bot

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten jasa pertambangan milik Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO) mencatat kinerja solid sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025. Perseroan membukukan laba bersih US$ 6,94 juta atau Rp 115,22 miliar, naik 141,88% secara tahunan (yoy). Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, pendapatan Petrosea tercatat naik 18% yoy menjadi US$603,84 juta dari sebelumnya US$509,91 juta pada periode yang sama tahun 2024. Kenaikan pendapatan didorong ekspansi di lini jasa pertambangan dan konstruksi, termasuk proyek-proyek baru di Kalimantan dan Papua. Namun, beban bunga dan keuangan melonjak tajam menjadi US$35,28 juta , naik hampir dua kali lipat dibanding US$19,5 juta setahun sebelumnya. Meski demikian, manajemen mampu menjaga margin laba kotor di level US$73,76 juta, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Total aset Petrosea pun meningkat signifikan menjadi US$1,40 miliar per akhir September 2025, dari US$867 juta pada akhir 2024. Lonjakan aset tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap, yang naik menjadi US$664 juta. Di sisi liabilitas, utang jangka panjang naik tajam menjadi US$737,7 juta dari US$389,3 juta pada akhir tahun lalu, seiring penerbitan obligasi dan sukuk ijarah baru. Meski leverage meningkat, ekuitas perseroan menguat menjadi US$270,1 juta, naik dari US$249,8 juta pada akhir 2024. Dengan ekspansi agresif dan perolehan kontrak baru, Petrosea menunjukkan tren pertumbuhan positif, meski tekanan biaya keuangan masih menjadi catatan menjelang akhir tahun. Adapun per 21 Oktober 2025 penerima manfaat akhir PTRO adalah Prajogo Pangestu. Dia mengendalikan Petrosea melalui PT Kreasi Jasa Persada, anak usaha PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dengan kepemilikan 45,31%. Selain itu PT Caraka Reksa Optima milik Hapsoro dan Haji Robert tercatat sebagai pemilik 26,42% saham PTRO. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Industri Retail Lesu, Erajaya (ERAA) Rem Buka Toko Baru [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Industri Retail Lesu, Erajaya (ERAA) Rem Buka Toko Baru (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]membuka peluang kenaikan gaji[2] Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS[3] pada 2026. "Kayaknya ada (kenaikan gaji PNS), saya belum tau detailnya," kata Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10). Kenaikan gaji PNS terakhir terjadi 2024 lalu pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebesar 8 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Menurutnya, Kementerian Keuangan tidak menutup kemungkinan kenaikan gaji PNS di tahun depan. Namun, keputusan akhir akan mempertimbangkan banyak hal. "Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tau," jelasnya. Saat ini, besaran gaji pokok PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut rincian besaran gaji pokok PNS: Golongan IRp1.685.700 - Rp2.901.400 Golongan IIRp2.184.000 - Rp4.125.600 Golongan IIIRp2.785.700 - Rp5.180.700 Golongan IVRp3.287.800 - Rp6.373.200 ====[4] (sfr/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ gaji (www.cnnindonesia.com)^ PNS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing mencatat net buy Rp133,51 miliar di seluruh pasar dan Rp169,82 miliar di pasar reguler. Di samping itu, penjualan bersih asing tercatat sebesar Rp36,31 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Jumlah tersebut ciut dibandingkan hari sebelumnya, di mana asing melakukan aksi beli bersih Rp 1,34 triliun. Sejumlah saham menjadi incaran asing setelah keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 4,75%. BBCA menjadi saham dengan pembelian bersih asing terbesar, yakni Rp 235,05 miliar. Kemudian diikuti oleh Astra (ASII) Rp 166,57 miliar dan Petrosea (PTRO) Rp 96,59 miliar. Selengkapnya, berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan kemarin: PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp235,05 miliar PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp166,57 miliar PT Petrosea Tbk. (PTRO) - Rp96,59 miliar PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) - Rp49,34 miliar PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) - Rp46,32 miliar PT United Tractors Tbk. (UNTR) - Rp34,68 miliar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp31,04 miliar PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) - Rp28,49 miliar PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) - Rp 28,3 miliar PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) - Rp24,67 miliar Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi dalam pada perdagangan Rabu (22/10/2025) usai keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang memutuskan untuk menahan suku bunga acuan. Pada penutupan perdagangan, indeks melemah 1,04% ambruk 85,53 poin ke level 8.152,55. Sebanyak 321 saham naik, 349 turun, dan 139 tidak bergerak. Nilai transaksi terbilang ramai, yakni Rp 23,02 triliun, melibatkan 29,56 miliar saham dalam 2,44 juta kali transaksi. Mayoritas sektor perdagangan melemah, dengan hanya sektor properti dan industri yang menguat. Sedangkan koreksi sektoral terbesar dicatatkan oleh oleh barang baku, finansial dan teknologi. Pemberat utama kinerja IHSG adalah deretan saham blue chip kapitalisasi pasar besar yang sempat menguat pada perdagangan sebelumnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Dana Asing Rp 1 T Masuk RI, Diam-diam Borong 10 Saham Ini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dana Asing Rp 1 T Masuk RI, Diam-diam Borong 10 Saham Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah China[1] akhirnya buka suara soal permasalahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung[2], Whoosh dan kesulitan keuangan yang dialami oleh PT KAI[3] buntut proyek itu. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, Negeri Tirai Bambu tersebut menyatakan sejatinya saat melaksanakan proyek ini, pemerintahan kedua negara telah berkomunikasi dan berkoordinasi erat, termasuk dalam menilai investasi, angka-angka keuangan dan potensi ekonominya. "Perlu ditegaskan ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil," katanya Senin (20/10) lalu seperti dikutip dari website resmi pemerintah China[4]. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan China akan selalu siap untuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi supaya sarana ini bisa memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan. Masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali diungkit belakangan ini. Salah satu masalah yang diungkit terkait besarnya utang proyek tersebut. Sebagai informasi, nilai investasi proyek tersebut tembus US$7,2 miliar atau Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Dana itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam proposal dari China saat menawarkan proyek itu ke Indonesia. Pasalnya, dalam proposal, China hanya menawarkan nilai investasi US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS). Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. Nah besarnya utang itu memicu polemik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu menolak jika utang itu dibayar APBN. Dalihnya, Whoosh saat ini dikelola oleh Danantara. Danantara juga sudah mengambil dividen dari BUMN yang biasanya masuk ke kas negara sampai dengan Rp80 triliun. Dengan fakta itu, kata Purbaya, akan sangat lucu bila dana APBN digunakan lagi untuk membayar utang Whoosh. "Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10). Proyek busukSelain utang, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan pernah mengungkap proyek itu busuk. Selain terkait nilai investasi yang tak sesuai proposal awal, kebusukan juga terjadi pada pembangunan. Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800. Kementerian PUPR mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas. Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol. Karena itulah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi pada 2020 lalu sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Untuk mengatasi kebusukan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2021 lalu membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Pembentukan komite tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang diteken Jokowi pada, Rabu (6/10). Komite dipimpin oleh Luhut. "Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang," katanya di Jakarta, Kamis (16/10) lalu. ====[5] (agt) References^ China (www.cnnindonesia.com)^ Kereta Cepat Jakarta-Bandung (www.cnnindonesia.com)^ KAI (www.cnnindonesia.com)^ China (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo blak-blakan tentang efek kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana menganggur pemerintah ke perbankan senilai Rp 200 triliun. Dana berbentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia itu langsung ditransfer ke lima bank milik negara sejak 12 September 2025. Perry mengatakan, sesuai tujuan Purbaya, kebijakan penempatan dana ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Itu langsung meningkatkan jumlah likuiditas perekonomian. "Kebijakan moneter longgar dan penempatan dana SAL Pemerintah di perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar," kata Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur secara daring, dikutip Kamis (23/10/2025). Perry menjelaskan, langkah Purbaya itu telah membuat pertumbuhan uang atau base money. Ia menunjukkan, data uang primer (M0) adjusted, yaitu uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia karena pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) tercatat tumbuh 18,58% (yoy) pada September 2025. Pertumbuhan 18,58% dibanding bulan yang sama pada tahun lalu itu juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 (tanpa memperhitungkan dampak KLM) sebesar 13,16% (yoy). "Dari faktor yang memengaruhi, kenaikan M0 Adjusted ini dipengaruhi oleh ekspansi keuangan pemerintah pada Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Government-NCG)," ujar Perry. Di sisi lain, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) per Agustus 2025 juga ia sebut meningkat dari 5,46% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 7,59% (yoy) karena adanya efek tambahan dari pelonggaran kebijakan moneter yang terus dilakukan BI sejak September 2024. Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dari 7,25% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 10,51% (yoy) pada Agustus 2025, sejalan dengan pertumbuhan uang kartal dari 10,30% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 13,41% (yoy) pada Agustus 2025. "Dari sisi faktor yang memengaruhi, kenaikan M2 terutama berasal dari peningkatan Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Asset-NFA). Ke depan, jumlah uang yang beredar diprakirakan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal Pemerintah," ucap Perry. Meski likuditas perekonomian melimpah, Perry menekankan, upaya perbankan dala menyalurkan kredit masih belum muncul sebagaimana harapan pemerintah. Suku bunga pinjaman atau kredit ia sebut masih belum mampu cepat turun, dan laju pertumbuhan kredit masih rendah. "Bank Indonesia memandang penurunan suku bunga perbankan perlu terus didorong sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah di perbankan," ucap Perry. Seiring dengan penurunan BI-Rate sebesar 150 bps sejak September 2024 dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga di pasar uang sebetulnya sudah beriringan turun, seperti INDONIA turun sebesar 204 bps dari 6,03% pada awal 2025 menjadi 3,99% pada 21 Oktober 2025. Lalu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 251 bps, 254 bps, dan 257 bps sejak awal 2025 menjadi 4,65%; 4,67%; dan 4,70% pada 17 Oktober 2025. Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun pun menurun sebesar 218 bps dari 6,96% pada awal 2025 menjadi 4,78% pada 21 Oktober 2025, sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 132 bps dari tingkat tertinggi 7,26% pada pertengahan Januari 2025 menjadi 5,94%. Namun demikian, penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat. Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 150 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 29 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,52% pada September 2025, terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025. Karena bunga kredit yang cenderung masih tinggi, pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 masih tercatat 7,70% (yoy), meskipun sedikit meningkat dari 7,56% (yoy) pada Agustus 2025. "Permintaan kredit belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi," tegas Perry. Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 juga Perry sebut masih cukup besar, yaitu mencapai Rp 2.374,8 triliun atau 22,54% dari plafon kredit yang tersedia, terutama pada segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor Perdagangan, Industri, dan Pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank sebetulnya masih memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 29,29% dan DPK yang tumbuh sebesar 11,18% (yoy) pada September 2025 seiring ekspansi keuangan Pemerintah termasuk penempatan dana Pemerintah pada beberapa bank besar serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Minat penyaluran kredit perbankan umumnya juga cukup baik sebagaimana tecermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang cukup longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM seiring dengan sikap kehati-hatian bank di tengah risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Perry mengatakan, pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi malah melambat menjadi masing-masing sebesar 3,37% (yoy) dan 7,42% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit investasi masih mampu meningkat menjadi 15,18% (yoy). Kredit UMKM dan pembiayaan syariah juga tumbuh melambat menjadi masing-masing sebesar 0,23% (yoy) dan 7,55% (yoy). "Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga," tutur Perry. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BI Beli SBN Rp132,9 T Demi Amankan Rupiah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BI Beli SBN Rp132,9 T Demi Amankan Rupiah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan mengenai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membongkar tiang-tiang eks proyek monorel di ibu kota pada awal 2026. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen ADHI menyatakan telah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembongkaran tersebut. "Skema final atas mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, dalam surat bertanggal 22 Oktober 2025. Manajemen juga menjelaskan bahwa aset eks tiang monorel tersebut tercatat dalam laporan keuangan pada pos Aset Tidak Lancar Lainnya, bagian Persediaan Jangka Panjang. Adapun potensi penurunan nilai atau impairment atas aset itu masih dikaji secara internal. "Kajian dilakukan sambil menunggu skema final pelaksanaan pembongkaran," jelas manajemen. Meski demikian, ADHI menegaskan bahwa rencana pembongkaran oleh Pemprov DKI tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun pergerakan harga saham perseroan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan membongkar tiang monorel yang berada di antara jalur cepat dan jalur lambat Jalan Rasuna Said. Hal ini dilakukan untuk memperluas lebar jalan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembongkaran tiang proyek monorel itu akan dimulai pada awal Januari 2026 nanti. Diikuti dengan pelebaran jalan dan perbaikan pedestrian. ‎ ‎"Saya sudah meminta untuk awal Januari kita akan mulai untuk membenahi Jalan Rasuna Said, dan saya mau tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada," ujar Pramono saat memberikan keterangan pers, Kamis (16/10/2025). ‎Menurutnya, penataan dan pelebaran Jalan Rasuna Said tersebut sekaligus untuk mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Demi Selamatkan Anak Usaha, Adhi Karya (ADHI) Guyur ADCP Rp 82 Miliar [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Demi Selamatkan Anak Usaha, Adhi Karya (ADHI) Guyur ADCP Rp 82 Miliar (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diprediksi menguat pada perdagangan Kamis (23/10). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan dalam skenario terbaik, IHSG sedang memasuki awal fase penguatan baru pada wave [iii] dari wave 5, dengan potensi kenaikan menuju level 8.228-8.365. Meski begitu, peluang penguatan ini dinilai terbatas dan bisa diikuti oleh koreksi ke area 8.033-8.120. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "IHSG masih berpeluang menguat ke kisaran 8.228-8.365, namun investor perlu mewaspadai potensi koreksi ke area 8.033-8.120 setelah penguatan terbatas," ujar Herditya dalam riset hariannya. Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksi IHSG bergerak di rentang support 8.107, 8.022 dan resistance 8.250, 8.288 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, AKRA, KLBF, dan MDKA. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG sedang memasuki fase koreksi setelah indikator teknikal menunjukkan sinyal pelemahan. Menurutnya, jika tekanan jual berlanjut dan IHSG turun di bawah 8.059, indeks berpotensi menguji area 8.009 atau bahkan 7.941. "IHSG mulai menunjukkan tanda koreksi teknikal, dan bila level 8.059 tembus, ada peluang penurunan lanjutan menuju 8.009 hingga 7.941," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 8.059, 8.009, dan 7.892 dan resistance 8.300, 8.400, dan 8.486 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AKRA, ANTM, ASII, BBRI, dan EXCL. IHSG ditutup di level 8.152 pada Rabu (22/10) sore. Indeks saham melemah 85,53 poin atau minus 1,04 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp23,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,69 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 321 saham menguat, 349 terkoreksi, dan 139 stagnan. ====[3] (del/pta) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta[1] menjelaskan alasan dana mengendap sekitar Rp14,6 triliun di bank. Hal itu dipastikan bukan demi mendapatkan keuntungan. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati menyatakan tingginya dana Pemda di bank bukan intensi pihaknya untuk menyimpan dana supaya bisa mendapatkan imbalan bunga. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," kata Suharini dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10). Ia mengatakan Pemprov berkomitmen mengelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik, memastikan transparansi, dan mencapai efisiensi fiskal. "Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI Jakarta mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah Pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, dan pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal," katanya. ====[2] Suharini menambahkan, khusus untuk Pemprov DKI, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis di Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir. "Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 T dan Desember 2024 mencapai Rp18 T," ujar Suharini. Ia menjelaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar. Perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better. "Pemprov DKI berkomitmen untuk mendorong penyerapan anggaran di Triwulan IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional," katanya. Hal itu disampaikan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025. Berdasar data, Pemprov DKI Jakarta memiliki dana Rp14,6 triliun yang tersimpan di bank. (yoa/chri) References^ DKI Jakarta (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk[1] subsidi hingga 20 persen mulai Rabu (20/10). Kebijakan itu dinilai bisa meringankan beban petani hingga perkuat efisiensi industri pupuk nasional tanpa menambah beban APBN. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Adrianus Sidot mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang memberikan dampak langsung kepada produktivitas dan kesejahteraan petani. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Penurunan harga disertai dengan reformasi tata kelola distribusi pupuk, yang kini dipangkas dari rantai administrasi panjang menjadi lebih sederhana. "Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, dan diharapkan mampu meningkatkan produksi serta kesejahteraan mereka," ujar Adrianus seperti diberitakan detikcom[2], Rabu (20/10) Perbaikan sistem distribusi juga dinilai memungkinkan pupuk tiba lebih cepat di tangan petani, meminimalkan risiko gagal panen yang kerap terjadi akibat keterlambatan distribusi, terutama pada sawah tadah hujan. Asia Sidot juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar tidak terjadi disparitas harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). ====[3] Saat ini, harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram. Sementara itu ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram. Selain penurunan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton sampai 2029. Reformasi tata kelola distribusi pupuk yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) disebut sebagai salah satu faktor kunci menuju swasembada pangan nasional. Sebelumnya, penyaluran pupuk diatur melalui 145 regulasi dan melibatkan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, serta 514 bupati/wali kota. Sistem baru memungkinkan Kementan berkoordinasi langsung dengan pabrik, dan pabrik menyalurkan langsung ke kios. Hasilnya, Kementan berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun serta menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Efisiensi ini bahkan diproyeksikan mampu meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp7,5 triliun pada 2026. Sebagai langkah penertiban, Kementan juga mencabut izin 2.039 kios pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran pupuk subsidi. Langkah efisiensi ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola pupuk nasional-dari birokrasi panjang menuju sistem distribusi cepat, transparan, dan berorientasi hasil. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Indonesia. (chri) References^ harga pupuk (www.cnnindonesia.com)^ detikcom (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Medan, CNN Indonesia -- PT. Pertamina Patra Niaga[1] buka suara setelah video seorang sopir truk di Sumatera Utara mengeluh karena kendaraannya mogok usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar viral di media sosial baru-baru ini. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan peristiwa itu terjadi di SPBU 14.203.159 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pertamina telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.203.159 pasca beredarnya informasi terkait dugaan BBM bercampur air," ujar Fahrougi dalam keterangan yang diterima CNN Indonesia, Rabu (22/10). Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim teknis internal Pertamina bersama pihak SPBU langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi tangki pendam, nozzle dispenser, serta sampel BBM di lokasi. "Hasil pemeriksaan awal menunjukkan indikasi adanya potensi masuknya air pada sistem penyimpanan, yang saat ini sedang dalam tahap perbaikan fisik di area pengisian," urainya. ====[2] Dalam video yang viral, peristiwa itu disebut terjadi di pintu masuk Jalan Tol Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sopir mengaku baru mengisi solar di salah satu SPBU kawasan Pangkalan Brandan. Dalam rekaman berdurasi sekitar satu menit itu, terlihat sopir menuangkan bahan bakar dari tangki truk ke dalam botol air mineral. Dalam video, sang sopir menunjukkan warna solar yang seharusnya bening kekuningan tampak keruh seperti bercampur air hingga membuat mesin truk tak bisa menyala. "Lihat ini, bos. Truk saya baru isi solar di SPBU Pangkalan Brandan. Isinya air semua," ujar sopir tersebut sambil membuka tutup bawah tangki bahan bakar dalam video yang dikutip CNN Indonesia, Rabu (22/10). Video tersebut pun ramai dibagikan warganet di berbagai platform media sosial. Banyak yang menyoroti dugaan kelalaian pihak SPBU, sementara sebagian lainnya mendesak agar Pertamina segera turun tangan untuk memastikan kualitas BBM di wilayah tersebut. Menyikapi hal itu, Fahrougi menyatakan pengelola SPBU telah melakukan penggantian kepada konsumen yang terdampak, termasuk membantu perbaikan kendaraan yang mengalami gangguan setelah pengisian BBM sebagai pertanggungjawaban. "Langkah ini dilakukan sembari menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel BBM yang telah diambil oleh tim Pertamina," tuturnya. Selama proses investigasi berlangsung, tambahnya, penyaluran BBM di SPBU tersebut untuk sementara dihentikan guna menjamin keamanan dan kualitas produk bagi masyarakat. "Seluruh lembaga penyalur resmi di bawah pengawasan Pertamina wajib memenuhi standar operasional dan mutu produk sesuai ketentuan," tuturnya. "Apabila ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan regulasi yang berlaku," ia menegaskan. (fnr/chri) References^ PT. Pertamina Patra Niaga (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, manfaat BPBL di periode 2024 telah dirasakan oleh 155.429 rumah tangga, dan 135.482 rumah tangga dari target 215.000 rumah pada periode Januari-September 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadia menyatakan, listrik menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi di desa-desa terpencil. Kedua program tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mempercepat pemerataan energi yang berkeadilan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," kata Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10). Bahlil menyebut, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1 persen. Sisanya merupakan wilayah yang paling sulit dijangkau, karena rumah-rumah warga tersebar di pulau-pulau terluar dan pedalaman. Di wilayah-wilayah tersebut, lanjut Bahlil, Kementerian ESDM mendorong transformasi menuju energi yang lebih bersih dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. "Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," tuturnya. Lebih lanjut, Bahlil mempertegas tekad pemerintah untuk mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100 persen. Pemerintah sendiri mencanangkan target bahwa seluruh pelosok negeri akan menikmati listrik sepenuhnya pada 2030. "Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita," kata Bahlil. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan merupakan salah satu penerima manfaat program BPBL. Menurutnya, sejak rumahnya teraliri sambungan listrik, aktivitas keluarganya menjadi lebih lancar. "Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," ucap Ruslam. Dari Papua, ada Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak yang menyambut gembira listrik yang kini menerangi rumah-rumah di kampungnya berkat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi. "Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," tutup Elias. (rea/rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] berencana mengirimkan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI[2]), terutama tukang las hingga pramusaji[3] ke luar negeri. Para menterinya pun sudah ditugaskan untuk menyiapkan hal tersebut. Persiapan pengiriman PMI ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat koordinasi dengan lintas kementerian pun dilakukan hari ini, Rabu (22/10). "Mungkin sedikit ada yang tadi dibahas secara detail, yaitu arahan Bapak Presiden di dalam sidang kabinet kemarin untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam rakor tersebut hadir sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin. Menurut Airlangga, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk persiapan hingga memberangkatkan para PMI tersebut. Program itu akan dikoordinasikan oleh Kementerian KP2MI dengan Kementerian Ketenagakerjaan. "Ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri P2MI untuk mengkoordinasikan, dan anggaran yang disediakan sekitar Rp8 triliun, sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan," jelasnya. Di sisi lain, ia menjelaskan tukang las hingga pramusaji dikirimkan karena memang banyak negara yang membutuhkan pekerja di bidang tersebut. "Dan ini memang sudah menjadi pembicaraan saat Bapak Presiden bertemu bilateral dengan berbagai negara, karena berbagai negara membutuhkan dua profesi tersebut," pungkasnya. ====[4] (ldy/pta) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ PMI (www.cnnindonesia.com)^ pramusaji (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan[1] (Wamenaker) Afriansyah Ferry Noor menyatakan siap memangkas ratusan regulasi yang dinilai memberatkan industri hasil tembakau (IHT) atau industri rokok[2], apabila mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto[3]. Menurutnya, penyederhanaan aturan menjadi langkah penting agar industri padat karya tersebut tetap bertahan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. "Presiden kan bilang, oh peraturan banyak-banyak itu bikin pusing aja semua itu. Itu benar itu. Nah ini kita yang anak buah ini harus sadar juga. Itu apa peraturan banyak ribet-ribet itu dipertahankan. Kalau memang nggak sesuai, coretlah," ujar Afriansyah dalam diskusi publik di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (21/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kemnaker tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian Kesehatan juga tidak bisa berdiri sendiri. (Kementerian) Perindustrian juga sama. Jadi harus duduk bersama. Kuncinya satu, kita lapor presiden saja. Kalau presiden sudah perintahkan, ya selesai itu semua," imbuhnya. Ia menilai tumpang tindih regulasi dan kebijakan yang berlebihan justru menghambat produktivitas serta mempersempit ruang usaha sektor strategis tersebut. Apalagi, industri rokok legal menjadi penopang penting penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari Rp200 triliun per tahun, sekaligus menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Sejumlah pelaku usaha sebelumnya mengungkap terdapat sekitar 448 regulasi yang dianggap menekan sektor ini, baik berupa aturan fiskal maupun non-fiskal. Di antaranya adalah kenaikan cukai tembakau rata-rata 10 persen tiap tahun, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang memuat pembatasan penjualan rokok di area publik, larangan total iklan, hingga rencana kemasan polos (plain packaging). Berbagai aturan tersebut dinilai membatasi ruang usaha tanpa menurunkan tingkat konsumsi rokok, melainkan memunculkan peredaran produk ilegal. Afriansyah menilai kebijakan pengendalian tembakau harus disusun secara kolaboratif lintas kementerian agar tidak hanya menitikberatkan pada isu kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. "Kalau industri padat karya rokok ini sampai tertekan, 6 juta orang bisa kehilangan pekerjaan. Itu bukan angka kecil dan efeknya akan luas pada ekonomi daerah," ujarnya. Ia menambahkan pemerintah harus berani memangkas aturan yang tidak efektif dan tidak perlu menunggu proses panjang di legislatif. "Pak Presiden kan bilang, peraturan banyak-banyak itu bikin pusing aja semua itu. Jadi kalau memang enggak sesuai, coretlah. Menteri punya kewenangan kok," kata Afriansyah. Sebagai jembatan antara pengusaha dan pekerja, Afriansyah menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menjaga keseimbangan kepentingan kedua pihak agar stabilitas hubungan industrial tetap terjaga. "Kami tidak berpihak kepada pengusaha atau pekerja, tapi menjadi jembatan agar stabilitas ekonomi dan hubungan industrial tetap terjaga," ujarnya. Afriansyah menyebut setiap langkah pemerintah harus berpijak pada kepentingan rakyat. Jika kebijakan deregulasi dinilai benar dan membawa manfaat bagi pekerja, pengusaha, serta perekonomian, maka langkah itu patut dijalankan. ====[4] (del/dhf) References^ Ketenagakerjaan (www.cnnindonesia.com)^ industri rokok (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan secara drastis suku bunga acuan BI Rate dari level 6,25% pada Agustus 2024 menjadi 4,75% hingga Oktober 2025 belum membuat perbankan cepat menurunkan suku bunga kreditnya. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Gubernur BI Aida S Budiman seusai Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025 yang digelar pada 21-22 Oktober 2025. Aida mengatakan, setelah BI konsisten menurunkan suku bunga acuan hingga sebanyak 150 basis points (bps), perbankan baru bisa menurunkan suku bunga dana pihak ketiga (DPK) sebesar 29 bps dalam satu bulan. Sedangkan suku bunga kredit baru turun 15 bps. "Jadi bayangkan 150 bps baru turun 29 bps, di kredit apalagi baru turun 15 bps," kata Aida, Rabu (22/10/2025). Sementara itu, penurunan suku bunga di pasar uang, kata Aida justru penurunannya jauh lebih cepat ketimbang suku bunga di perbankan, menandakan transmisi penurunan suku bunga BI rate sudah berjalan cepat. "Kalau di INDONIA turun 204 bps, SRBI apalagi yang 12 bulan sudah turun 257 bps, sehingga sekarang angkanya menjadi 4,7%," ungkap Aida. "Yield imbal hasil SBN 2 tahun 218 bps, yang terendah tadi saya sampaikan yang (tenor) 10 tahun baru 132 bps tapi ini memang demikian karena yang jangka pendek lebih cepat penurunannya," paparnya. Oleh sebab itu, Aida mengatakan, BI pada 1 Desember 2025 akan memberlakukan kebijakan insentif likuiditas alias KLM baru untuk mendorong percepatan penyaluran kredit oleh perbankan dengan bunga yang makin cepat sesuai dengan BI rate. Insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif lending channel yakni paling tinggi sebesar 5% dari DPK dan insentif interest rate channel yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK, sehingga total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK. Besaran insentif yang diberikan kepada bank pada lending channel juga memperhitungkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit/pembiayaan dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit/pembiayaan periode sebelumnya. Adapun untuk pengukuran insentif suku bunga kredit/pembiayaan (interest rate channel) didasarkan pada tingkat kecepatan perbankan dalam menyesuaikan suku bunga kredit/pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan Bank Indonesia. "Jadi inilah yang ingin dilakukan BI KLM akan forward looking ditambah dengan interest rate channel sehingga diharapkan kita bisa terus tingkatkan pertumbuhan kredit," paparnya. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Breaking! BI Pangkas Bunga BI Rate Jadi 5,25% [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Breaking! BI Pangkas Bunga BI Rate Jadi 5,25% (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun[1] mengatakan defisit anggaran[2] penerimaan dan belanja negara (APBN[3]) bisa lebih dari 3 persen bila tidak ada penerimaan negara dari cukai rokok. Selain karena jumlahnya besar, cukai rokok menambal APBN karena perusahaan harus membayar di muka. Mereka menalangi cukai rokok di awal tahun meskipun rokoknya belum diproduksi. "Defisit kita memang di bawah 3 persen. Kenapa? Loh, coba kalau perusahaan skema pembayaran cukai ini tidak dibayar di depan, defisit kita lebih," kata Misbakhun pada CNBC Indonesia Coffee Morning di Jakarta, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Defisit APBN per 30 September 2025 mencapai Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen dari PDB. Target defisit APBN 2025 mencapai 2,78 persen. Misbakhun berkata meskipun sumbangan cukai rokok besar terhadap negara, tetapi pemerintah tidak menunjukkan kebijakan yang pro industri rokok. Ia mencontohkan tak ada bantuan subsidi pupuk dan bibit bagi petani tembakau. Lalu tak ada pembinaan dari negara terhadap petani tembakau, khususnya soal penggunaan pestisida yang aman. Misbakhun mendorong pemerintah untuk lebih banyak menerapkan kebijakan pro industri rokok. Ia berkata ada momentum perbaikan seusai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak menaikkan cukai rokok. "Ada Rp200 triliun lebih salah satu penerimaan negara. Itu negara bergantung penerimaannya kepada cukai tembakau. Kita enggak perlu utang, tapi diutangi sama pabrik rokok," ujarnya. Misbakhun berpendapat pembenahan ini bisa dilakukan mulai dari revisi Undang-Undang Cukai. Ia memastikan DPR terbuka bila ada usulan masyarakat mengenai hal ini. "Ini harus secara bersama-sama kita duduk, mumpung Pak Purbaya memberikan harapan baru, solutif. Harapan kita dibenahi secara struktural dan fundamental lewat UU Cukai," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan menaikkan cukai rokok tahun depan. Bahkan, ia kaget dengan tarif cukai rokok saat ini tembus 57 persen. "(Tapi) Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya, 'Cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata?' 'Lima puluh tujuh persen.'' 'Wah, tinggi amat. Firaun lu!' Kira-kira gitu, banyak banget ini," ucapnya pada media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9). ====[4] (dhf/agt) References^ Misbakhun (www.cnnindonesia.com)^ defisit anggaran (www.cnnindonesia.com)^ APBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp20 triliun di APBN[2] 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS[3] Kesehatan. Purbaya memastikan anggaran tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2026. Namun, ia belum merinci pos anggaran mana yang akan digunakan. "Sudah, sudah ada, Rp20 triliun itu sudah kita anggarkan (di APBN 2026)," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meski begitu, ia juga meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan, terutama dalam pelaksanaan program JKN di lapangan. Misalnya, dengan tidak membeli alat kesehatan yang terlalu mahal. "Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau mereka ada keborosan beli alat yang tidak perlu, saya bilang itu dibetulin," kata dia. Ia juga meminta agar BPJS Kesehatan merampingkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di bagian teknologi informasi. Menurutnya, bagian tersebut tak perlu banyak tenaga kerja. "Mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana, saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi," jelasnya. Tak hanya itu, Purbaya juga meminta agar sistem BPJS Kesehatan dibuat lebih canggih dan terintegrasi untuk menghindari kecurangan, terutama dalam pengadaan obat-obatan. "Perlu ada standar yang clear yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa langsung terdeteksi semua. Saya pikir nanti akan menarik ke depannya, itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal," terangnya. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun. Ali mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan agar peserta yang tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa terbebani utang lama. "Yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," ujar Ali di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10) seperti dikutip dari Antara. ====[4] (ldy/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ APBN (www.cnnindonesia.com)^ BPJS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia[1] (BI) membeli surat berharga negara (SBN[2]) sebesar Rp268,36 triliun per 21 Oktober 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pembelian SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. "Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 21 Oktober 2025 mencapai Rp268,36 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp199,45 triliun," kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Debt switching adalah mekanisme yang dilakukan BI dan pemerintah untuk mengubah utang yang akan jatuh tempo untuk ditukar dengan SBN baru dengan tenor yang lebih panjang. Perry mengatakan pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Pada September lalu, Perry mengatakan pihaknya telah membeli SBN dari pasar sekunder hingga Rp200 triliun. Sebagian dana dari hasil pembelian SBN kemudian dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendanai program Asta Cita seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. "Pembelian SBN dari pasar sekunder kami update kemarin dan sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," ujar Perry dalam rapat dengan Komisi IV DPD, Selasa (3/9) lalu. "Sebagian dana dari SBN ini untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kementerian Keuangan dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita," sambungnya. Merujuk aturan perundang-undangan, BI memang diperbolehkan membeli SBN di pasar sekunder. Namun, bank sentral juga diizinkan membeli SBN dari pasar primer atau langsung dari negara jika kondisi krisis. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias UU PPSK. Beleid itu diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Januari 2023. Pembelian di pasar perdana adalah pembelian langsung surat utang negara oleh investor melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO), dengan harga dan periode waktu tertentu yang ditetapkan pemerintah. Setelah masa penawaran berakhir, surat utang itu tak lagi tersedia di pasar perdana, dan hanya bisa diperoleh di pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor bisa menjual surat utang negara lebih mahal atau justru didiskon dari harga yang ditetapkan pemerintah. Jual-beli berlangsung antar investor, bukan lagi antara investor dan pemerintah. Transaksi di pasar sekunder tak terbatas masa penawaran dan bisa dilakukan setiap hari kerja bursa. ====[3] (fby/sfr) References^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ SBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) berupaya menarik nasabah-nasabah golongan menengah atas atau emerging affluent guna memperkuat struktur dana murah. Salah satunya dilakukan dengan menghadirkan BTN Prospera, layanan pengelolaan dana nasabah minimal Rp100 juta hingga Rp500 juta. Retail Funding Division Head BTN, Frengky Rosadrian Perangin Angin mengatakan "kue" dari segmen emerging affluent di Indonesia, relatif masih besar. Sebab, hanya sedikit bank yang bermain di segmen tersebut. Bahkan, BTN menjadi satu-satunya bank anggota himpunan bank milik negara (Himbara) yang bermain dalam segmen itu. "Jadi memang kalau kompetisinya itu, kita kan ada di segmen. Kalau Prospera kan itu emerging affluent, bukan affluent. Jadi kita memang menargetkan nasabah-nasabah untuk segmen retail khususnya itu ya, untuk menargetkan untuk pertumbuhan tabungan dan transaksi," terang Frengky selepas launching BTN Prospera Save & Smash di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Dalam mengakuisisi nasabah kaya baru, BTN menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, akuisisi nasabah baru melalui super app Bale. Kedua, menjajaki komunitas dengan menggelar berbagai acara. Selain itu, membangun basis baru dari sektor baru dinamakan solusi. Frengky mengatakan BTN mengakuisisi nasabah baru dari sektor solusi yang berasal dari segmen-segmen industri tertentu. "Dan kalau kita ngasih solusi bisnisnya kan banyak tuh. Dari yang bisnisnya kelembagaan, perorangan. Dan perorangannya itu segmennya juga luas. Dari atas sampai bawah," pungkasnya. Di sisi lain, Frengky mengatakan persaingan perbankan merebut nasabah kaya juga terbantu oleh tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate. Menurutnya, penurunan BI Rate menguntungkan perbankan, karena suku bunga deposito dapat berangsur menurun, mendorong penurunan biaya pendanaan atau cost of fund. "Kemudian nasabah juga tidak terlalu berfokus kepada penempatan deposito, jadi dia lebih banyak melakukan aktivitas transaksi lainnya, [dana] tabungan juga lebih banyak karena melakukan transaksi," kata Frengky. Terkait cost of fund, BTN membidik bisa mencapai di bawah level 4% hingga akhir tahun ini. Sementara untuk pertumbuhan DPK secara keseluruhan, bank pelat merah itu membidik pertumbuhan double digit, melebihi 10% hingga akhir 2025. "Jadi kita melihat bahwa targetnya, funding harus lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit," ucap Frengky. Adapun komposisi dana pihak ketiga (DPK) BTN sebagian besar atau sebanyak 70% ditopang oleh nasabah kelembagaan. Sementara 30% sisanya berasal dari DPK retail. Dalam upaya terbarunya untuk menggencarkan perolehan dana murah, BTN menawarkan program tabungan & transaksi untuk nasabah BTN Prospera bertajuk BTN Prospera Save & Smash, yang berupa akses bulanan ke sejumlah lapangan olahraga padel (Padel Court) yang terdaftar sebagai mitra BTN Prospera. Melalui program tabungan dan transaksi BTN Prospera Save & Smash, BTN mendukung gaya hidup sehat bagi para nasabah BTN Prospera agar kesehatan fisik dan mental maupun finansial nasabah dapat lebih optimal dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik secara jangka panjang. Tercatat, total DPK BTN Prospera bertumbuh lebih dari Rp1,5 triliun hingga kuartal III-2025. Sementara jumlah nasabah produk segmen emerging affluent itu naik 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, DPK Prospera sudah mencapai Rp10 triliun, dengan jumlah nasabah sebanyak 35.000 hingga akhir September 2025. Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan pertumbuhan dan kontribusi DPK BTN Prospera dirasa sudah cukup baik dibanding total nasabah BTN secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan layanan BTN Prospera yang baru diluncurkan sejak bulan Maret tahun 2024. "Kami optimistis BTN Prospera akan terus bertumbuh dari sisi jumlah nasabah maupun volume DPK. Saat ini, kami tengah meningkatkan program tabungan dan Kartu Debit BTN Prospera seiring kenaikan nasabah yang cukup signifikan," ujarnya pada kesempatan yang sama. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BTN Syariah Selangkah Lagi Spin Off, Apa Kabar PP Muhammadiyah? [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BTN Syariah Selangkah Lagi Spin Off, Apa Kabar PP Muhammadiyah? (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya[1] Yudhi Sadewa memastikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN[2]) BPJS Kesehatan[3] bagi seluruh peserta tidak akan naik di 2026. Menurutnya, kenaikan belum bisa dilakukan karena perekonomian masih belum pulih seutuhnya. "Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," ujar Purbaya ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya menyebutkan rencana kenaikan iuran JKN akan dipertimbangkan apabila perekonomian bisa tumbuh di atas 6 persen. Saat ini, perekonomian masih di level 5 persen. Selain itu, Purbaya juga akan mempertimbangkan kenaikan iuran apabila masyarakat, terutama kelas bawah yang menjadi peserta sudah memiliki daya beli yang lebih kuat dari saat ini. Sebab, ia tak ingin menambah beban masyarakat. "Dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Jadi kalau sekarang belum (dinaikkan iuran)," tegasnya. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan masih membahas mengenai kenaikan anggaran. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail "Yang sustainabilitasnya kita bahas gitu tapi kan tidak harus naik iuran, harus segala macam itu," jelasnya. ====[4] (ldy/dhf) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ JKN (www.cnnindonesia.com)^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman[1] menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang viral soal anjuran agar pelaku UMKM [2]membuat produk mirip merek terkenal atau barang KW. Ia mengakui pernyataan itu disampaikan dengan cara yang kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi keliru di publik. References^ Maman Abdurrahman (www.cnnindonesia.com)^ UMKM (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menunjukkan kontribusi nyatanya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut tampak nyata dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 bertema Discover Indonesia's Excellence: Trade Beyond Boundaries yang digelar di ICE BSD, Tangerang. Dalam pameran dagang terbesar di Indonesia ini, Pertamina menghadirkan 45 UMKM binaan unggulan yang siap menembus pasar internasional. UMKM binaan tersebut telah melalui proses kurasi ketat sejak April 2025, meliputi penilaian kualitas produk, legalitas, kapasitas produksi, hingga kesiapan ekspor dan branding digital. Dari produk kerajinan, fesyen, hingga kuliner khas daerah, setiap peserta membawa kisah perjuangan dan transformasi menuju kemandirian ekonomi. Salah satunya adalah CMO PT Agrominafiber Java Indonesia Novita Hermawan yang berhasil mengekspor produk kerajinan dari pelepah pisang ke berbagai negara seperti Nigeria, Dubai, Cile, Argentina, dan Belgia. "Pertamina membina saya dari bawah, mulai dari capacity building, pengelolaan produksi hingga pemasaran. Pendampingan itu membuat usaha saya bisa menembus pasar ekspor," ujar Novita. Kisah serupa datang dari Founder Java Criollo asal Jawa Timur, Inge Oktavia Arina yang mengolah biji kakao lokal fermentasi menjadi produk cokelat premium untuk pasar Eropa dan Timur Tengah. "Kami mendapat pelatihan dan pendampingan dari Pertamina, mulai dari hulu ke hilir. Bahkan kami kini bekerja sama dengan petani kakao untuk memperluas lahan perkebunan," kata Inge. Sementara itu, Melanie, pendiri brand No Bare Foot, berhasil menembus pasar Korea Selatan dengan produk sepatu ramah lingkungan yang terinspirasi dari anak-anak jalanan. "Pertamina banyak membantu dari sisi pelatihan branding, pemasaran, dan juga memberi kesempatan ikut pameran-pameran internasional," tuturnya. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, The Distillers juga menjadi contoh sukses. Usaha minyak atsiri lokal ini kini telah mengekspor ke 12 negara, termasuk Prancis, Swiss, Kanada, dan Korea Selatan. "Kami hampir kolaps pada 2019, tapi pendanaan kemitraan dari Pertamina menyelamatkan usaha kami. Pertamina benar-benar pahlawan bagi kami," ujar pemiliknya, Elist Listiani. Pertamina tidak hanya mendampingi UMKM dari sisi pembiayaan, tetapi juga melalui program Rumah BUMN dan Pertamina UMK Academy yang memberikan pelatihan komprehensif selama enam bulan. "Kami membagi pelatihan ke empat kelas: Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Tujuannya agar UMKM punya kemampuan ekspor dan daya saing global," jelas Ujang Supriadi, Officer II SMEPP Pertamina. Partisipasi Pertamina dalam TEI 2025 bukan sekadar membuka akses ekspor baru, tetapi juga menjadi wujud nyata kontribusi BUMN energi ini dalam menjalankan amanah Asta Cita untuk membangun ekonomi dari bawah dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan UMKM, Pertamina berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk lokal, dan mendorong kebanggaan terhadap karya anak bangsa di pasar global. "Kami percaya bahwa kemandirian energi dan ekonomi rakyat adalah dua pilar penting untuk mewujudkan Indonesia Maju," demikian semangat yang diusung Pertamina di usia setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Standard Chartered Indonesia menyelenggarakan Indonesia Treasury Leadership Forum untuk pertama kalinya di Tanah Air, Rabu (22/10). Forum bertema "Blueprint untuk Treasury Masa Depan" ini mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, fintech, dan para corporate treasurer guna membahas strategi percepatan adopsi digital serta inovasi di bidang treasury management. Acara yang menjadi bagian dari rangkaian Treasury Leadership Forum global Standard Chartered ini bertujuan mendorong inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan perusahaan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Forum ini menghadirkan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, bersama jajaran eksekutif senior Standard Chartered, perwakilan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), serta pemimpin korporasi dan fintech nasional. Dalam sambutannya, Edwin menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi utama ekonomi masa depan Indonesia. "Indonesia telah mengalami transformasi digital yang luar biasa. Lebih dari 224 juta penduduk kini terhubung dengan internet," ujarnya. Ia menambahkan, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melampaui US$150 miliar pada 2030, dengan kontribusi hampir 10% terhadap PDB nasional. Menurutnya, percepatan digitalisasi menjadi kunci bagi daya saing nasional di tengah perubahan global yang cepat. "Tugas kita adalah mengadaptasi pembelajaran dari negara lain agar menjadi kekuatan bagi Indonesia. BI-FAST harus menjadi tulang punggung kecerdasan treasury berbasis AI, QRIS lintas batas sebagai jembatan pembayaran real-time pertama di ASEAN, serta inovasi keuangan yang inklusif dan berciri khas Indonesia," ujar Edwin. Sementara itu, CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menekankan peran strategis fungsi treasury dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan bisnis. "Di berbagai industri, banyak perusahaan yang mencari cara untuk menyatukan data, mengotomatisasi pengelolaan kas dan likuiditas, serta mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Di Standard Chartered, kami membantu mereka menghubungkan semua elemen tersebut dengan memadukan wawasan lokal, platform digital dan jaringan global kami untuk menjadikan treasury sebagai sebuah keunggulan kompetitif," ujar Donny. Ia menambahkan, penyelenggaraan forum ini menjadi langkah nyata Standard Chartered dalam mendorong kolaborasi lintas sektor. "Melalui Treasury Leadership Forum, kami ingin membawa diskusi ini ke Indonesia dengan berbagi ide dan praktik terbaik, serta menunjukkan bagaimana fungsi Official Use Only treasury dapat diperkuat dan terhubung dengan berbagai peluang di jaringan internasional kami di tengah ekonomi yang semakin digital dan saling terhubung," katanya. Adapun forum ini menampilkan dua sesi panel utama. Panel pertama, bertema "Building Trust, Speed and Scale in Indonesia's Digital Payment Era", membahas peran BI-FAST, QRIS, dan interoperabilitas sistem pembayaran dalam memperkuat inklusi dan efisiensi keuangan. Sementara panel kedua, bertema "Digital Treasury in Action: Embedding Innovation in Day-to-Day Operations", memaparkan studi kasus korporasi, inovasi fintech, dan pandangan konsultan mengenai penerapan digitalisasi treasury dalam operasional sehari-hari. Para pembicara dalam forum ini antara lain Dodi Soewandi (ASPI), Mikiko Steven (Xendit Indonesia), Michael Spiegel (Standard Chartered Global Head of Transaction Banking), Joan Aman (Solusi Bangun Indonesia), Al Baaqi Khadafi (KPMG Indonesia), dan Amod Dixit (Zensung). Melalui forum ini, Standard Chartered menegaskan komitmen jangka panjangnya dalam memperkuat ekosistem keuangan Indonesia. Bank ini berupaya mendukung inovasi, ketahanan, serta penerapan praktik treasury management yang modern dan efisien sejalan dengan percepatan ekonomi digital nasional. (inh) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pusat data PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) berhasil mencatat kenaikan laba 83,4% pada paruh pertama tahun 2025. Merujuk pada laporan keuangan terbaru dikutip dari keterbukaan informasi BEI, laba tahun berjalan emiten ini per September 2025 tercatat sebesar Rp825,09 miliar. Sementara di tahun 2024, perseroan membukukan laba sebesar Rp449,74 miliar. Dari sisi top line, perusahaan milik Otto Toto Sugiri ini membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,92 triliun. Capaian ini naik 74,4% dari tahun lalu sebesar Rp1,10 triliun. Pendapatan DCII didominasi oleh layanan colocation sebesar Rp1,79 triliun dan lain lain sebesar Rp130,26 miliar. Sementara dari sisi pelanggan, pendapatn dari pihak ketiga tercatat sebesar Rp1,88 triliun dan pihak berelasi sebesar Rp36,05 miliar. Kendati naiknya pendapatan, laba DCII terhimpit beban pokok pendapatan sebesar Rp844,10 miliar. Beban pokok ini terkerek dari tahun lalu sebesar Rp472,18 miliar. Dari segi permodalan, per September 2025, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp5,69 triliun. Hal ini naik dari periode 31 Desember 2024 dengan perolehan Rp4,82 triliun. Adapun liabilitas dan ekuitas DCII tercatat sebesar masing-masing Rp1,86 triliun dan Rp3,83 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Tepis Isu Stock Split, DCII Tegaskan Tak Ada Aksi Korporasi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tepis Isu Stock Split, DCII Tegaskan Tak Ada Aksi Korporasi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengancam bakal memblacklist atau memasukkan ke daftar hitam para importir[2] pakaian bekas [3]supaya tak bisa mengimpor lagi. Hal ini dilakukan Purbaya demi melindungi industri tekstil hingga UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor, terutama pakaian bekas. "Kita sudah tahu pemain-pemain siapa aja (importir balpres), kalau dia yang pernah balpres, saya akan blacklist nggak bisa beli impor barang-barang lagi," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Rabu (22/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Purbaya mengungkapkan pertama kali mendengar istilah balpres saat rapat dengan Dirjen Bea Cukai dan jajarannya pada Rabu (22/10) pagi di Kantor Bea Cukai Rawamangun, Jakarta Timur. Pembahasannya mengenai sistem percepatan AI hingga balpres. Dalam pembahasan itu, Purbaya juga berencana mengubah sistem penangan impor. Apabila selama ini pelaku atau importir pakaian bekas hanya dikenakan sanksi sebatas pemusnahan barang bukti hingga tindak pidana, maka ke depannya akan disertai denda. "Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, saya rugi. Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi keadaan berubah, di mana kita bisa denda orang itu juga," terangnya. Saat ini pakaian bekas impor banyak ditemukan salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Purbaya pun berencana untuk mengganti barang-barang yang dijual pedagang dengan buatan dalam negeri. "Nanti kan isi dengan barang-barang dalam negeri. Masa mau menghidupkan UMKM ilegal, bukan itu tujuan kita," imbuhnya. Dengan pelarangan tersebut, ia berharap UMKM dengan produk dalam negeri bisa makin berkembang. Hal ini dinilai akan berdampak positif bagi industri tekstil yang tengah melempem. "Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri," pungkasnya. ====[4] (ldy/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ importir (www.cnnindonesia.com)^ pakaian bekas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga 4,75% dengan suku bunga deposit facility 3,75% dan suku bunga lending facility 5,5%. "Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate tetap sebesar 4,75%," ujar Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers yang diadakan secara daring pada Rabu (22/10/2025). Perry mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Selain itu, keputusan mempertahankan suku bunga dijelaskan oleh Perry sebagai upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi. Gubernur BI juga mengatakan bahwa ke depan BI akan fokus terhadap transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta stabilitas nilai tukar rupiah dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI rate," ucap Perry. "Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makroprudensial untuk makin mendorong penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan kenaikan pertumbuhan kredit pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," lanjutnya. Ia juga mengatakan bahwa kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Adapun arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut: 1. Penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), dengan: a. mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan; b. meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur; c. memperluas underlying repo dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat; d. menerbitkan BI-FRN (Floating Rate Note) dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang; e. memperluas investor SukBI untuk dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk bukan penduduk. f.memperkuat peran Dealer Utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar; 2. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan; 3. Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (Lampiran 1), yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2025 melalui: a. insentif kepada bank atas komitmennya dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel). b insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif lending channel yakni paling tinggi sebesar 5% dari DPK dan insentif interest rate channel yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK, sehingga total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK; c. sektor yang mendapatkan insentif lending channel terdiri dari sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, dan sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, yang juga menjadi sektor prioritas Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi; d. besaran insentif yang diberikan kepada bank pada lending channel juga memperhitungkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit periode sebelumnya; e. pengukuran insentif suku bunga kredit (interest rate channel) didasarkan pada tingkat kecepatan perbankan dalam menyesuaikan suku bunga kredit/pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan Bank Indonesia; 4. Penguatan kebijakan makroprudensial longgar dengan mempertahankan: (i) Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0%, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026; (iv) Rasio Pendanaan Luar Negeri bank (RPLN) paling tinggi sebesar 35% terhadap modal bank; serta (v) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, dan rasio PLM Syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%; 5. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM); 6. Peningkatan inovasi dan perluasan akseptasi digital melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit and Expo Tahun 2025 (FEKDI dan IFSE 2025) dengan berbagai inisiatif antara lain: (i) Launching QRIS Tap In/Tap Out; (ii) Inisiasi Sandbox QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan; (iii) Kick off Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD); serta (iv) Pengumuman pemenang BI-OJK Hackathon 2025 dan QRIS Jelajah Budaya Indonesia; dan 7.Penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area ke-bank sentral-an, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Perry menjelaskan bahwa Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. "Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah juga diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah," jelasnya. (ras/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Perry Warjiyo Tegaskan BI Rate Bakal Turun Lagi! [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Perry Warjiyo Tegaskan BI Rate Bakal Turun Lagi! (www.cnbcindonesia.com)Sumber