bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini [1]akan bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [2]untuk membahas kenaikan gaji[3] aparatur sipil negara (ASN) pada 2026. Rini mengungkapkan aturan gaji ASN telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025 lalu. Untuk tahun ini, aturan gaji ASN telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Aturan itu diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita lihat sudah ada Perpres 79, nanti (kalau kenaikan) saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan. Jadi harus dibicarakan dulu," ujar Rini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10), seperti dikutip Detik[4]. Menurut Rini, ada peluang gaji ASN naik. Namun, hal itu harus dibahas terlebih dahulu. "Kalau semua peluang sih pasti ada. Cuma kan memang harus dibicarakan," ucapnya. Purbaya sebelumnya membuka peluang kenaikan gaji ASN tahun depan. Namun, besarannya masih dalam pembahasan. Terakhir, kenaikan gaji PNS terjadi pada 2024 di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo sebesar 8 persen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. whoosh "Kayaknya ada (kenaikan gaji PNS), saya belum tau detailnya," ujar Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10) lalu. Purbaya menjelaskan kenaikan gaji PNS tahun depan akan mempertimbangkan banyak hal. "Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tau," jelasnya. Besaran gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Golongan I Rp1.685.700 - Rp2.901.400 Golongan II Rp2.184.000 - Rp4.125.600 Golongan III Rp2.785.700 - Rp5.180.700 Golongan IV Rp3.287.800 - Rp6.373.200 ====[5] (sfr) References^ Rini Widyantini (www.cnnindonesia.com)^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ gaji (www.cnnindonesia.com)^ Detik (finance.detik.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berlanjut sejak pelemahan di awal pekan. Indeks berakhir merosot 0,3% atau -24,52 poin ke posisi 8.092,63, pada Selasa (28/10/2025). Nilai transaksi mencapai Rp19,83 triliun dengan volume sebanyak 30,21 miliar saham yang berpindah tangan dalam 2,30 juta kali transaksi. Sebanyak 341 saham naik, 309 turun, dan 159 tidak bergerak. Pada perdagangan kemarin, investor asing terpantau melakukan aksi penjualan bersih jumbo, sebesar Rp1,37 triliun di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp1,20 triliun di pasar reguler dan sebesar Rp165,71 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Lantas, apa saja saham yang kompak masuk ke antrean jual asing yang turut menekan pergerakan IHSG? Mengutip Stockbit, berikut net foreign sell perdagangan Selasa! PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp359,89 miliar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp180,05 miliar PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) - Rp126,60 miliar PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp84,94 miliar PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp81,29 miliar PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp79,31 miliar PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) - Rp69,22 miliar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) - Rp60,79 miliar PT Impack Pratama Industry Tbk. (IMPC) - Rp50,51 miliar PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Rp46,93 miliar (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article 10 Saham Ini Diserok Asing Kala IHSG Rally 8 Hari Beruntun [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article 10 Saham Ini Diserok Asing Kala IHSG Rally 8 Hari Beruntun (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) telah mencetak laba sebesar Rp5,57 triliun sepanjang hingga kuartal III-2025. Perolehan laba itu naik 9,03% secara tahunan (yoy) dari sebesar Rp5,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di media massa, perolehan laba tersebut tidak terlepas dari pendapatan dari penyaluran dana yang naik 15,24% yoy menjadi Rp22,23 triliun pada akhir September 2025. Bagi hasil untuk investasi ikut terkerek 18,12% yoy menjadi Rp6,89 triliun. Alhasil, pendapatan setelah distribusi bagi hasil tercatat naik 14% yoy menjadi Rp15,34 triliun. Pada fungsi intermediasi, bank syariah terbesar RI itu tercatat telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp300,27 triliun, meningkat 12,7% yoy sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Seiring dengan peningkatan tersebut, kualitas pembiayaan semakin membaik dengan non performing financing (NPF) gross menjadi sebesar 1,84%, dari sebelumnya 1,97%. Sedangkan NPF net sebesar 0,55% dari sebelumnya 0,56%. Pada pendanaan, BSI mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 15,65% yoy menjadi Rp348,38 triliun hingga kuartal III-2025. Perbandingan pembiayaan terhadap simpanan alias financing to deposit ratio (FDR) BSI menyusut menjadi 86,3% dari sebelumnya 88,6%. Total aset BSI pun kali ini naik 1,94% yoy menjadi Rp416,57 triliun dari periode akhir 2024. (ayh/ayh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos OJK Buka Suara Soal BSI Masuk Danantara [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos OJK Buka Suara Soal BSI Masuk Danantara (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]mengatakan ada pihak yang sengaja menahan pertumbuhan ekonomi[2] Indonesia di level 5 persen, sehingga dalam beberapa tahun ini lajunya mentok di kisaran tersebut. Menurutnya, kondisi ini membuat banyak pengangguran karena laju ekonomi yang tertahan membuat lapangan usaha ikut seret. Bahkan ia mengklaim apabila ekonomi tumbuh di atas 5 persen, pihak yang dimaksud akan gelagapan dan panas. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Ini masalah yang serius banget. Ini fondasi yang membuat kita nggak bisa tumbuh di atas 6 persen selama ini," ujar Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10). "Karena begitu 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat, 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat. Karena takut ekonomi kepanasan. Kepanasan apa? Orang pengangguran masih banyak," sambungnya. Oleh sebab itu, ia berjanji akan membasmi penghalang tersebut demi mendorong pertumbuhan ekonomi tembus 6 persen dalam waktu dekat. Caranya dengan meluncurkan program yang bermanfaat langsung kepada rakyat. "Saya pikir selama program-program dijalankan harusnya bisa lebih cepat karena private sector juga saya harapkan tahun depan bisa jalan lebih aktif. Tahun depannya lagi lebih cepat lagi. Mungkin di tahun kelima kita sudah kelihatan, tahun kelima Pak Prabowo ya, sudah mulai lihat tuh bayangan-bayangan ke 8 persen," tandasnya. Namun, benarkah ada pihak yang benar-benar menahan ekonomi Indonesia agar tidak melesat lebih tinggi? Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai isu tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Ia mengaku tidak melihat adanya pihak tertentu yang sengaja mengatur agar ekonomi Indonesia mentok di angka 5 persen. Menurutnya, justru ada faktor struktural yang membuat pertumbuhan Indonesia cenderung berhenti di kisaran 5 persen. "Tidak ada pihak yang secara sengaja men-setting pertumbuhan ekonomi agar berhenti di angka 5 persen. Tapi saya sepakat bahwa ada equilibrium politik-ekonomi yang secara struktural membuat pertumbuhan Indonesia sulit menembus batas 5 persen," ujar Ronny kepada CNN Indonesia. Menurut Ronny, salah satu penyebab utamanya adalah struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Porsi konsumsi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 54 persen-55 persen. Sementara kontribusi investasi produktif, industri manufaktur bernilai tambah tinggi, dan ekspor produk berdaya saing masih terbatas. Kondisi ini membuat sumber pertumbuhan dari sisi produktivitas dan ekspor belum cukup kuat. "Kalau ingin tumbuh di atas 5 persen tanpa menimbulkan tekanan makro seperti inflasi, defisit transaksi berjalan, atau pelemahan rupiah, dorongan dari sektor-sektor produktif itu harus jauh lebih besar," jelasnya. Ronny juga menyinggung dimensi politik-ekonomi yang membentuk semacam 'keseimbangan' antara stabilitas dan pertumbuhan. Dalam pandangannya, sistem ekonomi Indonesia saat ini memang lebih berpihak pada stabilitas ketimbang percepatan pertumbuhan. "Di balik pernyataan Pak Purbaya tentang 'ada yang kepanasan', saya kira yang dimaksud bukan aktor politik tertentu, tapi kelompok kepentingan ekonomi yang mungkin khawatir terhadap ketidakseimbangan makro," kata Ronny. Ia mencontohkan, jika pemerintah memacu pertumbuhan terlalu cepat melalui stimulus fiskal atau ekspansi kredit, maka sektor keuangan bisa mengalami tekanan. Cadangan devisa, likuiditas perbankan, hingga stabilitas nilai tukar berpotensi terguncang. "Bank sentral dan otoritas fiskal tentu akan lebih memilih pertumbuhan yang stabil dan terkendali, daripada lonjakan cepat tapi rapuh," imbuhnya. Namun, di sisi lain, Ronny menilai bahwa sistem politik-ekonomi Indonesia juga menciptakan kecenderungan mempertahankan status quo. Reformasi besar-besaran yang dibutuhkan untuk menembus pertumbuhan di atas 5 persen kerap berhadapan dengan resistensi kelompok yang selama ini menikmati kenyamanan sistem yang ada. ogah "Pertumbuhan tinggi menuntut reformasi struktural besar, perbaikan iklim investasi, efisiensi birokrasi, dan redistribusi sumber daya. Nah, reformasi seperti ini sering kali menggeser kenyamanan kelompok tertentu," jelasnya. Bagi Ronny, situasi ini bukan berarti ada pihak yang sengaja menginjak rem, melainkan sistem yang sudah terbangun selama bertahun-tahun memang cenderung menjaga keseimbangan. "Ekonomi kita berjalan di antara dua kepentingan besar yakni stabilitas dan pertumbuhan. Selama ini, keseimbangan itu masih lebih berat ke arah stabilitas," tuturnya. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap stagnan di angka 5 persen. Sesekali bisa sedikit lebih tinggi, namun sulit bertahan dalam jangka panjang tanpa reformasi mendasar di sisi struktural. "Risikonya, pertumbuhan stagnan di angka 5 persenan, kadang di bawah itu," katanya. Bersambung ke halaman berikutnya... References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ pertumbuhan ekonomi (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli[1] memastikan tidak ada lanjutan program Bantuan Subsidi Upah[2] (BSU) sebesar Rp600 ribu di tahun ini. Artinya, program tersebut hanya dilakukan sekali saja dan tak ada tahap II. Oleh sebab itu, ia memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pengecekan BSU untuk Oktober tidak benar. "Saya mau bilang bahwa BSU tahap II tidak ada. Jadi yang beredar di media pengecekan tahap II itu tidak betul," ujarnya dalam media briefing di Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (28/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Yassierli, BSU hanya diberikan satu kali pada pertengahan tahun ini, tepatnya pada Juni dan Juli 2025. Hingga kini, tidak ada informasi resmi mengenai rencana penyaluran lanjutan. Bahkan tidak ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kelanjutan program ini. Pasalnya, pemerintah tahun ini fokus untuk program magang pemerintah bergaji UMP. Program BSU merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah bagi pekerja WNI yang bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Di mana, penerimanya adalah peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU). Tahun ini, sebanyak 3.697.836 pekerja ditetapkan sebagai penerima BSU. Program ini merupakan bagian dari lima Paket Stimulus Ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dengan target menjangkau 17 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia. Program BSU ini diharapkan bukan hanya menjaga daya beli, tetapi juga membantu stabilisasi konsumsi nasional yang menopang pertumbuhan ekonomi. BSU disalurkan melalui jaringan perbankan Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) serta Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus Aceh. Sementara bagi pekerja tanpa rekening, maka dana dikirim melalui PT Pos Indonesia. ====[3] (ldy/agt) References^ Yassierli (www.cnnindonesia.com)^ Bantuan Subsidi Upah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diprediksi bergerak datar atau terkonsolidasi pada perdagangan Rabu (29/10). Founder WH-Project William Hartanto mengatakan perdagangan saham kemarin belum menunjukkan arah yang jelas. IHSG kembali bergerak di sekitar level 8.000, sementara saham-saham perbankan mulai terkena aksi jual asing. "IHSG selalu kembali ke level 8.000 walaupun sesekali bisa melemah drastis, dan saham-saham perbankan mulai kena aksi jual asing kembali," ujar William dalam riset hariannya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 8.000 dan resistance 8.124 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni NCKL, HMSP, KLBF, dan MTEL. Sementara itu, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan dalam skenario terbaik, IHSG telah menyelesaikan fase koreksi dan bersiap untuk menguat kembali. Potensi kenaikan terdekat berada di kisaran 8.209-8.268. "Best case, IHSG sudah berada di akhir dari wave (ii) dari wave [iii], sehingga koreksinya relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali," ujar Herditya dalam riset hariannya. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.967, 7.854 dan resistance 8.161, 8.269 hari ini. Herditya pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BMRI, BRPT, FORE, dan RATU. IHSG ditutup di level 8.092 pada Selasa (28/10) sore. Indeks saham melemah 24,52 poin atau minus 0,30 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp19,83 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,21 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 341 saham menguat, 309 terkoreksi, dan 159 stagnan. ====[3] (del/pta) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] enggan melanjutkan kebijakan burden sharing[2] bunga utang Surat Berharga Negara (SBN) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI). Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto juga tidak pernah meminta penerapan skema burden sharing dengan BI. "Saya semaksimal mungkin tidak akan memakai 'burden sharing' itu," kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia INDEF, di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia menilai skema burden sharing berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Padahal, BI sengaja dipisahkan dari pemerintah agar berdiri sebagai bank sentral yang independen, tak mempengaruhi kebijakan bank sentral. "BI dipisahkan dari pemerintah agar berdiri sebagai bank sentral independen. Dengan begitu, politik dan pergantian pemerintahan tidak akan memengaruhi kebijakan bank sentral yang berdampak jangka panjang," ujarnya. Purbaya mengakui skema burden sharing bisa diterapkan dalam waktu tertentu, terutama ketika krisis. Meski begitu, harus tetap ada batasan penting sebagai pembatas kebijakan fiskal dengan moneter. "Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal," tutur Purbaya. September lalu, Kemenkeu dan BI mengungkapkan rencana penerapan burden sharing untuk SBN yang diterbitkan untuk membiayai program Perumahan Rakyat dan Kopdes Merag Putih, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama (KB) tentang Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Mewujudkan Asta Cita Terkait Ekonomi Kerakyatan. Cara pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya atas realisasi alokasi anggaran untuk program pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Kopdes, setelah dikurangi imbal hasil untuk penempatan Pemerintah terkait kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik. "Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 sampai dengan berakhirnya program pemerintah tersebut," sebut Kemenkeu dan BI dalam pernyataan bersama di Jakarta, Senin (8/9). Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI. Kemenkeu dan BI menegaskan burden sharing itu dilakukan dengan menerapkan kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Skema ini juga menerapkan kebijakan yang bertata kelola baik, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ====[3] (del/pta) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ burden sharing (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- ChompChomp Marshmallow menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Jogja Halal Market 2025. Acara yang digelar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini berlangsung di Yogyakarta, Minggu (26/10), sebagai bagian dari rangkaian roadshow Halal 20. Kehadiran ChompChomp, sebagai salah satu produsen camilan halal terkemuka, menjadi bentuk nyata dukungan terhadap upaya BPJPH dalam menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal bagi masyarakat dan pelaku usaha. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Marketing ChompChomp Marshmallow, Verina Bellini menyampaikan, kehadiran mereka di Jogja Halal Market merupakan upaya kolaboratif untuk mencapai visi besar Indonesia. "Ini merupakan bentuk konkrit dari komitmen kami untuk selalu mendukung BPJPH dalam menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal, terutama bagi usaha mikro dan kecil seperti yang dilakukan di Yogyakarta ini," ungkap Veve. Ia juga mengapresiasi konsistensi pemerintah dalam menggaungkan pentingnya standar mutu dan sertifikasi halal. "Kami ingin menegaskan bahwa marshmallow bisa menjadi camilan yang oke, enak, dan yang terpenting, telah tersertifikasi halal," ujarnya. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, telah menekankan bahwa sertifikasi halal adalah kunci perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk. Menurutnya, halal kini telah menjadi bagian dari lifestyle global dan standar mutu produk yang meningkatkan nilai ekonomi. Ia juga mengingatkan pelaku usaha bahwa kewajiban sertifikasi halal akan mulai berlaku pada Oktober 2026. Dukungan ChompChomp sejalan dengan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang tengah digencarkan BPJPH bagi pelaku UMK di Yogyakarta. Booth ChompChomp Marshmallow di Jogja Halal Market pun menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung. Selain menawarkan beragam varian marshmallow halal yang menarik, ChompChomp juga menggelar berbagai aktivitas seru seperti games, wheel of fortune, dan hadiah menarik lainnya. Salah satu pengunjung, Nanda, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif tersebut. "Marshmallow ChompChomp sangat menarik dan unik, rasanya enak, dan yang paling penting, sebagai konsumen kami yakin dengan jaminan kehalalannya," tuturnya. Partisipasi ChompChomp Marshmallow di Jogja Halal Market 2025 menjadi simbol kolaborasi erat antara pelaku usaha dan pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal, mendukung industri halal di Yogyakarta, dan berkontribusi pada visi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. (inh) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Selasa (28/10). Upacara dipimpin oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dan diikuti jajaran Direksi, Komisaris, manajemen, serta seluruh Perwira Pertamina Group. Dalam amanatnya, ia menyampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda menjadi pengingat penting bagi seluruh insan Pertamina untuk terus berkontribusi dalam membawa nama baik Indonesia di tingkat global. “Hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama, Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah,” tegasnya mengutip amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Simon juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda, khususnya Perwira Pertamina, untuk berani bermimpi besar dan tidak takut menghadapi tantangan. Ia mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong anak muda Indonesia agar menjadi penggerak perubahan. “Jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Kalian bukan pelengkap sejarah, Kalian adalah penentu sejarah berikutnya,” ucap dia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10). Dirinya menilai, generasi muda Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan energi nasional di masa depan. Dalam konteks Pertamina sebagai perusahaan energi milik negara, ia mendorong seluruh Perwira untuk menjadi teladan dalam perubahan dan inovasi menuju transisi energi yang berkelanjutan. “Perwira Pertamina harus menjadi pionir dalam perubahan. Jadilah pemuda yang berani mengambil peran, mempercepat transformasi energi untuk mendukung kemandirian energi, dan menghadirkan solusi energi berkelanjutan bagi negeri. Di tangan generasi muda, masa depan energi Indonesia ditentukan,” pungkas Simon. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 melalui berbagai inisiatif transisi energi. Program-program tersebut diselaraskan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi perusahaan. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] menyatakan siap turun tangan apabila penyaluran dana bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari Himpunan Bank[2] Milik Negara (Himbara[3]) masih tersendat dalam waktu dekat. Sang Bendahara Negara menegaskan kendala pencairan bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan dari pihak perbankan yang menilai kelayakan bisnis koperasi sebelum memberikan pinjaman. Menurut Purbaya, mekanisme tersebut sepenuhnya menjadi domain bank yang beroperasi secara profesional dan komersial. Karena itu, ia belum bisa memastikan di mana letak hambatan yang terjadi, namun memastikan akan turun tangan langsung jika proses tetap macet dalam waktu seminggu ke depan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Bukan dari saya kan, dari Himbaranya. Saya enggak tahu seperti apa seharusnya dia diskusi dengan Himbara-nya. Saya pikir itu kan pasti perbankan yang melihat dan menilai kan proyeknya profitable atau enggak karena mereka base-nya profesional kan, komersial dan profesional," ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). "Jadi saya enggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya, kalau seminggu enggak jalan, saya ketemu mereka deh," imbuhnya lebih lanjut. Pernyataan itu menanggapi laporan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono yang sebelumnya menyebut koperasi binaan masih kesulitan mengakses pembiayaan dari Himbara. Ferry menjelaskan hambatan terutama terjadi karena bank masih memproses proposal bisnis dari tiap koperasi untuk memastikan proyek yang diajukan memenuhi syarat bankable dan visible. Selain itu, penyaluran dana juga sempat tertunda akibat perubahan aturan setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman untuk Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibatalkan. Saat ini, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan regulasi pengganti agar menjadi pedoman baru bagi Himbara dalam mencairkan pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan dana pinjaman sebesar Rp216 triliun guna mendukung pembiayaan program Kopdes Merah Putih. Dana itu ditempatkan di lima bank milik negara, BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI, dengan total penempatan awal mencapai Rp200 triliun. "Yang Kopdes uangnya udah saya taruh Rp200 triliun itu. Kalau mereka pakai, uangnya udah di sistem tuh. Kan masih ada sisa tuh. Kalau mau pakai bisa pakai ke sana," ujar Purbaya dalam penjelasan sebelumnya. Dari total tersebut, Rp16 triliun telah disiapkan di APBN untuk membayar selisih bunga pinjaman. Dengan skema subsidi ini, bunga yang harus dibayar koperasi hanya 2 persen, karena pemerintah menanggung sisanya demi menjaga agar pembiayaan tetap murah dan mudah diakses. Program Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi produktif. Setiap koperasi diberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar agar mampu membangun fasilitas penunjang seperti gudang, gerai, dan kendaraan operasional. ====[4] (del/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Bank (www.cnnindonesia.com)^ Himbara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]menegaskan langkah pemerintah membangun kepercayaan publik terhadap perekonomian[2] nasional bukan sekadar ucapan tanpa tindakan. Ia memastikan setiap pernyataan yang disampaikan selalu diikuti dengan aksi konkret untuk mendorong optimisme pasar dan masyarakat. "Jadi membangun trust itu penting. Kalau Anda pernah baca buku Macroeconomics of Self-Fulfilling Prophecy, memang ada seperti itu. Ketika orang menganggap atau berharap ekonomi bagus, bisnis akan ekspansi, konsumen juga akan belanja. Jadi saya umumkan (penempatan Rp200 triliun ke Himbara) waktu itu bukan mau gaya-gayaan," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mencontohkan kebijakan pemindahan dana pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank Himbara untuk mengalirkan likuiditas ke sektor riil dan menggerakkan perekonomian rakyat. "Saya taruh Rp200 triliun sebenarnya untuk membangun ekspektasi yang positif tadi. Tapi itu enggak ada gunanya kalau saya enggak langsung implementasikan," tegas Sang Bendahara Negara. "Makanya begitu ngomong, dalam dua hari uang masuk ke sistem. Ini masih ekspektasi, tapi ketika moneter sudah bergerak, impact yang mulai kelihatan ke sistem itu real impact yang bisa menumbuhkan optimisme, sentimen positif di masyarakat dan di perekonomian," jelasnya. Menurut Purbaya, langkah cepat itu membuktikan bahwa kebijakan pemerintah memiliki efek nyata terhadap sentimen pasar. Ia menilai pergerakan kurva ekonomi dan indeks saham yang terus menguat menjadi bukti optimisme mulai tumbuh. "Dan ini sudah terjadi. Kalau enggak, tadi yang kurva (Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah) itu enggak akan naik ke atas. Jadi menciptakan optimisme kalau ngomong doang juga enggak ada gunanya, sebentar juga runtuh," kata dia. "Kalau saya kan enggak ngomong, ada langkah lanjutan, lanjutan, lanjutan. Nanti yang sebagian belum dibuka, kecuali Anda bayar sama saya," ujarnya berseloroh. Purbaya mencontohkan respon positif juga terlihat dari pasar modal yang mampu membaca arah kebijakan pemerintah dan menyesuaikan strategi investasinya. "Coba Anda lihat IHSG, kan waktu itu dibilang akan hancur. Orang pasar itu pinter-pinter. Mereka akan menganalisis perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa. Mereka akan implement dalam bentuk posisinya di portofolio," kata Purbaya. Ia mengakui memang masih ada saham-saham dengan pergerakan spekulatif, namun mayoritas pasar tetap ditopang oleh emiten fundamental yang besar. Karena itu, ia optimistis indeks harga saham gabungan (IHSG) akan terus naik. "Memang di sini ada saham gorengan, ada kan. Tapi yang fundamental kan banyak yang besar-besar. Makanya indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya gimana indeks? To the moon, saya bilang. Itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? '9.000'. Sepuluh tahun lagi ke depan berapa? '32 ribu'," ucapnya. Purbaya menyebut prediksi tersebut bukan sekadar ucapan tanpa dasar, melainkan perhitungan berdasarkan pengalaman panjangnya mempelajari pola ekonomi global dan nasional selama puluhan tahun. "Orang bilang saya bohong, ngomong sembarangan. Tapi itu berdasarkan pengalaman 30 tahun, 20 tahun terakhir, 25 tahun terakhir. Dimulai awal siklus bisnis sampai di belakang, di akhir siklus bisnis, tumbuhnya itu sekitar empat sampai lima kali. Terjadi seperti itu terus. Jadi saya pikir behavioral system enggak berubah, kira-kira segitulah. Jadi saya tebak-tebak manggis, bukan bertapa. Itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematiknya," paparnya. ====[3] (del/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ perekonomian (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perumahan[1] dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait[2] alias Ara menyebut sekitar 26,9 juta rumah[3] di Indonesia tidak layak huni. Ara mengatakan sebagian masyarakat Indonesia mempunyai rumah, tetapi kualitasnya tak memadai. Menurutnya, hal itu menjadi perhatian pemerintah. "Kemudian, kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni," kata Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ara mengatakan pemerintah pun tak tinggal diam menyikapi itu. Ia menyebut pada tahun ini, pemerintah membantu sebanyak 45 ribu rumah untuk direnovasi. Ia mengatakan pemerintah membantu masyarakat yang menghuni rumah tak layak huni itu, membantu hingga rumahnya naik kelas jadi layak untuk dihuni. "Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR," ucapnya. Lalu, Ara menyebut bunga bagi kebijakan rumah subsidi juga tidak mengalami kenaikan, tetap berada di angka 5 persen. Kemudian, pemerintah juga menetapkan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan digratiskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan," ujar dia. ====[4] (mnf/dhf) References^ Perumahan (www.cnnindonesia.com)^ Maruarar Sirait (www.cnnindonesia.com)^ rumah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan arah pembangunan pertanian nasional ke depan harus berbasis pada keunggulan komparatif wilayah. Artinya, setiap daerah perlu fokus pada komoditas unggulan yang paling sesuai dengan potensi lokal agar hasilnya lebih efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi petani. Hal itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate, Senin (28/10). Dalam arahannya, Mentan menilai Maluku Utara memiliki kekuatan besar di sektor kelapa dan rempah, sehingga perlu dijadikan fokus utama pengembangan dan hilirisasi industri perkebunan di kawasan timur Indonesia. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita harus dorong pertanian sesuai potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Maluku Utara ini punya kelapa dan rempah, sesuai kultur dan budaya setempat. Kalau kita fokus pada komoditas yang unggul, hasilnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat," ujar Amran. Mentan melanjutkan, pembangunan pertanian ke depan tidak boleh lagi bersifat seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah harus fokus pada komoditas yang paling sesuai dengan karakter geografis, sosial, dan budaya lokalnya. "Kita tidak bisa samakan semua daerah. Fokuslah pada yang unggul. Kalau kelapa, ya dorong kelapa di sini. Jangan semua mau tanam padi. Kita akselerasi pengembangan dari hulu sampai hilir agar petani menikmati nilai tambahnya," ujarnya. Mentan menjelaskan, strategi pembangunan berbasis keunggulan wilayah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong percepatan industrialisasi pertanian dengan dukungan anggaran nasional sebesar Rp371 triliun. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor produk olahan pertanian. Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertanian akan menambah pengembangan tanaman kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare, dengan dukungan benih unggul, alat pengolahan, serta pendampingan teknis bagi petani. Program ini diharapkan mampu menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu sentra kelapa modern dan industri olahan kelapa nasional. "Kami bantu benih, alat, dan pembinaan gratis. Petani cukup siapkan lahan, pemerintah yang dampingi. Kita bisa kembalikan kejayaan kelapa Indonesia," jelasnya. Mentan juga menekankan pentingnya pengembangan pabrik pengolahan kelapa, pala, dan cengkeh di daerah agar nilai tambah tidak lagi dinikmati pihak luar. Ia menilai bahwa penguatan hilirisasi akan menjadi kunci kemandirian ekonomi daerah. "Kalau kelapa kita olah jadi minyak, santan, atau coconut milk, nilainya bisa naik berkali lipat. Dunia sekarang bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Jadi kita yang harus pimpin pasar dunia," tegasnya. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan potensi Maluku Utara pada komoditas kelapa cukup besar. Saat ini hilirisasi di Maluku Utara sudah berjalan dan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. "Hari ini ada 156 ribu hektar lahan kelapa di Maluku Utara dengan produksi kurang lebih sekitar 1 miliar butir per tahun. Kemarin Pak Menteri melihat sendiri bagaimana hilirisasi kelapa di Halmahera Utara berjalan," ujarnya. Menurut dia, sebelumnya petani di Maluku Utara hanya menjual kopra dan butiran kelapa. "Dengan adanya pabrik harga per butir kelapanya meningkat menjari Rp3.000, walaupun kami setuju dengan Pak Menteri bahwa harga nya perlu ditingkatkan lagi demi kesejahteraan petani," ujar Sherly. Selain itu, Sherly juga memberi apresiasi kepada Mentan atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan di wilayahnya. "Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kedatangan langsung Pak Menteri ke Maluku Utara. Kami kemarin sudah melihat langsung kntegrated pabrik yang sudah sangat modern dan hilirisasi," ujar Sherly. Ia menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan Kementan telah memberi dampak langsung terhadap peningkatan harga, kualitas produksi, dan kesejahteraan petani. "Ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan buah kelapa yang ditanam dan penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik," ujarnya. Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Mentan Amran optimistis Maluku Utara akan menjadi contoh sukses pengembangan pertanian berbasis keunggulan wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hilirisasi perkebunan di kawasan timur Indonesia. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] mengaku masih berhitung matang sebelum memutuskan untuk menurunkan tarif Pajak[2] Pertambahan Nilai (PPN[3]) dari level 11 persen yang berlaku saat ini. Meski wacana penurunan sempat muncul dari sejumlah pihak, Purbaya menilai langkah tersebut harus dilandasi perhitungan fiskal yang sangat hati-hati, terutama terkait potensi hilangnya penerimaan negara. "Jadi gini, kan kemarin diusulkan naik 12 persen, akhirnya cuma naiknya ke 11 persen. Orang usulin lagi, jangan ke 11 (persen) lah, coba turunin ke 9 atau 8 persen. Waktu di luar, saya enaknya juga ngomong gitu, 'ya turunin ke 8 persen'," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Namun setelah menjabat sebagai Bendahara Negara, Purbaya menyadari bahwa keputusan menurunkan tarif pajak bukanlah perkara sederhana. Setiap penurunan tarif sekecil apa pun, kata dia, memiliki konsekuensi langsung terhadap penerimaan negara. Berdasarkan hitungannya, setiap penurunan 1 persen tarif PPN bisa membuat negara kehilangan pendapatan sekitar Rp70 triliun dalam setahun. Menurutnya, angka sebesar itu tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena akan memengaruhi ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program prioritas. Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan perlu waktu untuk menghitung secara cermat dampak fiskal maupun potensi pertumbuhan ekonomi jika tarif PPN benar-benar diturunkan. "Jadi kita pikir-pikir. Gini deh, saya hitung dulu sebetulnya kemampuan kita yang mengumpulkan tax sama cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Saya akan perbaiki sekarang sampai dua triwulan ke depan, mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa yang real, nanti kalau saya turunkan, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa," ujarnya. Purbaya menambahkan evaluasi terhadap sistem perpajakan sedang berjalan, dan ia baru akan mengambil keputusan setelah memiliki gambaran yang utuh mengenai efektivitas pengumpulan pajak nasional. Ia juga tak ingin langkah penyesuaian tarif justru memperlebar defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB, yang bisa berdampak pada stabilitas fiskal. "Tapi itu sudah di atas kertas, sudah direncanakan, tapi saya harus hati-hati karena saya belum tahu, saya kan baru sebulan ya, dua bulan juga belum (menjabat). Sampai akhir tahun berapa sih kemampuan tax collection kita yang betul dengan perbaikan sistem. Nanti saya hitung semuanya," tutur dia. "Jadi walaupun saya sembarangan kayak koboi, enggak, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok nanti di atas 3 persen defisit saya," ujarnya sambil berkelakar. Purbaya menutup penjelasannya dengan nada ringan, menepis anggapan bahwa dirinya sering bersikap spontan dalam membuat kebijakan. "Nanti lu ledekin saya lagi, 'enggak hati-hati', padahal sudah kita hitung. Jadi walaupun saya katanya konyol, enggak konyol-konyol amat," katanya. Sebelumnya, tarif PPN sempat direncanakan naik menjadi 12 persen pada 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan tersebut dan memutuskan hanya memberlakukan tarif 12 persen untuk barang-barang mewah, sedangkan tarif umum tetap di 11 persen. Kebijakan tersebut kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 yang menetapkan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar 11/12, sementara ketentuan PPN 12 persen untuk barang mewah diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025. ====[4] (del/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Pajak (www.cnnindonesia.com)^ PPN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] akan menerbitkan keputusan presiden (keppres[2]) tentang pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG[3]) besok. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pemerintah terus memperbaiki tata kelola MBG. Ia menyebut ada sejumlah aturan hukum baru yang sedang disiapkan, termasuk keppres tersebut. "Kami baru saja menyelesaikan Kepres Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang diminta saya yang pemimpin untuk koordinasi," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Insyaallah besok keppres akan ada," ucapnya. Zulhas mengatakan penyelenggaraan MBG butuh regulasi yang tepat, kuat, dan baik. Dengan begitu, program andalan Prabowo itu bisa terlaksana dengan baik. Selain Kepres tersebut, Zulhas juga menyampaikan Prabowo akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang struktur organisasi dan tata kerja atau kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN). "Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional, sudah selesai, hanya tinggal satu lagi yang kami perlukan waktu mungkin beberapa hari ini untuk merumuskan," ujarnya. Kemudian, ia juga mengatakan tim pelaksana harian akan dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program MBG setiap hari. "Nanti tim koordinasi sudah ada. Kami akan membentuk pelaksanaan harian besok. Jadi tiap hari nanti akan memonitor pelaksanaan MBG ini, kalau belum mencapai 82,9 juta kenapa? Kalau ada masalah di mana?" kata Zulhas. ====[4] (fln/dhf) References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ keppres (www.cnnindonesia.com)^ MBG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa[1] bersuara soal aturan Presiden Prabowo Subianto[2] yang memperbolehkan pemerintah daerah (pemda), BUMN[3], dan BUMD meminjam duit APBN. Keputusan itu dituangkan Prabowo dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Beleid ditetapkan pada 10 September 2025 alias tepat dua hari setelah Purbaya menjabat sebagai menkeu di Kabinet Merah Putih. Namun, Purbaya tampak bingung mendengar pertanyaan soal utang dari APBN. Ia pun bertanya kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu yang mendampinginya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sang anak buah ternyata juga tak bisa menjelaskan apa-apa. "Saya belum lihat (PP Nomor 38 Tahun 2025). Nanti kita lihat detail SOP (standard operating procedure)-nya seperti apa," jawab Purbaya singkat di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10). Meski sang Bendahara Negara belum tahu pasti rincian aturan tersebut, dirinya yakin tidak akan ada 'penyakit' ketergantungan utang yang menjerat pemda. Purbaya menilai pemerintah daerah mungkin membutuhkan pinjaman tersebut hanya pada awal atau akhir tahun. "Tapi gak tahu ini dalam bentuk surat utang atau gimana, saya akan pelajari lebih dalam lagi. Kalau utang kan bisa jangka panjang, atau dia mau tutup saja untuk utang jangka pendek. Saya belum terlalu clear, saya pelajari lagi pp-nya," tandasnya. Aturan baru Presiden Prabowo itu menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa pemerintah pusat kini bertindak sebagai kreditur, bukan sekadar penyalur dana transfer. Pemerintah pusat menyebut pemberian pinjaman ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan nasional dan daerah melalui pembiayaan yang relatif murah serta terintegrasi. "Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan penyediaan infrastruktur, pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor ekonomi produktif, serta pembangunan atau program lain sesuai kebijakan strategis pemerintah pusat," bunyi Pasal 4 PP Nomor 38 Tahun 2025. ====[4] (skt/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ BUMN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]membandingkan beda kekuatan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono[2] dengan era Jokowi[3]. Pada masa Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di kisaran 5 persen, dengan motor utama berasal dari belanja pemerintah. Sebaliknya, di masa SBY, ekonomi tumbuh rata-rata 6 persen per tahun karena dorongan kuat dari investasi dan konsumsi swasta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kalau kita bandingkan, pada waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11 persen. Zamannya Pak Jokowi turun 10-10,5 persen, kira-kira 0,5-1 persen bedanya. Kenapa? Karena yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, zamannya Pak Jokowi BUMN dan government sector," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Ia menjelaskan ketika aktivitas sektor swasta meningkat, otomatis penerimaan pajak juga ikut naik. Purbaya memperkirakan kebijakan yang tengah dijalankan saat ini berpotensi menaikkan rasio pajak sekitar 0,5 hingga 1 persen, tanpa perlu menambah beban pungutan baru. "Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, tax ratio saya akan naik setengah sampai 1 persen. Itu income tambahan ke saya Rp120 (triliun)-Rp240 triliun tanpa ngapa-ngapain," ujarnya. Menurut Purbaya, kebijakan fiskal dan moneter yang sinkron akan menciptakan efek berganda di perekonomian. Ketika pemerintah mempercepat penyaluran dana dan memberi stimulus, masyarakat menjadi lebih optimistis dan konsumsi ikut meningkat. Salah satu contohnya adalah kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dinilai mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih banyak berbelanja. "Dengan announcement efek aja mereka udah senang, karena merasa lebih kaya. Akan lebih berani belanja lagi," katanya. "Jadi kebijakan mempercepat penumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya," tambah Purbaya. Purbaya juga menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi di tiap periode. Pada masa SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6 persen karena ditopang oleh ekspansi sektor swasta dan kebijakan moneter yang longgar. Sementara itu, pada masa pemerintahan Jokowi, pertumbuhan rata-rata hanya sekitar 5 persen karena pergerakan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh pemerintah dan BUMN. "Anda lihat, laju pertumbuhan kreditnya zaman SBY itu 22 persen. Zaman Pak Jokowi cuma 7 persen, bahkan ada titik-titik di mana tumbuhnya nol," ujar Purbaya. Dengan mengaktifkan kembali peran swasta dan mendorong kebijakan fiskal yang lebih produktif, ia yakin pertumbuhan ekonomi bisa kembali menembus 6 persen mulai tahun ini. "Kalau saya hidupkan mesin swastanya, tahun ini ke depan 6 persen yang kita dapat. Jadi enggak susah-susah amat," pungkasnya. ====[4] (del/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Susilo Bambang Yudhoyono (www.cnnindonesia.com)^ Jokowi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]membandingkan beda kekuatan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono[2] dengan era Jokowi[3]. Pada masa Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di kisaran 5 persen, dengan motor utama berasal dari belanja pemerintah. Sebaliknya, di masa SBY, ekonomi tumbuh rata-rata 6 persen per tahun karena dorongan kuat dari investasi dan konsumsi swasta. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kalau kita bandingkan, pada waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11 persen. Zamannya Pak Jokowi turun 10-10,5 persen, kira-kira 0,5-1 persen bedanya. Kenapa? Karena yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, zamannya Pak Jokowi BUMN dan government sector," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Ia menjelaskan ketika aktivitas sektor swasta meningkat, otomatis penerimaan pajak juga ikut naik. Purbaya memperkirakan kebijakan yang tengah dijalankan saat ini berpotensi menaikkan rasio pajak sekitar 0,5 hingga 1 persen, tanpa perlu menambah beban pungutan baru. "Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, tax ratio saya akan naik setengah sampai 1 persen. Itu income tambahan ke saya Rp120 (triliun)-Rp240 triliun tanpa ngapa-ngapain," ujarnya. Menurut Purbaya, kebijakan fiskal dan moneter yang sinkron akan menciptakan efek berganda di perekonomian. Ketika pemerintah mempercepat penyaluran dana dan memberi stimulus, masyarakat menjadi lebih optimistis dan konsumsi ikut meningkat. Salah satu contohnya adalah kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dinilai mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih banyak berbelanja. "Dengan announcement efek aja mereka udah senang, karena merasa lebih kaya. Akan lebih berani belanja lagi," katanya. "Jadi kebijakan mempercepat penumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya," tambah Purbaya. Purbaya juga menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi di tiap periode. Pada masa SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6 persen karena ditopang oleh ekspansi sektor swasta dan kebijakan moneter yang longgar. Sementara itu, pada masa pemerintahan Jokowi, pertumbuhan rata-rata hanya sekitar 5 persen karena pergerakan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh pemerintah dan BUMN. "Anda lihat, laju pertumbuhan kreditnya zaman SBY itu 22 persen. Zaman Pak Jokowi cuma 7 persen, bahkan ada titik-titik di mana tumbuhnya nol," ujar Purbaya. Dengan mengaktifkan kembali peran swasta dan mendorong kebijakan fiskal yang lebih produktif, ia yakin pertumbuhan ekonomi bisa kembali menembus 6 persen mulai tahun ini. "Kalau saya hidupkan mesin swastanya, tahun ini ke depan 6 persen yang kita dapat. Jadi enggak susah-susah amat," pungkasnya. ====[4] (del/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Susilo Bambang Yudhoyono (www.cnnindonesia.com)^ Jokowi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI mencatat telah menyalurkan lebih dari 109.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan total nilai mencapai Rp17 triliun hingga September 2025. Hal ini sejalan dengan komitmen bank pelat merah itu dalam mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah. "BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bersubsidi, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah pertama dengan bunga terjangkau," ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025). KPR Subsidi BNI menawarkan suku bunga tetap sebesar 5%, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, serta proses pengajuan yang mudah di seluruh jaringan kantor cabang BNI di Indonesia. Menurut Okki, pada 2025 BNI memperoleh tambahan kuota penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah. Kuota tersebut meningkat signifikan dari 10.750 unit menjadi 25.000 unit, yang menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap kinerja dan konsistensi BNI dalam mendukung program perumahan nasional. "Peningkatan kuota ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap kinerja BNI dalam penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi. Kami akan terus menjaga komitmen untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat," tambah Okki. Dengan dukungan 1.776 kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan ribuan pengembang (developer) berkualitas yang memiliki unit siap huni (ready stock), BNI optimistis dapat mengoptimalkan penyaluran KPR subsidi di sisa tahun 2025. Okki menegaskan, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci utama keberhasilan program perumahan nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan pengembang, kami yakin program perumahan rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutup Okki. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Video: KPR Subsidi Dorong Pemerataan dan Keberlanjutan Sosial-Ekonomi [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Video: KPR Subsidi Dorong Pemerataan dan Keberlanjutan Sosial-Ekonomi (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan [1]mengungkapkan ketahanan pangan[2] Indonesia pernah berada dalam kondisi sangat bergantung pada impor[3]. Karena ketergantungan itu, hampir seluruh kebutuhan pangan pokok, mulai dari beras, jagung, garam, gula, hingga kedelai, masih dipenuhi dari luar negeri. Pria yang akrab disapa Zulhas itu menuturkan situasi tersebut menggambarkan rapor merah sektor pangan nasional yang perlu segera dibenahi. Menurutnya, jika pertanian dapat dikelola dengan baik, maka sebagian besar persoalan sosial dan ekonomi masyarakat juga bisa teratasi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Begitu kita buka rapor soal pangan, hampir semua impor. Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton, jagung hampir 3 juta ton, garam sekitar 2,5 juta ton, gula 5 sampai 6 juta ton, dan kedelai hampir 3 juta ton," ujar Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Ia menilai salah satu akar masalahnya terletak pada kompleksitas regulasi yang menghambat penyaluran bantuan kepada petani. Sebagai contoh, penyaluran pupuk bersubsidi harus melewati lebih dari ratusan aturan, yang menyebabkan distribusi tidak tepat waktu. Akibatnya, pupuk sering kali baru sampai ketika masa tanam telah lewat. Zulhas menyebut pemerintah perlu melakukan deregulasi agar proses di lapangan lebih efisien dan berpihak pada petani. Selain membenahi regulasi, ia menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kuat sebagai fondasi bangsa yang berdaulat. Gizi yang baik, kata Zulhas, menjadi kunci bagi masyarakat yang sehat dan produktif. "Kita akan menjadi bangsa yang kuat dan maju kalau SDM-nya kuat. Manusianya akan kuat kalau gizinya bagus," ujarnya. Zulhas kemudian mengaitkan hal itu dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut program tersebut sebagai langkah besar dan mendasar yang berpotensi menggerakkan ekonomi pangan nasional. Dengan 82,9 juta penerima manfaat, kebutuhan bahan pangan seperti telur, sayur, ikan, dan buah akan melonjak tajam setiap hari. "Bayangkan, kalau kita perlu telur satu-satu orang, artinya kita butuh 82,9 juta butir telur setiap hari. Itu sesuatu yang luar biasa," kata Zulhas. Ia menilai agar program besar seperti MBG berhasil, pemerintah harus memastikan kedaulatan pangan berjalan nyata. Artinya, Indonesia perlu mampu memproduksi sendiri kebutuhan pangannya tanpa ketergantungan pada impor. Menurut Zulhas, kemandirian pangan kini menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi demi memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan nasional. ====[4] (del/agt) References^ Zulkifli Hasan (www.cnnindonesia.com)^ ketahanan pangan (www.cnnindonesia.com)^ impor (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Malam Penganugerahan Subroto 2025 sebagai bentuk penghargaan tertinggi bagi pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral nasional. Ajang ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kerja keras dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Semua itu tidak bisa kita capai kalau tanpa bantuan Bapak-Ibu pengusaha. Jadi, saya harus menyampaikan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam laporannya, Bahlil menyampaikan bahwa sektor hulu minyak dan gas bumi berhasil mencapai target lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian ini didukung oleh penerapan kebijakan baru yang memberikan fleksibilitas pada kontrak bagi hasil serta sinergi antara pemerintah dan industri. Kementerian ESDM juga terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola sumur minyak masyarakat. Sebanyak 45 ribu sumur akan dikelola melalui pola kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD). “Agar mereka bisa mengelola, tapi dengan syarat, lingkungan harus bagus, keselamatan kerja harus bagus. Dan KKKS harus membeli dengan harga ICP 80%. Dengan demikian, rakyat bisa melakukan pekerjaan yang baik. Tanpa harus dibarengi dengan rasa takut,” tutur Bahlil. Di bidang ketenagalistrikan, pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk memperluas akses listrik nasional melalui program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program tersebut ditargetkan dapat menjangkau 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Menurut Bahlil, langkah ini menjadi wujud pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Siapa tahu, anak-anak desa-desa ini suatu saat. Mereka yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita tidak pernah tahu. Hidup, tidak ada yang tahu,” imbuhnya. Selain itu, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada badan usaha yang berkontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mematuhi ketentuan lingkungan. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang wajib tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan. Dalam mendukung transisi energi bersih, pemerintah tengah menyusun peta jalan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap kelurahan dengan kapasitas sekitar 1,5 megawatt. Jika program ini terealisasi di seluruh 70 ribu desa, total kapasitas energi yang dihasilkan dapat mencapai 100 gigawatt (GW). Rencana ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas penggunaan energi terbarukan. Kebijakan energi bersih juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebagai informasi, ada ajang Subroto Award tahun ini, Kementerian ESDM menetapkan 71 pemenang dari 52 kategori dan 18 bidang. Para penerima penghargaan berasal dari kalangan pemerintah daerah, industri, lembaga penelitian, dan individu yang berperan aktif dalam inovasi dan pengembangan sektor energi serta sumber daya mineral. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian ESDM juga memperkenalkan logo baru bertema ‘Pancar Dipa’. Logo ini melambangkan semangat energi yang menerangi berbagai aspek kehidupan dan menjadi simbol arah baru pengelolaan energi Indonesia di masa depan. (rir) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa [1]optimistis Indeks Harga Saham[2] Gabungan (IHSG[3]) dapat menembus level 9.000 pada akhir tahun ini. Ia juga memproyeksikan dalam jangka panjang indeks berpotensi menembus 32 ribu dalam sepuluh tahun ke depan, seiring pulihnya kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. "Coba Anda lihat IHSG, kan waktu itu dibilang akan hancur. Orang pasar itu pintar-pintar. Mereka akan menganalisa perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa, dan mereka implementasikan dalam bentuk posisinya di portofolio," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kalau ditanya gimana indeks? 'To the moon', saya bilang. Akhir tahun ini berapa? '9.000'. Sepuluh tahun lagi ke depan berapa? '32 ribu'," tambahnya. Ia menjelaskan membangun kepercayaan publik merupakan kunci utama untuk mendorong ekspektasi positif terhadap ekonomi. Merujuk konsep self-fulfilling prophecy, Purbaya menilai ketika masyarakat dan pelaku usaha memiliki harapan ekonomi yang baik, mereka akan terdorong untuk berbelanja dan berinvestasi, sehingga pertumbuhan benar-benar terwujud. "Ketika orang menganggap atau berharap ekonomi bagus, bisnis akan ekspansi, konsumen juga akan belanja. Jadi saya umumkan waktu itu bukan mau gaya-gayaan," ujarnya. Menurut Purbaya, langkah konkret untuk menumbuhkan optimisme tersebut diwujudkan melalui penempatan Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan nasional. Kebijakan itu, kata dia, bertujuan menambah likuiditas agar perekonomian kembali bergerak dan kepercayaan masyarakat pulih. Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan hanya membangun harapan, tetapi juga menciptakan dampak langsung terhadap perekonomian. "Begitu saya umumkan, dalam dua hari uang masuk ke sistem. Itu ekspektasi berubah jadi real impact yang langsung menggerakkan ekonomi," katanya. Purbaya melihat perbaikan kepercayaan ini mulai tercermin dari pergerakan pasar modal. Menurutnya, meskipun ada saham berisiko tinggi, mayoritas emiten besar dengan fundamental kuat tetap menjadi penopang utama penguatan IHSG. Purbaya pun memperkirakan tren penguatan IHSG akan berlanjut dalam jangka panjang. Berdasarkan pengalamannya memantau pasar selama dua dekade, ia menilai indeks berpotensi tumbuh hingga empat hingga lima kali lipat dalam satu siklus bisnis. "Dari awal sampai akhir siklus bisnis, pertumbuhannya biasanya empat sampai lima kali. Jadi saya pikir behavioral system enggak berubah, kira-kira segitulah," ujarnya. Ia berpandangan ilmu ekonomi bukan sekadar teori kaku, melainkan kemampuan membaca perilaku dan ekspektasi pasar. "Kalau Anda belajar dengan baik, Anda bisa mencapai level yang tinggi sekali, yang seolah-olah mendekati dukun," pungkasnya. ====[4] (del/agt) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,30% atau di level psikologis 8.092,63 pada perdagangan Selasa (28/10). Selengkapnya saksikan dialog Serliana Salsabila bersama Direktur PT Indotara Persada Ferry Lee di Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (28/10/2025). Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Episode kelima Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas yang tayang pada 26 Oktober 2025 menampilkan tantangan baru bagi empat besar finalis yang tersisa. Setelah Sunkrisps dan Zenitha tersisih di babak Logistic Race, para peserta yang masih bertahan kini menghadapi ujian yang lebih kompleks, yaitu Elevator Pitch Challenge. Dalam babak ini, empat finalis, yaitu Maritim Bag, homLiv, DS Modest, dan Aveka, harus mampu meyakinkan tiga juri yang berperan sebagai calon investor, yakni Daniel Mananta dan Lizzie Parra sebagai juri utama, serta Abraham Victor, CEO Hangry Indonesia, sebagai juri tamu "Hanya satu menit, tanpa skrip, tanpa naskah cadangan. Sebuah simulasi nyata dari dunia bisnis yang begitu menantang, diberikan di episode ini," bunyi keterangan tertulis, Selasa (28/10). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Konsep Elevator Pitch Challenge dibuat menyerupai situasi nyata dunia bisnis. Setiap juri menempati lokasi berbeda untuk menggambarkan beragam dinamika dalam proses pertemuan dengan investor. Investor pertama, Daniel Mananta, menunggu di jogging track, mencerminkan ritme cepat dan konsistensi yang dibutuhkan dalam membangun bisnis.Investor kedua, Abraham Victor, berada di lobby, dimana kesan pertama, ide, dan personal branding diuji.Investor ketiga, Lizzie Parra, menanti di dalam elevator, ruang sempit, sunyi, dan penuh tekanan, di mana setiap detik dan kata yang keluar menentukan hasil.Setelah seluruh presentasi selesai, para finalis kembali berkumpul untuk mendengarkan penilaian para juri. Setiap peserta menampilkan pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan ide bisnis mereka. Micheal (Maritim Bag) membuka babak dengan percaya diri melalui rencana memperluas jangkauan tas badminton lokal. Namun di tengah sesi pitching dengan Lizzie Parra, ia sempat kehilangan fokus dan meminta pengulangan. Situasi tersebut mendapat perhatian dari juri, yang menegaskan bahwa dalam dunia bisnis, tidak ada kesempatan untuk mengulang.Yudiana (homLiv) tampil dengan pembawaan hangat dan bersemangat. Ia menekankan nilai pemberdayaan perempuan di balik produk alat masak kayu yang ditawarkannya. Meski berhasil menarik perhatian Lizzie, penjelasan produknya dinilai masih kurang kuat oleh Abraham Victor karena belum menggambarkan keunggulan produk secara spesifik.Annisa Herdyana (DS Modest) menjadi peserta yang mendapat apresiasi positif dari para juri. Ia mempresentasikan produk sajadah dan sarung waterproof yang praktis untuk kebutuhan perjalanan. Pitching yang disampaikan dinilai sangat terstruktur dan meyakinkan. Daniel Mananta menilai produk tersebut mampu menjawab kebutuhan pasar, sementara Abraham Victor menilai penyampaiannya efektif dari awal hingga akhir.Fuat (Aveka) tampil terakhir dengan pendekatan spontan. Namun, strategi tersebut belum berhasil meyakinkan para juri. Daniel menyebut presentasi Fuat sebagai salah satu yang terlemah sepanjang kompetisi. Meski demikian, penilaian ini tidak serta-merta menutup peluangnya untuk kembali bangkit di babak selanjutnya.Sebelum menjalani tantangan ini, para peserta mendapat waktu 60 menit untuk menyusun konsep dan strategi pitching. Mereka juga menerima pendampingan dari dua mentor profesional, yaitu Direktur PT Lentera Dana Nusantara/SPinjam, Maya Malidra, dan Shopee Seller Mentor & Founder DLCM Agency, Deddy Lim. Keduanya membagikan wawasan mengenai perencanaan bisnis, pengemasan pesan, dan strategi komunikasi yang efektif di hadapan calon investor. Tantangan Elevator Pitch tidak hanya menguji kemampuan berbicara, tetapi juga menilai kesiapan mental, kejelasan visi, dan kepercayaan diri para pelaku UMKM dalam menghadapi dunia bisnis yang kompetitif. Penampilan para finalis di babak ini juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk figur publik Sarwendah. Melalui unggahan di media sosial, ia mengapresiasi semangat para peserta yang mampu menyampaikan ide bisnis dengan lugas dan percaya diri meski dalam waktu yang sangat terbatas. (Foto: Arsip Istimewa)Episode kelima Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas menjadi salah satu babak paling menentukan menjelang grand final. Setiap peserta telah menampilkan kemampuan terbaiknya untuk mempertahankan posisi di kompetisi. Babak ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kesiapan mental dan strategi bisnis menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk benar-benar naik kelas. Sebagai informasi, episode kelima Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas dapat disaksikan melalui kanal YouTube Shopee Indonesia[1]. Episode grand final dijadwalkan tayang pada Minggu (2/11), pukul 19.00 WIB, menampilkan pengumuman pemenang kompetisi. Di samping itu, juga ada program Kuis Jagoan UMKM berlangsung setiap Senin pukul 11.30 WIB hingga Rabu pukul 23.59 WIB, dengan hadiah berupa iPhone 16 dan voucher Shopee bernilai jutaan rupiah. Dukungan bagi para finalis juga dapat diberikan melalui fitur Voting Partisipan Favorit di laman berikut[2]. (rir) References^ YouTube Shopee Indonesia (www.cnnindonesia.com)^ berikut (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Astra International Tbk (ASII) mengumumkan akan melakukan perubahan pengurus pada jajaran anggota dewan komisaris dan direksi. Manajemen akan meminta persetujuan melaui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB akan diselenggarakan secara fisik dan elektonik pada. Penyelenggaraan RUPSLB secara fisik akan digelar pada tanggal 19 November 2025, pukul 10.00 hingga 11.00 WIB di Catur Dharma Hall, Menara Astra, lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta Pusat. "Mata acara Rapat: Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan," tulis manajemen, Selasa (28/10). Penyelenggaraan RUPSLB tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Astra sebelumnya mengumumkan pengunduran diri dua komisaris dan satu direktur. Perusahaan menerima surat pengunduran diri dari ketiganya pada 9 Oktober 2025. Adapun ketiga orang tersebut adalah John Raymond Witt, Chiew Sin Cheok, dan Hsu Hai Yeh. John dan Hsu saat ini merupakan komisaris perusahaan, sedangkan Chiew duduk di kursi direktur. Manajemen Astra menjelaskan bahwa Chuiew mundur sehubungan dengan telah memasuki masa pensiun. Sementara itu Hsu mundur karena ada reorganisasi personel. "Perseroan juga telah menerima surat pengunduran diri Ibu Hsu Hai Yeh dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, sehubungan dengan reorganisasi personel yang biasa terjadi di Perseroan," mengutip keterbukaan informasi, Selasa (14/10/2025). Mengutip situs resmi Astra, berikut susunan komisaris dan direksi perusahaan: Dewan Komisaris Presiden Komisaris: Prijono Sugiarto Komisaris Independen: Sri Indrastuti Hadiputranto Komisaris Independen: Apinont Suchewaboripont Komisaris Independen:Muliaman Darmansyah Hadad Komisaris: Anthony John Liddell Nighttingale Komisaris: Benjamin William Keswick Komisaris: John Raymond Witt Komisaris: Stephen Patrick Gore Komisaris: Benjamin Herrenden Birks Komisaris: Hsu Hai Yeh Direksi Presiden Direktur: Djony Bunarto Tjondro Wakil Presiden Direktur: Rudy Direktur: Chiew Sin Cheok Direktur: Gidion Hasan Direktur: Henry Tanoto Direktur: Santosa Direktur: Gita Tiffani Boer Direktur: Fxl Kesuma Direktur: Hamdani Dzulkarnaen Salim Direktur: Thomas Junaidi Alim W (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Siap-Siap, Besok Vale (INCO) Mau RUPSLB Tunjuk Presdir Baru [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Siap-Siap, Besok Vale (INCO) Mau RUPSLB Tunjuk Presdir Baru (www.cnbcindonesia.com)Sumber