tekanan perlambatan ekonomi global dan menjaga momentum pertumbuhan domestik. Meski ambisius, tahun pertama pemerintahan Prabowo tidak lepas dari ujian politik. Gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa sebagian kebijakan pemerintah masih menuai resistensi di publik. Isu transparansi anggaran, efektivitas pelaksanaan program, dan kebijakan keamanan menjadi perhatian utama berbagai kelompok masyarakat. Memasuki tahun kedua, tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, bukan hanya ambisius di atas kertas. Dengan kombinasi program sosial besar, reformasi kelembagaan, dan stimulus ekonomi berkelanjutan, pemerintahan ini berupaya menyeimbangkan antara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Asing Kabur Bawa Rp 53,5 T, Separuhnya Gara-Gara Saham Bank [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Asing Kabur Bawa Rp 53,5 T, Separuhnya Gara-Gara Saham Bank (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto[2] belum ingin menambah alokasi transfer ke daerah[3] (TKD). Alasannya, masih banyak penyelewengan dan pengelolaan anggaran yang belum optimal di pemerintah daerah (pemda). "Saya ingat beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan pemerintah pusat masih menunggu perbaikan tata kelola dan penyerapan anggaran di daerah sebelum mempertimbangkan tambahan dana transfer. Menurutnya, waktu dua kuartal ke depan akan menjadi tolok ukur kinerja pemda. "Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya," katanya. Purbaya menjelaskan dirinya berencana menghitung potensi kenaikan transfer daerah pada akhir kuartal I atau awal kuartal II tahun depan. Namun, hal itu tetap bergantung pada hasil evaluasi pengelolaan anggaran di masing-masing daerah. "Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan," ujarnya. Ia meminta pemda membantu memperbaiki tata kelola agar menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi dana. "Jadi untuk membantu bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu. Dua triwulan saya pikir sudah cukup, triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan," ucapnya. Selain itu, Purbaya juga menyoroti persoalan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di daerah yang dinilai masih tinggi. Berdasarkan laporan, dana kas daerah mencapai sekitar Rp233 triliun, dan sekitar Rp100 triliun di antaranya masih tersisa di akhir tahun. Ia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem agar ke depan daerah tidak perlu lagi menyisakan anggaran besar di akhir tahun. "Jadi kita sedang kembangkan sistem di mana daerah tidak lagi perlu Silpa. Sehingga minggu pertama, kedua setiap tahun itu langsung ditransfer dari pusat," jelasnya. Purbaya juga meminta agar pemda tidak menempatkan dana berlebih di bank-bank di pusat, melainkan di bank pembangunan daerah (BPD). Langkah itu dinilai dapat menjaga likuiditas dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. "Saya sarankan ke mereka, kalau bisa jangan ditaruh di bank pembangunan di pusat atau di bank-bank pemerintah yang di pusat. Tapi biarkan aja di BPD daerahnya. Kalau mereka ragu terhadap kinerja BPD-nya, ya dibetulin BPD-nya, sehingga uangnya daerah-daerahnya tetap bisa tumbuh," katanya. Menurutnya, penyimpanan dana di bank pusat justru membuat ekonomi daerah kehilangan perputaran uang. Padahal, tujuan utama kebijakan fiskal pemerintah adalah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan di seluruh wilayah. "Kalau uangnya di pusat, daerah kering tuh. Businessman dari daerah enggak bisa dapat pinjaman. Kita kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial. Tapi kalau daerah naruhnya semuanya di pusat, ya enggak rata-rata," ujarnya. Purbaya menambahkan perbaikan tata kelola daerah juga menjadi salah satu syarat penting agar pemerintah pusat lebih percaya untuk menambah dana transfer. Ia menyinggung data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan masih banyak kasus korupsi dan jual beli jabatan di daerah, serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menempatkan sebagian besar pemerintah daerah di zona merah. Meski demikian, ia tetap optimistis dengan tata kelola yang bersih dan disiplin anggaran yang baik, pemerintah daerah mampu memperkuat stabilitas ekonomi nasional. "Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional," katanya. ====[4] (del/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ transfer ke daerah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menjalani berbagai peran dalam kehiduapn, Findy membuktikan bahwa perempuan berdaya untuk tetap berdiri, memberi kasih, sekaligus menciptakan perubahan, seperti yang dilakukannya lewat Findmeera, brand daily wear lokal yang mengangkat daster dari pakaian rumahan menjadi simbol keanggunan. Pandemi pada 2022 menjadi titik awal kelahiran Findmeera. Saat itu, muncul ide daster multifungsi, yang santai dipakai di rumah, dan tetap bergaya untuk ke luar. Findy mengaku menyadari stigma yang melekat pada daster di Indonesia. "Daster sering dianggap sebelah mata, posisinya tidak sama dengan pakaian lain. Findmeera hadir untuk menjawab kebutuhan wanita aktif yang ingin pakaian nyaman tapi tetap elegan," kata Findy. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menjadi paket komplit, Findmeera pun memiliki misi sosial. Di saat banyak perajin kehilangan pekerjaan, Findy melibatkan perajin lokal dari kalangan ibu-ibu dalam proses produksinya. Setiap koleksi pun memadukan teknik tradisional seperti shibori, tie-dye, dan batik stamp dengan desain busana rumahan yang santai namun elegan. "Yang membedakan Findmeera adalah kualitas materialnya. Kami menggunakan serat kayu alami bersertifikasi OEKO-TEX® Standard 100, setiap daster dan kaftan Findmeera tidak hanya indah, tetapi juga aman, adem, dan ramah kulit bahkan untuk bayi. Dengan konsep ini, Findmeera berhasil mengangkat wastra ke panggung gaya hidup modern. Jadi para ibu bisa tetap aktif dan percaya diri tanpa khawatir soal kualitas," papar Findy. Sejak awal, Findmeera berdiri bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk pemberdayaan perempuan. "Kami bekerja sama dengan pengrajin ibu-ibu di Jawa dan Banten. Sistem kerjanya fleksibel, mereka bisa memproduksi dari rumah tanpa meninggalkan peran sebagai ibu dan istri. Jadi meski dengan keterbatasan waktu, mereka tetap bisa berkarya," ujar Findy. BRIncubator Beri Cara Pandang Baru Findmeera Saat memulai Findmeera, Findy mengaku sistem bisnisnya masih sangat sederhana. Ia sendiri tak memiliki latar belakang berbisnis. Hal itu berubah ketika ia mengenal Rumah BUMN Jakarta (RB), wadah yang didukung BRI untuk mendampingi UMKM. Di sana, Findy mendapatkan banyak pelatihan dan bertemu mentor yang membuka cara pandangnya terhadap dunia usaha. Salah satunya, BRIncubator yang membimbing UMKM agar lebih terarah, mulai dari manajemen, keuangan, hingga strategi pemasaran. "Di awal, coach dari BRI melakukan riset dulu terhadap usaha kami. Mereka melihat sejauh apa bisnis berjalan, lalu memberikan pelatihan yang benar-benar sesuai kondisi kami. Jadi terasa personal, tidak sekadar teori," ujarnya. Hasilnya, di tahun yang sama, Findmeera menjadi juara BRIncubator Rumah BUMN kategori fesyen. Pencapaian ini membuat brand daster ini semakin dikenal, sekaligus membuktikan bahwa langkah sederhana bisa berbuah besar dengan pendampingan yang tepat. Tidak semua pelaku usaha bisa langsung terhubung dengan Rumah BUMN Jakarta. Karena itu, BRI menghadirkan solusi digital lewat linkumkm.id, platform pembelajaran dan pendampingan UMKM di seluruh Indonesia. Melalui platform ini, pelaku usaha bisa mengikuti jadwal pelatihan online sesuai kebutuhan, bergabung di coaching clinic bersama mentor, dan melakukan scoring usaha untuk mengukur perkembangan bisnis. "Banyak ilmu yang bisa diakses di sana. Jadi meskipun bukan di Jakarta, kita tetap bisa mendapatkan manfaat dari program BRI," kata Findy. Pada kesempatan berbeda, Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa BRIncubator merupakan program pelatihan dan pendampingan yang ditujukan bagi UMKM binaan Rumah BUMN yang telah melalui proses kurasi. Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha agar siap menembus pasar ekspor. BRIncubator menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam membantu UMKM untuk berkembang dan naik kelas. Melalui pendekatan pelatihan yang terarah dan sistematis, serta pendampingan yang berkelanjutan, program ini dirancang agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan. "Melalui peningkatan literasi, digitalisasi, dan kemudahan akses, UMKM didorong untuk memperkuat daya saing dan menghasilkan nilai tambah di pasar," pungkas Akhmad. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham emiten properti PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) kembali menyentuh batas bawah harga alias auto reject bawah (ARB) pada perdagangan hari ini, Senin (20/10/2025) di harga Rp59, atau turun 10 poin (14,49%). Transaksi saham terjadi sebanyak 7,34 juta lot, dengan nilai mencapai R 46,02 miliar. Sementara dalam kurun waktu sebulan terakhir, harga saham perseroan sudah anjlok sejumlah 47,79%. Saham DADA sendiri sudah mengalami ARB sebanyak 6 hari berturut-turut sejak pekan lalu. Sebelumnya, pengendali PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) kembali menambah porsi kepemilikan sahamnya di pasar. Berdasarkan keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Karya Permata Inovasi Indonesia melakukan pembelian saham sebanyak 430,61 juta lembar pada 14 Oktober 2025. Transaksi tersebut dilakukan dengan harga pembelian antara Rp 152-Rp190 per lembar. Usai transaksi ini, jumlah saham DADA milik Karya Permata Inovasi Indonesia meningkat dari 4,21 miliar lembar (56,62%) menjadi 4,64 miliar lembar (62,41%). Dalam dokumen yang sama, perseroan menegaskan bahwa transaksi tersebut merupakan pembelian langsung, bukan bagian dari repurchase agreement (repo). Tujuan pembelian ini disebut sebagai investasi, dan kepemilikan saham dikonfirmasi langsung di bawah pengendali perseroan. Dengan tambahan pembelian ini, pengendali DADA juga memastikan akan tetap mempertahankan status pengendalian di perusahaan. Akan tetapi pada hari yang sama, Karya Prima melepas 1,82 miliar saham, sehingga kepemilikan turun menjadi 2,82 miliar (37,9%). Perusahaan melepas DADA dengan kisaran harga Rp 153-Rp 232. Sebelumnya Karya Permata Inovasi Indonesia pada 10 Oktober 2025 lalu telah melepas 2,15 miliar saham DADA. Transaksi tersebut dilakukan pada hari perdagangan di mana saham DADA menyentuh level harga tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebagai informasi, saham DADA sempat menjadi sorotan. Pada awal tahun harga saham emiten bersandi DADA ini bertengger di level Rp 9. Kemudian saham DADA sempat menyentuh level tertinggi Rp 240 pada 10 Oktober 2025, setelah sebelumnya mencapai harga penutupan tertinggi Rp 178 pada 8 Oktober 2025. Dengan demikian saham DADA sempat melonjak 2.000% lebih sepanjang tahun berjalan (ytd). Setelah pengendali melepas 2,15 miliar saham, DADA langsung auto reject bawah (ARB) berjilid. Dalam enam hari perdagangan terakhir, saham DADA sudah turun 61,24%. Sebagai informasi, kenaikan saham DADA diikuti dengan rumor yang menyebut harga saham akan menyentuh ratusan ribu rupiah. Akan tetapi tidak ada kejelasan informasi mengenai hal tersebut. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Video: Bos Properti Senang BI Tebar "Pemanis", Penjualan Rumah Meroket [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Video: Bos Properti Senang BI Tebar "Pemanis", Penjualan Rumah Meroket (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menggencarkan upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan melalui Program BRInita (BRI Bertani di Kota). Program ini memanfaatkan lahan sempit di kawasan padat pemukiman untuk kegiatan pertanian warga sebagai bagian dari konsep urban farming. Urban farming dinilai menjadi inovasi penting dalam mengoptimalkan lahan tidak terpakai di perkotaan. Dengan memanfaatkan ruang terbatas, masyarakat dapat bertani dan berkebun sekaligus berkontribusi menjaga ketersediaan pangan. Sebagai payung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI Peduli menegaskan kembali komitmennya mendorong perbaikan ekosistem lingkungan dan ketahanan pangan melalui BRInita. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2025, BRI Peduli melaksanakan kegiatan Panen Raya BRInita yang dilaksanakan di Kebun Agro Wisata Kampung Berkebun Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan Kelompok Karang Taruna, anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta warga masyarakat setempat. Kebun Agro Wisata Kampung Berkebun Pajajaran merupakan salah satu lokasi penyaluran program BRInita dari BRI Peduli. Tidak hanya penyaluran bantuan infrastruktur berupa rumah tanaman (green house) dan bibit tanaman urban farming, BRI juga memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat agar bisa mengelola lahan urban farming-nya sendiri. Berbagai macam aktivitas dilaksanakan dalam kegiatan Panen Raya BRInita antara lain kegiatan sosialisasi program BRInita yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya bercocok tanam dan menfaatkan lahan di sekitar. Selain itu terdapat juga kegiatan edukasi budidaya buah-buahan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam membudidayakan buah-buahan secara tepat, agar mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, bernilai gizi, dan bernilai ekonomi. Tidak luput juga dilakukan kegiatan Panen Raya yang tidak hanya untuk merayakan keberhasilan hasil pertanian masyarakat, tetapi juga untuk mempererat kebersamaan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketahanan pangan lokal. Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa peringatan Hari Raya Pangan Sedunia tidak hanya menjadi momentum bagi BRI untuk terus menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan dan keberpihakan pada lingkungan, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, terutama di tengah laju pertumbuhan kota yang pesat. "Melalui kegiatan ini, masyarakat ikut langsung panen sehingga merasa memiliki hasilnya. Panen bisa dipakai untuk pangan keluarga, dijual untuk tambah penghasilan, atau ditukar dalam program sosial sebagai apresiasi," ujarnya. Kegiatan urban farming yang diinisiasi oleh BRI Peduli ini juga diharapkan dapat mereduksi polusi lingkungan, menambah keasrian, serta mengurangi sampah rumah tangga. Di sisi lain, sekaligus menjadi perwujudan kontribusi positif masyarakat bagi keseimbangan lingkungan. Dhanny juga menegaskan bahwa urban farming diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanakan BRInita ini juga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini juga mendukung Asta Cita Pemerintah yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. "Di Hari Pangan Sedunia 2025 ini, mari kita dukung dan kembangkan urban farming sebagai bagian dari solusi modern menghadapi krisis pangan dan perubahan iklim. Bersama, kita wujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan, demi masa depan pangan yang lebih baik untuk seluruh generasi," imbuhnya. Di lain pihak, Ketua Kelompok Wanita (KWT) Buruan Sae Pajajarah Hegar, Neni mengungkapkan bahwa Kebun Agro Wisata Kampung Berkebun Pajajaran merupakan salah satu wadah urban farming yang dimanfaatkan oleh anggota kelompok untuk kegiatan positif sekaligus sebagai sebagai solusi ketersedian pangan bagi anggota kelompok. "Tadinya kami tidak punya lokasi untuk menaman, sekarang sudah ada wadahnya. Kami sangat gembira tentunya, bisa menikmati hasil panen bersama", ungkapnya. Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 2022, program BRINita telah dilaksanakan di 31 titik dan telah memberikan manfaat bagi 1.160 jiwa. Program ini juga telah berkontribusi bagi 86,48% Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum serta 20,16% IPM Perempuan. Selain itu, program ini juga secara nyata telah menghasilkan 9.544,33 Kg tanaman sayuran hasil panen, 112 tanaman obat-obatan keluarga (Toga) dan berkontribusi 11,27% terhadap penurunan stunting. Program ini juga telah berkontribusi bagi lingkungan dengan menghasilkan 3.982 kg pupuk organik cair, 2.218 liter eco enzim, 64 produk olahan pupuk, 80 kg maggot BSF dan 238,61 kg C02-eq yang berkontribusi bagi efisiensi emisi gas rumah kaca dari penanaman sayuran hidroponik. (inh/inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa membeberkan masih ada sejumlah praktik penyelewengan kekuasaan[2] di daerah, termasuk jual beli jabatan[3]. Purbaya menilai hal ini sebagai pertanda reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas. "Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatra Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menambahkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74. Sebagian besar pemerintah daerah masih masuk kategori rentan atau zona merah, dengan skor rata-rata provinsi sebesar 67 dan kabupaten 69. Purbaya meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran dalam waktu dekat. Ia menilai langkah itu penting agar perekonomian di daerah dapat tumbuh merata dan tidak hanya terkonsentrasi di pusat. "Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," katanya. Menurutnya, KPK juga menyoroti sumber utama risiko korupsi yang belum terselesaikan, seperti jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia mengingatkan praktik semacam itu dapat menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat program pembangunan. Dalam kesempatan itu, Purbaya mendorong seluruh kepala daerah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik. "Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," ujarnya. Ia menambahkan tata kelola yang bersih dan efisien akan memperkuat kepercayaan publik, mendorong arus investasi, dan menjadikan ekonomi daerah lebih tangguh. Purbaya juga optimistis pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dengan dengan kerja disiplin dan niat yang bersih. ====[4] (del/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ kekuasaan (www.cnnindonesia.com)^ jual beli jabatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten Grup Lippo, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) telah membeli entitas usaha milik investor asal Singapura. Transaksi itu ditandai dalam penandatanganan Perjanjian Penjualan Saham Bersyarat (PPJB) alias Conditional Shares Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada 17 Oktober 2025 lalu. Dalam hal ini, anak usaha LPKR, PT Abadi Jaya Sakti (AJS) dan PT Tigamitra Ekamulia (TME) berperan sebagai pembeli dan Lovage International Pte. Limited. dan IAHCC Investment Pte. Ltd. menjadi penjual. Kedua perusahaan asal Singapura itu sepakat menjual seluruh kepemilikan sahamnya dalam PT Karya Sentra Sejahtera (KSS). "Lovage dan IAHCCI akan menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya dalam PT Karya Sentra Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili hukum di Tangerang, Indonesia yang secara masing-masing mewakili 99,99% dan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KSS kepada AJS dan TME," kata Corporate Secretary LPKR, Ratih Safitri dalam keterbukaan informasi yang dikutip Senin (20/10/2025). Adapun, nilai rencana transaksi ini berjumlah Rp332,2 miliar, sebelum penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan, termasuk utang-utang maupun komitmen belanja modal yang masih ada. Berdasarkan penelusuran, KSS merupakan perusahaan yang menjalankan pengembangan apartemen dan manajemennya. Sementara itu, Lovage merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak 30 November 1999, dan IAHCCI berdiri sejak 7 Oktober 2014 di Singapura. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Lippo Cikarang (LPCK) Angkat Marlo Budiman Jadi Presiden Direktur [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Lippo Cikarang (LPCK) Angkat Marlo Budiman Jadi Presiden Direktur (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Indeks harga saham gabungan bergerak menguat pada perdagangan Senin, 20 Oktober 2025 meski Rupiah berbalik ke zona merah dan melemah 0,06% ke RP16.585 per Dolar AS. Seperti apa analisa pergerakan pasar keuangan RI? Selengkapnya simak dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 20/10/2025) Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan President & GM GSK Indonesia, Manishkumar Munot dalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 20/10/2025) Sumber