bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan kebijakan pajak[1] penghasilan (PPh[2]) final 0,5 persen untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM[3]) resmi diperpanjang. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UMKM beromzet di bawah Rp500 juta per tahun bebas pajak. Adapun UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar dipungut tarif 0,5 persen. "Permanen (insentif PPh final 0,5 persen untuk UMKM), jadi sampai batas waktu tak ditentukan. Sudah, memang sudah dibahas, memang sudah diputuskan," kata Maman usai Rapat Komite Kebijakan KUR di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Aturan ini telah berlaku sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kebijakan ini mulai diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Kebijakan itu sempat diperpanjang hingga 2029. Kali ini, perpanjangan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan PPH 0,5 persen untuk UMKM diperpanjang. Meski demikian, Purbaya belum mau memastikan kebijakan ini menjadi permanen. Ia mau mengevaluasi kebijakan ini dalam dua tahun ke depan. "PPh final UMKM masih dirapikan, kan diperpanjang sampai 2029 ya? Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Kalau sebetulnya betul-betul UMKM, enggak ngibul, harusnya sih enggak apa-apa dipermanenkan," ucap Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11). ====[4] (dhf) References^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ PPh (www.cnnindonesia.com)^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) tak lagi berhenti di Stasiun Jatinegara[1] mulai 1 Desember 2025 imbas penyesuaian pola operasi perjalanan kereta. Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyebutkan setidaknya ada enam KA (kedatangan) yang tak lagi berhenti di Stasiun Jatinegara. Keenamnya, yakni KA Manahan (61B) relasi Solo Balapan-Gambir dan KA Bogowonto (103B) relasi Lempuyangan-Pasar Senen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Lalu, KA Gajahwong (105B) relasi Lempuyangan-Pasar Senen, KA Gunung Jati (119B) relasi Semarang Tawang-Gambir, KA Cakrabuana (121B) relasi Purwokerto-Gambir dan KA Parahyangan (137B) relasi Bandung-Gambir. Selain penghapusan pemberhentian kereta di Stasiun Jatinegara, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Jakarta juga menerapkan perubahan pola perhentian KA yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta. Salah satunya KA Fajar Utama Yogyakarta (110B) relasi Pasar Senen-Yogyakarta. Sebelum 1 Desember 2025, KA berhenti di Stasiun Bekasi, Karawang dan Cikampek. "Setelah 1 Desember 2025 hanya berhenti di Stasiun Bekasi dan Karawang untuk naik-turun penumpang," kata Ixfan dalam keterangan di Jakarta, Senin (17/11). Selanjutnya, KA berhenti di Stasiun Haurgelis, Terisi, Jatibarang, Cirebon, Ciledug, Bumiayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates dan tiba di Yogyakarta. Selain pola perhentian, terdapat pula selisih waktu tempuh (WT) berdasarkan penyesuaian perjalanan. Rata-rata perubahan kurang dari 10 menit dan tidak berdampak signifikan terhadap jadwal keseluruhan. Penyesuaian pola operasi ini dilakukan dalam rangka memastikan keselamatan perjalanan, meningkatkan efisiensi operasi dan memaksimalkan kelancaran arus kedatangan serta keberangkatan kereta api (KA) di wilayah Daop 1 Jakarta. Dia berharap calon penumpang dapat menyesuaikan rencana perjalanannya dengan perubahan yang mulai berlaku 1 Desember 2025. Ixfan juga mengimbau calon penumpang untuk selalu memperhatikan jadwal terbaru di aplikasi Access by KAI, website resmi KAI serta kanal informasi lainnya. (antara/isn) ==== [2] References^ Stasiun Jatinegara (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC ndonesia - Inspektur Jenderal Polisi Barito Mulyo Ratmono diangkat sebagai Komisaris Utama PT PGAS Solution (PGN Solution), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk., yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur. Hal itu diketahui dari unggahan media sosial @pgn.solution yang dikutip CNBC Indonesia pada Selasa (18/11/2025). Mengutip informasi dari berbagai sumber, Barito menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang (Angkatan I). Pendidikan umum tertinggi ditempuhnya di Program Studi Doktoral Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2013 di mana dia lulus dengan predikat cum laude. Pendidikan kepolisian yang diikuti Barito meliputi Akpol (lulus 1996) dengan nama Batalyon Wira Satya; PTIK (lulus 2005); Sespimmen (lulus 2011); dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Lembaga Administrasi Negara (lulus 2020). Jabatan yang pernah diemban di antaranya: Kapolsek Selektif Purwokerto, Kapolres Konawe Polda Sulawesi Tenggara, Wakil Direktur Intelkam Polda Jawa Barat, Wakil Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Staf Ahli di Badan Intelijen Negara, dan sejak 2024 bertugas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Selain Barito, kader Partai Gerakan Indonesia Raya dr. Selvi Relita Fitri juga diangkat sebagai komisaris. Ia diketahui aktif bergerak bersama Badan Pengurus Kesehatan Indonesia Raya, organisasi sayap partai yang fokus di sektor kesehatan. Jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Badan Kesira. Sementara itu Ketua Kesira dijabat dr. Benny Octavianus yang beberapa waktu lalu dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kesehatan. [Gambas:Instagram][1] (miq/miq) [Gambas:Video CNBC] [2] Next Article Video: Gak Main-main! Ini Cara PGN Amankan Pasokan Gas dari Aceh-Papua [3] References^ [Gambas:Instagram] (www.instagram.com)^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Video: Gak Main-main! Ini Cara PGN Amankan Pasokan Gas dari Aceh-Papua (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Badung, CNN Indonesia -- Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai[1], Bali, menambah layanan penerbangan internasional langsung dari dan ke Singapura[2]. Total ada sembilan maskapai yang beroperasi dengan rute tersebut usai tambahan dari maskapai terbaru, TransNusa yang melayani rute Denpasar-Singapura. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab mengatakan penerbangan perdana TransNusa menggunakan pesawat Airbus A320 dengan nomor penerbangan 8B-551 berangkat dari Denpasar menuju Singapura pada pukul 07.30 WITA dan dijadwalkan tiba pukul 09.55 WITA. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sementara penerbangan baliknya, 8B-552, berangkat dari Singapura pukul 10.55 WITA dan tiba kembali di Denpasar pada pukul 13.30 WITA. "Rute ini akan beroperasi sebanyak enam kali dalam seminggu, yakni setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu, terhitung mulai 17 November 2025," kata Syaugi, Senin (17/11). Penerbangan perdana TransNusa diawali dengan upacara seremonial atau inaugural ceremony di boarding gate terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. "Kami menyambut dengan hangat penerbangan perdana TransNusa dari Denpasar ke Singapura. Pembukaan rute ini selain memperluas pilihan konektivitas internasional dari Bali juga mencerminkan tingginya kepercayaan industri aviasi terhadap potensi pasar Bali," imbuhnya. Ia menyebutkan, saat ini trafik tujuan Singapura memang menjadi rute internasional tersibuk di sepanjang tahun 2025, yang dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Scoot Tiger Airways, Indonesia Airasia, KLM Royal Dutch, Batik Air, Jetstar Airways, dan Saudia Airlines. "Dengan tambahan TransNusa, tentu akan memberikan nilai tambah bagi wisatawan dan masyarakat yang melakukan perjalanan bisnis maupun liburan," sebutnya. Syaugi mengatakan, pembukaan rute Denpasar-Singapura ini memperkuat posisi Bali sebagai destinasi global. "Singapura merupakan salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara. Dengan konektivitas langsung ini, kami optimistis arus wisatawan akan semakin meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya. Saat ini, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani lebih dari 45 rute internasional dan 11 rute domestik, dengan lebih dari 51 maskapai yang beroperasi. "Pembukaan rute baru oleh TransNusa ini menjadi bukti kuat komitmen bandara untuk terus mendukung pengembangan konektivitas udara dan pariwisata Indonesia," ujarnya. (isn/kdf/isn) ==== [3] References^ Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (www.cnnindonesia.com)^ Singapura (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR[1]/BPN) meraup penerimaan negara bukan pajak (PNBP[2]) sebesar Rp2,63 triliun per 12 November 2025. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (17/11). "Realisasi PNBP per 12 November tahun 2025 sebesar Rp2,63 triliun atau 82,12 persen dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif meskipun masih memerlukan langkah-langkah percepatan untuk memastikan capaian optimal di akhir tahun nanti," kata Dalu Agung. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalu Agung juga menjelaskan realisasi dan proyeksi PNBP Kementerian ATR/BPN menunjukkan tren cukup positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun ini, kemeteriannya menargetkan setoran PNBP mencapai Rp3,2 triliun. Target tersebut disusun dengan perhitungan potensi layanan pertanahan dan tata ruang, serta didukung oleh upaya optimalisasi pelayanan yang terus ditingkatkan. Namun, ia memprediksi target tersebut tak akan tercapai. "Proyeksi realisasi penerimaan hingga akhir tahun 2025 sebesar kurang lebih Rp3,13 triliun atau 97,66 persen. Hal tersebut dikarenakan ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional yang menyebabkan menurunnya transaksi properti, terutama dalam bentuk tanah," tambahnya. Lebih lanjut, Dalu Agung merinci realisasi PNBP pada lima pelayanan pertanahan dengan nilai penerimaan tertinggi yang menunjukkan kenaikan secara yoy selama dua tahun terakhir. Kelima layanan tersebut adalah, pertama, pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp750,15 miliar pada 2025, meningkat 16,8 persen dari Rp642,13 miliar pada 2024. Kedua, pendaftaran hak tanggungan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp430,61 miliar pada 2025, naik 0,9 persen dari Rp426,48 miliar pada 2024. Ketiga, perpanjangan hak guna usaha (HGU) dan hak pakai dengan realisasi Rp462,85 miliar pada 2025. Realisasi tersebut meningkat dari Rp516,46 miliar pada 2024. Keempat, pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dengan realisasi Rp312,21 miliar pada 2025 dan meningkat dari Rp280,07 miliar pada 2024. Terakhir, pengecekan sertifikat dengan realisasi penerimaan sebesar Rp134,66 miliar pada 2025 dan meningkat dari Rp131,06 miliar pada 2024. ====[3] (fln/sfr) References^ ATR (www.cnnindonesia.com)^ PNBP (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Maman Abdurrahman[1] menegaskan insentif pajak[2] penghasilan (PPh) final 0,5 persen untuk UMKM[3] resmi berlaku permanen. Ia menjelaskan, selama ini, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun memang bebas pajak. Sementara itu, usaha wong cilik dengan omzet di atas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar dipungut tarif 0,5 persen. "Permanen (insentif PPh final 0,5 persen untuk UMKM), jadi sampai batas waktu tak ditentukan. Sudah, memang sudah dibahas, memang sudah diputuskan," tegas Maman usai Rapat Komite Kebijakan KUR di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Tarif pajak UMKM ini bukan hal baru. Aturan sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Kemudian, pemerintah memutuskan memperpanjang insentif tersebut hingga 2029. Pemerintah Indonesia pada akhirnya mempermanenkan tarif PPh final 0,5 persen untuk UMKM tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan hal serupa, seperti yang diungkapkan Maman. "PPh final UMKM masih dirapikan, kan diperpanjang sampai 2029 ya? Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Kalau sebetulnya betul-betul UMKM, gak ngibul, harusnya sih enggak apa-apa dipermanenkan," jelas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11). "Tapi kita lihat dua tahun ke depan seperti apa deh. Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan," sambungnya. ====[4] (skt/sfr) References^ Maman Abdurrahman (www.cnnindonesia.com)^ pajak (www.cnnindonesia.com)^ UMKM (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Belanja pemerintah[1] mulai menunjukkan sinyal positif bagi pemulihan sektor hotel[2], restoran hingga pariwisata[3] yang sempat tertekan oleh perlambatan ekonomi dan penurunan mobilitas beberapa waktu lalu. Hal ini tercermin dari meningkatnya permintaan jelang akhir tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbarunya mencatat Pada September 2025, perjalanan Wisnus tumbuh 13,19 persen dari 83,36 juta menjadi 94,355 juta perjalanan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan realisasi itu, secara kumulatif kunjungan wisatawan nusantara pada Januari-September 2025 mencapai 901,90 juta, naik 18,99 persen dari 757,96 juta perjalanan pada periode yang sama 2024 lalu. Anggaran negara yang mengalir untuk berbagai kegiatan resmi, rapat kerja, hingga agenda kementerian dan lembaga ini dinilai menjadi salah satu penggerak utama perputaran bisnis wisata termausk juga perhotelan. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan peningkatan aktivitas perjalanan, wisata, dan pertemuan antar kota ini tentunya membawa sinyal positif bagi konsumsi masyarakat. "Artinya kebijakan moneter dan fiskal kita cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi pemerintah pada kuartal III-2025 tercatat tumbuh 5,49 persen dengan kontribusi 7,17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja pemerintah ini meningkat tajam dari kuartal II-2025 yang terkontraksi 0,33 persen (yoy) dan minus 1,38 persen sepanjang kuartal I-2025. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai momentum akhir tahun ini memang menjadi peluang strategis bagi perekonomian, terutama untuk belanja pemerintah. "Kelompok menengah atas yang masih punya tabungan akan menggunakan sebagian uangnya untuk jalan-jalan dan rekreasi. Sektor akomodasi, makanan minuman, dan toko-toko suvenir di berbagai tempat mengalami lonjakan yang cukup tinggi," kata Bhima. Oleh sebab itu, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan stimulus tambahan pada momentum liburan akhir tahun ini, seperti diskon jalan tol, tarif maskapai, serta festival atau konser musik, agar wisatawan menginap lebih lama dan perputaran uang di daerah tujuan meningkat. Dengan meningkatnya mobilitas wisatawan dan aktivitas belanja, akhir tahun ini bisa menjadi momen ceria bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menutup tahun dengan optimisme ekonomi, sambil membuka peluang bagi pemulihan berkelanjutan di tahun depan. ====[4] (ldy/agt) References^ Belanja pemerintah (www.cnnindonesia.com)^ hotel (www.cnnindonesia.com)^ pariwisata (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target. Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu. Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat. "Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025). Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM. "Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra. Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru. "Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025). Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif. "Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan. "Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK: Kredit Bank Mei 2025 Tumbuh 8,43%, UMKM Masih Lesu [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK: Kredit Bank Mei 2025 Tumbuh 8,43%, UMKM Masih Lesu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target. Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu. Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat. "Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025). Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM. "Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra. Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru. "Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025). Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif. "Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan. "Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article OJK: Kredit Bank Mei 2025 Tumbuh 8,43%, UMKM Masih Lesu [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article OJK: Kredit Bank Mei 2025 Tumbuh 8,43%, UMKM Masih Lesu (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Singapura[1] akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT[2]) sebesar S$100 hingga S$600 atau setara Rp1,28 juta hingga Rp7,71 juta (asumsi kurs Rp12.850 per dolar Singapura) kepada sekitar 3 juta warganya mulai 5 Desember 2025. Hal ini merupakan bagian dari paket jaminan "assurance package" yang diumumkan pada 2023 lalu. Penyaluran bantuan tunai ini untuk membantu rumah tangga mengurangi biaya hidup dan memberikan dukungan lebih besar kepada keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bantuan tunai tersebut diberikan kepada warga Singapura yang memenuhi syarat setiap Desember sejak 2022 hingga 2026 mendatang. "Secara total, warga Singapura yang memenuhi syarat akan menerima antara S$700 dan S$2.250 (setara Rp9 juta hingga Rp28,9 juta) dari pembayaran tunai paket jaminan selama lima tahun ini," kata Kementerian Keuangan Singapura dalam siaran pers yang dilansir CNA[3], Jumat (7/11) lalu. Paket jaminan ini juga termasuk potongan harga, voucher Dewan Pengembangan Masyarakat (Community Development Council/CDC), serta penambahan saldo MediSave (tabungan medis nasional yang wajib bagi warga Singapura). Pembayaran bantuan tunai untuk tahun manfaat 2026 akan dibayarkan pada Desember 2025 bergantung pada pendapatan yang dinilai dan jumlah properti yang dimiliki oleh warga Singapura. Bagi mereka yang tidak memiliki hingga memiliki satu properti dan dengan pendapatan bersih maksimal S$39 ribu per tahun atau setara Rp501 juta akan mendapatkan S$600. Sementara itu, bagi yang berpendapatan antara S$39 ribu hingga S$100 ribu atau setara Rp501 juta hingga Rp1,28 miliar akan menerima US$269 atau setara Rp4,5 juta. Untuk yang pendapatannya melebihi US$100 ribu atau setara Rp1,28 miliar, jumlah yang diberikan adalah S$100 atau setara Rp1,28 juta. Begitupun warga yang memiliki lebih dari satu properti akan menerima S$100, tanpa melihat besar pendapatan mereka. Untuk pembayaran bantuan tahun manfaat 2027 akan dibayarkan pada Desember 2026 besarannya akan menurun. Penerima dengan pendapatan maksimal S$39 ribu per tahun atau setara Rp501 juta akan mendapatkan US$250 atau setara Rp3,2 juta. Sementara itu, mereka yang pendapatannya berada di kisaran US$39 ribu hingga S$100 ribu atau setara Rp501 juta hingga Rp1,28 miliar menerima S$150 atau setara Rp1,92 juta. Bagi yang pendapatannya lebih dari S$100 ribu atau setara Rp1,28 miliar, bantuan yang diberikan tetap S$100 atau setara Rp1,28 juta. Begitu pula, warga yang memiliki lebih dari satu properti juga menerima jumlah tersebut, sama seperti pada tahun sebelumnya. Warga Singapura dapat memeriksa kelayakan mereka di situs web govbenefits dengan login menggunakan Singpass (identitas digital nasional Singapura). Kementerian Keuangan Singapura mendorong warganya untuk menghubungkan National Registration Identity Card (NRIC) mereka ke PayNow hingga 23 November apabila mereka memiliki rekening di bank-bank peserta di Singapura. "Hal ini akan memungkinkan mereka menerima bantuan tunai hingga 5 Desember," tambah kementerian. Bagi warga yang menerima melalui Giro, bantuan akan diterima pada 16 Desember. Namun, bagi yang tidak memiliki rekening bank yang valid, bantuan tunai akan dilakukan melalui GovCash pada 22 Desember mendatang. ====[4] (fln/sfr) References^ Singapura (www.cnnindonesia.com)^ BLT (www.cnnindonesia.com)^ CNA (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025 yang digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5-6 November 2025. Mengusung tema "Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing", kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah. Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Corporate Secretary BRI, Dhanny menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan PRABU Expo merupakan wujud nyata sinergi BRI dengan pemerintah dalam mempercepat adopsi teknologi di sektor UMKM. "Melalui partisipasi BRI di PRABU Expo, kami ingin menegaskan komitmen BRI untuk terus mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi bagi pelaku UMKM. Kami percaya, penguatan kapasitas dan modernisasi produksi adalah kunci agar UMKM Indonesia semakin berdaya saing," ujar Dhanny. Selain menghadirkan booth pameran dan layanan konsultasi pembiayaan, BRI juga berpartisipasi dalam sesi business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan investor, supplier, dan marketplace, baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global. "Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional," kata Helvi. Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar. Sebagai salah satu agenda, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM, Bank Indonesia, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai sinergi pengembangan UMKM dalam pembiayaan, riset, dan inovasi produksi. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menilai bahwa penguatan kapasitas, perluasan akses pasar, serta digitalisasi sistem pembayaran penting untuk mendukung akselerasi UMKM naik kelas. Sementara, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyoroti pentingnya riset terapan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Partisipasi BRI dalam PRABU Expo 2025 ini pun mencerminkan semangat perusahaan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif. "Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BRI terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," pungkas Dhanny. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[1] mengungkapkan negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat[2] (AS) berada di tahap final. Ia menargetkan perundingan tarif impor kedua negara rampung tahun ini. "Hampir semua teks sudah kita bahas, kita juga sudah kirim ke Amerika, tinggal finalisasi legal drafting-nya di kedua sisi," ujar Airlangga saat menghadiri 13th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (17/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam negosiasi itu, Indonesia ingin agar komoditas yang tidak diproduksi AS mendapatkan tarif 0 persen. Beberapa komoditas itu di antaranya minyak sawit mentah (CPO), karet, teh, kopi, serta produk karet lainnya. Adapun tarif untuk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan. Airlangga juga mengklaim tidak ada keberatan dari negara lain terkait kesepakatan tarif khusus tersebut, termasuk dari Inggris. "Tidak ada protes, saya sudah bicara (dengan Inggris). Tapi tentu kalau kita memberikan fasilitas ke satu negara, negara lain juga kepingin, itu normal saja," ujarnya. Menurut Airlangga, dinamika hubungan dagang Indonesia dengan negara lain dinilai dapat dikelola secara wajar tanpa menimbulkan ketegangan. Pasalnya, Indonesia tetap memiliki sejumlah payung kerja sama perdagangan dengan mitra lain, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, Kanada, hingga China. Gedung Putih sebelumnya telah menyetujui penurunan tarif bagi sejumlah produk impor asal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia berkomitmen untuk menambah impor dari AS dan meningkatkan investasi di Negeri Paman Sam. Hal itu untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen mengimpor energi dari AS hingga US$15 miliar dan produk pertanian US$4,5 miliar. Di sektor investasi, terdapat kesepakatan pembangunan fasilitas blue ammonia di AS senilai US$10 miliar dan investasi AS di Indonesia untuk sejumlah proyek. ====[3] (sfr) References^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan yang terindikasi melakukan tindakan penipuan (fraud) untuk mendapatkan BBM subsidi[2]. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengungkapkan pihaknya mewajibkan seluruh kendaraan yang ingin menenggak Pertalite dan Solar untuk mendaftarkan nopol kendaraannya melalui website resmi maupun aplikasi MyPertamina demi subsidi tepat sasaran. "Dari sisi pengawasan, sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU," ujar Mars Ega dalam Rapat Kerja Komisi XII, Senin (17/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Mars Ega, sejak awal tahun, perusahaan terus melakukan pembinaan di seluruh SPBU di dalam negeri. Hingga akhir September 2025, pembinaan telah dilakukan di 544 SPBU. Dengan pembinaan ini, ia berharap seluruh SPBU Pertamina bisa patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan dan tidak lagi ada tindakan kecurangan. Untuk BBM satu harga, Pertamina telah mendistribusikan hingga pelosok melalui 573 titik yang ada di seluruh Indonesia. Adapun channel BBM milik perseroan sampai saat ini ada 15.345 titik. Sementara itu, pangkalan LPG 3 kg atau penjualan gas subsidi Pertamina tersebar di 269.096 titik. "Dalam melayani masyarakat untuk sektor LPG, kami mendistribusikan LPG melalui 269.096 titik yang tersebar dari wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan sebagian Indonesia Timur," jelasnya. Lebih lanjut, sampai dengan Oktober 2025, volume penjualan migas mencapai 87 juta kiloliter di mana 41 persen di antaranya berasal dari produk-produk non-subsidi. "Bisnis pemasaran Pertamina tumbuh dengan baik dan kami terus mendorong penjualan produk-produk non-subsidi serta menerapkan digitalisasi guna melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi," pungkasnya. ====[3] (ldy/sfr) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ BBM subsidi (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta pada Sabtu (15/11, guna memperkuat talenta digital serta mendorong pemanfaatan teknologi AI yang inklusif, kolaboratif dan berdampak bagi kedaulatan digital Indonesia. Penandatanganan kerja sama strategis ini dilakukan oleh Senior General Manager Telkom Corporate University Muhammad Subhan Iswahyudi dan Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama Danang Sri Hadmoko dengan disaksikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Nezar Patria, Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi, serta Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia. Direktur IT Digital Telkom, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan bahwa kolaborasi strategis antara industri dan dunia pendidikan seperti UGM merupakan fondasi akselerasi ekosistem AI nasional. Ia menilai, peran kampus sangat krusial di sisi hulu AI, yakni sebagai pencetak talenta dan pusat expertise yang melakukan eksplorasi serta riset mendalam. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Industri, dalam hal ini Telkom, sangat membutuhkan keahlian tersebut untuk berinovasi. Peran kami adalah di sisi hilirisasi, yaitu menjembatani hasil eksplorasi tersebut agar dapat diterapkan secara komersial dan memberi dampak nyata bagi kemajuan digital Indonesia," tutur Faizal. Adapun kolaborasi ini bertujuan mempercepat eksplorasi dan pengembangan berbagai penerapan kecerdasan buatan yang selaras dengan kebutuhan nasional. UGM, sebagai institusi pendidikan dan riset, memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan kecerdasan buatan di beragam sektor seperti kesehatan, pertanian, dan tata kelola publik. Sementara itu, Telkom melalui AI CoE menghadirkan kemampuan sebagai penyedia layanan teknologi dan digital yang siap mendorong adopsi hingga penerapan kecerdasan buatan secara lebih luas. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Nezar Patria menyampaikan apresiasi atas inisiatif AI CoE. Di era adopsi teknologi yang sangat cepat, penguatan kolaborasi mencerminkan sinergi nyata antara industri dan akademisi yang turut disertai dengan regulasi tepat serta dukungan dari pemerintah untuk membangun ekosistem AI nasional yang inklusif dan berdaya saing. "Apa yang dilakukan Telkom dan UGM ini adalah langkah konkret kolaborasi untuk memperkuat ekosistem digital nasional melalui pembelajaran, riset, dan pengembangan solusi berbasis AI. Hal ini sejalan dengan program transformasi digital dan lanskap ekonomi digital Indonesia," ujar Nezar. AI CoE merupakan inisiatif Telkom yang dikembangkan secara menyeluruh sebagai penggerak ekosistem kecerdasan buatan nasional, yang sekaligus menegaskan komitmen Telkom dalam mendukung digitalisasi pemerintahan, meningkatkan daya saing industri, dan memberdayakan talenta lokal. Program AI CoE dirancang dengan empat pilar utama, yakni AI Campus sebagai ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, AI Playground yang menyediakan fasilitas eksplorasi dan riset terapan, AI Connect yang mempertemukan praktisi, startup, dan pelaku usaha, serta AI Hub yang berfokus pada pengembangan solusi nyata di berbagai sektor industri. Melalui kolaborasi ini, Telkom dan UGM akan berfokus pada eksplorasi inovasi di sektor energi dengan implementasi sensor akustik yang diterapkan ke jaringan serat optik bawah laut milik Telkom, sekaligus mendorong hilirisasi riset sektor kesehatan melalui implementasi teknologi e-Tongue dan e-Nose dan penguatan talenta digital. Kedua institusi akan berkolaborasi melalui pendirian AI Learning Center, penyusunan modul pembelajaran dasar AI, pelaksanaan AI Conference, serta penyelenggaraan AI Learning with Experts. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kapabilitas talenta digital muda, dan menciptakan ruang pembelajaran dan eksperimen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. "Kami sangat antusias dengan terjalinnya kerja sama ini karena membuka peluang besar bagi percepatan pengembangan AI di Indonesia. Dengan adanya inisiasi kolaborasi UGM AI Center of Excellence, kami berharap akan menjadi entitas strategis bukan hanya bagi UGM, namun seluruh universitas di Indonesia sehingga bisa memiliki ekosistem kuat dan inovasi unggul yang berdampak," papar Rektor Universitas Gadjah Mada, Emilia. Melalui berbagai inisiatif AI CoE, Telkom berupaya memperluas pemanfaatan riset akademik ke sektor industri, dan menghadirkan beragam solusi AI yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC[1]) Dwiyana Slamet Riyadi[2] mendadak menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto[3] pada Senin (17/11). Pria yang akrab disapa Eddo itu tiba di Kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul 15.24 WIB. Dirinya datang setelah Airlangga selesai memimpin Rapat Komite Kebijakan KUR. Eddo selaku bos perusahaan patungan yang mengelola proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh itu awalnya membantah akan menemui Airlangga. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Namun, ia mengamini kedatangannya ke Kemenko Perekonomian memang untuk memberikan update perusahaannya. "Update, update KCIC," jawab Dwiyana singkat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11). Sekitar satu jam setelah Dwiyana datang, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pulang. Akan tetapi, bos Whoosh itu tidak terlihat melalui pintu utama Kemenko Perekonomian. Dihubungi terpisah, Eddo enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai poin-poin pertemuan bersama Airlangga. Eddo juga tak membenarkan apakah pertemuan tersebut membahas restrukturisasi utang Whoosh. Ia juga tidak menjelaskan pembagian peran antara Danantara dan APBN dalam melunasi kewajiban kepada China. "Ini (pertemuan dengan Menko Airlangga) diskusi biasa saja," jawab Eddo dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com. Senada, Airlangga juga enggan menjawab rinci soal poin-poin obrolan dengan petinggi KCIC. "KCIC pertemuan teknis. Teknis, belum selesai pembahasannya," jelas Airlangga selepas pertemuan tersebut. Sang menko juga tidak menjelaskan nasib restrukturisasi utang Whoosh. "Belum, pembahasan belum selesai, terima kasih," sambungnya soal nasib restrukturisasi utang Whoosh. ====[4] (skt/sfr) References^ KCIC (www.cnnindonesia.com)^ Dwiyana Slamet Riyadi (www.cnnindonesia.com)^ Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia memasuki fase penting dalam pembangunan energi. Dalam dua tahun terakhir, perluasan akses listrik menunjukkan kemajuan signifikan, menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya gelap gulita dan menghadirkan perubahan nyata bagi jutaan warga. Pemerintah mencatat peningkatan tajam pada distribusi listrik ke rumah tangga. Pada 2024, lebih dari 155 ribu rumah mendapatkan sambungan baru melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Angka ini meningkat menjadi 215 ribu rumah tangga pada 2025. Upaya tersebut diperkuat oleh Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029, yang menargetkan pembangunan jaringan listrik di lebih dari 10 ribu lokasi untuk menghadirkan 1,28 juta pelanggan baru. Di wilayah timur Indonesia-Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara-aliran listrik kini mulai menggerakkan roda ekonomi lokal. Cold storage bagi nelayan, aktivitas pedagang di malam hari, hingga pengurangan penggunaan genset menjadi bukti bahwa elektrifikasi membawa dampak langsung bagi keseharian masyarakat. Fondasi Transisi Energi Bersih Dosen Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Nurun Najib, menilai capaian elektrifikasi ini merupakan tonggak penting bagi ketahanan energi nasional. "Keseluruhan hasil kerja tersebut menjadi penanda keseriusan negara memperkuat ketahanan energi sekaligus menyiapkan fondasi transisi menuju energi bersih," ujarnya, Senin (17/11). Selain program elektrifikasi, proyek-proyek energi besar turut berjalan. Hilirisasi mineral dan investasi energi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan dorongan besar menjadikan sektor energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, menurut Najib, kemajuan ini juga mengandung tantangan struktural yang perlu dikelola dengan lebih matang-terutama terkait keadilan energi, pemerataan manfaat, dan partisipasi publik. Komitmen Pemerintah: 5.700 Desa Belum Teraliri Listrik Dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses listrik hingga ke pelosok. Ia menyebut, meski Indonesia telah merdeka selama delapan dekade, masih terdapat 5.700 desa yang belum menikmati listrik. "Saya tahu hidup tanpa listrik pakai pelita. Kami targetkan 2029-2030 Insya Allah seluruh Indonesia sudah terlistriki," ujarnya. Program BPBL menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai target tersebut. Bantuan ini menyasar rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Dari Genset Bising ke Rumah yang Hidup Salah satu penerima manfaat BPBL adalah Ruslan (52), warga Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia menerima pemasangan listrik gratis pada 16 Juni 2025. Sebelumnya, Ruslan hanya mengandalkan genset kecil yang dinyalakan sesekali. Selain bahan bakarnya mahal dan suaranya bising, dayanya pun terbatas-hanya cukup menyalakan satu atau dua lampu. Kini, lampu menyala setiap malam tanpa rasa khawatir. Bagi Ruslan, listrik bukan sekadar penerangan; listrik membuka waktu belajar lebih panjang bagi anak-anak, memberi ruang istrinya untuk menjahit pesanan hingga malam, dan membuat rumah terasa lebih hidup. Ketimpangan dan Sentralisasi Pengelolaan Energi Meski capaian elektrifikasi meningkat, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi. Hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur energi sering kali berjalan dalam model pengelolaan terpusat, di mana negara dan korporasi besar memegang kendali utama. Najib menilai pola pembangunan teknokratik seperti ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru. "Transisi energi masih dijalankan melalui model yang sangat terpusat. Masyarakat sering kali menjadi penerima manfaat pasif, bukan bagian dari proses pengambilan keputusan," jelasnya. Ia menambahkan, keberhasilan makro tidak selalu langsung terasa di tingkat keluarga dan komunitas, terutama di daerah penghasil energi atau wilayah terpencil. Dari Infrastruktur Menuju Partisipasi Najib menegaskan bahwa keadilan energi harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan energi ke depan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kebijakan selama ini terlalu fokus pada indikator teknis seperti jumlah pelanggan atau kapasitas jaringan, sementara dimensi sosial-siapa yang menguasai dan menikmati manfaat energi-kurang mendapatkan perhatian. Ia menekankan pentingnya memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui model-model seperti: • Energi berbasis komunitas, • Koperasi listrik desa, • BUMDes energi, atau skema kepemilikan bersama. Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi dari proyek energi tidak berhenti di lingkar elite atau korporasi besar, melainkan berputar di tingkat lokal. Demokratisasi Energi sebagai Arah Baru Menurut Najib, demokratisasi energi adalah langkah korektif yang perlu segera ditempuh. Model ini memandang energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga distribusi manfaat dan pembagian kendali. "Jika dimensi sosial dan partisipatif dijadikan tolok ukur keberhasilan, transisi energi dapat menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan yang nyata," ujarnya. Ia menyimpulkan bahwa tantangan utama pembangunan energi di Indonesia berada pada dua hal: dominasi pendekatan teknokratik, dan lemahnya inovasi sosial yang menghubungkan infrastruktur energi dengan kebutuhan masyarakat. Menuju Energi yang Adil dan Inklusif Dengan rasio elektrifikasi yang hampir sempurna dan banyaknya proyek energi baru yang sedang berjalan, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, menurut Najib, pembangunan energi harus melampaui capaian teknis. "Elektrifikasi akan kehilangan makna jika hanya berhenti pada perluasan infrastruktur tanpa redistribusi manfaat dan partisipasi masyarakat," tegasnya. Ia menambahkan, arah kebijakan energi ke depan harus memberi ruang lebih besar bagi warga sebagai pemilik dan pengambil keputusan. Pemerataan akses listrik menjadi simbol penting kemandirian nasional. Namun agar cahaya yang menyala di seluruh negeri benar-benar mampu memperkuat daya sosial masyarakat, pembangunan energi wajib dikawal dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan pemberdayaan komunitas. (inh) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan pertumbuhan konsumsi masyarakat RI masih terbatas. Meski demikian dirinya menegaskan permodalan perbankan masih kuat dan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga. "Stabilitas sektor jasa keuangan nasional sampai posisi September 2025 tetap terjaga stabil, sekalipun perekonomian global yg mempengaruhi perlambatan pertumbuhan kredit tetap harus diperhitungkan," jelas Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025). OJK menyebut kondisi global yang penuh tantangan, ikut membuat rebound dari konsumsi masyarakat domestik terlihat masih terbatas. "Jadi di satu sisi ada kondisi global yg memang masih penuh tantangan, dan di lain sisi pertumbuhan kembali atau rebound dari konsumsi dari masyarakat domestik terlihat masih terbatas," ujar Mahendra. Meski demikian, Mahendra tetap optimis akan perbaikan pertumbuhan konsumsi. Hal ini karena didukung oleh permodalan perbankan yang sebenarnya kuat ditunjukkan oleh capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi 26,15% dan likuiditas yang juga melimpah dengan liquidity coverage ratio (LCR) 205,94% Total kredit secara menyeluruh tercatat 8.163 triliun dan dibandingkan tahun lalu tumbuh 7,7% secara tahunan (yoy) yang merupakan peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahunan Agustus 2025 di angka 7,56% Sedangkan untuk risiko kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross dan net masing-masing 2,24% dan 0,86% Untuk DPK tercatat secara menyeluruh 9.694 triliun tumbuh 11,16% yoy, meningkat dibandingkan pada bulan Agustus 8,49%. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Bos OJK Buka-bukaan Kondisi Industri Keuangan Saat Ini [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Bos OJK Buka-bukaan Kondisi Industri Keuangan Saat Ini (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan likuiditas di sektor keuangan cukup melimpah saat ini karena ada tambahan dana dari BI dan pemerintah hingga Rp 800 triliun. Perry mengatakan likuiditas ini berasal dari penempatan pemerintah di perbankan sebesar Rp 200 triliun, pembelian SBN oleh BI Rp 274 triliun dan insentif BI Rp 392 triliun. "Jika ditotal-total Rp 800-an triliun, ditambah Rp 200 triliun dari pemerintah, jadi likuiditas di sektor keuangan itu cukup berlimpah," kata Perry dalam rapat kerja dengan DPD RI, Senin (17/11/2025). Namun, pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana membuat likuiditas ini mengalir ke sektor riil. Perry mengumpamakan aliran likuiditas ini bak irigasi yang disalurkan ke sawah pertama, kedua dan seterusnya. Dia pun mengajak semua pihak agar aliran likuiditas ini bisa mengalir dari sektor keuangan ke sektor-sektor lainnya. "Air ini sudah kita aliran ke sawah satu, ke sektor keuangan/sektor perbankan. Mari kita fokus bagaimana likuiditas yang cukup memadai mengalir ke sawah kedua, yaitu sektor riil," paparnya. Oleh karena itu, Perry mengemukakan pemerintah juga mendorong berbagai program-program paket stimulus ekonomi melalui percepatan belanja negara. Tujuannya satu, sama-sama untuk menggerekkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Sedangkan BI, dan otoritas lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan bagaimana likuiditas di perbankan yang sudah berlebih ini mengalir supaya perekonomian memiliki daya dorong untuk tumbuh lebih cepat. Caranya dengan menekan lebih dalam suku bunga pembiayaan dan tabungan. "Nah sementara dalam KSSK kami juga melakukan apakah likuiditas di sektor perbankan yang berlebih ini melihat faktor-faktor apa yang perlu kita tangani bersama untuk supaya bisa cepat mengalir ke sektor riil," ujar Perry. (arj/mij) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BI Sentil Bank, Lambat Menurunkan Bunga Kredit [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BI Sentil Bank, Lambat Menurunkan Bunga Kredit (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) menambah penempatan dana pemerintah ke perbankan umum sebesar Rp76 triliun. Dengan tambahan tersebut, uang negara yang ditempatkan di perbankan mencapai Rp276 triliun. "Per 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan di bank komersial Rp76 triliun," bunyi paparan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rinciannya Bank Mandiri mendapatkan Rp25 triliun, BRI sebesar Rp25 triliun, BNI sebesar Rp25 triliun, dan yang terbaru Bank DKI mendapatkan Rp1 triliun. Febrio juga memaparkan realisasi penyerapan penempatan dana Rp200 triliun yang sebelumnya diguyur ke Himbara. Hingga 22 Oktober, realisasi penyerapan telah mencapai Rp167,6 triliun atau setara 85 persen dari total Rp200 triliun. Rinciannya, Bank Mandiri dan BRI menyerap 100 persen, masing-masing Rp55 triliun. Lalu BNI sebesar Rp37,4 triliun atau 68 persen dari porsi Rp55 triliun, BTN sebesar Rp10,3 trilin atau 41 persen dari porsi Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp9,9 triliun atau 99 persen dari porsi Rp10 triliun. "Ini terutama karena yang kita tempatkan di sana lebih rendah biayanya dibanding cost of fund dari perbankan yang kita tempatkan itu. Kita tempatkan sesuai dengan bunga penempatan kita di Bank Indonesia 3,8 persen, sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan. Dengan bunga yang sama kita taruh di perbankan itu membuat cost of fund perbankan menjadi sangat tertolong," ujar Febrio. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan penempatan dana pemerintah di bank akan membuat ekonomi berputar. Dalam skema penempatan itu, pihak bank diberi keleluasaan menggunakan uang itu. Namun, dana tersebut tidak boleh untuk membeli surat utang negara (SUN). Pasalnya, ia berharap dana tersebut bisa menggerakkan langsung perekonomian masyarakat. ====[2] (fby/sfr) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) menambah penempatan dana pemerintah ke perbankan umum sebesar Rp76 triliun. Dengan tambahan tersebut, uang negara yang ditempatkan di perbankan mencapai Rp276 triliun. "Per 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan di bank komersial Rp76 triliun," bunyi paparan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Rinciannya Bank Mandiri mendapatkan Rp25 triliun, BRI sebesar Rp25 triliun, BNI sebesar Rp25 triliun, dan yang terbaru Bank DKI mendapatkan Rp1 triliun. Febrio juga memaparkan realisasi penyerapan penempatan dana Rp200 triliun yang sebelumnya diguyur ke Himbara. Hingga 22 Oktober, realisasi penyerapan telah mencapai Rp167,6 triliun atau setara 85 persen dari total Rp200 triliun. Rinciannya, Bank Mandiri dan BRI menyerap 100 persen, masing-masing Rp55 triliun. Lalu BNI sebesar Rp37,4 triliun atau 68 persen dari porsi Rp55 triliun, BTN sebesar Rp10,3 trilin atau 41 persen dari porsi Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp9,9 triliun atau 99 persen dari porsi Rp10 triliun. "Ini terutama karena yang kita tempatkan di sana lebih rendah biayanya dibanding cost of fund dari perbankan yang kita tempatkan itu. Kita tempatkan sesuai dengan bunga penempatan kita di Bank Indonesia 3,8 persen, sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan. Dengan bunga yang sama kita taruh di perbankan itu membuat cost of fund perbankan menjadi sangat tertolong," ujar Febrio. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan penempatan dana pemerintah di bank akan membuat ekonomi berputar. Dalam skema penempatan itu, pihak bank diberi keleluasaan menggunakan uang itu. Namun, dana tersebut tidak boleh untuk membeli surat utang negara (SUN). Pasalnya, ia berharap dana tersebut bisa menggerakkan langsung perekonomian masyarakat. ====[2] (fby/sfr) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian PPN/Bappenas ingin menarik lebih banyak lembaga untuk menerbitkan orange bond, yakni instrumen pendanaan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. Saat ini, baru PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang menerbitkan orange bond atau obligasi oranye tersebut. Orange bond adalah instrumen pendanaan baru yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial, dengan dana yang disalurkan untuk mendukung program terkait tujuan-tujuan tersebut. Deputi Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan ingin mengumpulkan para kementerian dan lembaga untuk bisa duduk bersama dan memetakan kebutuhan serta mencari proyek yang bisa dibiayai. Hal itu dilakukan dalam Orange Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (17/11/2025). Menurut Teguh, beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membutuhkan pendanaan tambahan agar rencana aksi nasional yang telah disusun dapat dijalankan. "Di situlah maka perlu ada kerja sama pemerintah sama swasta. Karena kita akan menurunkan risiko dari proyek-proyek itu sehingga ini bisa menjadi dasar bagi penerbitan pemberdayaan untuk pemberdayaan perempuan," ungkap Teguh di Gedung BEI, Senin (17/11/2025). Ia mengungkapkan bahwa pihaknya belum berkomunikasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menarik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menerbitkan orange bond. Namun, Teguh menyebut Danantara mengapresiasi langkah PNM yang berani menerbitkan orange bond untuk pembiayaan proyek Mekar. Menurutnya, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menemukan bisnis model, sebab PNM mengeluarkan bond yang itu didasarkan kepada proyek yang sudah berjalan, di mana risikonya, model bisnisnya sudah ditangani. "Nah maka ke depan yang sebenarnya diperlukan adalah, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah menemukan bisnis model yang gap pemahamannya, bagaimana antara investor yang nanti akan menanamkan uangnya kepada orang swasta tersebut, pemahamannya apakah proyek ini bisa berhasil, bisa memberikan keberhasilan, dan juga memberikan manfaat yang optimal," terang Teguh. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article Pinjaman Danantara ke Garuda Indonesia (GIAA), 71% Buat Citilink [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article Pinjaman Danantara ke Garuda Indonesia (GIAA), 71% Buat Citilink (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, kalangan perbankan masih terus memberikan special rate atau suku bunga khusus yang tinggi untuk dana simpanan deposan besar, hingga membuat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sulit turun meski BI Rate sudah dipangkas 150 basis points (bps). Special rate yang diberikan bagi para deposan besar itu bahkan Perry sebut jauh melampaui rata-rata suku bunga deposito per September 2025 yang sebesar 4,52%, yakni mencapai 5,53%. Jumlah deposito yang memperoleh special rate itu mencapai Rp 2.549,8 triliun, ata setara 31,1% dari total DPK di bank. "Itu juga kenapa suku bunga kredit juga belum turun, ini yang kita sebut karena adanya DPK yang special rate secara industri Rp 2.549,8 triliun atau 31,1%," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025). Perry menjelaskan, special rate yang diberikan perbankan itu mencakup berbagai kelompok deposan. Tertinggi ialah untuk kelompok deposan Pemerintah BUMN yang mencapai 5,97%. Special rate yang Perry anggap masih tinggi kepada kelompok deposan itu pun sebetulnya telah turun dibanding posisi 2024 yang sebesar 6,60%. "5,97% tapi masih tinggi, ini yang perlu kita turunkan antara lain bagaimana dari sisi himbauan, kemudian sampai berbagai regulasi, termasuk dari BI ada insentif likuiditas yang kami katakan seberapa jauh bank turunkan suku bunga," ucap Perry. Special rate yang tinggi kedua ialah untuk kelompok swasta Industri Keuangan Non Bank atau IKNB yang mencapai 5,86%, dikutip dengan kelompok perseorangan yang sebesar 5,73%, swasta non IKNB 5,39%, bukan penduduk 5,22%, dan pemerintah non BUMN 5,19%. Dari total DPK Special rate yang ada di perbankan senilai Rp 2.549,8 triliun itu, Perry ungkapkan juga mayoritas diberikan oleh kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) senilai Rp 1.170,3 triliun, diikuti bank BUMN Rp 1.088,8 triliun, BPD Rp 266,4 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing Rp 24,4 triliun. (arj) [Gambas:Video CNBC] [1] Next Article BI Rate Dipangkas, Ini Daftar Bunga Deposito BRI, Mandiri, BNI Terbaru [2] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)^ Next Article BI Rate Dipangkas, Ini Daftar Bunga Deposito BRI, Mandiri, BNI Terbaru (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia pada Selasa, 11 November 2025 menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Bank & Financial Services" sebagai wujud apresiasi terhadap peran dan kinerja bisnis di sektor layanan keuangan dan perbankan yang mampu mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Qpon Indonesia terus memperluas layanannya sebagai platform digital penyedia voucher diskon dan promo dari berbagi merchant terkait layanan hiburan dan gaya hidup di Indonesia. Dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025, General Manager of Qpon Indonesia, Chen Jian mengatakan Indonesia menjadi pasar yang paling dinamis dengan prospek di Asia Tenggara ditopang besarnya pasar nasabah muda dan perkembangan layanan sistem pembayaran digital di RI. Melalui layanan penjualan voucher dan gaya hidup, Qpon menjadi salah satu platform digital yang dapat menyediakan kebutuhan belanja pelanggan yang berkualitas dan menawarkan berbagai promo diskon sekaligus membantu bisnis merchant untuk memperluas basis pembelinya. Qpon juga memanfaatkan sosial media termasuk TikTok dalam memperluas segmen pasar. Seperti apa prospek bisnis voucher diskon Qpon Indonesia? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan General Manager of Qpon Indonesia, Chen Jian dalam menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2025 "Best Bank & Financial Services (Selasa, 11/11/2025) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina[1] (Persero) memproyeksikan raupan laba[2] bersih menembus US$3,30 miliar atau Rp54 triliun sepanjang 2025. Target ini naik dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercatat US$3,13 miliar atau Rp49,54 triliun. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius mengatakan proyeksi laba ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang ditargetkan bisa tercapai US$68,73 miliar atau Rp1.127 triliun. "Di 2025 Pertamina diproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar US$68 miliar atau setara dengan Rp1.127 triliun dengan capaian laba bersih US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun," ujar Simon dalam Rapat Kerja Komisi XII, Senin (17/11). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Simon, perseroan akan tetap berupaya mendorong kinerja lebih baik meski di tengah situasi ekonomi global yang menantang dan tak menentu. Hal ini tercermin dari kinerja positif hingga kuartal III 2025. "Meskipun tekanan makro ekonomi global cukup menantang beberapa indikator utama Pertamina tetap mampu mempertahankan stabilitas kinerja melalui efisiensi, respons cepat, dan continuous improvement di seluruh lini operasi sehingga stabilitas kinerja keuangan dan operasional tetap dalam tren positif," jelasnya. Simon menyebutkan pendapatan Pertamina yang positif akan memberikan kontribusi lebih baik bagi keuangan negara yang telah berhasil disetorkan sebesar Rp262 triliun hingga September 2025. Rincian setoran Pertamina berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp79,7 triliun, setoran pajak sebesar Rp159,2 triliun dan dari dividen sebesar Rp23 triliun. "Tak kalah penting, kontribusi Pertamina kepada negara sampai September 2025 mencapai Rp262 triliun, menjadikan Pertamina sebagai agen pembangunan utama melalui penerimaan pajak non pajak dan dividen terbesar di antara seluruh BUMN Indonesia," jelas Simon. Dari sisi operasional, Pertamina menargetkan produksi minyak dan gas bisa tetap stabil di 1 juta BOEPD dan yield kilang sebesar 84 persen. "Capaian ini menunjukkan improvement, bukan hanya jargon tetapi komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya. ====[3] (ldy/sfr) References^ Pertamina (www.cnnindonesia.com)^ laba (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Heldy Satrya Putera memastikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mendorong hilirisasi sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi RI yang berkelanjutan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan pengembangan hilirisasi di segala sektor baik minerba, sektor perikanan dan kelautan, sektor perkebunan dan kehutanan hingga sektor minyak dan gas bumi. Guna mendorong hilirisasi industri maka pengembangan teknologi tinggi menjadi salah satu kunci penting sekaligus mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus memastikan terpenuhinya syarat keberlanjutan. Pemerintah RI juga memastikan program hilirisasi industri tidak menjadi bagian dari komitmen mendorong transisi energi menuju Net Zero Emission Indonesia 2060. Langkah ini didorong lewat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dan membangun industri dan ekosistem sektor EBT. Di sisi lain, program hilirisasi RI menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya hilirisasi minerba terkait gasifikasi batubara untuk menghasilkan Dimethyl Ether (DME) yang dapat menggantikan LPG yang masih terkendala teknologi yang paling tepat dan sesuai sementara minat investasi sudah sangat besar. Seperti apa pengembangan hilirisasi RI mendukung ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar Dengan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Heldy Satrya Putera dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Senin, 17/11/2025) Sumber