bot

Jakarta - Industri hiburan malam menjadi salah satu yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Sejak adanya pandemi, segala jenis usaha di industri ini dipaksa tutup. Bahkan, meski sudah memasuki masa transisi pun, industri ini menjadi salah satu yang masih dilarang beroperasi. Meski dilarang beroperasi, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani, banyak biaya operasional terutama biaya pajak yang tetap harus dibayar oleh pelaku usaha di industri ini. Oleh karena itu, industri ini mau tidak mau harus mengalami kerugian yang cukup dalam. Berdasarkan data milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, penerimaan kas daerah dari sektor pajak hiburan sebesar kurang lebih Rp 55 miliar dari 1 Januari 2020 hingga 20 Juli 2020. "Berapa total kerugiannya saya tidak ada datanya, tidak berani ngomong tapi acuannya bisa dari pendapatan daerah dari sektor ini, jadi kira-kira segitu kerugian kita," ungkap Hana kepada detikcom, Sabtu (15/8/2020). Bukan hanya kehilangan omzet saja yang bikin pusing kepala, melainkan ada tambahan beban operasional yang masih wajib dibayar oleh para pelaku usaha sektor ini. Hana merinci beberapa beban operasional yang harus dibayar para pelaku usaha di industri ini terdiri dari tagihan pajak reklame dan pajak badan usaha (PPh 25) ternyata masih ditagih. "Pajak PPh 25 ini masih harus bayar, padahal tidak ada gerak usaha, masa masih disuruh bayar, pajak reklame juga harus bayar, ngaco kan, fungsinya reklame itu apa, iklan, lah tempat usahanya aja tutup, nggak ada yang ngelihat, tapi kita tetap harus bayar," keluhnya. Masing-masing sektor industri ini bahkan masih dikenai pajak hiburan yang sangat tinggi. Sektor jasa pijat sampai dikenai pajak 35%, sedangkan karaoke, bar, dan live music dikenai pajak 25%. "Per sektor masing-masing pajaknya berbeda-beda ya, dari 25-35%," tambahnya. Hal serupa juga dirasakan oleh salah satu pengusaha industri hiburan malam di Jakarta yakni CEO Broadway Group Vinnie Kinetica Rumbayan. Menurut Vinnie, sampai saat ini bar dan lounge Ms Jackson miliknya di Jalan Suryo, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, masih belum beroperasi. Alasannya, karena terganjal beberapa peraturan pemerintah seperti pertunjukan music live dan batasan jumlah pengunjung. "Sebenarnya sudah bisa beroperasi, tapi sampai saat ini kami masih memilih tutup untuk Ms. Jackson, karena peraturan yg belum memperbolehkan musik hidup (live music) dan okupansi maksimum 50%," ujar Vinnie. Akibatnya, bisnis pengusaha milenial ini harus menanggung kerugian dengan kehilangan omzet 90-100%. "Dampaknya ya omzet turun 90% saat kami coba jual online produk-produk kami, lalu saat tutup ya otomatis tidak ada pemasukan," ungkapnya. Simak Video "Rintihan Pekerja Hiburan Malam" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Ilmuwan bersepakat bahwa dahulu ada benua yang tenggelam di Indonesia. Namanya adalah Sundaland. Dari mana asal nama ini? Ahli Paleontologi ITB, Profesor Yahdi Zaim mengatakan Sundaland adalah nama yang disepakati oleh komunitas ilmiah dunia. Menurut Yahdi, nama ini diberlkan oleh para peneliti Belanda. "Jadi dulu para geografer dan ahli biologi Belanda yang kasih nama," kata Yahdi kepada detikINET, Sabtu (15/8/2020). Argumen pastinya, Yahdi kurang jelas. Namun saat itu pusat pemerintahan kolonial Belanda ada di barat Jawa dan sudah ada penamaan Selat Sunda. Maka untuk menamai daratan yang muncul di Zaman Es, mengikuti dengan kata Sunda juga. Jadilah nama Sunda Shelf dan Sundaland. "Sundaland itu menjadi ujung benua Asia," jelasnya. Dalam penelusuran detikINET, Arnold HL Heeren dalam bukunya The Historic Research tahun 1846, mengatakan Sunda dan Jawa sudah dikenal sejak zaman Romawi Kuno. Bukan main! Adalah geografer Romawi bernama Claudius Ptolemy (100-170 Masehi) yang menulis ada tempat bernama Sinde (Sunda) dan Jabadia (Javan-Dwipa/Jawadwipa/Jawa) di wilayah bernama Aurea Chersonesus (Golden Peninsula). Kemudian ada beberapa ilmuwan Belanda yang mulai meneliti Sundaland antara lain Gustaf Molengraff dan Reinout Willem van Bemmelen di paruh pertama abad ke-20. Bemmelen disebut-sebut yang pertama mengusulkan nama Sundaland di forum ilmiah. Sampai sekarang, semua penelitian multi disiplin bersepakat untuk menamai benua tenggelam di Indonesia ini sebagai Sundaland. Benua Sundaland Foto: (detikcom) Benua Sahul Foto: (detikcom) Bagaimana akhirnya Sundaland bisa tenggelam? Yang jelas bukan mendadak tenggelam. Yahdi mengatakan, benua Sundaland tenggelam pelan-pelan dari 18 ribu tahun lalu pada masa Last Glacial ke masa Holocene sekitar 12.000 tahun silam. Itu semua akibat pemanasan global dimana permukaan air laut naik 20 mm/tahun. Benua Sundaland pun akhirnya tenggelam sepenuhnya, di masa Holocene 12 ribu tahun silam. "Di awal Holocene sekitar 12.000 tahun yang lalu, muka laut berada sama dengan muka laut sekarang," kata dia. Itulah akhir nasib dari Benua Sundaland. Yang tersisa adalah rangkaian pulau-pulau yang akhirnya menjadi negara Indonesia yang kini akan merayakan ulang tahun ke-75. Simak Video "Menggiurkan! Ada Diskon Gila-gilaan di Transmart Carrefour" [==] (fay/asj) Sumber

Warga memilah sampah plastik di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa Rendeng, Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (15/8/2020). Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) setempat dan PT Pegadaian telah meluncurkan program Sadimas (Sampah Menjadi Emas) dengan mengajak warga untuk memilah dan menjual sampah anorganik. Nantinya hasil penjualan tersebut dikonversikan menjadi investasi tabungan emas. Sumber

Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja rampung pada awal Oktober 2020. Setelah itu, RUU akan diserahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk proses pengesahan. Dari 8.000 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ada, Panitia Kerja (Panja) RUU ini sudah membahas 6.200 DIM atau progresnya sudah mencapai 75%. Namun, sekitar 1.800 DIM yang belum dibahas ini adalah pembahasan di Bab IV RUU Cipta Kerja yakni tentang klaster ketenagakerjaan yang masih didiskusikan secara tripartit, termasuk juga klaster investasi dan administrasi pemerintahan. Pasal-pasal dari klaster di atas, khususnya klaster ketenagakerjaan merupakan pasal yang menimbulkan kontroversi. Berdasarkan catatan detikcom, berikut pasal-pasal yang menjadi kontroversi: Upah Para buruh juga menolak sistem pengupahan yang ada dalam draft beleid tersebut. Menurut mereka sistem pengupahan akan diubah menjadi perhitungan jam. Jika pekerja bekerja kurang dari 40 jam seminggu berpotensi mendapatkan gaji di bawah upah minimum. Berdasarkan bahan penjelasan Kemenko Perekonomian, Omnibus Law memang akan mengatur skema upah per jam. Namun upah minimum yang biasanya juga tidak dihapuskan. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun, namun pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah di atas UM dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan, dan sertifikasi. Perusahaan dapat menerapkan skema upah per jam dengan beberapa syarat. Misalnya untuk menampung jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerjaan paruh waktu, dan lainnya, serta jenis pekerjaan baru seperti di bidang ekonomi digital. Pemerintah juga beralasan untuk memberikan hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah minimum. Apabila upah berbasis jam kerja tidak diatur, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan upah. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, ketentuan soal upah minimum yang kali ini hanya melibatkan tingkat provinsi dengan merujuk nilai inflasi di daerahnya. Hal itu justru untuk mencegah kesenjangan antar kabupaten/kota. Sebab ketika ada kabupaten/kota di sebuah provinsi menetapkan upah lebih tinggi, akibatnya kemudian si pengusaha memindahkan usaha mereka ke daerah lain yang dinilai lebih murah. Pesangon Para buruh juga mengkhawatirkan hilangnya pesangon bagi pekerja yang terkena PHK. Pesangon itu ubah menjadi tunjangan PHK. Namun, berdasarkan draft, RUU masih mengatur pembayaran pesangon. Besaran perhitungan uang pesangonnya pun sama dengan yang diatur dalam UU 13 Tahun 2003. Misalnya untuk masa kerja kurang dari 1 tahun dapat 1 bulan upah, lalu masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, dapat 2 bulan upah. Kemudian masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, dapat 3 bulan upah dan seterusnya. Dalam bahan paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyebutkan bahwa Omnibus Law masih memberikan perlindungan baru pekerja yang terkena PHK. Pemerintah juga menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang berisi Cash Benefit Vocational Training dan Job Placement Access. JKP sendiri tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja yang mendapatkan JKP juga tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Menurut Ida, besaran pesangon yang lebih kecil bagi pegawai yang kena PHK itu dikompensasi dengan pemberian pelatihan vokasi, dan mendapatkan akses penempatan. "Kalau selama ini angka pesangon itu tinggi, tapi kan implementasinya tidak setinggi yang di atas kertas. Nah untuk mengurangi kesenjangan itu, kami ingin memberikan kepastian perlindungan dengan manfaat baru," papar Ida kepada tim Blak-blakan detikcom, Jumat (21/02/2020). Berlanjut ke halaman berikutnya. Simak Video "Permintaan Maaf Gofar Hilman Soal Video RUU Cipta Kerja" [==] Sumber

Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir berharap imunisasi massal vaksin virus Corona bisa dilakukan pada 2021. Hal itu dilakukan dalam rangka memulihkan ekonomi nasional. Sebelum masuk pada rencana imunisasi massal, Erick mengaku pemerintah akan menjaga masyarakat sehat dan produktif melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dianggarkan Rp 695,2 triliun. "Setelah ini berjalan tetap kita menjalankan yang namanya stimulus ekonomi, dan yang namanya penemuan vaksin yang nantinya diharapkan di awal tahun depan imunisasi massal," kata Erick dalam video conference FMB9, Jakarta, Sabtu (15/8/2020). Anggaran sebesar Rp 695,2 triliun ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun. Erick juga meminta pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk lebih bersabar menunggu perekonomian nasional tumbuh kembali seperti sebelum adanya Corona. Prioritas pemerintah saat ini ada tiga yaitu Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh. Ketiga prioritas ini harus dijalankan sesuai urutannya, yaitu dimulai dengan mengatasi masalah kesehatan. "Makanya saya ketemu Kadin kami sampaikan sabar, karena setelah ini dilakukan baru kita bicara Indonesia tumbuh," jelasnya. Menurut Erick, jika masalah kesehatan bisa ditangani maka ekonomi akan bangkit dengan sendirinya meskipun pada kuartal II-2020 ekonomi nasional minus 5,32%. Akan tetapi Erick mengatakan realisasi tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Dia menyebut seperti Malaysia minus 17,1%, Singapura minus 12,6%, Filipina minus 16,5%. "Kebijakan presiden nggak lockdown Indonesia itu tepat. Jadi kita juga nggak usah debat lagi," ungkapnya. Simak Video "Asyik! Pemerintah Kaji Bantuan Subsidi Pulsa" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Facebook sepertinya sudah memulai integrasi sistem chat untuk Instagram dan Messenger, yang terlihat dari pembaruan yang mulai disebar oleh Facebook. Dikutip dari The Verge, pembaruan tersebut mulai tersedia baik untuk perangkat Android maupun iOS. Notifikasi pembaruan tersebut muncul di aplikasi Instagram dan berbunyi, "There's New Way to Message on Instagram". Dalam notifikasi tersebut juga disebutkan sejumlah fitur baru yang menyertai pembaruan tersebut, seperti tampilan percakapan yang lebih berwarna, reaksi emoji lebih banyak, swipe to reply, dan yang paling penting adalah bercakap dengan teman yang menggunakan Facebook. Setelah diperbarui, ikon DM yang ada di bagian kanan atas Instagram diganti dengan logo Facebook Messenger. Tampilan percakapan pun terlihat lebih berwarna dibanding sebelumnya, dan warna pesan yang diterima pun berubah warna antara biru dan ungu saat dibaca oleh penggunanya. Chat Facebook Foto: The Verge Namun, setidaknya untuk saat ini, pengguna Instagram belum bisa mengirimkan pesan ke pengguna Facebook. Facebook sendiri sebelumnya sudah memastikan bakal menggabungkan platform pengiriman pesan yang mereka miliki, seperti Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Facebook disebut tengah mengembangkan infrastruktur baru agar pengguna yang ada di satu platform -- misalnya Instagram -- bisa terhubung dengan pengguna di platform berbeda. CEO Facebook Mark Zuckerberg pun mengaku ingin sistem tersebut terenkripsi end to end. Simak Video "Kolaborasi WhatsApp dan Facebook: Video Call Berkapasitas 50 Orang" [==] (asj/asj) Sumber

Jakarta - Manajemen Pelaksana (PMO) Program kartu Prakerja memastikan peserta yang tidak lolos pendaftaran gelombang IV bisa mendaftar kembali pada gelombang V yang dibuka pukul 12.00 WIB tanggal 15 Agustus 2020. Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu mengatakan peserta gelombang IV yang diterima hanya sebanyak 800.000 dari total yang mendaftar 1,2 juta orang. Ada 400.000 calon peserta yang akan tidak lolos. "Yang sudah mendaftar (Prakerja) di gelombang IV dan tidak lolos tinggal menekan tombol 'gabung' di dashboard mereka ketika gelombang V dibuka," kata Louisa saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (15/8/2020). Louisa memastikan, peserta Prakerja gelombang IV yang sudah ikut seleksi namun tidak lolos tidak perlu melakukan pendaftaran ulang dari awal. Melainkan hanya perlu login untuk mengakses ke dashboard masing-masing, lalu ikut gabung gelombang V. Sekitar 400.000 calon peserta yang tidak lolos ini pun akan diseleksi ulang untuk terpilih menjadi peserta Kartu Prakerja gelombang V. PMO memastikan kuota gelombang V yang dibuka tetap 800.000 orang. "Iya, tetap harus lewat seleksi tetapi tidak usah mendaftar lagi," tegasnya. Louisa memastikan, pendaftaran peserta gelombang V program Kartu Prakerja masih diprioritaskan kepada masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam hal ini yang masuk daftar (whitelist) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Data daftar tersebut sekitar 2,1 juta korban PHK selama pandemi Corona. Simak Video "Pekerja dan Pelaku Usaha Mikro Bisa Ikut Program Kartu Prakerja" [==] Sumber

Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir menjawab tudingan Indonesia gatot alias gagal total dalam menangani pandemi virus Corona. Menurut dia, penanganan Corona di Indonesia lebih baik dibanding negara lain. Erick menyatakan tidak bisa membandingkan penanganan Corona di Indonesia dengan negara-negara yang jumlah penduduknya lebih sedikit. "Ini yang lucu, asumsi di luar negeri ini kita 'gatot', gagal total, padahal dengan data real ini sama datanya kalau kita mau debat mohon maaf yang meninggal, kita balikkan dengan data populasi, kita lebih baik dari AS, India," kata Erick dalam video conference FMB9, Jakarta, Sabtu (15/8/2020). Erick mengatakan, prioritas pemerintah saat ini ada tiga yaitu Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh. Ketiga prioritas ini harus dijalankan sesuai urutannya, yaitu dimulai dengan mengatasi masalah kesehatan. Pemerintah, dikatakan Erick terus mensosialisasikan agar seluruh masyarakat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Dia pun ingin adanya keterlibatan seluruh pihak untuk hal ini. "Karena tidak mungkin kita sukses tanpa gotong royong, makanya kita harapkan aksi strategi didukung komprehensif oleh semua pihak," ujarnya. "Sosialisasi, peningkatan disiplin, bahwa memakai masker, menjaga jarak adalah sebuah keharusan, protokol yang harus dilakukan oleh masyarakat," tambahnya. Setelah penanganan masalah kesehatan bisa diatasi, maka pemerintah akan menjalankan prioritas Indonesia bekerja. Salah satu upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di tengah pandemi Corona dengan memberikan stimulus fiskal. Pemerintah sudah menganggarkan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun. Simak Video "Asyik! Pemerintah Kaji Bantuan Subsidi Pulsa" [==] (hek/ara) Sumber

Jakarta - Keluarga Bintoro menggugat pailit perusahaan pengembang properti PT Sentul City Tbk (BKSL) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tertanggal Jumat, 7 Agustus 2020. Dikutip detikcom dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), permohonan pernyataan pailit bernomor perkara 35/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst, dilakukan atas nama Ang Andi Bintoro, Linda Karnadi, Meilyana Bintoro, Jimmy Bintoro, Silviana Bintoro, Denny Bintoro. "Menerima dan mengabulkan Permohonan Pailit Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya," demikian dikutip detikcom dari informasi detail perkara di laman resmi PN Jakpus, Senin (10/8/2020). Dinyatakan pula dalam keterangan tersebut yaitu Termohon PT Sentul City Tbk yang beralamat di Gedung Menara Sudirman, Lantai 25, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, 12190 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. "Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Pailit Termohon Pailit/PT. Sentul City, Tbk;," demikian keterangan lebih lanjut. Kemudian diputuskan untuk menunjuk dan mengangkat: a. Dedy Dwi Yuliantyo, S.E., S.H., M.H., M.M., CLA., CTA., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-326 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019; b. Saudara Eduard Salomon Matondang, S.H., M.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-239 AH.04.03-2017 tanggal 18 Desember 2017; c. Saudara Alvonso Alberto, S.H., M.H, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-56 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019; Untuk bertindak selaku TIM KURATOR untuk mengurus harta Termohon Pailit dalam hal Termohon Pailit dinyatakan Pailit; Menetapkan Fee Pengurus dan Fee Kurator menjadi beban harta kepailitan; Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Pailit. "Menetapkan Fee Pengurus dan Fee Kurator menjadi beban harta kepailitan; Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Pailit," tambahnya. Simak Video "Anjing yang Masuk Masjid di Sentul Ditemukan Mati" [==] (ara/ara) Sumber

Jakarta - Guna memenuhi kebutuhan pupuk masyarakat petani, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk non-subsidi mulai dari Lini I sampai Lini IV. Hingga 12 Agustus 2020, total stok pupuk nonsubsidi nasional yang telah disiapkan sebesar 775.704 ton. Adapun rincian pupuk nonsubsidi nasional di antaranya pupuk urea 561.235 ton, NPK 211.055 ton, SP-36 408 ton, ZA 2.843 ton, dan Organik 163 ton. Stok tersebut dipenuhi oleh lima anak perusahaan Pupuk Indonesia, yakni PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja. Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengatakan selain menjalankan penugasan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK), Perseroan juga menjaga ketersediaan pupuk nonsubsidi di seluruh daerah. "Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka kami telah menyiapkan stok pupuk nonsubsidi di daerah-daerah. Sehingga dapat menjadi solusi alternatif atas kebutuhan para petani yang tidak teregistrasi dalam daftar penerima subsidi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2020). Disamping itu, Pupuk Indonesia terus menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi. Hingga 9 Agustus 2020, Perseroan mencatat telah menyalurkan sebanyak 5.633.213 ton atau setara 71%. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020, total alokasi di tahun 2020 sebesar 7.949.303 ton. Wijaya menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai aturan alokasi dan hanya kepada para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK yang dikelola Kementerian Pertanian. Dalam proses penyaluran, para produsen pupuk juga selalu mematuhi semua aturan penugasan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku. Adapun peraturan tersebut antara lain, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020, dan Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. Simak Video "BMKG Dorong Petani di Jateng Manfaatkan Informasi Iklim" [==] (akn/ara) Sumber

Jakarta - Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menyatakan penetapan peserta gelombang IV program Kartu Prakerja akan diumumkan besok hari (16/8) melalui pesan singkat (SMS). Head of Communication PMO Prakerja, Louisa Tuhatu mengatakan peserta yang sudah mendaftar di gelombang IV ada sebanyak 1,2 juta orang atau melebihi kuota yang ditetapkan yakni sebesar 800.000 orang. "800 ribu orang yang lolos seleksi (Prakerja) akan mendapat SMS pemberitahuan pada hari Minggu besok, tanggal 16 Agustus," kata Louisa ketika dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (15/8/2020). Dia mengatakan, penutupan pendaftaran gelombang IV program Kartu Prakerja sudah dilakukan tanggal 12 Agustus 2020 tepat pukul 24.00 WIB. Pendaftaran program Kartu Prakerja saat ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Jika calon peserta yang ingin mendaftar online, maka tinggal mengakses situs prakerja.go.id . Sementara yang offline bisa menyambangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan maupun dinas ketenagakerjaan daerah. Meski demikian, Louisa mengaku belum mengetahui secara rinci dari 1,2 juta orang yang mendaftar gelombang IV program Prakerja. Menurut dia, peserta yang mendaftar secara online dan offline akan diketahui setelah pelaksanaan gelombang IV rampung. "Besok pada saat penutupan baru bisa terlihat apakah ada yang mendaftar (Prakerja) secara luring," ungkapnya. Simak Video "Pekerja dan Pelaku Usaha Mikro Bisa Ikut Program Kartu Prakerja" [==] (hek/fdl) Sumber

Jakarta - Korea Selatan mulai mengoperasikan halte bus canggih untuk menghambat penyebaran virus Corona. Begini teknologinya. Halte bus canggih itu dipasang di Seoul, Korsel, tepatnya di distrik Seongdong. Ada sejumlah teknologi yang dipasang di halte bus itu, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Sabtu (15/8/2020). Pertama, di pintu masuk haltenya dilengkapi kamera thermal yang terhubung ke pintu otomatis. Pintu geser itu hanya akan terbuka saat mendeteksi suhu di bawah 37,5 derajat Celcius. Kamera thermal ini ada dua buah, kamera keduanya diposisikan lebih rendah untuk mendeteksi suhu anak kecil. Lalu di dalam haltenya sendiri terpasang lampu ultraviolet untuk mematikan virus Corona, lengkap dengan pendingin udara, dispenser hand sanitizer, dan WiFi gratis. Tentu saja di dalamnya juga ada layar besar yang menunjukkan jadwal dan estimasi kedatangan bis, lengkap dengan kondisi lalu lintas di sekitarnya. Menariknya, semua teknologi itu beroperasi dengan listrik tenaga surya, dari panel surya yang terpasang di atap halte. Sejauh ini ada delapan halte canggih yang sudah beroperasi, yang digunakan 300 sampai 400 orang setiap harinya. Selain untuk menghambat penyebaran virus Corona, halte canggih ini juga didesain untuk melindungi warga Seoul dari teriknya matahari dan derasnya air hujan yang turun. Biaya pembuatan setiap unitnya membutuhkan dana sebesar USD 84 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar, dan pemerintah Korsel berencana untuk terus menambah halte canggih ini. "Idealnya kita menghindari ruang kecil dan tertutup di tengah pandemi Corona. Namun terkadang hal itu tak bisa dihindari dan kita harus mengadapinya, jadi kita perlu mencari cara untuk menghadapi situasi tersebut," ujar perwakilan dari pemerintah distrik Seongdong. Korsel adalah salah satu negara yang terdampak sangat besar oleh virus Corona. Namun mereka terbilang berhasil menghambat penyebaran virus tersebut agak tak meluas. [Gambas:Youtube] Simak Video "Update! Kasus Positif Covid-19 di RI Capai 109.936 Per 1 Agustus" [==] (asj/asj) corona halte bus Sumber

Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir mengatakan wisata lokal harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi Corona. Hal itu menyusul adanya larangan bagi wisatawan mancanegara (wisman) alias turis asing berwisata di Indonesia hingga akhir 2020. "Wisata lokal harus jadi pusat pertumbuhan kita, 90% turis kita adalah turis lokal," kata Erick dalam video conference FMB9, Jakarta, Sabtu (15/8/2020). Dia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berwisata lokal yang tempatnya tidak kalah dengan luar negeri. "Dengan kondisi COVID-19, sudah saatnya wisata lokal jadi fokus pengembangan dan nggak ada salahnya kita bersatu daripada buang-buang uang ke luar negeri, terus kasih duit buat luar negeri, apa salahnya kita kasih duit buat kita sendiri toh alam kita nggak kalah, kualitas barang kita nggak kalah dengan impor," ujarnya. Menurut Menteri BUMN ini, pemerintah sampai saat ini masih berhati-hati membuka gerbang untuk turis asing datang ke Indonesia. Pembukaan harus dilakukan di waktu dan kondisi yang tepat. Sebab, pemerintah tidak ingin kebijakan ini malah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia. "Kami dari komite sudah mendapatkan arahan dan diskusi untuk sementara tempat pembukaan wisata asing ini masih ditinjau," ujarnya Lebih lanjut Erick mengungkapkan, pembukaan wisata untuk wisatawan domestik ini juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. "Karena jelas boleh berwisata tapi protokol COVID-19 terutama memakai masker harus dijalankan. Sama seperti yang saya sampaikan ayo, silakan makan di luar makan di restoran, di warung, boleh tapi protokolnya dilakukan," tutupnya. Simak Video "Erick Thohir Beberkan Biang Kerok Tagihan Listrik Membengkak" [==] (hek/fdl) Sumber

Jakarta - Harga emas sepekan terakhir terus turun meski dalam beberapa hari ada sempat merangkak naik. Harga emas Antam turun Rp 19.000/gram dalam sepekan. Harga logam mulia atau emas batangan Antam pada awal pekan, Senin (10/8) sempat mengalami penurunan sebesar Rp 1.000 per gram menjadi Rp 1.054.000 per gram. Dengan harga buyback atau pembelian kembali emas Antam yang juga turun Rp 1.000 ke level Rp 953.000/gram. Lalu, pada Selasa (11/8) harga emas kembali merangkak naik. Harga logam mulia hari itu berada di level Rp 1.056.000 per gram. Angka tersebut naik Rp 2.000 dibandingkan kemarin. Memasuki hari berikutnya, Rabu (12/4) harga emas juga mengalami penurunan drastis. Harga logam mulia hari itu berada di level Rp 1.026.000 per gram. Angka tersebut turun Rp 30.000 dibandingkan harga Selasa. Selanjutnya, Kamis (13/4) harga logam mulia naik tipis Rp 2.000 dibanding kemarin menjadi Rp 1.028.000 per gram. Lalu, pada Jumat (14/4) harga emas kembali meroket pendek hingga berada di level Rp 1.040.000 per gram. Angka tersebut naik Rp 12.000 dibandingkan harga sebelumnya. Harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Bila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi. Berikut rincian harga emas Antam hari ini: Emas batangan 1 gram Rp 1.035.000 Emas batangan 5 gram Rp 4.955.000 Emas batangan 10 gram Rp 9.845.000 Emas batangan 25 gram Rp 24.487.000 Emas batangan 50 gram Rp 48.895.000 Emas batangan 100 gram Rp 97.712.000 Emas batangan 250 gram Rp 244.015.000 Emas batangan 500 gram Rp 487.820.000 Emas batangan 1.000 gram Rp 975.600.000 Simak Video "Hari Ini, Harga Emas Tembus Rp 1 Juta/Gram" [==] (fdl/fdl) Sumber

Setiap pekerja dapat memperoleh subsidi gaji Rp 2,4 juta. == JAKARTA -- Pemerintah rencananya menyalurkan subsidi gaji senilai Rp 600 ribu per bulan untuk 15,7 juta pekerja swasta. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengonfirmasi wacana itu sudah masuk tahap finalisasi sebelum direalisasi. Program subsidi gaji ialah stimulus hasil pembahasan Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan. Targetnya menyasar pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Totalnya setiap pekerja dapat memperoleh Rp 2,4 juta dengan pembagian setiap dua bulan. "Sosialisasi nanti kalau sudah jadi kebijakan. Saat ini belum jadi kebijakan, masih difinalkan," kata Yustinus pada Republika.co.id, Sabtu (15/8). Adapun data calon penerima stimulus ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai kriteria dan persyaratan. Jumlah calon penerima mengalami peningkatan dari 13 juta menjadi 15 juta orang. Sedangkan anggaran yang dialokasikan pemerintah berjumlah Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun. "Target peserta yang mendapatkannya sesuai data dari Menaker. Kalau untuk dana ya dari APBN 2020 anggaran PEN," ujar Yustinus. Proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Sumber

Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) pada 13 Agustus 2020 memperingati HUT ke-36 dengan kesederhanaan sebagai refleksi atas musibah akibat pandemi global COVID-19. President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan HUT ke-36 di tengah pandemi ini menjadi momentum bagi perseroan untuk semakin bersemangat dalam melakukan terobosan dan menciptakan inovasi. "Pengalaman selama 36 tahun mengelola bandara sangat bermanfaat bagi PT Angkasa Pura II dalam menghadapi segala situasi. Kami pernah mengalami situasi yang menguntungkan, dan kini menghadapi situasi yang sangat menantang akibat pandemi global COVID-19," kata Awaluddin dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2020). "Momentum ulang tahun menjadi penyemangat bagi PT Angkasa Pura II untuk menatap masa depan, menghadapi situasi sulit ini, dan mengembangkan perusahaan menjadi Airport Enterprise Leader in The Region," tambah Awaluddin. Lebih lanjut, Awaluddin menuturkan pandemi global COVID-19 merupakan tantangan paling berat sepanjang sejarah industri penerbangan di dunia, melebihi peristiwa sebelumnya seperti krisis minyak pada 1972 - 1973, perang Iran - Irak pada 1981 - 1982, krisis Timur Tengah pada 1991 - 1992, peristiwa 9/11, SARS pada 2003 - 2004 dan krisis keuangan pada 2008 - 2009. Adapun dalam menghadapi pandemi global COVID-19 ini PT Angkasa Pura II mengambil kebijakan strategis guna menjaga operasional dan bisnis perseroan. "Saat ini kami berada di dalam fase Business Survival, yang mengedepankan program penghematan yakni Cost Leadership sehingga pada Januari - Juli 2020 kami dapat menghemat Rp1,4 triliun dari rencana pengeluaran yang ditetapkan pada awal tahun," katanya. Program lainnya adalah Capex Disbursement yang berhasil memangkas belanja modal pada tahun ini menjadi Rp 712 miliar, serta program Cash Flow Management yang mengatur secara ketat dan terperinci mengenai Cash in/Cash Out. Awaluddin menuturkan program-program tersebut secara perlahan mampu menuntun PT Angkasa Pura II dalam menghadapi dampak pandemi. "Pada kinerja Juli 2020, pertumbuhan angkutan udara di 19 bandara PT Angkasa Pura II meningkat hingga 135%, dan pendapatan serta EBITDA juga sudah membaik." Core Values Akhlak Bertepatan dengan HUT ke-36, PT Angkasa Pura II juga meluncurkan nilai utama perusahaan (core values) yang baru yaitu AKHLAK, akronim dari Amanah; Kompeten; Loyak; Adaptif; dan Kolaboratif. Seiring dengan Core Values AKHLAK PT Angkasa Pura II memperkenalkan program flagship AP2 ACT atau Angkasa Pura 2 Against Corruption Today yang mengimplementasikan 4 No's yakni No Bribery, No Kickback, No Gift dan No Luxurious Hospitality. AKHLAK sendiri merupakan upaya Kementerian BUMN yang ditindaklanjuti oleh PT Angkasa Pura II untuk meningkatkan daya saing menjadi pemain global dan pabrik talenta. "Dengan demikian, Corporate Culture Architecture PT Angkasa Pura II terdiri dari Basic Belief yaitu Committed to Excellence, lalu Core Values yaitu AKHLAK, dan Key Behaviour yaitu Performing Delighted Services," ujar Awaluddin. Simak Video "Bandara Soetta Sempat Dibanjiri Penumpang, Ini Solusinya" [==] (ara/fdl) Sumber

Jakarta - Anggota Ombudsman Indonesia Alvin Lie menggugat PT Indosat Tbk gara-gara sering mengirimkan SMS penawaran pada waktu yang tak patut. Lewat kuasa hukum David Tobing, Alvin mengajukan gugatan terhadap Indosat dan Menkominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 464/Pdt.G/2020/PN JKT.Pst tanggal 14 Agustus 2020. Permasalahan ini, dalam keterangan yang diterima detikINET, dimulai pada Februari 2020. Indosat saat itu berulang kali mengirimkan SMS penawaran pada waktu yang tak patut, seperti saat pulang kerja, jam istirahat, dan hari libur, di rentang waktu pukul 18.00-02.30 WIB. Merasa terganggu atas SMS ini, penggugat pun menyampaikan keluhan pada tergugat (Indosat) lewat akun Twitter @IndosatCare pada 26 Februari 2020. Tergugat menyatakan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi. SMS promosi tersebut sempat berhenti selama beberapa hari, namun penggugat kembali menerima berbagai SMS tersebut secara masif. "Kenyamanan saya selaku konsumen sangat terganggu akibat SMS penawaran yang dilakukan Indosat pada dini hari dan pada saat pulang kerja, jam istirahat dan hari libur saya" ungkap Alvin dalam keterangan tersebut. Alvin menambahkan bahwa sebagai konsumen dia berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan jasa yang dipakainya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu Kuasa Hukum Alvin, Dr. David Tobing menjelaskan Indosat telah melakukan kesalahan karena melakukan penawaran iklan secara masif, berulang dan dilakukan di waktu yang tidak wajar. "Kesalahan tersebut mengganggu psikis mengakibatkan Penggugat merasa terganggu dan hal tersebut melanggar pasal 15 UU Perlindungan Konsumen dimana Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen," ujarnya. Menurutnya Indosat juga telah melanggar Pasal 23 ayat 2 huruf a dan b Permenkominfo No. 9 tahun 2017 tentang Penyelengaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler (Permenkominfo) dimana tindakan Tergugat telah melanggar privasi dan merupakan penawaran yang mengganggu. Akibat seluruh perbuatan melawan hukum Indosat yang telah menimbulkan kerugian imateril kepada penggugat serta untuk mencegah adanya kerugian lebih lanjut, dalam petitumnya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat (Indosat) menghentikan SMS penawaran yang mengganggu dalam bentuk apapun kepada Penggugat melalui pesan singkat/short message service (SMS). Serta Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateril kepada Penggugat sebesar Rp 100. detikINET sudah menghubungi Indosat untuk meminta tanggapannya mengenai gugatan ini. Simak Video "Indosat Angkat Bicara soal Penutupan Kantor karena Terpapar Corona" [==] (asj/asj) indosat sms Sumber

Jakarta - PUBG Mobile mengadakan kampanye Indo Pride untuk merayakan kemenangan Bigetron Red Aliens (Bigetron RA) di kompetisi PMWL Season Zero Wilayah Timur. Selain itu, Indo Pride juga diadakan untuk merayakan hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang, dan ditujukan untuk para penggemar dan komunitas PUBG Mobile di Indonesia. Dalam kampanye ini, pemain PUBG Mobile cukup login selama tiga hari berturut-turut dari 12 sampai 17 Agustus untuk mendapat kesempatan mendapat hadiah khusus berupa permanent outfit limited edition, yang hanya bisa didapat dari acara ini. PUBG Mobile mengaku jarang melakukan acara untuk merayakan kemenangan semacam ini. Namun kali ini dilakukan karena kemenangan tersebut dirasa istimewa. Selain karena Bigetron RA sering kali menang di berbagai kompetisi pertandingan PUBG Mobile baik nasional maupun dunia, kampanye ini juga dilakukan untuk memperlihatkan pencapaian industri esports di Indonesia. "Bigetron RA telah berhasil meraih gelar juara di Grand Final PUBG Mobile World League (PWML) Season Zero, dan membuktikan diri mereka sebagai tim terbaik di Wilayah Timur dan kami pun sangat berambisi besar dengan gelaran PMWL Season Zero ini, yang merupakan acara global terbesar dengan format online yang belum pernah ada sebelumnya," ujar James Yang, Direktur PUBG Mobile Global Esports dalam keterangan yang diterima detikINET. "Terima kasih atas penampilan luar biasa dari para pihak yang telah menyukseskan gelaran turnamen ini, mulai dari para pemain, tim, staf, dan semangat serta dukungan dari para penggemar. Kami bangga mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen ini adalah suatu kesuksesan besar untuk kita semua dan setelah PMWL Season Zero ini, kami sangat bersemangat untuk menunggu kiprah tim-tim Indonesia selanjutnya dalam kalender kompetitif kami," tambahnya. PMWL Season Zero adalah sebuah kompetisi global yang diperkenalkan oleh PUBG Mobile di saat pertandingan dengan format offline tidak dapat terselenggara dan digantikan dengan format online karena adanya pandemi Virus COVID-19. PMWL Season Zero dibagi menjadi dua wilayah yaitu Barat dan Timur dan di setiap wilayahnya berisi 20 tim terbaik dari berbagai dunia. Para tim ini berkompetisi sangat ketat dan berjuang untuk mendapatkan hadiah prize pool sebesar lebih dari 850.000 Dolar atau 12,6 Miliar Rupiah. Kompetisi yang telah dimulai sejak tanggal 10 Juli hingga tanggal 9 Agustus 2020 lalu, telah menobatkan tim asal Indonesia, Bigetron Red Aliens (Bigetron RA) sebagai juara Grand Final PMWL Season Zero Wilayah Timur, mengalahkan 15 tim lainnya yang berasal dari berbagai negara di Asia. Kemenangan Bigetron RA di kompetisi Wilayah Timur ini semakin memantapkan posisi Indonesia di mata dunia dan kejayaan tim Esport Indonesia. Selanjutnya, PUBG Mobile akan kembali mengadakan turnamen PUBG Mobile Pro League (PMPL) Season 2 pada tanggal 14 Agustus 2020 mendatang. Dalam turnamen ini, 24 tim terbaik Indonesia yang terdiri dari 16 tim yang lolos ke Grand Final PMPL Season 1 dan 8 tim yang telah lolos pada babak PUBG Mobile Indonesia National Championship pada bulan Juli lalu, akan saling bertanding untuk memperebutkan total hadiah dari prize pool sebesar kurang lebih Rp 2,2 miliar. Simak Video "Makin Eksis, PUBG Raup Pendapatan Terbesar Dunia" [==] (asj/asj) Sumber

Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah mencapai 75%. Panitia kerja (Panja) sudah menyelesaikan 6.200 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari total 8.000 DIM dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. "Jadi sekitar 75%. Dalam 75% ini termasuk DIM yang tetap atau tidak ada usulan perubahan. DIM yang hanya penggantian redaksional, atau DIM yang rumusan normanya ditarik oleh pemerintah atau dikembalikan normanya kepada UU eksisting," jelas Anggota Baleg dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Sabtu (15/8/2020). Menurut Hendrawan, pembahasan di Panja ini paling cepat selesai di awal Oktober 2020. "Dengan laju kecepatan pembahasan Panja yang rata-rata 50-100 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) per hari kerja, maka dibutuhkan sekitar 20 hari kerja. Ini kalau pembicaraannya lancar. Terus ada tim sinkronisasi dan perumus yang bekerja minimal seminggu. Jadi dengan kondisi tersebut paling cepat awal Oktober. Pesan Ketua DPR jelas, RUU harus dibahas dengan cermat, hati-hati, dan terbuka," terang Hendrawan. Lantas, kapan RUU Cipta Kerja disahkan? "Substansinya disetujui dulu dalam rapat pleno Panja dan Raker Baleg dengan pemerintah. Kalau pengesahan kan soal kesepakatan di Badan Badan Musyawarah (Bamus) DPR," jawab Hendrawan. Menurutnya, pengesahan ini tergantung pada sikap dan pandangan seluruh fraksi di DPR RI. Selain itu, 9 Oktober mendatang DPR akan kembali memasuki masa reses. Namun, ia mengungkapkan, harapannya RUU Cipta Kerja bisa disahkan tahun ini. "Kita lihat nanti. Laju pembicaraan atau pembahasan tergantung pada sikap dan pandangan fraksi-fraksi. Harapannya demikian (disahkan tahun ini)," pungkas dia. Simak Video "DPR Janji Bahas RUU Cipta Kerja Secara Transparan" [==] (fdl/fdl) Sumber

[unable to retrieve full-text content] HUT RI ke-75, Hutama Karya optimalkan implementasi pelayanan sesuai standar pelayanan minimum guna beri kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol.Sumber

Jakarta - Pemerintah memutuskan bahwa bantuan Rp 600 ribu/bulan mulai September hingga Desember 2020 tidak diberikan kepada peserta penerima manfaat program Kartu Pra Kerja. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah hal itu dilakukan agar program-program bantuan dari pemerintah merata dirasakan lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. "Apakah bisa yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja mendapatkan juga program subsidi gaji? Saya kira begini ya, bagaimana sebisanya semua masyarakat itu bisa mendapatkan, merasakan manfaat kehadiran negara," kata Ida dalam acara dialog dengan komunitas pariwisata di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/8/2020). Atas dasar itu maka pemerintah memutuskan bahwa mereka yang sudah ikut program Kartu Pra Kerja tidak lagi mendapatkan subsidi gaji. Dengan begitu maka beragam program bantuan pemerintah tidak bertumpuk pada orang yang itu-itu saja, alias menjadi lebih merata. "Sementara kita mengambil langkah agar pemerataan itu terjadi maka yang sudah penerima program Kartu Pra Kerja ya tidak mengambil manfaat dari subsidi gaji," sebutnya. Peserta program Kartu Pra Kerja sendiri diprioritaskan bagi pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang dirumahkan imbas pandemi COVID-19. Mereka yang mengikuti program Kartu Pra Kerja juga mendapatkan insentif berupa uang tunai Rp 600 ribu selama 4 bulan. Nilai yang mereka dapatkan sama seperti penerima subsidi gaji dengan total Rp 2,4 juta. "Kita merasa karena yang harus dibantu itu banyak, alangkah baiknya tidak bertumpuk pada 1-2 orang. Jadi yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja ya berikan kesempatan itu kepada yang lainnya," tambah Ida. Simak Video "Ini Syarat Dapat Rp 600 Ribu dari Jokowi" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Pemerintah memutuskan bahwa bantuan Rp 600 ribu/bulan mulai September hingga Desember 2020 tidak diberikan kepada peserta penerima manfaat program Kartu Pra Kerja. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah hal itu dilakukan agar program-program bantuan dari pemerintah merata dirasakan lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. "Apakah bisa yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja mendapatkan juga program subsidi gaji? Saya kira begini ya, bagaimana sebisanya semua masyarakat itu bisa mendapatkan, merasakan manfaat kehadiran negara," kata Ida dalam acara dialog dengan komunitas pariwisata di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/8/2020). Atas dasar itu maka pemerintah memutuskan bahwa mereka yang sudah ikut program Kartu Pra Kerja tidak lagi mendapatkan subsidi gaji. Dengan begitu maka beragam program bantuan pemerintah tidak bertumpuk pada orang yang itu-itu saja, alias menjadi lebih merata. "Sementara kita mengambil langkah agar pemerataan itu terjadi maka yang sudah penerima program Kartu Pra Kerja ya tidak mengambil manfaat dari subsidi gaji," sebutnya. Peserta program Kartu Pra Kerja sendiri diprioritaskan bagi pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang dirumahkan imbas pandemi COVID-19. Mereka yang mengikuti program Kartu Pra Kerja juga mendapatkan insentif berupa uang tunai Rp 600 ribu selama 4 bulan. Nilai yang mereka dapatkan sama seperti penerima subsidi gaji dengan total Rp 2,4 juta. "Kita merasa karena yang harus dibantu itu banyak, alangkah baiknya tidak bertumpuk pada 1-2 orang. Jadi yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja ya berikan kesempatan itu kepada yang lainnya," tambah Ida. Simak Video "Ini Syarat Dapat Rp 600 Ribu dari Jokowi" [==] (toy/ara) Sumber

Jakarta - Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja memastikan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masuk daftar (whitelist) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tetap menjadi prioritas peserta program Kartu Prakerja di gelombang V. PMO mengumumkan, pembukaan pendaftaran peserta gelombang V ini akan dibuka hari ini (15/8) pukul 12.00 WIB dengan kuota sebanyak 800.000 orang atau sama seperti yang ditetapkan pada gelombang IV. "Whitelist dari Kemnaker selalu jadi prioritas," kata Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (15/8/2020). Berdasarkan data Kemnaker, masyarakat yang terkena PHK selama pandemi Corona dan masuk daftar prioritas ada sekitar 2,1 juta orang. Louisa pun mengimbau kepada masyarakat yang masuk dalam daftar prioritas untuk segera mendaftar program Kartu Prakerja. "Kami sifatnya hanya menerima. Jadi mereka yang terdaftar dalam whitelist harus tetap mendaftar melalui situs Prakerja," jelasnya. Bagi masyarakat yang ingin mendafta rPrakerja harus menyiapkan dokumen data diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), email, nomor telepon, dan bersedia mengisi data diri secara benar. Dalam peraturan baru, tidak ada lagi ketentuan selfie atau swafoto. Pendaftaran program Kartu Prakerja saat ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Jika calon peserta yang ingin mendaftar Prakerja online, maka tinggal mengakses situs prakerja.go.id. Sementara yang offline bisa menyambangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan maupun dinas ketenagakerjaan daerah. Aturan pendaftaran baru ini tertuang dalam Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. Program Kartu Pra Kerja ditujukan kepada masyarakat berusia di atas 18 tahun dan merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program ini tidak berlaku untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Kepolisian, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD. Program Kartu Pra Kerja ditargetkan untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun di tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta mendapat total dana Rp 3.550.000. Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 untuk biaya pelatihan, lalu insentif totalnya Rp 2.400.000 atau Rp 600.000 per bulan diberikan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000. Simak Video "Pekerja dan Pelaku Usaha Mikro Bisa Ikut Program Kartu Prakerja" [==] (hek/fdl) Sumber

New Delhi - Para produsen ponsel China sejauh ini masih tetap perkasa di pasar India. Sebelumnya, prahara antara pemerintah China dan India terkait konflik perbatasan dikhawatirkan berimbas pada merek China di India. Itu karena sentimen anti China diduga menguat di India dan juga ada tindakan dari pemerintah India seperti melarang TikTok. Namun demikian, data terkini dari biro riset IDC menunjukkan Xiaomi masih tetap berada di posisi pertama ponsel paling diminati di sana. Xiaomi total mengapalkan 5,4 juta unit smartphone pada kuartal tersebut. Memang terjadi penurunan 48,7% dibanding tahun silam, akan tetapi Samsung dan Vivo di urutan kedua dan ketiga mengalami hal yang sama. Adapun ranking 4 dan 5 ditempati oleh Oppo dan Realme. Samsung mengapalkan 4,8 juta unit ponsel dan Vivo 3,2 juta unit pada kuartal tersebut. Secara keseluruhan, pasar smartphone India turun 50,6% ke total 18,2 juta unit dibanding tahun silam, terkait lockdown yang dilakukan untuk meminimalisir penularan virus Corona. Temuan yang sama juga diungkap oleh biro riset lain, Canalys, di mana penurunan juga tercatat 50% oleh mereka. Dan sama seperti IDC, vendor ponsel China masih kokoh memimpin. "Meski ada sentimen, dampak pada Xiaomi, Oppo, Vivo dan Realmi sepertinya minimal, lantaran alternatif oleh Samsung, Nokia atau bahkan Apple tidak kompetitif secara harga," sebut pengamat Canalys. Namun demikian, dikutip detikINET dari South China Morning Post, bukan berarti vendor ponsel China di India sudah aman. Sentimen anti China mungkin masih akan membayangi dalam periode selanjutnya. "Merek smartphone China dapat menjaga keunggulan mereka di pasar smartphone India terkait tawaran mereka yang berkualitas dengan harga terjangkau serta kurangnya pilihan lain yang kompetitif," sebut Yu Liuqing, pengamat dari The Economist Intelligence Unit (EIU). "Namun ponsel China menghadapi ketidakpastian dari potensi menurunnya pangsa pasar terkait mood anti China yang menyebar," tambah dia. Simak Video "Serikat Pedagang India Minta Warga Boikot Barang China!" [==] (fyk/asj) Sumber

Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah mencapai 75% di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Anggota Baleg dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno membeberkan, pembahasan di panitia kerja (Panja) pun ditargetkan selesai awal Oktober 2020. "Dengan laju kecepatan pembahasan Panja yang rata-rata 50-100 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) per hari kerja, maka dibutuhkan sekitar 20 hari kerja. Ini kalau pembicaraannya lancar. Terus ada tim sinkronisasi dan perumus yang bekerja minimal seminggu. Jadi dengan kondisi tersebut paling cepat awal Oktober. Pesan Ketua DPR jelas, RUU harus dibahas dengan cermat, hati-hati, dan terbuka," terang Hendrawan ketika dihubungi detikcom, Sabtu (15/8/2020). Saat ini, Panja sudah menyelesaikan pembahasan 6.200 DIM, dari total 8.000 DIM. Keseluruhan DIM yang sudah dibahas hanyalah DIM yang tak ada usulan perubahan, juga DIM yang dikembalikan pada UU eksisting. "Jadi sekitar 75%. Dalam 75% ini termasuk DIM yang tetap atau tidak ada usulan perubahan. DIM yang hanya penggantian redaksional, atau DIM yang rumusan normanya ditarik oleh pemerintah atau dikembalikan normanya kepada UU eksisting," jelas dia. Namun, sekitar 1.800 DIM yang belum dibahas ini adalah pembahasan di Bab IV RUU Cipta Kerja yakni tentang klaster ketenagakerjaan yang masih didiskusikan secara tripartit, termasuk juga klaster investasi dan administrasi pemerintahan. "Dalam DIM yang masih belum dibicarakan, adalah DIM yang substantif, dan banyak di Bab IV atau ketenagakerjaan), lalu bab X atau pusat investasi pemerintah, dan bab XI di administrasi pemerintahan," paparnya. Simak Video "DPR Janji Bahas RUU Cipta Kerja Secara Transparan" [==] Sumber