bot

Jakarta - Di tengah pandemi COVID-19 ini, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja terus dikebut. Hal ini kemudian menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun begitu, pembahasannya diperkirakan akan rampung di awal Oktober 2020 mendatang. Sebenarnya, seberapa genting kehadiran RUU Cipta Kerja? Menurut Ekonom Unika Soegijapranata Semarang Andreas Lako, RUU Cipta Kerja justru menjadi sesuatu yang krusial dan urgent dalam situasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi sekarang ini. Terutama untuk melindungi pekerja dari radikalisme ekonomi dan melindungi dunia usaha dari radikalisme sosial. "Kalau saya lihat itu menjadi krusial dan urgent. Secara keseluruhan dari kaca mata saya sebagai akademisi bukan dari pekerja atau aktivis pekerja, dalam konteks memberikan peningkatan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kepada karyawan itu RUU Cipta Kerja sudah bagus," ujar Andreas dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (23/8/2028). Andreas menjelaskan, ketika dunia usaha kembali aktif dengan ketentuan normal baru, dunia usaha tentu akan mulai memanggil kembali para pekerja yang dirumahkan untuk bekerja, dan mungkin juga akan merekrut pekerja baru. Dalam situasi itu dimana pekerja lemah, bisa memunculkan radikalisme ekonomi, di mana pelaku usaha bisa melakukan pemaksaan-pemaksaan. "Kamu para pekerja butuh hidup dan pekerjaan kan, ini saya kasih pekerjaan tapi ikut aturan saya. Misalnya dengan gaji rendah dan tanpa jaminan kesehatan," katanya. "Jika itu disahkan, para pekerja bisa punya pegangan. Tidak ada UU yang menyenangkan semua orang, tapi ini memberikan semacam perlindungan dari tindakan radikalisme ekonomi dari pelaku usaha," sambungnya. Begitu juga sebaliknya, UU ini memberikan jaminan perlindungan dunia usaha dari radikalisme sosial dari para pekerja. Dalam hal ini, RUU Cipta Kerja menjadi penting. Buka halaman selanjutnya>>>> Simak Video "4 Poin Ancaman di RUU Cipta Kerja Bagi Pekerja kantoran" [==] Sumber

Jakarta - Chief Technology Officer Huawei Paul Scanlan punya pendapat soal teknologi 5G, yang menurutnya lebih murah dibanding 2G jika dilihat dari kemampuannya. Menurut Scanlan, 5G jelas lebih bagus dibanding 4G, 3G, dan 2G, dan jika dilihat dari kemampuannya dalam jangka panjang, 5G malah lebih murah dibanding 2G, demikian dikutip detikINET dari Gizchina, Minggu (23/8/2020). Alasan 5G lebih murah dari 2G ini bukan karena kecepatan ataupun latensi, melainkan karena kapasitas jaringannya yang 10 ribu kali lebih besar dibanding 2G, atau 20 sampai 30 kali lebih besar dari 4G. Padahal, konsumsi daya dari jaringan ini hanya sepersepuluh teknologi 2G menurutnya. "5G adalah platform transformasi. Alasan utama penggunaan 5G ini adalah lebih murah dari 4G, 3G, ataupun 2G. Jika anda sedang bertumbuh di pasar data -- dan kami melihat pertumbuhan di setiap negara dalam hal data, dan angkanya sekitar 25% sampai 30% -- 5G akan selalu lebih murah dari 4G ataupun lainnya," ujar Scanlan. "Alasannya utamanya adalah kapasitas. Ini bukan soal kecepatan. Bukan juga soal latensi. Ini mengenai kapasitas, dan 5G mempunyai 20 sampai 30 kali kapasitas lebih besar dibanding 4G," tambahnya. Jika biaya hardware yang dibutuhkan sama dengan sebelumnya, maka tentu 5G akan lebih baik. Contoh kedua adalah soal efisiensinya, karena jika jaringan yang terus dikembangkan hanyalah 4G, 3G, atau malah 2G, maka jumlah emisi karbon yang dihasilkan akan dua kali lebih banyak dibanding 5G. Bahkan, menurut Scanlan, jika ada negara yang membangun jaringan 5G dalam skenario paling buruk, yaitu dengan pertumbuhan yang paling lambat, maka emisi karbonnya pun tetap lebih baik. Maksudnya, emisi karbon yang dihasilkan akan tetap sama sampai dengan 2025, baru setelahnya mulai menurun. Sebagai informasi, Huawei adalah salah satu produsen pembuat peralatan 5G. Namun keberadaannya ditolak di beberapa negara, utamanya di Amerika Serikat, yang menolak kehadiran Huawei karena hubungannya dengan pemerintah China. Simak Video "China Tuding Inggris dan AS Berkoalisi Memblokir Huawei" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Rencana pemberian pulsa Rp 200 ribu per bulan kepada golongan pegawai negeri sipil (PNS) dinilai bikin iri. Seharusnya pemerintah memberikan anggaran pulsa untuk semua golongan masyarakat. "Bikin iri dan kecemburuan sosial karena PNS itu kan ada yang kontrak, ada yang macam-macam. Semua guru, dosen, murid, tenaga kesehatan harus dapat. Ini semua kan terdampak COVID, menurut saya nggak usah dibeda-bedakan semua (harus) dapat," kata Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Trubus menyarankan ketimbang insentif diberikan kepada PNS untuk keringanan pulsa, sebaiknya pemerintah memberikan subsidi kepada operator jaringan seluler (provider). Dengan begitu, bisa menjangkau masyarakat lebih luas agar bisa mendapatkan pulsa lebih murah. "Ya bisa saja provider diberikan subsidi," ucapnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Menurutnya, pemerintah harus memberikan subsidi kepada operator seperti mensubsidi listrik. "Cara yang paling tepat menurut saya adalah subsidi artinya ada dana yang masuk ke operator. Jadi si operator harus menjual pulsanya tidak mahal, caranya pemerintah harus membayari sama persis seperti listrik. Jadi tidak diberikan cash kepada orangnya, tapi si perusahaan itu diberi insentif supaya dia jual murah, kan semua bisa pakai masyarakat," ucapnya dihubungi terpisah. "Jadi hulunya yang harus dibiayai supaya murah selama COVID ini. Jadi si operatornya harus jual murah tapi dia kurang, nah kurangnya itu ditambah oleh negara melalui anggaran itu karena kalau tidak, kacau lagi semuanya. Ada yang nggak dapat, ada yang dapat, sementara anak-anak sekolah seluruh Indonesia harus dapat," tambahnya. Menurut Agus, kebutuhan pulsa di masa pandemi sangat tinggi untuk menunjang kegiatan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus mencari cara bagaimana pulsa didapat masyarakat dengan harga murah. "Karena COVID ini kan kebutuhan pulsa menjadi tinggi. Tentu harus ada cara bagaimana masyarakat secara umum itu bisa menggunakan pulsa secara murah," tandasnya. Simak Video "Asyik! Pemerintah Kaji Bantuan Subsidi Pulsa" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Uni Emirat Arab (UEA) disebut-sebut siap memasok 10 juta dosis vaksin Corona ke Indonesia. Adapun perusahaan UEA yang menyatakan kesiapan diri soal stok dosis vaksin tadi adalah perusahaan teknologi kesehatan G42 Healthcare AI Holding Rsc Ltd. Apa itu G42 Health Care Al Holding Rsc Ltd dan bagaimana perusahaan ini bisa memproduksi vaksin Corona? Melansir laman resminya, G42 adalah perusahaan teknologi kesehatan berbasis artificial intelligence (AI) dan cloud computing terkemuka asal Abu Dhabi. Tidak hanya di sektor kesehatan saja, hasil penelitian dan pengembangan teknologi G42 ini turut diterapkan pada berbagai sektor mulai dari pemerintahan, keuangan, penerbangan dan perhotelan, hingga minyak dan gas. G42 bisa terlibat dalam pengembangan vaksin Corona lewat kerja sama dengan Sinopharm CNBG (China National Biotech Group). Sinopharm memilih UEA karena ada sekitar 200 kebangsaan yang berbeda yang tinggal di sana. Sehingga memudahkan Sinopharm menguji efektifitas uji klinis vaksin tersebut. Sedangkan, G42 Healthcare dalam pengembangan dosis vaksin ini berperan sebagai pihak yang menyediakan laboratorium dan teknologi untuk penelitian terhadap vaksin baru tersebut, memetakan dan memprediksi tren wabah, mutasi virus dan membantu memerangi penyakit. Dikutip dari South China Morning Post, G42 dan Sinopharm CNBG sudah memulai uji klinis tahap akhir pada manusia sejak 23 Juni 2020 lalu di UEA. Uji coba tersebut dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Abu Dhabi dan melibatkan 15.000 peserta. Jenis vaksin yang dikembangkan adalah inactivated vaccine atau vaksin Corona yang sudah dilemahkan. Kandidat vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan imunogenisitas dan keamanan yang sangat bagus. Ketua China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), Liu Jingzhen, mengatakan kandidat vaksin ini telah melewati uji klinis fase I dan fase II pada 12 April 2020 lalu. Berdasarkan dua fase uji klinis yang dilakukan, vaksin ini tidak menunjukkan adanya dampak yang buruk pada manusia. Bahkan Liu telah menerima suntikan vaksin tersebut saat uji coba pada 30 Maret 2020. Ia mengungkapkan bahwa vaksin itu belum menunjukkan adanya efek samping. Simak Video "China Patenkan Vaksin Adenovirus untuk Covid-19" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Kehadiran rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia punya sejarah panjang yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Sebelum resmi diberi nama rupiah, mata uang pertama RI diberi nama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Untuk mengedarkan ORI di masanya sungguh penuh perjuangan, sampai-sampai dibagikan secara sembunyi-sembunyi, padahal waktu itu Indonesia sudah merdeka. Lalu, bagaimana cerita lengkapnya? Satu tahun setelah kemerdekaan, tepatnya per 30 Oktober 1946, akhirnya pemerintah mulai menerbitkan mata uang pertama RI yaitu ORI. Selain sebagai alat pembayaran yang sah, ORI juga melambangkan keabsahan pemerintahan Indonesia, dianggap sebagai atribut negara merdeka, berdaulat dan pemersatu bangsa. Peredaran ORI pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Enam hari setelah pengumuman tentang ORI, sebuah surat kabar "Rakyat" memuat berita yang berjudul "Uang kita menang, kata rakyat Jakarta". Dalam berita tersebut ditulis jika seorang tukang becak lebih suka dibayar dengan ORI pecahan 20 sen dibanding menerima bayaran satu gulden uang NICA (Netherland Indies Civil Administration atau Pemerintah Sipil Hindia Belanda). Saat awal peredarannya, masing-masing penduduk mendapatkan Rp 1 agar jumlah uang Jepang dan gulden NICA yang masih digunakan bisa hilang dengan sendirinya. Para pelajar menjadi agen untuk pengedaran uang ini. Namun pengedaran ORI tak semudah pengumumannya. Meskipun Indonesia sudah merdeka, situasi keamanan masih tidak menentu. ORI kala itu diedarkan secara sembunyi-sembunyi. Namun peredaran ORI ini mampu membangkitkan rasa solidaritas nasionalisme rakyat Indonesia. Kurir ORI selalu siap untuk mengirimkan ke seluruh penjuru Indonesia. Banyak yang dilakukan seperti menyimpan ORI di keranjang rumput ternak, menyembunyikan di boncengan sepeda, di bakul sayur. Namun tak jarang, masyarakat Indonesia pengedar ORI yang tertangkap NICA harus merasakan siksaan yang menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Pengedaran ORI yang dilakukan secara gerilya membuat pasokan ORI di daerah tersendat. Selain itu sulitnya komunikasi antar pusat dan daerah setelah serangan militer Belanda membuat ORI langka di daerah. Karena itu, pemerintah mengizinkan daerah yang tak terjangkau ORI untuk menerbitkan uang sendiri yang hanya berlaku di daerahnya. Uang inilah yang disebut ORIDA atau oeang republik Indonesia Daerah. Banten adalah wilayah pertama yang menerbitkan ORIDA. Emisi pertama ORIDA Banten terbit pada 12 Desember 1947 sesuai instruksi pemerintah pusat RI kepada Residen Banten Kyai Haji Achmad Chatib. Tiga tahun berselang tepatnya pada 1950, konferensi meja Bundar pada 1949 menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Karena adanya pemerintahan ini, ORI dan ORIDA ditarik dari peredaran dan uang rupiah RIS menjadi mata uang (https://www.detik.com/tag/mata-uang) untuk alat pembayaran yang sah di Indonesia. Simak Video "Rupiah Dihajar, Dolar AS Nyaris Rp 17.000" [==] (erd/dna) Sumber

Jakarta - Kehadiran rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia punya sejarah panjang yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Sebelum resmi diberi nama rupiah, mata uang pertama RI diberi nama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Untuk mengedarkan ORI di masanya sungguh penuh perjuangan, sampai-sampai dibagikan secara sembunyi-sembunyi, padahal waktu itu Indonesia sudah merdeka. Lalu, bagaimana cerita lengkapnya? Satu tahun setelah kemerdekaan, tepatnya per 30 Oktober 1946, akhirnya pemerintah mulai menerbitkan mata uang pertama RI yaitu ORI. Selain sebagai alat pembayaran yang sah, ORI juga melambangkan keabsahan pemerintahan Indonesia, dianggap sebagai atribut negara merdeka, berdaulat dan pemersatu bangsa. Peredaran ORI pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Enam hari setelah pengumuman tentang ORI, sebuah surat kabar "Rakyat" memuat berita yang berjudul "Uang kita menang, kata rakyat Jakarta". Dalam berita tersebut ditulis jika seorang tukang becak lebih suka dibayar dengan ORI pecahan 20 sen dibanding menerima bayaran satu gulden uang NICA (Netherland Indies Civil Administration atau Pemerintah Sipil Hindia Belanda). Saat awal peredarannya, masing-masing penduduk mendapatkan Rp 1 agar jumlah uang Jepang dan gulden NICA yang masih digunakan bisa hilang dengan sendirinya. Para pelajar menjadi agen untuk pengedaran uang ini. Namun pengedaran ORI tak semudah pengumumannya. Meskipun Indonesia sudah merdeka, situasi keamanan masih tidak menentu. ORI kala itu diedarkan secara sembunyi-sembunyi. Namun peredaran ORI ini mampu membangkitkan rasa solidaritas nasionalisme rakyat Indonesia. Kurir ORI selalu siap untuk mengirimkan ke seluruh penjuru Indonesia. Banyak yang dilakukan seperti menyimpan ORI di keranjang rumput ternak, menyembunyikan di boncengan sepeda, di bakul sayur. Namun tak jarang, masyarakat Indonesia pengedar ORI yang tertangkap NICA harus merasakan siksaan yang menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Pengedaran ORI yang dilakukan secara gerilya membuat pasokan ORI di daerah tersendat. Selain itu sulitnya komunikasi antar pusat dan daerah setelah serangan militer Belanda membuat ORI langka di daerah. Karena itu, pemerintah mengizinkan daerah yang tak terjangkau ORI untuk menerbitkan uang sendiri yang hanya berlaku di daerahnya. Uang inilah yang disebut ORIDA atau oeang republik Indonesia Daerah. Banten adalah wilayah pertama yang menerbitkan ORIDA. Emisi pertama ORIDA Banten terbit pada 12 Desember 1947 sesuai instruksi pemerintah pusat RI kepada Residen Banten Kyai Haji Achmad Chatib. Tiga tahun berselang tepatnya pada 1950, konferensi meja Bundar pada 1949 menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Karena adanya pemerintahan ini, ORI dan ORIDA ditarik dari peredaran dan uang rupiah RIS menjadi mata uang (https://www.detik.com/tag/mata-uang) untuk alat pembayaran yang sah di Indonesia. Simak Video "Rupiah Dihajar, Dolar AS Nyaris Rp 17.000" [==] (erd/dna) Sumber

Jakarta - Samsung mulai menyebar pembaruan One UI terbaru untuk Galaxy S20, S20 Plus, dan S20 Ultra, yang artinya ponsel tersebut bakal mendapat fitur baru yang ada di Note 20. One UI 2.5 dirilis bersama Note 20 pada awal Agustus lalu, dan kini pembaruan tersebut mulai disebar untuk pengguna lini S20 di sejumlah negara Eropa, seperti Italia, Hungaria, Portugal, dan Belanda. Sejumlah fitur baru yang ada di One UI 2.5 adalah wireless DeX, yang bisa mengubah tampilan antarmuka ponsel (atau tablet) menjadi layaknya sebuah PC desktop. Fitur ini sebelumnya memang sudah ada, namun di One UI 2.5, hal tersebut bisa dilakukan secara wireless atau tanpa kabel. Selain itu, ada juga sejumlah fitur kamera baru, seperti Pro Video Mode di mana pengguna bisa menggunakan dan berpindah antara satu mikrofon dengan mikrofon lain, serta dukungan perekaman video 8K 24fps. Aplikasi notes pun mendapat pembaruan, di mana pengguna bisa menyinkronisasikan rekaman audio dengan catatan tulisan. Lalu pengguna pun bisa dengan mudah membagikan password WiFi dengan perangkat Galaxy lain. Samsung menyebut pembaruan ini mulai disebar secara bertahap pada 21 Agustus untuk lini S20, meski tak menyebut negara mana yang akan kebagian pembaruan tersebut terlebih dahulu. Ke depannya One UI 2.5 dari Note 20 juga bakal tersedia untuk perangkat lain seperti Galaxy S10, Note 10, serta ponsel lipat mereka seperti Galaxy Fold dan Galaxy Z Flip, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Minggu (23/8/2020). Simak Video "Menggenggam Galaxy Note 20 dan Galaxy Note 20 Ultra!" [==] (asj/fay) Sumber

Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Tengah Moh. Suhaili Fadhil Thohir menghadiri panen raya di Desa Aikmual, Praya Lombok Tengah. Dalam kegiatan itu, Syahrul memberikan bantuan prasarana dan sarana produksi untuk petani senilai Rp 120 miliar. Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah di NTB juga menandatangani nota kesepahaman dengan para mitra guna mendukung keberhasilan program guna peningkatan produktivitas, menjamin rantai pasok dan ketahanan pangan. "Di Indonesia yang tidak kena resesi dampak COVID-19 adalah sektor pertanian. Kalau begitu pertanian kita harus kembangkan dengan kuat, apalagi pertanian adalah sektor yang tidak membuat masyarakat miskin. Pertanian di NTB dalam track yang benar. Karena itu, saya siap menjadi bagian yang mengawal kemajuan pertanian NTB," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2020). Syahrul menerangkan NTB memiliki berbagai komoditas strategis yang menopang ketahanan pangan nasional, seperti jagung, bawang putih, bawang merah, dan sapi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penguatan pertanian. "Bantuan NTB saya beri Rp 120 miliar. Dengan bantuan ini kita bangun percontohan-percontohan untuk perkuat pertanian di NTB dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional," sambung Syahrul. Di masa pandemi, pertanian menjadi salah satu sektor yang masih tumbuh positif. Syahrul menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk mendongkrak kinerja sektor pertanian untuk menyelamatkan perekonomian nasional. "Pada kuatal II 2020 ini, BPS mencatat ada 2 sektor yang pertumbuhan PDB nya positif atau berkontribusi terhadap PDB nasional, yaitu pertanian dan telekomunikasi. Sektor pertanian paling tinggi kontribusinya yakni 16,24 persen, sementara telekomunikasi hanya 1,29 persen. Ini adalah bukti sektor pertanian tidak terkena dampak akibat tantangan apapun sehingga kita harus bersinergi memperkuatnya ke depan," ulas Syahrul. BPS pun mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di bulan Juli 2020 sebesar 100,09, naik 0,49% dibanding NTP Juni yang besarannya 99,6 dan Mei 2020 hanya 99,47. Begitu pun dengan ekspor, sektor pertanian mampu menyumbang 2,54% secara nasional senilai US$ 0,35 miliar. Pada saat sektor lain mengalami penurunan, ekspor pertanian bulan Juli justru meningkat 24,1% dibandingkan Juni 2020 dan 11,17% dibandingkan Juli 2019. "Semua ini pastinya karena kerja keras kita semua, karena jerih payah petani yang selalu tak berhenti menanam, para aparat yang selalu setia mengawal dan mendampingi. Dan saya ingin sinergi ini terus berjalan," sebut Syahrul. Zulkieflimansyah menambahkan NTB merupakan lumbung pangan nasional baik beras dan jagung, termasuk sebagai sentra produksi cabe, bawang merah dan bawang putih. Potensi tersebut menempatkan NTB sebagai daerah strategis dalam pengembangan pertanian modern ke depan. "Mulai 2019 lalu kami telah mencanangkan industrialisasi bidang pertanian dengan mengedepankan kelestarian lingkungan. Dan program prioritas Pak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di NTB sangat menopang kebutuhan pangan mengingat NTB memiliki kawasan wisata yang menjadi Top Priority Destination," ujarnya. Adapun pemenuhan target produksi Padi NTB 2019/2020 sudah mencapai 86%, meliputi produksi 2,6 juta ton gabah kering giling. Sementara itu, cadangan beras bulog NTB bertahan 18 bulan ke depan, sehingga surplus ini bisa dapat memenuhi kebutuhan provinsi lain di Indonesia. "Demikian pula jagung target tahun ini 2,4 juta ton pipilan kering, dan ekspektasi kami ke depan di NTB mempunyai pabrik pakan ternak Indonesia bagian timur, dan tahun ini NTB memulai dengan investasi daerah," rinci Zulkieflimansyah Bupati Lombok Tengah Moh. Suhaili Fadhil Thohir mengapresiasi program terobosan Menteri Pertanian, yang membuat ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 tetap tangguh. Sektor pertanian di Lombok Tengah turut mendapat perhatian dari Kementan dan Pemerintah Provinsi NTB sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan dan petani tetap semangat terjun ke sawah. "Terima kasih atas kunjungan bapak menteri, telah memberikan support kepada para petani untuk lebih aktif membangun pertanian. Produksi pertanian Lombok Tengah dari tahun ke tahun meningkat, walaupun dalam masa COVID-19 ketahanan pangan tetap kuat," tutur Suhaili. "Secara kumulatif luas tanam padi periode bulan oktober 2019 sampai dengan Juli 2020 sebanyak 88.195 hektare. Hasilnya adalah produksi gabah kering giling 396.342 ton atau setara 225.915 ton beras," lanjutnya. Menyambung pembicaraan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengatakan pihaknya telah masif membangun pertanian dengan model korporasi. Pola korporasi ini merupakan terobosan Mentan SYL, di mana pengembangan pertanian berbasis kawasan dan klaster bersinergi dengan para mitra membangun industri dan menyediakan fasilitas permodalan dana KUR. "Pada tahun ini dikembangkan 130 korporasi tanaman pangan di 130 kabupaten, termasuk sudah berjalan model korporasi perbenihan jagung dan padi di berbagai daerah. Kabupaten di NTB ini menjadi salah satu fokus kami. Provinsi NTB tahun 2020 ini mendapat alokasi KUR sebesar Rp 1 triliun dan hingga saat ini sudah realisasi Rp 564,07 miliar," sebut Suwandi Simak Video "Kementan RI Yakin Petani Indonesia Bisa Hadapi New Normal" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Tengah Moh. Suhaili Fadhil Thohir menghadiri panen raya di Desa Aikmual, Praya Lombok Tengah. Dalam kegiatan itu, Syahrul memberikan bantuan prasarana dan sarana produksi untuk petani senilai Rp 120 miliar. Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah di NTB juga menandatangani nota kesepahaman dengan para mitra guna mendukung keberhasilan program guna peningkatan produktivitas, menjamin rantai pasok dan ketahanan pangan. "Di Indonesia yang tidak kena resesi dampak COVID-19 adalah sektor pertanian. Kalau begitu pertanian kita harus kembangkan dengan kuat, apalagi pertanian adalah sektor yang tidak membuat masyarakat miskin. Pertanian di NTB dalam track yang benar. Karena itu, saya siap menjadi bagian yang mengawal kemajuan pertanian NTB," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2020). Syahrul menerangkan NTB memiliki berbagai komoditas strategis yang menopang ketahanan pangan nasional, seperti jagung, bawang putih, bawang merah, dan sapi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penguatan pertanian. "Bantuan NTB saya beri Rp 120 miliar. Dengan bantuan ini kita bangun percontohan-percontohan untuk perkuat pertanian di NTB dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional," sambung Syahrul. Di masa pandemi, pertanian menjadi salah satu sektor yang masih tumbuh positif. Syahrul menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk mendongkrak kinerja sektor pertanian untuk menyelamatkan perekonomian nasional. "Pada kuatal II 2020 ini, BPS mencatat ada 2 sektor yang pertumbuhan PDB nya positif atau berkontribusi terhadap PDB nasional, yaitu pertanian dan telekomunikasi. Sektor pertanian paling tinggi kontribusinya yakni 16,24 persen, sementara telekomunikasi hanya 1,29 persen. Ini adalah bukti sektor pertanian tidak terkena dampak akibat tantangan apapun sehingga kita harus bersinergi memperkuatnya ke depan," ulas Syahrul. BPS pun mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di bulan Juli 2020 sebesar 100,09, naik 0,49% dibanding NTP Juni yang besarannya 99,6 dan Mei 2020 hanya 99,47. Begitu pun dengan ekspor, sektor pertanian mampu menyumbang 2,54% secara nasional senilai US$ 0,35 miliar. Pada saat sektor lain mengalami penurunan, ekspor pertanian bulan Juli justru meningkat 24,1% dibandingkan Juni 2020 dan 11,17% dibandingkan Juli 2019. "Semua ini pastinya karena kerja keras kita semua, karena jerih payah petani yang selalu tak berhenti menanam, para aparat yang selalu setia mengawal dan mendampingi. Dan saya ingin sinergi ini terus berjalan," sebut Syahrul. Zulkieflimansyah menambahkan NTB merupakan lumbung pangan nasional baik beras dan jagung, termasuk sebagai sentra produksi cabe, bawang merah dan bawang putih. Potensi tersebut menempatkan NTB sebagai daerah strategis dalam pengembangan pertanian modern ke depan. "Mulai 2019 lalu kami telah mencanangkan industrialisasi bidang pertanian dengan mengedepankan kelestarian lingkungan. Dan program prioritas Pak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di NTB sangat menopang kebutuhan pangan mengingat NTB memiliki kawasan wisata yang menjadi Top Priority Destination," ujarnya. Adapun pemenuhan target produksi Padi NTB 2019/2020 sudah mencapai 86%, meliputi produksi 2,6 juta ton gabah kering giling. Sementara itu, cadangan beras bulog NTB bertahan 18 bulan ke depan, sehingga surplus ini bisa dapat memenuhi kebutuhan provinsi lain di Indonesia. "Demikian pula jagung target tahun ini 2,4 juta ton pipilan kering, dan ekspektasi kami ke depan di NTB mempunyai pabrik pakan ternak Indonesia bagian timur, dan tahun ini NTB memulai dengan investasi daerah," rinci Zulkieflimansyah Bupati Lombok Tengah Moh. Suhaili Fadhil Thohir mengapresiasi program terobosan Menteri Pertanian, yang membuat ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 tetap tangguh. Sektor pertanian di Lombok Tengah turut mendapat perhatian dari Kementan dan Pemerintah Provinsi NTB sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan dan petani tetap semangat terjun ke sawah. "Terima kasih atas kunjungan bapak menteri, telah memberikan support kepada para petani untuk lebih aktif membangun pertanian. Produksi pertanian Lombok Tengah dari tahun ke tahun meningkat, walaupun dalam masa COVID-19 ketahanan pangan tetap kuat," tutur Suhaili. "Secara kumulatif luas tanam padi periode bulan oktober 2019 sampai dengan Juli 2020 sebanyak 88.195 hektare. Hasilnya adalah produksi gabah kering giling 396.342 ton atau setara 225.915 ton beras," lanjutnya. Menyambung pembicaraan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengatakan pihaknya telah masif membangun pertanian dengan model korporasi. Pola korporasi ini merupakan terobosan Mentan SYL, di mana pengembangan pertanian berbasis kawasan dan klaster bersinergi dengan para mitra membangun industri dan menyediakan fasilitas permodalan dana KUR. "Pada tahun ini dikembangkan 130 korporasi tanaman pangan di 130 kabupaten, termasuk sudah berjalan model korporasi perbenihan jagung dan padi di berbagai daerah. Kabupaten di NTB ini menjadi salah satu fokus kami. Provinsi NTB tahun 2020 ini mendapat alokasi KUR sebesar Rp 1 triliun dan hingga saat ini sudah realisasi Rp 564,07 miliar," sebut Suwandi Simak Video "Kementan RI Yakin Petani Indonesia Bisa Hadapi New Normal" [==] (akn/hns) Sumber

Jakarta - Rencana pemberian pulsa Rp 200 ribu per bulan kepada pegawai negeri sipil (PNS) mendapat berbagai masukan. Rencana itu akan dilakukan karena PNS dinilai sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kerjanya di masa pandemi. Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai pegawai di tingkat kementerian sebenarnya tidak perlu lagi diberikan alokasi anggaran pulsa karena sudah ada tunjangan tersendiri yang bisa dialihkan untuk pulsa. "Kalau di tingkat ini (kementerian) nggak (butuh) karena kalau yang punya jabatan itu sudah punya tunjangan jabatan, tunjangan sendiri. Sebenarnya itu (uang) transport-nya sudah otomatis nggak keluar, jadi dari transport saja sudah cukup," kata Trubus kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Menurutnya yang paling butuh bantuan pulsa adalah guru-dosen beserta anak muridnya. Sebab kegiatan belajar mengajar di masa pandemi dialihkan menjadi virtual. "Menurut saya yang paling butuh banget guru dan dosen. Muridnya juga butuh sebenarnya," ucapnya. Dihubungi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai semua masyarakat harus dibantu untuk biaya keringanan pulsa. Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan golongan karena di masa pandemi seperti ini semua masyarakat harus dibantu. "Semua rakyat (butuh pulsa). Susah kalau dibeda-bedakan dalam situasi krisis. Jadi semua masyarakat harus dapat seperti yang diterapkan Malaysia semua orang dapat uang cash untuk supaya bisa belanja," terangnya. Solusinya, pemerintah harus memberikan subsidi kepada operator jaringan seluler (provider) agar masyarakat luas bisa mendapat pulsa dengan harga lebih murah. "Operatornya harus dibantu oleh negara jadi semuanya dapat harganya Rp 10 per menit ya Rp 10 per menit, sementara dia produksinya Rp 20. Ya yang Rp 10 sisanya dibayar pemerintah. Itu harus begitu, jadi nggak ada pembedaan, anak-anak bisa belajar dengan biaya murah, PNS kalau diminta video conference oleh atasannya bisa dilakukan," jelasnya. Simak Video "Asyik! Pemerintah Kaji Bantuan Subsidi Pulsa" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Rencana pemberian pulsa Rp 200 ribu per bulan kepada pegawai negeri sipil (PNS) mendapat berbagai masukan. Rencana itu akan dilakukan karena PNS dinilai sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kerjanya di masa pandemi. Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai pegawai di tingkat kementerian sebenarnya tidak perlu lagi diberikan alokasi anggaran pulsa karena sudah ada tunjangan tersendiri yang bisa dialihkan untuk pulsa. "Kalau di tingkat ini (kementerian) nggak (butuh) karena kalau yang punya jabatan itu sudah punya tunjangan jabatan, tunjangan sendiri. Sebenarnya itu (uang) transport-nya sudah otomatis nggak keluar, jadi dari transport saja sudah cukup," kata Trubus kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Menurutnya yang paling butuh bantuan pulsa adalah guru-dosen beserta anak muridnya. Sebab kegiatan belajar mengajar di masa pandemi dialihkan menjadi virtual. "Menurut saya yang paling butuh banget guru dan dosen. Muridnya juga butuh sebenarnya," ucapnya. Dihubungi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai semua masyarakat harus dibantu untuk biaya keringanan pulsa. Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan golongan karena di masa pandemi seperti ini semua masyarakat harus dibantu. "Semua rakyat (butuh pulsa). Susah kalau dibeda-bedakan dalam situasi krisis. Jadi semua masyarakat harus dapat seperti yang diterapkan Malaysia semua orang dapat uang cash untuk supaya bisa belanja," terangnya. Solusinya, pemerintah harus memberikan subsidi kepada operator jaringan seluler (provider) agar masyarakat luas bisa mendapat pulsa dengan harga lebih murah. "Operatornya harus dibantu oleh negara jadi semuanya dapat harganya Rp 10 per menit ya Rp 10 per menit, sementara dia produksinya Rp 20. Ya yang Rp 10 sisanya dibayar pemerintah. Itu harus begitu, jadi nggak ada pembedaan, anak-anak bisa belajar dengan biaya murah, PNS kalau diminta video conference oleh atasannya bisa dilakukan," jelasnya. Simak Video "Asyik! Pemerintah Kaji Bantuan Subsidi Pulsa" [==] (dna/dna) Sumber

Jakarta - Pengusaha memberi catatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengatur ganjil genap untuk sepeda motor. Salah satunya perlu diperhitungkan secara matang agar kebijakan itu tidak menyebabkan penyebaran virus Corona di transportasi umum imbas peralihan dari yang sebelumnya menggunakan kendaraan roda dua. Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, kebijakan ganjil genap tersebut perlu memerhatikan dampak yang ditimbulkannya. Patut diperhatikan aspek kesiapan dari moda transportasi publiknya. "Jangan sampai nanti misalnya malah klasternya pindah ke transportasi umum. Nah ini memang sesuatu yang menurut hemat kami perlu menjadi pertimbangan matang daripada pemerintah," kata dia kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Apalagi di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi saat ini pemerintah membatasi kapasitas angkut umum tidak sampai 100%. "Jadi menurut hemat kami bahwa kita akan mendukung penuh apapun yang menjadi program-program pemerintah khususnya dalam rangka mematikan virus Corona ini, akan tetapi tetap juga melakukan kajian dan evaluasi terhadap sarana prasarana pendukungnya sebagai dampak dari kebijakan tersebut karena supaya sejalan," jelasnya. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming juga memberi catatan terhadap kebijakan tersebut. Jangan sampai nanti pada saat implementasi terjadi masalah, misalnya penumpukan orang di titik tertentu. "Misalnya nanti mereka lebih banyak naik transportasi atau nanti malah membuat kekacauan, kericuhan atau keramaian di satu titik itu akan menyebabkan berarti kebijakan ini tidak begitu berhasil. Jangan sampai kebijakan ini nanti kita seakan-akan memaksa masyarakat untuk men-shifting kendaraannya tapi tidak ada solusinya," ujarnya. Pemprov DKI menurutnya perlu benar-benar memerhatikan implikasi dari kebijakan tersebut. Sementara ini pihaknya merasa perlu melihat dulu bagaimana dampak yang ditimbulkan begitu kebijakan tersebut diimplementasikan. "Nah ini wajar saja dalam sebuah kebijakan membuat terobosan yang seperti ini, hanya saja kalau misalkan ini nanti makin ramai ya itu harus dicabut, ya kira-kira begitu. Jadi ini kita sangat menyambut baik dan sangat mengapresiasi. Tapi kita berharap kalau misalkan nanti ada evaluasi atau ada apa, pemerintah DKI harus benar-benar responsif," tambahnya. Simak Video "Ganjil Genap di Jakarta Akan Berlaku untuk Motor? Ini Kata Dishub" [==] (toy/zlf) Sumber

Jakarta - Pengusaha memberi catatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengatur ganjil genap untuk sepeda motor. Salah satunya perlu diperhitungkan secara matang agar kebijakan itu tidak menyebabkan penyebaran virus Corona di transportasi umum imbas peralihan dari yang sebelumnya menggunakan kendaraan roda dua. Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, kebijakan ganjil genap tersebut perlu memerhatikan dampak yang ditimbulkannya. Patut diperhatikan aspek kesiapan dari moda transportasi publiknya. "Jangan sampai nanti misalnya malah klasternya pindah ke transportasi umum. Nah ini memang sesuatu yang menurut hemat kami perlu menjadi pertimbangan matang daripada pemerintah," kata dia kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Apalagi di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi saat ini pemerintah membatasi kapasitas angkut umum tidak sampai 100%. "Jadi menurut hemat kami bahwa kita akan mendukung penuh apapun yang menjadi program-program pemerintah khususnya dalam rangka mematikan virus Corona ini, akan tetapi tetap juga melakukan kajian dan evaluasi terhadap sarana prasarana pendukungnya sebagai dampak dari kebijakan tersebut karena supaya sejalan," jelasnya. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming juga memberi catatan terhadap kebijakan tersebut. Jangan sampai nanti pada saat implementasi terjadi masalah, misalnya penumpukan orang di titik tertentu. "Misalnya nanti mereka lebih banyak naik transportasi atau nanti malah membuat kekacauan, kericuhan atau keramaian di satu titik itu akan menyebabkan berarti kebijakan ini tidak begitu berhasil. Jangan sampai kebijakan ini nanti kita seakan-akan memaksa masyarakat untuk men-shifting kendaraannya tapi tidak ada solusinya," ujarnya. Pemprov DKI menurutnya perlu benar-benar memerhatikan implikasi dari kebijakan tersebut. Sementara ini pihaknya merasa perlu melihat dulu bagaimana dampak yang ditimbulkan begitu kebijakan tersebut diimplementasikan. "Nah ini wajar saja dalam sebuah kebijakan membuat terobosan yang seperti ini, hanya saja kalau misalkan ini nanti makin ramai ya itu harus dicabut, ya kira-kira begitu. Jadi ini kita sangat menyambut baik dan sangat mengapresiasi. Tapi kita berharap kalau misalkan nanti ada evaluasi atau ada apa, pemerintah DKI harus benar-benar responsif," tambahnya. Simak Video "Ganjil Genap di Jakarta Akan Berlaku untuk Motor? Ini Kata Dishub" [==] (toy/zlf) Sumber

Jakarta - Ambruknya konstruksi Tol Cibitung-Cilincing beberapa waktu lalu menambah panjang daftar hitam pekerjaan konstruksi di Indonesia. Kejadian ini pun menimbulkan pertanyaan, khususnya terkait kualitas konstruksi di Tanah Air. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Andi Rukman N Karumpa mengatakan, ada sejumlah masalah di bidang jasa kontruksi saat ini. Dia menyebut salah satunya terkait maraknya material impor. Kualias barang impor pun menjadi pertanyaan. Sebab, banyak tangkapan yang menunjukkan barang-barang ini tidak sesuai standar. "Sekarang kan maraknya begitu banyak barang impor yang masuk ke Indonesia yang membuat TKDN tidak mampu. Kita berteriak sana-sini menggunakan produk dalam negeri, tapi kebanjiran barang impor yang laku. Yang konon banyak temuan, bahkan sudah masuk kepolisian yang hanya menempelkan label SNI," katanya kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Masalah selanjutnya ialah proses pelelangan proyek, di mana proses lelang ini terdapat ruang untuk menawar proyek dengan harga serendah mungkin. "Yang menjadi menjadi problem utama dalam proses pelelangan itu temen-temen karya, BUMN ini saling banting-bantingan harga dalam melaksanakan poyek. Ada yang menawar 65%, 70% bagaimana Anda bisa mendapatkan kualitas pekerjaan dengan baik," terangnya. Hal itu belum ditambah dengan masalah pengawasan keselamatan pekerjaan. Apalagi, pekerjaan konstruksi sebelum adanya Corona sangat dituntut target. "Nah belum lagi waktu itu kemarin semua kejar target, saat groundbreaking semua kepengen cepet-cepet menyelesaikan pekerjaan tanpa memperhaikan kualitas pekerjaan itu. Semua kejar target, belum lagi masa pandemi. Di masa pandemi tentu infrastruktur tidak boleh berhenti semua harus berjalan, tapi sistem ptotokol COVID harus kita jalankan dengan baik," terangnya. Andi sendiri belum bisa berkomentar lebih jauh terkait penyebab robohnya proyek tersebut. Ia berniat untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum berkometar. Simak Video "Ingin Investasi di Tengah Pandemi? Ini Tips dari Sandiaga" [==] (acd/dna) Sumber

Jakarta - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terpukul paling parah dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan anggaran yang sangat besar sebagai vitamin untuk menyembuhkan UMKM. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di antaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari total biaya penanganan COVID-19 Rp695,20 triliun. "Program PEN terus didorong untuk membantu masyarakat produktif memulihkan dan membangkitkan UMKM dan menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi, mengingat peranan UMKM yang sangat besar bagi perekonomian," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis dilansir Minggu (23/8/2020). Dia melanjutkan upaya pemerintah untuk menyelamatkan UMKM berikutnya yaitu memberikan relaksasi kebijakan penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR dari 6% selama 3 bulan dan 3% selama 3 bulan, menjadi sebesar 6% sampai dengan Desember 2020. Upaya ini dilakukan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan kemampuan UMKM terhadap akses pembiayaan. Lalu untuk mendorong UMKM menumbuhkan kegiatan ekonominya dengan menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60%. Upaya berikutnya yaitu pemerintah menetapkan skema KUR Super Mikro yang utamanya menyasar pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif. "Berbagai langkah ini diharapkan dapat memberikan penguatan bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit pada masa Covid-19," tutur Airlangga. Simak Video "Blibli: Hikmah di Balik Corona, Penjualan UKM Naik 6 Kali Lipat" [==] Sumber

Jakarta - Tidak dapat dipungkiri, penyimpanan dokumen dan pengarsipan secara digital sangat penting untuk mengantisipasi kehilangan berkas akibat bencana alam, atau peristiwa kebakaran seperti yang baru menimpa Kejaksaan Agung. Namun menurut ahli keamanan cyber Alfons Tanujaya, jika digitalisasi dokumen yang berkaitan dengan perkara hukum, masalahnya menjadi tidak sesederhana itu. "Banyak dokumen yang secara fisik bisa discan menjadi bentuk digital, tapi apakah (dokumen digital-red) itu bisa dijadikan alat pendukung bukti hukum? Nggak semua bisa," komentar Alfons saat dihubungi detikINET, Minggu (23/8/2020). Disebutkan Alfons, meski kita bisa membaca sebuah dokumen dalam bentuk digital, ada dokumen tertentu yang jika berkas aslinya terbakar atau hilang karena hal lainnya, bisa diragukan bahkan tidak bisa digunakan sebagai bukti hukum. "Kalau untuk informasi memang bisa, tapi untuk alat bukti di pengadilan, untuk mengambil keputusan, itu urusannya sangat berbeda. Harus disetujui oleh UU bahwa dokumen digital tersebut bisa menjadi satu alat bukti," jelasnya. Kekurangan dan Kelebihan Dokumen Digital Namun mau tidak mau, kita semua memang akan bergerak ke arah digitalisasi. Menurut Alfons, ada banyak manfaat digitalisasi data, salah satunya tidak khawatir arsip dilalap api sangat terjadi kebakaran. "Digitalisasi juga mengurangi penggunaan kertas, tidak memerlukan tempat untuk menyimpan secara fisik dokumen dalam jumlah banyak, memudahkan pengguna mengakses dan mencarinya, dan data bisa diamankan di beberapa tempat sekaligus," ujarnya. Di sisi lain, transformasi digital mengharuskan kita lebih waspada dan memperketat keamanan cyber. Jika tidak hati-hati, ancamannya pun bukan main-main. "Bahayanya, kita sering lemah dari sisi keamanan. Keamanannya gak bisa main-main. Maka terjadilah kasus-kasus penjualan data, penyalahgunaan data, dan lain-lain," kata Alfons. PR Panjang Digitalisasi di Ranah Hukum Menurut Alfons, memang idealnya dokumen digital bisa untuk mendukung proses pengadilan. Namun untuk itu, undang-undang dan perangkat hukumnya pun harus disesuaikan. "Perangkat hukum dan UU pendukungnya harus ada untuk mendukung kalau dokumen tersebut sah digunakan untuk bukti di pengadilan. Sekarang belum bisa, masih panjang PR-nya. Masih banyak yang kalau bukti fisik gak ada, gak bisa dijerat hukum," urainya. Bukan hal mudah bagi perangkat hukum untuk bertransformasi ke digital. Dikatakan Alfons, jangankan di Indonesia, negara maju pun kesulitan menyesuaikan proses digitalisasi untuk perangkat hukum. "Untuk yang berkaitan dengan services, consumer, digitalisasi akan sangat membantu. Tapi kalau kejaksaan berkaitan dengan hukum, risikonya sangat tinggi. Jadi perlu dicari keseimbangannya dengan dukungan UU dan perangkat hukumnya," tutupnya. Simak Video "Gedung Utama Kejaksaan Agung Ludes Terbakar" [==] (rns/fay) Sumber

Jakarta - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur ganjil genap untuk sepeda motor bikin pengusaha dilema. Kebijakan tersebut diatur dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi menuju new normal. Namun belum ditetapkan kapan kebijakan itu berlaku. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming memahami kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi pergerakan orang demi menekan penyebaran virus Corona (COVID-19), tapi dilemanya, orang-orang yang bekerja tidak mungkin tetap tinggal di rumah saja. Mereka tetap harus melakukan mobilitas dengan kendaraan. "Tentu dalam hal ini kadangkala memang pengusaha, karyawan ini mengalami hal yang sangat dilematis, yang seperti ini ya kadang kala tidak keinginan, misalkan di rumah aja ini tidak sejalan dengan orang-orang yang sektor pekerjaan non formal, orang-orang pekerja kantor dan lain-lain," kata dia kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Namun, terlepas dari itu dia mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. "Jadi ini ya kadang kala menjadi dilematis dan kita harapkan ini bisa ada sinkronisasinya ke depan. Memang pasti ada terkendala, hanya saja kita juga sangat mengikuti, dari sisi pengusaha sangat mengikuti peraturan Gubernur, kita sangat mengikuti peraturan pemerintah pusat juga, hanya saja memang perlu melakukan sinkronisasi," tambahnya. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan selama kebijakan tersebut hanya berlaku di masa PSBB transisi, pengusaha akan mendukung. "Kalau memang tujuannya adalah untuk sementara selama PSBB ya berarti tujuannya adalah dalam rangka untuk bagaimana kita mematikan penularan virus Corona. Pada prinsipnya kita mendukung," kata dia saat dihubungi. Dirinya memahami bahwa penularan COVID-19 di Jakarta masih cukup tinggi. Jadi dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan penularan bisa ditekan seminimal mungkin. Lebih lanjut, dia belum mengetahui secara detail seperti apa aturan ganjil genap untuk motor yang akan diberlakukan. Tapi setidaknya diharapkan hanya bersifat sementara. Dia mengatakan kalau kebijakan tersebut akan dilakukan permanen maka harus dievaluasi kembali mengenai dampak yang ditimbulkan khususnya terhadap dunia usaha. "Kalau memang untuk jangka panjang memang perlu itu devaluasi karena nanti akan menurunkan produktivitas," tambahnya. Simak Video "Ganjil Genap di Jakarta Akan Berlaku untuk Motor? Ini Kata Dishub" [==] (toy/zlf) Sumber

Jakarta - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur ganjil genap untuk sepeda motor bikin pengusaha dilema. Kebijakan tersebut diatur dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi menuju new normal. Namun belum ditetapkan kapan kebijakan itu berlaku. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming memahami kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi pergerakan orang demi menekan penyebaran virus Corona (COVID-19), tapi dilemanya, orang-orang yang bekerja tidak mungkin tetap tinggal di rumah saja. Mereka tetap harus melakukan mobilitas dengan kendaraan. "Tentu dalam hal ini kadangkala memang pengusaha, karyawan ini mengalami hal yang sangat dilematis, yang seperti ini ya kadang kala tidak keinginan, misalkan di rumah aja ini tidak sejalan dengan orang-orang yang sektor pekerjaan non formal, orang-orang pekerja kantor dan lain-lain," kata dia kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Namun, terlepas dari itu dia mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. "Jadi ini ya kadang kala menjadi dilematis dan kita harapkan ini bisa ada sinkronisasinya ke depan. Memang pasti ada terkendala, hanya saja kita juga sangat mengikuti, dari sisi pengusaha sangat mengikuti peraturan Gubernur, kita sangat mengikuti peraturan pemerintah pusat juga, hanya saja memang perlu melakukan sinkronisasi," tambahnya. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan selama kebijakan tersebut hanya berlaku di masa PSBB transisi, pengusaha akan mendukung. "Kalau memang tujuannya adalah untuk sementara selama PSBB ya berarti tujuannya adalah dalam rangka untuk bagaimana kita mematikan penularan virus Corona. Pada prinsipnya kita mendukung," kata dia saat dihubungi. Dirinya memahami bahwa penularan COVID-19 di Jakarta masih cukup tinggi. Jadi dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan penularan bisa ditekan seminimal mungkin. Lebih lanjut, dia belum mengetahui secara detail seperti apa aturan ganjil genap untuk motor yang akan diberlakukan. Tapi setidaknya diharapkan hanya bersifat sementara. Dia mengatakan kalau kebijakan tersebut akan dilakukan permanen maka harus dievaluasi kembali mengenai dampak yang ditimbulkan khususnya terhadap dunia usaha. "Kalau memang untuk jangka panjang memang perlu itu devaluasi karena nanti akan menurunkan produktivitas," tambahnya. Simak Video "Ganjil Genap di Jakarta Akan Berlaku untuk Motor? Ini Kata Dishub" [==] (toy/zlf) Sumber

Jakarta - Rencana pemerintah yang akan memberikan pulsa sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk golongan pegawai negeri sipil (PNS) pada awal 2021 dinilai akan menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya, kebijakan ini dikecualikan untuk tenaga honorer dan pegawai outsourcing yang ada di instansi pemerintah. "Bikin iri dan kecemburuan sosial karena PNS itu kan ada yang kontrak, ada yang macam-macam. Pegawai honorer kalau nggak dapat itu kecemburuan bisa muncul di internal masing-masing kementerian. (Bisa) mempengaruhi kinerja PNS," kata Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Selain akan menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), masyarakat di luar PNS juga dinilai akan merasakan hal serupa seperti kalangan guru-dosen, hingga anak sekolah yang juga sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kegiatannya di masa pandemi. "Semua guru, dosen, murid, tenaga kesehatan harus dapat. Apakah yang swasta nggak (akan) dapat? Ini jadi masalah. Kan sekolah ada yang negeri ada yang swasta, apakah yang negeri saja yang dapat? Ini semua kan terdampak COVID, menurut saya nggak usah dibeda-bedakan semua (harus) dapat baik swasta maupun negeri," ucapnya. Jika dibeda-bedakan seperti itu, pemerintah harus betul-betul memperhatikan data calon penerima, tingkat transparansi hingga akuntabilitas agar bantuan diberikan tepat sasaran. "Datanya harus jelas supaya nggak muncul (salah sasaran) itu, kan by name by address. Terus faktanya jangan sampai nanti nggak tepat sasaran, kalau ada yang nggak dapat, terus dapat nanti ada yang double, kan pengalaman kita pada bansos banyak sekali masalah karena datanya sendiri pembagiannya ada yang tidak merata," jelasnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Menurutnya, masyarakat semua golongan harus diberikan keringanan untuk biaya pulsa. "Kalau sekarang cuma PNS, bagaimana dengan anak-anak sekolah, (tenaga) honorer tapi dia harus ikut webinar, kan bayar. Kalau mau menolong jangan hanya sektor PNS saja, harus semuanya karena anak-anak juga kan belajar pakai internet," ucapnya saat dihubungi terpisah. Simak Video "Ini 12 Kategori PNS yang Nggak Dapat THR" [==] (zlf/zlf) Sumber

Jakarta - Rencana pemerintah yang akan memberikan pulsa sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk golongan pegawai negeri sipil (PNS) pada awal 2021 dinilai akan menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya, kebijakan ini dikecualikan untuk tenaga honorer dan pegawai outsourcing yang ada di instansi pemerintah. "Bikin iri dan kecemburuan sosial karena PNS itu kan ada yang kontrak, ada yang macam-macam. Pegawai honorer kalau nggak dapat itu kecemburuan bisa muncul di internal masing-masing kementerian. (Bisa) mempengaruhi kinerja PNS," kata Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah kepada detikcom, Minggu (23/8/2020). Selain akan menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), masyarakat di luar PNS juga dinilai akan merasakan hal serupa seperti kalangan guru-dosen, hingga anak sekolah yang juga sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kegiatannya di masa pandemi. "Semua guru, dosen, murid, tenaga kesehatan harus dapat. Apakah yang swasta nggak (akan) dapat? Ini jadi masalah. Kan sekolah ada yang negeri ada yang swasta, apakah yang negeri saja yang dapat? Ini semua kan terdampak COVID, menurut saya nggak usah dibeda-bedakan semua (harus) dapat baik swasta maupun negeri," ucapnya. Jika dibeda-bedakan seperti itu, pemerintah harus betul-betul memperhatikan data calon penerima, tingkat transparansi hingga akuntabilitas agar bantuan diberikan tepat sasaran. "Datanya harus jelas supaya nggak muncul (salah sasaran) itu, kan by name by address. Terus faktanya jangan sampai nanti nggak tepat sasaran, kalau ada yang nggak dapat, terus dapat nanti ada yang double, kan pengalaman kita pada bansos banyak sekali masalah karena datanya sendiri pembagiannya ada yang tidak merata," jelasnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Menurutnya, masyarakat semua golongan harus diberikan keringanan untuk biaya pulsa. "Kalau sekarang cuma PNS, bagaimana dengan anak-anak sekolah, (tenaga) honorer tapi dia harus ikut webinar, kan bayar. Kalau mau menolong jangan hanya sektor PNS saja, harus semuanya karena anak-anak juga kan belajar pakai internet," ucapnya saat dihubungi terpisah. Simak Video "Ini 12 Kategori PNS yang Nggak Dapat THR" [==] (zlf/zlf) Sumber

Jakarta - Film pendek Tilik mengajarkan kita hati-hati menerima informasi dari internet. Jangan sampai kita menjadi Bu Tejo, ya... Film Tilik menjadi viral karena karakter Bu Tejo dan Yu Ning. Keduanya seperti dua sisi netizen Indonesia. Bu Tejo menganggap internet selalu benar dan dengan mudah menyebarkan informasi sumir menjurus fitnah. Sebaliknya Yu Ning bersikap hati-hati menerima informasi dari internet dan berusaha mencari faktanya. Film ini tentu menjadi pelajaran, jangan sampai netizen juga menjadi Bu Tejo di dalam Film Tilik. Oleh karena itu, ada sejumlah tips untuk menghindari berita hoax, termasuk di dalamnya mengatur settingan media sosial kita dengan autentikasi dua faktor dan password yang tidak asal-asalan. Dihimpun detikINET, Minggu (23/8/2020) inilah infografis 5 tips untuk menghindari berita hoax: Infografis Tips Menghindari Hoax Foto: (detikcom) Mau tahu lebih banyak kabar terbaru Film Tilik? Simak di sini. Simak Video "Film Pendek 'Tilik' Ngehits, Bu Tejo Trending di Twitter" [==] (fay/rns) Sumber

Jakarta - Facebook baru saja meluncurkan program hibah senilai US$ 40 juta setara Rp 591,24 miliar (kurs Rp 14.781/US$) untuk perusahaan milik pengusaha kulit hitam yang terkena dampak pandemi COVID-19. Perusahaan ini berencana mengeluarkan 10.000 hibah kepada pengusaha kulit hitam yang memiliki hingga 50 karyawan. Pengusaha kulit hitam yang memenuhi syarat diminta mendaftar secara online. Batas waktu pendaftarannya adalah 31 Agustus 2020. Facebook, seperti banyak perusahaan lain, menanggapi protes global atas tragedi George Floyd musim panas ini. Sekaligus untuk melanjutkan komitmen hibah senilai US$ 100 juta yang diumumkan pada Juni lalu. "Sejak kami membuka program hibah ini, kami mendapati banyak sekali minat dari perusahaan pengusaha kulit hitam, jadi kami tahu mereka menghadapi tantangan yang besar," tulis COO Facebook Sheryl Sandberg dikutip dari CNN, Minggu (23/8/2020). Facebook menargetkan bakal meningkatkan jumlah hibah tersebut hingga setidaknya mencapai US$ 1 miliar mulai tahun depan. Untuk diketahui, hampir semua pemilik usaha kecil di AS berjuang sejak pemerintah negara bagian dan lokal di sana memberlakukan penutupan sementara sejak Maret 2020 lalu sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Akan tetapi, penutupan sementara operasional bisnis-bisnis di AS ini memiliki dampak yang tidak proporsional pada para pemilik bisnis kecil kulit berwarna. Demikian menurut salah satu penelitian di sana, dan pemilik bisnis kecil kulit hitam adalah yang paling terpuruk. Awal bulan ini, Federal Reserve New York merilis sebuah studi yang menunjukkan 41% bisnis milik kulit hitam di seluruh negeri tutup antara Februari dan April. Sedangkan, hanya ada 17% dari bisnis kulit putih yang ditutup selama periode yang sama. Temuan The Fed tersebut juga didukung oleh studi Universitas California, Santa Cruz, yang dirilis bulan Juni lalu. Simak Video "Terjadi Lagi! Ribuan Warga AS Demo Kekerasan Polisi AS" [==] (zlf/zlf) Sumber

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Melalui BNI kluster One Village One Product (OVOP), ekspansi kredit UMKM diharapkan dapat berjalan secara masif sehingga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi bisnis dan jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang begitu besar membuat segmen UMKM menjadi fokus BNI dalam melakukan penyaluran kredit dan pemberdayaan. UMKM menyumbang 99,9% dari seluruh usaha, 97% total tenaga kerja nasional, dan 60,34% produk domestik bruto. Selain itu, fokus usaha pelaku UMKM sebagian besar di sektor riil. Sehingga diharapkan pemberdayaan UMKM dapat langsung menggerakkan perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak hebat pandemi COVID-19. Sebagai salah satu strategi pemberdayaan UMKM, yang sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa, BNI mendorong gerakan OVOP. Dalam kegiatan ini, BNI menyajikan klaster Kelompok Petani Bunga Gumitir dan Petani Porang. Pola OVOP diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa. Setiap desa didorong agar menemukan dan mengembangkan produk unggulan yang mempunyai ciri khas, yang berbeda dengan karakteristik produk dari desa lain. "BNI berkomitmen mendukung program ini dengan mendorong produk unggulan dari desa-desa agar mampu bersaing di tingkat global. Komitmen ini diwujudkan BNI dari pendampingan bagi masyarakat desa dalam penentuan produk unggulan, fasilitasi produksi menggunakan bantuan permodalan, hingga perluasan akses pasar, baik melalui online marketing maupun pasar ekspor dengan bantuan kantor cabang luar negeri BNI," ungkap Direktur Bisnis dan UMKM BNI Tambok P. Setyawati dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2020). Menanggapi isu nasional tentang perekonomian dan UMKM di masa pandemi COVID-19, di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Bali, pemerintah bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berfokus pada strategi meningkatkan poin tersebut melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) secara kluster OVOP. Sehingga ekosistem desa dapat bahu-membahu untuk menghasilkan produk yang memiliki keunikan. Pemilihan Bali sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan didasari kompleksnya ekosistem perekonomian di provinsi tersebut. Bali, atau dikenal sebagai Pulau Dewata merupakan cerminan heterogenitasnya sektor UMKM di Nusantara. Selain perniagaan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri, ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi tulang punggung di daerah tersebut. Sebagai rangkaian acara dalam pembiayaan KUR kepada UMKM OVOP, dilaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Fokus pembahasan acara tersebut yaitu penguatan ekonomi dan UMKM. Sudah menjadi concern pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian melalui stimulus kebijakan ekonomi agar terhindar dari jurang resesi dan dapat kembali speed up dalam fase adaptasi kebiasaan baru. Pemusatan pembahasan pada UMKM bukan tanpa dasar, tetapi dengan menilik fakta bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia dan sektor yang paling besar terkena dampak pandemi. UMKM sebagai sektor ekonomi terbesar menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Di Indonesia, jumlah UMKM mencapai 64 juta lebih, sehingga wajar pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah merilis sejumlah kebijakan. Hal ini harus mendapat dukungan dan diimplementasikan di sektor riil untuk memperkuat perekonomian nasional, yang sempat terpuruk setelah terimbas pandemi COVID-19. Di antaranya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu wujud program PEN adalah stimulus bagi UMKM dan perbankan sehingga perbankan terdorong untuk terus menyalurkan kredit, khususnya KUR, untuk membangkitkan UMKM dan menggerakkan perekonomian. Indonesia yang memasuki fase adaptasi kebiasaan baru, menghadapi banyak tantangan dan peluang. Berbagai sektor ekonomi menjadi perhatian, khususnya sektor produktif antara lain mengenai peningkatan hasil (output) agar produk UMKM bernilai lebih sehingga berdaya saing tinggi. Dukungan kepada sektor produktif hanya dapat diwujudkan dengan adanya kontribusi dari segenap pihak, tidak hanya dari pemerintah selaku regulator, tetapi juga dari para pegiat atau pelaku usaha dan sektor perbankan. Sebagai mitra pemerintah, BNI yang bergerak sebagai agent of development diamanatkan untuk menyukseskan program-program pemerintah.Terkait dengan program pemulihan ekonomi, perbankan sesuai dengan kapasitasnya memberikan dorongan agar UMKM dapat bergeliat lagi dan perekonomian kembali sehat dan tumbuh. Dengan penyaluran pinjaman berbunga rendah seperti KUR serta pemberian stimulus kepada UMKM yang terkena dampak COVID-19, pembinaan, dan pelatihan, BNI sejalan bersama pemerintah mendukung program-program yang ada. UMKM sebagai sektor yang mendapat perhatian khusus merupakan kelas ekonomi yang menyentuh langsung perekonomian riil. Sejak pertengahan Maret 2020, BNI memberikan stimulus kepada debitur yang memenuhi ketentuan berupa keringanan bunga, penundaan angsuran pokok, hingga perpanjangan jangka waktu. Total per 31 Juli 2020, BNI telah memberikan stimulus kepada 175.215 debitur segmen kecil dan mikro dengan portepel pinjaman sebesar Rp 21,172 triliun. Tambok menambahkan penyaluran KUR BNI serta Program Kemitraan kepada perwakilan debitur yang merupakan Kelompok Petani Bunga Gumitir dan Petani Porang telah dilaksanakan. Penyaluran KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR BNI tahun 2020, yang hingga 31 Juli 2020 telah mencapai Rp 9,76 triliun dan menyentuh 257.616 penerima di seluruh Indonesia. "Hal tersebut sejalan dengan slogan BNItuDigital. BNI juga berinovasi di bidang pembiayaan, yang saat ini bisa dilakukan secara digital menggunakan BNI MOVE, sehingga proses kredit di BNI makin mudah, simpel, dan makin cepat. Aplikasi ini menjadi harapan baru bagi para pelaku UMKM, termasuk yang berada di pelosok, agar tetap survive dan berhasil di tengah pandemi. Tidak hanya itu, BNI berharap aplikasi BNI MOVE turut berkontribusi dalam percepatan program PEN. Dengan begitu, harapannya, ekonomi nasional dapat cepat membaik," pungkasnya. Simak Video "Usut Kasus Pembobol BNI Maria Lumowa, Polisi Periksa 14 Saksi" [==] (akn/akn) Sumber

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Melalui BNI kluster One Village One Product (OVOP), ekspansi kredit UMKM diharapkan dapat berjalan secara masif sehingga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi bisnis dan jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang begitu besar membuat segmen UMKM menjadi fokus BNI dalam melakukan penyaluran kredit dan pemberdayaan. UMKM menyumbang 99,9% dari seluruh usaha, 97% total tenaga kerja nasional, dan 60,34% produk domestik bruto. Selain itu, fokus usaha pelaku UMKM sebagian besar di sektor riil. Sehingga diharapkan pemberdayaan UMKM dapat langsung menggerakkan perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak hebat pandemi COVID-19. Sebagai salah satu strategi pemberdayaan UMKM, yang sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa, BNI mendorong gerakan OVOP. Dalam kegiatan ini, BNI menyajikan klaster Kelompok Petani Bunga Gumitir dan Petani Porang. Pola OVOP diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa. Setiap desa didorong agar menemukan dan mengembangkan produk unggulan yang mempunyai ciri khas, yang berbeda dengan karakteristik produk dari desa lain. "BNI berkomitmen mendukung program ini dengan mendorong produk unggulan dari desa-desa agar mampu bersaing di tingkat global. Komitmen ini diwujudkan BNI dari pendampingan bagi masyarakat desa dalam penentuan produk unggulan, fasilitasi produksi menggunakan bantuan permodalan, hingga perluasan akses pasar, baik melalui online marketing maupun pasar ekspor dengan bantuan kantor cabang luar negeri BNI," ungkap Direktur Bisnis dan UMKM BNI Tambok P. Setyawati dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2020). Menanggapi isu nasional tentang perekonomian dan UMKM di masa pandemi COVID-19, di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Bali, pemerintah bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berfokus pada strategi meningkatkan poin tersebut melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) secara kluster OVOP. Sehingga ekosistem desa dapat bahu-membahu untuk menghasilkan produk yang memiliki keunikan. Pemilihan Bali sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan didasari kompleksnya ekosistem perekonomian di provinsi tersebut. Bali, atau dikenal sebagai Pulau Dewata merupakan cerminan heterogenitasnya sektor UMKM di Nusantara. Selain perniagaan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri, ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi tulang punggung di daerah tersebut. Sebagai rangkaian acara dalam pembiayaan KUR kepada UMKM OVOP, dilaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Fokus pembahasan acara tersebut yaitu penguatan ekonomi dan UMKM. Sudah menjadi concern pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian melalui stimulus kebijakan ekonomi agar terhindar dari jurang resesi dan dapat kembali speed up dalam fase adaptasi kebiasaan baru. Pemusatan pembahasan pada UMKM bukan tanpa dasar, tetapi dengan menilik fakta bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia dan sektor yang paling besar terkena dampak pandemi. UMKM sebagai sektor ekonomi terbesar menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Di Indonesia, jumlah UMKM mencapai 64 juta lebih, sehingga wajar pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah merilis sejumlah kebijakan. Hal ini harus mendapat dukungan dan diimplementasikan di sektor riil untuk memperkuat perekonomian nasional, yang sempat terpuruk setelah terimbas pandemi COVID-19. Di antaranya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu wujud program PEN adalah stimulus bagi UMKM dan perbankan sehingga perbankan terdorong untuk terus menyalurkan kredit, khususnya KUR, untuk membangkitkan UMKM dan menggerakkan perekonomian. Indonesia yang memasuki fase adaptasi kebiasaan baru, menghadapi banyak tantangan dan peluang. Berbagai sektor ekonomi menjadi perhatian, khususnya sektor produktif antara lain mengenai peningkatan hasil (output) agar produk UMKM bernilai lebih sehingga berdaya saing tinggi. Dukungan kepada sektor produktif hanya dapat diwujudkan dengan adanya kontribusi dari segenap pihak, tidak hanya dari pemerintah selaku regulator, tetapi juga dari para pegiat atau pelaku usaha dan sektor perbankan. Sebagai mitra pemerintah, BNI yang bergerak sebagai agent of development diamanatkan untuk menyukseskan program-program pemerintah.Terkait dengan program pemulihan ekonomi, perbankan sesuai dengan kapasitasnya memberikan dorongan agar UMKM dapat bergeliat lagi dan perekonomian kembali sehat dan tumbuh. Dengan penyaluran pinjaman berbunga rendah seperti KUR serta pemberian stimulus kepada UMKM yang terkena dampak COVID-19, pembinaan, dan pelatihan, BNI sejalan bersama pemerintah mendukung program-program yang ada. UMKM sebagai sektor yang mendapat perhatian khusus merupakan kelas ekonomi yang menyentuh langsung perekonomian riil. Sejak pertengahan Maret 2020, BNI memberikan stimulus kepada debitur yang memenuhi ketentuan berupa keringanan bunga, penundaan angsuran pokok, hingga perpanjangan jangka waktu. Total per 31 Juli 2020, BNI telah memberikan stimulus kepada 175.215 debitur segmen kecil dan mikro dengan portepel pinjaman sebesar Rp 21,172 triliun. Tambok menambahkan penyaluran KUR BNI serta Program Kemitraan kepada perwakilan debitur yang merupakan Kelompok Petani Bunga Gumitir dan Petani Porang telah dilaksanakan. Penyaluran KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR BNI tahun 2020, yang hingga 31 Juli 2020 telah mencapai Rp 9,76 triliun dan menyentuh 257.616 penerima di seluruh Indonesia. "Hal tersebut sejalan dengan slogan BNItuDigital. BNI juga berinovasi di bidang pembiayaan, yang saat ini bisa dilakukan secara digital menggunakan BNI MOVE, sehingga proses kredit di BNI makin mudah, simpel, dan makin cepat. Aplikasi ini menjadi harapan baru bagi para pelaku UMKM, termasuk yang berada di pelosok, agar tetap survive dan berhasil di tengah pandemi. Tidak hanya itu, BNI berharap aplikasi BNI MOVE turut berkontribusi dalam percepatan program PEN. Dengan begitu, harapannya, ekonomi nasional dapat cepat membaik," pungkasnya. Simak Video "Usut Kasus Pembobol BNI Maria Lumowa, Polisi Periksa 14 Saksi" [==] (akn/akn) Sumber

Jakarta - Fortnite tampaknya akan menjelajah lebih dalam ke dunia Marvel. Untuk Fortnite Chapter 2 Season 4 yang akan dimulai 27 Agustus, Epic Games merilis teaser yang memberi petunjuk ke arah itu. Bocoran yang diposting lewat akun Twitter Fortnite ini seolah mengonfirmasi rumor yang beredar sebelumnya, yang menyebutkan Fortnite season berikutnya akan mengusung tema Marvel. Karakter Wolverine dan Thor kabarnya sedang dalam proses menjadi bagian dari tema ini. [Gambas:Twitter] Dikutip dari Engadget, sebenarnya sudah ada beberapa crossover Fortnite dan Marvel sebelumnya. Pada 2018, ada mode waktu terbatas yang memungkinkan player bermain sebagai supervillain Thanos jika meraih Infinity Gauntlet dari suatu tempat di peta. Kemudian di tahun lalu, Fortnite menandai rilis Avengers: Endgame dengan memungkinkan player menggunakan senjata Avengers melawan Thanos dalam mode waktu terbatas lainnya. Baru-baru ini pun, ada crossover Deadpool dan versi beta untuk Avengers yang melengkapi item bertema Marvel lainnya di PS4 dan Xbox One. Jadi, tampaknya masuk akal jika Epic Games akan memperluas crossover Marvel di Fortnite menjadi tema yang lebih besar. Simak Video "Main PUBG Bikin Negara Rugi, Kok Bisa?" [==] (rns/fay) fortnite marvel Sumber