bot

Daftar Isi Jakarta, CNBC Indonesia - Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh nasabah prioritas di bank nasional. Misalnya, nasabah prioritas tidak perlu antre ketika ingin mengakses layanan perbankan. Selain itu, nasabah prioritas akan dilayani di ruang khusus yang lebih eksklusif dan privat. Di dalamnya juga lengkap dengan sajian makanan dan minuman ringan. Tak berhenti sampai di situ, proses pengajuan kredit bagi nasabah prioritas umumnya lebih mudah dibandingkan dengan nasabah reguler. Nasabah prioritas memang tak sebanyak nasabah reguler. Pasalnya, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi nasabah prioritas di bank nasional. Syarat itu memang tak mudah. Calon nasabah prioritas harus memiliki saldo rekening dalam jumlah besar, sesuai ketentuan masing-masing bank. Setiap bank memiliki batas minimum saldo berbeda untuk mengakses layanan prioritas, berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Berikut perincian syarat saldo minimum untuk menjadi nasabah prioritas di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, terbaru di 2025: BRI Melansir dari situs resminya, perbankan BUMN milik negara yang berfokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini menyiapkan Sentra Layanan Prioritas (SLP) khusus bagi nasabah prioritasnya. Untuk menjadi nasabah prioritas BRI, nasabah perlu memiliki saldo tabungan minimal senilai Rp 1 miliar. Nasabah BRI Prioritas bisa mendapatkan BRI Prioritas Debit Card yang menyediakan semua layanan perbankan, seperti perencanaan keuangan dan investasi hingga perencanaan dana pensiun. Pemegang kartu ini juga bisa mendapatkan fasilitas batas transaksi yang lebih tinggi, layanan one stop banking, keistimewaan eksklusif dari Premium Debit Mastercard, dan advisory service. Bank Mandiri Layanan Mandiri Prioritas mengharuskan nasabahnya memiliki saldo minimal Rp 1 miliar dari total penempatan dana sebesar minimal Rp1 miliar atau ekuivalen, baik pada Dana Pihak Ketiga yaitu Tabungan, Giro, Deposito, dan/atau pada produk Investasi yang tersedia serta ditawarkan di Bank Mandiri. Keuntungan bagi nasabah prioritas Bank Mandiri dapat dirasakan sejak bergabung. Yakni welcome bonus berupa cashback senilai Rp 1,5 juta setelah aktivasi dan transaksi pertama. Kemudian, manfaat spesial bagi nasabah Mandiri Prioritas adalah 4x Livin'poin untuk transaksi luar negeri, 1:1 mileage redemption dari Livin' menjadi flight award pada maskapai favorit nasabah, bebas akses airport lounge baik domestik maupun internasional, bebas mengunjungi merchant bandara di seluruh bandara Indonesia, special benefits untuk luxury merchant pilihan. Selain itu, ada perlindungan dari pembelian barang, perlindungan asuransi perjalanan bebas remi dengan pertanggungan hingga Rp5 miliar, dan mengikuti private sale di berbagai brand favorit. BNI Untuk bisa menjadi nasabah prioritas BNI Emerald, nasabah setidaknya harus menyiapkan atau memiliki dana minimal Rp 1 miliar. Jadi, minimum saldo tabungan menjadi nasabah BNI Emerald adalah Rp 1 miliar. Dilansir dari laman resmi BNI Emerald, produk tabungan yang ditawarkan BNI Emerald mulai dari minimal Rp 1 miliar, Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar. Sebagai penghargaan atas keanggotaan mereka, nasabah BNI Emerald akan diberikan recognition card dalam bentuk Kartu BNI Emerald World Debit. Kartu ini berfungsi sebagai kartu debit untuk transaksi dan berbelanja, sekaligus sebagai kartu ATM yang dapat diakses melalui jaringan Mastercard di seluruh dunia. Dengan memiliki Kartu BNI Emerald World Debit, nasabah dapat menikmati fasilitas premium yang ditawarkan, termasuk, BNI Emerald Hospital Guarantee, BNI Emerald Overseas Education Assistance. Nasabah istimewa BNI Emerald akan mendapatkan produk dan layanan yang dirancang khusus sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah, melalui produk utama yaitu BNI Emerald Investment dan BNI Emerald Protection, serta BNI Emerald Banking Products, yang diharapkan dapat meningkatkan dan melindungi portofolio nasabah. Melalui produk asuransi bank (bancassurance), BNI Emerald bekerja sama dengan BNI Life menawarkan berbagai jenis produk asuransi yakni asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, kebakaran, investasi, dan hari tua. BTN Bank BUMN yang berfokus pada pembiayaan perumahan ini juga menyediakan layanan nasabah prioritas yang memiliki benefit, privilege, dan program spesial. Prioritas juga bisa mendapatkan penawaran istimewa untuk KPR, mobile banking, safe deposit box, dan bebas biaya transfer. Benefit dan privilege tersebut akan diberikan sesuai dengan level membership masing-masing nasabah berdasarkan total dana kelolaan. Syarat untuk menjadi nasabah BTN Prioritas yaitu mempunyai total portofolio dengan saldo minimum Rp 500 juta. Total portofolio merupakan total dana kelolaan, baik pada produk tabungan atau deposito serta pada produk non-banking, seperti reksa dana, SBN, atau bancassurance. Nah, itu dia syarat dan saldo minimum yang harus dimiliki untuk menjadi nasabah prioritas di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Semoga informasi ini bermanfaat! (fab/fab) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Terbaru, Ini Saldo Minimal Nasabah Prioritas Bank Mandiri-BRI-BNI-BTN [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Terbaru, Ini Saldo Minimal Nasabah Prioritas Bank Mandiri-BRI-BNI-BTN (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub[1]) bakal mewajibkan seluruh penerbangan internasional[2] yang masuk Indonesia menggunakan bahan bakar Sustainable Aviation Fuel (SAF) alias avtur ramah lingkungan minimal 1 persen mulai 2027. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara DJPU Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rohman mengatakan hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE). "Kita menargetkan Indonesia di 2027 paling tidak sudah harus menerapkan 1 persen SAF. Kita sudah sepakat, terutama di penerbangan internasional," ujarnya dalam media briefing di Kemenhub, Kamis (23/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya, aturan ini tak hanya akan diterapkan di Indonesia, banyak negara yang berencana untuk menjalankan kebijakan ini. Contohnya, Belanda yang ingin mulai melaksanakan di 2026. Belanda bahkan berencana mengenakan denda bagi penerbangan internasional yang tidak menggunakan bahan bakar SAF saat masuk ke negaranya. "Semua penerbangan yang internasional yang masuk ke Belanda, kalau tidak menggunakan SAF, maka dia terkena penalty kurang lebih 190 euro per penumpang. Sehingga kalau airlines tidak menggunakan bahan bakar SAF, maka tidak akan bisa menikmati harga tiket seperti hari ini," jelasnya. Di Indonesia sendiri, PT Pertamina (Persero) tengah mendorong penggunaan SAF berbasis Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. Oleh sebab itu, penerapannya akan lebih mudah bagi maskapai dalam negeri. Dengan demikian, maskapai Indonesia yang ada penerbangan ke Belanda tak perlu khawatir dikenakan denda. "Pertamina sudah launching dan mampu menggunakan minyak jelantah, di-blended kurang lebih 1 persen dengan avtur yang ada di penerbangan. Maka kalau ke depan 2027, 2026 airline kita terbang ke internasional menggunakan campuran minyak jelantah dan avtur, maka kalau terbang ke Belanda tidak kena 190 euro per penumpang," pungkasnya. ====[3] (ldy/sfr) References^ Kemenhub (www.cnnindonesia.com)^ penerbangan internasional (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional (BGN[1]) terus memperkuat tata kelola dan peningkatan kualitas gizi anak bangsa melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG[2]). Hal itu disampaikan di tengah maraknya kasus keracunan yang menjadi perhatian publik. "Pengelolaan dapur MBG diatur secara ketat dan mengikuti panduan teknis berdasarkan peraturan presiden serta standar keamanan pangan nasional," ujar Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang dalam talkshow bertajuk "Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa Melalui Program Makan Bergizi Gratis" yang digelar di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (23/10), seperti dikutip dari keterangan resmi. Nanik mengatakan, proses memasak tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada pengaturan jam kerja berdasarkan sistem batch. Misalnya, untuk batch pertama dimulai pukul 02.00 dini hari, agar makanan siap sebelum waktu distribusi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dapur juga tidak boleh memasak sebelum jam 12 malam, karena hal itu berisiko terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan," ujar pembicara kunci dalam acara itu. Tenaga kerja di dapur MBG dibagi menjadi beberapa shift, mulai dari tim persiapan di jam 16.00, tim dapur utama di jam 01.00, tim pemorsian yang bekerja dini 04.00, terakhir tim pencucian wadah di jam 16.00. "Semua proses ini diawasi secara berlapis untuk memastikan rantai dingin (cold chain) dan higienitas tetap terjaga," kata Nanik. Dalam rangka menjaga kualitas, higienitas, dan SOP, saat ini BGN telah menutup sementara 112 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dapur MBG. Di antaranya karena mereka belum memenuhi persyaratan teknis dan sanitasi sesuai pedoman SPPG. Langkah tegas ini dilakukan demi menjaga kualitas makanan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat. "Kalau sudah memenuhi syarat, bisa beroperasi kembali. Tapi prinsip kami jelas, lebih baik dapur berhenti sementara dari pada membahayakan kesehatan anak-anak," kata Nanik. Menurut Nanik, tantangan di lapangan tak hanya soal penyediaan makanan, tapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan dan sanitasi yang berbeda-beda di tiap wilayah. "Sebelum ada MBG pun, kasus keracunan sudah meningkat karena lingkungan dan air yang digunakan tidak bersih. Sekarang kami gunakan air galon untuk memastikan kualitasnya. Jadi ini bukan hanya soal makanan, tapi juga sanitasi dan edukasi kebersihan," ujarnya. Nanik pun memaparkan, bahwa MBG bukan hanya intervensi gizi, namun juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. "Setiap dapur MBG rata-rata melibatkan 50 tenaga kerja langsung dan 10-15 pemasok bahan pangan lokal. Secara total, ada 1,6 juta pekerja langsung dan 2,5 juta pekerja tidak langsung yang terlibat. Ini bukan hanya program gizi, tapi juga penggerak ekonomi rakyat," ujarnya. Hingga saat ini Program MBG telah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat atau sekitar 40 persen dari target. Harapannya pada Desember dapat meningkat hingga 60 persen dari total keseluruhan target. Dari sisi kualitas, BGN juga membuka ruang evaluasi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaannya terus membaik. "Kami terbuka terhadap kritik dan masukan, selama tujuannya untuk kebaikan anak-anak Indonesia. Karena pada akhirnya, keberhasilan program ini adalah keberhasilan bersama," terang Nanik. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ribuan anak menjadi korban baru keracunan MBG sejak awal tahun. "Dalam periode 6-12 Oktober 2025, tercatat 1.084 korban baru keracunan MBG. Dengan penambahan ini, total korban sejak awal tahun mencapai 11.566 anak," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis, Senin (13/10) lalu. ====[3] (sfr) References^ BGN (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Yogyakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita[1] mengaku sudah lama mengendus praktik mafia tekstil[2] hingga baja yang hendak disikat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[3]. "Kami sudah tahu sejak lama, kan kami sudah sampaikan sejak dulu soal mafia ini," ujar Agus di Sleman, DIY, Jumat (24/10) sore. Kendati telah mengendus sejak lama, Agus tak merinci bentuk praktik yang dilancarkan oleh para mafia di berbagai sektor ini. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Politikus Partai Golkar itu tetap mengacungi jempol dan mendukung komitmen Purbaya tersebut. "Pokoknya komitmen dari Pak Menteri Keuangan untuk membersihkan praktik-praktik yang membuat sulit atau mempersulit industri itu pasti kami dukung," tuturnya. Agus mengungkapkan sudah sejak lama menekankan impor sebagai masalah besar yang dihadapi industri manufaktur. Baik impor legal maupun ilegal selalu jadi persoalan. "Impor ada dua kalau kita bisa lihat, impor yang ilegal ini problem besar. Impor yang legal pun itu bisa jadi problem besar karena masalah pricing," katanya. "Jadi apa yang dilakukan Pak Menkeu dalam rangka memberantas mafia-mafia, baik itu baja maupun tekstil tentu kami sambut dengan baik, tapi kami juga apresiasi," pungkas Agus. Purbaya sebelumnya mengungkap bakal ada penangkapan mafia besar-besaran dalam waktu dekat ini. Rencana itu ia ungkap di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (20/10) lalu. Ia mengatakan mafia yang dimaksud terkait penyelundupan baik tekstil, baja, dan lain-lainnya. Purbaya mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama-nama 'mafia' tersebut. "Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses. Intinya yang selama ini under invoicing, nyelundupin. Yang paling banyak tekstil, baja segala macam. Sudah ada nama-namanya," katanya. Purbaya belum mengungkap berapa kerugian negara yang terjadi akibat ulah mafia tersebut. Ia juga belum mengungkap berapa potensi pendapatan negara yang bisa diminta atau disita dari perbuatan mafia tersebut. "Belum tahu. Masih kita hitung," katanya. Yang pasti, selain membersihkan mafia dari luar, Purbaya mengatakan pihaknya sekarang juga sedang melakukan bersih-bersih pegawai nakal di Kemenkeu, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Guna melakukan pembersihan itu, Purbaya resmi merilis nomor WhatsApp "Lapor Pak Purbaya" untuk menerima aduan masyarakat soal permasalahan pajak dan bea cukai. ====[4] (kum/sfr) References^ Agus Gumiwang Kartasasmita (www.cnnindonesia.com)^ mafia tekstil (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]memastikan dana pinjaman bagi Koperasi Desa (Kopdes[2]) Merah Putih senilai Rp216 triliun tersedia dan siap dicairkan. Ia menyebut penyaluran dana akan dilakukan setelah alokasi sebelumnya sebesar Rp200 triliun terserap di sistem perbankan. "Yang Kopdes uangnya udah saya taruh Rp200 triliun itu. Kalau mereka pakai, uangnya udah di sistem tuh. Kan masih ada sisa tuh. Kalau mau pakai bisa pakai ke sana," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (24/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dana Rp200 triliun yang dimaksud merupakan penempatan dana pemerintah yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara. Kelima bank tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI dengan total penempatan masing-masing Rp55 triliun untuk tiga bank besar, Rp25 triliun untuk BTN, dan Rp10 triliun untuk BSI. Purbaya menjelaskan dana Rp216 triliun untuk Kopdes Merah Putih sudah disiapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sistem perbankan. Pemerintah menanggung bunga pinjaman agar koperasi bisa mengakses pembiayaan dengan suku bunga rendah. "Begitu bank itu menyalurkan untuk Kopdes, bunganya bayar ke saya hanya 2 persen. Kewajiban bayar saya tinggal 2 persen. Ada, nanti kalau kurang saya tambah lagi. Sudah ada Rp16 triliun disiapkan di APBN dan uangnya udah siap. Tapi saya enggak mau gelontorin dulu sebelum yang Rp200 triliun kira-kira terserap," jelasnya. Purbaya juga memastikan dengan terbitnya surat pernyataan resmi dari menkeu, koperasi kini bisa langsung mengajukan pinjaman ke bank tanpa proses tambahan yang rumit. "Koperasi dan program (BPI) Danantara bisa langsung pinjem ke banknya, dan bank akan langsung menyalurkannya. Begitu programnya siap, langsung bisa cair uangnya," katanya. Regulasi penyaluran pinjaman ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025, yang memungkinkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai jaminan penyaluran dana ke bank-bank Himbara. Purbaya menegaskan jumlah yang sebelumnya hanya Rp16 triliun kini telah diperluas menjadi Rp216 triliun. "Enggak, pada dasarnya bukan Rp16 triliun sekarang, udah Rp216 triliun. Kalau mereka mau pakai, boleh," tegasnya. Program Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Pemerintah menargetkan ribuan koperasi mulai menerima pinjaman dari Himbara dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. ====[3] (del/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Kopdes (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT. PP (Persero) Tbk. (PTPP) mencatat laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga kuartal III tahun 2025 amblas menjadi Rp 5,5 miliar. Laba tersebut anjlok 97,9% dari kuartal III tahun 2024 yang sebesar Rp 267,2 miliar. Mengutip laporan keuangannya yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), penurunan laba tersebut karena pendapatan PTPP hingga kuartal III tahun ini turun jadi Rp 10,7 triliun dari sebelumnya yang sebesar Rp 14,0 triliun. Beban pokok pendapatan juga ikut turun menjadi Rp 9,12 triliun dari kuartal III 2024 yang sebesar Rp 12,3 triliun. Sehingga, laba kotor PTPP turun jadi Rp 1,61 triliun dari Rp 1,65 triliun. Sementara dari pos beban usaha naik jadi Rp 595,3 miliar, kerugian penurunan nilai naik jadi Rp 224,9 miliar, beban keuangan naik jadi Rp 1,5 triliun. Sementara bagian laba ventura bersama turun jadi Rp 642,1 miliar, bagian laba entitas asosiasi turun jadi Rp 33,6 miliar, dan pendapatan lainnya naik Rp 994 miliar. Lalu, dikurangi beban lainnya yang naik jadi Rp 590,2 miliar dan beban pajak final turun jadi Rp 272,7 miliar, maka laba sebelum pajak turun jadi Rp 45,8 miliar dari Rp 100,5 miliar. Selanjutnya, dikurangi beban pajak penghasilan bersih yang naik jadi Rp 30,5 miliar, maka laba tahun berjalan hingga kuartal III tahun ini anjlok jadi Rp 15,2 miliar dari kuartal III tahun 2024 yang sebesar Rp 23,07 miliar. Adapun total aset hingga kuartal III tahun 2025 menjadi Rp 55,5 triliun dibandingkan aset akhir tahun 2024 yang sebesar Rp 56,5 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Laba Indonet (EDGE) Anjlok 60,3% di Semester I-2025 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Laba Indonet (EDGE) Anjlok 60,3% di Semester I-2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi membuka akses bagi masyarakat untuk ikut mengelola pertambangan melalui kebijakan baru yang mulai berlaku sejak 11 September 2025. Aturan tersebut memberikan prioritas bagi koperasi, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memperoleh izin tambang. Langkah ini bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat di daerah dan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan konsep tambang pro-rakyat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab lingkungan. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi keterlibatan koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan dalam pengelolaan wilayah tambang. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah agar manfaat sumber daya alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Kita kan PP-nya baru keluar. Setelah keluar kita susun Permennya sekarang untuk UMKM dan koperasi kita akan memberikan IUP secara prioritas. Tapi bagi koperasi dan UMKM yang memenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10). Ia menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) teknis sebagai aturan turunan dari PP tersebut. Regulasi ini akan memastikan bahwa koperasi dan UMKM yang menerima izin memiliki kapasitas dan berbasis di daerah setempat. Bahlil menegaskan, sumber daya alam harus dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini juga sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 serta arahan Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dengan amanat tersebut, kekayaan alam nasional dikelola secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah memastikan pemberian izin kepada koperasi dan UMKM tetap memperhatikan aspek teknis dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, koperasi dan UMKM yang memperoleh izin wajib memenuhi ketentuan teknis seperti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), pemenuhan jaminan reklamasi (jamrek), serta standar lingkungan hidup. Pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme verifikasi legalitas dan keanggotaan koperasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Di sisi lain, pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menyatakan pengawasan dan penindakan akan dilakukan lebih tegas. "Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, untuk mewujudkan praktik pertambangan yang baik, kami terus memperkuat pengawasan dan penindakan pada praktik pertambangan ilegal," ucap dia. Kementerian ESDM mencatat, hingga September 2025 terdapat 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditangguhkan karena belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi. Dari jumlah tersebut, 44 perusahaan telah mengajukan pembukaan kembali, dan empat di antaranya telah diizinkan beroperasi setelah memenuhi persyaratan. Pemerintah memberikan waktu 60 hari bagi perusahaan lain untuk melengkapi kewajibannya sebelum izin dicabut. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP Nomor 39 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Regulasi ini menegaskan bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dilakukan secara prioritas kepada koperasi, UMKM, dan badan usaha milik organisasi keagamaan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pemerataan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian nasional melalui keterlibatan masyarakat dalam sektor pertambangan. Pemerintah optimistis partisipasi koperasi dan UMKM akan menjadi fondasi bagi tata kelola tambang yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah terus menunjukkan komitmen menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan energi hingga pelosok negeri. Berkat Program Lisdes dan BPBL ini, hampir seluruh desa di berbagai wilayah Indonesia kini telah menikmati penerangan listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, kehadiran energi di desa bukan hanya soal penerangan, tetapi juga simbol hadirnya negara yang membuka kesempatan baru bagi peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. "Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kementerian ESDM mencatat, program Lisdes saat ini telah menjangkau 10.068 lokasi, menyentuh lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi BPBL periode 2024 telah diterima oleh 155.429 rumah tangga (RT). Pada periode Januari-September 2025, tercatat sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT hingga akhir tahun. Melalui program ini, Bahlil mengatakan, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan energi sebagai bagian dari keadilan dan kemandirian nasional. Meski capaian elektrifikasi nasional sudah tinggi, namun jalan menuju kesejahteraan energi belum sepenuhnya tuntas. Bahlil menyebut rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1 persen. Sisanya merupakan wilayah yang sulit dijangkau karena letak rumah penduduk yang terpencar di pulau-pulau terluar dan daerah pedalaman. Untuk menjangkau wilayah tersebut, Kementerian ESDM terus melakukan transformasi menuju energi bersih dengan mempercepat pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik energi terbarukan. Hingga kini, pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. "Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," ucap Bahlil. Bahlil menegaskan tekad pemerintah untuk mempercepat pencapaian elektrifikasi 100 persen. Menurutnya, setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih hidup dalam gelap gulita saat malam hari. Salah satu penerima manfaat program BPBL adalah Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia mengaku bersyukur kini rumahnya terang setiap malam. Sebelumnya, ia dan keluarganya hanya mengandalkan genset kecil dengan bahan bakar yang harus dibeli setiap hari. "Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," kata Ruslam. Cerita serupa datang dari Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Daerah tempat tinggalnya kini terang berkat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi. Lokasinya yang terpencil membuat pembangkit energi terbarukan menjadi solusi paling efektif. "Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," ujar Elias. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2030. Bahlil memastikan tidak boleh ada satu pun warga yang masih hidup dalam kegelapan. Setelah delapan dekade merdeka, listrik menjadi hak dasar seluruh rakyat Indonesia. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Bukittinggi, CNN Indonesia -- Bank Indonesia[1] (BI) mengungkapkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE[2]) di dalam negeri turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas rupiah. Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan itu. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan implementasi kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Namun, tak merinci lebih jauh. "Progresnya tetap berjalan baik, baik dari sisi dampak terhadap devisa di pasar maupun pada instrumen operasi moneter valas BI," kata Denny di Bukittinggi, Jumat (24/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita berharap kebijakan ini konsisten mendukung stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat cadangan devisa kita," ucapnya. Kewajiban penempatan DHE di dalam negeri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Melalui aturan itu, pemerintah mewajibkan DHE SDA wajib ditempatkan di perbankan dalam negeri selama satu tahun. Pada aturan sebelumnya, eksportir hanya wajib menyimpan 30 persen DHE di bank dalam negeri selama tiga bulan. Pemerintah menargetkan kebijakan ini bisa menambah cadangan devisa Indonesia sampai US$80 miliar. Namun, BI mencatat DHE SDA yang masuk rekening khusus baru US$ 22,9 miliar atau setara Rp 372,60 triliun (kurs Rp 16.271). Presiden Prabowo Subianto pun telah menggelar rapat khusus mengevaluasi DHE SDA di kediamannya di Jalan Jakarta Selatan, Minggu (12/10). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengatakan progres DHE SDA belum maksimal. Namun, ia belum mau mengumumkan keputusan pemerintah atas evaluasi itu. "Kelihatannya, hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Mungkin Bank Indonesia (BI) akan melihat lagi," ujar Purbaya usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10). ====[3] (dhf/sfr) References^ Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ DHE (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya menjelaskan bahwa BI terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. "Intervensi akan dilakukan apapun yang diperlukan, dan ini kita lakukan tidak hanya di satu pasar saja, dengan intervensi spot tapi juga intervensi melalui pasar forward, di pasar domestik, maupun juga di luar negeri di offshore," Jelas Juli Budi Winantya, dalam pelatihan wartawan (24/10/2025). Strategi ini dijalankan agar stabilitas nilai tukar tidak hanya dijaga secara jangka pendek, tetapi juga memastikan volatilitas rupiah tetap terkendali dalam kisaran fundamentalnya. Selain itu, dia menuturkan BI juga turut memanfaatkan mekanisme DHE sebagai salah satu upaya menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran valas yang bertujuan untuk menjaga stabilitas rupiah. "Jadi, memang hasil ekspor ini kan masuk ke rekening khusus. Dengan struktur terbaru ini, dimotifkan untuk eksportir melakukan konversi. Begitu dia dikonversi, tentunya tidak ada kewajiban lagi untuk eksportir dan uangnya beralih ke Dolar dan ini yang tadi saya sampaikan yang membantu menambah suplai valas," ujar Juli. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan prospek stabilitas nilai tukar rupiah dapat terus terjaga kedepannya. Sebagai catatan, upaya BI 'mati-matian' menjaga rupiah tercermin dari posisi cadangan devisa (cadev). Cadangan devisa pada akhir September 2025 yang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data BI, cadev pada akhir September 2025 tercatat sebesar US$148,7 miliar atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar US$150,7 miliar atau mengalami penurunan sekitar US$2 miliar dalam sebulan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun membenarkan hal ini. Dia mengungkapkan bahwa aliran modal asing yang terus keluar dari Indonesia harus membuat pihaknya terus mengandalkan cadangan devisa (cadev). Sebab, tekanan terhadap aliran modal asing itu turut mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. "Sejak September 2025 hingga 20 Oktober 2025, investasi portofolio tercatat net outflows sebesar US$ 5,26 miliar yang mengharuskan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah," kata Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Rabu (22/10/2025). (evw) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Dolar AS Bisa Tembus Rp15.000-an? Ini Jawab BI [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Dolar AS Bisa Tembus Rp15.000-an? Ini Jawab BI (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengakui sistem perpajakan nasional Coretax[2] masih memiliki sejumlah persoalan teknis di berbagai lapisan sistem. Meski demikian, ia optimistis seluruh perbaikan bisa tuntas pada awal 2025. "Kita mau update tentang Coretax, kan saya bilang satu bulan selesai, ya selesai sebagian rupanya. Ini honest review tentang Coretax," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Purbaya, permasalahan muncul di tiga lapisan utama sistem, mulai dari programming layer, middle layer, hingga upper layer. Pada lapisan atas (upper layer), sistem sempat mengalami gangguan seperti timeout dan gagal login. Masalah ini disebabkan koneksi utama lewat jaringan Telkom yang tidak stabil. Kini, lalu lintas sistem sementara dialihkan ke penyedia lain agar akses lebih lancar. Di bagian middle layer, kendala utama ditemukan pada manajemen session dan cookie yang berantakan, menyebabkan pengguna terlempar keluar saat mengakses sistem. Selain itu, pengaturan keamanan yang terlalu ketat justru memperlambat kinerja. Perbaikan dilakukan dengan menata ulang firewall dan menambahkan content accelerator agar akses menjadi lebih cepat. Sementara di programming layer, banyak error message yang muncul akibat kelemahan di sisi penulisan kode. Patch dan pembaruan sudah dilakukan bersama pihak pengembang LG CNS, namun tim Kemenkeu belum bisa mengubah seluruh sistem karena keterbatasan akses hingga kontrak berakhir pada Desember 2025. Purbaya juga menyinggung soal kualitas tenaga pengembang dari pihak LG yang dinilai belum sesuai harapan. "Begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, katanya ini kayak buatan programmer tingkat SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya, kelihatannya," ujarnya. Meski begitu, ia menyebut ada kemajuan besar terutama di sisi keamanan sistem. Tingkat keamanan cybersecurity Coretax yang semula dinilai 30 dari 100, kini naik pesat. "Sekarang security-nya udah bagus sekali, nilainya 95 plus, jadi kalau udah segitu berarti A plus," katanya. Perbaikan itu dilakukan dengan melibatkan para ahli dan peretas profesional Indonesia untuk menguji daya tahan sistem. Purbaya menilai talenta lokal justru lebih adaptif dan cepat belajar dibandingkan vendor luar negeri. Ia menegaskan perbaikan struktural akan rampung setelah sistem diserahkan penuh kepada tim dalam negeri. "Saya yakin begitu dikasih ke kita, Januari-Februari sudah selesai itu. Security dan infrastrukturnya sekarang sudah cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya," ucapnya. Purbaya menegaskan Indonesia tidak boleh lagi terlalu bergantung pada pihak asing dalam pengembangan teknologi strategis negara. Ia yakin kemampuan sumber daya manusia lokal cukup mumpuni untuk mengelola sistem perpajakan modern secara mandiri. Proyek Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh LG CNS-Qualysoft Consortium senilai lebih dari Rp1,2 triliun sejak 2020. Sistem ini menggantikan platform pajak lama Ditjen Pajak yang telah digunakan lebih dari dua dekade. Diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024, Coretax diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan perpajakan nasional. Namun, beberapa bulan setelah peluncuran, sistem ini sempat dikritik karena gangguan akses dan performa yang belum stabil. ====[3] (del/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Coretax (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepercayaan publik terhadap industri asuransi sempat goyah setelah serangkaian kasus gagal bayar mengguncang pasar keuangan nasional. Kini, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri berpacu membangun kembali citra asuransi. Berkaca ke belakang, letusan kasus asuransi terjadi pada medio tahun 2019-2022. Sebut saja, Wanaartha Life yang kerugian nasabahnya ditaksir mencapai Rp15 triliun, AJB Bumiputera 1912 yang menunggak klaim hingga Rp5,3 triliun, hingga gagal bayar Kresna Life yang ditaksir mencapai Rp6,4 triliun. Salah satu kasus yang telah masuk ke tahap resolusi menyangkut asuransi pelat merah, yaitu Jiwasraya. Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus mega korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun. Eks nasabah Jiwasraya kini telah menerima kembali sebagian hartanya melalui program restrukturisasi polis yang digagas pemerintah dan diawasi OJK. Kini, salah satu perusahaan keuangan tertua di Indonesia tersebut telah mengalihkan 99,9% polis bermasalahnya ke asuransi IFG Life. Indah (62) menjadi satu dari ribuan nasabah produk JS Saving Plan Jiwasraya yang mengikuti program restrukturisasi tersebut. Dirinya mendaftarkan diri setelah polisnya sebesar Rp600 juta macet tak terbayarkan pada 2019 lalu. Indah adalah seorang ibu, Ia sengaja menaruh dana tersebut di asuransi demi bisa membiayai pengobatan anaknya. Meski tak kembali utuh, Indah dijanjikan pembayaran berkala selama lima tahun, dengan nilai pengembalian sebesar Rp360 juta. Usai menanti panjang, kini cicilan pembayaran polisnya sudah masuk tahun keempat. "Kan harusnya (polis) jatuh temponya 2019 ya. Sampai 2022 baru cair (cicilan) yang pertama," ucap perempuan pengusaha ini saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, (29/10/2025). Selain langkah kuratif, OJK juga melaksanakan strategi preventif agar kedepan tidak terjadi kasus serupa. Hal ini sejalan dengan pasal 6 UU No. 21 tahun 2011, dimana tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian. Transformasi Ekosistem Asuransi Untuk memperbaiki pondasi industri asuransi yang sempat goyah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027. Peta jalan ini membawa visi besar: Terwujudnya Industri Asuransi yang Sehat, Efisien, dan Berintegritas, Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendalaman Pasar, Peningkatan Inklusi, dan Stabilitas Keuangan. Dalam peluncurannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut peta jalan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Tujuannya jelas: memperkuat pengawasan dan regulasi agar industri tak lagi rapuh menghadapi tantangan. Pada fase pertama yang berlangsung 2023-2024, OJK menargetkan perbaikan dan penguatan pondasi industri. Dari periode itu, lahir beragam aturan baru, mulai dari Peraturan OJK (POJK) hingga Surat Edaran (SE), yang menjadi pijakan awal menata kembali arah perjalanan industri asuransi. "Dari UU PPSK di tahun 2023 saja, OJK tengah menyiapkan 9 POJK yang terkait asuransi, 4 POJK sudah dikeluarkan 5 sedang disiapkan dan mudah-mudahan selesai sebelum 2023. Dan di tahun 2024 ada POJK turunan," sambut Ogi dalam peluncuran roadmap tersebut di Jakarta, Oktober 2023 silam. Aturan kerap kali berpijak pada rumusan masalah. Berkaca dari kasus-kasus asuransi, banyak permasalahan lahir dari kurangnya tata kelola yang baik terhadap penempatan investasi. Sebut saja Jiwasraya, perusahaan ini terpaksa gagal bayar karena investasinya 'nyangkut' pada saham tier 3 dan reksa dana yang berkinerja buruk. Dari segi porsi investasi sendiri, pada tahun 2023 OJK telah membatasi penempatan investasi asuransi melalui POJK no. 5 tahun 2023 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan POJK 6 tahun 2023 untuk asuransi syariah. Salah satu perubahan mendasar yang diterapkan adalah penyesuaian ketentuan batasan maksimum investasi dengan pihak terkait paling tinggi 10% dari hasil penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi, sementara pada pihak yang bukan pihak terkait paling tinggi 25% dari total investasi yang bersumber selain subdana. Di sisi lain, modal yang kuat juga menjadi pondasi bagi industri untuk bertahan. Untuk itu, OJK meluncurkan POJK no. 23 tahun 2023 yang mewajibkan perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar dan perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar. Ekuitas minimum itu harus dipenuhi setiap entitas paling lambat 31 Desember 2026. "Terkait penegakkan ketentuan pemenuhan ekuitas tahap 1, per Agustus 2025, telah terdapat 109 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas 2026. Hal ini setara 75,96% dari total jumlah perusahaan," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil RDKB, Kamis, (9/10/2025). Nantinya, kebijakan ekuitas asuransi minimum tersebut akan diteruskan bertahap hingga akhir tahun 2028. Pada tahun 2028, akan dilakukan klasifikasi perusahaan asuransi menjadi KPPE Ekuitas 1 dan KPPE Ekuitas 2. Peta jalan tersebut juga mengamanatkan OJK untuk membentuk sistem yang bisa mendeteksi pelaku kejahatan keuangan melalui fraud database. Inisiatif ini pun direalisasikan melalui peluncuran POJK No. 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (POJK SIPELAKU). Saat peluncuran, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, fraud database tersebut berbasis situs web. Perusahaan asuransi bisa mengakses seluruh informasi mengenai profil pelaku, riwayat pekerjaan, hingga riwayat fraud untuk mencegah terjadinya fraud oleh oknum tak bertanggung jawab. "Tujuan diluncurkannya SIPELAKU, yaitu untuk mencegah terjadinya fraud dan kejahatan keuangan di SJK dengan meminimalisir kerugian dari fraud itu sendiri," tegas Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Tak sampai di situ, OJK juga menata aturan terkait asuransi unitlink. Sebelumnya, produk ini sempat menuai kontroversi lantaran banyak masyarakat yang merasa uangnya 'raib' di asuransi. Padahal, tanpa sepengetahuan mereka, polisnya tercatat sebagai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Sehingga, ketika instrumen investasinya turun, nilai manfaat yang diterima juga terkikis. Berangkat dari kesalahpahaman tersebut, OJK merancang Surat Edaran (SE) OJK nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI sebagai langkah perlindungan konsumen. Regulasi ini memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) agar agen asuransi memastikan konsumen paham betul tentang manfaat dan risiko atas produk unitlink yang mereka beli. Selain aturan di atas, masih banyak regulasi yang membersamai proses transformasi industri asuransi tanah air. Begitu pula dengan sejumlah rancangan aturan yang menandakan bahwa semangat perbaikan belum padam. Industri pun mulai berbenah demi memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat Indonesia. Pulih Perlahan Gayung bersambut, sinergi antara regulator dan industri mulai menampakkan hasil. Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Yulius Bhayangkara menilai, kebijakan OJK perlahan mendorong peningkatan tata kelola dan penguatan manajemen risiko di tubuh pelaku industri. "Dengan ketentuan modal minimum dan tata kelola produk yang lebih prudent, potensi terulangnya kasus seperti kasus Jiwasraya atau Asabri dapat diminimalkan secara sistematis. Kasus-kasus di masa lalu menjadi pembelajaran berharga bahwa ketahanan permodalan, integritas pengelolaan investasi, dan transparansi kepada nasabah merupakan kunci keberlanjutan industri," kata Yulius kepada CNBC Indonesia, Kamis, (23/10/2025). Meski demikian, Yulius mengakui, langkah ini memang membutuhkan waktu dan penyesuaian strategis, khususnya bagi perusahaan dengan kapasitas modal terbatas. Untuk itu, DAI sebagai wadah asosiasi-asosiasi asuransi, melakukan kolaborasi erat dengan OJK untuk memastikan transisi regulasi berjalan seimbang antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha. Selain itu, DAI juga menilai peran aktif OJK dalam melakukan pengawasan khusus dan membangun sistem peringatan dini (early warning system) sangat penting. Dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan teknologi, potensi permasalahan di industri dapat terdeteksi lebih awal, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi krisis sistemik. "DAI optimistis bahwa arah kebijakan OJK sebagaimana tertuang dalam Roadmap Industri Asuransi 2023-2027 akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional, serta membangun ekosistem yang lebih transparan, resilien, dan berdaya saing global," pungkas Yulius. Seiring dengan dukungan berbagai pihak, kepercayaan masyarakat pun mulai pulih perlahan. Hal ini bisa terlihat dari peningkatan penetrasi dan densitas asuransi kuartal ketiga 2024. Menurut data OJK, tingkat densitas asuransi per September 2024 tercatat sebesar Rp2,08 juta dan penetrasi asuransi berada di kisaran 2,8%. Angka tersebut lebih baik dibanding akhir 2023 yakni densitas sebesar Rp1,94 juta dan penetrasi sebesar 2,59%. Ke depan, OJK menargetkan penetrasi asuransi bisa mencapai 3,2% di tahun 2027 mendatang. Sementara densitas asuransi diharapkan dapat menyentuh angka Rp2,4 juta di periode yang sama. Dengan demikian, asuransi tak hanya berfungsi menjadi jaring pengaman risiko masyarakat, namun juga berkontribusi aktif dalam perkembangan ekonomi Indonesia. (Mentari Puspadini/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos Asuransi Buka-Bukaan Soal Skema Co-Payment [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos Asuransi Buka-Bukaan Soal Skema Co-Payment (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara mengenai rencana merger anak usaha bank yang bergerak di bidang pengelolaan aset alias manajer investasi anggota himpunan bank milik negara (Himbara). Seperti diketahui, kabar beredar bahwa entitas usaha pengelola aset milik ketiga bank BUMN akan bergabung. Ketika ditanya secara spesifik mengenai kabar tersebut, Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menolak untuk memberikan keterangan detil. Ia mengatakan pihaknya pasti akan membuat pengumuman secara resmi jika rencana itu sudah resmi. "Oh, itu aku belum bisa ngomong. Tapi kalau soal nantinya ada merger atau apa, nanti pasti akan kami sampaikan kalau sudah official," kata Pandu saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (24/10/2025). Ia kemudian menyatakan bahwa tujuan Danantara melakukan penggabungan terhadap berbagai perusahaan pelat merah itu untuk memperkuat performa kinerjanya. "Semua kalau mau gabung-gabung itu untuk membuat perusahaan makin efisien, makin kuat. Sudah, pasti," tegas Pandu. Seperti ramai diberitakan oleh media massa sebelumnya, Danantara dikabarkan akan menggabungkan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang bergerak di bidang pengelola aset. Dikabarkan aset kelolaannya mencapai US$8 miliar atau senilai Rp132,77 triliun. Adapun, saat ini BRI memiliki anak usaha di bidang pengelola aset, PT BRI Manajemen Investasi, Bank Mandiri memiliki PT Mandiri Manajemen Investasi, dan BNI memiliki PT BNI Asset Management (BNI AM). Di samping itu, ada manajer investasi aset pelat merah lainnya, PT Bahana TCW Investment Management, yang merupakan anak usaha Indonesia Financial Group (IFG). Selain itu, Danantara juga sudah mengumumkan beberapa rencana konsolidasi perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Seperti konsolidasi perusahaan asuransi dan reasuransi pelat merah, dari 15 perusahaan menjadi 3 entitas. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BI Rate Turun, Ini Strategi BNI (BBNI) Jaga Likuiditas [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BI Rate Turun, Ini Strategi BNI (BBNI) Jaga Likuiditas (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Gizi Nasional [1](BGN) melarang seluruh bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis[2] (MBG) dibangun berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kandang hewan[3], atau sumber pencemar lainnya. Larangan mereka atur khusus melalui Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan dalam proses penyediaan makanan bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita penerima manfaat program MBG. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menjelaskan setiap SPPG wajib memenuhi standar lokasi, bangunan, dan lingkungan higienis sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. "SPPG adalah dapur gizi publik. Karena itu, lokasi pembangunannya harus benar-benar bebas dari sumber pencemaran. Tidak boleh dekat TPA, kandang hewan, atau area yang berpotensi mengontaminasi bahan makanan," ujar Hida dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (24/10). Ia menambahkan selain lokasi yang bersih, SPPG juga diwajibkan memiliki akses jalan memadai, sumber listrik dari jaringan PLN, serta sarana air bersih yang layak konsumsi. Standar ini diberlakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan di dapur gizi memenuhi lima kunci keamanan pangan sebagaimana diatur oleh BGN. "Kami memastikan seluruh dapur gizi di Indonesia beroperasi dengan prinsip good hygiene practice dan food safety. Makanan yang diberikan kepada anak sekolah dan ibu hamil harus benar-benar aman dikonsumsi," lanjut Hida. Selain itu, SPPG juga diwajibkan memiliki ventilasi yang cukup, area pengolahan terpisah antara bahan mentah dan matang, serta peralatan makan berbahan foodgrade stainless steel. Semua sarana dan prasarana dapur harus memenuhi standar teknis nasional BGN yang dirancang untuk mencegah risiko kontaminasi biologis maupun kimiawi. "Kami tidak ingin ada risiko kesehatan muncul dari dapur program gizi. SPPG adalah ujung tombak penyedia makanan sehat, sehingga aspek sanitasi dan keamanan pangan menjadi prioritas utama," tegasnya. Menurut Hida, BGN juga telah meminta pemerintah daerah untuk aktif memantau lokasi pembangunan SPPG agar sesuai dengan tata ruang wilayah dan standar higienitas lingkungan. Verifikasi lapangan dilakukan secara berlapis oleh tim teknis BGN bersama Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah setempat. "Keamanan pangan adalah pondasi utama keberhasilan program MBG. Karena itu, kami tidak akan kompromi terhadap standar kebersihan, mulai dari lokasi, dapur, hingga alat makan," pungkasnya. ====[4] (del/agt) References^ Badan Gizi Nasional (www.cnnindonesia.com)^ Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)^ kandang hewan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk resmi memulai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-130 dengan menggelar acara Kick-Off di Kantor Pusat BRI, Jakarta, pada Rabu (16/10). Acara tersebut menjadi momentum awal perjalanan menuju puncak perayaan HUT yang akan digelar pada 16 Desember 2025 mendatang. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen BRI, pimpinan perusahaan anak, senior leaders, serta ribuan Insan BRILiaN (karyawan BRI) yang mengikuti acara secara langsung maupun virtual dari berbagai unit kerja di dalam dan luar negeri. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, dalam sambutannya mengajak seluruh insan BRI untuk merefleksikan perjalanan panjang perusahaan. Ia menegaskan bahwa usia 130 tahun bukan sekadar angka, tetapi menjadi bukti ketangguhan dan konsistensi BRI dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Perjalanan 130 tahun tentu bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata ketangguhan, konsistensi, dan tekad BRI untuk terus tumbuh dan memberi makna bagi Indonesia. Kita belajar bahwa agar tetap relevan di tengah perubahan zaman, BRI harus senantiasa bertransformasi, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis," ujarnya. Dalam momentum peringatan HUT BRI ke-130, BRI mengambil tema 'Satu Bank Untuk Semua'. Tema ini merepresentasikan komitmen BRI untuk senantiasa hadir melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk dan layanan keuangan yang lengkap, mulai dari segmen mikro hingga korporasi, dengan dukungan ekosistem digital yang kuat. Tema tersebut juga merefleksikan karakter BRI yang modern, relevan dan inklusif, sejalan dengan transformasi berkelanjutan yang tengah dijalankan perseroan. "Berakar pada mandat dan misi nasional, semangat 'Satu Bank Untuk Semua' menegaskan tekad BRI untuk mendukung setiap ambisi, mendorong pemerataan ekonomi, serta menjadi mitra finansial terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Hery Gunardi. Suasana perayaan semakin meriah dengan Defile SportArtcular yang diikuti oleh 24 tim mewakili Direktorat Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta Regional Office BRI di Jakarta. Sportartcular sendiri merupakan acara kompetisi olahraga dan seni untuk internal karyawan BRI (Insan BRIlian) yang bertujuan meningkatkan keakraban dan kebugaran karyawan di lingkungan kerja. Acara ini sendiri merupakan gabungan dari kompetisi sport (olahraga) dan art (seni). Menutup sambutannya, Hery Gunardi mengingatkan bahwa peringatan HUT ke-130 merupakan momentum kolektif untuk merayakan capaian, mempererat kebersamaan, sekaligus menyalakan semangat baru bagi seluruh keluarga besar BRI. "Di balik seluruh upaya transformasi yang sedang kita lakukan ini, tentu saja kita ingin merayakan pencapaian BRI dengan penuh kebersamaan dan sukacita. Nikmati seluruh rangkaian HUT BRI ke-130, mulai dari Kick-off HUT hari ini, pelaksanaan Sportartcular hingga puncak perayaan Brilian Fest di Desember mendatang," tuturnya. "Jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk mempererat solidaritas, mengisi ulang semangat dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari keluarga besar BRI," pungkas Hery. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menggelar kegiatan "Digistar Connect: Building 113.000 Next Generation AI Talents for Indonesia's Future" guna meningkatkan talenta digital Indonesia di bidang teknologi kecerdasan artifisial (AI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Kamis (23/10). Acara ini merupakan bagian dari kegiatan Digistar Connect, juga sebagai bentuk implementasi pilar AI Center of Excellence (AI CoE), yaitu AI Campus. Kolaborasi dengan kampus menjadi salah satu bentuk inisiasi untuk mencetak talenta digital yang ahli di bidang AI melalui riset dan pengembangan talenta digital. Secara umum, kegiatan ini mengusung misi untuk menghasilkan talenta tingkat lanjut yang mahir menggunakan AI, juga dapat membuat teknologi AI sendiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk luar, dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini mengatakan, Indonesia membutuhkan banyak talenta digital yang paham teknologi AI. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kerja sama antara Telkom dan Kampus UMY ini sejalan dengan objektif pemerintah dalam mencetak talenta digital yang unggul. Sehingga nantinya Indonesia tak hanya sebagai market teknologi AI, tetapi juga dapat menjadi negara yang dapat mengembangkan teknologi AI," ujar Dian Siswarini dalam pemaparannya di sesi kuliah umum. Sinergi Telkom dan UMY ini pun sejalan dengan pilar AI Center of Excellence (CoE) yang selama ini sudah dijalankan Telkom. AI Center of Excellence adalah salah satu produk dari Telkom Solution sebagai payung besar yang menyatukan riset, talenta, infrastruktur, dan use case dalam ekosistem kolaboratif dengan berbagai stakeholder untuk mendorong percepatan AI di Indonesia. AI Center of Excellence berdiri di atas empat pilar utama. Pertama, AI Campus yang merupakan ruang kolaborasi antara kampus dan industri untuk memperkuat kurikulum dan kapasitas talenta. Kedua AI Playground, yaitu laboratorium eksplorasi tempat mahasiswa dan peneliti bisa menguji berbagai model AI secara aman dan bertanggung jawab. Ketiga, AI Connect yang merupakan jembatan praktisi dan bisnis untuk berbagi praktik terbaik dan mempercepat inovasi. Keempat, AI Hub yang merupakan tempat pembuktian nilai, di mana lebih dari 50 proof of concept telah dikembangkan guna menyelesaikan permasalahan industri. Selain itu, kerja sama dengan UMY menjadi wujud nyata pilar AI Campus, yang meliputi kolaborasi riset dan pengembangan dengan universitas beserta pembuatan kurikulum pembelajaran AI. Dengan AI CoE, Telkom berharap dapat menghubungkan kampus, industri, dan pemerintah dalam upaya mencetak generasi AI yang siap berkarya dan berdaya saing global. Dia berharap, sinergi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat mencetak 113 ribu talenta digital Indonesia yang berkualitas. "AI CoE ini sejalan dengan rencana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ingin membuka program studi baru mengenai AI. Sehingga, kolaborasi antara Telkom dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sangat strategis bagi pengembangan talenta digital khususnya di bidang AI," katanya. Rektor UMY, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc menyampaikan dukungan atas implementasi kolaborasi yang semakin luas dengan Telkom, antara lain lewat pengembangan AI Campus di seluruh kampus Muhammadiyah. Ia menilai, AI Campus memiliki manfaat besar bagi UMY, sehingga perlu diimplementasikan dalam skala nasional agar semakin banyak penelitian dan produk AI yang dikembangkan oleh mahasiswa UMY. Prof Nurmandi berharap, AI Campus dapat semakin banyak mencetak talenta digital yang berdaya saing global. Melalui peluncuran AI CoE di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Telkom optimistis dapat terus menunjukkan sinergi yang solid antara industri dan kampus bagi pengembangan talenta digital di Indonesia yang semakin luas, kolaboratif, dan berdampak nyata. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas[1]) mengatakan pembangkit listrik[2] tenaga sampah[3] di 7 lokasi akan groundbreaking pada 2026. Pembangkit listrik dari sampah itu akan dibangun di Bali, Yogyakarta, Bogor, Tangerang, Semarang, Bekasi, dan Medan. Pembangunan pembangkit listrik dari sampah itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Sampah yang menimbulkan penyakit itu, melalui Inpres (Perpres) itu, sekarang insyaallah akan berubah menjadi energi listrik, akan menjadi lapangan kerja, dan akan menjadi sumber energi yang terbarukan. Nah, ini yang kita percepat," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (24/10). Dalam kesempatan sama, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pembangunan pembangkit listrik dari sampah akan memakan waktu kurang lebih dua tahun. Proses tender katanya sudah dimulai secara terbuka yang diikuti 200 lebih perusahaan dari dalam dan luar negeri. Dalam proyek ini, sambungnya, Danantara akan menjadi pemegang saham dalam proyek itu. "Jadi memang tugas kami ini kita mengundang investor. Tapi kalau pun tidak ada investor yang masuk, kami tetap akan laksanakan program ini karena semua aturannya sudah jelas," katanya. "Danantara akan menjadi pemegang saham di semua proyek itu ya. Untuk memastikan bahwa proyek itu jalan dengan baik dan benar," sambungnya. ====[4] (fby/sfr) References^ Zulhas (www.cnnindonesia.com)^ listrik (www.cnnindonesia.com)^ sampah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyelenggarakan Ceremony Apresiasi Desa BRILiaN 2024 sebagai bentuk penghargaan bagi desa-desa yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Acara berlangsung di Desa BRILiaN Lawang Bukittinggi, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Jumat (17/10). Program apresiasi ini menyoroti empat aspek utama pengembangan desa, yaitu BUMDesa dan/atau Koperasi Desa Merah Putih, digitalisasi, keberlanjutan (sustainability), serta inovasi. Kegiatan tersebut juga menjadi penutup dari rangkaian program Desa BRILiaN yang telah dilaksanakan sepanjang tahun sebelumnya dan menjangkau ribuan desa di seluruh Indonesia. Nagari Lawang terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan utama karena dinilai berhasil memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai objek wisata alam yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI, Muhammad Candra Utama, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kemajuan desa dan penguatan ekonomi lokal. "Kami berterima kasih atas kehadiran seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Nagari Lawang menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan pembangunan yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10). Sebagai bentuk dukungan, BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Bantuan tersebut mencakup pengadaan becak motor untuk pengelolaan sampah, pembangunan gapura desa, renovasi sentra UMKM, pipanisasi air bersih di Jorong Katapalang, serta peningkatan fasilitas umum lainnya. Candra berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing desa. "Mari kita jaga dan kelola aset ini bersama-sama agar memberikan dampak positif jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing desa," imbuh dia. Sebagai informasi, Program Desa BRILiaN yang diluncurkan pada 2020 merupakan strategi BRI dalam mengembangkan potensi wilayah berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem hyperlocal dan Ekosistem Konsolidasi Mikro yang memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa. Hingga akhir September 2025, BRI telah membina 4.909 desa di seluruh Indonesia, termasuk 82 desa di Sumatra Barat. Melalui pendekatan ini, BRI berupaya membantu desa mengembangkan potensi unggulannya agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di samping itu, melalui Holding Ultra Mikro (UMi), BRI terus memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Hingga periode yang sama, Holding UMi telah melayani lebih dari 36 juta nasabah peminjam ultra mikro dan mengelola sekitar 180 juta rekening tabungan mikro. Dalam bidang pengembangan usaha, BRI juga membina 41.715 klaster usaha di berbagai daerah. "Seluruh pencapaian ini kami persembahkan bukan hanya untuk mendukung kemajuan BRI, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah BRI akan membawa dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan," pungkas Candra. Ke depan, BRI akan terus memperkuat perannya sebagai agent of development dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. BRI meyakini bahwa pembangunan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya dalam menjadikan desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (rir) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) menyampaikan bahwa pemegang saham telah menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II atau rights issue. Aksi korporasi tersebut telah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB GMFI dihadiri oleh pemegang saham yang seluruhnya berjumlah 34.799.649.836 saham atau setara dengan 92,64% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 28.233.511.500 saham Seri A dan 9.332.467.476 saham Seri B dan telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi menjelaskan, RUPSLB telah menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 124.269.948.745 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp25 per saham. Melalui pelaksanaan rights issue tersebut, GMFI akan menerima penyetoran modal non- tunai (inbreng) dari PT Angkasa Pura Indonesia (API) berupa lahan seluas 972.123 m2 di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mencakup area operasional utama Hanggar 1 hingga Hanggar 4, senilai Rp5,66 triliun dan kemudian diikuti oleh transaksi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). "Pelaksanaan aksi korporasi ini, akan membuat aset strategis ini menjadi bagian vital dari kegiatan perawatan pesawat GMFI dan yang juga akan resmi menjadi aset Perseroan untuk memperkuat basis operasional dan nilai perusahaan," jelasnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (24/10). Langkah korporasi ini menjadi bagian strategis dari upaya penguatan struktur permodalan dan fundamental keuangan GMFI, yang kini terefleksikan melalui posisi ekuitas yang diproyeksikan berbalik positif dari sebelumnya minus US$ 248,99 juta menjadi positif US$ 102,87 juta. Penyertaan modal dari Angkasa Pura ini merupakan bagian dari program restrukturisasi Garuda Indonesia yang sebelumnya telah disetujui oleh Pemerintah, dan menegaskan integrasi strategis antara GMFI dan ekosistem aviasi nasional di bawah naungan API. "Aksi korporasi ini bukan sekadar langkah finansial, tetapi pondasi strategis agar GMFI dapat bergerak lebih lincah dan berkelanjutan. Dengan memiliki aset strategis dan struktur permodalan yang lebih kuat, GMFI siap memperluas kapasitas bisnis, memperkuat kemandirian operasional, serta memperkokoh posisinya sebagai MRO terintegrasi yang andal di tingkat global," ujar Andi. Nantinya, dana hasil PMHMETD akan dimanfaatkan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional, memastikan standar keselamatan dan kualitas layanan tetap terjaga, serta memperkuat kepercayaan pelanggan. "Sinergi dengan API membuka peluang kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem aviasi nasional, sekaligus memperkuat posisi GMFI sebagai perusahaan MRO kebanggaan Indonesia yang siap bersaing di pasar global," pungkasnya. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Giring Ganesha Ditunjuk Jadi Komisaris Garuda Maintenance (GMFI) [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Giring Ganesha Ditunjuk Jadi Komisaris Garuda Maintenance (GMFI) (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Masa kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) resmi berakhir setahun lalu yakni pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu. Setahun setelah memasuki masa purna bakti, Jokowi diketahui telah memperoleh berbagai haknya sebagai mantan Presiden Indonesia. Terbaru dikabarkan proses pembangunan rumah pensiun untuk Jokowi sedang dalam tahap penyelesaian. Mengutip laporan detikJateng, pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, hampir selesai. Rumah itu disebut sudah tahap finishing. Kades Blulukan Slamet Wiyono mengatakan progres pembangunan rumah pensiun Jokowi sudah 95 persen. Saat ini dalam tahap finishing. Foto: Rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Rabu (22/10/2025). (Dok. Detikcom/Tara Wahyu) Rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Rabu (22/10/2025). (Dok. Detikcom/Tara Wahyu) Selain rumah masa tua, sebagai eks presiden Jokowi juga berhak mendapatkan uang pensiun seperti pejabat negara lainnya setelah purnatugas. Namun, mesti diketahui jumlahnya jauh berbeda dengan yang didapatkan para pejabat. Berapa jumlahnya? Berikut penjelasan dirangkum dari berbagai sumber. Mengingatkan saja, pemerintah mengumumkan kenaikan uang pensiun mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Gaji pensiun itu naik mencapai 12%. Penetapan gaji pensiunan PNS tahun 2019-2023 terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 18/2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Besarannya untuk golongan I dimulai dari Rp 1.560.800 hingga Rp 2.014.900 dan Golongan IV antara Rp 1.560.800 hingga Rp 4.425.900. Sementara itu, uang pensiun presiden dan wakil presiden ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) 7/1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Dalam aturan, para pensiunan presiden dan wapres akan mendapatkan uang pensiun 100% gaji pokok terakhir. Perli diketahui, gaji presiden mencapai Rp 30,2 juta atau enam kali lebih besar dari gaji tertinggi PNS sebesar Rp 5,04 juta per bulan. Namun presiden dan wakil presiden yang pensiun tidak akan mendapatkan tunjangan setelah masa jabatannya habis, di mana tunjangan bulan sekitar Rp 32,5 juta. Selain itu, presiden juga berhak mendapatkan tunjangan rumah yang disediakan negara. Tunjangannya mencakup biaya seperti pemakaian air, listrik dan telepon, serta perawatan kesehatan keluarga. Bukan hanya rumah, presiden akan mendapatkan mobil dinas. Fasilitas keamanan dari pasukan pengamanan presiden juga diberikan pada pensiunan presiden (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Kerja 5 Tahun, Anggota DPR Dapat Uang Pensiun Segini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Kerja 5 Tahun, Anggota DPR Dapat Uang Pensiun Segini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] merespons penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Kejaksaan Agung (Kejagung[2]) terkait kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) tahun 2022. Purbaya menegaskan penggeledahan tersebut menjadi kewenangan pihak terkait dan mengikuti bagaimana proses kasus tersebut berjalan. "Ya biar saja. Itu kan orang lain yang periksa. Biar saja," ujar Purbaya saat ditanyai di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Nanti ke lab kan periksa. Kelihatannya sih si ekspor nya cukup canggih itu. Tapi itu pasti akan debatable bukti ilmiahnya seperti apa. Saya enggak tahu, biar saja proses berjalan," tambahnya. Saat ditanyai apakah benar dia yang melaporkan dugaan korupsi tersebut, Purbaya memilih untuk tidak menjawab secara langsung. "Terima kasih," tutup Purbaya sambil tersenyum dan pergi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) tahun 2022. Dalam proses berjalan, penyidik sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan upaya paksa penggeledahan. "Terkait dengan penggeledahan di kantor Bea Cukai, memang benar ada beberapa tindakan-tindakan hukum atau langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh tim penyidik gedung bundar dalam rangka mencari informasi dan data," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Kantornya, Jakarta, Jumat (24/10). "Terkait kasus itu, POME," sambungnya. Anang belum bisa berbicara banyak mengenai penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor POME tersebut. Dia belum bisa menyampaikan detail tempat-tempat yang digeledah, barang bukti yang disita, dan identitas saksi-saksi yang sudah dimintai keterangannya. "Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa juga terlalu terbuka. Kenapa ini dilakukan? Karena dalam rangka kita menemukan alat-alat bukti nantinya untuk proses penegakan hukum dan juga dalam rangka mencapai apa yang kita ingin, tujuan kita capai nantinya, apa yang penyidik inginkan," ungkap dia. ====[3] (fln/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Kejagung (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah sempat menyentuh All Time High di 8.351, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,032% atau di level psikologis 8.271,72 pada perdagangan Jumat (24/10). Sementara itu, musim laporan keuangan Q3-2025 sudah dimulai dan akan menjadi perhatian pelaku pasar hingga perdagangan pekan depan. Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini dan Syarifah Rahma dalam Market Focus di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (24/10/2025). Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah China[1] mengklaim Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh[2] telah mengangkut 11,7 juta penumpang selama beroperasi dalam dua tahun terakhir. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan jumlah penumpang Whoosh terus meningkat. Ia juga mengklaim proyek transportasi tersebut telah membuka banyak lapangan kerja. "Kereta cepat Jakarta-Bandung resmi beroperasi dua tahun lalu. Selama dua tahun terakhir, kereta api ini telah beroperasi dengan aman, lancar, dan tertib. Kereta api ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia," katanya dalam keterangan di laman resmi Kementerian Luar Negeri China, Senin (20/10. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Guo menambahkan bahwa pemerintah China dan Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap pengembangan proyek tersebut. Ia menekankan dalam dalam menilai proyek kereta cepat, selain angka keuangan dan indikator ekonomi, juga harus diperhitungkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. "Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian berkualitas tinggi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar proyek ini dapat berperan lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di Kawasan," ujarnya. Masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali diungkit belakangan ini. Salah satu masalah yang diungkit terkait besarnya utang proyek tersebut. Sebagai informasi, nilai investasi proyek tersebut tembus US$7,2 miliar atau Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Dana itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam proposal dari China saat menawarkan proyek itu ke Indonesia. Pasalnya, dalam proposal, China hanya menawarkan nilai investasi US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS). Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. Nah besarnya utang itu memicu polemik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu menolak jika utang itu dibayar APBN. Dalihnya, Whoosh saat ini dikelola oleh Danantara yang telah mengelola dividen dari BUMN yang biasanya masuk ke kas negara sampai dengan Rp80 triliun. Dengan fakta itu, kata Purbaya, akan sangat lucu bila dana APBN digunakan lagi untuk membayar utang Whoosh. "Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10) lalu. ====[3] (fby/sfr) References^ China (www.cnnindonesia.com)^ Whoosh (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga saham PT. Unilever IndonesiaTbk. (UNVR) melesat hingga 11,95% atau naik 960 poin ke level Rp 2.530 per saham dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 96,52 triliun. Dalam sepekan terakhir saham UNVR terbang 33,16% dan dalam tiga bulan terakhir telah melesat 61,15%. Kenaikan harga saham Unilever ditopang oleh kinerja cemerlang perusahaan konsumer tersebut yang baru mengumumkan catatan pertumbuhan laba yang fantastis dan keputusan perusahaan untuk melakukan aksi pembelian kembali saham perusahaan (buyback). Selain itu, kenaikan harga saham UNVR juga beriringan dengan rebound saham-saham emiten blue chip. Unilever Indonesia diketahui telah melaksanakan buyback dan pembagian dividen di tahun ini. hingga September 2025, UNVR telah membeli kembali saham perseroan (buyback) sebanyak 168,8 juta saham. Angka ini setara dengan 14,3% buyback utilization. Presiden Direktur Unilever (UNVR) menyampaikan, inisiatif ini akan terus berlanjut sampai 30 Oktober 2025 untuk menunjukkan komitmen dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham. UNVR sebelumnya melakukan pembelian saham kembali (buyback) sebesar Rp 2 triliun dan dilakukan pada harga maksimum Rp1,700 per lembar saham. Jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor. Sementara itu, jika melihat dari laporan keuangannya, laba bersih UNVR melonjak sebesar 117% pada kuartal III-2025. Diketahui, emiten ini mencatat laba bersih sebesar Rp1,2 triliun per September 2025. Lonjakan laba ini ditopang oleh penjualan bersih sebesar Rp9,4 triliun. Penjualan bersih tumbuh sebesar 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya dan 7,7% dibandingkan kuartal sebelumnya. Penjualan domestik tumbuh 12,7% pada kuartal ketiga 2025. Belanja iklan dan promosi tetap stabil di angka 8,8% dari total penjualan bersih, menegaskan komitmen Perseroan dalam berinvestasi pada ekuitas merek dan keterlibatan konsumen. Benjie Yap mengatakan, hasil kinerja kuartal ketiga kami menjadi langkah nyata dalam perjalanan pemulihan bisnis. Pihaknya mulai melihat dampak positif dari perubahan struktural dan langkah disiplin yang telah diambil selama setahun terakhir. "Pada awal tahun ini, kami menyatakan komitmen untuk mengembalikan pertumbuhan di paruh kedua 2025, dan kini kami mulai mewujudkannya. Momentum ini dibangun di atas fondasi bisnis yang lebih kuat, eksekusi yang lebih tajam, serta kerja sama seluruh tim dalam mengambil langkah tegas untuk mengatasi tantangan operasional," ungkap Benjie, dikutip Kamis, (23/10/2025). Di tengah dinamika pasar yang dinamis, pencapaian ini memberi keyakinan bahwa perseroan berada di jalur yang tepat. Benjie yakin ini waktu untuk membangun momentum yang bertanggung jawab, menguntungkan, dan berkelanjutan. Dari segi permodalan, UNVR mencatatkan nilai total aset sebesar Rp17,49 triliun per kuartal III-2025. Angka ini naik dari posisi akhir Desember sebesar Rp 16,04 triliun. Adapun Total liabilitas dan ekuitas perusahaan masing-masing tercatat Rp 14,13 triliun dan Rp 3,35 triliun per kuartal III-2025. Shifting Saham Konglo ke Blue Chip Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, investor saham telah beralih dari sebelumnya mengakumulasi saham-saham emiten konglomerat ke saham-saham perusahaan yang berkinerja baik atau saham blue chip. "Kalau untuk saat ini memang sudah terjadi shifting dari saham-saham konglomerat ke saham-saham blue chip," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/10). Menurutnya, performa positif pada IHSG diperkirakan berlangsung pada bulan ini, Oktober 2025 hingga Februari 2026 berdasarkan rata-rata 10 tahun terakhir. "Sehingga peluang window dressing pada penghujung 2025 maupun January effect pada 2026 terbuka lebar," ucapnya. Sementara Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, angin segar sejumlah sentimen berhasil membawa IHSG ke puncak tertingginya. Hal ini terlepas dari kebenaran investor yang kembali dipelukan saham blue chip atau tidak. "Susah diperkirakan apakah investor bakal balik kembali ke saham konglomerat atau tidak, karna saham- saham tersebut cenderung spekulatif. Namun sentimen umum memang sangat positif oleh perkembangan akhir-akhir ini," ungkapnya. Lukman memaparkan, sentimen positif datang dari kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI) yang memangkas suku bunga acuannya. Selain itu, adanya stimulus pemerintah yang dapat berdampak pada saham konsumen goods seperti Unilever. "Jadi kenaikan tinggi saham Unilever menurut saya wajar saja, menginagt laporan keuangan yang sangat kuat," ucapnya. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Sosok Ini Serok Saham PNSE & PTMR Hingga Terbang & Kena Suspensi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Sosok Ini Serok Saham PNSE & PTMR Hingga Terbang & Kena Suspensi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Ketenagakerjaan mendorong transformasi besar dalam sistem pensiun nasional untuk menjawab tantangan era digital. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menegaskan pentingnya pembaruan kebijakan agar seluruh pekerja, baik formal maupun informal, memiliki jaminan hari tua yang layak. Menurutnya, Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat digitalisasi, yang tidak hanya menciptakan peluang baru, tetapi juga menuntut penyesuaian sistem jaminan sosial yang lebih inklusif. "Digitalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Namun saat ini, program JP masih terbatas bagi pekerja di sektor formal," ujar Pramudya dalam Indonesia Pension Fund Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (23/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Pramudya, transformasi sistem pensiun nasional merupakan langkah strategis yang harus segera diwujudkan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai, perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru, seperti pekerja lepas, gig workers, serta pelaku ekonomi berbasis platform digital yang belum sepenuhnya tercakup dalam sistem jaminan sosial yang ada. "Diperlukan desain program pensiun yang adaptif terhadap kelompok pekerja dengan penghasilan tidak tetap. Sistem yang lebih fleksibel akan memastikan setiap pekerja, baik formal maupun informal, memiliki perlindungan di hari tua," tambahnya. Selain itu, Pramudya juga menyoroti tantangan pendanaan program jaminan pensiun yang berlaku saat ini. Menurutnya, skema pendanaan dengan iuran sebesar 3 persen sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, masih belum ideal untuk menjamin keberlanjutan manfaat di masa depan. "Dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa besaran iuran 3 persen itu bersifat sementara dan akan dievaluasi secara bertahap menuju angka ideal sekitar 8 persen," ujarnya. "Namun tentu penyesuaian tersebut membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemberi kerja, pekerja, hingga pelaku usaha," jelasnya. Pramudya menekankan bahwa proses penyesuaian iuran tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, perlu memastikan bahwa kebijakan peningkatan iuran dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan daya tahan industri dan keberlangsungan dunia usaha. "Kita perlu menyusun langkah-langkah agar kebutuhan penyesuaian iuran ini dapat diterima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, tanpa mengganggu aktivitas bisnis dan industri yang sudah berjalan," ujarnya. Lebih lanjut, Pramudya menambahkan bahwa di tengah dinamika tersebut, Indonesia perlu memanfaatkan momentum bonus demografi secara optimal. Populasi usia produktif yang besar saat ini harus diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam program jaminan sosial, sehingga dapat menjadi pondasi yang kuat sebelum memasuki era penuaan penduduk (aging population). "Bonus demografi ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat perlu diajak untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam program pensiun, menyiapkan masa tua yang lebih sejahtera dan mandiri," imbuhnya. Selain memperkuat kebijakan dan perluasan cakupan, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mengoptimalkan strategi investasi dan tata kelola dana untuk menjamin keberlanjutan manfaat peserta. Pramudya menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen menghadirkan program pensiun yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola investasi serta inovasi layanan digital. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan sistem jaminan sosial nasional, tetapi juga memastikan setiap pekerja Indonesia dapat menatap masa depan dengan rasa aman dan sejahtera. "Hingga September 2025, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp863,95 triliun, dengan mayoritas investasi ditempatkan pada instrumen pemerintah guna mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi," ungkapnya. Pramudya menegaskan, melalui tata kelola yang prudent dan berorientasi jangka panjang, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memastikan seluruh dana pekerja dikelola secara aman, transparan, dan memberikan imbal hasil yang optimal. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber