bot

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi[1] (PHE) mengakuisisi 24,5 persen Hak Partisipasi alias saham Petroliam Nasional Berhad (Petronas[2]) di Blok Bobara[3] yang terletak di perairan laut dalam (ultra-deepwater) Papua Barat. Akuisisi saham ini dituangkan dalam penandatanganan Farm-Out Agreement (FOA) dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Bobara oleh PT Pertamina Hulu Energi Bobara, dan Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd yang dilakukan saat perhelatan KTT ASEAN Summit ke-47 Tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin (26/10). Dengan penandatanganan FOA PSC Blok Bobara ini, maka PHE akan memiliki 24,5 persen Participating Interest, bersama Petronas dan TotalEnergies dalam Wilayah Kerja tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Acara seremoni hari ini bukan sekadar tonggak kontraktual, tetapi merupakan wujud nyata dari kemitraan energi Malaysia-Indonesia, sinergi kapabilitas yang saling melengkapi, serta tanggung jawab bersama kita dalam memperkuat ketahanan energi kawasan dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan tertulis, Senin (27/10). Dalam kesempatan ini, Simon meminta dukungan untuk pertumbuhan bisnis Pertamina di Malaysia, sejalan dengan portofolio jangka panjang Petronas di Indonesia. Dukungan tersebut termasuk peluang untuk Pertamina menjadi operatorship di Malaysia Balingian PSC dan PSC lainnya. Sementara itu, Direktur Utama PHE Awang Lazuardi mengatakan kemitraan di Blok Bobara mencerminkan sinergi kuat dan komitmen bersama di antara Pertamina, Petronas dan TotalEnergies untuk melangkah maju. "PSC Bobara selaras dengan fokus strategis PHE dalam mengeksplorasi dan mengembangkan peluang baru di area frontier," ujarnya. PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016. ====[4] (ldy/pta) References^ Pertamina Hulu Energi (www.cnnindonesia.com)^ Petronas (www.cnnindonesia.com)^ Blok Bobara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Presiden Prabowo Subianto[1] yang mengizinkan pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD ber-utang[2] ke negara menimbulkan sejumlah perdebatan. Ada yang menduga hal tersebut sebagai bentuk re-sentralisasi terselubung yang berujung penghapusan transfer ke daerah (TKD). Di lain sisi, aturan baru Prabowo itu dinilai sebagai fasilitas politik belaka demi melanggengkan proyek-proyek populis pemerintah. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat merupakan langkah berani, sekaligus berisiko tinggi dalam konteks manajemen fiskal nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia memahami kebijakan itu sebagai upaya memperluas instrumen pembiayaan pembangunan ketika ruang fiskal semakin sempit. Namun, tetap perlu dikritisi karena mengubah hubungan fiskal antara pusat dan daerah dari transfer based menjadi debt based. Manfaat kebijakan tersebut, menurut Rizal, bisa menjadi jembatan likuiditas pembangunan di tengah keterbatasan APBD dan kemampuan belanja daerah yang rendah. Dengan biaya pinjaman yang relatif lebih rendah dibandingkan utang komersial, pemda bisa mempercepat proyek strategis dan menjaga momentum pertumbuhan. "Namun, manfaat ini hanya akan optimal jika pinjaman diarahkan untuk proyek dengan rate of return jelas, multiplier effect tinggi, dan kemampuan pengembalian yang terukur. Tanpa basis perencanaan yang kuat, kebijakan ini berpotensi menjadi 'fasilitas politis' yang digunakan untuk mempercepat proyek populis tanpa due diligence ekonomi memadai," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/10). Rizal menyebut risiko yang akan timbul dari kebijakan tersebut tidak bisa dianggap remeh. Mekanisme seleksi, penilaian, dan pengawasan yang lemah bakal membuat pemerintah pusat menanggung risiko fiskal ganda. Pertama, beban gagal bayar dari pemda, BUMN, dan BUMD. Kedua, meningkatnya contingent liabilities dalam APBN yang tidak tercermin dalam rasio utang resmi. Rizal juga menekankan ada potensi distorsi baru pada kredibilitas fiskal nasional. Apalagi, jika proyek-proyek yang dibiayai dari utang tersebut tidak menghasilkan arus kas. "Lebih berbahaya lagi, moral hazard bisa meningkat karena pemda dan BUMN tahu bahwa pemberi pinjaman adalah pemerintah sendiri, sehingga logika pasar dan disiplin keuangan menjadi kabur," tandas Rizal. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mengingatkan risiko moral hazard dan beban fiskal baru bagi APBN. Jika mekanisme pinjaman longgar, pemda, BUMN, dan BUMD bisa tergoda mengambil proyek yang tidak layak karena risiko gagal bayar ditanggung pusat. Yusuf mencontohkan kejadian yang menimpa China. Skema pembiayaan daerah yang sempat mendorong pertumbuhan, nyatanya berujung krisis utang lokal karena lemahnya disiplin fiskal. "Indonesia berpotensi menghadapi masalah serupa jika tidak menerapkan syarat ketat: Hanya proyek produktif yang boleh dibiayai, ada batas pinjaman per entitas, kontribusi dana lokal wajib, serta audit independen yang transparan," pesan Yusuf. Ia kemudian membedahnya dari kacamata desentralisasi. Menurut Yusuf, kebijakan ini tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk mengurangi tanggung jawab pembangunan melalui TKD. Yusuf menyarankan utang alias pinjaman pemerintah pusat sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti dana transfer. "Jika pinjaman pusat menggantikan fungsi TKD, desentralisasi fiskal bisa bergeser menjadi re-sentralisasi terselubung, di mana daerah tampak mandiri, tapi sesungguhnya makin bergantung pada pusat," jelasnya. "Pusat tetap wajib menjamin pemerataan pembangunan dasar, sementara daerah memanfaatkan pinjaman hanya untuk proyek produktif jangka panjang. Tanpa rambu-rambu itu, kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan justru berisiko membebani APBN di masa depan," imbuh Yusuf. Utang Pemerintah Pusat Bukan Barang BaruSementara itu, Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana menegaskan sebenarnya utang yang diberikan pemerintah pusat ke pemda bukan barang baru. Ia menilai hal tersebut selama ini tidak banyak diketahui publik. Ia mengatakan pemda, BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya memang sudah boleh meminjam uang ke pemerintah pusat. Namun, sumbernya adalah saldo anggaran lebih (SAL). Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88 Tahun 2024. "PMK tersebut tidak banyak mendapat perhatian publik. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2025 ini tidak ada sama sekali menyinggung PMK Nomor 88 Tahun 2024 yang sebenarnya telah ditimpa. Seakan dalam pembuatan pp ini sendiri Presiden (Prabowo) tidak mengetahui adanya PMK Nomor 88 Tahun 2024 tersebut sebelumnya," ucap Andri. Ia juga mengamini ada perbedaan lain dalam dua beleid tersebut. PMK Nomor 88 Tahun 2024 menegaskan debitur harus memberikan jaminan berupa deposito atau surat berharga negara (SBN) dan utang tersebut disalurkan sebagai pinjaman likuiditas paling lama 90 hari kalender. Kemudian, syarat dalam PP Nomor 38 Tahun 2025 disebut-sebut sudah tidak seketat aturan lama, sehingga sebenarnya lebih berisiko bagi keuangan pemerintah pusat. Aturan anyar diteken Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025. Beleid itu menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa pemerintah pusat kini bertindak sebagai kreditur, bukan sekadar penyalur dana transfer. "Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan penyediaan infrastruktur, pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor ekonomi produktif, serta pembangunan atau program lain sesuai kebijakan strategis pemerintah pusat," bunyi Pasal 4 aturan tersebut. Pemerintah menegaskan pemberian pinjaman ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan nasional dan daerah melalui pembiayaan yang relatif murah dan terintegrasi. ====[3] (sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ utang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Presiden Prabowo Subianto[1] yang mengizinkan pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD ber-utang[2] ke negara menimbulkan sejumlah perdebatan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat merupakan langkah berani, sekaligus berisiko tinggi dalam konteks manajemen fiskal nasional. Ia memahami kebijakan itu sebagai upaya memperluas instrumen pembiayaan pembangunan ketika ruang fiskal semakin sempit. Namun, tetap perlu dikritisi karena mengubah hubungan fiskal antara pusat dan daerah dari transfer based menjadi debt based. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Manfaat kebijakan tersebut, menurut Rizal, bisa menjadi jembatan likuiditas pembangunan di tengah keterbatasan APBD dan kemampuan belanja daerah yang rendah. Dengan biaya pinjaman yang relatif lebih rendah dibandingkan utang komersial, pemda bisa mempercepat proyek strategis dan menjaga momentum pertumbuhan. "Namun, manfaat ini hanya akan optimal jika pinjaman diarahkan untuk proyek dengan rate of return jelas, multiplier effect tinggi, dan kemampuan pengembalian yang terukur. Tanpa basis perencanaan yang kuat, kebijakan ini berpotensi menjadi 'fasilitas politis' yang digunakan untuk mempercepat proyek populis tanpa due diligence ekonomi memadai," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/10). Rizal menyebut risiko yang akan timbul dari kebijakan tersebut tidak bisa dianggap remeh. Mekanisme seleksi, penilaian, dan pengawasan yang lemah bakal membuat pemerintah pusat menanggung risiko fiskal ganda. Pertama, beban gagal bayar dari pemda, BUMN, dan BUMD. Kedua, meningkatnya contingent liabilities dalam APBN yang tidak tercermin dalam rasio utang resmi. Rizal juga menekankan ada potensi distorsi baru pada kredibilitas fiskal nasional. Apalagi, jika proyek-proyek yang dibiayai dari utang tersebut tidak menghasilkan arus kas. "Lebih berbahaya lagi, moral hazard bisa meningkat karena pemda dan BUMN tahu bahwa pemberi pinjaman adalah pemerintah sendiri, sehingga logika pasar dan disiplin keuangan menjadi kabur," tandas Rizal. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mengingatkan risiko moral hazard dan beban fiskal baru bagi APBN. Jika mekanisme pinjaman longgar, pemda, BUMN, dan BUMD bisa tergoda mengambil proyek yang tidak layak karena risiko gagal bayar ditanggung pusat. Yusuf mencontohkan kejadian yang menimpa China. Skema pembiayaan daerah yang sempat mendorong pertumbuhan, nyatanya berujung krisis utang lokal karena lemahnya disiplin fiskal. "Indonesia berpotensi menghadapi masalah serupa jika tidak menerapkan syarat ketat: Hanya proyek produktif yang boleh dibiayai, ada batas pinjaman per entitas, kontribusi dana lokal wajib, serta audit independen yang transparan," pesan Yusuf. Ia kemudian membedahnya dari kacamata desentralisasi. Menurut Yusuf, kebijakan ini tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk mengurangi tanggung jawab pembangunan melalui TKD. Yusuf menyarankan utang alias pinjaman pemerintah pusat sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti dana transfer. "Jika pinjaman pusat menggantikan fungsi TKD, desentralisasi fiskal bisa bergeser menjadi re-sentralisasi terselubung, di mana daerah tampak mandiri, tapi sesungguhnya makin bergantung pada pusat," jelasnya. "Pusat tetap wajib menjamin pemerataan pembangunan dasar, sementara daerah memanfaatkan pinjaman hanya untuk proyek produktif jangka panjang. Tanpa rambu-rambu itu, kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan justru berisiko membebani APBN di masa depan," imbuh Yusuf. Utang Pemerintah Pusat Bukan Barang BaruSementara itu, Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana menegaskan sebenarnya utang yang diberikan pemerintah pusat ke pemda bukan barang baru. Ia menilai hal tersebut selama ini tidak banyak diketahui publik. Ia mengatakan pemda, BUMN, BUMD, dan badan hukum lainnya memang sudah boleh meminjam uang ke pemerintah pusat. Namun, sumbernya adalah saldo anggaran lebih (SAL). Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88 Tahun 2024. "PMK tersebut tidak banyak mendapat perhatian publik. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2025 ini tidak ada sama sekali menyinggung PMK Nomor 88 Tahun 2024 yang sebenarnya telah ditimpa. Seakan dalam pembuatan pp ini sendiri Presiden (Prabowo) tidak mengetahui adanya PMK Nomor 88 Tahun 2024 tersebut sebelumnya," ucap Andri. Ia juga mengamini ada perbedaan lain dalam dua beleid tersebut. PMK Nomor 88 Tahun 2024 menegaskan debitur harus memberikan jaminan berupa deposito atau surat berharga negara (SBN) dan utang tersebut disalurkan sebagai pinjaman likuiditas paling lama 90 hari kalender. Kemudian, syarat dalam PP Nomor 38 Tahun 2025 disebut-sebut sudah tidak seketat aturan lama, sehingga sebenarnya lebih berisiko bagi keuangan pemerintah pusat. Aturan anyar diteken Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025. Beleid itu menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa pemerintah pusat kini bertindak sebagai kreditur, bukan sekadar penyalur dana transfer. "Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan penyediaan infrastruktur, pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor ekonomi produktif, serta pembangunan atau program lain sesuai kebijakan strategis pemerintah pusat," bunyi Pasal 4 aturan tersebut. Pemerintah menegaskan pemberian pinjaman ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan nasional dan daerah melalui pembiayaan yang relatif murah dan terintegrasi. ====[3] (sfr) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ utang (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] siap mencairkan tunjangan kinerja[2] (tukin) para ASN/PNS Kementerian ESDM[3] yang naik menjadi 100 persen. Kenaikan tukin para ASN Kementerian ESDM ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebutkan kebijakan tersebut telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto, "Kalau perintah presiden kan tidak bisa dilawan. Pasti siap. Paling diskusi sedikit 'Pak jangan 100 persen, kurang sedikit' misalnya kalau anggarannya tidak cukup," ujar Purbaya ketika ditemui di Kantornya, Senin (27/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kendati, Purbaya mengatakan sampai saat ini belum mengetahui perihal tersebut sehingga tidak bisa menjelaskan dengan rinci. "Saya nggak tahu. Kalau ada surat dari perintah Kementerian ya kita ikut. Cuma saya belum tahu. Anggarannya sudah ada semua, cuma saya belum tahu untuk ESDM seperti apa. Jadi belum sampai, nanti kalau sampai saya akan jelaskan," jelasnya. Lagipula, prosedur kenaikan tukin untuk ASN butuh waktu panjang. Sebab, harus ada surat persetujuan Kemenpan RB, setelah itu baru masuk ke Kementerian Keuangan. "Biasanya PAN RB ada prosedurnya tuh. Kalau semua sudah selesai ya kita ikut lah," pungkasnya. Sementara itu, ketika ditanya mengenai kenaikan tukin untuk pegawai Kemenkeu, Purbaya mengatakan belum ada pembahasan sampai saat ini. "Belum, belum. Nanti itu," terangnya. ====[4] (ldy/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ tunjangan kinerja (www.cnnindonesia.com)^ Kementerian ESDM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (28/10). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menyebut dalam skenario terbaik, IHSG diperkirakan sudah berada di akhir fase koreksi wave (ii) dari wave (iii), sehingga potensi pelemahannya terbatas dan berpeluang untuk kembali menguat. "Area penguatan terdekat berada di kisaran 8.150-8.268," ujar Herditya dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.976, 7.854 dan resistance 8.161, 8.269 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASSA, GOTO, HRUM, dan TBLA. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG terkoreksi cukup tajam pada perdagangan kemarin dan kini bergerak di area bawah channel setelah menembus level support 8.059. Menurutnya, kondisi ini membuat indeks berpeluang menguji support berikutnya di 7.892. "Selama masih berada dalam channel uptrend, IHSG berpotensi untuk segera rebound," ujar Ivan dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.892, 7.821, 7.742, dan 7.619 dan resistance 8.197, 8.278, dan 8.362 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INKP, ISAT, ITMG, JPFA, dan KLBF. IHSG ditutup di level 8.117 pada Senin (27/10) sore. Indeks saham melemah 154,57 poin atau minus 1,87 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp28,99 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 39,14 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 215 saham menguat, 488 terkoreksi, dan 107 stagnan. ====[3] (del/pta) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat perannya sebagai penggerak utama perekonomian nasional yang berkeadilan serta berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Afriansyah dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Sekar BUMN 2025 bertema "Mengawal dan Mengembalikan Tugas dan Fungsi BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional" di Jakarta, Senin (27/10). Dalam kesempatan, Afriansyah menilai forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen agar BUMN tetap menjalankan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kemakmuran bersama," ujar Afriansyah. Ia menjelaskan, BUMN memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan mengelola sumber daya strategis agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, BUMN tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Afriansyah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keharmonisan hubungan kerja di lingkungan BUMN. Ia mendorong penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat. "Hubungan Industrial Pancasila bukan sekadar mekanisme ketenagakerjaan, tetapi wujud nyata semangat Pasal 33 UUD 1945. Nilai-nilai ini harus diterapkan di BUMN agar hubungan kerja berjalan harmonis, produktif, dan berkeadilan," jelasnya. Ia menambahkan, penerapan HIP akan menempatkan pekerja sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sementara pengusaha memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan. "Sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat peran BUMN sebagai pilar ekonomi bangsa sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Afriansyah. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNCB Indonesia - Pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang akan melakukan penyesuaian jumlah float bagi membuat pasar saham di Indonesia ambrol. Langkah ini disinyalir bakal membuat saham-saham konglomerat yang selama ini menjadi penopang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dirugikan. Tak ayal IHSG langsung bereaksi dan sempat amblas hampir 4% pada perdagangan hari ini, Senin (27/10/2025). MSCI sendiri sedang mencari masukan dari para pelaku pasar mengenai rencana penggunaan laporan kepemilikan efek bulanan yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai data tambahan untuk memperkirakan jumlah saham beredar bebas (free float) untuk saham di Indonesia. KSEI mempertimbangkan bahwa kepemilikan oleh korporasi dan lainnya (baik domestik dan asing) dikecualikan dari perhitungan free float. Selain itu, MSCI juga berencana menggunakan free float terendah antara data KSEI tersebut dengan laporan emiten. Keputusan akan diumumkan maksimal pada 30 Januari 2026. MSCI sendiri mengusulkan dua pendekatan baru, dan akan memilih yang lebih rendah nilainya (lebih konservatif). Pendekatan pertama, berdasarkan data kepemilikan yang diungkapkan oleh perusahaan (laporan tahunan, pengajuan resmi, dan siaran pers), serta data dari KSEI. Dalam pendekatan ini, saham-saham yang tercatat sebagai Script (tidak jelas kepemilikannya di data KSEI), dan dimiliki oleh korporasi atau kategori lainnya, akan dianggap bukan free float. Pendekatan kedua, menggunakan data KSEI dengan menganggap hanya saham Script dan saham milik korporasi sebagai non-free float. MSCI rencananya akan mulai menggunakan metode baru ini pada Mei 2026. Selain itu, MSCI juga akan mengubah cara mereka membulatkan angka free float: • High float (>25%) dibulatkan ke kelipatan 2,5% terdekat • Low float (5-25%) dibulatkan ke kelipatan 0,5% terdekat • Very low float ( Dampaknya bagi Indonesia, karena banyak perusahaan Indonesia memiliki kepemilikan besar oleh korporasi atau kelompok tertentu (bukan publik), aturan baru ini bisa menurunkan nilai free float mereka. Akibatnya, porsi saham Indonesia dalam indeks MSCI bisa turun, yang berpotensi menyebabkan arus keluar modal asing (capital outflow). Selain itu, selama ini beberapa saham Indonesia diuntungkan dari aturan pembulatan lama, sehingga jika aturan baru diterapkan, mereka bisa kehilangan posisi di indeks. Adapun saham-saham yang paling berisiko dikeluarkan dari indeks (urut dari risiko tertinggi) yakni PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Seperti diketahui, IHSG mendadak ambruk lebih dari 3,5% pada perdagangan sesi I hari ini, Senin (27/10/2025). Hingga pukul 11.30 WIB, indeks bergerak pada rentang 7.959,17-8.354,67. Lebih dari 500 saham turun dan pasar kehilangan kapitalisasi Rp 639 triliun dalam hitungan menit. Mengutip Refinitiv, semua sektor berada di zona merah. Indeks ambruk ditarik oleh sejumlah saham konglomerat. Emiten Sinar Mas, Dian Swastatika Sentosa (DSSA) berkontribusi -30,12 indeks poin. Sementara itu bobot terbesar disumbang oleh saham-saham Prajogo Pangestu. Total saham-saham Prajogo menyeret indeks sebesar -61,78 indeks poin. Tercatat BREN tercatat berkontribusi -29,5 indeks poin. Hal ini seiring dengan BREN yang kembali ke level 7.800. Kemudian BRPT -21,2 indeks poin dan kembali ke level 3.170. Dua Lembaga Dunia Paling Berpengaruh di Pasar Saham Dalam ranah global, ada dua lembaga utama yang sering melakukan rebalancing dan cukup dinanti-nanti oleh pelaku pasar, yaitu FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan MSCI (Morgan Stanley Capital International). Dua indeks ini menjadi perhatian investor asing untuk investasi di negara-negara tertentu, baik itu negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Setiap kali jadwal rebalancing MSCI mendekat, fund manager asing, investor ritel pun ikut menyoroti pengumuman tersebut. Pasalnya, Indeks MSCI seperti MSCI Emerging Markets, MSCI Asia ex-Japan, atau MSCI Indonesia, dijadikan patokan oleh investor global dalam mengalokasikan dana ke negara-negara berkembang. Arus dana besar bisa masuk ke saham yang baru ditambahkan, sementara saham yang dikeluarkan cenderung dibuang oleh investor institusi. Tak jarang, saham yang diumumkan akan masuk ke dalam indeks MSCI langsung melonjak karena permintaan mendadak. Sebaliknya, saham yang didepak dari daftar MSCI bisa turun tajam karena tekanan jual. Fenomena ini dikenal sebagai MSCI effect, dan sering dimanfaatkan investor sebagai peluang jangka pendek. Tak hanya dana pasif, bahkan manajer investasi aktif sekalipun turut menjadikan MSCI sebagai referensi. Rebalancing menjadi momen krusial untuk mengevaluasi strategi alokasi aset, terutama bagi dana kelolaan besar. Namun, momentum pengumuman MSCI sering dimanfaatkan pelaku pasar untuk berspekulasi terhadap saham-saham yang berpotensi masuk. Ini menciptakan volatilitas jangka pendek yang bisa dimanfaatkan oleh trader aktif. Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan jika suatu saham bisa masuk sebagai konstituen indeks FTSE maupun MSCI: 1. Meningkatkan minat investor asing maupun lokal yang mau masuk ke suatu saham konstituen MSCI/FTSE Likuiditas saham bisa meningkat karena lebih banyak diperdagangkan oleh berbagai institusi. 2. Masuknya saham ke indeks juga sering memicu kenaikan volatilitas harga, yang bisa menciptakan peluang menarik bagi para trader untuk memanfaatkan momentum jangka pendek. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Breaking: IHSG Melesat 1,23%, Tembus 7.200 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Breaking: IHSG Melesat 1,23%, Tembus 7.200 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten konglomerat milik Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) mendapatkan perpanjangan, peningkatan, dan penambahan fasilitas pinjaman perbankan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perpanjangan fasilitas pinjaman tersebut dilakukan atas kredit yang jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2025. Pinjaman telah diperpanjang hingga 24 Oktober 2028. "Perseroan telah menandatangani amandemen atas perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemberi pinjaman, di mana dengan dilakukannya amandemen atas perjanjian fasilitas tersebut maka fasilitas perbankan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2025 tersebut diperpanjang hingga 24 Oktober 2028," tulis manajemen BYAN, Senin (27/10). Disebutkan bahwa, fasilitas modal kerja revolving juga ditingkatkan dari US$ 260 juta menjadi US$ 310 juta, fasilitas pinjaman nontunai/bank garansi diturunkan dari US$ 80 juta menjadi US$ 25 juta, dan fasilitas treasury line sebesar US$ 25 juta untuk keperluan transaksi valas Perseroan dan anak usahanya. Fasilitas perbankan tersebut digunakan untuk pembiayaan modal kerja, mendukung kegiatan operasional dan kebutuhan transaksi valas bagi Perseroan dan anak perusahaannya. Fasilitas ini dijamin oleh jaminan perusahaan yang diberikan oleh PT Bara Tabang dan PT Fajar Sakti Prima yang merupakan anak usaha dari Perseroan. "Perseroan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan alokasi dana dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional dan kebutuhan transaksi valas Perseroan dan anak perusahaannya," pungkasnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Direktur Bayan Resources (BYAN) Lee Minhyung Mengundurkan Diri [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Direktur Bayan Resources (BYAN) Lee Minhyung Mengundurkan Diri (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono [1]mengungkapkan pencairan dana dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke tiap Koperasi Desa Merah Putih[2] (KDMP) masih terkendala proposal bisnis. Hal ini disampaikan Ferry usai Rapat Koordinasi Terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Senin (27/10). "Proposalnya. Jadi tadi juga udah kita bahas juga berapa yang akan dipergunakan untuk investasi, berapa yang akan dipergunakan untuk modal kerja," ujar Ferry. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ferry awalnya menjelaskan jumlah koperasi yang sudah mendapatkan dana belum terlalu banyak karena bakal ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru sehingga PMK No. 49 Tahun 2025 yang dijadikan Himbara sebagai pedoman dalam pencairan dibatalkan. "Jumlah belum terlalu banyak, karena memang kemarin kan ada peraturan Menteri Keuangan yang harus kita batalkan, karena PMK yang nomor 49 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry "Kemarin kan ada surat keputusan Menteri Keuangan yang baru. Yang kemudian akan menjadi pedoman, atau pegangan bagi Himbara untuk mencairkan. Tapi ini prosesnya untuk bisa bankable dan visible itu kan harus didampingi pembuatan proposalnya," tambahnya. Ia juga menjelaskan harapan Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas KDMP bisa mendekati ideal. "Tapi harapan Presiden kan juga kita ingin supaya aktivitas ini bisa mendekati yang ideal," tegas Ferry. "Ideal itu punya gudang, punya standar tertentu 20 x 30 (meter), terus gerai-gerainya, terus ada kendaraan dan lain-lain," tambahnya. Koperasi Desa Merah Putih memang dibeirkan izin untuk mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menkop Ferry menargetkan seluruh Koperasi Desa Merah Putih dapat mengajukan pinjaman di akhir tahun. "Plafon-nya Rp 3 miliar, yang 1.000 koperasi desa, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dony (COO Danantara) ada sekitar Rp 1 triliunan ini hari ini sudah bisa dicairkan, terus kemudian berlanjut," kata Ferry saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Senin (15/9). ====[3] (fln/agt) References^ Ferry Juliantono (www.cnnindonesia.com)^ Koperasi Desa Merah Putih (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia [1]memastikan tunjangan kinerja (tukin[2]) para ASN/PNS Kementerian ESDM[3] bakal naik hingga 100 persen. Namun, ia tidak mendetailkan mulai kapan kenaikan akan dilakukan. "Pekerjaan saya yang paling berat menjadi menteri ESDM adalah bagaimana menaikkan tukin 100 persen dalam waktu dua bulan, dan Alhamdulillah di Desember selesai. Tugas saya berikut lagi adalah bagaimana Keppres berlaku selama-lamanya, tidak lagi bertahap atau berperiode," kata Bahlil dalam hari Pertambangan, Jumat (24/10) yang dikutip dari Detik finance[4], Senin (27/10). Menurut Bahlil, kenaikan tukin ini bahkan sudah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto yang ditandai dengan penandatanganan keputusan presiden (kepres). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Beliau menandatangani kepada saya, Pak Menteri, saya tanda tangan (kenaikan tukin) ini sebagai bentuk penghargaan negara kepada aparat negara yang ada di ESDM," jelasnya. Lalu berapa tunjangan kinerja PNS Kementerian ESDM saat ini? Saat ini, tukin para pegawai Kementerian ESDM tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Besaran tukin dibagi menjadi 17 kelas jabatan, di mana kelas 1 terkecil tercatat sebesar Rp2.531.250 per bulan dan tertinggi ada di kelas 17 untuk setara eselon I yakni sebesar Rp33.240.000 per bulan. Apabila nanti dinaikkan sebesar 100 persen, maka besaran tukin terendah akan menjadi Rp5.062.500 dan tertinggi menjadi Rp66.480.000 per bulan. Berikut rincian tukin saat ini berdasarkan kelasnya: 1. Kelas jabatan 17 Rp33.240.000 2. Kelas jabatan 16 Rp27.577.500 3. Kelas jabatan 15 Rp19.280.000 4. Kelas jabatan 14 Rp17.064.000 5. Kelas jabatan 13 Rp10.936.000 6. Kelas jabatan 12 Rp9.896.000 7. Kelas jabatan 11 Rp8.757.600 8. Kelas jabatan 10 Rp5.979.2O0 9. Kelas jabatan 9 Rp5.079.200 10. Kelas jabatan 8 Rp4.595.150 11. Kelas jabatan 7 Rp915.950 12. Kelas jabatan 6 Rp3.510.400 13. Kelas jabatan 5 Rp3.134.250 14. Kelas jabatan 4 Rp2.985.000 15. Kelas jabatan 3 Rp2.898.000 16. Kelas jabatan 2 Rp2.708.25O 17. Kelas jabatan 1 Rp2.531.250 ====[5] (ldy/sfr) References^ Bahlil Lahadalia (www.cnnindonesia.com)^ tukin (www.cnnindonesia.com)^ Kementerian ESDM (www.cnnindonesia.com)^ Detik finance (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Daftar 10 orang terkaya di Republik Indonesia (RI) mengalami perubahan. Nama konglomerat pemilik Grup Lippo, Mochtar Riady dan Han Arming Hanafia yang merupakan Co Founder emiten data center PT DCI Indonesia Tbk (DCII) terlempar dari jajaran elit. Berdasarkan Forbes Real Time Billionaire, Senin (27/10/2025), taipan petrokimia Prajogo Pangestu masih kokoh berada di urutan pertama. Kekayaan pria berusia 81 tahun itu tercatat mencapai US$39,5 miliar atau Rp 656,33 triliun (kurs Rp 16.616). Meskipun nilai kekayaannya tersebut anjlok sekitar Rp 28 triliun dari posisi akhir September 2025 yang mencapai Rp 684,02 triliun. Penurunan harta Prajogo seiring dengan harga saham emiten miliknya yang mengalami penurunan signifikan. Adapun di nomor dua duduk taipan batu bara Low Tuck Kwong. Pemilik PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang tercatat memiliki harta sebanyak US$ 24,8 miliar atau sekitar Rp 412,10 triliun. Di urutan ketiga dan keempat, ada Robert Budi Hartono dan Michael Hartono. Dua bersaudara pemilik Grup Djarum itu memiliki kekayaan masing-masing sebesar US$ 20,9 miliar (Rp 347,31 triliun) dan US$ 20,1 miliar (Rp 334 triliun). Menarik dalam daftar orang terkaya paling anyar ini, ada dua konglomerat yang berasal dari perusahaan yang sama, yakni Otto Toto Sugiri, Marina Budiman Kekayaan mereka bertiga melesat seiring dengan kenaikan saham DCI Indonesia (DCII) sebesar 558,82% ytd ke level 280.000. Otto duduk di urutan ke-5 orang terkaya di Indonesia per September 2025. Pendiri DCI Indonesia ini memiliki kekayaan US$12 miliar. Kemudian Marina yang juga pendiri DCII memilik harta US$ 8,7 miliar dan tercatat sebagai orang terkaya ke-8. Selain itu sejumlah nama-nama lama masih bertengger dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Seperti Dato' Sri Tahir dan keluarga yang menghuni posisi keenam dengan harta sebesar US$11,7 miliar. Kemudian ada 2 nama baru konglomerat yang masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia, yakni Hermanto Tanoko, pemilik Tancorp Group dengan kekayaan US$ 6,5 miliar di posisi ke-9, dan Haryanto Tjiptodihardjo pemilik perusahaan manufaktur Impack Pratama Industri, dengan harta US$ 6,3 miliar di posisi ke-10. Selengkapnya berikut 10 orang terkaya Indonesia versi Forbes per September 2025: 1. Prajogo Pangestu: US$ 39,5 miliar 2. Low Tuck Kwong: US$ 24,8 miliar 3. Robert Budi Hartono: US$ 20,9 miliar 4. Michael Hartono: US$ 20,1 miliar 5. Otto Toto Sugiri: US$ 12 miliar 6. Tahir dan keluarga: US$ 11,7 miliar 7. Sri Prakash Lohia: US$ 8,7 miliar 8. Marina Budiman: US$ 8,7 miliar 9. Hermanto Tanoko: US$ 6,5 miliar 10. Haryanto Tjiptodiharjo: US$ 6,3 miliar Sebagai catatan selain nama-nama tersebut, ada sejumlah konglomerat yang tidak tercatat dalam data Real Time Forbes, seperti keluarga Widjaja pemilik Sinar Mas dan Anthoni Salim pemilik Indofood. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Tak Punya Anak, Crazy Rich Jakarta Bingung Kasih Warisan ke Siapa [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Tak Punya Anak, Crazy Rich Jakarta Bingung Kasih Warisan ke Siapa (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono[1] mengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih[2]) di Desa Metuk, Boyolali[3], Jawa Tengah, menunjukkan perkembangan pesat sejak mulai beroperasi. Dalam waktu hanya sepuluh hari, koperasi itu disebut telah mencatat pendapatan sekitar Rp200 juta. Menurut Ferry, capaian tersebut menjadi bukti bahwa koperasi desa mampu tumbuh menjadi penggerak ekonomi lokal apabila dikelola dengan baik. Ia menyebut Kopdes Merah Putih Metuk merupakan salah satu koperasi yang kini berjalan optimal dan telah menyediakan berbagai unit layanan bagi masyarakat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Udah jalan semuanya, bahkan ada yang punya klinik gigi, punya macam-macam. Pendapatannya sekarang juga sudah sepuluh hari sejak dibuka, sudah Rp200 jutaan," ujarnya saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (27/10). Ferry menambahkan saat ini sekitar 100 Kopdes Merah Putih sudah beroperasi sejak program diluncurkan pada Juli lalu. Sebagian besar masih dalam tahap pengembangan awal, namun ada yang sudah mulai memperluas kegiatan usahanya melalui bantuan asisten bisnis dan Project Management Office (PMO). Kementerian Koperasi juga tengah membangun sekitar 2.400 koperasi desa dari total 5.000 yang telah memiliki data lahan. "Yang sedang dibangun ada 2.400-an dari 5.000 yang sudah data tanahnya masuk ke kami," katanya. Sebagian koperasi yang telah berjalan, lanjutnya, sudah mendapatkan pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). "Itu sudah pakai dana Himbara waktu mock-up," tambahnya. Sebelumnya, Ferry meresmikan Kopdes Merah Putih Metuk pada Minggu (26/10) di Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Kopdes Metuk memiliki lebih dari 700 anggota dan mengelola berbagai usaha, mulai dari gerai sembako, apotek, klinik, toko pertanian, hingga gudang logistik. Pemerintah Kabupaten Boyolali juga turut mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih. Bupati Boyolali Agus Irawan menyatakan pemerintah daerah memberikan subsidi sebesar Rp1 juta untuk setiap koperasi desa yang sudah terbentuk sebagai bentuk dorongan awal bagi masyarakat agar aktif mengembangkan koperasi di wilayahnya. (del/pta) References^ Ferry Juliantono (www.cnnindonesia.com)^ Kopdes Merah Putih (www.cnnindonesia.com)^ Boyolali (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengakui sangat kesulitan melacak underground economy[2] atau ekonomi bawah [3]tanah yang potensinya dinilai cukup besar. Bank Dunia dalam laporannya 'Economic Policy: Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia' menemukan bahwa pemungutan pajak di dalam negeri tak efisien karena ekonomi bawah tanah lolos dari pemajakan. "Menurut sebuah studi oleh Medina dan Schneider (2018), ekonomi bawah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 21,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2015," beber Bank Dunia di dalam data tersebut yang dirilis pada Maret 2025. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Purbaya, sangat sulit untuk menghitung potensi underground economy karena memang transaksi atau aktivitasnya tidak tercatat secara resmi. "Anda tahu underground ekonomi itu apa? Hitung aja susah, bagaimana Anda menghitungnya? Namanya underground. Saya jadi nggak tahu potensinya berapa," ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Senin (27/10). Bendahara negara ini menyebutkan bahwa jika ada pihak yang mengatakan potensi underground economic sangat besar, maka itu adalah hal yang tidak benar. Pasalnya, ia sangat sulit untuk menghitung potensi dari aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi. "Yang menghitung-hitung mengarang semuanya. Kalau ada kan bukan underground, sudah di atas tanah itu, gak bisa terhitung itu, kan tebak manggis semua," jelasnya. Purbaya mengatakan sampai saat ini belum menemukan kebijakan tepat apa yang bisa untuk menarik ekonomi bawah tanah karena memang belum mengetahui potensinya sebesar apa. "Jadi saya tidak tahu kebijakan apa untuk menarik underground ekonomi, sebesar berapa Karena size-nya juga nggak terlalu clear. Tapi nanti kayaknya ada kebijakan untuk menarik itu, mungkin dari perbankan. Tapi nanti saya bisa diskusikan," tegasnya. Kendati, Purbaya menekankan apabila ada yang bisa menghitung potensi ekonomi bawah tanah dengan jelas, maka ia siap kejar demi menggenjot penerimaan negara. "Kalau angkanya clear, bisa saya hitung betul, kita akan kejar. Saya akan kejar. Kalau Rp1.000 triliun misalnya, oke saya hajar 50 persennya, kan dapat Rp500 triliun. Itu yang saya bilang, orang sering bilang ada underground economy bisa diambil, bisa dimasukkan ke sistem, jadi size-nya sekian, tapi bagaimana menghitungnya?," jelasnya. "Saya juga bukannya nggak mau, saya mau. Cuma hitungan mereka nggak terlalu clear," pungkasnya. ====[4] (ldy/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ underground economy (www.cnnindonesia.com)^ ekonomi bawah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengatakan siap menambah kucuran dana[2] ke perbankan[3] apabila yang sudah disalurkan sebesar Rp200 triliun masih kurang. Menurutnya, saat ini tren belanja masyarakat makin menguat sejak kebijakan penempatan dana ke perbankan Himbara ia mulai lakukan pada September 2025. "Nanti kalau masih kurang uangnya, saya akan pindahkan lagi sebagian ke sistem perbankan supaya ekonomi semakin bergerak. Jadi jangan takut, saya masih punya senjata cukup banyak," ujar Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (27/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bendahara negara ini menyebutkan saat ini permintaan kredit untuk pembelian kendaraan bermotor juga sudah terlihat baik di daerah maupun di pusat kota. Ini menandakan bahwa indeks kepercayaan konsumen memang naik ke level lebih tinggi seperti data yang dirilis oleh Bank Indonesia. Ia berharap ke depannya dampak dari kebijakan yang ditempuh bisa makin terlihat sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa segera tercapai. "Jadi kalau optimisme sudah membaik, itu adalah landasan yang kuat untuk saya, untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi ke depan," jelasnya. Purbaya menekankan akan terus mengawal kebijakan agar berdampak pada masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah. "Ini semua Karena perintah Pak Prabowo yang tegas 'Beresin Pur, beresin Pur, siap'. Jadi kita jalankan perintah presiden," tegasnya. Sebelumnya, Purbaya telah menyalurkan anggaran Rp200 triliun ke perbankan dengan pembiayaan ke Bank Mandiri Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun. ====[4] (ldy/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ dana (www.cnnindonesia.com)^ perbankan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri[1] (Persero) Tbk membukukan laba bersih[2] konsolidasi Rp37,3 triliun hingga kuartal III 2025, dengan pendapatan[3] operasional sebelum pencadangan atau pre-provisioning operating profit (PPOP) sebesar Rp61,9 triliun. Pendapatan bunga bersih tumbuh 4,90 persen year on year (yoy) mencapai Rp78,3 triliun. Sementara pendapatan non-bunga tumbuh 7,97 persen yoy menjadi Rp33,2 triliun. Secara keseluruhan, total pendapatan tumbuh sebesar 4,79 persen yoy atau mencapai Rp112 triliun. "Secara keseluruhan kinerja Bank Mandiri terjaga dengan baik di triwulan III 2025. Hal ini didukung oleh pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2025 di Jakarta, Senin (27/10) seperti dikutip dari Antara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hingga akhir September 2025, total aset konsolidasi Bank Mandiri turut meningkat dan mencapai Rp2.563 triliun, naik 10,3 persen secara yoy. Kredit konsolidasi mencapai Rp1.764,32 triliun, tumbuh 11 persen yoy. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 7,70 persen yoy, menurut data Bank Indonesia. Novita mengatakan bahwa penyaluran kredit, baik wholesale maupun retail, mencatatkan pertumbuhan yang baik. Kredit wholesale tumbuh 14,7 persen yoy atau mencapai Rp982 triliun serta kredit retail tumbuh 4,58 persen yoy atau mencapai Rp403 triliun. Pertumbuhan kredit yang solid diikuti dengan manajemen risiko yang terjaga. Pada akhir September 2025, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross secara bank only tercatat 1,03 persen, dengan rasio pencadangan atau coverage ratio tetap terjaga baik pada level 271 persen. Dukungan dari pencadangan yang kuat dan disiplin manajemen risiko turut menjaga cost of credit (CoC) secara bank only tetap berada pada level yang optimal yaitu 0,51 persen pada September 2025. Sementara itu, dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri tumbuh 13 persen yoy menjadi Rp1.884 triliun hingga akhir kuartal III 2025. Komposisi dana murah (current account savings account/CASA) tetap dominan sebesar 69,3 persen, mencerminkan keberhasilan strategi dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memperkuat likuiditas. Pertumbuhan DPK yang solid tersebut didorong oleh peningkatan transaksi digital melalui super app Livin' by Mandiri, Livin' Merchant, dan Kopra by Mandiri. Likuiditas Bank Mandiri tercatat kuat, sebagaimana loan to deposit ratio (LDR) yang mencapai 92,6 persen pada September 2025. Level LDR ini mencerminkan posisi yang baik dan optimal, menandakan bahwa Bank memiliki ruang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan secara berkelanjutan. Kinerja Bank Mandiri yang baik juga tercermin dari rasio-rasio utama lainnya per akhir September 2025, salah satunya dari aspek permodalan dengan capital adequacy ratio (CAR) secara konsolidasi sebesar 20,1 persen. Profitabilitas membaik dengan return on asset (ROA) 2,39 persen dan return on equity (ROE) 21,2 persen, serta kualitas aset juga terjaga baik di mana rasio kredit berisiko (loan at risk/LaR) 6,53 persen. Selain itu, rasio fee based income (FBI) terhadap total pendapatan juga menunjukkan tren peningkatan yang kuat, mencapai level 32,7 persen pada September 2025. Peningkatan yang kuat tersebut selain didorong oleh peningkatan fee digital, juga turut didorong juga oleh pertumbuhan fee dari aktivitas treasury yang tumbuh sangat kuat yakni mencapai 57 persen yoy hingga September 2025. ====[4] (agt) References^ Bank Mandiri (www.cnnindonesia.com)^ laba bersih (www.cnnindonesia.com)^ pendapatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ingin menciptakan rasio keuntungan yang tinggi secara jangka panjang. Hal itu sejalan dengan visi bank pelat merah itu untuk menjadi institusi finansial terbesar di Asia Tenggara. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini mengatakan pihaknya ingin mencapai rasio return on equity (ROE) alias perbandingan laba dengan modal sebesar 20%. Ia menyebut target itu baik secara jangka pendek, menengah, atau panjang. "Visi tersebut kalau direfleksikan dalam sebuah target adalah, bank mandiri ingin mencapai ROE yang best in class dan sustained, dimana refleksinya adalah ROE di kisaran 20% yang dapat dijaga baik secara short term, mid term, ataupun long term," tukas Novita dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2025 secara virtual di Jakarta, Senin (27/10/2025). Ia merasa optimis visi itu dapat tercapai karena "DNA" wholesale bank berlogo pita emas itu, didukung oleh kekuatan kapabilitas digital yang dimiliki saat ini. Novita kemudian memaparkan bahwa Bank Mandiri mencetak kinerja fundamental yang solid hingga September 2025. Secara fungsi intermediasi, kredit Bank Mandiri mampu tumbuh 11% secara tahunan dengan tetap menjaga tingkat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sehat, di posisi1,03%. Menurut Novi, tren NPL itu terus menurun dari kuartal per kuartal bahkan secara year on year. "Kami komit untuk bisa menjaga pertumbuhan ini tetap balance antara pertumbuhan dan juga quality," ucapnya, seraya menambahkan tingkat NPL Coverage Bank Mandiri terjaga sangat sehat di posisi 271%. Lebih lanjut, Novita mengatakan pihaknya memberlakukan strategi fokus pada ekosistem dan juga meningkatkan kapabilitas digital dengan mendorong revenue dari yang fee yang diluar pendapatan bunga. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Video: Jurus BMRI Bikin Transaksi Digital Tembus Ribuan Triliun Rupiah [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Video: Jurus BMRI Bikin Transaksi Digital Tembus Ribuan Triliun Rupiah (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengatakan gaya koboi[2] yang dimilikinya merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto[3]. Ia bahkan menceritakan sikap Presiden Prabowo sebenarnya lebih keras. Hal itu terlihat dalam sejumlah rapat. Purbaya mengatakan dirinya justru versi halus dari sang Kepala Negara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Semua pekerjaan saya, walaupun saya kelihatannya koboi, itu disuruh oleh Presiden (Prabowo). Itu pandangan presiden," ungkap Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10). Wawancara lengkap bersama Purbaya dapat disaksikan dalam acara Economic Hari Keuangan yang akan tayang di CNNIndonesia TV Kamis (30/10) mendatang. Sang Bendahara Negara menegaskan tidak ada yang akan diubah dalam gaya komunikasi koboi miliknya. Walau, ia menyadari ada sejumlah orang yang tidak terima dengan caranya berkomunikasi. "Saya baru tahu bahwa sebagian orang enggak bisa terima, tapi biar saja. For the sake of the country, I don't care! Tapi karena ini perintah (Presiden Prabowo), kalau diperintah berubah, saya berubah. Ini hanya perpanjangan tangan dari bapak presiden lah, dengan versi yang lebih halus," tuturnya. "Presiden (Prabowo) lebih keras dari saya kok. Saya sudah korting berapa persen, sudah saya korting berapa puluh persen itu. Beliau lebih keras dari saya, jadi saya sudah versi halusnya lah," imbuh Purbaya. Purbaya mengaku memang ada sejumlah pihak yang marah kepadanya, termasuk anggota DPR RI. Akan tetapi, dirinya tidak menyebut secara gamblang siapa anggota Parlemen yang dimaksud. Kemarahan itu ia klaim datang ketika dirinya bertekad membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat. Purbaya menargetkan pertumbuhan 5,5 persen secara tahunan dalam jangka pendek dan menengah. "Jangka pendek-menengah, saya coba hidupkan private sector dan government sector secara bersamaan. Government sudah saya dorong-dorong sedikit, walaupun ada yang marah sana sini, tapi biar saja. Ada beberapa orang (marah), ada deh. Ada yang anggota parlemen (DPR RI), katanya ikut campur sana sini. Enggak, saya gak ikut campur!" bebernya. ====[4] (skt/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ gaya koboi (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat ambruk lebih dari 3,5% dan meninggalkan level 8.000 pada perdagangan hari ini, Senin (27/10/2025). Pada akhir perdagangan koreksi IHSG terpangkas menjadi -1,87% atau 154,57 poin ke level 8.117,15. Sebanyak 506 saham turun, 234 naik, dan 216 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 28,68 triliun, melibatkan 37,95 miliar saham dalam 2,85 juta kali transaksi. Mengutip Refinitiv, hanya sektor kesehatan yang menguat, sedangkan sisanya mengalami koreksi. Energi turun paling dalam, yakni -5,81%. Lalu diikuti oleh bahan baku -3,97% dan properti -3,93%. IHSG ambruk seiring dengan saham-saham Prajogo Pangestu yang mengalami koreksi signifikan. Akan tetapi ternyata sejumlah investor memanfaatkan hal tersebut untuk menyerok. Berdasarkan data pasar, tiga emiten Prajogo menghuni daftar teratas saham yang paling banyak dibeli oleh investor domestik pada perdagangan hari ini. Pembelian Petrosea (PTRO) mencapai Rp 2,08 triliun dengan net buy Rp 169,9 miliar. Harga rata-rata pembelian saham PTRO adalah Rp 6.416,7. Kemudian Chandra Daya Investasi (CDIA) tercatat sebagai saham kedua dengan nilai pembelian tertinggi, yakni Rp 976 miliar. Emiten yang juga milik Prajogo ini mencatat net buy Rp 67,3 miliar. Tidak ketinggalan, emiten Prajogo lainnya, Barito Renewables Energy (BREN) dibeli Rp 829,3 miliar. Akan tetapi aksi jual mencapai Rp 974,1 miliar, sehingga net sell mencapai Rp 144,8 miliar. Selain itu, dua saham bank BUMN juga laris diborong investor domestik. Bank Mandiri (BMRI) mencatat pembelian Rp 827,8 miliar dan net buy Rp 337,9 miliar. Lalu aksi beli di BRI (BBRI) mencapai Rp 659,4 miliar, sehingga net buy mencapai Rp 164,3 miliar. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Asing Terciduk Lego 10 Saham Ini Kala IHSG Ambruk Usai Reli 11 Hari [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Asing Terciduk Lego 10 Saham Ini Kala IHSG Ambruk Usai Reli 11 Hari (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara[2]) seharusnya menjadi entitas sektor swasta[3] sehingga cara kerjanya berdasarkan kondisi tersebut. Purbaya menyebut berbeda dengan Kementerian BUMN, Danantara sengaja dibentuk agar entitasnya terpisah dari negara. "Danantara adalah supposed to be private sector entity, ya biarkan bekerja dengan environment-nya dia. Berpikir secara profesional, secara private," ucap Purbaya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Artinya kalau ada masalah, jangan minta negara, gitu kira-kira. Karena Anda (Danantara) didirikan untuk terpisah dengan negara," tegasnya. Uang yang dihasilkan Danantara per tahun, menurut Purbaya, sebenarnya sudah cukup. Pundi-pundi itu berasal dari dividen perusahaan-perusahaan BUMN yang diperkirakan tembus Rp100 triliun. Purbaya mengatakan dirinya bisa membahas Danantara habis-habisan jika masih berstatus ekonom. Lagi pula, ia menganggap terlalu dini untuk mengomentari kinerja badan baru tersebut. "Manfaatkan itu (dividen) dengan optimal. Kita lihat perannya dia (Danantara) seperti apa untuk menggerakkan private sector kita ke depan. Itu desain yang bagus, kalau dijalankan dengan baik. Kalau sekarang masih awal, it's too early to say," tutur Purbaya. "Ini sama juga dengan pemerintahan yang baru, kan masih menyesuaikan diri semuanya. Kalau ditanya, apakah sekarang sudah ideal? Masih jauh dari ideal. Tapi saya pikir ini langkah yang berani untuk memastikan private entity dari government yang dulu di (Kementerian) BUMN betul-betul bisa bergerak secara profesional, secara private sector, dengan dana yang besar. Itu saya pikir suatu yang baik, asal dijalankan dengan baik ke depan," tandasnya. Wawancara lengkap bersama Purbaya dapat disaksikan dalam acara Economic Hari Keuangan yang akan tayang di CNN Indonesia TV Kamis (30/10) mendatang. ====[4] (skt/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ swasta (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten perkebunan kelapa sawit milik Haji Isam PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) berhasil mencatat kenaikan laba bersih sebesar 44,51% pada kuartal III-2025. Merujuk pada laporan keuangan terbaru dikutip dari keterbukaan informasi BEI, laba tahun berjalan emiten ini per September 2025 tercatat sebesar Rp224 miliar. Sementara di periode yang sama tahun 2024, perseroan membukukan laba sebesar Rp155,34 miliar. Kenaikan laba tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan yang mencapai Rp3,08 triliun hingga September 2025. Naik 17,15% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp2,63 triliun. Penjualan JARR disokong oleh penjualan fatty acid methyl ester (FAME) sebesar Rp2,56 triliun, palm fatty acid distilate (PFAD) sebesar Rp23,36 miliar, crude glycerine sebesar Rp165,99 miliar, minyak goreng Rp64,15 miliar, kernel Rp43,9 miliar, fatty metter Rp20,9 miliar dan tandan buah segar sebesar Rp2,18 miliar. Meski demikian, laba JARR tertekan beban pokok penjualan sebesar Rp2,64 triliun. Angka ini melonjak dari tahun lalu sebesar Rp2,33 triliun. Dari sisi permodalan, aset JARR tercatat sebesar Rp3,99 triliun. Aset perseroan diketahui berkurang dari periode 31 Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp4,1 triliun. Di sisi lain, jumlah liabilitas dan ekuitas perseroan masing-masing tercatat sebesar Rp2,1 triliun dan Rp1,87 triliun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Laba Perusahaan Anak Haji Isam (PGUN) Naik 690% Semester I-2025 [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Laba Perusahaan Anak Haji Isam (PGUN) Naik 690% Semester I-2025 (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten menara telekomunikasi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel mengumumkan pelaksanaan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan atau Management and Employee Stock Option Program (MESOP) tahap II. Untuk diketahui, Program MESOP ditujukan untuk memberikan insentif kepada manajemen dan karyawan melalui kepemilikan saham perseroan. Merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pelaksanaan MESOP tahap II akan berlangsung mulai 1 November 2025 hingga 12 Desember 2025. Dalam program tahap II ini, Mitratel menetapkan harga pelaksanaan sebesar Rp636 per saham. Adapun jumlah hak opsi yang akan dikonversi untuk periode pelaksanaan tersebut sebanyak-banyaknya mencapai 20.139.300 saham. Dengan demikian, total perkiraan nilai MESOP tahap II Mitratel mencapai sekitar Rp12,88 miliar. Selain MESOP, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) MTEL pada Selasa (16/9/2025) menyetujui rencana pembelian kembali saham (buyback) dengan alokasi dana maksimal sebesar Rp 1 triliun. Persetujuan buyback saham dengan nilai hingga Rp1 triliun ini akan berlaku paling lama 12 bulan sejak keputusan disahkan. Seiring pemberitaan tersebut, saham MTEL telah turun 0,88% ke level Rp565 per penutupan hari ini, Senin, (27/10/2025). Adapun kapitalisasi pasarnya mencapai Rp47,21 triliun. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Fokus Perluas Infrastruktur, Anak Usaha Telkom Ini Cetak Laba Rp1,09 T [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Fokus Perluas Infrastruktur, Anak Usaha Telkom Ini Cetak Laba Rp1,09 T (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa [1]menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengincar pegawai [2]pajak dan bea cukai nakal[3], yakni mereka yang mencuri hingga melakukan penyelewengan. Ia menceritakan obrolannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peluang menjerat para pegawai pajak dan bea cukai yang terindikasi melanggar hukum. Dari percakapan itu Purbaya jadi tahu kalau sebelum-sebelumnya para pegawai nakal bebas jeratan hukum karena dilindungi. "Saya ketemu dengan Jaksa Agung, dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang Pajak atau Bea Cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Penyelewengan, mencuri, segala macam. Boleh enggak dihukum? Saya kan bingung, maksudnya apa 'boleh gak dihukum'? Ya hukum saja, sesuai dengan kesalahan, kan semuanya di mata hukum sama," ujarnya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Wawancara lengkap bersama Purbaya dapat disaksikan dalam acara Economic Hari Keuangan yang akan tayang di CNNIndonesia TV Kamis (30/10) mendatang. "Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi, kalau ada seperti itu (kasus pegawai pajak dan bea cukai), akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itu lah yang menciptakan, bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa," sambung Purbaya. Akan tetapi, Purbaya tak mengungkapkan siapa pihak yang selama ini melindungi para pegawai nakal di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ia hanya memastikan pada kepemimpinannya tidak akan menutup-nutupi kasus hukum yang menyeret pegawai Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan dirinya juga tidak sudi melindungi anak buah yang membuat kesalahan dan menyalahi aturan, tak peduli walaupun anak buah itu sampai harus datang memohon kepadanya untuk meminta perlindungan. "Banyak yang baik, yang baik gak usah takut. Yang miring-miring, boleh takut sekarang karena gak akan saya lindungi. Kalau dia gak salah, diganggu orang, saya lindungi habis-habisan, gak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang, terus minta perlindungan, enggak ada itu! Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahui satu bulan yang lalu, tiga minggu lalu, ternyata ada seperti itu ya," tegas Purbaya. "(Korupsi di Indonesia susah diberantas) karena dilindungi. Jadi, kalau diproses (hukum), ditutup, dihentikan. Ya karena itu kan edukasinya (di Kemenkeu sebelum era Purbaya) adalah: 'Anda di Pajak dan Bea Cukai enggak apa-apa ambil saja, nanti dilindungi, yang penting Anda sampai target'," bongkarnya soal kelakuan petugas Pajak dan Bea Cukai. Purbaya mengingatkan masalah di internal pajak dan bea cukai memang belum beres dan ia serius untuk membenahi permasalahan itu, walau dirinya justru dianggap menyerang dari dalam. "Mereka gak tahu saya menyelamatkan mereka. Mereka pikir saya menyerang Pajak-Bea Cukai dari dalam. Padahal, saya menyelamatkan mereka untuk memperbaiki image-nya di mata masyarakat. Ini pola berpikir atau attitude yang mesti dikembangkan terus di tempat saya," tandasnya. ====[4] (skt/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pegawai (www.cnnindonesia.com)^ nakal (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) berbicara mengenai opsi meminta tambahan saldo anggaran lebih (SAL) yang ditempatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI kepada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seperti diketahui, pada 12 September 2025 lalu, Bank Mandiri telah memperoleh dana Rp55 triliun. Direktur Commercial Banking Bank Mandiri, Totok Priyambodo mengatakan bahwa hingga 30 September, pihaknya telah menyerap hingga 74% dari suntikan dana tersebut, atau sebesar Rp40,7 triliun. Ia mengatakan bank pelat merah itu akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait dengan potensi penambahan SAL. "Terkait potensi penambahan penempatan dana, Bank Mandiri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional sekaligus menjaga ruang ekspansi usaha secara berkelanjutan," ujar Totok dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2025 secara virtual di Jakarta, Senin (27/10/2025). Ia memaparkan, penyaluran SAL diutamakan pada segmen UMKM dan industri padat karya, serta sektor strategis lainnya seperti perkebunan dan ketahanan pangan, kemudian hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, dan kawasan industri. "Melalui penyaluran yang terarah ini, Bank Mandiri berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja," terang Totok. Selain itu, ia mengatakan penempatan dana pemerintah ini juga mendukung fungsi intermediasi Bank Mandiri dengan memperkuat struktur likuiditas dan menjaga biaya dana tetap efisien. Hal itu mengingat sumber pendanaan berasal dari penempatan pemerintah dengan cost of fund yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata pasar. Totok mengungkapkan, hingga September 2025, kredit Bank Mandiri secara bank only mencapai Rp 1.384 triliun atau tumbuh baik sebesar dua digit, 11,6% year on year (yoy). Ke depan, ia mengatakan pihaknya terus menjaga momentum pertumbuhan kredit agar tetap berada di atas rata-rata industri dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang terukur. "Strategi ekspansi kredit Bank Mandiri akan terus difokuskan pada pertumbuhan berbasis ekosistem dan penguatan pembiayaan ke berbagai segmen ekonomi di seluruh wilayah. Kami juga terus memperluas jangkauan layanan melalui optimalisasi channel digital seperti Livin' Bank Mandiri dan Kopra untuk mendorong efisiensi dan inklusi pembiayaan," imbuh Totok. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Besok! Menkeu Transfer Uang Rp 200 T dari BI ke 6 Bank [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Besok! Menkeu Transfer Uang Rp 200 T dari BI ke 6 Bank (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan telah merealisasikan 70% dari total alokasi capital expenditures (Capes) terkait pengembangan digitalisasi tahun ini. Sebagai informasi, sebelumnya Bank Mandiri mengumumkan capexIT pada tahun ini sebesar Rp 3 triliun. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan bahwa infrastrktur IT tahun ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital terkait layanan nasabah dan efisiensi proses bisnis. Hingga akhir tahun Bank Mandiri akan terus komitmen dan konsisten memperluas integrasi digital dan menyatukan wholesales maupun retail," katanya, Senin (27/10/2025). Dia menjabarkan bahwa Bank Mandiri akan memperkuat Kopra dan Livin Merchant untuk segmen retail dan UMKM. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan fee based income (FBI). "Hal ini tercermin hingga kuartal tiga (FBI) tumbuh sangat kuat, 13,3% secara tahunan," katanya. Pertumbuhan pendapatan non-bunga tersebut naik seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan basis pengguna aktif. Hal ini diperkirakan akan berlanjut seiring dengan ekspansi perusahaan dalam mengakuisisi nasabah baru. Adapun hingga akhir September 2025, Livin' by Mandiri telah digunakan oleh 35,1 juta pengguna, tumbuh 27 persen secara YoY, dengan frekuensi transaksi meningkat 25 persen secara tahunan, dan nilai transaksi mencapai Rp3.220 triliun, naik 10 persen dalam sembilan bulan pertama 2025. Lewat kehadiran Livin' by Mandiri, kini lebih dari 91 persen pembukaan rekening baru di Bank Mandiri telah dilakukan secara digital. Sementara itu, Livin' Merchant telah digunakan oleh sekitar 3 juta pelaku usaha, berhasil tumbuh 35 persen secara tahunan. Platform ini tidak hanya memperluas akses UMKM terhadap pembayaran digital, namun turut membantu pelaku usaha dalam mengelola transaksi secara real-time dan meningkatkan efisiensi operasional. Adapun untuk segmen bisnis atau wholesale, Kopra by Mandiri menjadi penggerak utama ekosistem digital bisnis nasional. Nilai transaksi di platform tersebut mencapai Rp19.498 triliun, naik 20% yoy, dengan volume transaksi 1,1 miliar dalam sembilan bulan terakhir, tumbuh 14% yoy. Selain itu, melalui pemanfaatan ekosistem digital, total saldo giro juga terus mencatat peningkatan dan berhasil mencapai Rp564,5 triliun. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bank Mandiri Jadi Raja di Industri Maritim RI, Ini Datanya [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bank Mandiri Jadi Raja di Industri Maritim RI, Ini Datanya (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,87% ke level 8.117,15 pada akhir perdagangan Senin (27/10/2025). Tekanan jual terjadi di tengah kekhawatiran investor terhadap rencana perubahan metodologi perhitungan free float oleh MSCI yang berpotensi menurunkan bobot sejumlah emiten besar Indonesia dalam indeks global. Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution dan Dina Gurning Market Focus di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (27/10/2025). Sumber