bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] berencana mengirimkan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI[2]), terutama tukang las hingga pramusaji[3] ke luar negeri. Para menterinya pun sudah ditugaskan untuk menyiapkan hal tersebut. Persiapan pengiriman PMI ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat koordinasi dengan lintas kementerian pun dilakukan hari ini, Rabu (22/10). "Mungkin sedikit ada yang tadi dibahas secara detail, yaitu arahan Bapak Presiden di dalam sidang kabinet kemarin untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam rakor tersebut hadir sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin. Menurut Airlangga, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk persiapan hingga memberangkatkan para PMI tersebut. Program itu akan dikoordinasikan oleh Kementerian KP2MI dengan Kementerian Ketenagakerjaan. "Ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri P2MI untuk mengkoordinasikan, dan anggaran yang disediakan sekitar Rp8 triliun, sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan," jelasnya. Di sisi lain, ia menjelaskan tukang las hingga pramusaji dikirimkan karena memang banyak negara yang membutuhkan pekerja di bidang tersebut. "Dan ini memang sudah menjadi pembicaraan saat Bapak Presiden bertemu bilateral dengan berbagai negara, karena berbagai negara membutuhkan dua profesi tersebut," pungkasnya. ====[4] (ldy/pta) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ PMI (www.cnnindonesia.com)^ pramusaji (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan[1] (Wamenaker) Afriansyah Ferry Noor menyatakan siap memangkas ratusan regulasi yang dinilai memberatkan industri hasil tembakau (IHT) atau industri rokok[2], apabila mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto[3]. Menurutnya, penyederhanaan aturan menjadi langkah penting agar industri padat karya tersebut tetap bertahan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. "Presiden kan bilang, oh peraturan banyak-banyak itu bikin pusing aja semua itu. Itu benar itu. Nah ini kita yang anak buah ini harus sadar juga. Itu apa peraturan banyak ribet-ribet itu dipertahankan. Kalau memang nggak sesuai, coretlah," ujar Afriansyah dalam diskusi publik di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (21/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kemnaker tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian Kesehatan juga tidak bisa berdiri sendiri. (Kementerian) Perindustrian juga sama. Jadi harus duduk bersama. Kuncinya satu, kita lapor presiden saja. Kalau presiden sudah perintahkan, ya selesai itu semua," imbuhnya. Ia menilai tumpang tindih regulasi dan kebijakan yang berlebihan justru menghambat produktivitas serta mempersempit ruang usaha sektor strategis tersebut. Apalagi, industri rokok legal menjadi penopang penting penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari Rp200 triliun per tahun, sekaligus menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Sejumlah pelaku usaha sebelumnya mengungkap terdapat sekitar 448 regulasi yang dianggap menekan sektor ini, baik berupa aturan fiskal maupun non-fiskal. Di antaranya adalah kenaikan cukai tembakau rata-rata 10 persen tiap tahun, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang memuat pembatasan penjualan rokok di area publik, larangan total iklan, hingga rencana kemasan polos (plain packaging). Berbagai aturan tersebut dinilai membatasi ruang usaha tanpa menurunkan tingkat konsumsi rokok, melainkan memunculkan peredaran produk ilegal. Afriansyah menilai kebijakan pengendalian tembakau harus disusun secara kolaboratif lintas kementerian agar tidak hanya menitikberatkan pada isu kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. "Kalau industri padat karya rokok ini sampai tertekan, 6 juta orang bisa kehilangan pekerjaan. Itu bukan angka kecil dan efeknya akan luas pada ekonomi daerah," ujarnya. Ia menambahkan pemerintah harus berani memangkas aturan yang tidak efektif dan tidak perlu menunggu proses panjang di legislatif. "Pak Presiden kan bilang, peraturan banyak-banyak itu bikin pusing aja semua itu. Jadi kalau memang enggak sesuai, coretlah. Menteri punya kewenangan kok," kata Afriansyah. Sebagai jembatan antara pengusaha dan pekerja, Afriansyah menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menjaga keseimbangan kepentingan kedua pihak agar stabilitas hubungan industrial tetap terjaga. "Kami tidak berpihak kepada pengusaha atau pekerja, tapi menjadi jembatan agar stabilitas ekonomi dan hubungan industrial tetap terjaga," ujarnya. Afriansyah menyebut setiap langkah pemerintah harus berpijak pada kepentingan rakyat. Jika kebijakan deregulasi dinilai benar dan membawa manfaat bagi pekerja, pengusaha, serta perekonomian, maka langkah itu patut dijalankan. ====[4] (del/dhf) References^ Ketenagakerjaan (www.cnnindonesia.com)^ industri rokok (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan secara drastis suku bunga acuan BI Rate dari level 6,25% pada Agustus 2024 menjadi 4,75% hingga Oktober 2025 belum membuat perbankan cepat menurunkan suku bunga kreditnya. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Gubernur BI Aida S Budiman seusai Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025 yang digelar pada 21-22 Oktober 2025. Aida mengatakan, setelah BI konsisten menurunkan suku bunga acuan hingga sebanyak 150 basis points (bps), perbankan baru bisa menurunkan suku bunga dana pihak ketiga (DPK) sebesar 29 bps dalam satu bulan. Sedangkan suku bunga kredit baru turun 15 bps. "Jadi bayangkan 150 bps baru turun 29 bps, di kredit apalagi baru turun 15 bps," kata Aida, Rabu (22/10/2025). Sementara itu, penurunan suku bunga di pasar uang, kata Aida justru penurunannya jauh lebih cepat ketimbang suku bunga di perbankan, menandakan transmisi penurunan suku bunga BI rate sudah berjalan cepat. "Kalau di INDONIA turun 204 bps, SRBI apalagi yang 12 bulan sudah turun 257 bps, sehingga sekarang angkanya menjadi 4,7%," ungkap Aida. "Yield imbal hasil SBN 2 tahun 218 bps, yang terendah tadi saya sampaikan yang (tenor) 10 tahun baru 132 bps tapi ini memang demikian karena yang jangka pendek lebih cepat penurunannya," paparnya. Oleh sebab itu, Aida mengatakan, BI pada 1 Desember 2025 akan memberlakukan kebijakan insentif likuiditas alias KLM baru untuk mendorong percepatan penyaluran kredit oleh perbankan dengan bunga yang makin cepat sesuai dengan BI rate. Insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif lending channel yakni paling tinggi sebesar 5% dari DPK dan insentif interest rate channel yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK, sehingga total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK. Besaran insentif yang diberikan kepada bank pada lending channel juga memperhitungkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit/pembiayaan dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit/pembiayaan periode sebelumnya. Adapun untuk pengukuran insentif suku bunga kredit/pembiayaan (interest rate channel) didasarkan pada tingkat kecepatan perbankan dalam menyesuaikan suku bunga kredit/pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan Bank Indonesia. "Jadi inilah yang ingin dilakukan BI KLM akan forward looking ditambah dengan interest rate channel sehingga diharapkan kita bisa terus tingkatkan pertumbuhan kredit," paparnya. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Breaking! BI Pangkas Bunga BI Rate Jadi 5,25% [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Breaking! BI Pangkas Bunga BI Rate Jadi 5,25% (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun[1] mengatakan defisit anggaran[2] penerimaan dan belanja negara (APBN[3]) bisa lebih dari 3 persen bila tidak ada penerimaan negara dari cukai rokok. Selain karena jumlahnya besar, cukai rokok menambal APBN karena perusahaan harus membayar di muka. Mereka menalangi cukai rokok di awal tahun meskipun rokoknya belum diproduksi. "Defisit kita memang di bawah 3 persen. Kenapa? Loh, coba kalau perusahaan skema pembayaran cukai ini tidak dibayar di depan, defisit kita lebih," kata Misbakhun pada CNBC Indonesia Coffee Morning di Jakarta, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Defisit APBN per 30 September 2025 mencapai Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen dari PDB. Target defisit APBN 2025 mencapai 2,78 persen. Misbakhun berkata meskipun sumbangan cukai rokok besar terhadap negara, tetapi pemerintah tidak menunjukkan kebijakan yang pro industri rokok. Ia mencontohkan tak ada bantuan subsidi pupuk dan bibit bagi petani tembakau. Lalu tak ada pembinaan dari negara terhadap petani tembakau, khususnya soal penggunaan pestisida yang aman. Misbakhun mendorong pemerintah untuk lebih banyak menerapkan kebijakan pro industri rokok. Ia berkata ada momentum perbaikan seusai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak menaikkan cukai rokok. "Ada Rp200 triliun lebih salah satu penerimaan negara. Itu negara bergantung penerimaannya kepada cukai tembakau. Kita enggak perlu utang, tapi diutangi sama pabrik rokok," ujarnya. Misbakhun berpendapat pembenahan ini bisa dilakukan mulai dari revisi Undang-Undang Cukai. Ia memastikan DPR terbuka bila ada usulan masyarakat mengenai hal ini. "Ini harus secara bersama-sama kita duduk, mumpung Pak Purbaya memberikan harapan baru, solutif. Harapan kita dibenahi secara struktural dan fundamental lewat UU Cukai," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan menaikkan cukai rokok tahun depan. Bahkan, ia kaget dengan tarif cukai rokok saat ini tembus 57 persen. "(Tapi) Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya, 'Cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata?' 'Lima puluh tujuh persen.'' 'Wah, tinggi amat. Firaun lu!' Kira-kira gitu, banyak banget ini," ucapnya pada media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9). ====[4] (dhf/agt) References^ Misbakhun (www.cnnindonesia.com)^ defisit anggaran (www.cnnindonesia.com)^ APBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp20 triliun di APBN[2] 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS[3] Kesehatan. Purbaya memastikan anggaran tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2026. Namun, ia belum merinci pos anggaran mana yang akan digunakan. "Sudah, sudah ada, Rp20 triliun itu sudah kita anggarkan (di APBN 2026)," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meski begitu, ia juga meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan, terutama dalam pelaksanaan program JKN di lapangan. Misalnya, dengan tidak membeli alat kesehatan yang terlalu mahal. "Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau mereka ada keborosan beli alat yang tidak perlu, saya bilang itu dibetulin," kata dia. Ia juga meminta agar BPJS Kesehatan merampingkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di bagian teknologi informasi. Menurutnya, bagian tersebut tak perlu banyak tenaga kerja. "Mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana, saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi," jelasnya. Tak hanya itu, Purbaya juga meminta agar sistem BPJS Kesehatan dibuat lebih canggih dan terintegrasi untuk menghindari kecurangan, terutama dalam pengadaan obat-obatan. "Perlu ada standar yang clear yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa langsung terdeteksi semua. Saya pikir nanti akan menarik ke depannya, itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal," terangnya. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun. Ali mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan agar peserta yang tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa terbebani utang lama. "Yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," ujar Ali di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10) seperti dikutip dari Antara. ====[4] (ldy/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ APBN (www.cnnindonesia.com)^ BPJS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia[1] (BI) membeli surat berharga negara (SBN[2]) sebesar Rp268,36 triliun per 21 Oktober 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pembelian SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. "Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 21 Oktober 2025 mencapai Rp268,36 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp199,45 triliun," kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Debt switching adalah mekanisme yang dilakukan BI dan pemerintah untuk mengubah utang yang akan jatuh tempo untuk ditukar dengan SBN baru dengan tenor yang lebih panjang. Perry mengatakan pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Pada September lalu, Perry mengatakan pihaknya telah membeli SBN dari pasar sekunder hingga Rp200 triliun. Sebagian dana dari hasil pembelian SBN kemudian dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendanai program Asta Cita seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. "Pembelian SBN dari pasar sekunder kami update kemarin dan sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," ujar Perry dalam rapat dengan Komisi IV DPD, Selasa (3/9) lalu. "Sebagian dana dari SBN ini untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kementerian Keuangan dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita," sambungnya. Merujuk aturan perundang-undangan, BI memang diperbolehkan membeli SBN di pasar sekunder. Namun, bank sentral juga diizinkan membeli SBN dari pasar primer atau langsung dari negara jika kondisi krisis. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias UU PPSK. Beleid itu diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Januari 2023. Pembelian di pasar perdana adalah pembelian langsung surat utang negara oleh investor melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO), dengan harga dan periode waktu tertentu yang ditetapkan pemerintah. Setelah masa penawaran berakhir, surat utang itu tak lagi tersedia di pasar perdana, dan hanya bisa diperoleh di pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor bisa menjual surat utang negara lebih mahal atau justru didiskon dari harga yang ditetapkan pemerintah. Jual-beli berlangsung antar investor, bukan lagi antara investor dan pemerintah. Transaksi di pasar sekunder tak terbatas masa penawaran dan bisa dilakukan setiap hari kerja bursa. ====[3] (fby/sfr) References^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ SBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) berupaya menarik nasabah-nasabah golongan menengah atas atau emerging affluent guna memperkuat struktur dana murah. Salah satunya dilakukan dengan menghadirkan BTN Prospera, layanan pengelolaan dana nasabah minimal Rp100 juta hingga Rp500 juta. Retail Funding Division Head BTN, Frengky Rosadrian Perangin Angin mengatakan "kue" dari segmen emerging affluent di Indonesia, relatif masih besar. Sebab, hanya sedikit bank yang bermain di segmen tersebut. Bahkan, BTN menjadi satu-satunya bank anggota himpunan bank milik negara (Himbara) yang bermain dalam segmen itu. "Jadi memang kalau kompetisinya itu, kita kan ada di segmen. Kalau Prospera kan itu emerging affluent, bukan affluent. Jadi kita memang menargetkan nasabah-nasabah untuk segmen retail khususnya itu ya, untuk menargetkan untuk pertumbuhan tabungan dan transaksi," terang Frengky selepas launching BTN Prospera Save & Smash di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Dalam mengakuisisi nasabah kaya baru, BTN menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, akuisisi nasabah baru melalui super app Bale. Kedua, menjajaki komunitas dengan menggelar berbagai acara. Selain itu, membangun basis baru dari sektor baru dinamakan solusi. Frengky mengatakan BTN mengakuisisi nasabah baru dari sektor solusi yang berasal dari segmen-segmen industri tertentu. "Dan kalau kita ngasih solusi bisnisnya kan banyak tuh. Dari yang bisnisnya kelembagaan, perorangan. Dan perorangannya itu segmennya juga luas. Dari atas sampai bawah," pungkasnya. Di sisi lain, Frengky mengatakan persaingan perbankan merebut nasabah kaya juga terbantu oleh tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate. Menurutnya, penurunan BI Rate menguntungkan perbankan, karena suku bunga deposito dapat berangsur menurun, mendorong penurunan biaya pendanaan atau cost of fund. "Kemudian nasabah juga tidak terlalu berfokus kepada penempatan deposito, jadi dia lebih banyak melakukan aktivitas transaksi lainnya, [dana] tabungan juga lebih banyak karena melakukan transaksi," kata Frengky. Terkait cost of fund, BTN membidik bisa mencapai di bawah level 4% hingga akhir tahun ini. Sementara untuk pertumbuhan DPK secara keseluruhan, bank pelat merah itu membidik pertumbuhan double digit, melebihi 10% hingga akhir 2025. "Jadi kita melihat bahwa targetnya, funding harus lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit," ucap Frengky. Adapun komposisi dana pihak ketiga (DPK) BTN sebagian besar atau sebanyak 70% ditopang oleh nasabah kelembagaan. Sementara 30% sisanya berasal dari DPK retail. Dalam upaya terbarunya untuk menggencarkan perolehan dana murah, BTN menawarkan program tabungan & transaksi untuk nasabah BTN Prospera bertajuk BTN Prospera Save & Smash, yang berupa akses bulanan ke sejumlah lapangan olahraga padel (Padel Court) yang terdaftar sebagai mitra BTN Prospera. Melalui program tabungan dan transaksi BTN Prospera Save & Smash, BTN mendukung gaya hidup sehat bagi para nasabah BTN Prospera agar kesehatan fisik dan mental maupun finansial nasabah dapat lebih optimal dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik secara jangka panjang. Tercatat, total DPK BTN Prospera bertumbuh lebih dari Rp1,5 triliun hingga kuartal III-2025. Sementara jumlah nasabah produk segmen emerging affluent itu naik 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, DPK Prospera sudah mencapai Rp10 triliun, dengan jumlah nasabah sebanyak 35.000 hingga akhir September 2025. Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan pertumbuhan dan kontribusi DPK BTN Prospera dirasa sudah cukup baik dibanding total nasabah BTN secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan layanan BTN Prospera yang baru diluncurkan sejak bulan Maret tahun 2024. "Kami optimistis BTN Prospera akan terus bertumbuh dari sisi jumlah nasabah maupun volume DPK. Saat ini, kami tengah meningkatkan program tabungan dan Kartu Debit BTN Prospera seiring kenaikan nasabah yang cukup signifikan," ujarnya pada kesempatan yang sama. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BTN Syariah Selangkah Lagi Spin Off, Apa Kabar PP Muhammadiyah? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BTN Syariah Selangkah Lagi Spin Off, Apa Kabar PP Muhammadiyah? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa memastikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN[2]) BPJS Kesehatan[3] bagi seluruh peserta tidak akan naik di 2026. Menurutnya, kenaikan belum bisa dilakukan karena perekonomian masih belum pulih seutuhnya. "Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," ujar Purbaya ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menyebutkan rencana kenaikan iuran JKN akan dipertimbangkan apabila perekonomian bisa tumbuh di atas 6 persen. Saat ini, perekonomian masih di level 5 persen. Selain itu, Purbaya juga akan mempertimbangkan kenaikan iuran apabila masyarakat, terutama kelas bawah yang menjadi peserta sudah memiliki daya beli yang lebih kuat dari saat ini. Sebab, ia tak ingin menambah beban masyarakat. "Dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Jadi kalau sekarang belum (dinaikkan iuran)," tegasnya. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan masih membahas mengenai kenaikan anggaran. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail "Yang sustainabilitasnya kita bahas gitu tapi kan tidak harus naik iuran, harus segala macam itu," jelasnya. ====[4] (ldy/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ JKN (www.cnnindonesia.com)^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman[1] menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang viral soal anjuran agar pelaku UMKM [2]membuat produk mirip merek terkenal atau barang KW. Ia mengakui pernyataan itu disampaikan dengan cara yang kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi keliru di publik. References^ Maman Abdurrahman (www.cnnindonesia.com)^ UMKM (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menunjukkan kontribusi nyatanya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut tampak nyata dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 bertema Discover Indonesia's Excellence: Trade Beyond Boundaries yang digelar di ICE BSD, Tangerang. Dalam pameran dagang terbesar di Indonesia ini, Pertamina menghadirkan 45 UMKM binaan unggulan yang siap menembus pasar internasional. UMKM binaan tersebut telah melalui proses kurasi ketat sejak April 2025, meliputi penilaian kualitas produk, legalitas, kapasitas produksi, hingga kesiapan ekspor dan branding digital. Dari produk kerajinan, fesyen, hingga kuliner khas daerah, setiap peserta membawa kisah perjuangan dan transformasi menuju kemandirian ekonomi. Salah satunya adalah CMO PT Agrominafiber Java Indonesia Novita Hermawan yang berhasil mengekspor produk kerajinan dari pelepah pisang ke berbagai negara seperti Nigeria, Dubai, Cile, Argentina, dan Belgia. "Pertamina membina saya dari bawah, mulai dari capacity building, pengelolaan produksi hingga pemasaran. Pendampingan itu membuat usaha saya bisa menembus pasar ekspor," ujar Novita. Kisah serupa datang dari Founder Java Criollo asal Jawa Timur, Inge Oktavia Arina yang mengolah biji kakao lokal fermentasi menjadi produk cokelat premium untuk pasar Eropa dan Timur Tengah. "Kami mendapat pelatihan dan pendampingan dari Pertamina, mulai dari hulu ke hilir. Bahkan kami kini bekerja sama dengan petani kakao untuk memperluas lahan perkebunan," kata Inge. Sementara itu, Melanie, pendiri brand No Bare Foot, berhasil menembus pasar Korea Selatan dengan produk sepatu ramah lingkungan yang terinspirasi dari anak-anak jalanan. "Pertamina banyak membantu dari sisi pelatihan branding, pemasaran, dan juga memberi kesempatan ikut pameran-pameran internasional," tuturnya. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, The Distillers juga menjadi contoh sukses. Usaha minyak atsiri lokal ini kini telah mengekspor ke 12 negara, termasuk Prancis, Swiss, Kanada, dan Korea Selatan. "Kami hampir kolaps pada 2019, tapi pendanaan kemitraan dari Pertamina menyelamatkan usaha kami. Pertamina benar-benar pahlawan bagi kami," ujar pemiliknya, Elist Listiani. Pertamina tidak hanya mendampingi UMKM dari sisi pembiayaan, tetapi juga melalui program Rumah BUMN dan Pertamina UMK Academy yang memberikan pelatihan komprehensif selama enam bulan. "Kami membagi pelatihan ke empat kelas: Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Tujuannya agar UMKM punya kemampuan ekspor dan daya saing global," jelas Ujang Supriadi, Officer II SMEPP Pertamina. Partisipasi Pertamina dalam TEI 2025 bukan sekadar membuka akses ekspor baru, tetapi juga menjadi wujud nyata kontribusi BUMN energi ini dalam menjalankan amanah Asta Cita untuk membangun ekonomi dari bawah dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan UMKM, Pertamina berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk lokal, dan mendorong kebanggaan terhadap karya anak bangsa di pasar global. "Kami percaya bahwa kemandirian energi dan ekonomi rakyat adalah dua pilar penting untuk mewujudkan Indonesia Maju," demikian semangat yang diusung Pertamina di usia setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Standard Chartered Indonesia menyelenggarakan Indonesia Treasury Leadership Forum untuk pertama kalinya di Tanah Air, Rabu (22/10). Forum bertema "Blueprint untuk Treasury Masa Depan" ini mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, fintech, dan para corporate treasurer guna membahas strategi percepatan adopsi digital serta inovasi di bidang treasury management. Acara yang menjadi bagian dari rangkaian Treasury Leadership Forum global Standard Chartered ini bertujuan mendorong inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan perusahaan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Forum ini menghadirkan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, bersama jajaran eksekutif senior Standard Chartered, perwakilan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), serta pemimpin korporasi dan fintech nasional. Dalam sambutannya, Edwin menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi utama ekonomi masa depan Indonesia. "Indonesia telah mengalami transformasi digital yang luar biasa. Lebih dari 224 juta penduduk kini terhubung dengan internet," ujarnya. Ia menambahkan, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melampaui US$150 miliar pada 2030, dengan kontribusi hampir 10% terhadap PDB nasional. Menurutnya, percepatan digitalisasi menjadi kunci bagi daya saing nasional di tengah perubahan global yang cepat. "Tugas kita adalah mengadaptasi pembelajaran dari negara lain agar menjadi kekuatan bagi Indonesia. BI-FAST harus menjadi tulang punggung kecerdasan treasury berbasis AI, QRIS lintas batas sebagai jembatan pembayaran real-time pertama di ASEAN, serta inovasi keuangan yang inklusif dan berciri khas Indonesia," ujar Edwin. Sementara itu, CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menekankan peran strategis fungsi treasury dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan bisnis. "Di berbagai industri, banyak perusahaan yang mencari cara untuk menyatukan data, mengotomatisasi pengelolaan kas dan likuiditas, serta mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Di Standard Chartered, kami membantu mereka menghubungkan semua elemen tersebut dengan memadukan wawasan lokal, platform digital dan jaringan global kami untuk menjadikan treasury sebagai sebuah keunggulan kompetitif," ujar Donny. Ia menambahkan, penyelenggaraan forum ini menjadi langkah nyata Standard Chartered dalam mendorong kolaborasi lintas sektor. "Melalui Treasury Leadership Forum, kami ingin membawa diskusi ini ke Indonesia dengan berbagi ide dan praktik terbaik, serta menunjukkan bagaimana fungsi Official Use Only treasury dapat diperkuat dan terhubung dengan berbagai peluang di jaringan internasional kami di tengah ekonomi yang semakin digital dan saling terhubung," katanya. Adapun forum ini menampilkan dua sesi panel utama. Panel pertama, bertema "Building Trust, Speed and Scale in Indonesia's Digital Payment Era", membahas peran BI-FAST, QRIS, dan interoperabilitas sistem pembayaran dalam memperkuat inklusi dan efisiensi keuangan. Sementara panel kedua, bertema "Digital Treasury in Action: Embedding Innovation in Day-to-Day Operations", memaparkan studi kasus korporasi, inovasi fintech, dan pandangan konsultan mengenai penerapan digitalisasi treasury dalam operasional sehari-hari. Para pembicara dalam forum ini antara lain Dodi Soewandi (ASPI), Mikiko Steven (Xendit Indonesia), Michael Spiegel (Standard Chartered Global Head of Transaction Banking), Joan Aman (Solusi Bangun Indonesia), Al Baaqi Khadafi (KPMG Indonesia), dan Amod Dixit (Zensung). Melalui forum ini, Standard Chartered menegaskan komitmen jangka panjangnya dalam memperkuat ekosistem keuangan Indonesia. Bank ini berupaya mendukung inovasi, ketahanan, serta penerapan praktik treasury management yang modern dan efisien sejalan dengan percepatan ekonomi digital nasional. (inh) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pusat data PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) berhasil mencatat kenaikan laba 83,4% pada paruh pertama tahun 2025. Merujuk pada laporan keuangan terbaru dikutip dari keterbukaan informasi BEI, laba tahun berjalan emiten ini per September 2025 tercatat sebesar Rp825,09 miliar. Sementara di tahun 2024, perseroan membukukan laba sebesar Rp449,74 miliar. Dari sisi top line, perusahaan milik Otto Toto Sugiri ini membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,92 triliun. Capaian ini naik 74,4% dari tahun lalu sebesar Rp1,10 triliun. Pendapatan DCII didominasi oleh layanan colocation sebesar Rp1,79 triliun dan lain lain sebesar Rp130,26 miliar. Sementara dari sisi pelanggan, pendapatn dari pihak ketiga tercatat sebesar Rp1,88 triliun dan pihak berelasi sebesar Rp36,05 miliar. Kendati naiknya pendapatan, laba DCII terhimpit beban pokok pendapatan sebesar Rp844,10 miliar. Beban pokok ini terkerek dari tahun lalu sebesar Rp472,18 miliar. Dari segi permodalan, per September 2025, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp5,69 triliun. Hal ini naik dari periode 31 Desember 2024 dengan perolehan Rp4,82 triliun. Adapun liabilitas dan ekuitas DCII tercatat sebesar masing-masing Rp1,86 triliun dan Rp3,83 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Tepis Isu Stock Split, DCII Tegaskan Tak Ada Aksi Korporasi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tepis Isu Stock Split, DCII Tegaskan Tak Ada Aksi Korporasi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengancam bakal memblacklist atau memasukkan ke daftar hitam para importir[2] pakaian bekas [3]supaya tak bisa mengimpor lagi. Hal ini dilakukan Purbaya demi melindungi industri tekstil hingga UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor, terutama pakaian bekas. "Kita sudah tahu pemain-pemain siapa aja (importir balpres), kalau dia yang pernah balpres, saya akan blacklist nggak bisa beli impor barang-barang lagi," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya mengungkapkan pertama kali mendengar istilah balpres saat rapat dengan Dirjen Bea Cukai dan jajarannya pada Rabu (22/10) pagi di Kantor Bea Cukai Rawamangun, Jakarta Timur. Pembahasannya mengenai sistem percepatan AI hingga balpres. Dalam pembahasan itu, Purbaya juga berencana mengubah sistem penangan impor. Apabila selama ini pelaku atau importir pakaian bekas hanya dikenakan sanksi sebatas pemusnahan barang bukti hingga tindak pidana, maka ke depannya akan disertai denda. "Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, saya rugi. Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi keadaan berubah, di mana kita bisa denda orang itu juga," terangnya. Saat ini pakaian bekas impor banyak ditemukan salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Purbaya pun berencana untuk mengganti barang-barang yang dijual pedagang dengan buatan dalam negeri. "Nanti kan isi dengan barang-barang dalam negeri. Masa mau menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita," imbuhnya. Dengan pelarangan tersebut, ia berharap UMKM dengan produk dalam negeri bisa makin berkembang. Hal ini dinilai akan berdampak positif bagi industri tekstil yang tengah melempem. "Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," pungkasnya. ====[4] (ldy/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ importir (www.cnnindonesia.com)^ pakaian bekas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga 4,75% dengan suku bunga deposit facility 3,75% dan suku bunga lending facility 5,5%. "Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate tetap sebesar 4,75%," ujar Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers yang diadakan secara daring pada Rabu (22/10/2025). Perry mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Selain itu, keputusan mempertahankan suku bunga dijelaskan oleh Perry sebagai upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi. Gubernur BI juga mengatakan bahwa ke depan BI akan fokus terhadap transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta stabilitas nilai tukar rupiah dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI rate," ucap Perry. "Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makroprudensial untuk makin mendorong penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan kenaikan pertumbuhan kredit pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," lanjutnya. Ia juga mengatakan bahwa kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Adapun arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut: 1. Penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), dengan: a. mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan; b. meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur; c. memperluas underlying repo dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat; d. menerbitkan BI-FRN (Floating Rate Note) dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang; e. memperluas investor SukBI untuk dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk bukan penduduk. f.memperkuat peran Dealer Utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar; 2. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan; 3. Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (Lampiran 1), yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2025 melalui: a. insentif kepada bank atas komitmennya dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel). b insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif lending channel yakni paling tinggi sebesar 5% dari DPK dan insentif interest rate channel yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK, sehingga total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK; c. sektor yang mendapatkan insentif lending channel terdiri dari sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, dan sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, yang juga menjadi sektor prioritas Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi; d. besaran insentif yang diberikan kepada bank pada lending channel juga memperhitungkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit periode sebelumnya; e. pengukuran insentif suku bunga kredit (interest rate channel) didasarkan pada tingkat kecepatan perbankan dalam menyesuaikan suku bunga kredit/pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan Bank Indonesia; 4. Penguatan kebijakan makroprudensial longgar dengan mempertahankan: (i) Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0%, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026; (iv) Rasio Pendanaan Luar Negeri bank (RPLN) paling tinggi sebesar 35% terhadap modal bank; serta (v) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, dan rasio PLM Syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%; 5. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM); 6. Peningkatan inovasi dan perluasan akseptasi digital melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit and Expo Tahun 2025 (FEKDI dan IFSE 2025) dengan berbagai inisiatif antara lain: (i) Launching QRIS Tap In/Tap Out; (ii) Inisiasi Sandbox QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan; (iii) Kick off Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD); serta (iv) Pengumuman pemenang BI-OJK Hackathon 2025 dan QRIS Jelajah Budaya Indonesia; dan 7.Penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area ke-bank sentral-an, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Perry menjelaskan bahwa Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. "Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah juga diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah," jelasnya. (ras/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Perry Warjiyo Tegaskan BI Rate Bakal Turun Lagi! [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Perry Warjiyo Tegaskan BI Rate Bakal Turun Lagi! (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM[1]) memastikan izin [2]pengelolaan tambang[3] rakyat hanya akan diberikan kepada pelaku usaha menengah yang memenuhi satu persyaratan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan syaratnya adalah usaha tersebut dinilai memiliki kapasitas lebih kuat secara administratif dan teknis. Ia meluruskan persepsi publik bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk semua kategori UMKM. Pengelolaan tambang tidak diberikan kepada usaha mikro, melainkan usaha kecil ke atas yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi memadai. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Maman, Kementerian UMKM nantinya akan ikut memverifikasi kelayakan perusahaan setelah lokasi tambang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Nanti kan setelah Kementerian ESDM menentukan lokasi diarahkan ke perusahaan menengah, kan akan diverifikasi oleh Kementerian UMKM. Lalu di Kementerian UMKM setelah kita verifikasi dan kita anggap mereka memenuhi persyaratan, kita tambahkan satu saran," kata Maman dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (22/10). Meski demikian, ia tidak menutup peluang bagi usaha kecil lokal jika di suatu wilayah tidak terdapat usaha menengah yang layak. Dalam kondisi tersebut, prioritas dapat dialihkan agar kesempatan ekonomi tetap berpihak pada pelaku usaha daerah. Kebijakan ini, kata Maman, diharapkan mampu mendorong pemerataan kesempatan usaha dan memperkuat ekosistem bisnis di sekitar kawasan tambang. "Kalau ternyata nanti daerah tambang itu enggak ada usaha menengah, udah aja lah kasihan kali lah dari tambang itu ya kan ada usaha kecil dan usaha menengahnya. Jadi sebetulnya kan prinsipnya kita memberikan kesempatan. Kalau tidak di aturan itu, usaha kecil dan usaha menengah. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka bisa tumbuh, harapannya kan begitu," ujarnya. Maman menjelaskan pelaku usaha menengah yang terpilih memperoleh izin tambang juga wajib memenuhi satu syarat tambahan, yakni tanggung jawab bisnis terhadap pelaku usaha mikro dan kecil di sekitar tambang. "Perusahaan menengah yang mendapatkan konsesi tambang maksimal 2.500 hektare itu wajib melakukan yang namanya corporate business responsibility. Mereka wajib melakukan pembinaan dan business engagement dengan usaha mikro dan kecil di daerah tambang," katanya. Ia menjelaskan tanggung jawab ini bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan kerja sama profesional antara pelaku usaha. Perusahaan menengah diharapkan bertindak layaknya angel investor dengan memberikan akses permodalan, pendampingan, hingga pembukaan pasar bagi usaha mikro dan kecil di wilayah tambang. Dengan begitu, kegiatan tambang di daerah dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung. Selain itu, Maman menyebut pemilik perusahaan menengah yang mendapatkan izin tambang harus berasal dari daerah setempat. "Pemilik perusahaan usaha menengahnya wajib orang lokal, domisili miliknya di daerah tambang tersebut. Jadi ini memberikan kesempatan bagi daerah itu sendiri untuk tumbuh," ujarnya. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sebelumnya mengumumkan kebijakan afirmatif untuk memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada UMKM dan koperasi daerah tanpa proses tender. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut langkah ini sebagai bentuk keadilan bagi pelaku usaha lokal agar tidak lagi hanya menjadi penonton di wilayah tambang sendiri. Aturan dasar berupa Peraturan Pemerintah (PP) sudah diterbitkan, dan saat ini Peraturan Menteri (Permen) turunannya sedang disusun. Sementara itu, Kementerian UMKM akan berperan melakukan verifikasi kelayakan sebelum memberikan rekomendasi resmi kepada Kementerian ESDM. ====[4] (del/pta) References^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ izin (www.cnnindonesia.com)^ tambang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan[1] belum tumbuh cukup signifikan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan permintaan [2]kredit memang belum kuat. Per September 2025, BI mencatat kredit perbankan hanya tumbuh 7,70 persen (yoy), naik tipis dari 7,56 persen (yoy) pada Agustus 2025. "Permintaan kredit belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi," kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Perry mengatakan bukti lemahnya penyaluran kredit terlihat dari besarnya undisbursed loan alias fasilitas kredit yang sudah disetujui bank, tapi belum dicairkan oleh nasabah. Nilainya mencapai Rp2.374,8 triliun per September 2025, atau 22,54 persen dari total plafon kredit yang tersedia. Artinya, hampir seperempat dari total pinjaman yang disetujui bank ternyata belum digunakan oleh dunia usaha. Sebagian besar berasal dari korporasi di sektor perdagangan, industri, dan pertambangan, terutama untuk jenis kredit modal kerja. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 29,29 persen dan DPK yang tumbuh sebesar 11,18 persen (yoy) pada September 2025. "Seiring ekspansi keuangan pemerintah termasuk penempatan dana pemerintah pada beberapa bank besar serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial Bank Indonesia," kata Perry. Ia mengatakan secara umum, minat bank untuk menyalurkan kredit cukup baik, terlihat dari persyaratan kredit (lending requirement) yang cukup longgar. Namun, ada dua segmen yang masih dijaga ketat, yaitu kredit konsumsi dan kredit untuk UMKM. Namun, BI memperkirakan pertumbuhan kredit akan meningkat pada 2026. "Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11 persen dan akan meningkat pada 2026. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk meningkatkan pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga," ujar Perry. ====[3] (fby/pta) References^ kredit perbankan (www.cnnindonesia.com)^ permintaan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten energi PT Futura Energi Global Tbk (FUTR) resmi meneken kerja sama dengan dua perusahaan panel surya China Zhejiang Energy PV-Tech Co., Ltd dan PT Hypec International untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTSA) berkapasitas 130 Megawatt (MW). Ketiganya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa, (21/10/2025). Adapun nilai transaksinya disebut masih dalam tahap kajian dan diskusi lebih lanjut antara para pihak. "Penandatangan ini diharapkan menjadi langkah strategis yang berpotensi memperkuat pertumbuhan pendapatan Perseroan di masa mendatang," sebagaimana dikutip dalam Keterbukaan informasi BEI, Rabu, (22/10/2025). Terpisah, Direktur Utama FUTR Tonny Agus Mulyanto menjelaskan, kolaborasi ini menjadi proyek pertama FUTR di sektor energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah menuju Net Zero Emission pada 2060. "Kita menggandeng perusahaan China yang sudah berpengalaman mengerjakan dan menyelesaikan beberapa proyek. Dari sisi finansial kita disokong Zhejiang, sedangkan EPC didukung Hypec yang juga sudah punya beberapa proyek di Indonesia," ujar Tonny. Menurut Tonny, proyek PLTS ini akan digarap di Bali secara bertahap. FUTR kini tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Bali untuk menentukan titik-titik lokasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan tata ruang dan potensi setempat. Nantinya, FUTR akan membentuk anak usaha khusus untuk menangani operasi PLTS tersebut. Targetnya, tahapan dokumentasi, studi kelayakan, dan perizinan rampung pada semester pertama 2026, sehingga proyek dapat segera memasuki fase konstruksi. Sementara dari sisi investasi, Tonny menegaskan bahwa proyek ini akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang diatur dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang "Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan." Sebagai gambaran saja, Indonesia telah memiliki PLTS Terapung terbesar di ASEAN di atas Waduk Cirata dengan luas 200 hektare. PLTS dengan nilai investasi US$ 145 juta ini berada di tiga kabupaten di Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Proyek PLTS Terapung Cirata ini merupakan kerja sama RI dan Uni Emirat Arab (UEA) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PLN (Persero) melalui Subholding PT PLN Nusantara Power dan perusahaan energi asal UEA, Masdar. Seperti diketahui, pasca diakuisisi dan memiliki pengendali baru, perseroan mengubah haluan bisnis-nya ke energi terbarukan. Seperti diketahui, PT Aurora Dhana Nusantara (Ardhantara) resmi menjadi pemegang saham pengendali baru FUTR setelah mengakuisisi 45% atau 2.985.998.000 saham FUTR milik PT Digital Futurama Global di harga Rp 11 per saham pada 9 September 2025. Pemegang saham pengendali FUTR kini Ardhantara dan yang menjadi penerima manfaat akhir (UBO) adalah Geremy Gandhi Mansukhani dari PT Raka Energi Mandiri. Saham Futura Energi Global saat ini dalam posisi disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 26 September 2025. Terakhir, saham FUTR ada di Rp 500, dan telah melonjak 594,44% dalam 3 bulan. Menurut Tonny, Ardhantara telah menyampaikan bahwa perseroan akan diarahkan sebagai holding energi hijau yang akan memayungi proyek-proyek energi, khususnya energi baru terbarukan (EBT). (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Investasi Sektor Strategis, Danantara Gandeng Crdit Agricole CIB [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Investasi Sektor Strategis, Danantara Gandeng Crdit Agricole CIB (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi menata ulang lebih dari 45 ribu sumur minyak rakyat di berbagai daerah sebagai langkah strategis menuju swasembada energi nasional. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025, yang memberikan kepastian hukum bagi kegiatan penambangan minyak rakyat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, penataan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kegiatan energi rakyat berjalan secara aman, tertib, dan berkelanjutan. "Pemerintah ingin memastikan masyarakat bisa bekerja secara legal, aman, dan tetap menjaga lingkungan," ujar Bahlil. Kementerian ESDM mencatat terdapat 45.095 sumur minyak rakyat tersebar di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pemerintah memprioritaskan pengelolaan oleh BUMD, koperasi, dan UMKM daerah agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. "UMKM-nya, koperasinya, dan BUMD-nya direkomendasikan oleh kepala daerah agar masyarakat setempat menjadi pelaku utama," ujar Bahlil. Bahlil menambahkan, proses inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur rakyat telah rampung pada 9 Oktober 2025. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, pemerintah menetapkan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi. Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menambahkan selama masa penanganan empat tahun, kegiatan akan didampingi oleh Pertamina dan Medco untuk memastikan penerapan standar keselamatan kerja dan praktik teknik yang sesuai ketentuan. Selain itu, hanya sumur yang sudah terdata yang diperbolehkan berproduksi. "Kami pastikan semua kegiatan dilakukan dengan tata kelola yang benar selama masa penanganan empat tahun," katanya. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari warga di daerah penghasil minyak. Joko Mulyo, warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, mengaku kini bisa bekerja tanpa rasa cemas. "Sekarang kami bisa kerja tanpa rasa takut," ucap Joko, Jumat (17/10). Hal senada disampaikan Anita Bakti, warga Mekar Sari lainnya. Ia mengatakan masyarakat merasa lebih tenang karena kegiatan mereka kini diakui dan dilindungi oleh pemerintah. "Kami berterima kasih kepada Pak Menteri. Sekarang kalau kerja rasanya terlindungi," ujar Anita. Apresiasi juga datang dari Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, yang menilai penataan sumur rakyat mencerminkan keberpihakan negara kepada masyarakat. "Sekarang semua ada kejelasan, dan masyarakat bisa bekerja dengan tenang," ujarnya. Selain menata sumur rakyat, pemerintah juga mengatur pengelolaan 1.400 sumur tua yang dibor sebelum tahun 1970. Sumur-sumur tersebut masih menghasilkan sekitar 1.600 barel minyak per hari dan diharapkan dapat mendukung target produksi 1 juta barel per hari pada 2029. Bahlil menambakan, laporan dari SKK Migas menunjukkan rata-rata produksi minyak per September 2025 mencapai 619 ribu barel per hari, mendekati target APBN 2025. Pemerintah juga menyiapkan lelang wilayah kerja baru dan mendorong penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) serta Chemical EOR (CEOR) untuk meningkatkan efisiensi produksi. "Kami memberikan formulasi ekonomi yang saling menguntungkan. Negara mendapat tambahan lifting, sementara kontraktor tetap memperoleh margin yang layak," tutur Bahlil. Kementerian ESDM berharap penataan ini dapat meningkatkan produktivitas energi nasional sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar sumur minyak rakyat. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Pembangunan Perumahan Presisi Tbk. (PPRE) mencatat laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga kuartal III tahun 2025 sebesar Rp 104,9 miliar. Capian tersebut meroket 1.280% dari kuartal III tahun lalu yang hanya Rp 7,6 miliar. Mengutip laporan keuangannya melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), capaian tersebut didorong oleh pendapatan bersih sepanjang kuartal III naik tipis menjadi Rp 2,77 triliun dari sebelumnya Rp 2,71 triliun. Sementara, beban pokok pendapatan turun dari Rp 2,21 triliun menjadi Rp 2,19 triliun. Sehingga laba kotor PPRE naik menjadi Rp 577,9 miliar dari Rp 507,1 miliar. Selain itu, pada pos beban usaha juga turun menjadi Rp 70,1 miliar, dan kerugian penurunan nilai juga turun menjadi Rp 10,8 miliar dari sebelumnya Rp 24,4 miliar. Meskipun beban keuangan naik menjadi Rp 260 miliar, namun pendapatan lainnya naik jadi Rp 65,7 miliar dari 30,6 miliar. Selanjutnya, beban lainnya juga turun jadi Rp 28 miliar dari Rp 35,8 miliar, dan beban pajak final juga turun jadi Rp 71,9 miliar dari Rp 75,4 miliar. Dengan demikian, laba sebelum pajak penghasilan baik jadi Rp 202,7 miliar dari sebelumnya Rp 108,8 miliar. Setelah dikurangi beban pajak penghasilan, laba bersih tahun berjalan PPRE hingga 30 September 2025 baik jadi Rp 194,6 miliar dari Rp 100,2 miliar. Adapun total aset PPRE hingga kuartal III tahun ini naik jadi Rp 7,93 triliun dibandingkan akhir tahun 2024 yang sebesar Rp 7,64 triliun. Harga saham PPRE pada perdagangan hari ini juga ikut terkerek terbang 34,8% atau menyentuh batas auto rejection atas (ARA) ke level Rp 116 per saham. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bank Panin (PNBN) Cetak Laba Rp 1,38 Triliun Semester I-2025 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bank Panin (PNBN) Cetak Laba Rp 1,38 Triliun Semester I-2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa kembali memberikan komentar mengenai bantahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution[2] dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi[3] alias KDM soal dana daerah mereka yang tersimpan di perbankan. Menurut Purbaya, data tersebut seharusnya sudah benar karena berasal dari pantauan Bank Indonesia dari seluruh perbankan di Tanah Air. Ia justru meminta para gubernur itu untuk kembali melakukan pengecekan di perbankan wilayah masing-masing terkait simpanan dana tersebut. "Itu data dari BI, itu sudah dicek sama BI harusnya betul seperti itu, mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menekankan data Bank Indonesia sudah pasti benar karena bank sentral bertugas memantau seluruh transaksi perbankan. "Itu kan data dari bank sentral itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral harusnya itu yang betul," ucap Purbaya. Sebelumnya, melalui unggahan video di instagramnya, KDM menyebutkan tidak ada dana Pemda Jabar yang diendapkan sebesar Rp4,1 triliun seperti yang dipaparkan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10). "Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada," kata Dedi. Dedi menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila memang ada dana Pemprov Jabar mengendap sebesar itu di perbankan. "Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa barat ditambahin dana transfernya," kata dia melanjutkan videonya. Meski begitu, ia mengakui memang ada dana Pemda Jabar atau kas sebesar Rp2,3 triliun di perbankan. Namun, bukan sengaja diendapkan, melainkan untuk pembayaran pihak ketiga jelang akhir tahun. "Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyaklah," tegasnya. Bantahan juga disampaikan oleh Bobby Nasution yang menegaskan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut saat ini hanya sebesar Rp990 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti disebut Menkeu. "RKUD (Rekening Kas Uang Daerah) kita cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut, hari ini saldonya sebesar Rp 990 miliar," kata Bobby, Selasa (21/10). Meski begitu, Bobby memastikan akan mengecek ulang perbedaan data yang disampaikan pemerintah pusat. "Nanti coba kita lihat lagi, apakah ada salah input atau seperti apa yang disampaikan Pak Menteri. Tapi yang jelas, RKUD kita terbuka untuk umum, dan saat ini tercatat Rp990 miliar," ujarnya. ====[4] (ldy/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ Bobby Nasution (www.cnnindonesia.com)^ Dedi Mulyadi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mencatatkan peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce pada kuartal III-2025, dipicu oleh banyaknya tebaran diskon selama periode itu. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, transaksi e-commerce per kuartal III-2025 sebanyak 1,44 miliar atau tumbuh 7,72% dibanding kuartal sebelumnya (qtq). Sedangkan, dibanding kuartal III-2025, peningkatannya mencapai 20,5% (yoy). "Itu dengan nominal sebesar Rp 134,67 triliun atau tumbuh sebesar 4,93% secara qtq atau 3,74% secara yoy," kata Filianingsih seusai hasil rapat dewan gubernur secara daring, Rabu (22/10/2025). Filianingsih menjelaskan, pesatnya peningkatan transaksi e-commerce pada kuartal III-2025 di antaranya dipicu oleh rangkaian kampanye mega sale atau diskon besar-besaran. "Kalau kita lihat dimulai dari Back to School di bulan Juli, lalu lanjut ke promosi kemerdekaan di 8.8 pada Agustus. Lalu diperkuat dengan Indonesia Shopping Festival dengan transaksi yang mencapai Rp 25,19 triliun, hingga promosi 9.9 September dengan diskon hingga 99% di platform e-commerce besar. Ini yang menyebabkan peningkatan dari e-commerce," kata Filianingsih. Selain catatan peningkatan transaksi e-commerce, BI juga mencatat peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan digital lainnya pada kuartal III-2025. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh 38,08% (yoy) pada kuartal III-2025 didukung oleh perluasan akseptasi dan kanal pembayaran digital. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 13,11% (yoy) dan 17,80% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang tumbuh 147,65% (yoy). Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.223,82 juta atau tumbuh 32,34% (yoy) dengan nilai transaksi menyentuh Rp 3.024,08 triliun pada kuartal III-2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui Sistem BI-RTGS tercatat sebanyak 2,76 juta transaksi, dengan nilai sebesar Rp 56.422,87 triliun. Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 13,49% (yoy) menjadi Rp1.200,05 triliun pada kuartal III-2025. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Perkuat Struktur Pendanaan Jangka Panjang, BRI Fokus Himpun Dana Murah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Perkuat Struktur Pendanaan Jangka Panjang, BRI Fokus Himpun Dana Murah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,04% atau di level 8.152,55 pada perdagangan Rabu (22/10/2025). Sementara harga minyak dunia melanjutkan penguatan pada perdagangan Rabu pagi tadi waktu Asia, di tengah meningkatkanya kekhawatiran gangguan pasokan global dan optimisme terhadap membaiknya hubungan dagang China dan Amerika Serikat. Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina dan Shafinaz Nachiar di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (22/10/2025). Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyinggung perihal data dana mengendap pemerintah provinsi Jawa Barat di bank daerah sebesar Rp 4,1 triliun. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah bahwa data Purbaya tidak benar. Pasalnya, dana mengendap dalam bentuk giro hanya Rp 2,38 triliun. Purbaya pun bersikukuh bahwa data yang dia dapatkan berdasarkan data Bank Indonesia (BI). Seharusnya, kata Purbaya, data BI benar karena sudah dicek BI. "Itu udah dicek sama BI harusnya betul semua itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," ujar Purbaya kepada pewarta di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025). "Itu kan data dari Bank Sentral Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul," tambahnya. Dedi Mulyadi rencananya akan bertemu dengan BI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia bahkan akan mengumpulkan anak buahnya untuk menyambangi bank sentral. Ketika ditanya pewarta apakah dia akan bertemu Purbaya juga, mantan Kepala LPS ini menjawab dengan tegas: "Biar aja mereka ketemu!". Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun instagram @dedimulyadi71 membantah adanya data dana deposito pemda Jabar senilai Rp 4,1 triliun yang mengendap di BPD. Data itu sebelumnya terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavia saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (21/10/2025). Ia menegaskan, yang ada saat ini, kas Pemda Jabar hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro. "Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito serahin datanya ke saya, soalnya saya bolak balik ke BJB ngumpulin staf marahin staf ternyata tidak ada di dokumen," kata Dedi. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Rp2,4 T Rekening Bansos Dormant, Bos PPATK Bakal Temui Menteri Prabowo [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Rp2,4 T Rekening Bansos Dormant, Bos PPATK Bakal Temui Menteri Prabowo (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi sinyal program mobil nasional[1] bakal masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN[2]). "Nanti kita lihat, rasa-rasanya masuk PSN," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/10). Prasetyo mengatakan pihaknya juga akan menggelar rapat terkait mobil nasional, termasuk membahas usulan memasukkan proyek tersebut ke daftar PSN. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sore ini kebetulan ada jadwal rapat salah satunya untuk membahas hal tersebut. Nanti kami update kalau sudah selesai," tuturnya. Kendati demikian, Prasetyo enggan mengungkap lebih jauh ihwal skema dan konsep proyek mobil nasional. Termasuk apakah nantinya dikerjakan oleh Danantara melalui BUMN atau tidak. "Nanti pada waktunya kita sampaikan. Mohon doanya aja, kita tetapkan dulu, cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri," pungkasnya. Proyek mobil nasional sebelumnya disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/10) lalu. Ia mengatakan pemerintah sudah memulai langkah awal melahirkan mobil nasional yang disebut bisa terjadi dalam tiga tahun mendatang. "Saudara-saudara belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang," ujar Prabowo. Prabowo menyebutkan tim pengembang sedang menyiapkan mobil nasional ini. Pemerintah juga dikatakan sudah menyiapkan alokasi dana dan lahan buat pembangunan pabrik yang memproduksinya. "Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim," terang Prabowo. ====[3] (tfq/sfr) References^ mobil nasional (www.cnnindonesia.com)^ PSN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Banda Aceh, CNN Indonesia -- Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem[1] menyatakan tidak mau Aceh ketergantungan pasokan telur[2] dan pakan ayam[3] dari Sumatera Utara (Sumut). Mualem mengatakan ada investor dari China yang akan berinvestasi peternakan ayam petelur di Aceh. Ia berkata investasi ini akan memutus ketergantungan dari Sumatera Utara soal komoditas tersebut. "Kita tahu selama ini kita bergantung dengan Medan, seperti telur, pakan, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mau bicara besar-besar karena sikap mereka begitu. Jadi kita tidak mau bergantung mereka (Sumut) 100 persen," kata Mualem usai bertemu Baleg DPR RI di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (21/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Investor asal China tersebut sudah sepakat akan membangun pabrik peternakan ayam petelur dan pakan di Aceh. Nilai investasi mencapai US$130 juta atau sekitar Rp2 Triliun. Mualem mengatakan peternakan itu akan segera dibangun. Menurutnya, butuh waktu satu tahun sampai peternakan itu bisa beroperasi. "Lahannya sudah ada, pengerjaan setahun, ya 2027 sudah mulai beroperasilah," katanya. "Jadi inilah langkah-langkah yang kita ambil, ya kita harus berdiri di atas kaki sendiri," imbuh Mualem. Dilansir Antara, kebutuhan telur ayam di Aceh mencapai 2 juta butir per hari pada akhir 2024. Lebih dari 90 persen pasokan telur untuk Aceh berasal dari Sumatera Utara. Salah seorang pemasok telur ayam yang juga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aceh Ramli berharap pemda mencari solusi ketergantungan pasokan telur dari Sumatera Utara. Ketergantungan ini membuat harga telur ayam di Aceh cenderung tinggi karena pemasok bisa mengalihkan pasokannya sewaktu-waktu ke daerah lain. "Kalau terus ketergantungan pasokan dari luar, berapa banyak uang masyarakat Aceh lari ke provinsi lain. Selain itu dampaknya juga terhadap harga, jika permintaan seperti dari Pulau Jawa meningkat, maka harga ikut naik," kata Ramli dilansir Antara, 31 Desember 2024. ====[4] (dra/dhf) References^ Mualem (www.cnnindonesia.com)^ telur (www.cnnindonesia.com)^ ayam (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber