bot

Jakarta - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia tahun ini akan anjlok gara-gara Corona. Diperkirakan hingga akhir tahun ini kunjungan wisman mentok di angka 4 juta orang/tahun. Padahal biasanya kunjungan wisman ke Indonesia bisa mencapai 18 juta orang/tahun. "Menurut perkiraan kami situasi pariwisata yang kalau harusnya sebelum ada covid adalah itu 18 juta dulu, sekarang tahun ini sekitar 2,8-4 juta wisatawan, yang harusnya 18 juta," ujar Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hari Santosa Sungkari, dalam webinar yang dihelat oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jumat (7/8/2020). Selain itu jumlah wisatawan lokal juga bakal mengalami kondisi serupa dengan wisman. Jumlah wisatawan lokal diperkirakan hanya 130 juta orang/tahun, dari target 310 juta orang/tahun. "Itu juga wisatawan domestik yang diperkirakan 310 juta hanya akan ada terjadi 140 juta, kalau kita pada angka sampai sekarang. Untuk wisatawan mancanegara akan terjadi di 2024 atau 2025," papar Hari. Merespons kondisi di atas, pemerintah mengkaji untuk membuka pariwisata dengan travel bubble alias akses masuk untuk turis dari beberapa negara terbatas. Pemerintah sedang menjalin komunikasi dengan Korea Selatan, Taiwan, dan China. "Tentu kita akan pikirkan dengan negara yang pengelolaan kesehatannya baik dan kasus COVID-nya rendah. Ada Korea Selatan, Taiwan, China, yang bagus tapi kita belum menentukan," jelas Hari. Hari menambahkan pemerintah juga menjajal pihak Singapura soal travel bubble ini. Namun, Singapura nampaknya sampai akhir tahun masih melarang warganya ke luar negeri. "Singapura bahkan sampai akhir tahun belum membolehkan warganya keluar dari negaranya. Jadi masih jauh dengan Singapura," kata Harii. Simak Video "Wishnutama Sambut Gembira Dibukanya Kembali Wisata Bali" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Setelah dipamerkan di ajang WWDC 2020 lalu, kini Apple mulai memberikan pembaruan macOS Big Sur Public Beta. Big Sur mengusung sejumlah perubahan signifikan dibanding Catalina -- versi sebelumnya --, dan disebut sebagai jembatan transisi Mac dari Intel ke Apple Silicon. Pasalnya bahasa desain yang dianut di Big Sur makin menyerupai iOS. Pengguna yang sudah tak sabar untuk menjajal OS anyar itu sudah bisa mengunduh pembaruannya. Namun perlu diingat, pembaruan ini masih berstatus beta, dan kemungkinan masih menyimpan banyak bug, dan mungkin masih banyak aplikasi yang tak bisa beroperasi dengan normal di OS ini. Salah satu pembaruan paling kentara di macOS Big Sur ini desain antarmuka yang konsisten antara macOS dan iOS. Bentuk konsistensi itu salah satunya ditunjukkan dalam Control Center dan Notification Center lengkap dengan widget-nya. Pengguna browser Safari pun kebagian tambahan pengaturan privasi di pembaruan ini, seperti memantau data apa saja yang dipantau oleh situs yang dikunjungi, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Jumat (7/8/2020). Safari sebenarnya mengalami perombakan habis-habisan. Engine JavaScript yang digunakan diklaim memberikan performa lebih cepat dari browser lain. Navigasi pun lebih cepat selain itu pengaturan tabs kian mudah. Safari pun memberikan preview halaman dengan cepat saat cursor di arah ke atas tab. Para developer pun akan menyadari kehadiran Catalyst, yang berfungsi untuk mem-porting aplikasi iOS ke macOS dan juga Rosetta 2, software emulasi yang membuat aplikasi x86 di Mac bisa beroperasi di Mac Apple Silicon. Program beta untuk menjajal macOS Big Sur bisa diakses di sini, dan semua Mac yang dirilis setelah 2013 menjajal pembaruan ini. Simak Video "iPhone Dikabarkan Akan Berubah Nama Jadi Apple Phone" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Setelah dipamerkan di ajang WWDC 2020 lalu, kini Apple mulai memberikan pembaruan macOS Big Sur Public Beta. Big Sur mengusung sejumlah perubahan signifikan dibanding Catalina -- versi sebelumnya --, dan disebut sebagai jembatan transisi Mac dari Intel ke Apple Silicon. Pasalnya bahasa desain yang dianut di Big Sur makin menyerupai iOS. Pengguna yang sudah tak sabar untuk menjajal OS anyar itu sudah bisa mengunduh pembaruannya. Namun perlu diingat, pembaruan ini masih berstatus beta, dan kemungkinan masih menyimpan banyak bug, dan mungkin masih banyak aplikasi yang tak bisa beroperasi dengan normal di OS ini. Salah satu pembaruan paling kentara di macOS Big Sur ini desain antarmuka yang konsisten antara macOS dan iOS. Bentuk konsistensi itu salah satunya ditunjukkan dalam Control Center dan Notification Center lengkap dengan widget-nya. Pengguna browser Safari pun kebagian tambahan pengaturan privasi di pembaruan ini, seperti memantau data apa saja yang dipantau oleh situs yang dikunjungi, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Jumat (7/8/2020). Safari sebenarnya mengalami perombakan habis-habisan. Engine JavaScript yang digunakan diklaim memberikan performa lebih cepat dari browser lain. Navigasi pun lebih cepat selain itu pengaturan tabs kian mudah. Safari pun memberikan preview halaman dengan cepat saat cursor di arah ke atas tab. Para developer pun akan menyadari kehadiran Catalyst, yang berfungsi untuk mem-porting aplikasi iOS ke macOS dan juga Rosetta 2, software emulasi yang membuat aplikasi x86 di Mac bisa beroperasi di Mac Apple Silicon. Program beta untuk menjajal macOS Big Sur bisa diakses di sini, dan semua Mac yang dirilis setelah 2013 menjajal pembaruan ini. Simak Video "iPhone Dikabarkan Akan Berubah Nama Jadi Apple Phone" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Ilham Habibie membeberkan rencana pengembangan pesawat R80 di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka. Terkait rencana itu, menurut Ilham, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah mengutarakan rencana membangun Aerospace Park di Bandara Kertajati. "Kita berjumpa dengan Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jabar beliau menyampaikan dan menegaskan kembali komitmen Provinsi Jabar untuk mengembangkan Aerospace Park di Kertajati," katanya dalam webinar bertajuk 'Perjalanan Industri Kedirgantaraan Nasional', Jumat (7/8/2020). Namun, tantangan terbesar dari proyek tersebut adalah pembebasan lahan dan butuh keterlibatan pemerintah daerah. "Memang kita sama-sama tahu tantangan adalah lahan karena sebagian besar yang menarik untuk industri pesawat terbang adalah dekat dengan landasan. Itu memang tidak di tangan Pemda melainkan masyarakat. Ini kendalanya dan kita tegaskan kembali kita sebagai swasta tidak mampu untuk membebaskan itu dan oleh karena itu kita sangat tergantung dengan adanya kerja sama dari Pemda," terang Ilham yang juga Komisaris Utama PT Regio Aviasi Industri (RAI). Meski saat ini kegiatan penerbangan di Bandara Kertajati belum ramai, putra mantan Presiden BJ Habibie itu yakin Bandara Kertajati nantinya akan menjadi pusat kawasan industri pesawat di Indonesia. "Saat ini harus diakui bahwa penerbangan yang ada dari Kertajati ke lain tempat belum banyak. Tapi itu akan berubah di masa mendatang dan masih banyak lahan tersedia di sekitar airport. Lokasi strategis dekat dengan jalan tol, ada kereta api, kedekatan pada pelabuhan Patimban juga ditekankan beliau (Ridwan Kamil)," ucapnya. Ilham menambahkan, proyek pesawat R80 sedang dalam tahap desain, sambil mengumpulkan kemitraan untuk pendanaan. "Kegiatan desain R80 kita teruskan walaupun dengan minimal spending karena saat ini fokus utama daripada perusahaan adalah menyimpulkan hal-hal terkait dengan pendanaan dan kemitraan," katanya. Simak Video "d'Happening Ilham: Penerus Mimpi Habibie dan Ainun" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Ilham Habibie membeberkan rencana pengembangan pesawat R80 di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka. Terkait rencana itu, menurut Ilham, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah mengutarakan rencana membangun Aerospace Park di Bandara Kertajati. "Kita berjumpa dengan Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jabar beliau menyampaikan dan menegaskan kembali komitmen Provinsi Jabar untuk mengembangkan Aerospace Park di Kertajati," katanya dalam webinar bertajuk 'Perjalanan Industri Kedirgantaraan Nasional', Jumat (7/8/2020). Namun, tantangan terbesar dari proyek tersebut adalah pembebasan lahan dan butuh keterlibatan pemerintah daerah. "Memang kita sama-sama tahu tantangan adalah lahan karena sebagian besar yang menarik untuk industri pesawat terbang adalah dekat dengan landasan. Itu memang tidak di tangan Pemda melainkan masyarakat. Ini kendalanya dan kita tegaskan kembali kita sebagai swasta tidak mampu untuk membebaskan itu dan oleh karena itu kita sangat tergantung dengan adanya kerja sama dari Pemda," terang Ilham yang juga Komisaris Utama PT Regio Aviasi Industri (RAI). Meski saat ini kegiatan penerbangan di Bandara Kertajati belum ramai, putra mantan Presiden BJ Habibie itu yakin Bandara Kertajati nantinya akan menjadi pusat kawasan industri pesawat di Indonesia. "Saat ini harus diakui bahwa penerbangan yang ada dari Kertajati ke lain tempat belum banyak. Tapi itu akan berubah di masa mendatang dan masih banyak lahan tersedia di sekitar airport. Lokasi strategis dekat dengan jalan tol, ada kereta api, kedekatan pada pelabuhan Patimban juga ditekankan beliau (Ridwan Kamil)," ucapnya. Ilham menambahkan, proyek pesawat R80 sedang dalam tahap desain, sambil mengumpulkan kemitraan untuk pendanaan. "Kegiatan desain R80 kita teruskan walaupun dengan minimal spending karena saat ini fokus utama daripada perusahaan adalah menyimpulkan hal-hal terkait dengan pendanaan dan kemitraan," katanya. Simak Video "d'Happening Ilham: Penerus Mimpi Habibie dan Ainun" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Pemerintah Indonesia diminta realistis dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang membutuhkan anggaran sangat besar. Presiden Joko Widodo pun pernah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T tersebut. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengapresiasi permintaan Presiden agar Kominfo segera mempercepat perluasan dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Namun Uchok mengingatkan jika tujuannya hanya membangun infrastruktur telekomunikasi saja, kemungkinan proyek tersebut akan gagal. Ini dikarenakan infrastruktur telekomunikasi tak berdiri sendiri. Infrastruktur telekomunikasi harus didukung dengan ketersediaan jaringan listrik serta kesiapan perangkat di sisi masyarakat yang akan memanfaatkannya. Uchok mengharapkan agar sebelum infrastruktur telekomunikasi dibangun di daerah terpencil, presiden harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur dasar seperti listrik. Sejatinya kendala utama pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil adalah ketiadaan jaringan listrik. Sumber

Jakarta - Pemerintah Indonesia diminta realistis dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang membutuhkan anggaran sangat besar. Presiden Joko Widodo pun pernah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T tersebut. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengapresiasi permintaan Presiden agar Kominfo segera mempercepat perluasan dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Namun Uchok mengingatkan jika tujuannya hanya membangun infrastruktur telekomunikasi saja, kemungkinan proyek tersebut akan gagal. Ini dikarenakan infrastruktur telekomunikasi tak berdiri sendiri. Infrastruktur telekomunikasi harus didukung dengan ketersediaan jaringan listrik serta kesiapan perangkat di sisi masyarakat yang akan memanfaatkannya. Uchok mengharapkan agar sebelum infrastruktur telekomunikasi dibangun di daerah terpencil, presiden harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur dasar seperti listrik. Sejatinya kendala utama pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil adalah ketiadaan jaringan listrik. Sumber

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tambahan tugas tersebut diakui Erick semakin menambah jam kerjanya dalam seminggu bahkan menyita waktu akhir pekan bersama keluarga. "Secara realita ya kerja jamnya nambah secara pribadi. Sekarang saya hanya bisa bersama keluarga itu hari Sabtu makan malam dan Minggu sampai jam 3 siang, yang lainnya ya nasib. Mudah-mudahan anak-anak nggak manggil om," curhat Erick dalam wawancara virtual, Jumat (7/8/2020). Menurut perhitungan Erick, sebanyak 70% waktunya kini dihabiskan untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sisanya barulah sebagai Menteri BUMN dan sebagai kepala rumah tangga. "Hari ini 70% di Komite," tambahnya. Sedangkan, tugas-tugas di BUMN, katanya sudah terbantu dengan penyederhanaan klaster di BUMN ditambah adanya kehadiran 2 wakil Menteri BUMN "Kebetulan daripada BUMN sendiri kan Alhamdulillah sudah terbentuk yang tadinya 27 klaster menjadi 12 klaster di bawah 2 wamen dan di masing-masing klaster kita sudah punya tim PMO nya yang menjalankan hariannya. Nah, itu kurang lebih 40 BUMN lalu sisanya BUMN kita gabungkan ke PPA," paparnya. Meski begitu, Erick mengaku tetap berupaya bekerja sepenuh hati agar banyaknya pekerjaan yang diterima tadi tidak membuat dirinya jatuh sakit serta hasilnya tetap maksimal. "Ya saya berusaha bekerja dengan hati, kadang-kadang kan kalau kita bekerja dengan hati itu yang membuat kita ya bangun pagi tidur malam nggak capek, karena ya hatinya ya kita harus lakukan ini gitu. Yang kedua punya tim yang baik. Yang ketiga ya pinter-pinter bagi waktu, terakhir ya manage emosi juga penting," pungkasnya. Simak Video "Vaksin Corona Akan Diproduksi Awal Tahun 2021" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tambahan tugas tersebut diakui Erick semakin menambah jam kerjanya dalam seminggu bahkan menyita waktu akhir pekan bersama keluarga. "Secara realita ya kerja jamnya nambah secara pribadi. Sekarang saya hanya bisa bersama keluarga itu hari Sabtu makan malam dan Minggu sampai jam 3 siang, yang lainnya ya nasib. Mudah-mudahan anak-anak nggak manggil om," curhat Erick dalam wawancara virtual, Jumat (7/8/2020). Menurut perhitungan Erick, sebanyak 70% waktunya kini dihabiskan untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sisanya barulah sebagai Menteri BUMN dan sebagai kepala rumah tangga. "Hari ini 70% di Komite," tambahnya. Sedangkan, tugas-tugas di BUMN, katanya sudah terbantu dengan penyederhanaan klaster di BUMN ditambah adanya kehadiran 2 wakil Menteri BUMN "Kebetulan daripada BUMN sendiri kan Alhamdulillah sudah terbentuk yang tadinya 27 klaster menjadi 12 klaster di bawah 2 wamen dan di masing-masing klaster kita sudah punya tim PMO nya yang menjalankan hariannya. Nah, itu kurang lebih 40 BUMN lalu sisanya BUMN kita gabungkan ke PPA," paparnya. Meski begitu, Erick mengaku tetap berupaya bekerja sepenuh hati agar banyaknya pekerjaan yang diterima tadi tidak membuat dirinya jatuh sakit serta hasilnya tetap maksimal. "Ya saya berusaha bekerja dengan hati, kadang-kadang kan kalau kita bekerja dengan hati itu yang membuat kita ya bangun pagi tidur malam nggak capek, karena ya hatinya ya kita harus lakukan ini gitu. Yang kedua punya tim yang baik. Yang ketiga ya pinter-pinter bagi waktu, terakhir ya manage emosi juga penting," pungkasnya. Simak Video "Vaksin Corona Akan Diproduksi Awal Tahun 2021" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street dibuka melemah pada perdagangan Jumat (7/8/2020). Pelemahan ini terjadi akibat perlambatan yang tajam pada pertumbuhan lapangan pekerjaan di AS setelah Presiden Donald Trump mengumumkan akan melarang TikTok dan aplikasi messaging WeChat. Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) melemah 65,30 poin (-0,24%) pada pembukaan perdagangan pukul 09:44 waktu setempat (20:48 WIB) ke 27.321,68. Nasdaq Composite .(.IXIC) turun 35,54 poin (-0,32%) ke 11.0752,53 pada bel pembukaan. Sementara itu, S&P 500 (.SPX) dibuka lebih rendah sebesar 9,11 poin (-0,27%) pada 3,340,05. Mengutip CNBCIndonesia, Data Departemen Tenaga Kerja menyebutkan bahwa ada 1,763 juta lapangan pekerjaan yang terbuka pada Juli. Angka ini lebih baik konsensus ekonom dalam polling Dow Jones yang memprediksi angka 1,48 juta, tapi anjlok dari capaian Juni sebanyak 4,8 juta. Angka pengangguran Juli tercatat sebesar 10,2% atau lebih baik dari ekspektasi yang berada di angka 10,6%. Sebulan sebelumnya, angka pengangguran berada di level 11,1%. "Ini hanya menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Juli masih statis, tak ada tanda pelemahan lebih buruk akibat ancaman lonjakan kasus Covid-19," tutur Kepala Perencana Investasi Principal Global Investors Seema Shah, sebagaimana dikutip CNBC International. Rilis tersebut muncul di kala Gedung Putih dan anggota Kongres masih alot mencapai kesepakatan atas paket stimulus untuk memperbarui tunjangan pengangguran sebesar US$ 600 per pekan yang bakal habis masa berlakunya bulan ini. "Posisi kami sungguh jauh berseberangan," tutur Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang juga pentolan partai Demokrat. Komentar tersebut memberi gambaran ke pasar bahwa kesepakatan soal stimulus masih jauh panggang dari api. Trump sebelumnya telah mengancam menarik diri dari pembicaraan dan mengambil kebijakan secara sepihak untuk mengatasi persoalan tunjangan pengangguran dan moratorium penyitaan rumah milik debitur program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang gagal bayar. Simak Video "Wall Street Ikut 'Terinfeksi' Virus Corona" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Berita terpopuler detikFinance Jumat (7/8/2020) tentang bantuan Rp 600.000/bulan bagi pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta akan diberikan dua bulan sekali. Artinya, bagi mereka yang memenuhi syarat mendapat bantuan tersebut akan mendapat Rp 1,2 juta sekali terima. Selain itu, berita terpopuler lainnya tentang pendaftaran program Kartu Pra Kerja gelombang IV akan dibuka Sabtu (8/8/2020). Ada pula berita tentang rencana pemerintah memberikan utang tanpa beban bunga kepada keluarga beserta syarat-syaratnya. Pengin tahu informasi selengkapnya? Baca berita terpopuler detikFinance berikut ini. Klik halaman selanjutnya. Sumber

Jakarta - Google diduga bakal merilis ponsel Pixel dengan layar lipat pada 2021 mendatang. Hal ini diketahui dari dokumen yang didapat oleh 9to5Google. Dalam dokumen tersebut tertera jajaran Pixel yang sudah dirilis dari mulai Pixel 2 sampai beberapa nama model yang belum dirilis. Termasuk Pixel 5A, dan tiga Pixel lain yang tengah dikembangkan. Ketiga Pixel tersebut punya nama kode 'raven', 'oriole', dan 'passport'. Dua kode yang pertama disebut diperkirakan adalah Pixel 6 yang bakal dirilis pada Q4 2021 mendatang. Sementara nama terakhir diduga adalah sebuah ponsel dengan layar lipat. Hal ini mengacu pada kode namanya, yaitu 'passport', demikian dikutip detikINET dari Techspot, Jumat (7/8/2020). Dalam dokumen tersebut juga tertera tanggal peluncuran Pixel 4A 5G dan Pixel 5, yang ditulis akan dirilis pada Oktober, yang sejalan dengan bocoran sebelumnya di mana disebutkan kedua ponsel itu akan dirilis pada 8 Oktober. Ini bukan pertama kalinya muncul rumor Google bakal merilis ponsel dengan layar lipat. Bahkan sebelumnya mereka pun pernah mengakui tengah mengembangkan ponsel dengan layar lipat, tepatnya pada 2019, setelah Samsung merilis Galaxy Fold. Namun saat itu Google mengaku mereka tak akan terburu-buru merilis perangkat layar lipat itu ke pasaran karena masih berada dalam tahap prototipe. "Kami tengah membuat prototipe perangkat layar lipat dan beberapa teknologi hardware baru. Untuk saat ini anda tak membutuhkan ponsel layar lipat. Ini masih berada dalam tahap 'nice to have'," ujar Mario Queiroz, mantan bos pengembangan Pixel di Google. Simak Video "Google Masih Pikir-pikir Dulu Jual Ponsel Pixel ke Indonesia" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020. Melalui aturan ini, pendaftaran Kartu Pra Kerja juga dilakukan secara offline. Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin menjelaskan, mekanisme penyaluran Kartu Pra Kerja ialah calon penerima wajib mendaftarkan diri. Di aturan yang baru, pendaftaran Kartu Pra Kerja bisa dilakukan di Kementerian Ketenagkerjaan atau Dinas Tenaga Kerja di daerah. "Nah wajib mendaftarkan diri ini bisa dengan cara daring melalui situs resmi program Kartu Pra Kerja, atau melalui luring, Luring ini bisa melalui kementerian yang menangani ketenagakerjaan atau pemerintah daerah khususnya di dinas ketenagakerjaan," katanya dalam teleconference, Jumat (7/8/2020). Adapun tahapannya, lanjutnya, pemohon harus datang sendiri ke instansi yang bersangkutan. Kemudian mengisi formulir yang isinya sama dengan pendaftaran online. "Bagaimana cara pendaftarannya, si pemohon harus datang sendiri, harus datang langsung kepada instansi tersebut, lalu mengisi formulir yang mana isian formulir ini secara mnual tapi isinya sama yang ada di dalam pendaftaran daring," ungkapnya. Nantinya, permohonan itu akan dikumpulkan di kementerian atau dinas terkait. Kemudian, permohonan itu dikirimkan ke Project Management Office (PMO) atau Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja. "Dari permohonan tersebut lalu nanti akan secara kolektif dikumpulkan oleh kementerian lembaga, dan dari kementerian lembaga nantinya akan mengirimkan pendaftaran itu setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dikirimkan kepada PMO. PMO akan mengukuhkan penetapan calon peserta Kartu Pra Kerja tersebut," terangnya. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020. Melalui aturan ini, pendaftaran Kartu Pra Kerja juga dilakukan secara offline. Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin menjelaskan, mekanisme penyaluran Kartu Pra Kerja ialah calon penerima wajib mendaftarkan diri. Di aturan yang baru, pendaftaran Kartu Pra Kerja bisa dilakukan di Kementerian Ketenagkerjaan atau Dinas Tenaga Kerja di daerah. "Nah wajib mendaftarkan diri ini bisa dengan cara daring melalui situs resmi program Kartu Pra Kerja, atau melalui luring, Luring ini bisa melalui kementerian yang menangani ketenagakerjaan atau pemerintah daerah khususnya di dinas ketenagakerjaan," katanya dalam teleconference, Jumat (7/8/2020). Adapun tahapannya, lanjutnya, pemohon harus datang sendiri ke instansi yang bersangkutan. Kemudian mengisi formulir yang isinya sama dengan pendaftaran online. "Bagaimana cara pendaftarannya, si pemohon harus datang sendiri, harus datang langsung kepada instansi tersebut, lalu mengisi formulir yang mana isian formulir ini secara mnual tapi isinya sama yang ada di dalam pendaftaran daring," ungkapnya. Nantinya, permohonan itu akan dikumpulkan di kementerian atau dinas terkait. Kemudian, permohonan itu dikirimkan ke Project Management Office (PMO) atau Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja. "Dari permohonan tersebut lalu nanti akan secara kolektif dikumpulkan oleh kementerian lembaga, dan dari kementerian lembaga nantinya akan mengirimkan pendaftaran itu setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dikirimkan kepada PMO. PMO akan mengukuhkan penetapan calon peserta Kartu Pra Kerja tersebut," terangnya. Simak Video "Pendaftar Kartu Pra Kerja Tembus 8,4 Juta Orang" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Mark Zuckerberg makin hari makin tajir saja. Berdasarkan perhitungan terbaru yang disusun oleh Bloomberg Billionaires Index, harta kekayaan pendiri Facebook itu tembus USD 100 miliar untuk pertama kalinya, atau di kisaran Rp 1.400 triliun. Dengan demikian, pria yang drop out dari Harvard itu gabung klub elit orang terkaya dunia bersama Bill Gates dan Jeff Bezos. Ketiganya adalah manusia amat langka dengan estimasi harta tembus USD 100 miliar. Harta Zuck mayoritas berasal dari kepemilikan saham di Facebook yang sebesar 13%. Performa saham Facebook yang terus naik membuat harta Zuck kian tinggi. Terbaru, harga saham Facebook naik 6%. Naiknya harga saham itu tak lepas dari peluncuran layanan hiburan baru dari Instagram, yaitu Reel di Amerika Serikat. Reel adalah pesaing TikTok, yang belakangan mendapat masalah di AS karena presiden Donald Trump menganggapnya sebagai ancaman keamanan nasional. Facebook, bersama raksasa teknologi lain seperti Amazon, Google dan Apple memang termasuk sedikit perusahaan yang justru mampu memetik untung di tengah pandemi Corona. Pembatasan pergerakan ataupun lockdown membuat banyak orang mengakses layanan mereka baik untuk hiburan, membeli barang atau bersosialisasi. Mark Zuckerberg pun beruntung. Menurut Bloomberg yang dikutip detikINET, harta Zuck pada tahun ini tercatat sudah meroket sebanyak USD 22 miliar. Sedangkan harta Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon, telah melonjak USD 75 miliar. Dibandingkan Bezos dan juga Bill Gates, harta Mark Zuckerberg memang masih cukup jauh jaraknya walau bukan berarti di masa depan, ia tak dapat menandingi mereka. Data Bloomberg menunjukkan kekayaan Bezos senilai USD 190 miliar, sedangkan Bill Gates sebanyak USD 120 miliar. Simak Video "Mark Zuckerberg Selancar Pakai Sunscreen Tebal, Netizen: Mirip Joker!" [==] (fyk/fay) Sumber

Jakarta - Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) semakin giat membantu usahawan mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk segera bangkit. Kali ini, BNI mewujudkannya dengan membangun ekosistem digital bagi nelayan tangkap di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaannya, BNI menggandeng mitra startup yang bergerak di bidang perikanan. Kerjasama ini berfokus kepada pengembangan UMKM di sektor perikanan menggunakan ekosistem digital. Ekosistem yang terbentuk dapat melayani seluruh kebutuhan nelayan atau petambak mulai dari kebutuhan melaut, menjamin penyerapan hasil tangkapan nelayan, hingga menghubungkan produk-produk hasil laut ke pasar ekspor. Pgs Head of Region BNI Wilayah Banjarmasin Rahmat Basuki menyampaikan peran BNI pada gerakan ini dimaksudkan untuk memastikan agar para nelayan mendapatkan akses pembiayaan yang murah dan mudah, serta dengan menghadirkan pembinaan. Dengan demikian, nelayan didorong agar semakin fokus meningkatkan hasil tangkapannya karena hasil tangkapan sudah pasti mendapatkan pembeli. "Fungsi pendampingan kepada nelayan juga akan dilakukan dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020). Melalui sinergi ini, semangat memajukan UMKM di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya terbatas pada akses modal melalui pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), namun juga memberikan akses layanan perbankan lain dan juga pendampingan melalui Program Kemitraan. Nelayan dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan murah, disertai pendampingan yang akan diberikan untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Selain itu, BNI memberikan tambahan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu nelayan dalam mengolah hasil laut, pelatihan pemasaran dan packaging, literasi keuangan, serta penjualan hasil tangkapan nelayan pasar ekspor melalui jaringan pasar mitra BNI. Pembangunan ekosistem di Kotabaru, Pulau Laut disertai penyaluran kredit kepada nelayan binaan. Sementara itu Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo menyatakan kerjasama ini merupakan komitmen dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Kerjasama dengan mitra startup di Pulau laut tersebut merupakan perluasan atas pembangunan ekosistem nelayan kerjasama dengan mitra-mitra startup di bidang perikanan. BNI dan startup berkomitmen untuk membantu nelayan meningkatkan produktivitas tangkapan ikan, juga mendorong penyediaan mini processing unit dan marketplace penjualan hasil dan kebutuhan melaut, serta memberikan pendampingan pada nelayan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," katanya. BNI Foto: BNI "Untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar UMKM (nelayan) yang selaras dengan program DigiKU dan pemulihan ekonomi nasional yang digaungkan pemerintah maka implementasi pengembangan ekosistem digital ini juga didukung dengan penggunaan teknologi digital berbasis aplikasi dan data base yakni berupa BNI MOVE," imbuhnya. Di sisi lain, Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P Setyawati menambahkan BNI akan terus mensukseskan PEN dengan menyalurkan pembiayaan bagi para nelayan, khususnya dalam perluasan pasar laut. "BNI akan tetap terus mensukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap nelayan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dibidang perikanan khususnya dalam hal perluasan pasar laut Indonesia maupun leveling produk-produk UMKM sektor kelautan dan perikanan," ujarnya. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan juga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada nelayan. KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR BNI tahun 2020. Hingga 31 Juli 2020, KUR yang disalurkan BNI mencapai Rp 9,76 triliun yang menyentuh 257.616 penerima KUR di seluruh Indonesia. Simak Video "Usut Kasus Pembobol BNI Maria Lumowa, Polisi Periksa 14 Saksi" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) semakin giat membantu usahawan mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk segera bangkit. Kali ini, BNI mewujudkannya dengan membangun ekosistem digital bagi nelayan tangkap di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaannya, BNI menggandeng mitra startup yang bergerak di bidang perikanan. Kerjasama ini berfokus kepada pengembangan UMKM di sektor perikanan menggunakan ekosistem digital. Ekosistem yang terbentuk dapat melayani seluruh kebutuhan nelayan atau petambak mulai dari kebutuhan melaut, menjamin penyerapan hasil tangkapan nelayan, hingga menghubungkan produk-produk hasil laut ke pasar ekspor. Pgs Head of Region BNI Wilayah Banjarmasin Rahmat Basuki menyampaikan peran BNI pada gerakan ini dimaksudkan untuk memastikan agar para nelayan mendapatkan akses pembiayaan yang murah dan mudah, serta dengan menghadirkan pembinaan. Dengan demikian, nelayan didorong agar semakin fokus meningkatkan hasil tangkapannya karena hasil tangkapan sudah pasti mendapatkan pembeli. "Fungsi pendampingan kepada nelayan juga akan dilakukan dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020). Melalui sinergi ini, semangat memajukan UMKM di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya terbatas pada akses modal melalui pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), namun juga memberikan akses layanan perbankan lain dan juga pendampingan melalui Program Kemitraan. Nelayan dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan murah, disertai pendampingan yang akan diberikan untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Selain itu, BNI memberikan tambahan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu nelayan dalam mengolah hasil laut, pelatihan pemasaran dan packaging, literasi keuangan, serta penjualan hasil tangkapan nelayan pasar ekspor melalui jaringan pasar mitra BNI. Pembangunan ekosistem di Kotabaru, Pulau Laut disertai penyaluran kredit kepada nelayan binaan. Sementara itu Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo menyatakan kerjasama ini merupakan komitmen dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Kerjasama dengan mitra startup di Pulau laut tersebut merupakan perluasan atas pembangunan ekosistem nelayan kerjasama dengan mitra-mitra startup di bidang perikanan. BNI dan startup berkomitmen untuk membantu nelayan meningkatkan produktivitas tangkapan ikan, juga mendorong penyediaan mini processing unit dan marketplace penjualan hasil dan kebutuhan melaut, serta memberikan pendampingan pada nelayan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," katanya. BNI Foto: BNI "Untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar UMKM (nelayan) yang selaras dengan program DigiKU dan pemulihan ekonomi nasional yang digaungkan pemerintah maka implementasi pengembangan ekosistem digital ini juga didukung dengan penggunaan teknologi digital berbasis aplikasi dan data base yakni berupa BNI MOVE," imbuhnya. Di sisi lain, Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P Setyawati menambahkan BNI akan terus mensukseskan PEN dengan menyalurkan pembiayaan bagi para nelayan, khususnya dalam perluasan pasar laut. "BNI akan tetap terus mensukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap nelayan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dibidang perikanan khususnya dalam hal perluasan pasar laut Indonesia maupun leveling produk-produk UMKM sektor kelautan dan perikanan," ujarnya. Dalam kesempatan ini, dilaksanakan juga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada nelayan. KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR BNI tahun 2020. Hingga 31 Juli 2020, KUR yang disalurkan BNI mencapai Rp 9,76 triliun yang menyentuh 257.616 penerima KUR di seluruh Indonesia. Simak Video "Usut Kasus Pembobol BNI Maria Lumowa, Polisi Periksa 14 Saksi" [==] (mul/mpr) Sumber

Jakarta - Kementerian PAN-RB memastikan pencairan gaji ke-13 PNS tahun 2020 mulai Senin (10/8) atau awal pekan depan. Pencairan dilakukan usai terbitnya PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian, pegawai non negeri sipil, dan penerima pensiunan atau tunjangan. "Senin cair," kata Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat dihubungi detikcom, Jakarta, Jumat (7/8/2020). Proses pencairan masih menunggu aturan turunan dalam hal ini peraturan menteri keuangan (PMK). Atmaji mengatakan, PMK tersebut sudah disiapkan "Turunannya PMK sudah disiapkan," katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan peraturan pemberian gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020. Aturan ini diteken dan diundangkan pada 7 Agustus 2020. Berdasarkan beleid itu, besaran gaji ke-13 tahun 2020 ditetapkan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli. Pemberian gaji ke-13 tahun 2020 tidak berlaku pejabat negara, seperti presiden dan wakil presiden, lalu ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, lalu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Nahkamah Agung. Lalu, seperti menteri, pejabat eselon I dan II dan pejabat setingkatnya di instansi pemerintahan lainnya. Gaji ke-13 tahun 2020 juga tidak berlaku bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 PNS tahun 2020 sebesar Rp 28,5 triliun. Total anggaran ini dibagi sebagai berikut Rp 14,6 triliun untuk APBN atau untuk PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Sedangkan untuk daerah atau APBD ditujukan untuk PNS daerah, anggarannya sebesar Rp 13,89 triliun. Simak Video "Pemerintah Berniat Tambah Gaji Pekerja yang di Bawah Rp 5 Juta" [==] (hek/dna) Sumber

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif sebesar 3,84 persen == PONTIANAK -- Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Moch. Riezky F. Purnomo mengatakan bahwa hingga pertengahan tahun 2020, sektor jasa keuangan di Kalbar masih tetap terjaga dan tumbuh. "Meski sejak Maret 2020 ekonomi di Kalbar dan di dunia terdampak pandemi Covid-19, bersyukur sektor keuangan di Kalbar tetap terjaga dan tumbuh," ujar Riezky di Pontianak, Jumat (7/8). Ia menjelaskan tetap terjaganya sektor jasa keuangan di Kalbar tercermin dari kinerja intermediasi perbankan yang tumbuh positif sebesar 3,84 persen (yoy) menjadi Rp 53,62 triliun per 30 Juni 2020 dengan tingkat risiko (NPL) terkendali di tingkatan 2,14 persen. "Selain itu pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,86 persen (yoy) atau menjadi sebesar Rp 64,16 triliun per 30 Juni 2020. Rasio kecukupan modal Bank Umum juga masih cukup tinggi yakni sebesar 22,20 persen," katanya. Ia menambahkan begitu juga untuk piutang pembiayaan di perusahaan pembiayaan (Industri Keuangan Non Bank) pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp 6,40 triliun dengan tingkat risiko (Non Performing Finance) yang masih terjaga yakni sebesar 4,11persen. "Sektor industri asuransi juga berhasil menghimpun pertambahan premi sebesar Rp 470 miliar yang terdiri asuransi jiwa Rp 397 miliar dan asuransi umum Rp 73 miliar," katanya. Selanjutnya, untuk jumlah transaksi dari 18.981 Single Investor Identification (SID) Kalbar di pasar modal juga baik tercatat sebesar Rp 6,29 triliun. "OJK secara aktif juga melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah beberapa waktu yang lalu, di antaranya penerapan PMK 70, PMK 71, dan PMK 85 di mana sektor jasa keuangan memegang peran penting terhadap keberhasilan program dimaksud," katanya. Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengapresiasi kepada OJK dan industri jasa keuangan atas pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi terhadap pelaku usaha yang terdampak Covid-19 di Kalbar. "Kebijakan yang ada sangat membantu masyarakat khususnya pelaku UKM untuk bisa bertahan dalam situasi pandemi. Kami minta OJK juga ikut memantau pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional di Kalbar khususnya yang melibatkan peranan sektor jasa keuangan," katanya. Gubernur juga meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi yang telah diberikan oleh pemerintah dan OJK dengan baik. Kebijakan tersebut di antaranya penempatan dana pada bank umum untuk menggerakkan sektor riil (PMK 70), pemberian subsidi bunga (PMK 85) Penjaminan kredit UMKM (PMK 71) serta kebijakan terbaru berupa penjaminan terhadap kredit korporasi (PMK 98). "Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pemulihan ekonomi sehingga sektor riil kembali bisa bergerak dan pemulihan ekonomi di Kalbar bisa segera terwujud," jelas Sutarmidji. sumber : antara Sumber

Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer hari ini melakukan panen raya padi dan penyerahan kartu tani di Desa Rias, Bangka Selatan. Tak hanya itu, Syahrul juga memberikan berbagai bantuan prasarana dan sarana produksi bagi para petani. Menurut Syahrul, panen padi di Negeri Serumpun Sebalai tersebut merupakan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan pasokan pangan pada masa pandemi. Selain itu, panen padi ini juga menjadi pembuktian bahwa dalam tantangan apapun, pertanian selalu berproduksi. "Kabupaten Bangka Selatan ini pertaniannya sangat luar biasa, kita harus bersinergi agar pertanian lebih maju lagi," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020). Adapun bantuan yang diserahkan Syahrul pada panen raya padi untuk Provinsi Bangka Belitung senilai Rp 43,2 miliar dan khusus Kabupaten Bangka Selatan Rp 13 miliar. Bantuan meliputi benih non hibrida untuk Kabupaten Bangka Selatan seluas 1.130 ha dan untuk Provinsi Bangka Belitung 3.657 ha serta berbagai benih lainnya. Syahrul juga melakukan alat pengolahan unit pengolahan hasil jagung, alat mesin pertanian berupa traktor roda empat, traktor roda dua, pompa air, benih padi, benih jagung dan fasilitas perbengkelan alsintan serta pada kesempatan ini menyerahkan fasilitas dana KUR yang disalurkan melalui Bank Mandiri, BRI dan BNI. Syahrul menambahkan Kementan akan terus memajukan sektor pertanian, program yang digulirkan tidak hanya menyalurkan bantuan prasarana dan sarana produksi namun juga memfasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan. "Pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan. Saya minta pihak bank jangan ragu gulirkan dana KUR di sektor pertanian, gulirkan Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar. Pengembalian di pertanian itu sangat jelas, kelompok tani tinggal kita rapikan," imbuh Syahrul. Lebih lanjut Syahrul menegaskan pengembangan budidaya padi ke depan tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi. Namun demikian, Kementan merancang sistem dengan membangun penggilingan modern skala besar sehingga petani tidak lagi menjual gabah sehingga petani mendapatkan nilai tambah dan ekspor beras semakin cepat dikonkretkan. "Kami rancang sistem bahwa setiap 10 ribu hektar tidak hanya padi tapi ada juga tanaman hortikulturanya dan dibangun penggilingan padi modern. Jangan penggilingan yang biasa-biasa saja, tapi harus yang berkapasitas besar agar berasnya bisa diekspor. Dengan demikian, dengan sistem pertanian ini, kita jadikan sektor pertanian adalah penggerak perekonomian masyarakat," jelasnya. Syahru juga menegaskan pertanian merupakan satu-satunya sektor yang menyelamatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020 yang mengalami penurunan sebesar 4,19 persen (Q to Q) dan secara year on year (yoy) turun 5,32 persen. PDB pertanian juga tumbuh 16,24% pada triwulan-II 2020 (q to q) dan bahkan secara yoy, sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19%. "Capaian tersebut ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh paling tinggi yakni sebesar 9,23%. Kalau begitu, untuk bisa survive dan menghidupkan manusia di dunia adalah kita harus memajukan pertanian," terangnya. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan pertanian di Bangka Selatan merupakan sentra produksinya Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya, program dan bantuan Kementan seperti mekanisasi, bibit unggul dan teknologi lainnya serta fasilitas dana KUR telah membantu percepatan kemajuan, modernisasi dan kemandirian pertanian di Bangka Selatan. "Tadi dengan Pak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sempat berdiskusi, bahwa tantangan ketersediaan pupuk akan diatasi. Pemerintah segera menambah pasokan pupuk, sehingga kebutuhan petani terjawab. Kami sangat apresiasi program fasilitasi KUR sangat membantu petani, untuk itu pihak bank jangan ragu mengucurkan KUR kepada petani," tuturnya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi berharap Kabupaten Bangka Selatan memiliki andil untuk menambah sumbangan produksi padi. Dukungan Kementan tentunya diberikan untuk Provinsi Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka Selatan melalui bantuan sarana produksi maupun alsintan. "Khusus untuk tanaman pangan sendiri bantuan mulai dari benih, budidaya padi, sampai alsintan pascapanen. Sesuai arahan Menteri Pertanian, kami siap bangun penggilingan skala besar. Kementan sudah punya program Komando Strategi Penggilingan bisa bekerja sama pelaku usaha dan perbankan," jelasnya. Suwandi juga meminta pemerintah daerah untuk mendorong petani bisa menyerap KUR melalui gerakan Kostraling sebagai pengamanan harga gabah dan beras. Dengan demikian, di tengah tantangan apapun, sektor pertanian terus tangguh dan penyelamat perekonomian rakyat dan negara. "Kami sudah sediakan KUR untuk komoditas tanaman pangan, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama bagi penggilingan padi bisa digunakan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang layak," pungkasnya. Simak Video "Panen Raya Buah Salak, Banjarnegara" [==] (ega/hns) panen raya kementan Sumber

Jakarta - Pemerintah diharapkan untuk tetap memperhatikan tata kelola yang sehat untuk para pemain over the top (OTT) meski transformasi digital belakangan makin kencang digalakkan. OTT adalah pemain yang identik sebagai pengisi pipa data milik operator. Seiring perkembangan, OTT digolongkan berbasis kepada aplikasi, konten, atau jasa. "Di era Kabinet Kerja, dulu sudah ada Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top/OTT). Ini sebaiknya dituntaskan karena di tengah pandemi, jasa OTT makin banyak digunakan, tetapi nyaris nir keuntungan bagi negara atau penyedia jaringan," saran Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi di Jakarta, Jumat (7/9/2020). Menurut Heru, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah tak memiliki kendala dalam menetapkan aturan main bagi para OTT karena dari Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan beberapa isu yang menjadi kendala selama ini. "Kemenkeu telah bergerak maju dengan menetapkan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi produk impor digital. Bahkan, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk beberapa perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Masa Kominfo malah belum punya aturan untuk OTT," katanya. Diingatkannya, jika para OTT terutama pemain asing tak diatur, maka potensi kerugian bagi pelaku usaha lainnya seperti operator telekomunikasi, bahkan negara terus membesar. "Selama ini operator sudah mengeluhkan tentang tidak adanya equal playing field dengan OTT terutama bagi pemain yang sudah menawarkan jasa seperti yang dimiliki operator. Saya dengar ada juga OTT yang berani memasukkan komponen peering interconnection untuk layanannya dimana itu sudah menunjukkan harusnya ada pembagian hasil dengan operator. Tetapi kenyataan operator tak dapat apa-apa," ungkapnya. Ditambahkannya, jika kondisi tak transparan dan seimbang dalam berbisnis ini dibiarkan, industri telekomunikasi nasional bisa bangkrut karena tak ada sustainabilitas ke depannya. "Saat ini, persaingan di pasar operator telekomunikasi sendiri sudah cukup ketat, dengan margin yang tergerus. Pemerintah harus berani berikan insentif berupa regulasi yang menguntungkan semua pihak di era transformasi digital ini. Kalau tidak, operator bertumbangan, yang rugi nanti pemerintah juga," tutupnya. Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Mohammad Ridwan Effendi mengakui pemerintah harus memimpin penyusunan tata kelola bisnis OTT karena Presiden sudah mendeklarasikan percepatan transfromasi digital belum lama ini. "Kominfo memang harus menuntaskan RPM OTT itu, tinggal diperbarui dengan kondisi terkini dimana berpegang pada kedaulatan dan keadilan digital," tegasnya. Simak Video "2.003 Kali OTT, Tim Saber Pungli Tangkap 3.176 Tersangka" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan peraturan pemberian gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020. Aturan ini diteken dan diundangkan pada 7 Agustus 2020. PP Nomor 44 Tahun 2020 ini berisikan tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian, pegawai non negeri sipil, dan penerima pensiunan atau tunjangan. Mengutip beleid tersebut, Jumat (7/8/2020), pemberian gaji ke-13 tahun 2020 tidak berlaku pejabat negara, seperti presiden dan wakil presiden, lalu ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, lalu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung. Lalu, seperti menteri, pejabat eselon I dan II dan pejabat setingkatnya di instansi pemerintahan lainnya. Gaji ke-13 juga tidak berlaku bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Besaran gaji ke-13 tahun 2020 ditetapkan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 2020 sebesar Rp 28,5 triliun. Total anggaran ini dibagi sebagai berikut Rp 14,6 triliun untuk APBN atau untuk PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Sedangkan untuk daerah atau APBD ditujukan untuk PNS daerah, anggarannya sebesar Rp 13,89 triliun. Sebelumnya, Kementerian PAN-RB mengumumkan pencairan gaji ke-13 2020 diharapkan bisa terlaksana pada minggu depan. Pasalnya, revisi peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pencairan sudah selesai. Sekretaris Kementerian PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan revisi PP tersebut tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "PP diharapkan ditandatangani bapak presiden sehingga paling lambat minggu depan sudah bisa dicairkan," ujarnya ketika dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (3/8/2020). Simak Video "Pratikno: Progres Kabinet Sudah Bagus, Ngapain Reshuffle" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan agar terhindar dari resesi ekonomi. Salah satunya ialah dengan memaksimalkan penyerapan anggaran. Untuk memuluskan hal tersebut, ia memohon kepada para pimpinan daerah dan seluruh Kementerian yang ada untuk segera menyelesaikan masalah penyerapan anggaran tersebut "Ya penyerapan, anggaran ini harus berjalan, dan tidak bisa komite bekerja sendiri saya sangat memohon kepada pemerintah daerah juga melakukan tetap tugasnya, anggaran dijalankan semua, ya salah satunya memang tadi pergerakan dari pemerintah ini yang harus berjalan, selama ini kan dari sorotan pak Presiden sendiri itu yang masih menjadi kendala, nah ini yang pak Presiden juga meminta para Menko, bukan saya, kan saya Komite untuk memastikan penyerapan anggaran ini berjalan dengan baik," ujar Erick dalam tayangan virtual, Jumat (7/8/2020). Erick melanjutkan, agar penyerapan anggaran tersebut berjalan secara optimal, Presiden Joko Widodo, katanya sudah meminta Kejaksaan, BPKP, hingga BPK tidka hanya mengawal ini melainkan terlibat mendorong realisasi tersebut. "Bahkan bapak Presiden sudah meminta ke Kejaksaan, BPKP, BPK bukannya mengawal lagi, bahkan mendorong, nah jarang-jarang lho BPK, BPKP, Kejaksaan mendorong, biasanya kan hanya mengawal, ini mendorong," tambahnya. Upaya lainnya ialah lewat subsidi kepada para pekerja non-PNS dan non-BUMN. Para pegawai swasta bakal mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan yang akan masuk ke rekening masing-masing. Subsidi gaji ini rencananya akan diberikan mulai September mendatang. Selain itu, ada juga bantuan ke dunia usaha terutama UMKM. Sebelumnya, pemerintah juga telah menggelontorkan banyak stimulus pada UMKM. Mulai dari restrukturisasi kredit ke perbankan, pinjaman murah dari bank-bank BUMN yang ditempatkan Rp 30 triliun oleh negara, hingga yang terbaru adalah subsidi listrik industri dan bisnis sampai September 2020. "Kita sedang kerja keras nah salah satunya tadi ya program- yang bisa membantu seperti yang terbaru tadi program daripada membantu subsidi yang bekerja dan UMKM supaya produktif dengan hibah ya ini salah satunya dan nilainya cukup besar, yang satunya Rp 33,1 triliun (subsidi pegawai swasta), untuk yang UMKM Rp 28,8 triliun," tuturnya. Tak hanya itu, pemerintah juga tetap menyiapkan bantuan kepada warga miskin dan yang terdampak virus corona dalam bentuk bantuan sosial, PKH dari Kementerian Sosial, dan BLT Dana Desa dari Kementerian Desa dan PDT. "Belum lagi nanti program dari Menteri Desa pak Halim, itukan ada program lagi, bansos yang tunai, nah itu kan juga akan membantu kalau bisa itu Rp 100 triliun di bulan Agustus-September kan membantu," sambungnya. Meski begitu, Jokowi, kata Erick tidak memasang target yang baku soal capaian pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 mendatang. Minimal katanya, diupayakan ekonomi RI ke depan tidak lagi minus seperti kuartal sebelumnya. "Tidak (tidak ada target) pak Presiden sangat mengharapkan tadi bersama-sama baik di komite, pemerintah daerah, seluruh kementerian ya kalau bisa ya kita di kuartal III-2020 ini bounce back lah jangan minus lagi," pungkasnya. Simak Video "Bahu Membahu Selebriti-Petani di Korsel Hadapi Krisis Ekonomi" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Apa yang dibahas? Usai rapat, Airlangga menjelaskan materi rapat tersebut tentang program pemulihan ekonomi nasional (PEN). "Kita rapat mengenai anggaran PEN, kita lihat anggaran yang belum terpakai dan tadi sinkronisasi kerja. Penyerapan ke depan kita bahas, sudah rapat dengan kementerian kemarin," kata Airlangga di Kantor Luhut, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2020). Airlangga mengatakan saat ini semua kementerian juga sedang menyisir kebutuhan anggaran untuk PEN. "Sekarang sedang disisir DIPA yang dibutuhkan untuk PEN. Dari masing-masing KL jadi melengkapi administrasi untuk PEN," ujar Airlangga. Selain Airlangga, rapat ini juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Sementara itu, Erick dan Doni Monardo sendiri enggan bicara soal hasil rapat yang sudah dilakukan. Simak Video "Luhut Mau Turis 'Berdompet Tebal' yang Datang ke Indonesia" [==] (hns/hns) Sumber

Jakarta - Rencana Rusia menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui vaksin virus Corona, dicurigai sebagian kalangan. Rusia pun membeberkan alasan mengapa mereka bisa bergerak cepat dan mengebut produksi vaksin. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Rusia Mikhail Murashko mengumumkan vaksin Corona buatan negaranya sudah siap dan segera menggelar vaksinasi massal pada bulan Oktober. Murashko mengklaim uji klinis kandidat vaksin yang dikembangkan Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology telah selesai dilakukan. Hasilnya diklaim muncul respons imun terhadap virus Corona dan tidak ada efek sampingnya. Namun sejauh ini Rusia belum merilis data ilmiah tentang pengujian vaksinnya. Para kritikus menuding Rusia terburu-buru memproduksi vaksin karena tekanan politik di negara tersebut. Rusia berambisi menggambarkan negaranya sebagai kekuatan ilmiah global. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran karena pengujian vaksin tersebut terhadap manusia belum sempurna. Untuk diketahui, beberapa kandidat vaksin global saat ini sedang dalam uji coba fase ketiga, sementara vaksin Rusia belum menyelesaikan fase kedua. Pengembang vaksin Rusia baru akan menyelesaikan fase tersebut paling lambat 3 Agustus, kemudian melakukan pengujian fase ketiga berbarengan dengan vaksinasi massal tahap pertama, sehingga klaim keamanan dan efektifitasnya belum dapat diverifikasi. Menjawab berbagai kecurigaan dan kekhawatiran ini, Rusia mengatakan vaksinnya bisa cepat dikembangkan karena merupakan versi modifikasi dari yang sudah dibuat untuk memerangi penyakit terkait. Dikatakan otoritas Rusia, metode yang sama juga digunakan oleh sejumlah negara dan perusahaan lain, termasuk Moderna. Perusahaan bioteknologi yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, AS ini juga telah membangun vaksinnya berdasarkan pengembangan vaksin untuk MERS. Rusia juga menyebutkan bahwa negaranya mempercepat proses persetujuan vaksin, murni karena situasi pandemi virus Corona yang buruk, dengan lebih dari 800 ribu kasus COVID-19 terkonfirmasi di negaranya. "Ilmuwan kami fokus bukan pada menjadi yang pertama tetapi melindungi nyawa," kata Kirill Dmitriev, Kepala Sovereign Wealth Fund Rusia yang mendanai penelitian vaksin, seperti dikutip dari CNN. "Rusia menempati kepemimpinannya dalam pengembangan vaksin dan platform vaksin Ebola dan MERS yang telah terbukti menjadi solusi pertama yang aman dan efisien untuk masalah terbesar di dunia," tutupnya. Simak Video "Respons Kekebalan yang Diharapkan dari Vaksinasi COVID-19" [==] (rns/rns) Sumber