bot

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendaftaran calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru telah dibuka mulai hari ini 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. Ketua Sekretariat Pansel Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono memastikan Pansel akan memilik calon ADK sesuai kriteria dan sesuai dengan kebutuhan dengan OJK. "Saya yakin seyakin-yakinnya kalau para pemimpin kita memilih yang terbaik, seimbang juga ada kebutuhan OJK ya. Jadi jangan khawatir kalau para pemimpin kita itulah menentukan ini yang terbaik untuk Indonesia," kata Arief dalam press briefing, Rabu (11/2/2026). Dia pun menjamin bahwa Pansel akan mengawal seleksi setiap saat. Dia memastikan sekretariat Pansel bekerja 24 jam. Bahkan, Arief bertekad Pansel akan meniadakan libur Lebaran. "Lebaran tahun ini, saya tiadakan sendiri ya. Saya enggak Lebaran, karena kita buka 24 jam-nya. 24/7 seperti Apotek," katanya. Presiden telah membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi. Panitia Seleksi bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon. Jabatan yang akan diisi adalah Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota. Pengisian jabatan ini dilakukan dalam rangka menjamin keberlanjutan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai lembaga yang independen, kredibel, dan berintegritas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Dana Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara[1]) Dony Oskaria mewajibkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sektor pelayaran untuk membeli kapal buatan PT PAL [2]Indonesia (Persero). BUMN yang masuk sektor pelayaran antara lain PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), dan PT Pertamina International Shipping (PIS). "Tahun ini kita melakukan merger lima perusahaan perkapalan kita menjadi PT PAL dan harus selesai. Kuartal I 2026, saya mewajibkan Pelni, ASDP, dan PIS membangun kapalnya di PT PAL," ujar Dony dalam acara CNBC Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dony mengatakan kewajiban tersebut akan mulai berlaku pada kuartal I 2026, seiring dengan rencana konsolidasi industri galangan kapal nasional. "Tahun ini kita melakukan merger lima perusahaan perkapalan kita menjadi PT PAL dan harus selesai quarter 1 tahun 2026," Menurut Dony, langkah tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali industri perkapalan nasional, sekaligus memperkuat rantai pasok industri strategis di dalam negeri. "Tujuannya sama, supaya industri menjadi hidup," tegasnya. Ia menilai konsolidasi galangan kapal BUMN dan kepastian permintaan dari perusahaan pelayaran pelat merah akan menciptakan skala ekonomi, meningkatkan utilisasi kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing industri maritim nasional ke depan. "Kalau itu dilakukan tidak dengan keberpihakan terhadap industri kita, ini tidak akan terjadi dampak ekonominya," pungkasnya. ====[3] (lau/pta) References^ Danantara (www.cnnindonesia.com)^ PT PAL (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Seleksi (Pansel) memastikan pengurus dan/atau anggota partai politik (parpol[1]) boleh mengikuti pendaftaran seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK[2]). Ketua Sekretariat Pansel OJK Arief Wibisono menerangkan persyaratan pendaftaran membolehkan pendaftar calon pejabat OJK merupakan pengurus dan/atau anggota salah satu parpol. Namun, yang bersangkutan wajib melepas jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum akan ditetapkan menjadi ADK OJK. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kalau nanti dia mau ditetapkan (jadi ADK OJK), baru dia sudah wajib itu nggak boleh parpol," tutur Arief dalam konferensi pers yang dikutip Detik Finance[3], Rabu (11/2). Pendaftaran calon pengganti ADK OJK sendiri sudah dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman Seleksi ADK OJK[4]. Adapun jabatan yang tersedia mulai dari Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota; Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota; serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota. "Tidak dipungut biaya karena semua online, tetapi kalau butuh bantuan kita punya sekretariat," terang Arif. Arif mengungkapkan salah satu syarat utama pendaftaran calon pejabat OJK itu adalah memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun. "Tokoh-tokoh finansial kan banyak. Saya sudah 33 tahun bergelut di bidang jasa keuangan, saya bisa identifikasi oh ini tokoh finansial, ini bukan. Jadi kalau kurang dari 10 tahun, ya wassalam," ujarnya. Selain itu, pendaftar calon pejabat OJK tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda (besan) dengan ADK OJK. Kemudian, pendaftar hanya boleh memilih 1 jabatan yang akan diisi pada saat pendaftaran. Seleksi ini menyusul pengunduran diri sejumlah ADK OJK, termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, buntut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu lalu. Selepas itu, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai ADK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica juga masih mengemban jabatan lamanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK. Selain itu, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Dia juga tetap menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Pengumuman resmi terkait pendaftaran seleksi calon ADK OJK bisa diakses pada tautan berikut[5]. Berikut persyaratan pendaftaran seleksi calon ADK OJK: 1. warga negara Indonesia; 2. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik; 3. cakap melakukan perbuatan hukum; 4. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; 5. sehat jasmani; 6. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal 2 Juni 2026; 7. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; dan 9. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK merupakan pengurus salah satu partai politik, maka sesuai Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK. ====[6] (sfr) References^ parpol (www.cnnindonesia.com)^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ Detik Finance (finance.detik.com)^ Seleksi ADK OJK (www.cnnindonesia.com)^ berikut (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia- Industri otomotif Indonesia tengah diramaikan dengan gempuran kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat sepanjang tahun 2025, mobil listrik atau battery electric vehicle (BEV) secara wholesales mencapai 103.931 atau naik 141% (yoy). Salah satu produsen mobil yang turut bersaing di segmen pasar mobil listrik adalah Mazda Indonesia dengan produk Mazda MX-30. Meski demikian Mazda Indonesia masih berfokus pada segmen premium yang berbasis mesin berbahan bakar minyak (BBM). President Director Mazda Indonesia, Ricky Thio mengatakan Mazda Indonesia konsisten terhadap "value" yang ditawarkan kepada konsumen dengan filosofi desain "KODO Design" yang dalam bahasa Jepang berarti "Soul of Motion" serta Filosofi Jinba-Ittai yakni konsep kesatuan antara pengemudi dan kendaraan. Mazda Indonesia dalam upaya mendorong penjualan menghadapi gejolak ekonomi global termasuk daya beli berfokus pada strategi bisnis mendorong efektivitas dan efisien produksi. Mendorong strategi marketing yang dapat membuat Value Mazda selaras dengan kebutuhan konsumen. Seperti apa strategi pengembangan bisnis otomotif Mazda Indonesia menghadapi tantangan bisnis 2026? Selengkapnya simak dialog Dina Gurning dengan Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) and President Director Mazda Indonesia, Ricky Thio dalam AutoBizz di CNBC Indonesia (Selasa, 10/02/2026) Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan proses seleksi untuk para pelamar yang ingin menjadi petinggi OJK akan bebas nepotisme. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Sekretariat Pansel ADK OJK Arief Wibisono yang juga merupakan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Arief juga mengaku merupakan orang yang anti nepotisme alias pengisian jabatan berdasarkan kerabat atau sanak saudara. "Saya termasuk orang yang anti nepotisme. Jadi akan kita kawal bersama-sama gerakan anti nepotisme," kata Arief saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Untuk memastikan proses seleksi bebas nepotisme, Arief mengatakan, Pansel akan memastikan proses seleksi sangat terbuka dan bisa langsung diliput oleh media massa. "Yang pertama, ya. Kita juga memastikan, seluruh masyarakat kan mendengar nih ya. Jadi tugas teman-teman sekalian juga melakukan coverage juga, dari media juga," paparnya. Proses seleksi untuk jabatan Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota itu kata dia juga telah memiliki persyaratan ketat supaya tak ada indikasi nepotisme. Bila calon berasal dari partai politik, ia menekankan, syaratnya harus mundur sebelum mendaftar ke Pansel ADK OJK. "Kita ingin mencegah ini conflict of interest, teman-teman. Jadi sebelum ditetapkan sebagai ADK," tuturnya. Bagi yang berminat menjadi ADK OJK, Pansel membuka pendaftaran secara online melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. Berikut ini daftar detail persyaratan untuk mendaftar sebagai calon ADK OJK: PERSYARATAN JABATAN: 1. warga negara Indonesia; 2. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik; 3. cakap melakukan perbuatan hukum; 4. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; 5. sehat jasmani; 6. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal 2 Juni 2026; 7. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; dan 9. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK merupakan pengurus salah satu partai politik, maka sesuai Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK. KETENTUAN PENDAFTARAN: 1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman: https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai tanggal 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. 2. Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK mengisi formulir pendaftaran elektronik dan data diri pada formulir yang disediakan pada laman: https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. 3. Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK hanya dapat memilih 1 (satu) jabatan yang akan diisi pada saat pendaftaran, yaitu Ketua Dewan Komisioner atau Wakil Ketua Dewan Komisioner atau Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. 4. Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK mengunggah dokumen: a. pas foto berwarna terbaru; b. dokumen scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli; c. dokumen scan Tanda Terima Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir (tahun pajak 2023 dan 2024); d. dokumen scan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, khusus bagi pendaftar yang berstatus wajib lapor LHKPN, atau Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terakhir, khusus bagi pendaftar yang berstatus penyelenggara negara; e. dokumen scan ijazah asli pendidikan terakhir; f. dokumen scan asli yang menunjukkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK mempunyai pengalaman, keilmuan dan/atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan, misalnya ijazah/sertifikat keahlian, keputusan pengangkatan dalam jabatan, atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; g. surat referensi dari asosiasi profesi di industri jasa keuangan yang relevan (jika ada); h. makalah yang ditulis secara mandiri oleh Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK dengan tema sesuai preferensi jabatan yang dipilih. Kerangka acuan penulisan makalah dapat dibaca pada laman: https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id; i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Daerah, dalam rangka mengikuti Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK (bukan SKCK yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian di bawah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Daerah); j. izin tertulis untuk mengikuti seleksi dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan tempat Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK sedang bekerja (jika relevan). Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK berasal dari Aparatur Sipil Negara, izin tertulis dikeluarkan minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setara, sedangkan yang berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dikeluarkan minimal oleh Direktur Eksekutif/Kepala Departemen yang membidangi sumber daya manusia; k. dokumen scan Surat Pernyataan bermeterai sesuai format yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK: 1) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; 3) tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan, atau untuk pengurus partai politik bersedia untuk terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK; 4) bersedia mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme seleksi dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi tanpa syarat; 5) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda dengan ADK OJK lainnya pada saat diangkat sebagai Pengganti Antarwaktu ADK OJK; dan 6) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan pada saat mendaftar Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK adalah benar. Masing-masing soft copy dokumen hasil pemindaian (scan) harus berekstensi *.pdf, sedang untuk soft copy pas foto harus berekstensi *.jpg dan berukuran maksimal 10 megabyte. 5. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat data, informasi, dan dokumen yang tidak benar, Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK bersedia untuk digugurkan dari keikutsertaan/ kelulusan dalam proses seleksi dan/atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pengganti Antarwaktu ADK OJK dalam hal terpilih dan ditetapkan, serta bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 1,11% ke posisi 8.222,48 pada Rabu (11/2/2026). Sebelumnya, indeks sudah bergerak di zona hijau sejak pembukaan pagi tadi di level 8.152,78 (+0,26%). Penguatan IHSG kali ini dimotori oleh sektor energi yang naik tajam 4,43%. Kenaikan ini diikuti oleh sektor consumer cyclical yang tumbuh 3,35% dan sektor perindustrian sebesar 3,09%. Di sisi lain, beberapa sektor justru bergerak kontraksi dan menahan laju indeks. Sektor keuangan tercatat melemah 0,90%, sementara sektor kesehatan turun tipis 0,33%. (gls/gls) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS[1]) RI resmi menetapkan besaran zakat fitrah[2] untuk Ramadan 2026 sebesar Rp50 ribu per jiwa. Besaran tersebut setara 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras premium. Ketua BAZNAS RI Noor Achmad mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian mendalam dan pertimbangan dinamika harga beras di berbagai wilayah Indonesia. "Setelah melalui kajian mendalam serta pertimbangan yang cermat, BAZNAS RI menetapkan nilai zakat fitrah menjadi Rp50 ribu per jiwa, serta menetapkan besaran fidyah sebesar Rp65 ribu per jiwa per hari," ujar Noor dalam keterangan resmi, Selasa (3/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kemudian, BAZNAS RI juga menetapkan besaran fidyah sebesar Rp65 ribu per jiwa per hari yang tertuang dalam Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026. Noor menerangkan besaran zakat fitrah dan fidyah berlaku untuk pembayaran melalui BAZNAS. Dengan demikian, ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman yang seragam dalam pengelolaan zakat fitrah pada Ramadan 2026. "BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menggunakan besaran zakat fitrah dan fidyah ini sebagai acuan penerimaan di wilayah masing-masing," katanya. Meski begitu, ia menjelaskan opsi penyesuaian jika terdapat perbedaan harga beras yang signifikan di suatu daerah. "Dalam kondisi tersebut, BAZNAS daerah dan LAZ diperkenankan menetapkan nilai zakat fitrah dan fidyah secara mandiri, sepanjang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang Noor. Sementara itu, zakat fitrah dapat dibayarkan mulai awal Ramadan 2026 hingga paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Begitu pun penyaluran zakat fitrah kepada mustahik juga dilakukan paling lambat sebelum khatib naik mimbar saat salat Idulfitri. Melalui ketentuan tersebut, Noor berharap pengelolaan zakat fitrah dan fidyah pada Ramadan 2026 dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. "Kami memastikan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah dilakukan sesuai prinsip 3A, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI, serta disalurkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam," katanya. ====[3] (fln/sfr) References^ BAZNAS (www.cnnindonesia.com)^ zakat fitrah (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC INdonesia - Pendaftaran calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru telah dibuka mulai hari ini 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, setelah Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Ketua Sekretariat Pansel Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono menjelaskan salah satu persyaratan dalam pendaftaran calon ADK OJK adalah kepatuhan pajak. Dalam pendaftaran, para calon wajib mengunggah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2023 dan 2024. "SPT. Ini kan wajib ya. Kredibilitas dan lain-lain diukur dari KetuaDK OJK. SPT 2 tahun terakhir itu artinya 2023 dan 2024. Karena 2025 kan posisinya masih. Tahun pajak 2023-2024," ujar Arief dalam konferensi pers, Rabu (11/2/2026). Tak hanya SPT, Pansel juga mewajibkan pelamar melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dokumen ini dinilai krusial sebagai bentuk transparansi kekayaan calon pejabat publik. "Nah kemudian LHKPN. Ini juga wajib ya. Karena kan kalau kita di negara-negara, LHKPN juga bisa diakses," ujarnya. Selain LHKPN, calon yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) juga diwajibkan menyertakan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). "Jadi kalau penyelenggaraan negara harus melampirkan LHKPN atau LHKASN," ujarnya. Sebagai informasi Pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru dilakukan setelah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Anggota Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal Dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengundurkan diri. Pembentukan melalui panitia seleksi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi. "Panitia Seleksi bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon," mengutip situs resmi Bank Indonesia (BI), Rabu (11/2/2026). Jabatan yang akan diisi adalah Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota. Pengisian jabatan ini dilakukan dalam rangka menjamin keberlanjutan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai lembaga yang independen, kredibel, dan berintegritas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional. Calon harus memenuhi persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 4 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar dan 7 dari 95 Penyelenggara Pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, seluruh Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum. "Action plan tersebut antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger," ungkap Agusma dalam keterangan resmi, Rabu, (11/2/2026). Dari sisi kinerja, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 0,61% yoy pada Desember 2025 (November 2025: 1,09% yoy) menjadi Rp506,50 triliun, didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 10,06 persen yoy. Profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,51% (November 2025: 2,44%) dan NPF net sebesar 0,77% (November 2025: 0,85 persen). Gearing ratio PP naik menjadi sebesar 2,18 kali (November 2025: 2,13 kali) dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), outstanding pembiayaan di Desember 2025 tumbuh 25,44% yoy (November 2025: 25,45% yoy), dengan nominal sebesar Rp96,62 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 4,32% (November 2025: 4,33 persen). (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Panitia pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai ADK OJK. Ketua Sekretariat Pansel Arief Wibisono, yang juga merupakan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal mengatakan, seluruh unsur masyarakat bisa mendaftar dalam seleksi ini, termasuk CEO perusahaan. Asalkan memenuhi unsur persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi CEO perusahaan, ia mengatakan, syarat utama untuk mendaftar ialah harus mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham alias RUPS. "Keputusan kalau dia merupakan CEO gitu ya, sesuai RUPS ya. Kalau memang ada referensi dari asosiasi, misalnya ikatan penilai publik atau kantor ikatan akutan publik ya. Silahkan aja kalau ada referensi diupload," kata Arief saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Sebagai informasi, seleksi untuk menjadi ADK OJK ini untuk memenuhi kursi kosong, seperti Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota. "Harus memilih satu jabatan tadi. Saya sebutkan ya, jabatannya tadi adalah Ketua ADK OJK, Wakil Ketua ADK OJK, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Busa Karbon. Jadi harus memilih salah satu. Meskipun nanti proses di DPR itu bisa berubah," tutur Arief. Untuk mengisi lowongan itu, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. Berikut ini daftar detail persyaratan untuk mendaftar sebagai calon ADK OJK: PERSYARATAN JABATAN: 1. warga negara Indonesia; 2. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik; 3. cakap melakukan perbuatan hukum; 4. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; 5. sehat jasmani; 6. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal 2 Juni 2026; 7. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; dan 9. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK merupakan pengurus salah satu partai politik, maka sesuai Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK. KETENTUAN PENDAFTARAN: 1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman: https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai tanggal 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. 2. Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK mengisi formulir pendaftaran elektronik dan data diri pada formulir yang disediakan pada laman: https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. 3. Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK hanya dapat memilih 1 (satu) jabatan yang akan diisi pada saat pendaftaran, yaitu Ketua Dewan Komisioner atau Wakil Ketua Dewan Komisioner atau Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. 4. Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK mengunggah dokumen: a. pas foto berwarna terbaru; b. dokumen scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli; c. dokumen scan Tanda Terima Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir (tahun pajak 2023 dan 2024); d. dokumen scan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, khusus bagi pendaftar yang berstatus wajib lapor LHKPN, atau Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terakhir, khusus bagi pendaftar yang berstatus penyelenggara negara; e. dokumen scan ijazah asli pendidikan terakhir; f. dokumen scan asli yang menunjukkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK mempunyai pengalaman, keilmuan dan/atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan, misalnya ijazah/sertifikat keahlian, keputusan pengangkatan dalam jabatan, atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; g. surat referensi dari asosiasi profesi di industri jasa keuangan yang relevan (jika ada); h. makalah yang ditulis secara mandiri oleh Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK dengan tema sesuai preferensi jabatan yang dipilih. Kerangka acuan penulisan makalah dapat dibaca pada laman: https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id; i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Daerah, dalam rangka mengikuti Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK (bukan SKCK yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian di bawah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Daerah); j. izin tertulis untuk mengikuti seleksi dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan tempat Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK sedang bekerja (jika relevan). Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK berasal dari Aparatur Sipil Negara, izin tertulis dikeluarkan minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setara, sedangkan yang berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dikeluarkan minimal oleh Direktur Eksekutif/Kepala Departemen yang membidangi sumber daya manusia; k. dokumen scan Surat Pernyataan bermeterai sesuai format yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK: 1) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; 3) tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan, atau untuk pengurus partai politik bersedia untuk terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK; 4) bersedia mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme seleksi dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi tanpa syarat; 5) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda dengan ADK OJK lainnya pada saat diangkat sebagai Pengganti Antarwaktu ADK OJK; dan 6) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan pada saat mendaftar Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK adalah benar. Masing-masing soft copy dokumen hasil pemindaian (scan) harus berekstensi *.pdf, sedang untuk soft copy pas foto harus berekstensi *.jpg dan berukuran maksimal 10 megabyte. 5. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat data, informasi, dan dokumen yang tidak benar, Calon Pengganti Antarwaktu ADK OJK bersedia untuk digugurkan dari keikutsertaan/ kelulusan dalam proses seleksi dan/atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pengganti Antarwaktu ADK OJK dalam hal terpilih dan ditetapkan, serta bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian ESDM[1] membekukan sementara izin tambang batu bara[2] PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC) buntut sengketa lahan dengan masyarakat transmigran[3]. Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SSC menempati lahan masyarakat transmigran di Desa Bekambit, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Menteri ATR/BPN keputusan pembekuan izin tambang hasil pembahasan Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Transmigrasi. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba atas perintah Menteri ESDM, akan membekukan sementara, memblokir izin-izin dan operasional IUP perusahaan tambang tersebut sampai masalah ini selesai," ujar Nusron di Kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Jalarta Selatan, Selasa (10/2). Nusron menjelaskan ada tiga langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan pemerintah. Pertama, ATR/BPN akan memulihkan 717 SHM masyarakat transmigran, yang pada 2019 sertifikatnya dicabut kepala kantor BPN Kalsel. "Kami akan menghidupkan kembali sertifikat (SHM) tersebut. Artinya, mencabut atau membatalkan SK pembatalan SHM, karena menurut hemat kami Pasal yang digunakan tidak tepat," ungkap Nusron. Kedua, ATR/BPN akan membatalkan hak pakai atau sertifikat lain milik PT SSC yang sudah kadung terbit di atas tanah tersebut, karena lahannya masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM dan Kementerian Transmigrasi akan terbang ke lokasi sengketa di Kalsel untuk melakukan mediasi sampai tuntas. Nusron menyebut sengketa lahan transmigran dengan perusaahan tambang berakar dari tahun 2019. Proses pembatalan 717 SHM masyarakat transmigran oleh ATR/BPN berdasarkan permohonan kepala desa setempat. "Kejadian ini terjadi akibat tahun 2019, dan proses pembatalan itu atas permintaan kepala desa setempat pada masa itu, dan juga PT setempat," ujarnya. Nusron mengatakan para transmigran mendapatkan SHM pada 1990 dari kantor BPN setempat. Namun pada 2010, terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi PT SSC di lokasi yang sama. Kemudian pada 2019, BPN Kalsel membatalkan SHM masyarakat transmigran atas dasar permohonan kepala desa setempat saat itu. "Maka pada 2019, singkat cerita, kepala kantor wilayah BPN Kalimantan Selatan membatalkan 717 SHM masyarakat tersebut seluas 480 hektare di kawasan IUP tersebut," ujar Nusron dalam akun Instagram @nusronwahid, Selasa (10/2). Namun, Nusron menilai alas hukum yang dipakai kepala kanwil BPN saat itu keliru. Atas pertimbangan itu, ATR/BPN memutuskan memulihkan 717 SHM masyarakat. "Kami ATR/BPN akan mengembalikan SHM yang dibatalkan ATR/BPN (pada 2019) karena pasal yang digunakan tidak pas, setelah kita cek," ujarnya. Ia juga menjelaskan mediasi sengketa tanah antara masyarakat transmigran dengan PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC) sebenarnya sudah berlangsung sejak Januari 2025, tetapi belum ada kesepakatan. Mediasi lanjutan akan dilakukan usai 717 SHM masyarakat dipulihkan ATR/BPN agar posisi tawar warga lebih baik. "Nanti kami akan melakukan mediasi lagi setelah sertifikatnya kita pulihkan, tentunya harapannya mediasinya itu mempunyai bergaining position yang lebih kuat. Kami meminta dalam mediasinya supaya pemegang IUP membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan," ujarnya. ====[4] (pta/sfr) References^ ESDM (www.cnnindonesia.com)^ tambang batu bara (www.cnnindonesia.com)^ transmigran (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa negara ASEAN[1] sudah merilis data pertumbuhan ekonomi 2025. Pada tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh jauh melebihi Malaysia[2] dan Singapura[3]. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kalah oleh satu negara. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berikut daftar pertumbuhan ekonomi dan faktor utama di balik capaian masing-masing negara: 1. Vietnam: 8,02 persenVietnam menjadi negara ASEAN dengan pertumbuhan tertinggi pada 2025, yakni 8,02 persen secara tahunan (yoy). General Statistics Office (GSO) Vietnam mencatat PDB negara ini tumbuh 8,46 persen pada kuartal IV-2025. Sektor jasa menyumbang 51,08 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan 8,62 persen, sementara industri dan konstruksi tumbuh 8,95 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sekitar 5,3 persen. PDB nominal Vietnam diperkirakan mencapai US$514 miliar, dengan PDB per kapita US$5.026. Total perdagangan internasional menembus US$930 miliar, naik 18,2 persen dibanding 2024, dengan nilai ekspor US$475 miliar. Inflasi rata-rata (CPI) 3,31 persen memberi ruang bagi aktivitas ekonomi tanpa tekanan harga. 2. Indonesia: 5,11 persenBadan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen. PDB kuartal IV-2025 tercatat 5,39 persen (yoy) dan 0,86 persen (qoq). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi 9,93 persen, sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa meningkat 7,03 persen. Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 56,93 persen terhadap PDB nasional. Secara nominal, PDB Indonesia mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta (US$ 5.083,4). 3. Singapura: 5,0 persenEkonomi Singapura tumbuh 6,9 persen (yoy) pada kuartal IV-2025, lebih tinggi dari perkiraan awal 5,7 persen. PDB kuartal IV-2025 meningkat 2,1 persen (qoq) dibanding kuartal sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan setahun penuh 2025 tercatat 5,0 persen, naik dari perkiraan sementara 4,8 persen. Pemerintah Singapura memperkirakan pertumbuhan 2026 berada di kisaran 2,0 persen sampai 4,0 persen, didorong momentum sektor manufaktur dan jasa terkait perdagangan. 4. Malaysia: 4,9 persenEkonomi Malaysia tumbuh 4,9 persen sepanjang 2025, melampaui proyeksi pemerintah dan bank sentral. Pertumbuhan kuartal IV-2025 tercatat 5,7 persen (yoy), lebih cepat dibanding kuartal III 5,2 persen. Sektor jasa, manufaktur, dan konstruksi menjadi penggerak utama, dibantu permintaan domestik yang tetap kuat. Ekspor Malaysia tumbuh 15,7 persen pada Oktober 2025, meski melambat ke sekitar 7 persen pada November. Bank Negara Malaysia mempertahankan suku bunga acuan di 2,75 persen. ====[4] (lau/pta) References^ ASEAN (www.cnnindonesia.com)^ Malaysia (www.cnnindonesia.com)^ Singapura (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria mengungkapkan, penggabungan industri maskapai akan rampung pada kuartal I tahun ini. "(Penggabungan) Garuda di kuartal I," ujarnya usai acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dony memaparkan, proses penggabungan antara Pelita Air yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan memisahkan antara problem dan konsep. "Makanya kan saya selalu bilang kan, kita harus pisahkan antara problem dengan konsep, setiap bisnis itu dia harus menyatu di dalam satu ekosistem airlines kita kan," ungkapnya. Dony berharao, masyarakat tidak perlu khawatir karena pembenahan di tubuh Garuda Grup ini akan terus dilakukan perbaikan. Sementara Danantara sebagai pemegang saham utama akan terus memonitor pergerakan transformasi bisnis Garuda. "Pasti kita harus monitor juga proses transformasi daripada Garuda Indonesia, ini nantinya lebih bagus," tutupnya. Adapun Danantara menargetkan tahun ini akan memangkas anak hingga cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.043 entitas menjadi 300 entitas. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi BUMN. Nantinya anak hingga cucu usaha pelat merah akan dikonsolidasikan berdasarkan sektor. Dony menegaskan bahwa konsolidasi BUMN ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan saat ini. Secara logis, sangat sulit Danantara melakukan pemantauan terhadap 1.043 entitas yang berada di bawah naungan pelat merah. "Tapi kalau 300 kita sudah proses mapping itu jauh lebih mudah. Toh dari 300 kalau kita bagi by sector kita hanya masuk 16 saja," katanya. Pun konsolidasi BUMN tersebut akan meningkatkan kinerja bottom line BUMN secara keseluruhan. Dony menjelaskan efisiensi paling besar datang memangkas proses transaksi, karena umumnya anak-anak BUMN mengerjakan proyek dari induk dan membuat inefisiensi Rp 30 triliun setahun. Lalu dengan menutup anak usaha pelat merah yang rugi akan secara langsung menambah bottom line BUMN senilai Rp 20 triliun. "Jadi konsolidasi dengan menutup anak cucu BUMN itu, kita dapat tambahan Rp 50 triliun," katanya. Terkait hal tersebut, Dony memastikan di tengah proses konsolidasi tidak akan ada pemangkasan hubungan kerja (PHK). Para karyawan perusahaan yang ditutup nantinya akan bergabung dengan perusahaan yang bertahan. "Tapi tidak usah khawatir, tidak akan ada PHK karena akan konsolidasi dan karyawan ikut," katanya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Panitia Seleksi (Pansel) membuka seleksi calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun, membuka seleksi secara online. Syarat utama adalah calon pengganti yang mendaftar harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Sekretariat Pansel Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono dalam press briefing, Rabu (11/2/2026). "Tentu saja, ya. Ini akan membentuk lembaga Indonesia, ya. Kemudian, akal moral dan kesejahteraan yang baik. Ini cukup timely, ya," kata Arief. Selain itu, calon ADK OJK harus dinyatakan tidak memiliki rekaman kriminal, mencakup perbuatan melawan hukum. "Atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit. Kemudian juga saya," paparnya. Secara usia pun diatur, calon ADK OJK maksimal berusia 65 tahun per tanggal 2 Juni 2026. Yang bersangkutan, kata Arief, harus memiliki pengalaman sektor keuangan dasar paling singkat 10 tahun. "Ini untuk menjadi putra putri terbaik, ya. Kita ada pembatasan paling singkat 10 tahun," katanya. Kemudian, dia tidak boleh pernah dinyatakan pailit. Dia juga tidak boleh pernah dijatuhi pidana hukuman 5 tahun atau lebih. Jika pernah dipidana dengan masa hukuman 2 tahun, selama ancaman KUHP-nya lebih dari 5 tahun atas tindakan kriminal maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi. (haa/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK[1]) mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon[2], Senin (9/2). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian tindakan pengawasan dalam memperkuat industri perbankan[3] dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pencabutan izin usaha dilakukan sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 09 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Otoritas mencabut izin Perumda BPR Bank Cirebon yang beralamat di Jalan Talang No. 43, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. "Sebelumnya OJK menemukan adanya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank, termasuk terjadinya tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," kata Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib dalam keterangan resmi, Selasa (10/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Adapun alasan penutupan berawal dari kondisi BPR yang teridentifikasi memiliki permasalahan. OJK telah menjalankan seluruh kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif dan perintah untuk melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen, serta pengawalan rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat. "Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai," ungkap Agus. Alhasil, pada 2 Agustus 2024, OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Itu karena, BPR memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat. Selanjutnya, pada 1 Agustus 2025 OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR), dengan pertimbangan OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan. Upaya itu termasuk mengatasi permasalahan permodalan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. "Namun, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR," jelasnya. Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi Perumda BPR Bank Cirebon, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon. "Terkait hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon," ungkapnya. Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas. Di samping itu, otoritas secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat. Selanjutnya, OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ====[4] (ins/sfr) References^ OJK (www.cnnindonesia.com)^ BPR Bank Cirebon (www.cnnindonesia.com)^ perbankan (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Ilmansyah mengatakan bahwa stabilitas rupiah menjadi pertimbangan bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam CNBC Indonesia Economy Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta pada Selasa (10/2/2026). Dirinya mengatakan bahwa kestabilan rupiah menjadi pembicaraan bagi investor di kawasan ASEAN. "Di ASEAN sebagai contoh bahan pembicaraan adalah rupiah, apakah saat invest ada kepastian, tapi yg pasti harus stabil," ungkapnya. Seperti diketahui, negara di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia masuk ke jajaran negara yang suka menanamkan modalnya ke Indonesia. Selain penting untuk menarik modal asing, kestabilan rupiah dirasa penting bagi lembaganya yang merupakan pengelola dana haji. Fadlul menjelaskan, stabilitas kurs menjadi sangat penting karena pengeluaran haji tiap tahunnya bisa mencapai Rp 20 triliun, seperti untuk keperluan transportasi hingga akomodasi. 80% dari nilai pengeluaran itu dalam bentuk dolar AS. "80% dari Rp 20 triliun itu berbasis US dolar dan Saudi Real. Kalau seandainya saja kita bayar pakai rupiah, di sana terimanya saudi real atau US dolar jadi kita gak harus berkompetisi dengan teman-teman importir, seperti Pertamina, PLN, segala macam yang butuh US dolar besar," ucapnya. Fadlul menganggap, bila skema LCT ini bisa dicapai antara bank sentral Indonesia dengan Arab Saudi, maka kebutuhan permintaan dolar tak lagi besar tiap tahunnya. Sebab, dari pengeluaran haji bisa langsung menggunakan mata uang rupiah, tanpa harus menukar terlebih dahulu dengan dolar. "Jadi kita enggak perlu ada permintaan terhadap US dolar. Info yang kami dapatkan adalah sekarang bank sentral Indonesia dengan Saudi sedang dalam proses MoU, itu PR terbesar. Lumayan lah kontribusi terhadap pergerakan rupiah itu bisa lebih stabil kalau kita enggak harus beli dolar atau real dalam setiap tahun," papar Fadlul. Sebagaimana diketahui, sejak 2023 lalu, BI sudah melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi untuk bisa menjajaki kerjasama transaksi penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT). Adapun negara-negara yang sudah memperoleh kesepakatan pemanfaatan LCT dengan Indonesia alias transaksi tanpa perlu menggunakan dolar di antaranya Malaysia, Thailand, Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, India, dan United Arab Emirates (UAE). (tep/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Mandiri di sepanjang tahun 2024 mencatatkan penyaluran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 123 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia melalui skema Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bansos itu dilakukan Bank Mandiri secara periodik, sesuai ketentuan pemerintah. Seluruh proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat dijalankan reguler melalui mekanisme yang terintegrasi guna memastikan akurasi data serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan mengatakan, perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi untuk memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Kami akan terus mendukung implementasi program-program pemerintah, khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas, guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan," ujar Riduan dalam keterangan resminya, Selasa (10/2). Dalam upaya memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial sesuai kebijakan pemerintah, Bank Mandiri aktif memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, mulai dari proses pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi kepada keluarga penerima manfaat di berbagai daerah. Tujuannya, mendukung akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial sekaligus menjaga kredibilitas serta keberlanjutan program perlindungan sosial yang menjadi prioritas pemerintah. "Melalui koordinasi yang erat dengan kementerian dan pemangku kepentingan, Bank Mandiri memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari validasi data hingga distribusi di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu," tutur Riduan. Penyaluran bansos yang tepat sasaran menjadi bagian dari peran bank berkode emiten BMRI ini dalam menjaga daya beli masyarakat rentan, memperkuat stabilitas konsumsi rumah tangga, serta mendukung akselerasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Selain terlibat aktif dalam penyaluran bansos, Bank Mandiri juga aktif mendukung program yang mendorong para penerima bansos segera keluar dari daftar penerima, yakni dengan merintis usaha kecil. Pemerintah menargetkan lebih dari 300 ribu orang dapat lepas dari daftar penerima bansos pada akhir 2026. Pada triwulan IV/2025, Bank Mandiri menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi kepada penerima bansos yang telah memulai usaha kecil, antara lain melalui pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan kemampuan pemasaran. "Dukungan terhadap program prioritas pemerintah merupakan komitmen berkelanjutan Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah melalui sinergi yang terintegrasi, akselerasi yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem BUMN, guna menghadirkan keunggulan berkelanjutan dan memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," pungkas Riduan. Seluruh langkah Bank Mandiri ini sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perbaikan tingkat ketimpangan di Indonesia. Per September 2025, ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur melalui Gini Ratio berada di level 0,363 atau turun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025. Pencapaian itu mencerminkan dampak positif kebijakan perlindungan sosial pemerintah, termasuk melalui berbagai program bansos guna menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Dalam implementasinya, efektivitas kebijakan perlindungan sosial ditopang oleh lembaga keuangan seperti Bank Mandiri yang menyediakan sistem penyaluran yang andal, terintegrasi, dan menjangkau masyarakat secara luas. (rea/rir) ==== [1] References^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Chief Operating Officer Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria menekankan, meskipun akan ada pemangkasan anak hingga cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Tenaga kerjanya kan tadi saya sampaikan, tidak akan ada pengurangan tenaga kerjanya, karena kan tugas BUMN sesatunya menjadi tempat kita bekerja kan," ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dony menegaskan, proses konsolidasi yang akan dilakukan akan menghindari pengurangan karyawan. '"ereka akan dibawa, kan di konsol-konsol nanti kan orangnya harus dibawa," jelasnya. Sebagai informasi, Danantara menargetkan tahun ini akan memangkas anak hingga cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.043 entitas menjadi 300 entitas. Para karyawan perusahaan yang ditutup nantinya akan bergabung dengan perusahaan yang bertahan. "Tapi tidak usah khawatir, tidak akan ada PHK karena akan konsolidasi dan karyawan ikut," tuturnya. Dony menegaskan bahwa konsolidasi BUMN ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan saat ini. Secara logis, sangat sulit Danantara melakukan pemantauan terhadap 1.043 entitas yang berada di bawah naungan pelat merah. "Tapi kalau 300 kita sudah proses mapping itu jauh lebih mudah. Toh dari 300 kalau kita bagi by sector kita hanya masuk 16 saja," katanya. Pun konsolidasi BUMN tersebut akan meningkatkan kinerja bottom line BUMN secara keseluruhan. Dony menjelaskan efisiensi paling besar datang memangkas proses transaksi, karena umumnya anak-anak BUMN mengerjakan proyek dari induk dan membuat inefisiensi Rp 30 triliun setahun. Lalu dengan menutup anak usaha pelat merah yang rugi akan secara langsung menambah bottom line BUMN senilai Rp 20 triliun. "Jadi konsolidasi dengan menutup anak cucu BUMN itu, kita dapat tambahan Rp 50 triliun," katanya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP[1]) Kementerian Keuangan (Kemenkeu[2]) buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK[3]) yang mengungkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan secara prinsip terkait ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhinya, termasuk tidak adanya benturan kepentingan. "Secara prinsip, ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk tidak adanya benturan kepentingan serta kepatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Meski begitu, DJP Kemenkeu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan menunggu penjelasan resmi terkait hal tersebut. "Terkait pernyataan yang disampaikan oleh KPK, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu penjelasan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang," tambahnya. Sebelumnya, KPK mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan. Karenanya, lembaga antirasuah itu akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB) yang menjerat Mulyono. "Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2). Mulyono sendiri telah buka suara mengenai proses hukum di KPK tersebut. Dia mengaku bersalah sudah menerima suap terkait restitusi pajak PT BKB. "Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi, saya menerima janji atau hadiah atau uang, itu saya salah," kata Mulyono yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/2) malam. Mulyono menyatakan siap bertanggung jawab menghadapi proses hukum. "Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," imbuhnya. Dua tersangka lain ialah Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer PT BKB. Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sementara Venzo disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana. Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama hingga 24 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2) lalu. ====[4] (fln/sfr) References^ DJP (www.cnnindonesia.com)^ Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)^ KPK (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia -- Harga emas [1]batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam[2]) turun pada perdagangan Rabu (11/2). Harga dasar emas[3] Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2,947 juta per gram, melemah dibandingkan posisi kemarin. Berdasarkan data resmi situs Logam Mulia Antam yang diperbarui pukul 08.30 WIB, harga emas Antam hari ini turun Rp7.000 dibandingkan harga pada Selasa (10/2) yang berada di level Rp2,954 juta per gram. Pelemahan harga juga tercermin pada sisi pembelian kembali. Logam Mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini di Rp2,741 juta per gram, turun Rp7.000 dibandingkan posisi sebelumnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran Rp206 ribu per gram. Penurunan tidak hanya terjadi pada pecahan emas 1 gram. Seluruh ukuran emas Antam tercatat ikut turun. Emas ukuran 0,5 gram kini dipasarkan di level Rp1,523 juta, sementara ukuran 5 gram dibanderol Rp14,510 juta dan emas 10 gram turun ke Rp28,965 juta. Untuk ukuran besar, emas 100 gram kini berada di level Rp288,912 juta. Namun, pergerakan harga emas ritel di Pegadaian justru mengalami kenaikan dan masih bertahan di level tinggi. Berdasarkan data situs Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri24 saat ini berada di Rp2,987 juta per gram, sedangkan emas UBS dipatok lebih mahal di level Rp3,002 juta per gram. Perbedaan harga antarproduk tersebut dipengaruhi oleh produsen, standar cetakan, hingga jalur distribusi masing-masing merek. Berikut daftar harga emas per 11 Februari 2026: Antam (harga dasar, belum termasuk pajak 0,25 persen)0,5 gram: Rp1.523.500 1 gram: Rp2.947.000 2 gram: Rp5.834.000 3 gram: Rp8.726.000 5 gram: Rp14.510.000 10 gram: Rp28.965.000 25 gram: Rp72.287.000 50 gram: Rp144.495.000 100 gram: Rp288.912.000 250 gram: Rp722.015.000 500 gram: Rp1.443.820.000 1.000 gram: Rp2.887.600.000 Galeri240,5 gram: Rp1.567.000 1 gram: Rp2.987.000 2 gram: Rp5.903.000 5 gram: Rp14.650.000 10 gram: Rp29.222.000 25 gram: Rp72.663.000 50 gram: Rp145.211.000 100 gram: Rp290.277.000 250 gram: Rp723.912.000 500 gram: Rp1.447.823.000 1.000 gram: Rp2.895.645.000 UBS0,5 gram: Rp1.623.000 1 gram: Rp3.002.000 2 gram: Rp5.958.000 5 gram: Rp14.722.000 10 gram: Rp29.288.000 25 gram: Rp73.076.000 50 gram: Rp145.852.000 100 gram: Rp291.589.000 250 gram: Rp728.757.000 500 gram: Rp1.455.803.000 ====[4] (fln/ins) References^ Harga emas (www.cnnindonesia.com)^ Antam (www.cnnindonesia.com)^ emas (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan melakukan manuver pada bisnis PT Pertamina (Persero). Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria menyebut, Pertamina hanya akan fokus pada bisnis minyak dan gas saja. "Jadi nanti Pertamina itu fokusnya memang yang relatif pada Oil and Gas saja, yang non-Oil and Gas bukan lagi di Pertamina," ujarnya ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Perombakan bisnis pertamina akan dilakukan melalui berbagai aksi korporasi seperti divestasi, merger, dan restrukturisasi. "Pertamina itu skemanya adalah tadi, kan ada yang tiga kan. Ada yang sifatnya itu divestasi, yang divestasi itu bisa internal, kedua-duanya bisa kemana saja. Kedua konsolidasi ya melalui merger, merger banyak tadi itu yang downstream kita lakukan konsolidasi. Ada juga yang restrukturisasi, kita restrukturisasi bisnisnya yang kurang bagus, ada yang kurang baik itu kita lakukan juga restrukturisasi supaya menjadi baik," jelasnya. Pada bisnis sektor non migas Pertamina, Dony menjabarkan, bisnis rumah sakit, Indonesia Healthcare Corporation (IHC) yang selama ini dikelola akan lepas dan dikelola langsung oleh Danantara. "Kan banyak rumah sakit kita, jadi nanti IHC itu diambil oleh Danantara, jadi holding sendiri, rumah sakit, jadi memang nanti perusahaan BUMN kita tuh bagus-bagus nanti, rumah sakit sendiri, jadi lebih baik, lebih proper," ungkapnya. Sementara, untuk bisnis maskapai melalui Pelita Air akan digabungkan dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Targetnya proses merger tersebut akan dilakukan pada kuartal I tahun 2026. "Garuda di kuartal 1 ini udah kan pindah," ungkapnya. Dony menekankan, Danantara akan melakukan manuver pada sejumlah perusahaan BUMN di berbagai sektor. Proses konsolidasi BUMN tahun ini secara pararel akan dilakukan mulai dari BUMN sektor kesehatan, migas, hingga maskapai. "Jadi paralel selama satu tahun ini kita lakukan proses konsolidasi ini. Jadi mulai dari yang paling dekat itu pasti IHC, rumah sakit ya, hotel, kemudian tadi airlines, asuransi lagi tadi dulu, kemudian bisnis yang lainnya," tutupnya. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNN Indonesia -- Nilai tukar rupiah[1] berada di level Rp16.768 per dolar AS[2] pada Rabu (11/2) pagi. Mata uang Garuda menguat 43 poin atau 0,26 persen dari perdagangan sebelumnya. Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,23 persen, baht Thailand menguat 0,20 persen, yuan China melemah 0,04 persen, peso Filipina menguat 0,15 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,06 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dolar Singapura menguat 0,02 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,03 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini. Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,07 persen, poundsterling Inggris menguat 0,04 persen, dan franc Swiss menguat 0,04 persen. Senada, dolar Australia juga menguat 0,31 persen, dan dolar Kanada menguat 0,10 persen. Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah menguat terhadap dolar AS yang masih tertekan setelah data penjualan ritel yang lebih lemah dari perkiraan. "Penguatan diperkirakan terbatas, investor cenderung wait and see mengantisipasi data pekerjaan AS NFP malam ini," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com. Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.750 per dolar AS - Rp16.850 per dolar AS. ====[3] (del/sfr) References^ rupiah (www.cnnindonesia.com)^ dolar AS (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Mega Tbk. (MEGA) mencatatkan laba setelah pajak atau profit after tax sebesar Rp3,36 triliun pada tahun 2025. Perolehan itu meningkat sebesar 28% secara tahunan atau year on year (yoy) dari periode yang sama setahun sebelumnya sebesar Rp2,63 triliun. Profit Before Tax (PBT) menjadi Rp4,16 triliun atau tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,26 triliun. Perolehan laba Bank Mega ini dikontribusikan melalui kenaikan Fee Based Income sebesar 54% menjadi Rp2,79 Triliun dari posisi yang sama periode sebelumnya sebesar Rp1,82 Triliun, dan langkah efisiensi yang dijalankan secara disiplin. Sementara itu, total aset Bank Mega meningkat 4% menjadi Rp140,83 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp134,92 triliun. Dari sisi intermediasi, kredit tumbuh 4% menjadi Rp67,23 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp64,65 triliun. Komposisi terbesar total kredit Bank Mega berasal dari sektor korporasi sebesar Rp46,30 triliun atau memiliki share sebesar 69%. Seiring dengan pertumbuhan kredit tersebut, kualitas terjaga dengan non-performing loan (NPL) gross sebesar 1,65%. Dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan pertumbuhan menjadi Rp104,13 triliun, meningkat 14% dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp91,67 triliun. Komposisi DPK masih didominasi oleh deposito, namun saldo dana murah atau current account saving account (CASA) meningkat 2% menjadi Rp28,14 triliun dari Rp27,57 triliun pada periode sebelumnya. Lantas, rasio pinjaman terhadap simpanan alias loan to deposito ratio (LDR) masih longgar, berada di posisi 64,48%. Upaya penurunan cost of fund terus dilakukan dan berhasil dijaga berada pada level yang kompetitif hingga akhir 2025, meskipun industri perbankan masih berada dalam lingkungan suku bunga yang relatif tinggi. Manajemen menilai bahwa pertumbuhan kinerja Bank Mega pada 2025 mencerminkan perbaikan fundamental bisnis. Ke depan, Bank Mega akan terus menyesuaikan strategi bisnisnya untuk menciptakan profitabilitas yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder Bank Mega. (mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah kembali dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini, Rabu (11/2/2026), seiring dolar AS yang masih tertekan di pasar global. Merujuk data Refinitiv, rupiah dibuka di posisi Rp16.750/US$ atau menguat 0,24%. Penguatan ini melanjutkan kinerja pada penutupan perdagangan sebelumnya, ketika rupiah ditutup naik tipis 0,03% di level Rp16.790/US$. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia pada pukul 09.00 WIB terpantau melemah tipis 0,01% di level 96,796. Tren penguatan rupiah dalam beberapa hari terakhir ditopang sentimen eksternal, terutama pelemahan dolar AS. Indeks dolar kembali melemah menjelang rilis laporan tenaga kerja AS periode Januari yang sempat tertunda. Pasar memperkirakan ekonomi AS menambah 70.000 pekerjaan pada Januari setelah bertambah 50.000 pada Desember 2025, dengan tingkat pengangguran diproyeksikan bertahan di 4,4%. Data yang lebih lemah dari perkiraan berpotensi kembali menekan sentimen risiko, terlebih setelah data penjualan ritel terbaru dilaporkan stagnan dan mengindikasikan tekanan pada kelompok konsumen berpendapatan rendah hingga menengah. Dolar juga masih dibayangi kekhawatiran menurunnya permintaan asing terhadap aset AS, menyusul laporan bahwa regulator China mengimbau lembaga keuangan membatasi kepemilikan US Treasuries. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa sebagian investor mulai mengurangi eksposur pada aset berdenominasi dolar dan melirik aset safe haven maupun pasar negara berkembang. Dari dalam negeri, Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas rupiah melalui langkah intervensi yang terukur. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menegaskan, BI akan konsisten berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah lewat strategi smart intervention. "BI selalu sampaikan bahwa BI tetap di pasar menjaga stabilitas rupiah dan BI lakukan smart intevention di pasar spot, NDF, DNDF dan saat ada outflow BI lakukan intervensi agar menjaga kestabilan," tegas Destry dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2026, dikutip Rabu (11/2/2026). Destry menambahkan, BI juga berupaya menjaga daya tarik aset rupiah agar tetap memberikan imbal hasil menarik ditopang fundamental yang kuat serta komunikasi kebijakan yang jelas. "Jaminannya ekonomi tumbuh dan sustain," kata Destry, merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39% dan menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. (evw/evw) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber

Jakarta, CNBC Indonesia - Likuiditas yang melimpah di sistem perbankan tak mampu mendongkrak penyaluran kredit pada tahun lalu, hingga membuat Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian khusus. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan likuiditas di bank sebetulnya tengah melimpah karena kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM telah digelontorkan BI untuk perbankan senilai Rp 338 triliun. Ditambah upaya pemerintah meningkatkan M0 atau uang primer senilai Rp 200 triliun. Di sisi lain, sepanjang 2025 kata dia juga BI telah menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 125 basis points ke level 4,75% untuk meningkatkan permintaan kredit. Namun, pertumbuhan kredit tak mampu tembus dua digit. "Tapi memang transmisi di perbankan lambat. lending rate kok belum turun, bank ada yang mampet," kata Destry dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Destry tak menjelaskan secara detail penyebab mampetnya penyaluran kredit di perbankan, hingga pada 2025 hanya tumbuh 9,69% secara tahunan, melambat dibanding pertumbuhan pada 2024 yang mampu mencapai level 10,93%. Meski begitu, ia menekankan, pemerintah dan otoritas moneter telah merespons masalah mampetnya pembiayaan dari perbankan itu melalui pembentukan tim debottlenecking yang mengurus hambatan berusaha di sektor bisnis. Tim itu tercakup dalam Satgas Percepatan Program Startegis Pemerintah (P2SP). "Ini satu masukkan tim debottlenecking di keuangan. Karena bank likuiditas punya," tegas Destry. Sementara itu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kondisi itu bukan menjadi pertanda bank malas menyalurkan kredit, hingga membuat penyaluran pembiayaan ke sektor riil macet. Tetapi lebih karena permintaan yang kurang dari para pengusaha dan pasar secara lebih luas sehingga bank lebih memilih menempatkan dana di surat berharga. "Kalau orang ada menanyakan wah ini kok lazy bank-bank itu taruh uangnya di SBN atau SRBI lazy gitu. Nggak juga. SRBI berapa? SBN berapa tingkat suku bunganya? Kalau kreditnya pasti di atas 10%," jelas Dian dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dirinya percaya apabila memang ada peluang yang lebih menguntungkan, pihak perbankan pasti akan memilih upaya tersebut. "Pasti lebih menguntungkan kalau ada demand kredit, (bank) pasti orang ngambil kredit dong (dibanding SBN-RSBI)," ungkap Dian. Dian juga menyinggung terkait tingkat suku bunga perbankan yang masih belum turun meskipun Bank Indonesia telah melakukan pemangkasan suku bunga beberapa kali. "Lalau saya bukan membela bank cuman masalahnya pada waktu itu kita lama ada di rezim interest rate yang sangat tinggi," papar Dian. Lebih lanjut dirinya menyebut pada saat itu, pihak perbankan memilih untuk tidak menaikkan suku bunga yang berarti keuntungan menurun sehingga saat ini butuh waktu untuk kembali menyelaraskan kembali tingkat suku bunga kredit setelah suku bunga acuan BI turun. Hal ini lah yang menciptakan kondisi undisbursed loan muncul, dan menjadi cerminan penyaluran kredit mampet. Angka undisbursed loan cukup fantastis yakni sempat mencapai Rp 2.400 triliun. Sebagai informasi, undisbursed loan merupakan terminologi fasilitas kredit atau pinjaman yang telah disetujui bank namun belum ditarik/dicairkan oleh nasabah. "Kalau kita melihat perspektif lain undisbursed loan itu komitmen para pengusaha untuk kemudian bisa merealisasikan pinjaman ini," ungkap Dian. Dirinya menilai tumpukan kredit yang belum ditarik oleh pengusaha tersebut terjadi karena kondisi bisnis yang masih belum optimal sehingga permintaan untuk merealisasikan pinjaman juga ikut tersendat. "Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan demand kredit yang signifikan," ungkap Dian. Dirinya menilai hal ini dapat diwujudkan dengan konsep Indonesia Incorporated. Dian juga menilai banyak negara telah mengambil langkah serupa dan mampu mengerek permintaan kredit dan konsumsi. "Kalau kita bisa mewujudkan Indonesia Incorporated semua simpang siur terkait perekonomian bisa lebih solid dan muncul komitmen bersama," jelas Dian. Dian menilai komitmen bersama itu paling penting jangan sampai sektor ekonomi bergerak masing-masing tanpa arah yang jelas dan membuat visi besar tidak bisa terwujud. Dia menilai strategi industri hingga kebijakan investasi harus satu cluster sehingga mampu mendorong permintaan yang berkelanjutan. gimana demand yg "Negara-negara berkembang yang bisa mengejar, hanya bisa dengan Incorporated seperti Korea Selatan, Jepang dan Singapura," jelas Dian. Dirinya menegaskan ini adalah sesuatu yang harus diciptakan meskipun ia juga mengakui ini tantangan besar. Namun dia percaya langkah ini perlu dicoba karena tanpa Indonesia Incorporated dirinya merakan pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa berjalan dengan sangat cepat. Dirinya juga mengungkapkan secara sederhana persoalan pinjaman yang belum direalisasikan tersebut dapat diselesaikan dengan solusi sistemik. "Bayangkan Rp 2.400 triliun itu disalurkan saja itu udah sangat signifikan," ujar Dian. (arj/haa) [Gambas:Video CNBC] [1] References^ [Gambas:Video CNBC] (www.cnbcindonesia.com)Sumber