bot

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu[1]) menilai perekonomian[2] Indonesia yang tumbuh 5,39 persen pada kuartal IV-2025 belum maksimal karena masih berada di bawah potensi ekonomi nasional. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pertumbuhan 5,39 persen memang belum sepenuhnya memuaskan karena belum menyentuh kapasitas maksimal perekonomian nasional. Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan masih adanya ruang untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi. "Pertumbuhan 5,39 (persen) di kuartal IV itu masih di bawah potensinya. Jadi artinya kalau di bawah potensinya, masih bisa didorong," ujar Juda dalam CNBC Indonesia Outlook, Selasa (10/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meski demikian, ia menilai capaian tersebut patut disyukuri karena menjadi pertumbuhan tertinggi sejak 2022, yakni saat Indonesia mengalami rebound pascapandemi Covid-19. Setelah periode tersebut, laju pertumbuhan ekonomi cenderung bertahan di kisaran 5 persen. "Pertumbuhan 5,39 persen itu adalah yang tertinggi sejak 2022 ketika terjadi rebound dari Covid-19. Jadi ini sebuah achievement yang patut kita syukuri," katanya. Juda juga menyoroti posisi Indonesia yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional melampaui China dan menjadi salah satu yang tertinggi di kelompok negara G20. "Kalau dibandingkan dengan negara lain, China misalnya, pertumbuhannya sekitar 4,5 persen. Kita di 5,39 persen, salah satu yang paling tinggi di G20," ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan penguatan ekonomi sejalan dengan meningkatnya indeks keyakinan konsumen. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian dan prospeknya ke depan. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan survei ketenagakerjaan terakhir, terjadi penambahan sekitar 1,37 juta tenaga kerja dalam satu kuartal, yang dinilai mencerminkan perbaikan kesejahteraan. "Ini artinya pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih baik di triwulan keempat, dan momentum ini harus kita dorong agar berlanjut di kuartal pertama tahun ini," pungkas Juda. ====[3] (ldy/ins) References^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ perekonomian (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memonitor suku bunga deposito bank digital. Sebagaimana diketahui bank-bank yang menyediakan layanan finansial secara online penuh atau terbatas tanpa kantor layanan fisik. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan bank digital menawarkan bunga deposito tinggi karena memiliki model bisnis berbeda dengan bank konvensional. "Karena mereka [bank digital] kan pinjamannya jangka pendek, dan kemudian konsumsi dan lain sebagainya, dan risiko tinggi. Jadi memang kalau risiko tinggi, biasanya suku bunga lebih tinggi, katanya usai acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Kendati menilai bunga deposito tinggi merupakan skema bisnis bank digital, tetapi OJK akan terus melakukan pemantauan. "Kalau sudah mulai eksesif gitu, kita akan tangani," katanya. Sebagai informasi bank digital agresif menawarkan suku bunga deposito dengan imbal hasil tinggi. Seluruh bank digital memiliki produk deposito dengan bunga yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang saat ini dipatok di level 3,5%. Berdasarkan penelusuran terkini, sejumlah bank digital menawarkan bunga deposito di kisaran 3,75% hingga 9% per tahun. Tingginya bunga deposito ini tidak lepas dari kondisi bank digital yang mayoritas masih berada dalam fase ekspansi, dengan pertumbuhan kredit yang cukup agresif sepanjang 2025. Imbal hasil menarik masih menjadi strategi efektif untuk memperluas penetrasi pasar dan memperkuat posisi di tengah persaingan dengan bank konvensional. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan Danantara Asset Management (DAM) mampu bersaing dengan perusahaan besar global dan sejajar dengan perusahaan paling bergengsi di dunia Fortune 500. Secara rinci Dony menargetkan total laba BUMN yang akan dikonsolidasi ke DAM dapat mencapai Rp 360 triliun tahun ini, dan meningkat menjadi Rp 400 triliun tahun 2027. "DAM di Fortune 500 termasuk 10 perusahaan terbesar di dunia, dengan pendapatan sebesar US$ 110 miliar," ungkap Dony dalam dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dony juga mengungkapkan bahwa Danantara memiliki ekuitas hingga Rp 3.000 triliun dan aset Rp 14.000 triliun. Dengan bekal tersebut Dony mengharapkan Danantara dapat memberikan pengembalian yang baik dan mampu mencapai target yang diinginkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yakni laba sebesar Rp 600 triliun. "(Laba Rp 600 triliun) memang kita tentu berharap paling tidak tahun 2029, tapi mengelola perusahaan ini cukup challenging tentu teman-teman juga memahami bagaimana tidak mudahnya, tapi kita berkomitmen kalau kita lakukan benar, kita bisa mencapainya," jelas Dony. Dalam upaya meningkatkan return Danantara, Dony melihat terdapat banyak peluang dengan masih banyak industri yang belum dimasuki oleh Danantara. Selain itu tingkat kompetitif Danantara juga bisa ditingkatkan terus untuk memperoleh keuntungan tang lebih besar dan mampu menjadi pemain global. "Saya personal cukup yakin dengan tim yang kita miliki, ... mudah-mudahan BUMN akan dipimpin orang-orang berkualitas yang tentunya mampu membawa DAM untung Rp 600 triliun," jelas Dony. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembayaran kewajiban utang proyek Kereta Cepat[1] Jakarta-Bandung Whoosh[2] akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN[3]). "Iya (utang Whoosh pakai APBN)," ujarnya singkat saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Prasetyo menjelaskan, meski sumber pendanaan telah dipastikan berasal dari APBN, pembahasan teknis pelaksanaannya masih belum final. Proses tersebut saat ini masih berada dalam tahap negosiasi dan pembicaraan teknis lanjutan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Belum (final), kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan (Roeslani) sebagai CEO Danantara," tambah Prasetyo. Pernyataan Prasetyo ini merespons pernyataan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin yang menyebut persoalan utang proyek kereta cepat telah memperoleh solusi dan jaminan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibangun dengan total nilai investasi sekitar US$7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$1,21 miliar dari rencana awal. Sekitar 75 persen pembiayaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan setoran modal para pemegang saham konsorsium. Isu pembiayaan Whoosh kembali mencuat setelah Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek tersebut, termasuk kewajiban pembayaran sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Prabowo menilai proyek kereta cepat memiliki manfaat publik yang besar, mulai dari pengurangan kemacetan, polusi, hingga alih teknologi, sehingga tidak semata-mata dinilai dari untung dan rugi. Namun, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan sikap berbeda. Ia secara terbuka menyatakan tidak ingin APBN digunakan untuk membayar utang Whoosh. "Kalau saya, mending enggak bayar (utang Whoosh) saya. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, diskusi," ujar Purbaya dalam media briefing. Purbaya menegaskan hingga saat itu belum ada keputusan final terkait pembagian peran antara pemerintah dan Danantara dalam restrukturisasi utang Whoosh. Ia menyebut pemerintah cenderung menangani aspek infrastruktur, sementara Danantara akan menanggung bagian operasional dan rolling stock. "Sepertinya ini belum putus juga," ujarnya saat itu. Sejalan dengan itu, COO Danantara Dony Oskaria menyatakan Danantara dan pemerintah akan berbagi peran dalam proses restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat, sesuai arahan Presiden. Pemerintah disebut akan menangani kewajiban yang terkait dengan infrastruktur, sementara Danantara fokus pada optimalisasi operasional layanan. ====[4] (del/pta) References^ Kereta Cepat (www.cnnindonesia.com)^ Whoosh (www.cnnindonesia.com)^ APBN (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Bekasi, CNBC Indonesia - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kembali dilakukan untuk tahun 2026. Survei kali ini diinsiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, SNLIK dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. OJK sendiri membidik target literasi keuangan tahun 2026 sebesar 67,46%, naik 1% dari tahun lalu 66,46%. Sementara angka inklusi keuangan diharap naik dari 80% dari tahun 2025 menjadi 83% di tahun 2026. "Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS," kata Friderica yang kerap disapa Kiki dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Untuk pertama kalinya, SNLIK tahun ini akan bekerja sama dengan LPS sesuai dengan UU PPSK. Selain itu, survey tahun ini akan memiliki angka literasi dan inklusi keuangan tingkat provinsi. Tingkat literasi dan inklusi keuangan tiap provinsi sangat penting agar tiap provinsi tahu posisinya untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah. Di samping itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, tahun ini terjadi peningkatan jumlah responden secara nasional bagi LPS. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif guna mendukung program literasi dan inklusi keuangan. "Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi," ujar Anggito. Anggito menegaskan, LPS akan terus mendukung dan berharap ke depan dapat menjangkau lebih banyak lagi responden, serta bersama OJK dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi berdasarkan survei ini. Pada kesempatan yang sama, Amalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang sangat produktif antara BPS, OJK, dan LPS, yang pada 2026 telah memperluas jumlah responden hingga ke tingkat provinsi. "Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Indukusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia," kata Amalia. Amalia mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan, sebab kesediaan dan keterbukaan responden merupakan bagian penting dari kualitas pendataan. Ia menyampaikan bahwa kerahasiaan jawaban serta keamanan data pribadi responden sangat dijaga dan dilindungi sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Diketahui, pemerintah telah menargetkan tingkat literasai keuangan Indonesia di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2025-2029, sebesar 69,35%. Sementara untuk inklusi keuangan dibidik sebesar 93,00% pada tahun 2029. Untuk tahun 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 80,51%, sementara tingkat literasi keuangan mencapai 66,46% - 66,64%. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) Dian Ediana Rae menyatakan permasalahan yang terjadi di pasar modal Indonesia beberapa waktu terakhir tidak muncul secara tiba-tiba. Menurut Dian, persoalan tersebut muncul akibat kombinasi faktor, mulai dari gejolak ekonomi global dan domestik, kondisi makroekonomi, hingga praktik yang berjalan di pasar modal RI. Ia juga menyinggung peringatan lembaga penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap bursa saham RI. "Terkait MSCI, itu adalah penilaian rating agency, sebetulnya bukan hal baru. Kebetulan pekerjaan saya dulu mengurusi rating agency," kata Dian saat memberikan paparan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dian menekankan perlunya rekonsiliasi cepat antara penilaian lembaga pemeringkat maupun penyedia layanan indeks global dengan kondisi pasar domestik, agar persepsi investor global dan pelaku pasar lokal bisa sejalan. Ia menambahkan, kondisi pasar modal yang tertekan membutuhkan reformasi menyeluruh dari regulator dan pemerintah. "Pada hakikatnya, OJK berkewajiban memantau kondisi pasar modal dari waktu ke waktu, terutama dalam konteks governance dan equity, yang membutuhkan jawaban," jelas Dian. Dalam rangka reformasi, OJK akan memastikan industri pasar modal menjalankan praktik terbaik sesuai standar internasional, termasuk menindak fenomena manipulasi harga saham, insider trading, dan praktik tidak sehat lainnya. "Isu-isu (terkait) market low and down, insider trading, dan lainnya sudah clear. Kita akan menerapkan pasar modal kira sesuai dengan best practice tentu dalam semua hal dalam konteks reformasinya," ujar Dian. Ia menekankan penerapan standar internasional tidak hanya penting untuk pengawasan perbankan, tetapi juga untuk menjadi daya tarik investor global. "Kalau semakin jauh dari internasional best practice, sudah pasti akan menimbulkan persoalan," tambah Dian. Dian juga menilai momentum ini menjadi kesempatan untuk melakukan perombakan dasar industri pasar modal agar lebih kompetitif. Dengan praktik yang tepat, meski pasar sedang lesu, kondisi bisa bounce back dan tetap memberikan perlindungan bagi investor. OJK bersama Bursa Efek Indonesia akan memprioritaskan penyelesaian persoalan paling genting terlebih dahulu, yang menurut Dian memang membutuhkan waktu. "Meskipun situasi (pasar modal) down dengan pratice yang tepat (IHSG) bisa bounce back dengan konsistensi," pungkas Dian. ====[2] (lau/pta) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub[1]) menyiapkan program mudik gratis[2] Lebaran 2026 dengan kuota besar yang menjangkau 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ada 78 ribu kuota tiket gratis untuk mudik via bus dan kereta api. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) berlangsung aman, tertib, dan merata sekaligus mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat. Mudik gratis tersebut disiapkan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari bus antarkota antarprovinsi hingga kereta api di Pulau Jawa. Sebanyak 78 ribu yang tiket gratis yang disiapkan terdiri dari 50 ribu tiket bus dan 28 ribu tiket kereta api. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan mudik gratis menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk menjaga kelancaran arus mudik, terutama bagi masyarakat pengguna angkutan umum. "Kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan mudik gratis untuk 34 tujuan provinsi dengan menggunakan 401 kendaraan bus. Kemudian kami juga menyiapkan tiket gratis untuk penumpang sebanyak 50 ribu penumpang ekonomi," ujar Dudy dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Selain angkutan jalan, Kemenhub juga menyiapkan layanan mudik gratis melalui moda kereta api. Program ini difokuskan pada jalur-jalur utama di Pulau Jawa yang selama periode Lebaran kerap mengalami lonjakan penumpang. "Moda transportasi gratis ada mudik gratis untuk kereta api jalur Pulau Jawa untuk lintas utara, lintas tengah, dan selatan dengan target sekitar 28.182 penumpang," kata Dudy. Dudy juga menegaskan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 telah dipersiapkan sejak dini dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pemerintah, kata dia, tidak hanya berfokus pada ketersediaan layanan transportasi, tetapi juga pada aspek keselamatan, kelancaran arus lalu lintas, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. "Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2026 agar berjalan dengan selamat, aman, dan lancar," ujarnya. Sebagai bagian dari langkah tersebut, Kemenhub melakukan koordinasi intensif dengan aparat kepolisian dan kementerian teknis lainnya, termasuk dalam hal pengaturan lalu lintas dan kesiapan infrastruktur jalan. "Kami berkoordinasi dengan Korlantas Polri, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU (Pekerjaan Umum), serta melakukan ramp check atau uji kelaikan sarana dan prasarana moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api," kata Dudy. Ia menambahkan kesiapan jalan tol dan jalan arteri nasional juga menjadi perhatian utama agar masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dapat merasa aman dan nyaman. ====[3] (del/pta) References^ Kemenhub (www.cnnindonesia.com)^ mudik gratis (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus melakukan transformasi menjadi bank yang semakin modern. Tidak hanya berfokus pada pembiayaan perumahan, BTN juga mengembangkan layanan berbasis gaya hidup (lifestyle) untuk memperkuat bisnis beyond mortgage. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah kehadiran aplikasi Bale by BTN, yang dirancang untuk menunjang kebutuhan transaksi generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z. Sejak diluncurkan pada 9 Februari 2025, jumlah pengguna Bale by BTN mencapai 3,7 juta akun. Peningkatan ini turut mendongkrak volume transaksi Bale by BTN yang melonjak 79,2% secara year on year (YoY) menjadi 2,2 miliar transaksi per 31 Desember 2025. Dengan nilai transaksi menembus Rp103,6 triliun. Saldo pengguna Bale by BTN juga terus meningkat. Tecermin dari kontribusinya sebesar Rp22,8 triliun terhadap dana pihak ketiga (DPK) BTN hingga akhir 2025. Jumlah ini tumbuh 15,3% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp19,7 triliun. BTN juga terus mengakselerasi digitalisasi melalui kehadiran BTN Digital Store di sejumlah kota besar, seperti di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Hingga saat ini, sebanyak 24 BTN Digital Store beroperasi di seluruh Indonesia. Kantor cabang digital ini menggantikan fungsi teller dan customer service konvensional dengan sistem berbasis digital dan kecerdasan buatan (AI). Nasabah dapat membuka rekening hanya dalam waktu 3-5 menit melalui pemindaian KTP yang terintegrasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menegaskan, BTN merupakan bank nasional dengan sejarah panjang dan kontribusi strategis dalam pembangunan perumahan di Indonesia. Bank yang berakar sejak 1897 sebagai Postpaarbank itu terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Tonggak penting BTN dimulai pada 9 Februari 1950 saat resmi lahir kembali sebagai bank nasional. Peran strategis BTN semakin menguat pada 1976 ketika menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pertama di Indonesia. "Sejak saat itu, BTN menjadi pilar utama pembiayaan perumahan rakyat dan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional," ujar Nixon dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026). Hingga kini, BTN menyalurkan KPR kepada sekitar 5,8 juta keluarga di seluruh Indonesia. Capaian ini menegaskan posisi BTN sebagai motor penggerak kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dari sisi kinerja, BTN mencatatkan pertumbuhan signifikan. Total aset perseroan menembus Rp527,8 triliun atau tumbuh 12,4% YoY pada 2025. Capaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat sekaligus hasil transformasi yang dijalankan secara konsisten. BTN juga terus mendorong transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan. Nixon menyampaikan bahwa Bale by BTN dirancang untuk memberikan kemudahan akses perbankan yang lebih inklusif dan terintegrasi. "Transformasi digital menjadi kunci agar BTN tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Layanan harus semakin mudah, cepat, dan dapat diakses oleh semua lapisan, menuju visi Mitra Utama Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia," jelas Nixon. Dari sisi keberlanjutan dan reputasi, BTN mencatatkan sejumlah prestasi, antara lain menjadi bank pertama di Indonesia yang meraih MSCI ESG Rating AA. Selain itu, BTN menempati peringkat ke-6 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di antara BUMN dan menjadi yang terbaik di antara bank Himbara. Di bidang sumber daya manusia, BTN diakui sebagai tempat kerja unggulan dengan masuk dalam Top 3 LinkedIn Top Companies serta meraih penghargaan Best Company to Work For in Asia. Ke depan, arah transformasi BTN semakin jelas. Nixon kembali menegaskan komitmen BTN untuk terus memperkuat transformasi menuju Mitra Utama Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia melalui layanan yang semakin digital, terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. "Seluruh insan BTN wajib menjaga integritas, memperkuat semangat melayani, dan memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan perusahaan," tegas Nixon. Meski terus bertransformasi secara digital dan semakin modern, BTN tetap menjaga perannya sebagai pilar pembiayaan perumahan nasional. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menuturkan, selama lebih dari tujuh dekade BTN berperan strategis dalam mendukung pembangunan perumahan nasional melalui pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan. Transformasi BTN sebagai housing bank mencerminkan komitmen untuk tetap relevan dan melayani kebutuhan masyarakat. "Sejalan dengan tema Komitmen Nyata Melayani Negeri, saya yakin BTN akan terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam mendukung agenda perumahan nasional," ujar Rosan. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan, BTN telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor perumahan nasional dengan memberikan daya dukung hunian bagi masyarakat Indonesia. Peran konsisten BTN dalam menghadirkan akses pembiayaan turut memperkuat fondasi kesejahteraan keluarga. Dalam berbagai program dan kebijakan perumahan nasional, BTN hadir sebagai mitra yang dapat diandalkan baik melalui pembiayaan maupun penguatan ekosistem perumahan yang semakin terintegrasi. "Transformasi BTN dalam beberapa tahun terakhir, melalui digitalisasi layanan, pengembangan produk transaksional, serta penguatan peran beyond mortgage, menunjukkan kesiapan BTN menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," terang Misbakhun. Sebagai mitra dan pemangku kepentingan, lanjut dia, BTN merupakan institusi yang terus bertumbuh, terbuka terhadap kolaborasi, dan konsisten mendukung agenda pembangunan nasional. Tema HUT ke-76 BTN, Komitmen Nyata Melayani Negeri, mencerminkan semangat pengabdian tersebut. "Kami berharap BTN terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memperkuat kontribusinya bagi pembangunan nasional," harapnya. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai, BTN sangat lekat dengan konsep perumahan rakyat karena perannya sebagai pionir penyaluran kredit subsidi. "Kami bersyukur BTN menjadi mitra utama REI dalam tumbuh dan berkembang bersama, meski dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan," ungkap Bambang. Saat ini, penyaluran kredit subsidi tidak lagi eksklusif melalui BTN. Hampir seluruh bank Himbara dan sejumlah bank swasta turut menyalurkannya. Meski demikian, BTN tetap menjadi salah satu bank dengan portofolio terbesar di sektor tersebut. Ke depan, Bambang berharap kerja sama BTN dan REI terus ditingkatkan. Ia memahami prinsip kehati-hatian perbankan, namun menekankan pentingnya pelayanan kredit yang cepat, tepat, dan efisien dengan suku bunga kompetitif. "Bisnis properti, khususnya perumahan menengah ke bawah, sangat bergantung pada kecepatan proses kredit. Keterlambatan akan menambah beban bunga dan berisiko menggerus usaha," katanya. Dia menilai BTN terus bertumbuh dan bertransformasi menuju bank utama. Digitalisasi menjadi keniscayaan seiring perubahan perilaku masyarakat. Namun, kemudahan layanan harus diimbangi sistem keamanan yang kuat agar data nasabah tetap terlindungi. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah menyatakan, BTN telah melakukan transformasi dalam operasional, teknologi, dan model bisnis, sehingga meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing. "Peran perbankan sangat vital, bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga membantu pengembang menjaga arus kas agar usaha berkelanjutan," jelas Junaidi. Menurut dia, peran BTN semakin krusial dalam mendukung program 3 juta rumah pemerintah. Mayoritas pembiayaan perumahan subsidi masih mengandalkan BTN, baik untuk konsumen maupun pengembang. "Maju terus BTN untuk program perumahan Indonesia," pungkas Junaidi. (bul/bul) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) membongkar alasan kredit senilai Rp2.400 triliun masih mengendap di bank [2]dan belum mengalir ke sektor riil. Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae menyebut tumpukan uang Rp2.400 triliun ini merupakan kredit yang telah disetujui bank, tetapi belum ditarik nasabah (undisbursed loan). Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi penyaluran kredit dan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau kita melihat perspektif lain, undisbursed loan itu komitmen para pengusaha untuk kemudian bisa merealisasikan pinjaman ini," ujar Dian dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dian menilai tumpukan kredit yang belum dicairkan disebabkan kondisi bisnis yang masih belum optimal, sehingga permintaan untuk merealisasikan pinjaman ikut tersendat. "Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan demand kredit yang signifikan," tambahnya. Menurut Dian, permintaan kredit bisa ditingkatkan melalui konsep Indonesia Incorporated, yang menekankan koordinasi antar-sektor industri dan kebijakan investasi. Ia mencontohkan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura berhasil meningkatkan permintaan kredit dan konsumsi dengan strategi serupa. "Kalau kita bisa mewujudkan Indonesia Incorporated, semua simpang siur terkait perekonomian bisa lebih solid dan muncul komitmen bersama," jelas Dian. Sederhananya, Indonesia Incorporated adalah konsep kolaborasi nasional di mana pemerintah, BUMN, swasta, perbankan dan pemangku kepentingan lain bergerak searah dan saling terkoordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dian menekankan pentingnya keselarasan strategi industri dan kebijakan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menilai tantangan ini besar, tetapi perlu dicoba agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih cepat. Dengan begitu, persoalan kredit yang belum dikucurkan bank bisa diselesaikan melalui solusi sistemik. "Bayangkan Rp2.400 triliun itu disalurkan saja, itu sudah sangat signifikan," pungkasnya. ====[3] (lau/pta) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ bank (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria dengan tegas menyebut lembaga yang dia pimpin tersebut sama saja dengan lembaga pengelolaan dana kekayaan negara (WSF) lainnya yang juga dimiliki oleh banyak negara. Hal ini ditegaskan oleh Dony karena ada segelintir pihak yang meragukan fungsi dan tugas dari pembentukan Danantara. Dirinya juga meminta agar seluruh warga Indonesia bahwa lembaga ini adalah milik masyarakat dan akan digunakan sebesar mungkin untuk kepentingan masyarakat secara luas, sehingga penting untuk memahami apa yang dilakukan oleh Danantara. "Danantara itu adalah badan investasi milik pemerintah, di mana pemerintah mengkonsolidasi seluruh aset investasi yang dimiliki ke dalam satu badan BPI Danantara, ini sebetulnya umum dimilik negara-negara manapun," ungkap Dony dalam dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Meski demikian, dirinya juga menyebut ada sedikit perbedaan antara Danantara dan SWF di sejumlah negara lain, yang mana jika banyak negara lain dana kelolaan SWF diperoleh dari kelebihan pendapatan, di Indonesia Danantara berbasis pada pengelolaan BUMN. "Makanya konsep kita SOE (state owned enterprise/BUMN) based SWF di mana SWF kita sangat bergantung pengelolaan BUMN, makanya kalau BUMN dikelola baik SWF-nya (Danantara) menjadi baik. Ini penting kita sampaikan supaya tidak ada keraguan aset-aset BUMN dijaminkan dan sebagainya," terang Dony. Dalam pengembangannya Danantara memiliki dua badan berbeda pertama itu adalah Danantara Asset Management (DAM) yang merupakan superholding BUMN. Seluruh BUMN dikonsolidasi ke DAM yang bertujuan untuk menghindari pencampuran risiko antara pengelolaan BUMN dengan investasi. Sementara satu lagi adalah Danantara Investment Management (DIM) yang menginvestasikan hasil pengelolaan BUMN dan dividennya. "Karena itu setiap tahun DAM harus berikan dividen kepada DIM untuk diinvestasikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kedua memberikan kesempatan peluang kerja yang banyak, ketiga mengurangi ketergantungan investasi asing," jelas Dony. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menargetkan tahun ini akan memangkas anak hingga cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.043 entitas menjadi 300 entitas. Terkait hal tersebut, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria memastikan di tengah proses konsolidasi tidak akan ada pemangkasan hubungan kerja (PHK). Para karyawan perusahaan yang ditutup nantinya akan bergabung dengan perusahaan yang bertahan. "Tapi tidak usah khawatir, tidak akan ada PHK karena akan konsolidasi dan karyawan ikut," katanya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dony menegaskan bahwa konsolidasi BUMN ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan saat ini. Secara logis, sangat sulit Danantara melakukan pemantauan terhadap 1.043 entitas yang berada di bawah naungan pelat merah. "Tapi kalau 300 kita sudah proses mapping itu jauh lebih mudah. Toh dari 300 kalau kita bagi by sector kita hanya masuk 16 saja," katanya. Pun konsolidasi BUMN tersebut akan meningkatkan kinerja bottom line BUMN secara keseluruhan. Dony menjelaskan efisiensi paling besar datang memangkas proses transaksi, karena umumnya anak-anak BUMN mengerjakan proyek dari induk dan membuat inefisiensi Rp 30 triliun setahun. Lalu dengan menutup anak usaha pelat merah yang rugi akan secara langsung menambah bottom line BUMN senilai Rp 20 triliun. "Jadi konsolidasi dengan menutup anak cucu BUMN itu, kita dapat tambahan Rp 50 triliun," katanya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli [1]mengimbau perusahaan swasta memberikan fleksibilitas kerja work from anywhere (WFA[2]) bagi pekerja selama periode Lebaran[3] 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat tanpa mengorbankan produktivitas kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026. Yassierli menjelaskan pelaksanaan WFA bagi sektor swasta dimaksudkan sebagai bagian dari strategi pemerintah menghadapi lonjakan mobilitas jelang dan usai Idulfitri. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Ia meminta kepala daerah untuk mengimbau perusahaan agar memberi kesempatan pekerja melaksanakan WFA pada 16-17 Maret 2026. Selain itu, perusahaan juga diharapkan menerapkan WFA pada 25-27 Maret 2026 dengan mempertimbangkan potensi lonjakan arus balik pemudik setelah Lebaran. "Kami mengimbau kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar mengimbau kepada seluruh perusahaan memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain," katanya. Kendati demikian, Yassierli menegaskan kebijakan WFA dapat dikecualikan bagi sektor-sektor tertentu yang bersifat esensial atau berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi. Pengecualian tersebut meliputi bidang kesehatan, hospitalitas, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor lain yang tidak memungkinkan pekerjaan dilakukan dari jarak jauh. Dalam kesempatan sama, Yassierli menekankan pelaksanaan WFA tidak boleh merugikan pekerja. Ia memastikan WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan dan upah pekerja tetap dibayarkan penuh. "Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan," tegasnya. Ia menambahkan pengaturan jam kerja dan mekanisme pengawasan selama WFA dapat disesuaikan oleh masing-masing perusahaan agar produktivitas tetap terjaga. Seluruh ketentuan tersebut, kata Yassierli, akan dituangkan secara resmi dalam surat edaran yang disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pedoman pelaksanaan di daerah. ====[4] (del/pta) References^ Yassierli (www.cnnindonesia.com)^ WFA (www.cnnindonesia.com)^ Lebaran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan sosok yang diinginkan sebagai calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia berharap sosok dengan kriteria ini dapat ditemukan oleh Panitia Seleksi alias Pansel. "Harapannya ya kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul, satu jelas menguasai bidangnya," kata Prasetyo Hadi, di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Selain itu, pimpinan OJK juga harus mengerti dan memahami peran penting OJK dalam menjaga ekosistem jasa keuangan. Menurutnya kriteria itu penting melihat ada kondisi kondisi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu lalu, agar tidak terluang kembali. "Supaya kejadian seperti kemarin bursa kita ada sedikit masalah itu tidak terulang kembali, ya harapannya itu," kata Prasetyo. Prasetyo juga membeberkan bahwa Pansel OJK baru terbentuk sehingga belum ada nama-nama yang masuk daftar calon pimpinan OJK yang diterima pihaknya, termasuk mengenai isu adanya nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakun masuk dalam daftar. Adapun anggota Pansel berasal dari beberapa unsur lembaga, khususnya Kementerian Keuangan. "Belum ada kan baru pembentukan Pansel," katanya. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 1% lebih pada perdagangan hari ini, Selasa (10/2/2026). pada penutupan perdagangan, IHSG melesat 100 poin atau lompat 1,24% ke level 8.131,74. Sebanyak 556 saham naik, 144 turun, dan 116 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 20,37 triliun, melibatkan 45,77 miliar saham dalam 2,45 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun terkerek naik menjadi Rp 14.778 triliun. Berdasarkan data pasar, Bumi Resources (BUMI) menjadi saham yang paling banyak ditransaksikan pagi ini, mencapai Rp 5 triliun. Saham BUMI tercatat naik 3,33% ke level 248. Selanjutnya nilai transaksi jumbo juga dicatatkan saham BBCA, BMRI, BBRI dan DEWA. Seluruh sektor perdagangan menguat hari ini, dengan apresiasi terbesar dibukukan oleh sektor properti, konsumer non-primer dan industri. Adapun sektor kesehatan dan infrastruktur mencatatkan kenaikan paling kecil hari ini. Saham-saham blue chip serta emiten milik konglomerat kompak tercatat menjadi penopang kinerja IHSG hari ini, dengan kontribusi indeks poin paling besar disumbang oleh Astra International (ASII) yang melesat 3,01% dan menyumbang 8,19 indeks poin. Lalu disusul oleh Bank Mandiri (BMRI) yang menyumbang 8 indeks poin, Capital Finance Indonesia (CASA) dan Amman Mineral Internasional (AMMN) dengan sumbangan sekitar 5 indeks poin. Sementara itu sejumlah saham yang hari tercatat menjadi pemberat utama kinerja IHSG termasuk BYAN, BBCA dan EMAS. Adapun pelaku pasar hari ini akan mencermati sejumlah sentimen, baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari kelanjutan perkembangan MSCI terhadap pasar saham dalam negeri hingga kebijakan bank sentral secara global. Isu yang paling menyita perhatian pelaku pasar modal saat ini adalah peringatan keras dari MSCI terkait posisi Indonesia. Indonesia terancam turun kelas dari kategori Emerging Markets dan turun kasta ke Frontier Markets jika standar pasar dinilai tidak lagi memenuhi kriteria global. Risiko downgrade ini menjadi alarm bahaya, mengingat status Emerging Market adalah kunci masuknya foreign flow dalam jumlah triliunan Rupiah ke pasar saham tanah air, terutama kebutuhan Indonesia yang masih sangat bergantung terhadap aliran dana pasif dari index global seperti MSCI. Merespons ancaman tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran regulator. Perubahan struktur terjadi mulai dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga jajaran direksi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini diambil untuk memastikan adanya penyegaran visi dan eksekusi kebijakan yang lebih agresif dan dinamis demi mempertahankan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global. Sebagai tindak lanjut, regulator langsung melakukan eksekusi secara signifikan dengan menerbitkan aturan baru yang lebih ketat. Salah satu kebijakan strategis yang diberlakukan adalah kenaikan free float menjadi 15%, naik dua kali lipat dari aturan sebelumnya yang hanya 7,5%. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas pasar secara riil agar sesuai dengan standar tinggi yang ditetapkan MSCI. Tak hanya soal likuiditas, transparansi pasar juga dibuka lebar-lebar. Regulator kini mewajibkan pembukaan data kepemilikan saham hingga porsi 1%, jauh lebih transparan dibandingkan aturan lama yang hanya mewajibkan pelaporan untuk kepemilikan 5% ke atas. Tindakan ini membawa misi ganda yaitu memenuhi standar transparansi global sekaligus melindungi investor ritel dari praktik manipulasi pasar atau "saham gorengan" yang kerap bersembunyi di balik kepemilikan semu. Arah kebijakan bank sentral global maupun domestik mulai memasuki fase pelonggaran. Setelah mempertahankan tren suku bunga tinggi sepanjang tahun 2024 untuk memerangi inflasi di AS, Bank Indonesia (BI) dan The Federal Reserve (The Fed) kini kompak memangkas suku bunga acuan mereka di tahun 2026 mendatang. Data pasar per Januari 2026 mencatat Fed Funds Rate telah turun ke level 3,75%, sementara BI Rate menyesuaikan diri untuk tetap di level 4,75% akibat pelemahan Rupiah yang terjadi di pasar valas. Selisih suku bunga yang terjaga sebesar 1,00% atau 100 basis poin ini dinilai masih cukup menarik dan kompetitif untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik bagi investor asing, sekaligus memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah. Lebih dari itu, penurunan suku bunga acuan ini diharapkan dapat segera tertransmisikan ke perbankan, sehingga menurunkan biaya dana (cost of fund) bagi dunia usaha. Biaya pinjaman yang lebih murah diharapkan dapat mengakselerasi ekspansi bisnis dan penyaluran kredit, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan sektor riil secara lebih cepat pada tahun ini guna percepatan mesin ekonomi ke pertumbuhan PDB 8%. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG[1]) ditutup di level 8.131 pada perdagangan Selasa (10/2) sore. Indeks saham[2] menguat 99,86 poin atau minus 1,24 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp20,37 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 45,81 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 556 saham menguat, 144 terkoreksi, dan 116 stagnan. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Terpantau, kesebelas indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor industri yang naik hingga 2,53 persen. Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak di zona hijau. Tercatat, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,58 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 2,28 persen, dan indeks Shanghai Composite di China plus 0,13 persen. Di sisi lain, indeks Straits Times di Singapura minus 0,05 persen. Sementara itu, mayoritas bursa saham Eropa terpantau bergerak melemah. Tercatat indeks DAX di Jerman melemah 0,11 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,50 persen. Di sisi lain, bursa Amerika terpantau kompak hijau. Indeks S&P;500 menguat 0,47 persen, indeks NASDAQ Composite plus 0,90 persen, dan indeks Dow Jones naik 0,04 persen. ====[3] (del/pta) References^ IHSG (www.cnnindonesia.com)^ saham (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah [1]berada di level Rp16.811 per dolar AS [2]pada Selasa (10/2) sore. Mata uang Garuda melemah 6 poin atau 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya. Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.799 per dolar AS. Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,21 persen, baht Thailand melemah 0,06 persen, yuan China menguat 0,11 persen, peso Filipina melemah 0,11 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,15 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dolar Singapura juga menguat 0,20 persen dan dolar Hong Kong terpantau stagnan pada penutupan perdagangan sore ini. Sedangkan, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona merah. Tercatat euro Eropa melemah 0,04 persen, poundsterling Inggris melemah 0,18 persen, dan franc Swiss melemah 0,07 persen. Dolar Australia melemah 0,28 persen, dan dolar Kanada juga melemah 0,04 persen. Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah melemah karena data penjualan ritel Indonesia di bawah ekspektasi. "Rupiah berbalik melemah terhadap dolar AS setelah data penjualan ritel yang lebih rendah dari harapan, mencerminkan daya beli masyarakat yang masih lemah," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com. ====[3] (ldy/pta) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Likuiditas di sistem keuangan mulai menunjukkan perbaikan pada paruh kedua 2025. Namun, penyaluran kredit perbankan belum melaju kencang lantaran kepercayaan pelaku usaha dinilai belum sepenuhnya pulih di tengah ketidakpastian global. Vice President of Macroeconomic and Financial Market Research Department, Office of Chief Economist Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan tekanan likuiditas sempat terasa ketat pada semester I-2025 akibat kombinasi faktor global dan domestik. "Di semester I likuiditas ketat karena kondisi global, arus kas yang terbatas akibat geopolitik, serta belanja fiskal yang tertunda karena efisiensi dan realokasi," ujar Dian dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Memasuki semester II, kondisi tersebut mulai berbalik. Likuiditas didukung oleh akselerasi belanja pemerintah melalui dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Bank Indonesia juga telah menurunkan suku bunga dan melakukan operasi moneter untuk menopang likuiditas sistem keuangan. Meski demikian, Dian menilai perbaikan likuiditas belum otomatis mendorong lonjakan kredit. Dunia usaha masih bersikap hati-hati dan cenderung melakukan selective expansion. "Secara global masih sangat uncertain. Banyak korporasi memilih membayar utang sebagai respons atas kondisi geopolitik," katanya. Menurut Dian, penyaluran kredit memang membaik menuju akhir 2025, tetapi belum mencapai pertumbuhan dua digit. Pemulihan sektoral yang tidak merata menjadi salah satu penyebabnya. Sejumlah sektor masih tertinggal, sehingga pelaku usaha terbelah antara yang optimistis dan yang memilih bersikap defensif. Dari sisi konsumsi, tekanan juga datang dari melemahnya kelas menengah. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan proporsi kelas menengah turun menjadi sekitar 16% dari sebelumnya 20% sebelum pandemi. Kondisi ini menekan daya beli dan permintaan kredit konsumsi. Selain itu, pemulihan pasar tenaga kerja dinilai belum ideal. Sektor yang pulih lebih cepat bersifat capital intensive, sementara sektor labor intensive tertinggal. Kualitas pekerjaan yang tercipta pun cenderung low-skilled, dengan porsi pekerja informal masih besar. Hal ini turut membatasi ekspansi kredit di segmen menengah ke bawah. Dari sisi perbankan, Dian menegaskan likuiditas tetap dijaga secara prudent. Perbankan bersikap selektif dalam menyalurkan kredit, terutama pada segmen-segmen yang kualitas kreditnya dinilai belum kuat, meski rasio kredit bermasalah (NPL) secara agregat masih terkendali. Ke depan, persepsi menjadi faktor kunci. Dian menyebut nilai tukar rupiah sebagai indikator yang paling cepat membentuk kepercayaan pasar. Tantangan eksternal pada 2026, termasuk persepsi investor global yang dipengaruhi penilaian lembaga internasional seperti MSCI dan Moody's, perlu direspons dengan koordinasi kebijakan yang solid. "Kalau kepercayaan pelaku bisnis sudah terbentuk, perbankan akan mengikuti untuk mendorong kredit," pungkas Dian. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menetapkan kebijakan work from anywhere (WFA[1]) selama lima hari bagi aparatur sipil negara (ASN[2]) pada periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri[3] 2026. Skema kerja fleksibel ini diterapkan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan selama masa mudik dan arus balik Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan WFA bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja guna membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja, khusus untuk ASN dan juga pekerja swasta. Pemerintah menerapkan skema kerja work from anywhere, bukan libur ya, ini clear work from anywhere atau flexible working arrangement," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Ia menjelaskan skema WFA tersebut berlaku selama lima hari, yakni pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Penetapan ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan mobilitas pada puncak arus mudik dan balik sekaligus tetap menjaga produktivitas kerja. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui penerbitan aturan teknis. Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan WFA bagi ASN. "Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri," kata Rini dalam kesempatan sama. Dalam pelaksanaannya, Rini menegaskan pengaturan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat dan daerah dengan pendekatan selektif. Setiap instansi diminta menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat esensial. "Kami mengimbau para pimpinan instansi agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, serta tetap memastikan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan optimal," ujarnya. Rini menambahkan layanan strategis seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan sektor vital lainnya tetap harus berjalan normal selama periode WFA. Pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan berkelanjutan dan membagi proporsi ASN yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ====[4] (del/pta) References^ WFA (www.cnnindonesia.com)^ ASN (www.cnnindonesia.com)^ Idulfitri (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur [1]dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY[2]), melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (9/2). Dalam forum tersebut, Menko AHY menegaskan penataan ruang wilayah harus menjadi panglima dalam pembangunan nasional agar berlangsung terarah, adil, dan berkelanjutan. Menko AHY menyampaikan berbagai persoalan pembangunan, seperti banjir, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, hingga konflik agraria, kerap berakar dari lemahnya perencanaan dan pengendalian tata ruang. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh melampaui daya dukung dan daya tampung ruang. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Perencanaan ruang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum kita membangun infrastruktur di sektor apa pun," ujar Menko AHY. Dalam arahannya, Menko AHY memaparkan empat agenda utama penguatan penataan ruang wilayah. Pertama, peningkatan kualitas perencanaan tata ruang agar lebih realistis, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berbasis data dan risiko kebencanaan. Kedua, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan yang tegas dan berkeadilan. "Tata ruang tidak boleh hanya disusun lalu dibiarkan. Harus ada pengendalian dan penegakan aturan yang konsisten agar pelanggaran tidak berujung pada bencana dan konflik," tegasnya. Agenda ketiga adalah percepatan digitalisasi penataan ruang guna menghadirkan sistem data yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat diakses lintas sektor. Menko AHY menekankan pentingnya penerapan prinsip satu data, satu peta, dan satu rujukan untuk menghindari perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar kementerian dan lembaga. "Digitalisasi penataan ruang menjadi kunci agar perencanaan, pengawasan, dan penindakan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data geospasial yang sama," jelas Menko AHY. Keempat, integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Menko AHY menegaskan Rencana Tata Ruang Wilayah harus menjadi arah spasial dalam penyusunan program prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, perumahan, kawasan permukiman, dan transportasi. "Rencana pembangunan harus saling mengunci dengan rencana tata ruang. Jika tidak selaras, justru muncul inefisiensi, tumpang tindih, dan beban bagi APBN," ujarnya. Sejalan dengan agenda tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan berjalan selaras dari hulu ke hilir. Kemenko Infrastruktur berperan sebagai pengarah kebijakan dan penguat orkestrasi lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan nasional konsisten dengan arah tata ruang. Dalam kerangka ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperkuat kualitas rencana tata ruang melalui penyusunan pengaturan teknis berbasis data serta percepatan peninjauan kembali RTRW provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang ditetapkan sebelum 2019. Upaya tersebut didukung pengembangan sistem informasi penataan ruang terintegrasi untuk mendukung pelayanan perizinan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan ruang. Kementerian PPN/Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur memastikan integrasi tata ruang dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, termasuk melalui penguatan pemanfaatan data geospasial dan penerapan geotagging lokasi program pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang sejak tahap perencanaan. Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat revisi dan penyesuaian RTRW serta meningkatkan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Sementara itu, kementerian sektor lainnya turut memperkuat sinergi sesuai kewenangannya, termasuk dalam penyediaan data, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penegakan aturan. Sinergi lintas sektor juga didukung oleh Badan Informasi Geospasial melalui penyediaan peta dasar dan tematik yang akurat dan mutakhir, serta oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui dukungan data dan riset kebencanaan, lingkungan, dan perubahan iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan penataan ruang. Menutup arahannya, Menko AHY menegaskan pembangunan kewilayahan harus menghadirkan keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan dinamika global. "Pembangunan harus menghormati batas dan arah tata ruang, dan tata ruang juga perlu adaptif terhadap prioritas pembangunan nasional. Dengan pengelolaan tata ruang yang bertanggung jawab, pembangunan Indonesia akan berjalan lebih berkualitas," pungkasnya. References^ Infrastruktur (www.cnnindonesia.com)^ AHY (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa[1] menekankan bahwa pemerintah menyiapkan Rp247,3 triliun untuk anggaran kesehatan 2026. Jumlah tersebut, termasuk anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI[2]) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS[3]) Kesehatan. Purbaya menyampaikan kalau Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap ekspansif dan berkelanjutan dalam mendukung agenda prioritas, termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Total biayanya mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat," kata Purbaya pada Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (9/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Melansir RAPBN 2026, salah satu target penyaluran anggaran kesehatan diperuntukkan bagi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa. Di samping itu, pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. "Saat ini, pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3," ungkap Menkeu. Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan menjaga keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terdapat lebih dari 54 juta jiwa pada desil 1 hingga 5 (kelompok masyarakat paling miskin) yang belum menerima PBI JKN. Sebaliknya, sekitar 15 juta jiwa pada desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. "Tidak ada yang dikurangi, tapi direalokasi. Kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul, melansir keterangan resmi di laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (9/2). Melalui realokasi bertahap sejak April 2025 hingga Januari 2026, inclusion error dan exclusion error disebut mengalami penurunan signifikan. Inclusion error adalah penerima yang seharusnya tidak berhak namun menerima bantuan, sedangkan exclusion error adalah mereka yang berhak tetapi belum menerima. Dalam proses tersebut, Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta PBI JKN pada 2025. Dari jumlah itu, sebanyak 87.591 peserta mengajukan reaktivasi. Sebagian peserta yang dinonaktifkan juga beralih menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan. Selain itu, ada pula yang pembiayaannya diambil alih pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sehingga seluruh warganya dijamin melalui APBD. "Artinya penonaktifan ini tepat. Mereka yang mampu beralih menjadi mandiri atau ditanggung pemerintah daerah," jelasnya. Meski dilakukan penonaktifan, Kemensos tetap membuka mekanisme reaktivasi bagi warga yang masih layak menerima PBI JKN. Proses reaktivasi dilakukan melalui verifikasi tingkat kesejahteraan oleh dinas sosial daerah. ====[4] (ins/sfr) References^ Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)^ PBI (www.cnnindonesia.com)^ BPJS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah kembali ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (10/2/2026). Merujuk data Refinitiv, mata uang Garuda ditutup pada posisi Rp16.790/US$ atau terapresiasi tipis 0,03%. Hal ini sekaligus melanjutkan penguatan rupiah di perdagangan sebelumnya, dikala rupiah menguat 0,39% di level Rp16.795/US$. Selama perdagangan hari ini, rupiah bergerak di rentang level Rp16.769 - Rp16.790/US$. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) per pukul 15.00 WIB terpantau mengalami penguatan 0,08% di level 96,898. Meski demikian, pada perdagangan sebelumnya DXY ditutup melemah tajam sebesar 0,83% di level 96,816. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini disebabkan mulai terbentuknyakepercayaan pelakupasar keuangan terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang memang kuat. "Ini posisi kita year to date, setelah rupiah melemah dalam 3 hari kini mulai menguat. Hari ini Rp 16.700-an," kata Destry dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa. Destry menegaskan, dalam meningkatkan kepercayaan pelaku pasar keuangan, pemerintah dan BI terus konsisten membangun komunikasi yang jelas beberapa hari terakhir. Komunikasi terkait kondisi fundamental ekonomi yang kuat inilah kata dia yang sudah diterima pelaku pasar keuangan. "Dua hari lalu saat MSCI ada laporan dan gejolak, ada apa ini? Tapi ada bold communication dari pemerintah dan regulator yang membuat market confidence lagi dan BI selalu sampaikan bahwa BI tetap di pasar menjaga stabilitas rupiah dan BI lakukan smart intervention," paparnya. Destry pun memastikan, BI akan terus berada di pasar keuangan untuk memastikan stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah terjaga ke arah penguatan, sesuai dengan fundamental ekonomi, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi makin cepat hingga tekanan inflasi yang terkendali di kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sementara itu, rupiah juga mendapatkan dukungan dari eksternal seiring tren pelemahan dolar AS yang tengah terjadi di pasar global. Tekanan terhadap dolar meningkat setelah laporan beberapa menyebut regulator China mengimbau lembaga keuangan untuk menahan laju kepemilikan surat utang pemerintah AS. Isu tersebut memunculkan kekhawatiran berkurangnya permintaan asing terhadap aset berdenominasi dolar AS. Kondisi ini membuat pelaku pasar cenderung menahan posisi pada dolar dan memilih menunggu kepastian sehingga memberi ruang bagi mata uang lain termasuk rupiah untuk menguat. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos[1]) senilai Rp17,5 triliun menjelang lebaran[2]. Penyaluran dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos[3]) sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal I 2026. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan terdapat dua jenis bansos yang disalurkan dengan sasaran utama keluarga miskin dan rentan. "Ada dua jenis bansos. Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp17,5 triliun," ujarnya dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos adaptif untuk penanganan kebencanaan. "Kedua adalah bansos adaptif, termasuk untuk kebencanaan di Sumatera dan beberapa wilayah lain, dengan nilai lebih dari Rp2,3 triliun," kata Gus Ipul. Di luar itu, Kemensos turut mengalokasikan anggaran bansos atensi atau asistensi rehabilitasi sosial sehingga total anggaran bansos tahun ini mencapai sekitar Rp20 triliun. Hingga saat ini, realisasi penyaluran bansos telah melampaui Rp17 triliun. "Sisanya akan menyusul untuk Januari, Februari, dan Maret. Artinya, insyaallah sampai Lebaran," ujar Gus Ipul. Penyaluran selanjutnya dijadwalkan berlanjut pada kuartal kedua tahun ini, yakni April hingga Juni. Gus Ipul menegaskan penerima bansos bersifat dinamis karena mengacu pada data tunggal yang terus dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS," kata Gus Ipul. Dengan mekanisme ini, seseorang bisa menerima bansos di satu kuartal dan tidak di kuartal berikutnya, atau sebaliknya. Dalam proses penyaluran, Kemensos menggunakan berbagai kanal, termasuk pembukaan rekening dan distribusi melalui PT Pos Indonesia. Pemerintah juga membuka partisipasi publik untuk pemutakhiran data melalui jalur formal di tingkat RT/RW hingga pemerintah daerah, serta jalur partisipasi masyarakat melalui call center, WhatsApp center, dan aplikasi Cek Bansos. Gus Ipul menambahkan hasil verifikasi dan validasi data akan diperingkatkan ke dalam desil kesejahteraan. Fokus utama bantuan diarahkan kepada kelompok paling rentan. "Fokus kita nanti adalah bantuan pada desil 1 dan 2. Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4," ujarnya. ====[4] (del/sfr) References^ bansos (www.cnnindonesia.com)^ lebaran (www.cnnindonesia.com)^ Kemensos (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas perbankan Dian Ediana Rae mengungkapkan alasan mengapa ada puluhan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diputuskan untuk ditutup oleh OJK. Dian menyebut keputusan penutupan BPR diambil karena banyaknya kasus fraud. Dengan jumlah BPR yang mencapai lebih dari seribu, dirinya menyebut ini menjadi tantangan berat bagi OJK, serta LPS yang mempunyai mandat untuk menjamin simpanan warga RI. "Sekian puluh kita tutup BPR itu. Kenapa itu kita tutup? Ya karena mereka ada yang fraud dan lain sebagainya," ungkap Dian dalam dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dian dengan tegas menyebut OJK tidak akan membiarkan kasus fraud berlalu begitu saja, meskipun terjadi di institusi perbankan terkecil seperti BPR. Dengan jumlah BPR yang sangat banyak, Dian mengaku membutuhkan bantuan agar dapat mengawasi seluruh BPR dengan baik, sehingga pihaknya dapat menegakkan implementasi tata kelola yang baik bagi seluruh institusi keuangan. "Nah ini, dukungan tentu. Kita harapkan dukungan dari pemerintah, dukungan dari DPR, dukungan dari semua stakeholders lain termasuk aparat penegak hukum," ungkap Dian. Dian secara spesifik meminta agar seluruh pemangku kepentingan dapat membantu OJK khususnya terkait dengan tindak pidana. "Supaya mungkin (OJK) itu bisa menindak, kalau ada masalah gitu bisa menindak dengan tegas, bisa tuntas," jelas Dian. Sementara itu, meskipun puluhan BPR telah ditutup, Dian mengatakan sejatinya kondisi finansial di Indonesia relatif stabil, khususnya perbankan. "Perbankan itu kan share-nya sekarang masih sekitar 80%, Pak. Dan alhamdulillah kita bisa keep it, misalnya calm lah, bisa dikatakan so far stable," jelas Dian. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Chairman CT Corp Chairul Tanjung[1] (CT) menilai langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump[2] menabuh genderang perang dagang lewat kebijakan proteksionis, termasuk tarif impor, adalah upaya menyaingi China[3]. CT menyebut AS berupaya mengejar laju pertumbuhan ekonomi China yang semakin cepat. Kondisi ketertinggalan tersebut menjadi tantangan serius bagi Washington sebagai negara dengan perekonomian terbesar dunia. "Amerika ternyata tumbuh jauh lebih lambat dibanding China dalam perdagangan global. Tahun 2000, nilai perdagangan AS mencapai US$2 triliun, sementara China baru US$474 miliar. Pada 2024, AS meningkat menjadi US$5,3 triliun, naik 167 persen, tetapi China melonjak menjadi US$6,2 triliun, naik 1.200 persen," jelas CT dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2026, Selasa (10/2/2026) di Jakarta Pusat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT CT mengatakan fenomena serupa terlihat pada neraca perdagangan China dengan Indonesia. Nilai perdagangan AS dengan Indonesia meningkat dari US$12,7 miliar pada 2000 menjadi US$38,2 miliar (pada 2024). Sedangkan nilai perdagangan Indonesia dengan China tumbuh 1.882 persen dari sebelumnya US$7,4 miliar menjadi US$147,9 miliar. Menurutnya, lonjakan ekspansi China ini menunjukkan agresivitas ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut, sekaligus menjadi peringatan bagi AS bahwa tanpa langkah serius dalam memperkuat ekonomi domestik, Washington berisiko kehilangan dominasi global dalam waktu dekat. CT menduga kondisi inilah yang mendorong Trump melancarkan perang dagang dengan memberlakukan berbagai tarif untuk melindungi perdagangan serta bisnis dalam negerinya. "Oleh karenanya, Trump harus melakukan pembelaan diri dengan melakukan trade war. Jangan lupa Trump adalah seorang businessman, seorang yang sangat praktikal dalam melakukan kebijakannya," ucap CT. "Dia (Trump) tidak melihat permasalahan hal-hal yang di luar kontekstualnya, masalah ekonomi adalah masalah surviving. Inilah yang dilakukan oleh Trump," imbuhnya. ====[4] (lau/pta) References^ Chairul Tanjung (www.cnnindonesia.com)^ Donald Trump (www.cnnindonesia.com)^ China (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas perbankan Dian Ediana Rae menegaskan bahwa alasan bank menempatkan uang di instrumen investasi buka karena malas memberikan kredit, tetapi lebih karena permintaan yang kurang dari para pengusaha dan pasar secara lebih luas. "Kalau orang ada menanyakan wah ini kok lazy bank-bank itu taruh uangnya di SBN atau SRBI lazy gitu. Nggak juga. SRBI berapa? SBN berapa tingkat suku bunganya? Kalau kreditnya pasti di atas 10%," jelas Dian dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dirinya percaya apabila memang ada peluang yang lebih menguntungkan, pihak perbankan pasti akan memilih upaya tersebut. "Pasti lebih menguntungkan kalau ada demand kredit, (bank) pasti orang ngambil kredit dong (dibanding SBN-RSBI)," ungkap Dian. Dian juga menyinggung terkait tingkat suku bunga perbankan yang masih belum turun meskipun Bank Indonesia telah melakukan pemangkasan suku bunga beberapa kali. "Lalau saya bukan membela bank cuman masalahnya pada waktu itu kita lama ada di rezim interest rate yang sangat tinggi," papar Dian. Lebih lanjut dirinya menyebut pada saat itu, pihak perbankan memilih untuk tidak menaikkan suku bunga yang berarti keuntungan menurun sehingga saat ini butuh waktu untuk kembali menyelaraskan kembali tingkat suku bunga kredit setelah suku bunga acuan BI turun. (fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber