bot

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Multi Makmur Indonesia (PIPA) akan melakukan rebranding usai terseret dalam kasus isu dugaan manipulasi pencatatan saham perdana atau IPO. Direktur PIPA Noprian Fadli mengatakan, PIPA akan segera melakukan perubahan identitas, mulai dari nama perusahaan, logo, hingga domisili. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mencerminkan nilai baru yang diusung oleh manajemen baru dan pemegang saham pengendali (PSP) Meris Capital Indonesia (MCI). "Segera kita akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, dan administrasi lainnya untuk mempertegas transformasi ini," ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa (10/2/2026). Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan tahun 2023 khususnya terkait pengakuan aset dari dana IPO tanpa bukti dan hasil yang memadai. Atas pelanggaran tersebut, PIPA dikenai denda Rp1,85 miliar. Namun, Noprian menegaskan, hal itu, tidak berdampak pada operasional perseroan. Saat ini, PIPA masih meneruskan strategi bisnisnya, baik berupa akuisisi maupun rebranding. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PIPA, Firrisky Ardi Nurtomo mengatakan, perseroan telah melakukan pemisahan total dari manajemen lama serta melakukan reposisi bisnis ke sektor minyak dan gas (oil and gas). Firrisky Ardi Nurtomo menjelaskan, manajemen saat ini tidak lagi terafiliasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum di masa lalu. Ia menggarisbawahi pentingnya klarifikasi hukum untuk memberikan kepastian bagi pasar dan investor. "Kami tidak memiliki keterkaitan hubungan pemilikan, baik operasional maupun penduduk digital, dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pemerintahan lama atau direksi lama terkait kasus-kasus yang melibatkan tersangka baru dalam perkara manipulasi saham," ungkapnya. Firrisky menambahkan, segala sanksi administratif yang muncul akibat tata kelola di masa lalu akan menjadi tanggung jawab penuh manajemen sebelumnya. Manajemen baru berkomitmen untuk kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan dan mengutamakan transparansi. "Artinya dengan segera klarifikasi hukum yang ada, itu sudah terkuat dan hukum tetap, clean and clear, kita maju dengan visi baru," tutupnya (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan capaian positif dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Sebagai mitra strategis pemerintah, langkah tersebut sejalan dengan dukungan BRI terhadap Asta Cita serta target Program 3 Juta Rumah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati dalam pertemuan bersama Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PKP, pada Senin (9/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sri Haryati menyampaikan realisasi penyaluran KPP secara nasional sepanjang 2026 telah mencapai Rp3.547 triliun. Dari total tersebut, BRI berkontribusi sebesar Rp1.774 triliun, atau setara 49% dari total penyaluran KUR Perumahan nasional. Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa perseroan menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun sepanjang tahun 2026. "Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR," ujar Hery. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi. Ia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun. "Tahun 2024 ada sekitar 16 ribu unit rumah subsidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit. Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah," pungkas Maruarar. (rah/rah) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat AS pada pembukaan perdagangan pagi ini Selasa (10/2/2026). Melansir data Refinitiv rupiah dibuka pada posisi Rp16.770/US$ atau mengalami apresiasi sebesar 0,15%. Setelah di perdagangan sebelumnya rupiah berhasil mematahkan tren pelemahannya dengan ditutup menguat 0,39% di level Rp16.795/US$. Sementara itu indeks dolar AS DXY per pukul 09.00 WIB terpantau menguat tipis 0,10% di level 96,964 meski pada perdagangan sebelumnya sempat melemah 0,83%. Pergerakan rupiah hari ini diperkirakan masih akan dipengaruhi dinamika dolar AS di pasar global yang tengah berada dalam tekanan. Pelemahan dolar tercermin dari pergerakan indeks dolar, yang mengindikasikan pelaku pasar melakukan aksi jual pada aset-aset berdenominasi greenback. Tekanan terhadap dolar juga meningkat setelah laporan beberapa menyebut regulator China mengimbau lembaga keuangan untuk menahan laju kepemilikan surat utang pemerintah AS. Isu tersebut memunculkan kekhawatiran berkurangnya permintaan asing terhadap aset berdenominasi dolar AS. Pelemahan dolar juga kian dalam setelah Direktur National Economic Council, Kevin Hassett, menyatakan pasar perlu bersiap melihat angka ketenagakerjaan AS yang sedikit lebih rendah, dengan alasan pertumbuhan populasi yang melambat dan produktivitas yang meningkat. Di sisi lain, pasar juga masih menimbang peluang pelonggaran kebijakan moneter Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) tahun ini. Pelaku pasar sekaligus mengantisipasi potensi perubahan arah kebijakan moneter AS menyusul nominasi Kevin Warsh untuk menggantikan Jerome Powell sebagai ketua The Fed. Kontrak Fed funds futures terakhir mencerminkan probabilitas tersirat 17,8% untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan The Fed berikutnya yang berakhir 18 Maret, mengacu pada CME Group FedWatch Tool. Kondisi ini membuat pelaku pasar cenderung menahan posisi pada dolar dan memilih menunggu kepastian sehingga memberi ruang bagi mata uang lain termasuk rupiah untuk menguat. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak malu-malu pagi ini, Selasa (10/2/2026). Indeks dibuka nyaris tidak bergerak. Pada pembukaan perdagangan IHSG koreksi 4,75 poin atau -0,06% ke level 8.027,12. Sebanyak 248 saham naik, 197 turun, dan 513 tidak bergerak. Nilai transaksi pagi ini mencapai Rp 748 miliar, melibatkan 1,06 miliar saham dalam 94.210 kali transaksi. Kapitalisasi pasar parkir di level Rp 14.547 triliun. Adapun pelaku pasar hari ini akan mencermati sejumlah sentimen, baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari kelanjutan perkembangan MSCI terhadap pasar saham dalam negeri hingga kebijakan bank sentral secara global. Isu yang paling menyita perhatian pelaku pasar modal saat ini adalah peringatan keras dari MSCI terkait posisi Indonesia. Indonesia terancam turun kelas dari kategori Emerging Markets dan turun kasta ke Frontier Markets jika standar pasar dinilai tidak lagi memenuhi kriteria global. Risiko downgrade ini menjadi alarm bahaya, mengingat status Emerging Market adalah kunci masuknya foreign flow dalam jumlah triliunan Rupiah ke pasar saham tanah air, terutama kebutuhan Indonesia yang masih sangat bergantung terhadap aliran dana pasif dari index global seperti MSCI. Merespons ancaman tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran regulator. Perubahan struktur terjadi mulai dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga jajaran direksi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini diambil untuk memastikan adanya penyegaran visi dan eksekusi kebijakan yang lebih agresif dan dinamis demi mempertahankan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global. Sebagai tindak lanjut, regulator langsung melakukan eksekusi secara signifikan dengan menerbitkan aturan baru yang lebih ketat. Salah satu kebijakan strategis yang diberlakukan adalah kenaikan free float menjadi 15%, naik dua kali lipat dari aturan sebelumnya yang hanya 7,5%. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas pasar secara riil agar sesuai dengan standar tinggi yang ditetapkan MSCI. Tak hanya soal likuiditas, transparansi pasar juga dibuka lebar-lebar. Regulator kini mewajibkan pembukaan data kepemilikan saham hingga porsi 1%, jauh lebih transparan dibandingkan aturan lama yang hanya mewajibkan pelaporan untuk kepemilikan 5% ke atas. Tindakan ini membawa misi ganda yaitu memenuhi standar transparansi global sekaligus melindungi investor ritel dari praktik manipulasi pasar atau "saham gorengan" yang kerap bersembunyi di balik kepemilikan semu. Arah kebijakan bank sentral global maupun domestik mulai memasuki fase pelonggaran. Setelah mempertahankan tren suku bunga tinggi sepanjang tahun 2024 untuk memerangi inflasi di AS, Bank Indonesia (BI) dan The Federal Reserve (The Fed) kini kompak memangkas suku bunga acuan mereka di tahun 2026 mendatang. Data pasar per Januari 2026 mencatat Fed Funds Rate telah turun ke level 3,75%, sementara BI Rate menyesuaikan diri untuk tetap di level 4,75% akibat pelemahan Rupiah yang terjadi di pasar valas. Selisih suku bunga yang terjaga sebesar 1,00% atau 100 basis poin ini dinilai masih cukup menarik dan kompetitif untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik bagi investor asing, sekaligus memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah. Lebih dari itu, penurunan suku bunga acuan ini diharapkan dapat segera tertransmisikan ke perbankan, sehingga menurunkan biaya dana (cost of fund) bagi dunia usaha. Biaya pinjaman yang lebih murah diharapkan dapat mengakselerasi ekspansi bisnis dan penyaluran kredit, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan sektor riil secara lebih cepat pada tahun ini guna percepatan mesin ekonomi ke pertumbuhan PDB 8%. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM[1]) menyatakan seluruh SPBU swasta[2] harus membeli bahan bakar diesel (solar[3]) dari PT Pertamina (Persero) mulai April 2026. Pembelian yang diatur dengan skema business to business (B2B) itu sejalan dengan target pemerintah menghentikan impor solar tahun ini. "Kita bersurat ke seluruh badan usaha. Kita sampaikan 2026 ini sampai dengan Maret 2026, kita masih menggunakan kuota (impor solar) 2025. Tapi sisanya setelah April ke atas segera dapat melakukan B2B dengan Pertamina untuk solar," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam unggahan podcast kanal Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hingga kini, Laode mengklaim pihaknya belum menerima penolakan dari pihak swasta. Namun, Kementerian ESDM mendapat permintaan dari swasta untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina. "Responsnya ada yang minta kita fasilitasi. Jadi mungkin mereka masih malu-malu ketemu (Pertamina), minta difasilitasi oleh kita," tambah Laode. Pada Januari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor bahan BBM jenissolarmulai awal tahun ini. Karenanya, perusahaan swasta yang membutuhkan wajib beli ke PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini sejalan dengan diresmikannya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan milik Pertamina. "Begitu (proyek ini) diresmikan, maka insyaallah kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar," ujar Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1) lalu. Dengan beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan, Pertamina bisa memproduksi semua jenis solar, baik CN48 maupun CN51. Oleh sebab itu, tak ada alasan untuk melakukan impor. "(Swasta beli ke Pertamina) Oh iya dong, semuanya," imbuhnya. Sementara itu, sejumlah SPBU swasta kehabisan stok BBM sejak bulan lalu. Salah satu badan usaha yang mengalami hal tersebut adalah Shell. President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkap pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku. "Shell Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini, sehingga kami dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra kami," ungkap Ingrid, dikutip Detikoto, Kamis (29/1). ====[4] (sfr) References^ ESDM (www.cnnindonesia.com)^ SPBU swasta (www.cnnindonesia.com)^ solar (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan meluncurkan produk buy now pay later (BNPL) pada kuartal I-2026 ini. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengungkapkan bahwa pihaknya telah meraih persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan produk BNPL, dan saat ini sedang berproses di Bank Indonesia (BI). "Jadi, yang paling siap untuk pertama kali [diluncurkan] nanti BNPL itu di triwulan I ini, karena kita, alhamdulillah, sudah mendapatkan persetujuan dari OJK. Ini lagi berproses di Bank Indonesia," ungkap Hirwandi saat paparan kinerja 2025 BTN di Menara BTN, Senin (9/2/2026). Ia mengatakan peluncuran paylater sebagai bagian dari BTN yang ingin menjadi "beyond mortgage" dan masuk dalam gaya hidup para nasabahnya. Setelah paylater, bank pelat merah itu juga akan meluncurkan berbagai produk konsumer lainnya, yakni kredit kendaraan bermotor (KKB). Kemudian di akhir tahun, BTN akan meluncurkan kartu kredit. "Ini terkait dengan paylater dan kemudian kartu kredit dan kredit kendaraan bermotor ya, jadi bagian dari BTN untuk melengkapi produk-produknya dan itu bagian dari beyond mortgage dan juga kita masuk kepada lifestyle-nya daripada konsumennya BTN. Tentu BNPL, kemudian, kartu kredit, dan kredit kendaraan bermotor, itu bagian dari yang kita harus penuhi. Dan rencana kita, emang di tahun ini itu akan kita luncurkan semua," ujar Hirwandi. Ia melanjutkan, BTN akan melakukan penetrasi produk-produk kredit konsumer baru tersebut kepada customer existing baik nasabah funding maupun debitur kredit pemilikan rumah (KPR). Pada kesempatan yang sama, bank itu juga menjelaskan dari sisi manajemen risiko produk kredit konsumer. Seperti diketahui, BI sebelumnya mengungkapkan bahwa industri perbankan masih ketat dalam penyaluran segmen kredit konsumer. Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan pada manajemen risikonya. Ia menyebut BTN ingin mewujudkan visi menjadi leading consumer bank, dan telah mendirikan loan factory untuk memproses seluruh pengajuan kredit. Setiyo menuturkan bahwa sebagian besar proses underwriting kredit di loan factory BTN sudah termodernisasi, yakni terautomasi dan menggunakan kecerdasan buatan (AI). "Sekarang 80% dari proses lending consumer sudah diproses secara automated pemutusannya, nggak pakai excel lagi. Kalau dulu pakai excel, sekarang sudah pakai mesin semua, pakai AI gitu ya, sehingga prosesnya jauh lebih cepat," ucapnya pada kesempatan yang sama. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Senin (9/2) di zona hijau dengan kenaikan 1,22% ke level 8.031,87. Penguatan indeks didorong oleh lonjakan saham DSSA yang melesat 8,87%, EMAS yang melonjak 15,38%, serta BRMS yang naik 6,88% dan menjadi penggerak utama pasar. Di sisi lain, tekanan datang dari saham-saham berkapitalisasi besar seperti BBCA yang terkoreksi 2,28%, BYAN turun 1,72%, dan BMRI melemah 0,99%. Aktivitas investor asing menunjukkan dinamika yang beragam. Di pasar reguler, asing mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp599,51 miliar, tetapi secara keseluruhan di seluruh pasar justru tercatat pembelian bersih senilai Rp721,54 miliar. Dari sisi sektoral, mayoritas sektor bergerak positif dengan 9 dari 11 sektor ditutup menguat. Sektor basic industry mencatat kenaikan tertinggi sebesar 4,41%, sementara sektor healthcare menjadi satu-satunya sektor dengan pelemahan terdalam sebesar 0,23%. Meski demikian, pelaku pasar cenderung menahan diri menjelang pertemuan OJK, BEI, dan KSEI dengan MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/2). Sikap wait and see ini tercermin dari pergerakan datar indeks ETF EIDO serta MSCI Indonesia yang hanya bergerak terbatas. Dari sisi emiten, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang 2025. Laba bersih perseroan tumbuh 16,40% secara tahunan menjadi Rp3,50 triliun, dibandingkan Rp3,00 triliun pada tahun sebelumnya. Kinerja tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga sebesar 23,00% menjadi Rp36,33 triliun, sementara beban bunga relatif stabil dengan kenaikan tipis 0,40% menjadi Rp17,91 triliun. Kondisi ini mendorong lonjakan pendapatan bunga bersih hingga 57,50% menjadi Rp18,42 triliun dan berdampak pada peningkatan Net Interest Margin (NIM) ke level 4,20% dari sebelumnya 2,90%. Penyaluran kredit konsolidasi BBTN mencapai Rp400,57 triliun atau tumbuh 11,90% secara tahunan, dengan sektor perumahan tetap mendominasi sebesar Rp328,40 triliun. Penyaluran tersebut terbagi ke dalam KPR subsidi senilai Rp191,18 triliun dan KPR non-subsidi sebesar Rp113,04 triliun. Secara pergerakan harga, saham BBTN masih berpotensi menguji kembali area 1.235. Sementara itu, PT Wira Global Solusi Tbk (WGSH) mengumumkan rencana pembagian saham bonus dengan jumlah maksimal 1,04 miliar lembar. Aksi korporasi ini akan menggunakan tambahan modal disetor senilai Rp20,85 miliar dan akan dimintakan persetujuan melalui RUPSLB pada 25 Maret. Saham bonus memiliki nilai nominal Rp20 per saham dengan rasio pembagian 1:1, sehingga setiap pemegang satu saham lama berhak memperoleh satu saham baru. Dengan demikian, jumlah saham beredar WGSH berpotensi meningkat menjadi 2,08 miliar lembar. Adapun jadwal cum saham bonus di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 2 April, sementara distribusi saham bonus kepada pemegang saham direncanakan berlangsung pada 24 April. Rekomendasi Saham Hari Ini dari Mega Capital Sekuritas [Gambas:Produk Investasi by Investasiku][1] [Gambas:Produk Investasi by Investasiku][2] [Gambas:Produk Investasi by Investasiku][3] [Gambas:Produk Investasi by Investasiku][4] [Gambas:Produk Investasi by Investasiku][5] Segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.(ayh/ayh) References^ [Gambas:Produk Investasi by Investasiku] (app.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Produk Investasi by Investasiku] (app.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Produk Investasi by Investasiku] (app.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Produk Investasi by Investasiku] (app.cnbcindonesia.com)^ [Gambas:Produk Investasi by Investasiku] (app.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian ESDM[1] menargetkan uji coba pembatasan LPG 3 kilogram[2] (Kg) satu harga mulai dilakukan tahun ini. Pada tahap awal, dua wilayah menjadi lokasi uji coba tersebut yakni Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim). Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan dalam aturan baru yang disusun mengenai LPG tepat sasaran, salah satunya ada penerapan satu harga per wilayah. Harapannya, agar tak terjadi kekacauan apabila kebijakan langsung dilakukan serentak. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kita akan menggunakan piloting area. (Dari) piloting area itu kita belajar pada kasus Februari kemarin. Ada satu aturan yang baru muncul, langsung berlaku seluruh Indonesia terus chaos," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2). Oleh sebab itu, dalam aturan disusun agar pemberlakuan secara bertahap sangat penting. Namun, pelaksanaannya dipastikan tetap tahun ini. "Nanti begitu (uji coba) dimulai, kita ada enam bulan latihan dulu nih di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Sebelum kita masuk ke daerah-daerah yang lain," katanya. Kebijakan LPG 3 Kg satu harga ini nantinya diikuti dengan kewajiban pembelian menggunakan KTP. Saat ini, sudah ada datanya di Pertamina dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai siapa saja yang berhak. Dengan pemberlakuan bertahap ini, Kementerian ESDM akan sembari melakukan evaluasi apa saja kekurangan dari kebijakan tersebut. Sampai nantinya semua daerah bisa menikmati gas melon satu harga di seluruh Indonesia. "Kita melakukan (uji coba) itu sambil kita pelajari. Kita lihat apa tantangannya begitu kita jalankan. Piloting itu penting. Jadi harus ada tahapannya," pungkas Laode. ====[3] (ldy/sfr) References^ Kementerian ESDM (www.cnnindonesia.com)^ LPG 3 kilogram (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Pasar saham Asia-Pasifik bergerak menguat pada perdagangan Selasa (10/2/2026), dipimpin lonjakan pasar Jepang yang melanjutkan reli pasca pemilu dan mencetak rekor baru. Indeks acuan Nikkei 225 melesat 1,95% ke level 57.464,40, sekaligus menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sejak pembukaan, Nikkei sempat melonjak 1,52% dan menembus level psikologis 57.000. Indeks Topix turut menguat 1,08% dan juga mencatatkan rekor baru. Penguatan pasar saham Jepang disebut masih ditopang oleh sentimen "Takaichi trade", menyusul kemenangan telak Sanae Takaichi dalam pemilu Majelis Rendah Jepang. Investor merespons positif ekspektasi keberlanjutan kebijakan pro-pertumbuhan dan reformasi struktural di Negeri Sakura. Di kawasan lain, pasar saham Korea Selatan ikut menguat. Indeks KOSPI naik sekitar 1,21%, mendekati rekor penutupan tertingginya, sementara indeks saham berkapitalisasi kecil Kosdaq menguat 1,25%. Pasar Australia juga bergerak positif. Indeks S&P/ASX 200 naik 0,39%-0,41% pada awal perdagangan, dan berada di jalur penguatan untuk hari ketiga berturut-turut. Sementara itu, kontrak berjangka Hang Seng Index diperdagangkan di level 27.221, lebih tinggi dibandingkan penutupan terakhir indeks Hang Seng di 27.027,16, mengindikasikan potensi pembukaan positif di pasar Hong Kong. Adapun pasar India dan China relatif stagnan. Indeks Nifty 50 dan Shanghai Composite tercatat bergerak terbatas di sekitar level penutupan sebelumnya. Dari Amerika Serikat, sentimen positif turut datang semalam. Saham teknologi mendorong S&P 500 mencatatkan kenaikan dua hari beruntun, dengan indeks acuan Wall Street tersebut menguat 0,47%, menopang optimisme pelaku pasar Asia pada perdagangan hari ini. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Industri rumahan pembuat hio di Tangerang mulai meningkatkan kapasitas produksi jelang perayaan Imlek. Bagikan: url telah tercopy Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan kembali mengadakan pertemuan dengan Global Index Provider Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan komunikasi dan koordinasi dengan MSCI masih berlanjut. Pertemuan yang diagendakan tanggal 11 Februari 2026 akan membahas secara teknis terkait penyesuaian kebijakan free float saham-saham Indonesia. "Pertemuan lanjutan di level teknis Akan dilakukan kembali pada hari Rabu ini tanggal 11 Februari 2026," ujarnya di gedung BEI Jakarta, dikutip Selasa (10/2/2026). Ia menjelaskan, regulator pasar modal merespons secara lebih cepat berbagai masukan dan perhatian dari MSCI, khususnya terkait keterbukaan informasi free float dan struktur kepemilikan saham. Menurutnya, BEI telah mencermati masukan yang disampaikan oleh MSCI serta mengambil langkah responsif dan terukur. Pertemuan dengan MSCI telah dilakukan sejak tanggal 2 Februari 2026, kemudian tanggal 5 Februari SRO dan OJK telah mengirimkan proposal ke MSCI. "Bursa Efek Indonesia dan KSEI juga telah mengajukan beberapa inisiatif kepada MSCI yang selaras dengan 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar odal Indonesia yang kami targetkan akan dapat dipenuhi sebelum akhir April tahun 2026 ini," jelasnya. Adapun inisiatif yang diajukan kepada MACI antara lain, penyempurnaan klasifikasi investor di KSEI dari 9 kategori yang ada di struktur SID menjadi 28 subkategori investor. "Guna menyediakan informasi struktur kepemilikan yang lebih rinci dan akurat," ucapnya. Selanjutnya, perluasan keterbukaan informasi terkait dengan kepemilikan saham. Data pemegang saham tidak lagi pada kepemilikan di atas 5%, melainkan akan mencakup kepemilikan saham di atas 1% guna meningkatkan transparansi pasar. Selain itu, peningkatan ketentuan minimum free float untuk mempertahankan status tetap menjadi perusahaan tercatat, dari saat ini sebesar 7,5% menjadi 15%. "Ketentuan ini akan diterapkan secara bertahap. Dengan penetapan target antara pada setiap tahapannya, disertai pemantauan dan pendapingan berkelanjutan bagi perusahaan tercatat," tuturnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Investor asing tercatat masih melakukan penjualan bersih sebesar Rp721,54 di seluruh pasar, Senin (10/2/2026). Perinciannya, sebesar Rp599,51 miliar di pasar reguler dan sebesar Rp122,02 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Kendati demikian, sejumlah saham justru banyak diborong asing. Antam (ANTM) menjadi saham dengan net buy terbesar, yakni Rp 117,06 miliar. Lalu diikuti oleh Bukit Uluwatu Villa (BUVA) Rp 84,9 miliar dan Darma Henwa (DEWA) Rp 57,19 miliar. Selengkapnya, berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan kemarin: PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp117,06 miliar PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) - Rp84,90 miliar PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) - Rp57,19 miliar PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) - Rp53,24 miliar PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) - Rp48,95 miliar PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) - Rp44,38 miliar PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) - Rp40,36 miliar PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Rp30,39 miliar PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) - Rp28,97 miliar PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) - Rp28,35 miliar Semengaga itu, setelah melemah secara signifikan pada akhir pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali pekan ini dengan penguatan. Indeks ditutup melesat 1,22% ke 8,031,87 pada akhir perdagangan. Nilai transaksi mencapai Rp 17,87 triliun, melibatkan 40,69 miliar saham dalam 2,27 juta kali transaksi. Sebanyak 433 saham naik, 252 turun, dan 136 tidak bergerak. Mayoritas sektor perdagangan menguat, dengan apresiasi terbesar dibukukan oleh sektor energi, barang baku dan properti. Adapun hanya sektor kesehatan dan finansial yang tertekan hari ini. Saham-saham konglomerat tercatat menjadi penopang kinerja IHSG, dengan kontribusi indeks poin paling besar disumbang oleh emiten tambang batu bara Grup Sinar Mas (DSSA), disusul oleh tambang emas Grup Saratoga (EMAS) dan tambang emas Grup Bakrie (BRMS). Emiten lain yang menguat signifikan dan ikut menjadi penopang IHSG termasuk DCII, AMMN, MDKA, PANI, AMRT, BUVA dan BUMI Saham EMAS tercatat naik 15%, saham RATU naik 13%, PANI 10%, DSSA 9%, DEWA 8%, BRMS 7%, MDKA 7% dan BUMI 6%, (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan denda kepada perusahaan tercatat sebagai upaya penegakan hukum di industri pasar modal Indonesia sebesar Rp542,49 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan jejak sanksi administratif yang sudah dilakukan untuk periode dari tahun 2022 hingga Januari 2026. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap mengatakan, upaya penegakan hukum tersebut untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor pasar modal. "Rekam jejak sanksi administratif yang sudah dilakukan untuk periode dari tahun 2022 sampai per Januari 2026 ini yang pertama adalah total denda yang dikenakan sebesar Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (9/2/2026). Dari sanksi administratif dengan total denda sebesar Rp542,49 miliar tersebut, mencakup denda sebesar Rp240,65 miliar yang dikenakan kepada 151 pihak terkait manipulasi perdagangan saham. Eddy memaparkan lebih jauh, selain sanksi denda, OJK juga menjatuhkan sanksi lain berupa pembekuan izin, pencabutan izin, dan perintah tertulis sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin pasar. Dari sisi penegakan hukum pidana, OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkracht, dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan 42 kasus dugaan tindak pidana pasar modal. "Dari jumlah itu 32 kasus berkaitan dugaan manipulasi perdagangan saham dengan berbagai pola, antara lain pump and dump, wash sales, dan pre-arrange trade," sebutnya. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OJK untuk memastikan pasar modal Indonesia tumbuh secara sehat, transparan, dan berkeadilan. "Ke depan, OJK bersama BEI dan KSEI berkomitmen untuk terus mengoptimalkan momentum reformasi, menjaga komunikasi yang proaktif dengan pemangku kepentingan domestik maupun global, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia," tutupnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian ESDM bakal memberlakukan LPG 3 kilogram (Kg) satu harga pada tahun ini. Pembelian nantinya wajib menggunakan KTP. Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur pendistribusian LPG 3 Kg ini agar tepat sasaran. "Bisa dilaksanakan (2026). Pertamina sudah (data) pakai KTP juga dan lain-lain. Jadi, kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran. Dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam aturan terbaru yang tengah disusun, Laode menegaskan pemerintah akan membatasi pembeli LPG 3kg hanya bisa masyarakat desil 1-4. Di mana hal ini tidak diatur sebelumnya. "Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa bagus juga. Jadi di atas 4 sampai berapa nanti kita batasi itu desilnya. Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, itu bedanya dengan dulu," terangnya. Wacana ini pun kembali memantik perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya menciptakan keadilan harga bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menyimpan tantangan besar, terutama terkait mekanisme penyaluran dan ketepatan sasaran. LPG 3 kilogram sebagai barang subsidi memiliki sensitivitas tinggi, baik secara ekonomi maupun sosial. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai persoalan mendasar LPG subsidi bukan semata harga, melainkan sistem pendataan penerima. Menurutnya, akurasi data masih menjadi titik lemah utama pemerintah dalam mengelola subsidi energi. "Yang menjadi permasalahan saat ini kita ketahui bahwa penentuan Desil 1-4 ini masih sulit untuk diukur dengan daya akurasi Proxy Mean Testing dengan menggunakan data SUSENAS hanya 50-70 persen," kata Yayan kepada CNNIndonesia.com. Akurasi yang belum optimal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran dalam kebijakan LPG satu harga. Jika basis datanya rapuh, kebijakan apa pun berisiko menimbulkan gejolak di lapangan. Yayan menyebut penetapan klasifikasi rumah tangga berdasarkan desil secara nasional bukan perkara mudah. Keragaman kondisi sosial dan ekonomi antarwilayah membuat pendekatan tunggal menjadi tidak efektif. "Menetapkan setiap rumah tangga di seluruh Indonesia berdasarkan Desil agak repot. Mungkin sebagai data awal, klasifikasi PKH atau Kartu Miskin menjadi titik tolok awal, seiring dengan perbaikannya," katanya. Ia juga mengingatkan penggunaan basis data baru harus dilakukan secara hati-hati. Terlebih jika pendekatan yang digunakan bersifat self report, yang rawan manipulasi maupun bias data. "Andaikan dengan DTSEN saat ini self report berdasarkan basis data BPS untuk mengklasifikasikan status Desil dengan menggunakan pendekatan konsumsi harus hati-hati," jelasnya. Menurut Yayan, sebelum melangkah lebih jauh pada pembatasan atau penyeragaman harga, pemerintah seharusnya fokus membenahi fondasi kebijakan. Fondasi tersebut adalah database pengguna LPG 3 kilogram. "Saya kira saya masih konsisten dengan pendapat saya sebelumnya. Bahwa sistem database-nya agar diperbaiki terlebih dahulu," imbuhnya. Ia menilai problem distribusi LPG subsidi selama ini bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan lemahnya sistem pemasaran dan pendataan pengguna akhir. Hal ini membuat subsidi kerap tidak tepat sasaran. "Karena kalau kita lihat ya disini yang menjadi permasalahan dari pemerintah itu sistem database untuk pemasaran dari pengguna LPG 3 kilo, itu yang masalahnya," kata Yayan. Dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar seperti LPG berpotensi memicu keresahan. Yayan menilai langkah pembatasan tanpa data kuat justru berisiko kontraproduktif. "Nah, kemudian ketika misalkan sekarang pemerintah ingin membatasi kalau misalkan databasenya tidak baik, saya kira itu nggak bijak," ucapnya Ia menekankan LPG 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi, tetapi penopang kehidupan rumah tangga kecil. Karena itu, perubahan kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial secara matang. "Kenapa? Karena komoditas LPG 3 kilo itu sangat sensitif, terutama bagi isu-isu yang sekarang ini mungkin akan lebih sensitif dibandingkan dengan isu-isu tahun-tahun sebelumnya." Atas dasar itu, Yayan menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan besar seperti LPG satu harga. Menurutnya, penundaan justru menjadi langkah yang lebih rasional. Ia menilai tahun ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pendataan nasional. Dengan database yang solid, kebijakan lanjutan akan lebih presisi dan minim risiko. "Jadi saya kira mungkin langkah baiknya menunda dulu deh isu-isu seperti ini. Kalau misalkan ingin membatasi pun, mungkin alangkah baiknya jika tahun ini untuk memperbaiki sistem databasenya terlebih dahulu."tandasnya. Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil kembali ke level psikologis 8.000 pada awal pekan ini. Indeks ditutup melesat 1,22% ke 8,031,87 pada akhir perdagangan Senin (9/2/2026). Nilai transaksi mencapai Rp 17,87 triliun, melibatkan 40,69 miliar saham dalam 2,27 juta kali transaksi. Sebanyak 433 saham naik, 252 turun, dan 136 tidak bergerak. Namun demikian, investor asing tercatat masih melakukan penjualan bersih sebesar Rp721,54 di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp599,51 miliar di pasar reguler dan sebesar Rp122,02 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Bank Central Asia (BBCA) menjadi saham dengan net sell asing terbesar, yakni Rp 714,76 miliar. Seiring dengan tekanan jual asing, harga BBCA turun 2,28% ke level 7.500 pada perdagangan kemarin. Kemudian Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bumi Resources (BUMI) juga ikut menjadi saham dengan net sell asing terbesar. Masing-masing mencatat net foreign sell Rp 263,6 miliar dan 181,59 Selengkapnya, berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan Senin: PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp 714,76 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp 263,6miliar PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) - Rp 181,59 miliar PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) - Rp 47,2 miliar PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) - Rp 37,2 miliar PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) - Rp 36,60 miliar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp 30,1 miliar PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) - Rp 25,74 miliar PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) - Rp 20,72 miliar PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) - Rp 20,65 miliar (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- DPR dan pemerintah menyepakati untuk menyelesaikan masalah penonaktifan belasan juta peserta BPJS Kesehatan [1]segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI[2] JKN[3]) dalam tiga bulan. "DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani, dan PBI-nya dibayarkan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan kesimpulan rapat bersama sejumlah menteri membahas isu penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS PBI di kompleks parlemen, Senin (9/2). Di tempat sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien, termasuk mereka dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, seperti cuci darah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saya rasa dalam rapat tadi Pak Menkes sudah sangat jelas juga. Jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Selama tiga bulan ke depan ini akan dijamin," kata Gus Ipul. Penonaktifan sejumlah peserta BPJS PBI merupakan bagian dari transformasi data nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Seluruh penyaluran subsidi dan bantuan sosial, termasuk PBI JKN, wajib menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan. Proses pemutakhiran dilakukan melalui usulan rutin pemerintah daerah, kemudian diverifikasi dan divalidasi sebelum ditetapkan alokasinya. Tahun lalu, lebih dari 13 juta peserta sempat dinonaktifkan, dengan sekitar 87 ribu peserta berhasil direaktivasi. "Tahun ini diperkirakan sekitar 11 juta peserta akan dinonaktifkan, namun tetap tersedia mekanisme reaktivasi dan diharapkan prosesnya bisa lebih cepat," ujar Gus Ipul. Gus Ipul menegaskan untuk peserta dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, layanan tidak boleh terhenti, dan pembiayaannya tetap ditanggung pemerintah selama masa transisi. "Untuk penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah," tegasnya. Gus Ipul juga menekankan alokasi PBI JKN tidak berubah, tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan subsidi kepada kelompok yang lebih memenuhi kriteria, sementara pemerintah daerah memberikan dukungan melalui APBD, terutama di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Sebagian peserta yang dinonaktifkan beralih ke skema mandiri BPJS Kesehatan, menandakan adanya kelompok masyarakat yang mampu membiayai kepesertaannya sendiri. "Yang penting dipahami, alokasi tidak berubah. Hanya dialihkan agar lebih tepat sasaran," ujarnya. Masyarakat juga diajak ikut berpartisipasi dalam pemutakhiran data melalui kanal resmi, termasuk aplikasi cek bansos, pusat data, call center, dan WhatsApp. Partisipasi publik diharapkan dapat memastikan data penerima bantuan lebih tepat sasaran. "Masyarakat luas boleh melakukan verifikasi, validasi, boleh melakukan usul melalui saluran yang kami buat diantaranya adalah aplikasi cek bansos di 021 171 untuk call center dan juga ada WA center. Jadi semuanya kita ajak untuk melakukan pemutakhiran," terangnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penonaktifan jutaan peserta BPJS PBI sebagai masalah serius yang merugikan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun citra. "Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10 persen, kalau 1 persen gak ribut orang-orang" ujar Purbaya. Menurutnya, penonaktifan peserta PBI secara massal memang seharusnya dilakukan bertahap, misalnya melalui mekanisme transisi selama tiga hingga lima bulan, agar masyarakat tidak terkejut. "Ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di-smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu," ujar Purbaya. ====[4] (sfr) References^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ JKN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Thomas Djiwandono telah resmi diambil sumpah jabatannya oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Mantan wakil menteri keuangan Kabinet Merah Putih dan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menggantikan posisi Juda Agung, yang bertukar posisi jabatan dengannya sebagai wakil menteri keuangan. "Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Deputi Gubernur BI dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab," tegas Thomas di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Senin (9/2/2026). Pengambilan sumpah jabatan sekaligus pelantikan Thomas dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, Deputi Gubernur BI Fillianingsih Hendarta. Sementara itu, tamu undangan lain di luar BI turut hadir, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menko Pangan Zukifli Hasan, Ketua LPS Anggito Abimanyu, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu II Juda Agung dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Adapun, dari keluarga dari Thomas yang juga hadir, a.l. Hashim Sujono Djojohadikusumo, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, hingga Budi Djiwandono. Seusai pelantikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas. "Pesan selalu dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda di bidang apapun. Selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air, termasuk kepada pak Thomas Djiwandono," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/2/2026). Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga mengungkapkan rasa terima kasih atas pengabdian Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan. "Itu bukan sesuatu pekerjaan atau amanah yang ringan. Jadi selamat bertugas, semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara," katanya. Selain Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan pesan khusus kepada Thomas Djiwandono, seusai resmi dilantik sebagai deputi gubernur BI. Mulanya, kepada mantan wakil menteri keuangan nya itu, Purbaya mengucapkan selamat. Lalu, ia berharap Thomas mampu ikut meramu kebijakan bersama dewan gubernur lainnnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih cepat. "Selamat Pak Tommy (sapaan akrab Thomas Djiwandono) atas posisi barunya. Mudah-mudahan di Bank Indonesia nanti bisa lebih berperan membentuk kebijakan yang pas buat pertembuhan yang lebih bagus ke depan," kata Purbaya di Gedung MA seusai menghadiri acara pelantikan Thomas. Dengan keberadaan keponakan Presiden Prabowo Subianto di bank sentral, Purbaya menilai, sinergi kebijakan antara BI dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. "Lebih gampang, biasa makan siang. Lebih gampang lagi, nanti kita makan siang ke sana, ke Pak Tommy, atau tiap Jumatan MBG sama Pak Gubernur BI (Perry Warjiyo)," tegasnya. Dalam momen pelantikan itu, Purbaya mengaku tak menitipkan pesan khusus kepada Thomas. Ia menganggap Thomas sudah mahir dalam meramu kebijakan moneter. "Enggak, kan dia dipilih sendiri sama Gubernur BI sebagai deputi gubernur. Lebih pintar dari saya kali dia, ngapain kasih wejangan, dia sudah jago," ungkap Purbaya. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun seusai proses pelantikan turut menjelaskan alasan periode jabatan Thomas melampaui masa jabatan Juda. Ia menekankan, meski Thomas seharusnya menggantikan posisi Juda yang masa jabatannya baru habis pada 2027, namun periode jabatan Thomas ditetapkan langsung oleh DPR. Juda sendiri tak menyelesaikan masa jabatannya karena mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. "Kalau soal itu memang penugasan yang masa jabatannya dewan gubernur Bank Indonesia itu adalah 5 tahun dan kita di DPR sudah menetapkan. Kita yang menetapkan," kata Misbakhun. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Taiwan[1] tegas menolak ide pemindahan atau relokasi 40 persen kapasitas produksi semikonduktor (chip[2]) ke Amerika Serikat[3] (AS) lantaran gagasan itu mustahil dipenuhi. Penolakan itu disampaikan oleh pejabat tinggi Taiwan, menanggapi dorongan Washington agar produksi chip canggih lebih banyak dilakukan di AS. Wakil Perdana Menteri Taiwan Cheng Li-chiun mengatakan pihaknya telah menyampaikan secara tegas kepada AS bahwa industri semikonduktor Taiwan tidak bisa begitu saja dipindahkan. Ekosistem industri chip Taiwan dibangun selama puluhan tahun dan tidak dapat direlokasi dalam waktu singkat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Saya sudah menyampaikan dengan sangat jelas kepada Amerika Serikat bahwa ini tidak mungkin," kata Cheng dalam wawancara di stasiun televisi Taiwan CTS, dikutip Reuters, Minggu (8/2). Cheng menegaskan Taiwan tidak akan memindahkan kawasan industri dan taman sainsnya. Namun, negaranya bersedia berbagi pengalaman dalam membangun klaster industri chip dan membantu AS menciptakan ekosistem serupa. Ia menekankan industri semikonduktor Taiwan akan terus berkembang di dalam negeri. Meski begitu, negaranya tetap terbuka untuk memperluas kehadirannya di AS. Ekspansi internasional, termasuk peningkatan investasi di AS, dilakukan dengan syarat Taiwan tetap menjadi basis utama industri chipnya. Pekan lalu, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan AS perlu menarik kembali produksi chip ke dalam negeri. Ia memandang tidak masuk akal jika sebagian besar manufaktur chip dunia berada sangat dekat dengan China. "Target kami, ketika pemerintahan ini berakhir, adalah menguasai 40 persen pasar produksi semikonduktor paling canggih," kata Lutnick. Lutnick juga sempat melontarkan ancaman jika target pemindahan 40 persen rantai pasok dan produksi chip Taiwan ke AS tidak tercapai, maka tarif atas produk Taiwan bisa dinaikkan hingga 100 persen. Bulan lalu, AS sepakat menurunkan tarif impor atas produk ekspor Taiwan dari 20 persen menjadi 15 persen. Imbalannya, Taiwan harus meningkatkan investasi di AS. Di sisi lain, TSMC, produsen chip kontrak terbesar dunia asal Taiwan, saat ini tengah berinvestasi sekitar US$165 miliar untuk membangun pabrik-pabrik chip di Negara Bagian Arizona, AS. ====[4] (ldy/sfr) References^ Taiwan (www.cnnindonesia.com)^ chip (www.cnnindonesia.com)^ Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham[1] Gabungan (IHSG[2]) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (10/2). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih berpeluang menguat dalam jangka pendek untuk menguji area 8.028-8.102, sekaligus menutup celah (gap) pergerakan harga. Meski demikian, menurutnya, pelaku pasar tetap perlu mewaspadai potensi koreksi yang dapat membawa IHSG turun ke kisaran 7.785-7.904. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji 8.028-8.102, namun tetap perlu mewaspadai potensi koreksi ke area 7.785-7.904," ujar Herditya dalam riset hariannya. Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.712, 7.547 dan resistance 8.214, 8.354 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ARCI, BBCA, HRUM, dan JPFA. Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham masih berpotensi melemah apabila hari ini bergerak di bawah garis resistance dan SMA-60, dengan target penurunan ke support Fibonacci 7.785 hingga 7.617. Namun, jika IHSG mampu menembus level 8.162, kata dia, peluang kenaikan terbatas terbuka menuju resistance 8.377. "Selama IHSG masih di bawah resistance dan SMA-60, potensi penurunan ke 7.785-7.617 masih terbuka, sementara penembusan 8.162 membuka peluang kenaikan terbatas ke 8.377," ujar Ivan. Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.617, 7.362, 7.265, 7.099, dan 6.962, dan resistance 8.162, 8.377, 8.596, dan 8.837 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ANTM, BRPT, ICBP, ISAT, dan UNTR. IHSG ditutup di level 8.031 pada perdagangan Senin (9/2) sore. Indeks saham menguat 96,61 poin atau naik 1,22 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp17,87 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 40,69 miliar saham. Pada penutupan kemarin, 433 saham menguat, 252 terkoreksi, dan 136 stagnan. ====[3] Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. (del/sfr) References^ Saham (www.cnnindonesia.com)^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2025, mulai dari total aset, pencapaian laba bersih, penyaluran kredit, hingga perolehan dana pihak ketiga (DPK). Memasuki usia ke-76 tahun pada 9 Februari 2026, BTN mengumumkan sepanjang tahun 2025 mampu membukukan total aset konsolidasian sebesar Rp527,8 triliun, atau tumbuh sebesar 12,4 persen yoy (Year-on-Year). Hal ini menunjukkan kemampuan BTN menjaga pertumbuhan yang stabil dan solid dengan indikator keuangan yang sehat di tengah berbagai tantangan dan dinamika makroekonomi. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, pencapaian aset tersebut merupakan bukti dari kiprah BTN selama 7 dekade lebih dengan penyaluran 5,8 juta unit rumah, termasuk kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sektor informal, dengan pangsa pasar KPR mencapai 39 persen secara nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Atas peran esensial di sektor perumahan nasional itu, BTN membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp3,5 triliun pada 2025, bertumbuh sebesar 16,4 persen yoy dibandingkan periode yang sama 2024 sebesar Rp3,0 triliun. "BTN berhasil mengakselerasi pertumbuhan bisnis sepanjang tahun 2025 yang ditopang penguatan profitabilitas dan proses bisnis yang semakin efisien berkat transformasi yang konsisten dilakukan di berbagai lini. Kinerja yang positif ini merupakan hasil kerja keras atas penerapan strategi bisnis yang cermat serta pengelolaan keuangan yang sehat dan disiplin," ujar Nixon di Jakarta, Senin (9/2). Capaian itu dipicu oleh pendapatan bunga yang naik 23,0 persen yoy menjadi Rp36,3 triliun hingga akhir 2025. Di sisi lain, peningkatan di beban bunga sangat minim yaitu 0.4% yoy menjadi Rp17,9 triliun per akhir 2025. BTN membukukan pendapatan bunga bersih yang naik 57,5 persen menjadi Rp18,4 triliun pada akhir 2025 dibandingkan Rp11,7 triliun pada tahun 2024. Nixon menuturkan, BTN berhasil memperkuat profitabilitas dengan memperbaiki proses bisnis di sisi penyaluran kredit dan pengelolaan portofolio yang menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, serta upaya yang konsisten dalam memperoleh pendanaan yang berbiaya lebih murah. "Hal ini berbuah peningkatan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) menjadi 4,2% pada akhir 2025, naik 133 basis poin (bps) dari tahun sebelumnya sebesar 2,9%," tuturnya. Hingga akhir 2025, BTN mencatatkan penyaluran kredit dan pembiayaan konsolidasian sebesar 11,9% yoy menjadi Rp400,6 triliun, dari Rp358,9 triliun pada 2024. Nixon menjelaskan, mayoritas kredit BTN disalurkan ke sektor perumahan, dengan penyaluran kreditnya mencapai Rp328,4 triliun hingga Desember 2025. Di kredit perumahan, BTN membukukan pertumbuhan KPR Subsidi sebesar 10% yoy menjadi Rp191,2 triliun pada akhir 2025, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp173,8 triliun. Sedangkan KPR Non-Subsidi BTN meningkat 6,7% yoy menjadi Rp113,0 triliiun hingga akhir tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp106,0 triliun. Ekspansi kredit BTN di sektor perumahan pada 2025 salah satunya ditopang oleh keterlibatan perseroan dalam Kredit Program Perumahan (KPP). Nixon mengatakan, BTN menjadi bank penyalur KPP terbesar dengan total penyaluran mencapai Rp2,6 triliun hingga akhir 2025, hampir separuh dari total penyaluran KPP secara nasional. "KPP menjadi mesin baru untuk mendorong pertumbuhan kredit BTN serta menawarkan profitabilitas yang lebih baik karena marginnya yang lebih tinggi dibandingkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kami berharap program ini dapat menjadi solusi bagi wirausaha yang membutuhkan rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha mereka," kata Nixon. Sementara, peningkatan kepercayaan masyarakat turut memicu perolehan DPK konsolidasian yang tumbuh 14,6% yoy menjadi Rp437,4 triliun pada akhir tahun lalu. Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK BTN yang dobel digit turut didukung oleh akselerasi pertumbuhan transaksi digital terutama di superapp Bale by BTN. BTN membukukan jumlah pengguna (user) Bale by BTN yang tumbuh pesat 66,1% yoy menjadi 3,7 juta hingga akhir 2025 dibandingkan tahun 2024 sebanyak 2,2 juta. Peningkatan ini mendongkrak jumlah transaksi Bale yang melonjak 79,2% yoy menjadi 2,2 miliar per 31 Desember 2025 dari tahun sebelumnya sebanyak 1,2 miliar. Sementara itu, nilai transaksi menembus Rp103,6 triliun, naik 27,7% yoy dari tahun sebelumnya sebesar Rp81,1 triliun. Saldo user Bale by BTN terus meningkat, terlihat dari kontribusinya sebesar Rp22,8 triliun terhadap DPK BTN hingga akhir 2025, naik 15,3% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp19,7 triliun. "Nominal saldo rata-rata pengguna Bale lebih tinggi, sehingga turut mendorong pertumbuhan DPK BTN terutama transaksi dana murah. Kami akan terus mendorong positioning Bale sebagai superapp yang menawarkan ekosistem terintegrasi untuk solusi transaksi keuangan keluarga, baik yang terkait dengan kebutuhan perumahan maupun berbagai macam lifestyle lainnya," ujar Nixon. Pertumbuhan bisnis yang positif diiringi peningkatan kualitas kredit di 2025, terlihat dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross yang menurun ke level 3,1% dari tahun sebelumnya 3,2%. Sebagai upaya memperbaiki struktur risiko, BTN melakukan peningkatan pencadangan atau NPL Coverage menjadi 123,9% pada akhir 2025, naik 856 bps dari tahun sebelumnya di level 115,4%. BTN juga memperkuat permodalan sebagai buffer risiko sekaligus menopang ekspansi bisnis, terlihat dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berada di level 20,9% per 31 Desember 2025, naik 240 bps dari periode yang sama tahun sebelumnya di level 18,5%. "BTN memproyeksikan NPL dapat menurun hingga di bawah 3,0% pada akhir tahun 2026 sejalan dengan membaiknya kualitas kredit," ujar Nixon. Pada 2025, BTN secara resmi melaksanakanpendirian anak usaha Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Nixon menuturkan, BSN diharapkan dapat mengembangkan pangsa pasar serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan syariah yang mumpuni. BSN membukukan total aset sebesar Rp73 triliun pada akhir 2025, meningkat 20,5% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp61 triliun. Pertumbuhan itu ditopang oleh penyaluran pembiayaan yang naik 25,0% yoy menjadi Rp55 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp44 triliun. Pertumbuhan dobel digit juga terlihat dalam perolehan DPK, 18,4% yoy menjadi Rp59 triliun per 31 Desember 2025, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp50 triliun. "Dengan langkah Beyond Mortgage, BTN terus memantapkan aspirasinya untuk menjadi consumer bank yang memberikan solusi finansial terintegrasi bagi seluruh kebutuhan nasabah, sekaligus menjalankan mandat pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan nasional melalui akses pembiayaan kepemilikan rumah yang terjangkau bagi semua segmen masyarakat. Melalui aspirasi ini, BTN berharap dapat memberikan value creation bagi kesejahteraan rakyat dan perekonomian secara keseluruhan," pungkas Nixon. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- PT MRT Jakarta[1] (Perseroda) mengungkapkan kepastian rute Fatmawati-Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam proyek pembangunan fase empat akan ditentukan Agustus 2026. "Dari loop line Fatmawati-Kampung Rambutan-Taman Mini, ini full underground (bawah tanah), yang sebentar lagi akan diputuskan pada Agustus atau September tahun ini," ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat dalam acara peresmian Blok M Hub Gojek di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, seperti dikutip Antara, Senin (9/2). Sebagai bagian dari perencanaan, sambung Tuhiyat, perusahaan akan melakukan komunikasi intensif dengan wilayah penyangga untuk mempercepat konektivitas antarwilayah. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Komunikasi diharapkan bisa mempercepat konektivitas antarwilayah, sehingga tidak terjadi kemacetan total yang ada di Jakarta," ujar Tuhiyat. Rencananya, MRT Fatmawati-TMII akan melintasi 10 stasiun, yakni Fatmawati, Antasari, Ampera, Warung Jati, Tanjung Barat, Ranco, Jalan Raya Bogor, Tanah Merdeka, Kampung Rambutan dan TMII. Proyek MRT fase empat rencananya digarap dengan skema kerja sama badan usaha dengan pemerintah (KPBU), dan tidak lagi dilakukan dengan pembiayaan dari Jepang, yakni JICA, seperti yang selama ini diterapkan pada proyek MRT Jakarta. Proyek Rute Kembangan-Balaraja Dimulai Tahun IniPada kesempatan sama, Tuhiyat mengungkapkan MRT Jakarta fase Timur-Barat yang menghubungkan Kembangan (Jakarta Barat) hingga Balaraja (Kabupaten Tangerang/Banten) bakal dimulai dari Stasiun Thamrin pada 2026. "Sementara pembangunan East West atau Line Timur Barat dari Medan Satria sampai dengan Tomang 25 kilometer itu kita mulai tahun ini dengan diawali pembangunan Paket 104 dan 109 untuk Thamrin dan arah ke Senen underground (bawah tanah)," ujar Tuhiyat. Pembangunan depo fase tersebut direncanakan di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Selama pembangunan itu berlangsung, BUMD itu akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. ====[2] (antara/sfr) References^ MRT Jakarta (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyiapkan kebijakan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan. "Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula," ujar Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian dan lembaga terkait implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026 seperti dikutip Antara, Senin (9/2). Menurut Zulhas, konsumsi gula menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam rapat, menyusul meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selanjutnya, pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula, agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya. "Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya," ujar dia. Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atautask forcekeamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk kasus residu, gangguan keamanan pangan, maupun kondisi darurat pangan. Satuan tugas tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lebih lanjut, pemerintah juga membahas penataan tata kelola pangan olahan, termasuk produk pangan olahan yang beredar luas di masyarakat, agar seluruhnya memenuhi ketentuan keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku. "Olahan itu nanti yang boleh beredar di tempat kita itu seperti apa, termasuk halal tidak halal itu yang juga nanti akan dibicarakan," tuturnya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan ataunutri gradeuntuk kandungan gula, garam, dan lemak. "BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan ataunutri grade," ujar Taruna di tempat yang sama. Penyusunan aturan tersebut mengacu pada standar internasional, termasuk Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian terhadap kondisi nasional. "Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah," terangnya. Lebih lanjut, pemerintah menyatakan kebijakan pelabelan dan pembentukan satuan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperjelas mekanisme penanganan keamanan pangan berdasarkan PP 1/2026. (sfr/sfr) Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya[1] Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iuran BPJS Kesehatan[2] bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. "Saat ini, pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3," ujar Purbaya dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (9/2). Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan menjaga keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selama ini, pembiayaan JKN juga ditopang oleh pemerintah melalui pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan. Sejak 2021, besaran iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat layanan di ruang perawatan kelas 3 disamakan dengan iuran PBI, yakni Rp42 ribu per orang per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp35 ribu dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta. Sementara Rp7.000 merupakan bantuan iuran dari pemerintah, dengan rincian Rp4.200 ditanggung pemerintah pusat dan Rp2.800 oleh pemerintah daerah. Secara keseluruhan, alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp247,3 triliun, naik 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan besarnya anggaran tersebut, Purbaya turut menyoroti polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang memicu keresahan masyarakat pada Februari 2026. Menurutnya, perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi mamadai menjadi pemicu utama gejolak tersebut. Karena itu, ia meminta pemutakhiran data peserta PBI JKN dilakukan secara lebih hati-hati, bertahap, dan disertai sosialisasi yang memadai. Purbaya juga mengusulkan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan diberlakukan agar masyarakat memiliki waktu beradaptasi dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak. Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pembahasan mengenai rencana penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan tidak harus menunggu terbitnya peraturan presiden (perpres). "Saya kira, tidak perlu juga formil menunggu perpres ya," ujar Pras, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Antara. Menurut Pras, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian terkait terus mematangkan solusi penanganan tunggakan peserta BPJS Kesehatan melalui koordinasi lintas sektor. Pada 2025 lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sempat mengungkap sebanyak 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun. "Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," ujar Ali di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10) seperti dikutip dari Antara. Rencananya, tunggakan yang dihapus maksimal 24 bulan. Pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan utang karena akan membebani administrasi BPJS Kesehatan. ====[3] (lau/sfr) References^ Purbaya (www.cnnindonesia.com)^ BPJS Kesehatan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu pilar utama pengembangan komoditas jagung dan bawang putih nasional. Penetapan tersebut sekaligus menempatkan NTB sebagai basis pengembangan industri pakan ternak guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan periode 2026-2030. Menurut Amran, NTB memiliki kombinasi ideal berupa ketersediaan lahan luas, keunggulan agroklimat, serta kesiapan memasuki fase hilirisasi pertanian. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pemerintah pusat menjadikan NTB wilayah strategis dalam penguatan produksi pangan nasional. Untuk komoditas bawang putih, NTB tercatat memiliki potensi lahan mencapai 7.750 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten. Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan potensi terbesar sekitar 2.500 hektare, disusul Lombok Utara 2.000 hektare, Bima 1.500 hektare, Sumbawa 1.000 hektare, dan Lombok Tengah sekitar 750 hektare. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Peta potensi ini menjadi dasar penetapan target tanam, target produksi, serta intervensi kebijakan pemerintah pusat menuju swasembada bawang putih nasional. Mentan menegaskan penetapan NTB sebagai wilayah strategis harus dijawab dengan kerja nyata dan percepatan di lapangan, bukan berhenti pada perencanaan administratif. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja meninjau gudang bibit bawang putih dan dialog bersama petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun. "Yang paling sulit dalam hidup adalah mengubah mindset. Kalau mindset berubah, hidup berubah. NTB ini bisa sejahtera kalau lahan tidur dibangunkan, pemuda dibangunkan, PPL dibangunkan," tegas Mentan saat kunjungan ke Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (9/2). Dalam kunjungan kerja itu, Mentan juga meninjau gudang bibit bawang putih dan dialog bersama petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta jajaran pemerintah daerah di kawasan Sembalun. Lebih lanjut Mentan mengatakan, keberhasilan swasembada pangan sangat ditentukan oleh etos kerja, disiplin, dan keberanian bertindak, terutama di level pendampingan petani. PPL diminta hadir di lapangan dan menjadi motor penggerak produktivitas. "PPL jangan pernah kena sinar matahari di rumah. Bangunkan lahan tidur di NTB. PPL harus bersama lahan. Insyaallah NTB ini sejahtera," ujarnya. Dalam arahannya, Mentan menegaskan bahwa bawang putih merupakan komoditas strategis nasional yang harus dikelola secara serius dan terukur, sejalan dengan agenda pengurangan impor dan penguatan produksi dalam negeri. "Bawang putih ini sektor pertanian yang sangat baik. Kalau dikelola serius, produksinya bisa ditingkatkan. Jangan puas dengan hasil rendah, kita harus berani naikkan produktivitas," kata Amran. Penegasan peran strategis NTB tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional dalam tiga tahun ke depan. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase penting menuju kemandirian pangan secara menyeluruh. "Sejak 31 Desember 2025 Indonesia sekarang swasembada beras dan Insya Allah sebentar lagi swasembada jagung dan Insya Allah dalam tiga tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya," ujar Presiden. Sebagai bentuk komitmen negara dalam mendukung swasembada pangan 2026-2030, Kementerian Pertanian memastikan intervensi penuh, mulai dari penyediaan benih hingga pendampingan teknis di lapangan. "Benih dibantu sepenuhnya, gratis. Seluruh biayanya ditanggung kementerian. Negara ini kalau mau maju, cukup katakan siap, lalu bekerja," tegas Amran. Selain bawang putih, Mentan Amran juga menekankan bahwa jagung tetap menjadi tulang punggung pertanian NTB yang harus dikawal pengembangannya secara konsisten. Untuk memperkuat nilai tambah dan kepastian pasar, pemerintah merencanakan investasi pembangunan pabrik pakan ternak di NTB sebagai bagian dari strategi hilirisasi jagung. Pabrik pakan ternak tersebut diproyeksikan menjadi penyerap utama hasil panen jagung petani, menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, serta mendukung pengembangan subsektor peternakan secara terintegrasi. Dengan kehadiran industri pakan di dalam wilayah, rantai pasok jagung hingga peternakan di NTB diharapkan semakin efisien dan berkelanjutan. "Tolong kawal baik-baik jagung di sini, juga bawang putih. Ini masa depan NTB," ujar Mentan Amran. Di hadapan Gubernur NTB dan para kepala daerah, Mentan juga menekankan bahwa pembangunan pertanian harus meninggalkan legacy nyata bagi daerah dan masyarakat. "Hidup sekali, kita akan dikubur nantinya. Manusia meninggalkan nama baik, meninggalkan legacy," pungkasnya. Dengan potensi lahan yang besar, dukungan kebijakan nasional, serta dorongan hilirisasi melalui industri pakan ternak, NTB diproyeksikan menjadi sentra jagung, bawang putih, dan agroindustri nasional, sekaligus penopang utama swasembada pangan Indonesia yang berkelanjutan. (ory/ory) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Bekasi, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal pencarian calon pimpinan baru yang akan menduduki jabatan Anggota Dewan Komisioner OJK dalam waktu dekat. Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, sebagai Pjs dia bertugas memastikan keberlangsungan keseluruhan dari tugas fungsi OJK dapat berjalan dengan baik, sembari melaksanakan program-program yang diperlukan, terutama menyikapi dinamika di pasar modal kemarin. "Terkait pertanyaan tentang pansel, itu kan ada di Kementerian Keuangan, ya itu di luar kami," ujar Kiki ditemui usai Witnessing SNLIK, di Bekasi Timur, Senin, (9/2/2026). Lebih jauh, Kiki memastikan proses transisi akan berjalan dengan baik. Terkait kemungkinan adanya sosok pejabat karir yang menjadi calon pemimpin OJK, Kiki enggan berkomentar lebih lanjut. "Siapapun nanti yang terpilih, kita siap bekerja sama. Saya tidak tahu (terkait adanya pejabat karir yang masuk bursa calon pejabat OJK)," pungkas Kiki. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan panitia seleksi (Pansel) yang akan mengawal seleksi calon pimpinan OJK pada periode mendatang akan mulai berjalan hari ini. Pansel OJK ini akan bertugas menyeleksi jabatan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, dan ADK OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi. Purbaya memastikan paling lama seminggu ini sudah ada calon ketua OJK dan dalam dua minggu, ketua OJK baru sudah terpilih. "Dimulai prosesnya hari ini sudah mulai jalan. Saya pikir cepet seminggu ini sudah ada yang disiapkan siapa yang akan jadi ketua, dan dalam waktu dua minggu paling lambat kita sudah punya ketua OJK baru," kata Purbaya selepas Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Senin (2/2/2026). Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan prioritas yang pertama adalah membentuk Pansel OJK, baru setelah itu pemilihan Direksi BEI. (wur) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber