bot

Jakarta - Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020. Melalui aturan ini, pendaftaran Kartu Pra Kerja juga dilakukan secara offline. Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin menjelaskan, mekanisme penyaluran Kartu Pra Kerja ialah calon penerima wajib mendaftarkan diri. Di aturan yang baru, pendaftaran Kartu Pra Kerja bisa dilakukan di Kementerian Ketenagkerjaan atau Dinas Tenaga Kerja di daerah. "Nah wajib mendaftarkan diri ini bisa dengan cara daring melalui situs resmi program Kartu Pra Kerja, atau melalui luring, Luring ini bisa melalui kementerian yang menangani ketenagakerjaan atau pemerintah daerah khususnya di dinas ketenagakerjaan," katanya dalam teleconference, Jumat (7/8/2020). Adapun tahapannya, lanjutnya, pemohon harus datang sendiri ke instansi yang bersangkutan. Kemudian mengisi formulir yang isinya sama dengan pendaftaran online. "Bagaimana cara pendaftarannya, si pemohon harus datang sendiri, harus datang langsung kepada instansi tersebut, lalu mengisi formulir yang mana isian formulir ini secara mnual tapi isinya sama yang ada di dalam pendaftaran daring," ungkapnya. Nantinya, permohonan itu akan dikumpulkan di kementerian atau dinas terkait. Kemudian, permohonan itu dikirimkan ke Project Management Office (PMO) atau Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja. "Dari permohonan tersebut lalu nanti akan secara kolektif dikumpulkan oleh kementerian lembaga, dan dari kementerian lembaga nantinya akan mengirimkan pendaftaran itu setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dikirimkan kepada PMO. PMO akan mengukuhkan penetapan calon peserta Kartu Pra Kerja tersebut," terangnya. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Mark Zuckerberg makin hari makin tajir saja. Berdasarkan perhitungan terbaru yang disusun oleh Bloomberg Billionaires Index, harta kekayaan pendiri Facebook itu tembus USD 100 miliar untuk pertama kalinya, atau di kisaran Rp 1.400 triliun. Dengan demikian, pria yang drop out dari Harvard itu gabung klub elit orang terkaya dunia bersama Bill Gates dan Jeff Bezos. Ketiganya adalah manusia amat langka dengan estimasi harta tembus USD 100 miliar. Harta Zuck mayoritas berasal dari kepemilikan saham di Facebook yang sebesar 13%. Performa saham Facebook yang terus naik membuat harta Zuck kian tinggi. Terbaru, harga saham Facebook naik 6%. Naiknya harga saham itu tak lepas dari peluncuran layanan hiburan baru dari Instagram, yaitu Reel di Amerika Serikat. Reel adalah pesaing TikTok, yang belakangan mendapat masalah di AS karena presiden Donald Trump menganggapnya sebagai ancaman keamanan nasional. Facebook, bersama raksasa teknologi lain seperti Amazon, Google dan Apple memang termasuk sedikit perusahaan yang justru mampu memetik untung di tengah pandemi Corona. Pembatasan pergerakan ataupun lockdown membuat banyak orang mengakses layanan mereka baik untuk hiburan, membeli barang atau bersosialisasi. Mark Zuckerberg pun beruntung. Menurut Bloomberg yang dikutip detikINET, harta Zuck pada tahun ini tercatat sudah meroket sebanyak USD 22 miliar. Sedangkan harta Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon, telah melonjak USD 75 miliar. Dibandingkan Bezos dan juga Bill Gates, harta Mark Zuckerberg memang masih cukup jauh jaraknya walau bukan berarti di masa depan, ia tak dapat menandingi mereka. Data Bloomberg menunjukkan kekayaan Bezos senilai USD 190 miliar, sedangkan Bill Gates sebanyak USD 120 miliar. Simak Video "Mark Zuckerberg Selancar Pakai Sunscreen Tebal, Netizen: Mirip Joker!" [==] (fyk/fay) Sumber

Jakarta - Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) semakin giat membantu usahawan mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk segera bangkit. Kali ini, BNI mewujudkannya dengan membangun ekosistem digital bagi nelayan tangkap di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaannya, BNI menggandeng mitra startup yang bergerak di bidang perikanan. Kerjasama ini berfokus kepada pengembangan UMKM di sektor perikanan menggunakan ekosistem digital. Ekosistem yang terbentuk dapat melayani seluruh kebutuhan nelayan atau petambak mulai dari kebutuhan melaut, menjamin penyerapan hasil tangkapan nelayan, hingga menghubungkan produk-produk hasil laut ke pasar ekspor. Pgs Head of Region BNI Wilayah Banjarmasin Rahmat Basuki menyampaikan peran BNI pada gerakan ini dimaksudkan untuk memastikan agar para nelayan mendapatkan akses pembiayaan yang murah dan mudah, serta dengan menghadirkan pembinaan. Dengan demikian, nelayan didorong agar semakin fokus meningkatkan hasil tangkapannya karena hasil tangkapan sudah pasti mendapatkan pembeli. "Fungsi pendampingan kepada nelayan juga akan dilakukan dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020). Melalui sinergi ini, semangat memajukan UMKM di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya terbatas pada akses modal melalui pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), namun juga memberikan akses layanan perbankan lain dan juga pendampingan melalui Program Kemitraan. Nelayan dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan murah, disertai pendampingan yang akan diberikan untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Selain itu, BNI memberikan tambahan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu nelayan dalam mengolah hasil laut, pelatihan pemasaran dan packaging, literasi keuangan, serta penjualan hasil tangkapan nelayan pasar ekspor melalui jaringan pasar mitra BNI. Pembangunan ekosistem di Kotabaru, Pulau Laut disertai penyaluran kredit kepada nelayan binaan. Sementara itu Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo menyatakan kerjasama ini merupakan komitmen dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Kerjasama dengan mitra startup di Pulau laut tersebut merupakan perluasan atas pembangunan ekosistem nelayan kerjasama dengan mitra-mitra startup di bidang perikanan. BNI dan startup berkomitmen untuk membantu nelayan meningkatkan produktivitas tangkapan ikan, juga mendorong penyediaan mini processing unit dan marketplace penjualan hasil dan kebutuhan melaut, serta memberikan pendampingan pada nelayan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," katanya. BNI Foto: BNI "Untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar UMKM (nelayan) yang selaras dengan program DigiKU dan pemulihan ekonomi nasional yang digaungkan pemerintah maka implementasi pengembangan ekosistem digital ini juga didukung dengan penggunaan teknologi digital berbasis aplikasi dan data base yakni berupa BNI MOVE," imbuhnya. Di sisi lain, Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P Setyawati menambahkan BNI akan terus mensukseskan PEN dengan menyalurkan pembiayaan bagi para nelayan, khususnya dalam perluasan pasar laut. "BNI akan tetap terus mensukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap nelayan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dibidang perikanan khususnya dalam hal perluasan pasar laut Indonesia maupun leveling produk-produk UMKM sektor kelautan dan perikanan," ujarnya. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan juga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada nelayan. KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR BNI tahun 2020. Hingga 31 Juli 2020, KUR yang disalurkan BNI mencapai Rp 9,76 triliun yang menyentuh 257.616 penerima KUR di seluruh Indonesia. Simak Video "Usut Kasus Pembobol BNI Maria Lumowa, Polisi Periksa 14 Saksi" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) semakin giat membantu usahawan mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk segera bangkit. Kali ini, BNI mewujudkannya dengan membangun ekosistem digital bagi nelayan tangkap di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaannya, BNI menggandeng mitra startup yang bergerak di bidang perikanan. Kerjasama ini berfokus kepada pengembangan UMKM di sektor perikanan menggunakan ekosistem digital. Ekosistem yang terbentuk dapat melayani seluruh kebutuhan nelayan atau petambak mulai dari kebutuhan melaut, menjamin penyerapan hasil tangkapan nelayan, hingga menghubungkan produk-produk hasil laut ke pasar ekspor. Pgs Head of Region BNI Wilayah Banjarmasin Rahmat Basuki menyampaikan peran BNI pada gerakan ini dimaksudkan untuk memastikan agar para nelayan mendapatkan akses pembiayaan yang murah dan mudah, serta dengan menghadirkan pembinaan. Dengan demikian, nelayan didorong agar semakin fokus meningkatkan hasil tangkapannya karena hasil tangkapan sudah pasti mendapatkan pembeli. "Fungsi pendampingan kepada nelayan juga akan dilakukan dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020). Melalui sinergi ini, semangat memajukan UMKM di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya terbatas pada akses modal melalui pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), namun juga memberikan akses layanan perbankan lain dan juga pendampingan melalui Program Kemitraan. Nelayan dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan murah, disertai pendampingan yang akan diberikan untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Selain itu, BNI memberikan tambahan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu nelayan dalam mengolah hasil laut, pelatihan pemasaran dan packaging, literasi keuangan, serta penjualan hasil tangkapan nelayan pasar ekspor melalui jaringan pasar mitra BNI. Pembangunan ekosistem di Kotabaru, Pulau Laut disertai penyaluran kredit kepada nelayan binaan. Sementara itu Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo menyatakan kerjasama ini merupakan komitmen dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Kerjasama dengan mitra startup di Pulau laut tersebut merupakan perluasan atas pembangunan ekosistem nelayan kerjasama dengan mitra-mitra startup di bidang perikanan. BNI dan startup berkomitmen untuk membantu nelayan meningkatkan produktivitas tangkapan ikan, juga mendorong penyediaan mini processing unit dan marketplace penjualan hasil dan kebutuhan melaut, serta memberikan pendampingan pada nelayan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," katanya. BNI Foto: BNI "Untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar UMKM (nelayan) yang selaras dengan program DigiKU dan pemulihan ekonomi nasional yang digaungkan pemerintah maka implementasi pengembangan ekosistem digital ini juga didukung dengan penggunaan teknologi digital berbasis aplikasi dan data base yakni berupa BNI MOVE," imbuhnya. Di sisi lain, Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P Setyawati menambahkan BNI akan terus mensukseskan PEN dengan menyalurkan pembiayaan bagi para nelayan, khususnya dalam perluasan pasar laut. "BNI akan tetap terus mensukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap nelayan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dibidang perikanan khususnya dalam hal perluasan pasar laut Indonesia maupun leveling produk-produk UMKM sektor kelautan dan perikanan," ujarnya. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan juga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada nelayan. KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR BNI tahun 2020. Hingga 31 Juli 2020, KUR yang disalurkan BNI mencapai Rp 9,76 triliun yang menyentuh 257.616 penerima KUR di seluruh Indonesia. Simak Video "Usut Kasus Pembobol BNI Maria Lumowa, Polisi Periksa 14 Saksi" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Kementerian PAN-RB memastikan pencairan gaji ke-13 PNS tahun 2020 mulai Senin (10/8) atau awal pekan depan. Pencairan dilakukan usai terbitnya PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian, pegawai non negeri sipil, dan penerima pensiunan atau tunjangan. "Senin cair," kata Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat dihubungi detikcom, Jakarta, Jumat (7/8/2020). Proses pencairan masih menunggu aturan turunan dalam hal ini peraturan menteri keuangan (PMK). Atmaji mengatakan, PMK tersebut sudah disiapkan "Turunannya PMK sudah disiapkan," katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan peraturan pemberian gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020. Aturan ini diteken dan diundangkan pada 7 Agustus 2020. Berdasarkan beleid itu, besaran gaji ke-13 tahun 2020 ditetapkan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli. Pemberian gaji ke-13 tahun 2020 tidak berlaku pejabat negara, seperti presiden dan wakil presiden, lalu ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, lalu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Nahkamah Agung. Lalu, seperti menteri, pejabat eselon I dan II dan pejabat setingkatnya di instansi pemerintahan lainnya. Gaji ke-13 tahun 2020 juga tidak berlaku bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 PNS tahun 2020 sebesar Rp 28,5 triliun. Total anggaran ini dibagi sebagai berikut Rp 14,6 triliun untuk APBN atau untuk PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Sedangkan untuk daerah atau APBD ditujukan untuk PNS daerah, anggarannya sebesar Rp 13,89 triliun. Simak Video "Pemerintah Berniat Tambah Gaji Pekerja yang di Bawah Rp 5 Juta" [==] (hek/dna) Sumber

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif sebesar 3,84 persen == PONTIANAK -- Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Moch. Riezky F. Purnomo mengatakan bahwa hingga pertengahan tahun 2020, sektor jasa keuangan di Kalbar masih tetap terjaga dan tumbuh. "Meski sejak Maret 2020 ekonomi di Kalbar dan di dunia terdampak pandemi Covid-19, bersyukur sektor keuangan di Kalbar tetap terjaga dan tumbuh," ujar Riezky di Pontianak, Jumat (7/8). Ia menjelaskan tetap terjaganya sektor jasa keuangan di Kalbar tercermin dari kinerja intermediasi perbankan yang tumbuh positif sebesar 3,84 persen (yoy) menjadi Rp 53,62 triliun per 30 Juni 2020 dengan tingkat risiko (NPL) terkendali di tingkatan 2,14 persen. "Selain itu pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,86 persen (yoy) atau menjadi sebesar Rp 64,16 triliun per 30 Juni 2020. Rasio kecukupan modal Bank Umum juga masih cukup tinggi yakni sebesar 22,20 persen," katanya. Ia menambahkan begitu juga untuk piutang pembiayaan di perusahaan pembiayaan (Industri Keuangan Non Bank) pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp 6,40 triliun dengan tingkat risiko (Non Performing Finance) yang masih terjaga yakni sebesar 4,11persen. "Sektor industri asuransi juga berhasil menghimpun pertambahan premi sebesar Rp 470 miliar yang terdiri asuransi jiwa Rp 397 miliar dan asuransi umum Rp 73 miliar," katanya. Selanjutnya, untuk jumlah transaksi dari 18.981 Single Investor Identification (SID) Kalbar di pasar modal juga baik tercatat sebesar Rp 6,29 triliun. "OJK secara aktif juga melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah beberapa waktu yang lalu, di antaranya penerapan PMK 70, PMK 71, dan PMK 85 di mana sektor jasa keuangan memegang peran penting terhadap keberhasilan program dimaksud," katanya. Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengapresiasi kepada OJK dan industri jasa keuangan atas pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi terhadap pelaku usaha yang terdampak Covid-19 di Kalbar. "Kebijakan yang ada sangat membantu masyarakat khususnya pelaku UKM untuk bisa bertahan dalam situasi pandemi. Kami minta OJK juga ikut memantau pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional di Kalbar khususnya yang melibatkan peranan sektor jasa keuangan," katanya. Gubernur juga meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi yang telah diberikan oleh pemerintah dan OJK dengan baik. Kebijakan tersebut di antaranya penempatan dana pada bank umum untuk menggerakkan sektor riil (PMK 70), pemberian subsidi bunga (PMK 85) Penjaminan kredit UMKM (PMK 71) serta kebijakan terbaru berupa penjaminan terhadap kredit korporasi (PMK 98). "Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pemulihan ekonomi sehingga sektor riil kembali bisa bergerak dan pemulihan ekonomi di Kalbar bisa segera terwujud," jelas Sutarmidji. sumber : antara Sumber

Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer hari ini melakukan panen raya padi dan penyerahan kartu tani di Desa Rias, Bangka Selatan. Tak hanya itu, Syahrul juga memberikan berbagai bantuan prasarana dan sarana produksi bagi para petani. Menurut Syahrul, panen padi di Negeri Serumpun Sebalai tersebut merupakan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan pasokan pangan pada masa pandemi. Selain itu, panen padi ini juga menjadi pembuktian bahwa dalam tantangan apapun, pertanian selalu berproduksi. "Kabupaten Bangka Selatan ini pertaniannya sangat luar biasa, kita harus bersinergi agar pertanian lebih maju lagi," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020). Adapun bantuan yang diserahkan Syahrul pada panen raya padi untuk Provinsi Bangka Belitung senilai Rp 43,2 miliar dan khusus Kabupaten Bangka Selatan Rp 13 miliar. Bantuan meliputi benih non hibrida untuk Kabupaten Bangka Selatan seluas 1.130 ha dan untuk Provinsi Bangka Belitung 3.657 ha serta berbagai benih lainnya. Syahrul juga melakukan alat pengolahan unit pengolahan hasil jagung, alat mesin pertanian berupa traktor roda empat, traktor roda dua, pompa air, benih padi, benih jagung dan fasilitas perbengkelan alsintan serta pada kesempatan ini menyerahkan fasilitas dana KUR yang disalurkan melalui Bank Mandiri, BRI dan BNI. Syahrul menambahkan Kementan akan terus memajukan sektor pertanian, program yang digulirkan tidak hanya menyalurkan bantuan prasarana dan sarana produksi namun juga memfasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan. "Pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan. Saya minta pihak bank jangan ragu gulirkan dana KUR di sektor pertanian, gulirkan Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar. Pengembalian di pertanian itu sangat jelas, kelompok tani tinggal kita rapikan," imbuh Syahrul. Lebih lanjut Syahrul menegaskan pengembangan budidaya padi ke depan tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi. Namun demikian, Kementan merancang sistem dengan membangun penggilingan modern skala besar sehingga petani tidak lagi menjual gabah sehingga petani mendapatkan nilai tambah dan ekspor beras semakin cepat dikonkretkan. "Kami rancang sistem bahwa setiap 10 ribu hektar tidak hanya padi tapi ada juga tanaman hortikulturanya dan dibangun penggilingan padi modern. Jangan penggilingan yang biasa-biasa saja, tapi harus yang berkapasitas besar agar berasnya bisa diekspor. Dengan demikian, dengan sistem pertanian ini, kita jadikan sektor pertanian adalah penggerak perekonomian masyarakat," jelasnya. Syahru juga menegaskan pertanian merupakan satu-satunya sektor yang menyelamatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020 yang mengalami penurunan sebesar 4,19 persen (Q to Q) dan secara year on year (yoy) turun 5,32 persen. PDB pertanian juga tumbuh 16,24% pada triwulan-II 2020 (q to q) dan bahkan secara yoy, sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19%. "Capaian tersebut ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh paling tinggi yakni sebesar 9,23%. Kalau begitu, untuk bisa survive dan menghidupkan manusia di dunia adalah kita harus memajukan pertanian," terangnya. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan pertanian di Bangka Selatan merupakan sentra produksinya Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya, program dan bantuan Kementan seperti mekanisasi, bibit unggul dan teknologi lainnya serta fasilitas dana KUR telah membantu percepatan kemajuan, modernisasi dan kemandirian pertanian di Bangka Selatan. "Tadi dengan Pak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sempat berdiskusi, bahwa tantangan ketersediaan pupuk akan diatasi. Pemerintah segera menambah pasokan pupuk, sehingga kebutuhan petani terjawab. Kami sangat apresiasi program fasilitasi KUR sangat membantu petani, untuk itu pihak bank jangan ragu mengucurkan KUR kepada petani," tuturnya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi berharap Kabupaten Bangka Selatan memiliki andil untuk menambah sumbangan produksi padi. Dukungan Kementan tentunya diberikan untuk Provinsi Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka Selatan melalui bantuan sarana produksi maupun alsintan. "Khusus untuk tanaman pangan sendiri bantuan mulai dari benih, budidaya padi, sampai alsintan pascapanen. Sesuai arahan Menteri Pertanian, kami siap bangun penggilingan skala besar. Kementan sudah punya program Komando Strategi Penggilingan bisa bekerja sama pelaku usaha dan perbankan," jelasnya. Suwandi juga meminta pemerintah daerah untuk mendorong petani bisa menyerap KUR melalui gerakan Kostraling sebagai pengamanan harga gabah dan beras. Dengan demikian, di tengah tantangan apapun, sektor pertanian terus tangguh dan penyelamat perekonomian rakyat dan negara. "Kami sudah sediakan KUR untuk komoditas tanaman pangan, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama bagi penggilingan padi bisa digunakan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang layak," pungkasnya. Simak Video "Panen Raya Buah Salak, Banjarnegara" [==] (ega/hns) panen raya kementan Sumber

Jakarta - Pemerintah diharapkan untuk tetap memperhatikan tata kelola yang sehat untuk para pemain over the top (OTT) meski transformasi digital belakangan makin kencang digalakkan. OTT adalah pemain yang identik sebagai pengisi pipa data milik operator. Seiring perkembangan, OTT digolongkan berbasis kepada aplikasi, konten, atau jasa. "Di era Kabinet Kerja, dulu sudah ada Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top/OTT). Ini sebaiknya dituntaskan karena di tengah pandemi, jasa OTT makin banyak digunakan, tetapi nyaris nir keuntungan bagi negara atau penyedia jaringan," saran Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi di Jakarta, Jumat (7/9/2020). Menurut Heru, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah tak memiliki kendala dalam menetapkan aturan main bagi para OTT karena dari Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan beberapa isu yang menjadi kendala selama ini. "Kemenkeu telah bergerak maju dengan menetapkan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi produk impor digital. Bahkan, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk beberapa perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Masa Kominfo malah belum punya aturan untuk OTT," katanya. Diingatkannya, jika para OTT terutama pemain asing tak diatur, maka potensi kerugian bagi pelaku usaha lainnya seperti operator telekomunikasi, bahkan negara terus membesar. "Selama ini operator sudah mengeluhkan tentang tidak adanya equal playing field dengan OTT terutama bagi pemain yang sudah menawarkan jasa seperti yang dimiliki operator. Saya dengar ada juga OTT yang berani memasukkan komponen peering interconnection untuk layanannya dimana itu sudah menunjukkan harusnya ada pembagian hasil dengan operator. Tetapi kenyataan operator tak dapat apa-apa," ungkapnya. Ditambahkannya, jika kondisi tak transparan dan seimbang dalam berbisnis ini dibiarkan, industri telekomunikasi nasional bisa bangkrut karena tak ada sustainabilitas ke depannya. "Saat ini, persaingan di pasar operator telekomunikasi sendiri sudah cukup ketat, dengan margin yang tergerus. Pemerintah harus berani berikan insentif berupa regulasi yang menguntungkan semua pihak di era transformasi digital ini. Kalau tidak, operator bertumbangan, yang rugi nanti pemerintah juga," tutupnya. Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Mohammad Ridwan Effendi mengakui pemerintah harus memimpin penyusunan tata kelola bisnis OTT karena Presiden sudah mendeklarasikan percepatan transfromasi digital belum lama ini. "Kominfo memang harus menuntaskan RPM OTT itu, tinggal diperbarui dengan kondisi terkini dimana berpegang pada kedaulatan dan keadilan digital," tegasnya. Simak Video "2.003 Kali OTT, Tim Saber Pungli Tangkap 3.176 Tersangka" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan peraturan pemberian gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020. Aturan ini diteken dan diundangkan pada 7 Agustus 2020. PP Nomor 44 Tahun 2020 ini berisikan tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian, pegawai non negeri sipil, dan penerima pensiunan atau tunjangan. Mengutip beleid tersebut, Jumat (7/8/2020), pemberian gaji ke-13 tahun 2020 tidak berlaku pejabat negara, seperti presiden dan wakil presiden, lalu ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, lalu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung. Lalu, seperti menteri, pejabat eselon I dan II dan pejabat setingkatnya di instansi pemerintahan lainnya. Gaji ke-13 juga tidak berlaku bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Besaran gaji ke-13 tahun 2020 ditetapkan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 2020 sebesar Rp 28,5 triliun. Total anggaran ini dibagi sebagai berikut Rp 14,6 triliun untuk APBN atau untuk PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Sedangkan untuk daerah atau APBD ditujukan untuk PNS daerah, anggarannya sebesar Rp 13,89 triliun. Sebelumnya, Kementerian PAN-RB mengumumkan pencairan gaji ke-13 2020 diharapkan bisa terlaksana pada minggu depan. Pasalnya, revisi peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pencairan sudah selesai. Sekretaris Kementerian PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan revisi PP tersebut tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "PP diharapkan ditandatangani bapak presiden sehingga paling lambat minggu depan sudah bisa dicairkan," ujarnya ketika dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (3/8/2020). Simak Video "Pratikno: Progres Kabinet Sudah Bagus, Ngapain Reshuffle" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan agar terhindar dari resesi ekonomi. Salah satunya ialah dengan memaksimalkan penyerapan anggaran. Untuk memuluskan hal tersebut, ia memohon kepada para pimpinan daerah dan seluruh Kementerian yang ada untuk segera menyelesaikan masalah penyerapan anggaran tersebut "Ya penyerapan, anggaran ini harus berjalan, dan tidak bisa komite bekerja sendiri saya sangat memohon kepada pemerintah daerah juga melakukan tetap tugasnya, anggaran dijalankan semua, ya salah satunya memang tadi pergerakan dari pemerintah ini yang harus berjalan, selama ini kan dari sorotan pak Presiden sendiri itu yang masih menjadi kendala, nah ini yang pak Presiden juga meminta para Menko, bukan saya, kan saya Komite untuk memastikan penyerapan anggaran ini berjalan dengan baik," ujar Erick dalam tayangan virtual, Jumat (7/8/2020). Erick melanjutkan, agar penyerapan anggaran tersebut berjalan secara optimal, Presiden Joko Widodo, katanya sudah meminta Kejaksaan, BPKP, hingga BPK tidka hanya mengawal ini melainkan terlibat mendorong realisasi tersebut. "Bahkan bapak Presiden sudah meminta ke Kejaksaan, BPKP, BPK bukannya mengawal lagi, bahkan mendorong, nah jarang-jarang lho BPK, BPKP, Kejaksaan mendorong, biasanya kan hanya mengawal, ini mendorong," tambahnya. Upaya lainnya ialah lewat subsidi kepada para pekerja non-PNS dan non-BUMN. Para pegawai swasta bakal mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan yang akan masuk ke rekening masing-masing. Subsidi gaji ini rencananya akan diberikan mulai September mendatang. Selain itu, ada juga bantuan ke dunia usaha terutama UMKM. Sebelumnya, pemerintah juga telah menggelontorkan banyak stimulus pada UMKM. Mulai dari restrukturisasi kredit ke perbankan, pinjaman murah dari bank-bank BUMN yang ditempatkan Rp 30 triliun oleh negara, hingga yang terbaru adalah subsidi listrik industri dan bisnis sampai September 2020. "Kita sedang kerja keras nah salah satunya tadi ya program- yang bisa membantu seperti yang terbaru tadi program daripada membantu subsidi yang bekerja dan UMKM supaya produktif dengan hibah ya ini salah satunya dan nilainya cukup besar, yang satunya Rp 33,1 triliun (subsidi pegawai swasta), untuk yang UMKM Rp 28,8 triliun," tuturnya. Tak hanya itu, pemerintah juga tetap menyiapkan bantuan kepada warga miskin dan yang terdampak virus corona dalam bentuk bantuan sosial, PKH dari Kementerian Sosial, dan BLT Dana Desa dari Kementerian Desa dan PDT. "Belum lagi nanti program dari Menteri Desa pak Halim, itukan ada program lagi, bansos yang tunai, nah itu kan juga akan membantu kalau bisa itu Rp 100 triliun di bulan Agustus-September kan membantu," sambungnya. Meski begitu, Jokowi, kata Erick tidak memasang target yang baku soal capaian pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 mendatang. Minimal katanya, diupayakan ekonomi RI ke depan tidak lagi minus seperti kuartal sebelumnya. "Tidak (tidak ada target) pak Presiden sangat mengharapkan tadi bersama-sama baik di komite, pemerintah daerah, seluruh kementerian ya kalau bisa ya kita di kuartal III-2020 ini bounce back lah jangan minus lagi," pungkasnya. Simak Video "Bahu Membahu Selebriti-Petani di Korsel Hadapi Krisis Ekonomi" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Apa yang dibahas? Usai rapat, Airlangga menjelaskan materi rapat tersebut tentang program pemulihan ekonomi nasional (PEN). "Kita rapat mengenai anggaran PEN, kita lihat anggaran yang belum terpakai dan tadi sinkronisasi kerja. Penyerapan ke depan kita bahas, sudah rapat dengan kementerian kemarin," kata Airlangga di Kantor Luhut, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2020). Airlangga mengatakan saat ini semua kementerian juga sedang menyisir kebutuhan anggaran untuk PEN. "Sekarang sedang disisir DIPA yang dibutuhkan untuk PEN. Dari masing-masing KL jadi melengkapi administrasi untuk PEN," ujar Airlangga. Selain Airlangga, rapat ini juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Sementara itu, Erick dan Doni Monardo sendiri enggan bicara soal hasil rapat yang sudah dilakukan. Simak Video "Luhut Mau Turis 'Berdompet Tebal' yang Datang ke Indonesia" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Rencana Rusia menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui vaksin virus Corona, dicurigai sebagian kalangan. Rusia pun membeberkan alasan mengapa mereka bisa bergerak cepat dan mengebut produksi vaksin. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Rusia Mikhail Murashko mengumumkan vaksin Corona buatan negaranya sudah siap dan segera menggelar vaksinasi massal pada bulan Oktober. Murashko mengklaim uji klinis kandidat vaksin yang dikembangkan Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology telah selesai dilakukan. Hasilnya diklaim muncul respons imun terhadap virus Corona dan tidak ada efek sampingnya. Namun sejauh ini Rusia belum merilis data ilmiah tentang pengujian vaksinnya. Para kritikus menuding Rusia terburu-buru memproduksi vaksin karena tekanan politik di negara tersebut. Rusia berambisi menggambarkan negaranya sebagai kekuatan ilmiah global. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran karena pengujian vaksin tersebut terhadap manusia belum sempurna. Untuk diketahui, beberapa kandidat vaksin global saat ini sedang dalam uji coba fase ketiga, sementara vaksin Rusia belum menyelesaikan fase kedua. Pengembang vaksin Rusia baru akan menyelesaikan fase tersebut paling lambat 3 Agustus, kemudian melakukan pengujian fase ketiga berbarengan dengan vaksinasi massal tahap pertama, sehingga klaim keamanan dan efektifitasnya belum dapat diverifikasi. Menjawab berbagai kecurigaan dan kekhawatiran ini, Rusia mengatakan vaksinnya bisa cepat dikembangkan karena merupakan versi modifikasi dari yang sudah dibuat untuk memerangi penyakit terkait. Dikatakan otoritas Rusia, metode yang sama juga digunakan oleh sejumlah negara dan perusahaan lain, termasuk Moderna. Perusahaan bioteknologi yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, AS ini juga telah membangun vaksinnya berdasarkan pengembangan vaksin untuk MERS. Rusia juga menyebutkan bahwa negaranya mempercepat proses persetujuan vaksin, murni karena situasi pandemi virus Corona yang buruk, dengan lebih dari 800 ribu kasus COVID-19 terkonfirmasi di negaranya. "Ilmuwan kami fokus bukan pada menjadi yang pertama tetapi melindungi nyawa," kata Kirill Dmitriev, Kepala Sovereign Wealth Fund Rusia yang mendanai penelitian vaksin, seperti dikutip dari CNN. "Rusia menempati kepemimpinannya dalam pengembangan vaksin dan platform vaksin Ebola dan MERS yang telah terbukti menjadi solusi pertama yang aman dan efisien untuk masalah terbesar di dunia," tutupnya. Simak Video "Respons Kekebalan yang Diharapkan dari Vaksinasi COVID-19" [==] (rns/rns) Sumber

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi pada minggu pertama Agustus 2020 sebesar 0,01%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengungkapkan berdasarkan survei pemantauan harga perkiraan inflasi Agustus 2020 secara tahun kalender sebesar 0,99%. "Secara tahunan sebesar 1,39%," kata Onny dalam siaran pers, Jumat (7/8/2020). Dia mengungkapkan penyumbang utama inflasi pada periode laporan antara lain berasal dari komoditas emas perhiasan sebesar 0,09% secara month to month, cabai merah 0,03 mtm. "Komoditas penyumbang deflasi yaitu daging ayam ras sebesar 0,11% mtm, bawang merah sebesar -0,06%, telur ayam ras dan jeruk masing-masing sebesar -0,02% dan tomat sebesar -0,01%," jelasnya. BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. "Serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan," ujarnya. Simak Video "Penyederhanaan Nilai Rupiah alias Redenominasi Nongol Lagi" [==] (kil/ara) Sumber

Satgas PEN fokus pada bansos, program UMKM dan padat karya. == JAKARTA -- Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, bantuan pemerintah untuk penanganan dampak pandemi covid-19 telah disalurkan melalui sejumlah program ekonomi. Budi mengatakan, bantuan tersebut disalurkan agar terjadi percepatan dalam perputaran ekonomi nasional. "Bapak Presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali. Sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi," jelas Budi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (07/08). Ia menjelaskan, untuk menangani dampak pandemi ini, Satgas PEN fokus pada tiga hal utama yakni bantuan sosial, Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan program padat karya. "Untuk program bantuan sosial, ini adalah Program Keluarga Harapan diberikan pada 10 juta keluarga paling miskin. Atau kalau dikali 4, ada 40 juta keluarga paling miskin," lanjutnya. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp37,4 triliun untuk menjalankan program tersebut. Hingga Agustus, penyalurannya sudah terserap sebesar Rp 27 triliun atau 72 persen dari pagu anggaran. Budi pun optimistis penyerapan anggaran ini akan tercapai 100 persen hingga akhir tahun nanti. Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Program Kartu Sembako dengan anggaran sebesar Rp 43,6 triliun untuk 20 juta keluarga. Budi memprediksi jumlah itu jika dikalikan 4, artinya ada 80 juta penduduk termiskin yang berada di lapisan terbawah. "Sampai Agustus ini, realisasi penyerapannya sudah mencapai Rp 26 triliun. Atau sekitar hampir enam puluh persen dari pagu anggaran," lanjutnya. Untuk program bansos tunai dan nontunai yang ditargetkan untuk daerah yang terkena dampak covid-19 baik di Jabodetabek maupun lainnya, telah disiapkan anggaran hingga Rp 39,2 triliun. Serapan anggaran ini pun telah mencapai 49 atau sekitar Rp 19 triliun yang diberikan kepada 10,9 juta keluarga. Sedangkan, untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 31,8 triliun untuk 8 juta keluarga. Namun demikian, serapannya masih rendah yakni sebesar 27 persen. "Jadi baru bisa penyalurannya Rp 9 triliun sampai saat ini. Itu yang sedang kita kejar," kata Budi. Budi melanjutkan, untuk program UMKM, pemerintah menyiapkan dua program utama. Yakni Program Subsidi Bunga UMKM dengan anggarannya Rp 35 triliun. Namun hingga saat ini baru tersalurkan Rp 1,3 triliun atau 3,71 persen. "Masih sangat jauh dari targetnya sebesar 35 persen," tambahnya. Menurut Budi, kendala penyaluran ini pun telah dibahas bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, Pegadaian, serta bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pemodalan Nasional Madani selaku pelaksana program. "Kami melihat dengan Rp 1,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM dan mensubsidi pinjaman sebesar Rp 204 triliun," ujarnya. Program lainnya yakni Program Penempatan Dana dengan anggaran sebesar Rp 79 triliun. Dari jumlah itu, realisasinya sudah mencapai 38 persen yang disalurkan oleh bank-bank Himbara. Dan telah menjangkau lebih dari 620 ribu UMKM. Kredit yang tersalurkan pun sebesar Rp 35 triliun. Budi menyampaikan, saat ini Satgas bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji sisa pagu anggaran yang belum terpakai dan akan diperluas penyalurannya melalui bank-bank daerah. "Sehingga penyaluran program penempatan dana bisa lebih merata ke seluruh daerah di pelosok Indonesia," jelasnya. Selain itu, ada juga program padat karya dengan anggaran Rp 18,4 triliun. Budi menyebut, serapan anggaran program ini telah mencapai 45,7 persen yang menyerap 3 juta pekerja. Sumber

Jakarta - Taipan asal Indonesia Kris Taenar Wiluan terancam penjara 7 tahun dan denda US$ 250.000 atau Rp 3,5 miliar (kurs Rp 14.000). CEO KS Energy ini menghadapi 112 dakwaan karena dugaan pelanggaran Pasal 197 Securities and Futures Act yakni manipulasi perdagangan saham (false trading and market-rigging transactions). Berikut 4 faktanya: 1. Dugaan Manipulasi Saham Mengutip Straits Times, Jumat (7/8/2020), Wiluan yang juga pendiri Citramas Group diduga menginstruksikan karyawannya Ho Chee Yen meminta seorang perwakilan perdagangan dari CIMB Securities (Singapura) melakukan perdagangan saham KS Energy melalui akun perdagangan Pacific One Energy. Perusahaan ini dikendalikan oleh Wiluan. Transaksi dilakukan beberapa kali antara Desember 2014 dan September 2016 untuk mengerek harga saham perusahaan. Untuk perannya, Ho juga menghadapi 92 tuduhan melanggar Securities and Futures Act. 2. Terancam 7 Tahun Penjara Jika terbukti bersalah, pelanggar dapat dipenjara hingga tujuh tahun dan didenda maksimal US$ 250.000 atau Rp 3,5 miliar (kurs Rp 14.000). 3. Pernah Berada di Urutan 40 Orang Terkaya RI Wiluan sendiri tercatat berada di urutan ke-40 orang terkaya Indonesia menurut Forbes di tahun 2009. Saat itu ialah memiliki kekayaan bersih US$ 240 juta. 4. Wiluan Tepis Manipulasi Saham Wiluan menegaskan pembelian saham KS Energy dilakukan dengan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, seluruh pembelian saham KS Energy pada setiap transaksi diumumkan kepada publik melalui Singapore Exchange (SGX). "Bahwa saya selalu mematuhi aturan hukum dan tidak pernah membuat transaksi perdagangan palsu ataupun memanipulasi harga pasar dan saya sangat sedih dengan tuduhan ini, dan akan mengklarifikasi secara legal di pengadilan Singapura," kata Wiliun dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (7/8/2020). Simak Video "Pemerintah Berniat Tambah Gaji Pekerja yang di Bawah Rp 5 Juta" [==] (acd/dna) kris taenar wiluan ks energy Sumber

Perbaikan tata kelola yang dijabarkan pada Permenko baru bersifat progresif. == JAKARTA -- Pemerintah membuka kembali kesempatan masyarakat untuk menerima kartu prakerja pada Sabtu (8/8) pukul 12.00 WIB. Dengan kuota hingga 800 ribu orang, pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola kartu prakerja. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Regulasi tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebutkan, terdapat sejumlah perubahan dalam Permenko 11 Tahun 2020 ini. Di antaranya, Kartu Prakerja yang semula hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing angkatan kerja, kini juga digunakan untuk pengembangan kewirausahaan. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan, perbaikan tata kelola yang dijabarkan pada Permenko baru bersifat progresif yang mulai diimplementasikan pada gelombang empat dan seterusnya. Denny memastikan, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja secara bertahap akan menyesuaikan prosedur operasi dan sistem sesuai dengan Perpres dan Permenko. "Data kelompok yang dikecualikan untuk menerima Kartu Prakerja dari Kementerian/Lembaga pun diperlukan," ucapnya, Jumat (7/8). Bersamaan dengan pembukaan gelombang keempat, Manajemen Pelaksana juga menerima usulan kemitraan dari beberapa calon digital platform dan mitra pembayaran. Sesuai dengan Permenko baru, penetapan mitra didasarkan atas prinsip transparan, akuntabel, adil, terbuka, bersaing, efektif, dan efisien. Terbaru, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja telah merilis Survei Kebekerjaan pertama. Denny menuturkan, ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak Program Kartu Prakerja terhadap kondisi kebekerjaan dan kondisi sosial ekonomi penerima Kartu Prakerja. Sumber

Jakarta - Meski aturan IMEI telah diterapkan pada 18 April 2020 lalu, peredaran ponsel black market (BM) disebut masih marak sehingga aturan itu masih belum efektif. Pemerintah pun menjanjikan aturan IMEI untuk 'suntik mati' ponsel BM berjalan pada jadwal baru, yaitu 24 Agustus 2020. Hal itu diungkapkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) beberapa waktu silam. Adapun penyebab pengendalian ponsel ilegal tersebut belum sempurna dijalankan pemerintah adalah karena tiadanya pemblokiran oleh Central Equipment Identity Register (CEIR) lantaran belum beroperasi. Kala itu, Achmad Rodjih selaku Direktur Industri Elektronika dan telematika Ditjen ILMATE menyebutkan, aturan IMEI ponsel BM ini diharapkan dapat berjalan efektif pada 24 Agustus 2020 mendatang. CEIR ini sejatinya akan menjadi acuan untuk para operator seluler untuk memblokir ponsel-ponsel yang nomor IMEI-nya tak terdaftar alias ponsel BM. Jadi, ponsel yang nomor IMEI yang tidak terdaftar di mesin tersebut, nantinya secara otomatis tidak bisa terhubung dengan jaringan seluler dari operator yang ada di Indonesia. Terkait informasi terbaru akan aturan IMEI ponsel BM ini, detikINET telah menghubungi Dirjen ILMATE Taufik Bawazier. Namun sampai berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Dirjen ILMATE. Diberitakan sebelumnya, untuk memerangi peredaran ponsel BM, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, menerbitkan Peraturan Menteri masing-masing. Aturan IMEI ponsel BM ini juga melibatkan Bea Cukai hingga operator seluler. Diteken pada tangga 18 Oktober 2019, pemerintah pun melakukan sosialisasi kebijakan tersebut selama enam bulan sampai akhirnya resmi diimplementasikan 18 April 2020. Sayangnya, aturan IMEI ponsel BM ini ternyata belum efektif. Kasus PS Store yang heboh beberapa waktu lalu menjadi indikasi kalau HP ilegal masih banyak di Tanah Air. Simak Video "Kemenperin Sebut Aturan IMEI Belum Efektif Blokir Ponsel BM" [==] (fyk/fay) aturan imei ponsel bm Sumber

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan daftar penyelenggara fintech atau pinjol terdaftar dan berizin per 5 Agustus 2020. Mengutip keterangan resmi OJK ada 158 perusahaan yang sudah mengantongi izin. Selain itu ada 1 penyelenggara fintech peer to peer lending yang melakukan perubahan nama, yaitu PT Lufax Technology Indonesia berubah nama menjadi PT Ringan Teknologi Indonesia. "OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK," tulis keterangan tersebut, Jumat (7/8/2020). Mulai dari Danamas, Investree, Amartha, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maucash, Finmas, KlikACC, Akseleran, Ammana.id, PinjamanGo, Koinworks, Pohondana, Mekar, AdaKami, Esta Kapital Finteck, Kreditpro, Fintag, Rupiah Cepat, dan Crowdo. Ada juga Indodana, Julo, Pinjamwinwin, DanaRupiah, Taralite, Pinjam Modal, Alami, AwanTunai, Invoila, TunaiKita, iGrow, Cicil, Dana Mereka, Cashwagon, Gradana, Findaya, Aktivaku, Danakini, Kredivo, iTernak, Kredito, Crowde, Pinjam Gampang, TaniFund, dan danaIn. Selanjutnya, cek di sini: Simak Video "Data Nasabah KreditPlus Bocor dan Dijual, Begini Respons OJK" [==] (kil/ara) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan program bantuan sosial (bansos) yang baru. Selain gaji tambahan pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan, orang nomor satu Indonesia ini akan memberikan pinjaman tanpa bunga bagi rumah tangga atau keluarga. Program bantuan pinjaman tanpa bunga untuk keluarga ini ditujukan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga atau daya beli di tengah pandemi Corona. Ada beberapa fakta yang perlu diketahui pada program baru ini: 1. Untuk Keluarga yang Punya Usaha Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan syarat keluarga yang berhak mendapat utang tanpa bunga itu adalah yang memiliki bisnis rumahan alias pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "(Syaratnya) rumah tangga yang ada usaha rumahan. Statement saya kan kemarin dalam seminar UMKM. Ya bingkainya itu," kata Yustinus kepada detikcom, Jumat (7/8/2020). 2. Plafonnya Rp 2 Juta Nantinya ada dua program untuk UMKM. Program pertama yakni dalam bentuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha. Bantuan ini ditargetkan untuk 12 juta UMKM yang belum memiliki akses ke perbankan. Program kedua, pemerintah akan memberikan kredit usaha dengan subsidi bunga kepada pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Pelaku usaha akan diberikan pinjaman sebesar Rp 2 juta dengan tenor 12 bulan dan suku bunga pinjaman 0%. "(Jadi bentuknya) bansos dan pinjaman. Bansos yang Rp 2,4 juta," ungkap Yustinus. 3. Diluncurkan Sebelum 17 Agustus Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan program utang tanpa bunga ini akan diluncurkan mendekati 17 Agustus 2020 mendatang. Sedangkan untuk penjelasan teknisnya akan diumumkan sore ini. "Belum (diluncurkan hari ini), nanti yang luncurkan dekat 17 Agustus," ucapnya saat dihubungi. Simak Video "Pratikno: Progres Kabinet Sudah Bagus, Ngapain Reshuffle" [==] (hek/ara) Sumber

Oppo Reno diluncurkan 6 Agustus. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Reno4 hadir dengan desain compact. Punya ketebalan 7,7 mm dengan bobot ringan hanya 165 gram. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Ini adalah Reno4 Galactic Blue. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inch dengan resolusi Full HD+ dan terlindung kaca Gorilla Glass 3. Mengusung punch hole di sisi kiri atas tempat kamera 32 MP. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Kamera depan sebelah kanan merupakan AON Smart Sensor. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Ada empat kamera yang dipasang di bagian belakangnya. Komposisinya, sensor utamanya memakai Sony IMX586 dengan ukuran 48 MP, dipadukan kamera ultrawide 8 MP, makro 2MP dan mono 2 MP. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Oppo menghadirkan AI Color Portrait yang membuat subjek foto tampil berwarna dengan latar belakang dibuat hitam purih. Tidak hanya di foto, fitur ini dapat digunakan saat mengambil video. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Oppo menawarkan Reno4 dengan racikan Snapdragon 720G dengan RAM 8 GB. Memori internalnya cukup lapang 128 GB. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Reno4 dibekali baterai berkapasitas 4.015 mAh dengan dukungan pengisian 30W VOOC 4.0. Menjanjikan pengisian 50% baterai hanya 20 menit dan 100% dalam 57 menit. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Oppo mulai membuka pre-order 6 hingga 14 Agustus 2020. Vendor asal China ini mulai menjual Reno4 pada 15 Agustus. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Sumber

Oppo Reno diluncurkan 6 Agustus. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Reno4 hadir dengan desain compact. Punya ketebalan 7,7 mm dengan bobot ringan hanya 165 gram. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Ini adalah Reno4 Galactic Blue. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inch dengan resolusi Full HD+ dan terlindung kaca Gorilla Glass 3. Mengusung punch hole di sisi kiri atas tempat kamera 32 MP. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Kamera depan sebelah kanan merupakan AON Smart Sensor. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Ada empat kamera yang dipasang di bagian belakangnya. Komposisinya, sensor utamanya memakai Sony IMX586 dengan ukuran 48 MP, dipadukan kamera ultrawide 8 MP, makro 2MP dan mono 2 MP. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Oppo menghadirkan AI Color Portrait yang membuat subjek foto tampil berwarna dengan latar belakang dibuat hitam purih. Tidak hanya di foto, fitur ini dapat digunakan saat mengambil video. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Oppo menawarkan Reno4 dengan racikan Snapdragon 720G dengan RAM 8 GB. Memori internalnya cukup lapang 128 GB. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Reno4 dibekali baterai berkapasitas 4.015 mAh dengan dukungan pengisian 30W VOOC 4.0. Menjanjikan pengisian 50% baterai hanya 20 menit dan 100% dalam 57 menit. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Oppo mulai membuka pre-order 6 hingga 14 Agustus 2020. Vendor asal China ini mulai menjual Reno4 pada 15 Agustus. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Sumber

Jakarta - Industri penerbangan salah satu yang menjadi korban dari dampak pandemi virus Corona (COVID-19). Industri ini diramal tidak akan pulih dalam waktu dekat. Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie memprediksi kemungkinan industri aviasi baru benar-benar pulih pada 3 tahun mendatang. "Dengan adanya kondisi seperti itu memang benar ada dampak dan kemungkinan perlu beberapa tahun, 2-3 tahun untuk kita kembali ke semula dari segi aviasi, dari airlines atau bisa lebih dari itu saya tidak tahu wallahu a'lam bishawab," katanya dalam webinar bertajuk 'Perjalanan Industri Kedirgantaraan Nasional', Jumat (7/8/2020). Putra Presiden Indonesia ke-3 BJ Habibie ini mengaku, keadaan industri saat ini sudah sangat parah. Tingkat perjalanan penumpang hingga pesanan pesawat turun drastis. "Adanya keadaan yang memang jujur saja parah buat bidang aviasi kedirgantaraan seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Dengan menurunnya traffic bisa 80% lebih. Dengan adanya cancel daripada banyak pesanan-pesanan pesawat terbang," ucapnya. Belum lagi kebiasaan berkehidupan masyarakat yang diprediksi bakal berubah setelah adanya pandemi akan berpengaruh terhadap pola dalam menjalankan bisnis di industri aviasi. "Dengan adanya pola kerja di masa mendatang itu akan berbeda dari segi bisnis karena tidak sebanyak dulu yang perlu travelling karena banyak diambil alih dengan teknologi atau ada sedikit ketakutan terhadap efek pandemi COVID. Begitupun dengan dunia pariwisata akan berubah jadi volumenya belum tentu kembali normal dan sebagainya," sebutnya. Untuk itu, Indonesia dinilai harus membuat inovasi baru di industri kedirgantaraan untuk keunggulan ke depan. Misalnya mendorong penggunaan energi ramah lingkungan atau energi baru terbarukan (EBT) untuk industri aviasi. "Ada banyak upaya material-material yang lebih ramah lingkungan, lebih sustainable digunakan dalam rancang bangun pesawat terbang," sebutnya. Simak Video "Air Mata Anak BJ Habibie Lihat Cuplikan Film 'Habibie & Ainun 3'" [==] (hns/hns) Sumber

Wapres meminta evaluasi strategi program subsidi pupuk. == JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyingung tindaklanjut laporan mengenai subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran. Ia meminta Kementerian Pertanian dan pihak terkait menelaah laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya penyimpangan subsidi pupuk tersebut. Jika perlu, Kiai Ma'ruf meminta evaluasi strategi program subsidi pupuk ini. "Apakah subsidi pupuk ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan daya beli kepada petani miskin ataukah tujuan program subsidi pupuk ini untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis?" kata Kiai Ma'ruf saat memimpin rapat tentang anggaran pupuk, sebagaimana disampaikan siaran pers Setwapres yang diterima Republika, Jumat (7/8). Kiai Ma'ruf mengingatkan, kedua tujuan ini mempunyai implikasi yang berbeda. Jika tujuan subsidi pupuk untuk membantu petani miskin maka sebaiknya diberikan langsung kepada petani miskin. Namun, bantuan untuk orang miskin yang diberikan oleh pemerintah jumlahnya sudah cukup besar. Sedangkan bila tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, maka subsidi pupuk dapat diberikan kepada pemilik lahan. "Barangkali ini saat yang tepat untuk kita mereformasi program pupuk bersubsidi ini. Pemerintah tidak anti subsidi, tetapi pemerintah menginginkan subsidi itu tepat sasaran sesuai tujuannya," kata dia. Ketua Umum MUI Pusat nonaktif itu mengatakan, peningkatan jumlah subsidi pupuk selama ini juga tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan. Berdasarkan catatan perhitungan luas lahan baku sawah yang baru oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), luas lahan baku sawah justru menurun dari 7,75 juta hektare pada 2013 menjadi 7,46 juta hektare pada 2019. Selain itu, luas panen menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) juga menurun. Yakni dari 11,38 juta hektare pada 2018 menjadi 10,68 juta hektare pada 2019, dan diperkirakan akan menurun lagi menjadi 10,48 juta hektare pada 2019. Oleh karena itu, Wapres mengimbau Kementerian Pertanian dapat menghitung jumlah kebutuhan pupuk berdasarkan luas panen ini. Sumber

Jakarta - Program pemerintah yang memberikan bantuan Rp 600 ribu per bulan kepada pekerja hanya dikhususkan untuk pekerja swasta formal bergaji di bawah Rp 5 juta. Lalu bagaimana dengan para pekerja informal? Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin sore ini menggelar konferensi pers terkait progres dari program yang dijalankan di dalam PEN. Salah satunya membahas mengenai bantuan pekerja di bawah Rp 5 juta. Dalam materi pemaparannya ternyata pemerintah juga tengah mengkaji pemberian bantuan itu kepada tenaga kerja informal. Hal itu tertulis dari bahan paparannya terkait data penerima manfaat dari program itu sebanyak 13,8 juta tenaga kerja formal (Tenaga Kerja Informal masih dikaji). Budi menjelaskan, alasan pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja formal swasta bergaji di bawah Rp 5 juta lantaran melihat kelompok masyarakat tersebut belum tersentuh dari bantuan pemerintah. Oleh karena itu bantuan ini diharapkan bisa mengurangi bantuan sosial. "Pertama mungkin akan saya jawab, memang Presiden menyadari bahwa 29 juta rakyat termiskin sudah diberikan bermacam-macam bantuan. Jadi contohnya PKH berkisar Rp 600.000-Rp 1 juta. Kartu sembako Rp 200.000 per bulan, dan bermacam-macam BLT. Pra Kerja untuk yang di-PHK besarannya Rp 3,6 juta dalam 4 bulan. Sehingga memang diharapkan ini justru mengurangi kesenjangan sosial," terangnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/8/2020). "Karena segmen-segmen lain sudah diberikan bantuan yang belum adalah segmen ini. Segmen tenaga kerja formal yang tidak termasuk tenaga kerja informal, rakyat miskin, atau yang di-PHK yang belum dapat bantuan padahal gaji mereka dipotong," tambahnya. Budi menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan ini akan menggunakan data resmi dari BPJS Kesehatan. Dari data itu pemerintah bisa mengetahui kantor hingga nomor rekening para penerima bantuan tersebut. "Data itu lengkap karena setiap bulan mereka membayar iuran dan kami tahu bekerja di mana, nama siapa, sudah berapa lama bekerja, dan Insya Allah dalam 2 pekan ini kami bisa kumpulkan dan verifikasi nomer rekeningnya sehingga bantuannya akan langsung secara tunai," terangnya. Dengan adanya bantuan kepada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta ini diharapkan bisa menutup gap penerima bantuan di masyarakat. Dengan begitu tujuannya bisa menjaga daya beli masyarakat secara menyeluruh. Simak Video "Cegah Korupsi, Jokowi Minta Penyaluran Bansos Libatkan KPK Hingga BPKP" [==] (das/dna) Sumber

Memiliki emas tidak harus dengan biaya besar. == JAKARTA -- PT Hartadinata Abadi Tbk (Hartadinata) meluncurkan Logam Mulia Hartadinata (LM HRTA) berkadar kemurnian 999,9. Produk tersebut kini sudah tersedia secara serentak di seluruh jaringan produsen sekaligus penyedia emas terintegrasi itu. Chief Executive Officer PT Hartadinata Abadi Tbk Sandra Sunanto menuturkan, LM HRTA yang tersedia mulai pecahan kecil 0,1 gram, 0,25 gram 0,50 gram, 5 gram, hingga 10 gram. Disusul pecahan besar 25 gram, 50 gram, serta 100 gram yang nantinya tersedia pada akhir Agustus 2020. Ia menjelaskan, produk logam mulia Hartadinata dirancang guna menyasar segmen pasar sangat luas dari segala sisi usia. "Dengan begitu beragam ukuran disediakan demi memberikan fleksibilitas dan kemudahan berinvestasi bagi segala lapisan masyarakat tersebut," ujar Sandra dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada Jumat (7/8). Masyarakat, lanjutnya, dapat mulai menabung emas dengan LM HRTA dari pecahan 0,1 hingga 5 gram. Jika melihat harga pasaran saat ini, LM HRTA dapat diperoleh dengan harga mulai dari Rp 100 ribuan, sehingga siapa pun mudah mulai menabung emas. Sandra menyatakan, Hartadinata ingin mendidik masyarakat, terutama keluarga Indonesia agar mulai gaya hidup baru yaitu menabung emas. Menabung emas sebetulnya tidak butuh dana besar dan bisa dimulai dari yang kecil. "Mulai lah dari yang kecil, mulai lah dari sekarang," ujar Sandra. Ia menjelaskan, desain kemasan logam mulia yang diluncurkan di antaranya adalah New Normal, 17 Agustus dan Corporate. LM HRTA dapat dibeli di toko emas ACC (Aurum Collection Center) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Claudia Perfect Jewellery, Celine Jewellery, dan berbagai toko emas partner Hartadinata atau melalui platform Shopee ACC by Hartadinata Official Mall, serta Instragram resmi @hartadinata.abadi. LM HRTA juga dapat dijual kembali atau buyback di jaringan toko Hartadinata, toko partner Hartadinata, termasuk secara online. Sumber